Rakyat Kalbar 22 Agustus 2013 by PT. Kapuas Media Utama Press

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Spesialis Curanmor di Masjid

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Baca

PATROLI

Jawa Pos Media Group

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Anak Dibekuk Ayah Buron

Kamis, 22 Agustus 2013

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675. e-Mail/website: www.rakyatkalbar.com

Tradisi Bakar Wangkang Bulan Tujuh Imlek

Meski Dikeluarkan Dari PDIP

David Maryansyah Tetap Anggap Cornelis Guru Politiknya PONTIANAK-RK. David Maryansyah tak lagi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, dia diusung partai lain sebagai calon Bupati Kubu Raya, pada Pilkada September mendatang. Selain itu, nama anggota DPRD Kota Pontianak, dari Dapil Pontianak Utara, tersebut David Maryansyah pun dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Kota Pontianak. Terkait ini, dia ikhlas dan legowo. Ketua DPC PDIP Kota Pontianak, Eka Kurniawan, menyatakan David melakukan pelanggaran berat dengan tidak mempercayai partainya dalam pengusungan Halaman 7

Hukum dan Keadilan

Diramaikan Para Kandidat Pilkada 2013 dan Caleg 2014 KUBU RAYA-RK. Bakar Wangkang penutup sembahyang kubur bulan tujuh (Chiu Cie) menjelang Pilkada Rusman Ali dan Erwin Tobing larut dalam acara bakar wangkang. D KS JUNAINI

Kabupaten-Kota 2013, diramaikan oleh kehadiran Kandidat dan Caleg 2014, Rabu (21/8). Tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun, itu diselenggarakan Yayasan Bhakti Suci di komplek

pemakaman yayasan sosial yang menaungi 58 yayasan marga Tionghoa di Sungai Raya, Kubu Raya. Tampak hadir Rusman Ali dan Hermanis, Calon Bupati Kubu Halaman 7

Soal Penertiban Atribut Kampanye

Panwaslu Harus Tegaskan Rantai Komando Dari Awal Pengawas Kembali Turun Lapangan tapi

Belum Bisa Pastikan Pasangan Mana yang Banyak Melanggar

Jenderal TNI Moeldoko

Singgung Soal Ahmadiyah Moeldoko Jadi Panglima TNI J AKARTA -RK. Calon Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko sempat menyinggung soal kasus kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam ﬁt and proper test di DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Menurutnya dia ada dua persoalan besar dalam memahami kasus tersebut, yakni akidah dan komunikasi. Akidah bukan urusan saya karena saya tentara. Halaman 7

Memet: PNS Harus Netral, Tidak Menuding Pasangan Lain Tak Tertib Aturan PONTIANAK-RK. Pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terjadi karena Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak memiliki konsep matang dalam bertugas dan berperan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya atribut kampanye yang masih bertebaran. Bahkan, setelah disepak-

atinya penertiban itu, pada 16 Agustus lalu. Demikian dikatakan pakar politik dari Universitas Tanjungpura, Dr Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Rabu (21/8). Halaman 6

PONTIANAK-RK. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak menunjukkan taring dan memperlihatkan hasil kerja. Masih dibekap Satpol PP, mereka kembali turun ke lapangan selama tiga jam. Namun, mereka mengakui banyaknya titik pemasangan atribut kampanye menyebabkan tak semua lokasi ter-cover.

Awas, Kasus Kontainer Bisa Jalan di Tempat PONTIANAK-RK. Polisi masih menutup diri dalam kasus pencurian isi kontainer berupa jagung pipil dan pakan ternak milik Sujaya Group. Pengusaha kopi bubuk terkenal disebut-sebut sebagai penadah yang kini buron. Dihubungi RK, Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Agus Heni Sunandar, masih menghindar untuk memberikan penjelasan. Menurutnya beberapa waktu lalu, sudah tujuh

tersangka yang ditahan, selain supir juga Han yang merupakan orang dalam, serta seorang penadah.

Pengusaha Kopi Terlibat Penadah? Sumber RK menyebutkan, ada upaya dari orang tertentu untuk menangguhkan penahanan tersangka supir dan penadah. Sementara

kasus kejahatan ekonomi yang beraroma aliran uang dalam jumlah besar tersebut, terkesan lamban dan dikhawatirkan jalan di tempat. Sejauh ini, PT Pulau Mas yang juga mengangkut kontainer dan dipimpin oleh warga Singapura, itu belum jelas sejauh mana keterlibatannya dan masih harus diperiksa pihak kepolisian. Halaman 6

Anggota Panwaslu Kota Pontianak Divisi Pengawasan Pemilu, Ridwan MSi mengatakan, setelah melalui penyisiran di sejumlah titik enam Kecamatan di Kota Pontianak, ternyata masih banyak ditemukan atribut kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang bertebaran. Sebaran terbanyak kita temukan di Pontianak kota, Timur, Tenggara, dan Selatan. Halaman 6

“Ketika Tikus Sudah Menguasai Lumbung” Di Indonesia, korupsi sepertinya sudah menjadi tradisi yang dilakukan para penjabat yang bermental korup. Kerap terdengar korupsi yang dilakukan sangat mengerikan. Mulai dari angka ratusan juta, puluhan miliar hingga triliuan Rupiah uang rakyat dirampok para pejabat. Bobroknya birokrasi berbanding lurus dengan tingkat korupsi di suatu negara. Dari daftar Negara terkorup di Asia Pasiﬁk versi PERC tahun 2010 indonesia menempati urutan pertama. Ini lah prestasi yang sangat memalukan Indonesia. Sedangkan berdasarkan survei Halaman 7

S.K.A.K.! Injet-injet Semut Panwaslu harus tegaskan rantai komando dari awal -- Itulah, jangan pulak turon abes dikritik Rakyat. Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.equator-news.com

Rakyat Kalbar Online

Poltak Hotradero @hotradero Dengan usia pekerja sektor pertanian sedemikian tua, maka tidak heran bila produktivitasnya rendah. Itu masalahnya.

Syarif ye Pontianak @shauqieqadrie tes keperawanan juga akan membuat malu remaja yg udah gak perawan karena akan menjadi aib dan sanksi sosial setidaknya menekan PSK ABG

Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko Saya suka ditanya: Sosialis kok pro Real Madrid yg kapitalis? Artinya saya bisa pisahkan olah raga dr politik #eeaa

April C Marthadinata @aprilliamomoku gak ngerti kenapa soal aib seks bebas ini cuma ditujukan ke para siswi. kalo kaga ada txxxt, itu selaput dara ditembus pake apa? timun?

Moh. Mahfud MD @mohmahfudmd Bukalah ingatan/catatan. Yg smula membantah kemudian tertunduk & dgn malu mengiyakan SMS, suara sendiri, & jadwal2 kolusi yg ditunjukan oleh KPK.

semut @karyaseo Modal #kampanye gede bgt! Sayang, banyak calon yg berakhir menjadi sampah di ruang publik. Buang duit, eh visi misi nol besar. Cucian deh loe

Tes Keperawanan Tambah Daftar Bunuh Diri Pelajar Rumor tes keperawanan bagi calon Siswi SMA di kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Halaman 7

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013

Alexius Akim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar

Penerapan Kurikulum Baru

Tak Merata

PONTIANAK-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Drs Alexius Akim MM mengatakan, implementasi kurikulum 2013 masih dalam tahap sosialisasi. Evaluasi kurikulum baru sedang jalan, kita tetapkan tiga bulan evaluasinya, melalui tim pengembang kurikulum provinsi. Sejauh ini kalau kita melihat sudah berjalan juga, namun berjalannya terbirit-birit, ujar Akim belum lama ini.

Apa pandangan Akim menyikapi penerapan kurikulum pendidikan, inilah wasil wawancaranya: + Di Kalbar, sekolah menerapkan kurikulum apa? - Di Kalbar, sejumlah sekolah cendrung masih tertarik pada kurikulum KTSP. + Mengapa tertarik pada kurikulum KTSP? - Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka lakukan menggunakan pola kurikulum baru itu, ternyata mereka masih terobsesi dengan kurikulum lama. + Mengapa kurikulum baru tak bisa dilaksanakan serempak? - Saya mengakui bahwa implementasi kurikulum baru itu tidak bisa serempak dilaksanakan. Sosialisasinya belum bisa merata, karena belum adanya dana dari si pembuat keputusan. Jangankan itu, ujian nasional saja masih bermasalah. + Apakah penilaian Anda tentang kurikulum baru? - Saya menilai adanya kurikulum baru itu, bukannya mencari solusi terbaik atas berbagai masalah yang kerap melanda dunia pendidikan di Indonesia. Ini jadi serba sulit. Nanti tiga tahun kemudian kan lebih rumit lagi ujian nasional ini. Satu ujian kurikulum 2013 yang satu masih KTSP. Padahal ujian nasional itu semuanya sama, mulai dari bentuk soalnya sampai kepada waktu pelaksanaanya itu nasional. Apa bentuknya tak tahu juga saya.

menyiapkan buku pegangan murid dan buku pegangan guru dan komite sekolahnya. Itu semua harus sudah berjalan. Ada enam syarat kalau nggak salah. Anggarannya juga harus ditanggung sendiri, jadi siapa yang mampu!. + Implementasinya seperti apa? - Implementasi kurikulum akan diterapkan secara bertahap dan terbatas. Bertahap dan terbatas itu, maknanya tidak semua siswa akan menjalani kurikulum baru. Untuk tahap awal, kurikulum baru akan diterapkan bagi siswa sekolah dasar (SD) kelas 1 dan kelas 4; siswa kelas 1 sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan siswa kelas 1 sekolah menengah atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). + Konsepnya seperti apa? - Kurikulum baru tersebut konsep segitiga utuh yang diterapkan dalam materi pendidikan, meliputi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan co-kurikuler. Ketiga aspek itu saling berkaitan yang diharapkan dapat membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk membangun sikap, pemerintah menyadari tidak dapat dibangun hanya dengan metode belajar di dalam kelas. Oleh karena itu, melalui konsep segitiga utuh itu, kurikulum baru mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka. Laporan: Andreas Editor: Hamka Saptono

+ Apa syarat dari pelaksanaan kurikulum baru? - Syarat pemberlakuan kurikulum 2013 itu diantaranya, harus mampu

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Abraham Samad, Ketua KPK

Sesumbar Periksa

Jero Wacik JAKARTA-RK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad kembali sesumbar akan memeriksa Menteri ESDM, Jero Wacik dalam perkara suap Rudi Rubiandini.

Inilah wawancara khusus dengan Abraham Samad di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8): + Apakah landasan Anda memaggil Menteri ESDM, Jero Wacik? - Karena KPK menduga suap tak dilakukan sendirian oleh Rudi. + Apa Tujuan dari pemanggilan Jero Wacik? - Kita konsultasi dulu dengan penyidik, apabila diperlukan keterangannya termasuk

Jero Wacik, maka akan kita panggil. + Kapan Jero Wacik akan dipanggil? - Setelah memveriďŹ kasi seluruh bukti. + Apa saja buktinya? - Seperti uang dolar maupun dokumen yang telah diamankan penyidik KPK. + Dalam kasus ini, siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka? - Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Kepala SKK Migas non aktif Rudi Rubiandini , komisaris PT Kernel Oil, Simon Tanjaya serta seorang pelatih golf Rudi, Deviardi, sebagai tersangka. Rudi dan Ardi dijerat dengan pasal dugaan penerima suap. Sementara, Simon dijerat dengan pasal pemberi suap.

Re-editing: Hamka Saptono

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Lapas Seluas 4 Hektar Cuma Diisi 91 Warga Binaan JAKARTA-RK. Banyaknya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang kelebihan jumlah warga binaan atau overcapacity, menjadi isu hangat di tengah deretan kasus kerusuhan di dalam Lapaslapas. Lapas yang kelebihan muatan memang harus disorot tajam. Tapi, kalau kita menengok kepada Lapas Kelas III di Kota Banjar, mungkin akan lebih tercengang. Dengan luas 4 hektar, Lapas ini hanya berpenghuni 91 orang warga binaan. Lapas khusus narkoba ini terletak di puncak Gunung Putri, di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dikenal juga sebagai Lapas paling tinggi di Indonesia dengan ketinggian 500 mdpl. Dengan luas 4 hektar, Lapas yang dibangun tahun 2007 ini sebenarnya dapat menampung sebanyak 500 warga binaan. Fasilitas di Lapas ini juga tidak

kalah lengkap dengan Lapas lainnya yang sudah lama berdiri. Selain rumah ibadah seperti masjid dan gereja, juga terdapat rumah sakit dan tempat pembinaan kerja. Lapas kelas III Banjar ini terdiri dari 4 blok dari blok A hingga blok D dengan kapasitas 100 orang per bloknya. Dua buah kamar mandi melengkapi fasilitas di dalam masing-masing blok. Saat ini, Lapas baru dihuni 91 warga binaan limpahan dari sejumlah Lapas di Sumedang, Tasikmalaya dan Ciamis. Meski sistem keamanan gedung terlihat rapat dan ketat, namun sayang Lapas yang baru diresmikan Agustus 2012 lalu ini hanya dijaga oleh kurang lebih 26 sipir. Pihak Lapas enggan dimintai tanggapan dan keterangan oleh media dengan alasan pimpinan Lapas tidak berada di tempat. (rmol)

Ilustrasi

metro Seluruh Instansi Ikut Karnaval Tujuh Belasan SINGKAWANG. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal di Kota Singkawang akan mengirimkan mobil hias untuk Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 yang akan digelar Kamis (22/8) hari ini. Mobil SKPD itu dihias sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing, kata Zul Aswan, Ketua Panitia Karnaval HUT RI ke-68 kepada wartawan, Selasa (20/8). Zul mengharapkan, dalam karnaval tersebut, masing-masing instansi menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Misalnya dari KPU, mensosialisasikan pendaftaran hak pilih menjelang Pemilu Legislatif dan lainnya, kata Kabid Pariwisata Disbudparpora ini. Panitia juga sudah mengirim surat ke SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di Kota Singkawang agar berpartisipasi dalam Karnaval Tujuh Belasan. Peserta karnaval yang sudah pasti itu dari instansi, tetapi biasanya pada hari H, peserta dari masyarakat umum dan sekolah langsung datang ke lokasi, ujarnya. Dia mengungkapkan, panggung kehormatan untuk karnaval dibangun di Jalan Setia Budi. Di Panggung Kehormatan ini Walikota dan Wakil Walikota beserta seluruh SKPD dan instansi terkait akan menyaksikan kegiatan karnaval, kata Zul. Mengenai rute karnaval, kata Zul, akan dibagi dua, yakni rute khusus peserta jalan kaki dan kendaraan hias. Tetapi sama-sama start di Jalan Perwira, ungkapnya. Rute untuk peserta jalan kaki dari Jalan Perwira ke Jalan Jenderal Sudirman-Nusantara-Bawal-Budi UtomoNiaga-Sejahtera-Saman Bujang-Diponegoro-Yos Sudarso-Masjid-Merdeka dan ﬁnish di Mess Daerah. Sementara rute untuk peserta yang mengendarai sepeda motor dan mobil hias dari Jalan Perwira ke Jalan Jenderal Sudirman-KalimantanBudi Utomo-Niaga- Sejahtera-Saman Bujang-Diponegoro- Ahmad YaniAlianyang-Firdaus-Diponegoro dan ﬁnis di Jalan Yos Sudarso. Terkait persiapannya, Zul mengatakan, sudah mencapai 99 persen, termasuk sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dengan kepolisian untuk pengamanan rute karnaval. Terpisah, Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko melalui Kasat Lantas, AKP Wahyu Jati Wibowo mengatakan, untuk pengamanan dilakukan sepanjang rute karnaval. Kita juga melaksanakan pengawalan dalam pawai tersebut, katanya Wahyu menjelaskan, pengamanan lalu lintas ini, merupakan bagian dari giat pengamanan secara menyeluruh dari Polres Singkawang yang dikoordinasikan atau dikendalikan dari Bagian Operasi Polres. Dia mengimbau seluruh peserta Karnaval HUT RI ke-68, agar tetap mematuhi berlalu lintas, jaga keselamatan dan selalu menghargai pemakai jalan yang lain. (dik)

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013

Gebyar PAUD, Ribuan Anak Melukis Massal

Modal Dasar Cetak SDM Berkualitas PONTIANAK. Ribuan anak-anak yang berasal dari seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Pontianak membanjiri ruas Jalan Rahadi Usman. Didampingi para orang tuanya, para siswa duduk lesehan di depan hamparan kain spanduk panjang dan siap beraksi menggambar massal secara serentak dalam Gebyar PAUD yang di gelar Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Rabu (21/8). Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, menilai PAUD merupakan lembaga pendidikan yang sangat penting bagi anak usia dini, sebagai modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pontianak. Kita harus serius menangani dunia pendidikan, kita harus siapkan anak-anak kita sejak dini untuk mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi 10, 20 atau 30 tahun ke depan, ujarnya. Menurutnya, tantangan yang kelak dihadapi generasi penerus bangsa ini jauh lebih besar dibandingkan dengan keadaan saat ini. Sebab itu den-

Walikota Pontianak,Sutarmidji menyalami seorang siswi PAUD yg tengah melukis. ANTON

PONTIANAK . Pembangunan Masjid Raya Mujahidin memerlukan partisipasi dari masyarakat Kalimantan Barat. Oesman Sapta Odang (OSO) selaku ketua panitia pembangunan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan masjid terbesar di provinsi ini. Dia tidak menampik apabila saat ini anggaran untuk pembangunan masjid tersebut belum mencapai target. Oleh sebab itu, kesadaran dan dukungan dari seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan. Tidak ada masalah dengan pembangunan.

Kita membutuhkan dukungan dari semua warga. Dukungan satu kesatuan yang tidak melihat asal usul, warna kulit, agama. Semuanya harus menyatu dan menginginkan Kalbar menjadi lebih baik, sebut mantan wakil ketua MPR RI ini, di Pontianak, kemarin (20/8). Disebutkan dia, apabila masyarakat turut andil dalam pembangunan tersebut, maka pengerjaannya akan menjadi lebih cepat. Selain itu, lanjut pengusaha nasional ini, dengan menyumbang pembangunan masjid maka masyarakat punya perasaan

memiliki. Jika sudah punya rasa memiliki, orang tentu punya perhatian lebih. Mereka akan mengontrol dan mengawasi pembangunan masjid ini. Masjid Mujahidin ini milik masyarakat. Milik bersama, tandas ayah promotor tinju dunia, Raja Sapta Oktohari ini. OSO menuturkan, Mujahidin berdiri di atas tanah pemerintah yang dipinjamkan untuk umat Islam. Oleh sebab itu, kata dia, umat perlu memperhatikan masjid tersebut. Negara sudah membantu dengan memberikan tanah. Selain itu sudah

memberikan sumbangan pembangunan, 20-30 persen sudah bagus. Sekarang tinggal kita, mau atau tidak. Saya kira kalau satu orang sumbang Rp 10 ribu saja, dikalikan sekian juta orang pembangunan akan selesai. Malah ada sisanya, papar dia. Dia mengatakan, pihaknya juga akan memanggil pengurus yayasan untuj menanyakan sejauh mana kemajuan pembangunan. OSO meminta para pengurus dan panitia bekerja keras demi percepatan pembangunan masjid di Jalan Ahmad

Yani, Pontianak tersebut. Pemilik kumpulan usaha OSO Group ini juga akan menggelar acara Halal Bihalal, hari ini (20/8) di Pontianak Convention Center, Jalan Sultan Syarief Abdurrahman. Acara tersebut juga mengundang masyarakat umum. Selain itu OSO juga mengundang para ppemimpin pemerintahan, kepolisian dan TNI serta para tokoh masyarakat dan agama. Sudah lama juga tidak pulang ke Pontianak. Saya ingin ketemu sahabat-sahabat lama dan masyarakat Kalbar, pungkas OSO. (sul)

Singsel Layak Dimekarkan SINGKAWANG. Guna memudahkan pemberian pelayanan publik, Walikota Singkawang Drs H Awang Ishak MSi akan memekarkan Kecamatan Singkawang Selatan (Singsel). Tetapi, realisasinya belum dapat dipastikan. Awang menyampaikan rencana pemekaran Kecamatan Singsel di hadapan tokoh masyarakat, Camat Singsel, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Singkawang Timur-Se-

latan dan Kapolsek Singsel, ketika halalbihalal di Kantor Camat Singsel, Selasa (20/8). Menurut Awang, ditinjau dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, Kecamatan Singsel perlu ditata. Dari 45 ribu penduduk di Kecamatan Singkawang Selatan, sebanyak 25 ribu di Kelurahan Sedau, bebernya. Tata ulang yang dimaksud Awang, bukan hanya pemekaran tetapi juga puskesmas dan

sekolah, agar mempermudah jangkauan petugas kesehatan dan anak-anak sekolah. Selain menyampaikan rencananya tersebut, dalam kesempatan tersebut, Awang juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Saya tidak sempat untuk mendatangi seluruh rumah masyarakat, tidak sempat mengadakan open house. Pasti ada salah dan khilaf, disini mari kita saling memaafkan, kata Awang. (dik)

Walikota Singkawang Drs H Awang Ishak MSi menghadiri halalbihalal di Kantor Camat Singkawang Selatan, Selasa (20/8).. MORDIADI

Pengemudi Harus Punya Sikap Mengalah SINGKAWANG. Seorang pengemudi kendaraan bermotor dituntut sigap dan waspada. Terpenting, harus mempunyai sikap mau mengalah dalam berkendaraan, agar terhindar dari kecelakaan. Sikap mengalah untuk selamat. Kalau suatu kondisi dipaksakan dan tidak mau mengalah, maka

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, ingat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Drs Sumastro MSi ketika membuka Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2013 di Hotel Dangau Singkawang, Selasa

(20/8). Dalam penyuluhan hasil kerjasama Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Jakarta dengan Dishubkominfo Kota Singkawang itu, Sumastro mengimbau para sopir untuk mematuhi semua ketentuan yang menjadi kewajiban para pengemudi. Begitu juga

dengan kelengkapan keselamatan serta syarat-syarat laik jalan, katanya. Selain mendapatkan pengarahan dari Sumastro, perwakilan sopir angkutan umum di Kota Singkawang yang mengikuti penyuluhan tersebut juga mendapat penjelasan terkait LLAJ dari Tim Pusat

minimax max

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

Jual Tanah

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Jl. A. Yani III, Kuala Dua Wonodadi luas 434 m2, sekunder A Rasau Jaya III, luas 2 ha, SHM. Hubungi Hp 085750730469, 085393771139.

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

Di Jual segera murah Tanah (SHM), Jln Utama Trans Kalimantan Km 61Luas 43.612 m2. Hubungi Lisa : 0821 9901 1907 HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

3 bdg tnh kosong : (2) SHM luas 14.135 m2 & (1) SHM luas 15.223 m2. Gg Sepakat Kel.Bangka Belitung Pontianak Selatan Kalbar 2 bdg tnh Kosong : SHM 30.000 m2 & SHM luas 11.600 m2, | di Jalan Desa Rasau Jaya Umum, Kec. Rasau Jaya, Kab Kubu Raya-Kalbar

gan SDM yang berkualitas, tantangan seberat apa pun bisa dihadapi. Jadi kita harus siapkan SDM kita sejak dini. Pontianak yang telah meraih predikat Kota Layak Anak tiga kali berturut-turut, Pemkot terus berupaya memperbaiki apa yang menjadi hak anak akan kita berikan dan kita berupaya secara maksimal mengimplementasikannya, kata Sutarmidji. Berbagai upaya Pemkot untuk pemenuhan hak anak di antaranya, dengan menyediakan lebih banyak ruang terbuka bagi anak-anak untuk bersosialisasi sekaligus menimba ilmu. Lalu di Kota Baru akan kita bangun taman lalu lintas untuk anak-anak, Taman Alun Kapuas juga kita perluas untuk tempat bermain anak-anak. Mudah-mudahan tahun ini selesai, pungkasnya. Saat ini, Pemkot Pontianak juga tengah membangun Autis Centre di Kelurahan Pal Lima sebagai tempat penanganan anak-anak autis. Selain itu, Kota Pontianak juga memiliki PAUD dan Taman Kanak-kanak Percontohan. (ton)

Oso Ajak Masyarakat Bangun Mujahidin

iklanbaris baris Rp.5000/baris

Jual Tanah

Xenia

DP 10% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Gran Max

Segera Hubungi :

DODY 08125608423, 0561-7565151

Menerima Pesanan :

'3 -XWDDQ DISCOUNT s/d 25 Jutaan

'3 SWIFT-APV-SX4-X OVER

Proses

MUDAH & CEPAT

JOHANES

081256606125 0561 753897 7

DIJUAL CEPAT

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

ANUGRAH WEDDING/ ADI Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

Telp. 7183366, 081282587257

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Hubungi Bag.Umum (021) 6903118 atau HP. 08129495885

Biro

Rp. 950.000,-

MITSUBISHI 4x4 Turbo Tahun 2003 silver metalik mulus siap pakai.

NEGO

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Bengkayang Hub : 081256734627

HUBUNGI :

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Melawi Hub : 0568-22069

iklan-equator@equator-news.com

0561-7 6 8 6 7 7 / 7 9 1 1 3 2 2

FORD RANGER 4x4 Turbo Tahun 2002 biru metalik mulus siap pakai

HUB: 081256723888

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK Jl. Kom Yos Sudarso

SEDOT WC Hub: Telp. (0561) 7186955

085210738368 (Lita)

Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Pengembangan SDM Perhubungan Darat Jakarta. Penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan wawasan bagaimana menjadi pengemudi yang terampil serta memiliki bekal pengetahuan tentang keselamatan saat mengoperasikan kendaraan di jalan, jelas Sumastro. (dik)

HUB : 0561

768677

MULTI PRODUK Menjual Alat Therapy Kesehatan dll, Kop Angin (bekam) Global Belt (Sabuk Pemanas) Dolphin (Alat Pijit) Kongzui (Sandal Kesehatan)

Reiki (Terapi Digital) Sunmas (Terapi Kaki) Happy Call (Pan Cooking)

MELAYANI : GROSIR DAN ECERAN SIAP ANTAR DALAM DAN LUAR KOTA HUBUNGI/SMS: 081257197794

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

KALBAR raya

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013

PLN Sekadau Jalankan Program Tambah Daya Listrik Gratis Yudi: Ini Program PLN Pusat SEKADAU. Kabar gembira bagi pelanggan PLN yang masih kekurangan daya listrik di Kabupaten Sekadau. Saat ini perusahaan plat merah itu tengah melaksanakan program layanan tambah daya gratis. Saat ini kita sedang ada program tambah daya gratis. Program ini merupakan program PLN pusat, kata Yudi Anto A Md, manager PT PLN Rayon Sekadau dijumpai Rakyat Kalbar di kantornya, Rabu (21/8). Program tersebut, jelas Yudi, berlangsung selama 1 bulan, terhitung sejak 1 Agustus lalu. Untuk di Sekadau, program ini mungkin akan kita akhiri pada tanggal 25 atau 26 Agustus ini, ujarnya. Selama ini, pelanggan yang ingin Petugas PLN terlihat sibuk melayani warga yang mengusulkan tambah daya listrik di kantor menambah daya harus membayar PLN Rayon Sekadau, Rabu (1/8)---Abdu Syukri)

Rp 750 rupiah per KWH. Namun dengan adanya program tambah daya tersebut, pelanggan tidak usah membayar. Pelanggan hanya diminta untuk membeli token perdana sebesar Rp 100 ribu yang nantinya dibayarkan lewat Kantor Pos. Saat ini, sudah cukup banyak warga yang mengajukan penambahan daya. Bagi yang berminat, persyaratannya adalah photocopy KTP dan kartu kendali listrik (untuk pelanggan prabayar), atau struk pembayaran rekening listrik untuk pelanggan meteran biasa. Kalau belum jelas, bisa bertanya langsung ke petugas PLN atau datang ke kantor PLN terdekat. Penambahan daya ini tidak dipungut biaya, pungkasnya. (bdu)

Vaksin Baru untuk Balita Indonesia Resmi Digunakan Besok J AKARTA . Kementerian Kesehatan mengeluarkan vaksin baru, yakni vaksin pentavalen. Vaksin gabungan dari vaksin dasar DPT-HB-HiB itu akan secara resmi digunakan untuk balita Indonesia pada hari Kamis, 22 Agustus 2013. Pencanangannya akan dilakukan di Karawang oleh Menteri Kesehatan pada hari Kamis, ujar Direktur Surveilance Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, dr Desak Made Wismarini pada temu media Kebijakan Introduksi Vaksin Pentavalen di Jakarta, Selasa (20/8). Sedangkan untuk perkenalan, lanjut Desak, pada tahun 2013ini hanya akan dilakukan di Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan NTB. Hal tersebut dilakukan karena masih terbatasnya jumlah vaksin yang telah di produksi oleh BioFarma, sehingga penerapannya harus

secara berkala. Yang memproduksi baru biofarma, jadi tidak mungkin akan langsung dapat memenuhi seluruh jumlah balita di Indonesia, katanya. Menurutnya, dengan adanya vaksin pentavalen balita tidak perlu berulang kali disuntik untuk berbagai jenis imun. Pasalnya, dalam satu suntikan pentavalen terdapat lima vaksin untuk difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta Hib (Haemophylus InďŹ&#x201A;uenza Type B). Sebelum disatukan, balita setidaknya harus menerima 9 kali suntikan untuk vaksin DPT (mencegah difteri dan pertusis), HB (hepatitis B ) dan HiB (pneumonia). Setiap jenis vaksin akan diberikan tiga kali dalam jangka waktu satu bulan. Dengan adanya vaksin baru ini, maka balita hanya perlu mendapat suntikan tiga kali dengan jangka waktu yang sama. Oleh karena itu,diharapakan akan mempermudah pemberian vaksin ter-

hadap balita. Sehingga perlindungan pada bayi dari penyakit menular akan lebih mudah dan angka kematian bayi dan balita akan dapat ditekan. Vaksin ini seperti paket kombo, dikemas dalam satu kemasan dengan lima komponen vaksin untuk lima jenis penyakit. Sehingga kedepannya tidak perlu banyak suntikan, jelasnya. Dalam situs resmi bio farma, vaksin ini dijelaskan berupa suspensi koloidal homogen bewarna putih susu dalam vial gelas tidak bewarna. Yang mengandung toksiod tetanus murni, difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi serta vaksin hepatitis B yang merupakan sub unit vaksin virus yang mengandung partikel HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) yang sangat murni dan bersifat non-infectious. Cara penggunaannya adalah dengan disuntikkan secara intramuskuler dengan dosis 0.5

EQUATORIANA

ml. Dan, harus menggunakana syringe dan jarum baru yang steril setiap kali penyuntikan. Vaksin ini diberikan pada bayi usia 8 minggu, dan 2 dosis berikutnya diberikan dengan interval waktu 4 minggu. Mengenai keamanannya, Ketua Satua Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Prof Dr dr Sri Rezeki S. Hadinegoro, Sp.A (K) menegaskan bahwa vaksin baru tersebut telah lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan nomor izin edar: DKL 1302906943A1. Untuk masalah keamanan sudah terjamin. BPOM telah mengeluarkan izinnya pada 14 Juni lalu, jelasnya. Sri Rezeki juga menegaskan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk label halal pada vaksin pentavalen ini. Sehingga ia berharap, bagi pihak yang meragukan atau pihak yang

enggan menggunakan vaksin tersebut dapat memikirkannya kembali. Sebab, vaksin ini sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan pada bayi dan balita akibat penyakit pneumonia dan meningitis, tegasnya. Namun, terdapat satu kelemahan dari vaksin pentavalen ini. Karena penggabungan dari beberapa vaksin maka ikatannya menjadi kurang erat jika dibandingkan dengan pemberian vaksin satu persatu. Hal tersebut mengharuskan anak kembali harus disuntik vaksin pada usia 15 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Suntikan tersebut bukan pengulangan, tapi penguat. HiB memang yang paling longgar jika dibandingkan dengan ikatan DPT dan ikatan HB. Oleh sebab itu, antibodinya akan cepat habis. Jadi perlu diberi penguat saat usia 1,5 tahun, jelas Sri Rezeki. (jpnn)

Surat Edaran Kemendikbud

Larangan Tes Keperawanan Jakarta. Rencana kebijakan tes keperawanan di sejumlah sekolah di daerah menuai kontroversi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), termasuk yang tidak menyetujui adanya kebijakan jajaran dinas di daerah terkait rencana itu. Mendikbud Mohammad Nuh, berjanji pihaknya akan mengeluarkan edaran setelah mengkaji rencana itu. Kalau ada bukti tentu kami akan membuat edaran. Kita kan punya kewenangan untuk intervensi, tapi kita pelajari dulu, ujar Nuh di Jakarta, Selasa, (20/8). Nuh mengerti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di beberapa daerah, termasuk Sumatera Selatan yang awalnya menghebohkan kebijakan itu bermaksud baik. Yaitu untuk menghindarkan pelajar dari perbuatan negatif. Namun, kata dia, harus ada cara lain. Bukan dengan kebijakan tes keperawanan di sekolah. Terus mau diapain kalau sudah tahu bahwa siswi telah melakukan itu. Apakah dia tidak boleh sekolah? atau apa? kalau tujuannya untuk perbaikan, ada cara lain yang lebih mulia, kata Nuh. Kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya. Dan yang terjadi memang demikian. Rencana Rasyid ini langsung menuai kontra dari berbagai kalangan. Terutama pemerhati pendidikan. Menurut Nuh, secara langsung ia memang belum mendapat laporan terkait rencana Rasyid itu. Ia berencana akan melihat laporan dari daerah terlebih dahulu. Kalau ada, tentu ada cara lain yang lebih wise. Kewenangan pendidikan itu kan ada di kabupaten kota, tapi dia kan tidak serta merta apa yang dilakukannya itu bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum, pungkas Nuh. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: redaksi@equator-news.com

Sms Warga

Masalah kita

.CMUCPCMCP 2GOKNW Tugas utama Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU hakekatnya melaksanakan Pemilihan Umum untuk mencari dan menetapkan anggota Dewan atau legislatif, pemilihan Presiden, dan pilkada. Tugas tersebut terjadwal dan diatur dalam Undang-undang (UU) RI yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu disingkat Panwaslu. Pelaksanaan pemilu dijadwalkan tahapan-tahapannya, termasuk di dalamnya pengusulan calon hingga penetapan calon dan masa kampanye. Selama ini usulan calon dan kampanye dominan oleh parpol, sehingga hasil akhir tugas KPU diakui atau tidak sudah pasti tidak lepas dari pengaruh parpol. Karena itu pula, kebijakan pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih banyak berorentasi pada kepentingan parpol atas nama rakyat, termasuk UU yang dibuat dan ditetapkan oleh legislatif lebih banyak kepentingan parpol yang menganut politik praktis bukan politik menurut teori Trias Politica . Memang benar teori trias politica dipakai NKRI hingga lembaga negara terdiri eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi isi atau tenaga pelaksana ketiga lembaga tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh parpol yang berada di legislatif dan lembaga tinggi di eksekutif (silakan teliti asal usul kepala negara dan jajarannya di kabinet serta asal usul kepala daerah dan jajarannya dari Sekda hingga kepala dinas sebagian besar dari parpol). Menurut UU RI PNS tidak boleh berpolitik praktis, tapi kepala negara dan kepala daerah ada diantaranya yang tadinya PNS aktif/non aktif juga aktif sebagai pimpinan suatu parpol, dan hal ini tak perlu disebutkan satu persatu. Sebab, rakyat NKRI sudah paham betul siapa saja orangnya. Akibat daripada itu, yaitu besarnya pengaruh parpol yang menganut politik praktis pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif korupsi tetap aman dan terkendali hingga sulit diberantas tuntas. Pertanyaannya, lembaga apa seharusnya diisi oleh parpol? 081352028655 19-8-2013

Umat Islam baru saja merayakan Hari Kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Masih dalam suasana IdulďŹ tri 1434 Hijriah, tahun ini bangsa Indonesia juga memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika generasi terdahulu sudah menunaikan tugasnya dengan baik menjadi pahlawan, untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan asing. Mereka bertempur dengan heroik dan semangat tinggi melawan para penjajah asing yang memiliki persenjataan yang jauh lebih modern saat itu. Hasilnya, kita merdeka dan berhasil membentuk Negara KesatuHARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Alamat Sekretariat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

Jl. Gajahmada No. 41 - Pontianak TOUR BEIJING- SHANGHAI

16.13

an Republik Indonesia yang berdaulat. Saat ini, sesungguhnya kita masih membutuhkan pahlawan-pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan baru, yaitu kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kejahatan, korupsi, narkoba, seks bebas, penjajahan teknologi dan sebagainya. Kita juga membutuhkan pahlawan-pahlawan yang mampu memotivasi bangsa ini untuk lebih maju lagi, sehingga menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang madani, seperti yang diidamkan. Maka dari itu, sebagai generasi muda, tidak ada kompromi bagi kejahatan era modern saat ini. Bagaimana menurut Anda?

Berangkat April 2013 Call: 081352684333 / 08125634741 Melayani: Tiket Darat, Laut & Udara | Pembuatan Paspor | Taxi Service | Voucher Hotel

Tanggapan Di ultah RI yang ke-68 ini, Bendera Merah Putih tenggelam dalam bendera parpol, dan sedikit sekali dibanding bendera parpol, menandakan semangat cinta tanah air telah pudar, dan cinta kepada parpol makin bertambah. Lihat saja dimana-mana, bendera parpol lebih

banyak, lebih tinggi dan lebih besar daripada Bendera Merah Putih. Hidup parpol! 085248431726 16-8-2013

14.57

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Misrawie Alfikri, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Koordinator Liputan: Kiram Akbar. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Khusyairi Permata. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Rosadi Jamani (Manajer), Mohamad Qadhafy, Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: A Jaiz (Manajer), Uray Kamaruzaman, Darussalam. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan Biro Kubu Raya: Taufiq. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: M Khusyairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: A Sutarjo, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris Percetakan PT Akcaya Pariwara,Jalan Adisucipto,Kubu Raya (Isi di luar tanggung jawab percetakan) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas a/n PT Kapuas Media Utama Press (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas

KURSI RAKYAT

RAKYAT KALBAR

untu

Kamis, 22 Agustus 2013

Tahun Politik, Jangan Abaikan Ekonomi kira siapapun, termasuk pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan. Caranya dengan memberi arah pada tahun politik ini ke hal yang lebih substantif, yakni menciptakan optimisme ditengah kompetisi politik yang terbuka, fair, seperti bagaimana pasar bekerja, ujar Isran Noor.Elite politik dan semua pihak, lanjutnya, harus memperlihatkan persatuan dan mendorong kepemimpinan gagasan atas solusi kebangsaan kerakyatan yang dibutuhkan rakyat saat ini. Meski sah sah saja, namun kiranya kurang elok jika semua sibuk mengejar popularitas di tengah pelemahan rupiah yang semakin mengkhawatirkan, dan deﬁsitnya neraca perdangangan yang kian suram, jelasnya.

JAKARTA. Jelang pemilu 2014, suhu politik semakin meningkat. Para pemimpin, tokoh dan elit politik diimbau untuk tidak mengurus kepentingan politiknya dan abai persoalan ekonomi rakyat. Pasalnya, tahun politik ini telah dibarengi pula dengan kondisi perekonomian yang jika tidak diwaspadai akan semakin menyulitkan, kata Isran Noor, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (21/8). Menurutnya, di tengah euphoria 2014, ekonomi Indonesia dalam posisi lampu kuning. Saya

Isran Noor

Dikatakan Isran Noor seperti tertulis dalam keterangan persnya, di tahun 2014 nanti kita tidak semata hanya memiliki agenda untuk memilih pemimpin, tetapi jangan melupakan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti swasemba beras, swasembada daging, dan

swasembada gula. Karenanya, hemat saya tahun politik ini harus dimaknai sebagai tahun gotong royong, spirit memperbaiki keadaan dan menemukan pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, pungkas Ketua DPD Demokrat Kaltim itu. (Rmol)

KPK Pastikan Periksa Anas Minggu Depan JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksaan Anas Urbaningrum minggu depan. Saat ini, KPK tengah mengurus surat panggilan terhadap bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu. Kalau perhitungannya minggu ini (mengurus surat panggilan), minggu depannya kita panggil, kata Abraham Samad, Ketua KPK di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/8). Sayangnya, Samad mengaku belum mendapatkan informasi dari penyidik soal tanggal pasti pemeriksaan Tersangka

dugaan gratiﬁkasi terkait proyek pembangunan sport center, hambalang tersebut. Belum cek lagi, singkat dedengkot LSM ACC Makassar itu. KPK sejauh ini sudah menetapkan tiga tersangka lain di luar Anas Urbaningrum. Mereka yang disangka menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan kerugian negara itu antara lain, Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mokhammad Noor. Dari para tersangka itu, baru Deddy yang dikurung oleh KPK. Saat ini Deddy mendekam di rutan KPK cabang Guntur. (Rmol)

Konvensi Demokrat Butuh Dana Rp 50 Miliar JAKARTA. Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Tauﬁqurrahman Ruki, mengatakan, penyelenggaran konvensi untuk menentukan capres dari partai berlambang bintang mercy itu butuh dana maksimal Rp50 miliar. 50 miliar lah maksimal, tegasnya, di Kantor KPK, Rabu (21/8). Namun demikian, Ruki menegaskan, sampai saat ini dana untuk pelaksanaan konvensi capres itu belum turun.

Bahkan, ia menyebut Komite Konvensi saja sampai sekarang masih numpang tempat untuk berkantor. Dana belum ada sampai sekarang. Kantor saja kita masih numpang di tempat Pak Soegeng, ujar Ruki. Kendati demikian, Ruki mengaku belum turunnya dana tersebut tidak menghambat kerja Komite Konvensi. Tidak sama sekali, tegas bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Di sisi lain, Ruki menegaskan, komite bukanlah menjadi penentu

siapa yang layak diusung sebagai capres. Menurutnya, penentuan capres itu dilakukan melalui survei oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk. Lancar, semua nanti akan ditentukan oleh survei. Jadi bukan komite yang menentukan itu layak atau tidak, katanya. Dijelaskan Ruki, nantinya lembagalembaga survei itu akan diveriﬁkasi terlebih dahulu oleh Komite Konvensi. Akan kita veriﬁkasi dulu, tegasnya. (jpnn)

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1434 H 0%

IDACHI SPORTS SPORTS IDACHI

6 & 12 Bulan

PROMO LEBARAN

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI) Hanya

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

FS 4000 P (NEW)

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

4.188 Ribu

4.588 Ribu

FS 1022 (NEW) MAGNETIC BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MANUAL

FS 917 N

disc +10+0 up to Persen

Tgl 22 S/d 28 Agustus 2013

FS 4600 B (NEW)

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.488 Ribu

9.288 Ribu

(NEW) EXBIKE

FS 662 PLATINUM BIKE

Hanya

2.688 Ribu

Hanya

2.288 Ribu

TS 802 NEW ORBITRACK

Hanya

4.788 Ribu

Hanya

FS SHAPER Hanya

3.888 Ribu Hanya

1.288 Ribu

5.288 Ribu

Cocok Untuk : Fitness Centre, Hotel, Apartemen Dan Lain-lain L Melayani : Grosir dan Eceran RGA LOKANG OBR AL A H T R P O Pesan Antar : Dalam dan Luar Kota BARANG IMARGA LOKAL BARA H (Khusus Luar Kota Tambah Ongkos Kirim) KESEHATAN ADALAH HARTA YANG PALING UTAMA PEMBELIAN DIATAS 4 JT BONUS SANDAL GIOK

abdi rakyat, ucapnya. Kepada para calegnya untuk memahami dan membiasakan diri mengabdi melayani rakyat. Anggota legislatif itu wakili hak politik rakyat, akuntabilitas pertanggungjawabkan, kita tekankan ini. Dari sekarang dekati peduli, salah satu slogan peduli kepada rakyat, nasib mereka, tandasnya. Disinggung soal pencapresan, menurut Wiranto hal itu mengalir saja. Sebab menurutnya duet antara dirinya dengan HT karena adanya kesamaan semangat untuk berjuang. Secara pribadi sudah cukup, tapi masih ada yang kurang untuk perjuangkan nasib rakyat Indonesia. Kami disatukan dengan kepedulian itu, secara dini awal kami sudah deklarasikan diri. Maknanya ingin segera dikenal publik. Dipahami apa yang akan kami perjuangkan, ucapnya. Wiranto menambahkan, tidak ada aturan larangan siapaun mencalonkan, kapan mau nyalon tidak ada larangan. Lebih awal lebih bagus supaya rakyat bisa kenal, rasional, dan realistis kepada calon tersebut. (Rmol)

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FS 803 (NEW) HOME GYM

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

JAKARTA. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tidak gentar dan tidak memasang target kus khusus untuk perolehan kursi legaslatif di Jawa Barat. Pihaknya pun akan tetap fokus untuk memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Target kursi tidak secara spesiﬁk kita targetkan di daerah (Jabar) ini sekian persen. Tapi selalu orientasi tidak hanya menangkan pileg tapi juga pilpres. Karena ada persyaratan disana, lolosnya pemilu presidensil , persentase minimal untuk bisa ajukan capres dan cawapres. Jadi pedoman untuk maksimalkan pusat dan daerah untuk bisa dapatkan kesempatan masuk pertandingan. Itulah salah satu target, ujar Wiranto saat pidato di hadapan para caleg Hanura se Jabar di hotel horison, Rabu (21/8). Dirinya menyatakan tidak menyiapkan strategi khusus untuk perolehan suara bagi Hanura di Jabar, terlebih lagi dirinya mengakui Jabar dikenal sebagai lumbung suara bagi semua partai. Strategi khusus tidak ada, tapi spesiﬁk, dari awal sudah sadarkan para caleg untuk bertindak sebagai pelayan peng-

2.188 Ribu

Hanya

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

Orientasi Hanura Tak Hanya Menang Pileg, Tapi Juga Pilpres

SMS 087818322288

GARANSI: SPAREPARTS 1 TAHUN SERVICE LONG LIFE

MENGHIMBAU DENGAN MEMBAYAR PAJAK BERARTI ANDA IKUT BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT Pimpinan beserta Seluruh Staf Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah/2013 Masehi

Tertanda, R. TARULI MANURUNG, SE,.MM Kepala Dinas

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013

Lusa, Audit Hambalang Tahap II Disetor ke DPR J A K A R T A -RK. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera menyerahkan hasil audit investigasi Hambalang tahap II ke DPR. Rencananya, audit tersebut akan diserahkan ke DPR pada hari Jumat

(23/8). Dijadwalkan diserahkan hari Jumat. Namun terus terang saya belum tahu apa isinya, ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Priyo menjelaskan, penyerahan audit investigasi BPK ke DPR memang sesuai dengan me-

kanisme yang ada. Mekanismenya selama ini memang seperti itu. BPK menyerahkan semua hasil auditnya (ke DPR), kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu. Seperti diketahui, BPK telah menyerahkan audit Hambalang tahap I kepada DPR dan KPK.

Dalam audit sampai 30 Oktober 2012, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243,66 miliar. Dalam audit Hambalang tahap II, fokusnya adalah penyusunan anggaran untuk proyek Kemenpora itu, serta soal aliran dana. (jpnn)

IHSG Anjlok, Direksi BUMN Dikumpulkan JAKARTA-RK. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang S Brodjonegoro meminta perusahaan plat merah untuk turut membantu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Pasalnya saat ini nilai rupiah terhadap dolar AS terus melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok. Untuk itu Bambang Rabu (21/8) siang menggumpulkan sekitar 35 jajaran Direksi BUMN. Kita tahu semua bahwa kondisi rupiah dan IHGS kita sedang tidak bagus. Kami dari Kementerian Keuangan sebagai rekan kerja ingin BUMN memahami kondisi perekonomian sampai hari ini. Kami tadi juga membicarakan halhal apa yang bisa dilakukan oleh BUMN, ujar Bambang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (21/8). Misalnya, lanjut Bambang, BUMN melakukan korporat action atau paling tidak membuat suasana jadi positif.

Karena BUMN bisa membantu dari berbagai aspek. Seperti penukaran mata uang, penyediaan valas, masalah saham dan sebagainya. Pertemuan ini sifatnya diskusi bukan direction (arahan), tuturnya. Mengenai perusahaan plat merah apakah akan mengambil jalan buyback atau pembelian kembali saham, hal itu diserahkan Bambang sepenuhnya pada Menteri BUMN Dahlan Iskan. (Buyback) biar diputuskan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham, yang paling penting adalah awareness yang harus ditimbulkan sehingga BUMN tahu manfaat tindakan itu secara korporasi dan secara umum. Dan buyback mungkin suatu saat dibutuhkan, tetapi kita belum putuskan sekarang, pungkas Bambang. Rupiah Anjlok Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumpulkan beberapa jajaran direksi. Rapat dari seluruh jajaran direksi perusahaan

pelat merah adalah menyikapi goncangan nilai rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pertemuan ini langsung dipimpin oleh Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang S Brodjonegoro di Kementerian BUMN Lantai 21. Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menjelaskan bahwa pertemuan ini hanya sekedar diskusi biasa terkait kondisi keuangan saat ini. Breaﬁng soal kondisi keuangan ekonomi saat ini. Ada baiknya Direksi BUMN memahami keadaan keuangan ekonomi yang sedang berjalan, ujar Nur di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (21/8). Nur jug a tak menampik bahwa merosotnya nilai rupiah dapat berpengaruh pada kinerja perseroan. Namun dalam pertemuan ini, dikatakan Nur bahwa Direksi BUMN tidak mendapatkan rekomendasi

mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan perseroan. Pasti mempengaruhi, Pak Bambang gak ngasih rekomendasi tapi tadi di atas (lantai 21-red) hanya brieﬁng biasa dan kami tidak dihimbau untuk melakukan langkah khusus, akunya. Atas nilai rupiah yang melorot, BUMN, kata Nur, hanya diimbau agar tetap tenang dan tidak panik dan tetap berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan perseroan. Direksi BUMN tetep melakukan usaha, intinya kami diimbau agar tidak panik dan tetap tenang menghadapi ini. Kalau BUMN nya tetap tenang kita dapat membantu pemerintah, terang dia. Menurut Nur, bila BUMN panik justru itu yang dapat memberatkan situasi perekonomian di Indonesia. Nur percaya bahwa untuk menanggapi masalah ini diperlukan kepala dingin untuk memecahkannya. (jpnn)

Harapan Pemerintah Daerah di Tahun Politik Jakarta-RK. Perekonomian Indonesia cenderung semakin melemah di tengah meningkatnya suhu politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2014. Indikasinya terlihat dari nilai tukar rupiah yang terus merosot akhir-akhir ini bahkan menyentuh level Rp 11 ribu per satu dollar Amerika Serikat. Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor, kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Jika tidak segera diwaspadai akan semakin menyulitkan terutama bagi masyarakat. Di tengah euphoria 2014, ekonomi kita dalam posisi lampu kuning. Saya kira siapapun

termasuk pemerintah, perlu mengembalikan kepercayaan publik. Caranya dengan memberi arah pada tahun politik ini ke hal yang lebih substantif. Menciptakan optimisme di tengah kompetisi politik yang terbuka, fair, seperti bagaimana pasar bekerja, ujarnya di Jakarta, Rabu (21/8). Isran mengungkapkan demikian karena menurutnya yang tampak dilakukan para pemimpin maupun tokoh bangsa belakangan ini, sibuk mengurus kepentingan politiknya masing-masing. Seolah mengabaikan persoalan ekonomi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Citra yang mengemuka justru politisasi kinerja, padahal

semestinya yang masih memegang amanah kata Isran, tetap bertanggung jawab dan tetap harus bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan rakyat. Memang sah-sah saja (mengurus kepentingan politik), namun kiranya kurang elok jika semua sibuk mengejar popularitas di tengah pelemahan rupiah yang semakin mengkhawatirkan dan defisitnya neraca perdangangan yang kian suram, jelasnya. Untuk itu Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur ini mengajak para pemimpin bangsa bersama-sama bergandengan tangan memperlihatkan persatuan, bekerja keras dan mendorong lahirnya gagasan atas solusi

kebangsaan kerakyatan yang dibutuhkan rakyat. Langkah tersebut diperlukan karena menurutnya di tahun 2014 mendatang Indonesia tidak semata hanya memiliki agenda memilih pemimpin, namun juga agenda meningkatkan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik itu swasemba beras, swasembada daging dan swasembada gula. Hemat saya, tahun politik ini harus dimaknai sebagai tahun gotong royong, spirit memerbaiki keadaan dan menemukan pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, ujarnya. (jpnn)

Marzuki Ancam Mundur dari Konvensi J A K A R T A -RK. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie akan mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Sikap ini diambil Marzuki lantaran menurutnya komite konvensi sibuk dengan masalah siapa calon ketimbang kriteria yang semestinya diumumkan terlebih dahulu. Perilaku anggota komite yang sibuk bicara calon peserta konvensi ketimbang kriteria peserta konvensi, menurut Marzuki berpotensi mendegradasi makna dari sebuah konvensi yang bertujuan untuk memperoleh calon pemimpin yang memenuhi kriteria memimpin bangsa ini. Saya hanya mau merespon masukan dari publik termasuk media massa dan pengamat yang menilai komite konvensi

Belum Bisa

lebih banyak berkomentar soal para calon ketimbang kreteria. Ini berpontensi mendegradasi makna dan tujuan konvensi. Karena itu, saya akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam konvensi, kata Marzuki Alie, di Jakarta, Rabu (21/8). Kritikan ini lanjutnya, bukan untuk memojokkan komite konvensi tapi bertujuan untuk mengembalikan peran komite. Sekarang ini kan mereka bicara usulkan si A, si B dan lainnya, tapi kriteria belum mereka umumkan sehingga semua menjadi tidak jelas. Kita kalau mau menjaring orang, tetapkan dulu kriterianya baru cari orangnya yang memenuhi kriteria itu, ujar Marzuki Alie. Disarankan Marzuki, kriteria sebaiknya dibagi dua misalnya kriteria umum terkait peraturan atau UU yang ada atau penyempurnaan aturan perun-

dangan yang ada. Lalu kriteria khusus yaitu kriteria mengenai kapabilitas yang dimiliki sang calon untuk menjawab persoalan bangsa. Kalaupun ingin meloloskan kepala daerah ikut konvensi, kata Marzuki, maka kriterianya juga harus jelas dia harus berhasil memimpin provinsi besar. Kriteria umum itu misalnya sesuai UU kan misalnya syarat pendidikan 12 tahun. Ini bisa diperbaiki karena dengan wajib belajar 12 tahun, maka calon presiden pendidikannya bisa di atas minimal wajib belajar. Itu terserah saja, tapi kan bisa dipertimbangkan, yang penting ada justiﬁkasi, saran Marzuki. Untuk kriteria khusus, Marzuki menyarankan inventarisasi dulu masalah bangsa. Setiap calon menurutnya harus diya-

kini berkemampuan menjawab berbagai persoalan tersebut. Tidak bisa orang sembarangan bisa menjadi calon presiden. Anggota komite menurutnya tidak bisa mencalonkan seseorang berdasarkan kriteria masing-masing anggota karena bisa terjadi jual beli dukungan diantara anggota-anggota komite. Ini agar kita dapat memiliki calon pemimpin terbaik. Tidak ada kaitannya dengan Marzuki Alie. Marzuki Alie itu kecil dibandingkan dengan kepentingan Indonesia. Saya tidak ada setitik debu dibandingkan dengan hal itu. Saya tidak masalah tidak terpilih, asal benar-benar mekanisme dijalankan yang baik sehinga yang terpilih benar-benar bisa memenuhi harapan publik dan kebutuhan bangsa ini, tegasnya. (jpnn)

.................................................................................................................................dari halaman1

Hanya di Kecamatan Pontianak Barat lebih sedikit, ujar Ridwan, di Kantor Panwaslu Kota Pontianak, Rabu (21/8). Adapun jumlah anggota Panwaslu dan Panwascam yang dikerahkan terjun ke lapangan terdiri dari anggota Panwaslu Kota Pontianak sebanyak tiga orang, staf Panwaslu 12 orang, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) 18 orang, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak 29 orang dan dibekap oleh jajaran Satpol PP kota Pontianak. Tim penertiban dibagi per Kecamatan, yang masing-masing diikuti sejumlah anggota Satpol PP. Penertiban dimulai pada Jam 09.00 Wib sampai jam 12.00. Dikerahkan pula sebanyak tujuh unit Dalmas milik Satpol PP kota Pontianak. Ridwan menambahkan, ha-

sil penertiban yang dilakukan oleh Panwaslu, Panwascam dan Satpol PP itu belum menjangkau semua wilayah. Mengingat sebaran lokasi terlalu luas, sehingga banyak yang belum ditertibkan, sejauh yang kita kelilingi kita tertibkan, nanti kalau ada yang masih tercecer, Panwascam yang akan bekerja untuk membersihkannya. Mungkin sampai besok masih, katanya. Hanya saja, Panwaslu belum bisa merinci dari pasangan mana saja yang paling banyak ditemukan atribut kampanyenya, saat penertiban dilakukan. Sebab baliho yang ditemukan akan dipilah-pilah dan dikaji terlebih dulu. Mana yang melanggar. Kalau sifatnya administratif kita ke Panwaslu, kalau pidana

kita ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Dan, kita belum pastikan waktu selesainya pemilahan itu, kita mau secepatnya, papar Ridwan. Koleganya dari Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu, Mahdi SPd mengatakan, semua atribut kampanye yang bertebaran di sepanjang jalan akan disita semua. Kecuali yang ada di Sekretariat, kita minta juga yang ada di Posko akan kita peringatkan, ini kita masih kasih ampun, katanya. Mahadi menegaskan, pelanggaran pemilu yang sudah terjadi itu mencoreng nilai-nilai demokrasi yang saat ini sudah terjalin. Kita harus tindak secara hukum pelanggaran Pemilu tersebut, terlebih kita bersama instansi terkait sudah membuat kesepakatan

bersama pada 16 Agustus lalu, disitu ada tanda tangan Kapolresta Pontianak, Dandim 1207, Kesbangpolinmas, Dispenda kota Pontianak, Satpol PP kota Pontianak, dan tim kampanye, paparnya. Ditambahkan Mahdi, sejumlah pelanggaran yang ditemukan itu, masyarakat senantiasa bisa menilai mana calon pemimpin di kota Pontianak yang taat deng an aturan. Kita yakin, masyarakat kota Pontianak sudah bisa menilai sikap dari calon pemimpin kota kita ini, kita mengimbau agar masyarakat bisa membantu menjaga dan menjunjung tinggi aturan yang sudah dibuat, pungkasnya. Reporter : Andreas Editor : Mohamad iQbaL

Mantan Koper Timnas Hermansyah tiba-tiba mempertontonkan (maaf ) kemaluannya di tengah-tengah Stadion Jatidiri Semarang, seusai laga antara PSIS melawan PS Bangka sore kemarin (19/8)-ist.

Pamer Alat Vital, Hermansyah Dihukum 6 Bulan JAKARTA-RK. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI bergerak cepat mengusut perilaku buruk yang dipertontonkan mantan kiper Timnas Indonesia Hermansyah di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (19/8). Rabu (21/8), Komdis langsung menggelar sidang di Kantor PSSI Senayan Jakarta. Hasilnya, Hermansyah dihukum 6 bulan tidak boleh mendampingi tim saat bertanding, baik di bench pemain maupun di ruang ganti pemain. Hermansyah kita hukum

Panwaslu

larangan mendampingi tim di bench dan ruang ganti pemain. Namun dia tetap bisa melatih, kata Ketua Komdis Hinca Pandjaitan di Kantor PSSI Senayan Jakarta, Rabu (21/8). Hinca menjelaskan, Hermansyah melanggar pasal 58 dan pasal 150 tentang kode disiplin. Dengan mengeluarkan alat vital di stadion, Hermansyah mencederai fair play dengan tubuhnya. Saudara Hermansyah telah melakukan tindakan yang tidak sportif. Dia melang-

gar pasal 58 dan 150, kata Hinca. Hinca juga mengucapkan terimakasih kepada fotografer yang berhasil mengabadikan momen tersebut. Bukti foto tersebut kemudian diperkuat dengan laporan perangkat pertandingan. Sekedar diketahui, sidang komdis tersebut tidak melibatkan Hermansyah. Informasi yang diperoleh JPNN. COM, Hermansyah saat ini berada di Bangka dan tetap melatih tim. (jpnn)

...................................................................................dari halaman1

Tentu jauh hari sebelumnya, Panwaslu harus punya schedule (jadwal,red) yang ketat dalam penertiban ini. Sehingga, Panwaslu sebagai leading sector (terdepan dalam pengawasan,red) bisa mengorganisir pekerjaan ini secara sistematis, terukur dan tegas, kata dia, via seluler. Itu sebabnya, dia mengkhawatirkan, apabila Panwas tidak tegas dan tidak dari awal memonitor indikasi pelanggaran, maka demokrasi yang berkualitas sulit tercipta. Ternyata, dalam tahap awal seperti ini Panwaslu tidak mampu menertibkan. Ini indikasi yang buruk terhadap kinerja Panwaslu. Apalagi kalau ke depannya nanti terjadi persoalan-persoalan sengketa penyimpangan Pemilu. Akan lebih sulit diatasi, tegas Zulkarnaen. Dia menilai, Panwaslu tidak perlu melibatkan pihak lain. Namun, tetap diperlukan ketegasan dan netralitas serta independensi dari instansi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu. Agar tak terjadi konﬂik kepentingan. Penertiban ini dapat dibantu aparat negara yang dibekali dengan Undang-Undang, dalam hal ini Satpol PP. Kalau pun terpaksa, libatkan Polri dan jika perlu melibatkan tentara, ujarnya. Dia melanjutkan, instansi yang membantu pun harus bekerja lepas dari kepentingan dukung mendukung. Meski, saat ini, rata-rata incumbent kembali mencalonkan diri mempertahankan status quo-nya. Di sini, tentu saja juga diuji bagaimana profesionalisme Satpol PP sebagai aparat negara. Seringkali kita dengar Walikota atau pun Bupati, dalam pernyataannya, menyebut-

kan netralitas demokrasi. Jadi Satpol PP harusnya berani, independen, dan tegas menjawab persoalan penertiban baliho, spanduk dan seterusnya ini, terang Zulkarnaen. Seperti diketahui, pada Selasa (20/8), Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan (P3) Satpol PP Kota Pontianak, Uray Berty Apriani menyatakan hanya baliho pasangan nomor tiga, Sutarmidji-Edi Kamtono, dari hari Jumat sampai Sabtu malam, yang sudah bersih. Sementara, masih dikatakan Uray Berty, ada satu pasangan calon yang balihonya masih banyak belum diturunkan oleh tim kampanye bersangkutan. Yakni, pasangan Firman Muntaco-Erick Suseno Martio. Sampai sekarang pasangan nomor urut lima masih ada, beber dia. Terkait hal ini, orang dekat Firman Muntaco menyatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak tidak memiliki wewenang berkomentar terhadap adanya indikasi pelanggaran kampanye yang terjadi saat ini. Satpol PP itu tidak layak memberikan komentar tentang aturanaturan penertiban baliho yang merupakan kapasitas atau ranahnya KPU dan Panwaslu, tulis Memet Hariadi dalam pesan singkatnya ke Redaksi. Sebab, sambung dia, Satpol PP merupakan bagian dari pemerintah. Karena dia (Uray Berty) kapasitasnya sebagai PNS, harus menunjukkan netralitasnya, sehingga tidak menuding pasangan lain tidak tertib aturan, jelasnya. Memet, yang juga Kepala Litbang Pemuda Pancasila (PP), melanjutkan bahwa dasar pen-

ertiban itu harus jelas. Dikeluarkan oleh KPU atau Panwaslu yang memang mempunyai kewenangan-kewenangan untuk mengeluarkan aturan-aturan, bukan kesepakatan yang tidak punya landasan, tandasnya. Selanjutnya, Dr Zulkarnaen meminta, sebagai leading sector, Panwaslu harus bisa mengontrol instansi yang membekapnya. Agar tugas dan wewenang Panwaslu sebagai pengawas Pemilu dijalankan dengan utuh. Karena Panwaslu ini dibekali oleh Undang-Undang. Publik menilai tanggung jawab kinerja itu ada pada Panwaslu. Panwaslu harus punya strong leadership (kepemimpinan yang kuat). Dia harus kendalikan (instansi pembantu,red) dalam konteks komando. Hal itu tidak salah, saya pikir, paparnya. Dijelaskannya, Panwaslu harus mampu mengkondisikan segala sesuatu. Termasuk dalam mempertegas kinerja Satpol PP itu. Komando Panwaslu harus jelas kepada Satpol PP, kalau tidak demikian akan bermasalah. Jangan sampai Panwaslu tidak mempunyai kewibawaan di hadapan Satpol PP. Jika terjadi, maka lebih baik Panwaslu mengundurkan diri saja, tukas Zulkarnaen. Sebab, sambung dia, hanya untuk alat peraga kampanye secara adil, sudah tidak mampu, bagaimana dengan permasalahan yang lebih besar lagi. Kita harapkan Pemilukada akan berlangsung tertib, akan berlangsung adil. Semua diperlakukan sama, demikian Dr Zulkarnaen. Reporter : Andreas Editor : Mohamad iQbaL

Diramaikan ..............................................................................dari halaman1 Raya, Ahok Angking calon Wakil Bupati KR pasangan Djohansyah, Erick S Martio calon Wakil Walikota Pontianak pasangan Firman Muntaco, Irjen Pol (Purn) Erwin Tobing, Caleg DPR dari PDIP Dapil Kalbar, Setiawan Lim yang memang selalu hadir tiap tahun, serta sejumlah anggota parpol. Hampir seribu warga hadir dalam acara tradisi Bakar Wangkang, tampak cukup simpatik dengan para Caleg maupun kandidat peserta Pilkada. Mereka disambut hangat dengan sapa dan jabat tangan. Tidak masalah kalu Calon Bupati atau Walikota maupun Caleg hadir di acara bakar wangkang. Ini kan tradisi yang sudah diyakini masyarakat Tionghoa sejak ratusan tahun silam, sudah membudaya. Paling tidak mereka menghargai dan menjalin persahabatan satu sama lain, dan terserah penilaian masyarakat, tutur The Iu Sia,SH.MH, Ketua Umum Yayasan Bhakti Suci ( YBS) menjawab Rakyat Kalbar, seusai bakar wangkang kemarin petang (21/8).

Asia, begitu Ketum YBS biasa disapa, kgum dengan toleransi masyarakat maupun para tokohnya. Lagi pula, tambahnya, tradisi ini adalah bagian budaya yang memperkaya kebersamaan di masyarakat. Bakar Wangkang do Bagansiapiapi, Sumatera Utara, sudah jadi kalender wisata dan dilaksanakan besar-besaran. Banyak turis mancanegara datang. Kita juga punya budaya meriam karbit setiap Idul Fitri, Capgome, Gawai Dayak, semua bisa dikreasikan kalau mau dikunjungi wisatawan mancanegara, tambahnya. Ketua Panitia Ritual Bakar Wangkang, Willy Sugiarto, menjelskan kalau setiap tahun panjang kapal bertambah dua cm. Begitupun dengan bawaannya berupa makanan, buah dan sayur mayur produksi petani agar semakin makmur setiap tahun. Tiap tahunnya pasti ada pertambahan panjang kapal yang kita buat lebih beberapa centimeter dari tahun sebelumnya. Dengan harapan setiap tahunnya pasti akan bertambah animo masyarakat untuk ikut

ritual ini, katanya. Lebih dari itu, Willy berharap ritual ini bisa dikemas sebagai agenda wisata daerah. Paling tidak, ada 26 yayasan marga Tionghoa di Kubu Raya bisa berpartisipasi secara ekonomi atau sosial kemasyarakatan. Willy menuturkan ritual tahunan ini melibatkan 58 Yayasan di bawah YBS, yang meliputi semua bagian baik yayasan kmatian, sosial dan kemasyarakatan. Semuanya tergabung menjadi satu untuk melaksanakan ritual wangkang yang menelan biaya sekitar Rp50 juta. Bagi Liliana, warga yang tinggal didekat areal makam mengatakan ritual tahunan ini banyak membawa rejeki bagi mereka. Jualan makanan dan minumannya laris manis dan omzet bertambah. Semoga ritual-ritual lainnya juga sama banyaknya dengan masyarakat yang hadir sekarang agar rejeki kami juga ikut meningkat, harapnya. Reporter: Ary Sandy Editor: Hamka Saptono

Awas ...................................................................................................dari halaman1 Perusahaan yang pernah memasok daging babi dari luar dan tercebur ke Sungai Kapuas, dekat kawasan Makam Batulayang, juga bergerak di pakan ikan dan udang serta pemasok benih udang yang memiliki kapal dan dermaga sendiri di kawasan Pontianak Utara.

Polisi juga belum menjelaskan bagaimana status tronton pengangkut kontainer apakah ditahan sebagai barang bukti atau sekadar dicatat belaka. Tiga tronton dan satu berplat sementara tercatat atas nama Sugandi. Kurang dilindunginya in-

vestor daerah menyebabkan iklim investasi di Kalbar tidak kondusif, terutama indikasi penyeludupan baik benih udang, babi, yang menguntungkan investor asing terutama yang dekat dengan otoritas ekspor impor. Reporter: Syamsul Ariﬁn

valuta asing Mata Uang

Jual

9,787.00 Dolar AS 12,779.86 Euro Dolar Brunei 7,958.20 3,216.76 Ringgit M’sia 15,714.01 Pounds Inggris 1,262.63 Dolar Hongkong 11,115.28 Yen Jepang Dolar Singapura 7,958.20

9,689.00 12,648.02 7,872.12 3,181.42 15,552.78 1,249.97 11,002.73 7,872.12

KOMODITI CPO Inti sawit TBS

Rp. 5.773 /Kg Rp. 2.290 /Kg

3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 Tahun keatas

Rp. 855 Rp. 928 Rp. 998 Rp. 1.025 Rp. 1.062 Rp. 1.096 Rp. 1.125 Rp. 1.163

Karet

Rp. 9.000 /Kg Sumber: Disbun Kalbar

PENERBANGAN Maskapai

No. Penerbangan

Berangkat

Kedatangan

Sriwijaya Air Sriwijaya Air

SJ 185 SJ 189

07:00 09:55

08:25 11:20

Sriwijaya Air Sriwijaya Air

SJ 187 SJ 183

12:00 16:20

13:25 17:45

Lion air

JT 711

07:10

08:40

Lion air Lion air

JT 719 JT 713

09:00 11:30

10:30 13:00

Lion air Lion air

JT 689 JT 685

13:20 15:00

14:50 16:30

Lion air Lion air

JT 715 JT 717

16:00 20:30

17:30 22:00

Garuda Indonesia

GA 0501

06:20

07:45

Garuda Indonesia

GA 0503

08:10

09:35

Garuda Indonesia

GA 0505

11:15

12:40

Garuda Indonesia Garuda Indonesia

GA 0507 GA 0509

15:15 16:05

16:40 17:30

Garuda Indonesia

GA 0511

17:40

19:05

Garuda Indonesia

GA 0499

18:10

19:35

Bursa Efek Kode BBRI VIVA BMTR BMRI TLKM ASII MNCN BRMS SMGR PWON

Harga 6.850 158 1.770 7.800 10.400 5.950 2.700 113 12.450 310

Selisih -300 -52 -210 150 -200 0 -175 -52 -650 -30

Frek 9651 7416 6885 6092 5914 5411 5187 5071 4111 3625 Sumber: Bursa Efek Jakarta

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Jenis

Distributor Eceran Komoditi (Rp) (Rp)

DOC Broiler Final Stock Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

3.750 19.000 35.000 85.000 45.000 90.000 19.000 5.500 5.400 5.250 6.200 -

5.000 21.000 40.000 95.000 55.000 100.000 22.000 5.700 5.600 5.500 6.700 7.500 20.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Beli

Kamis, 22 Agustus 2013

Jenderal Endriartono Sutarto Dipecat Kredibilitas Partai Nasdem Menguat nesia, bukan untuk kepentingan kekuasaan sesaat. Karena itu, langkah Nasdem memecat Endriartono sudah tepat untuk menjaga konsistensi dan rohnya sebagai partai perubahan. Ini bukan partai yang menampung orangorang yg tidak sevisi. Ini partai yang memiliki cita-cita yang mulia dengan realisasi jargon restorasi bagi masa depan Indonesia, tegasnya. Menurutnya, kredibilitas Nasdem justru semakin menguat, tatkalah partai yang dibesarkan Surya Paloh ini membersihkan anasir-anasir pragmatis dalam keanggotaannya. Dengan demikian, keanggotaan NasDem benar-benar didukung oleh kau intelektual yang peduli pada restorasi bangsa ini. Partai ini kan tidak memerlukan nama besar karena kekuatannya pada ideologi bukan pada ﬁgur, tandas Boni. (rmol)

Jakarta-RK. Langkah Partai Nasdem memberhentikan Endriartono Sutarto dari keanggotaan pasca keputusan Endriatono mengikuti konvensi calon presiden (capres) Demokrat sangat tepat. Dengan ini Nasdem menunjukkan konsistensinya sebagai partai ideologis, bukan partai para pencari kekuasaan. Itu langkah tepat bagi Nasdem sebagai partai ideologis yang harus segera memutus mata rantai dengan para pencari kekuasaan sesaat. NasDem bukan untuk kaum pragmatis, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, beberapa saat lalu (Rabu, 21/8). Sebagai partai Ideologis, lanjutnya, peran Nasdem strategis dalam mengusung cita-cita pembangunan bangsa dan negara dengan menyiapkan peta jalan restorasi untuk Indo-

SAMBUNGAN

Tes Keperawanan mencuat beberapa hari belakangan ini. Isu tersebut, kabarnya, digulirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, HM. Rasyid. Meski dia telah membantah mengeluarkan isu tersebut, kemarahan publik telah terpancing. Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PPIPM) menegaskan hal ini menunjukkan keterbelakangan pemahaman masyarakat dan beberapa penyelenggara pendidikan atas pendidikan karakter. Karena jelas dengan tes keperawanan menjadi beban psikolog is bag i siswi baik yang sudah berada di sekolah maupun yang akan mendaftar masuk sekolah, ujar Ketua PPIPM bidang Ipmawati, Imam Ahmad Amin AR, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (21/08). Dalam pendidikan karakter, salah satu aspeknya ialah penanaman nilai-nilai hak azasi manusia, non diskriminatif, belajar setara dan prinsip berkeadilan. Tes keper-

Ketika

......................................................................................................................................................................................dari halaman1 awanan bagi calon siswi SMA merupakan bentuk diskriminasi karena pendidikan ialah hak setiap warga negara tanpa memandang status sosialnya. Hal tersebut, diyakini Imam, jug a akan melukai hati dan perasaan pel a j a r S u m a t e r a S e l a t a n k h u s u s ny a , dan umumnya pelajar se-Indonesia. Dia melanjutkan, selain itu tidak menutup kemungkinan, tes keperawanan akan menambah daftar korban bunuh diri di kalangan pelajar. Bukan karena peserta didik tersebut sudah tidak perawan tetapi karena kecemasan dan ketakutan menghadapi tes keperawanan tersebut. Jika hal ini terjadi maka lembaga pendidikan kita gagal dalam melakukan pendidikan kepada generasi masa depan bangsa ini. Lulusan jurusan Psikologi ini berpendapat, tes keperawanan bukan solusi untuk menghindari perilaku negatif dan prostitusi di kalangan pelajar. Solusi terbaik

melalui nilai-nilai yang diajarkan dalam setiap pelajaran yang dibuat sedemikian rupa agar apik dan menarik. Guru yang mengajar pun harus punya banyak metode dalam setiap pengajarannya supaya siswi tidak bosan di sekolah. PPIPM melihat dari berbagai aspek bahwa tes keperawanan sangat tidak mendatangkan manfaat. Bahkan ini bagian dari perilaku diskriminatif, melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak yang sangat merugikan bagi pelajar, kata mantan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini. Sementara, sang kepala dinas, HM Rasyid menyatakan polemik seputar pelaksanaan tes keperawanan di Prabumulih muncul lantaran ada pernyataannya yang disalahartikan. Dia menjelaskan, mulanya dia hanya menanggapi rencana salah satu orang tua siswi yang ingin melakukan tes keperawanan untuk anaknya.

yang dilakukan Lembag a Transparency International Indonesia, yang dirilis tahun 2012 Indonesia bertenger di posisi ke- 5 negara yang dinyatakan terkorup di dunia, dari 146 negara. Baru-baru ini Rakyat Indonesia kembali digegerkan Korupsi di SKK Migas yang diduga dilakukan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Tak tanggung-tanggung total duit haram yang disita KPK mencapai Rp 4,812 miliar. Harapan besar pun disematkan rakyat Indonesia pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di bawah pimpinan Abraham Samad, komisi anti rasuah itu telah menangkap dan menahan belasan tersangka korupsi. Mulai dari Politikus partai Partai PAN Wa Ode Nurhayati dugaan kasus suap anggaran penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di tiga Kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam. Wa Ode diduga menerima suap Rp.6,25 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq. Kemudian Politikus Demokrat Anggelina Sondakh kasus dugaan korupsi Proyek Wisma Atlet Sea Games, Jakabaring, Pelembang. Angie diduga menerima

pelanggaran HAM, katanya di sela uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di gedung DPR Jakarta, Rabu (21/8). Menurut Hasanuddin, dari catatan rekam jejak yang dimiliki Komnas HAM sampai hari ini tidak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang Jenderal Moeldoko. Sementara untuk Operasi Sajadah dalam insiden pengusiran penganut Ahmadiyah di Banten beberapa tahun lalu yang dipimpin oleh Jenderal Moeldoko tidak terdapat pelanggaran HAM di dalamnya. Tentang operasi sajadah, Komnas HAM sudah melakukan investigasi, dan tidak menemukan pelanggaran, jelasnya. Sedangkan, dalam hal korupsi, lanjut Hasanuddin, jajaran TNI telah lama menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk Moeldoko, tidak ada rekam jejaknya melakukan korupsi, bebas korupsi, tegas politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota TNI tersebut. Selain soal Ahmadiyah, Moeldoko juga memaparkan revitalisasi konsep pertahanan. Dikatakannya perpaduan antara bahaya-bahaya keamanan bersifat kepentingan negara dan kepentingan golongan telah menciptakan bahaya keamanan yang komprehensif. Guna menghadapi ancaman keamanan dari aktor-aktor negara dan non negara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus merevitalisasi konsep pertahanannya. Revitalisasi konsep pertahanan negara perlu dilakukan karena ada kemungkinan timbulnya bahaya keamanan yang berada dalam spektrum dalam negeri, yang menjadi objek operasi militer selain perang misalnya penanganan terorisme. TNI juga sadar, di samping

Siswa, yang dimaksud Rasyid, itu pernah terjaring dalam razia tindak pidana perdagangan orang di Prabumulih. Setelah operasi tersebut, sang anak yang tertangkap dituduh sudah tidak perawan lagi. Karena tak terima anaknya disebut tak perawan, orang tua siswi itu menantang agar dilakukan tes keperawanan. Saya tanggapi itu dan dukung dilakukan tes keperawanan supaya tak terjadi fitnah, terang Rasyid. Di luar kasus itu, Rasyid mengatakan tak pernah berniat memberlakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA dan sederajat. Apalagi sampai menyiapkan alokasi dana untuk tes melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014. Dia juga mengatakan, tes keperawanan ini tak pernah terpikir dan masuk dalam rencana prog ram dinas pendidikan. R-editing : Mohamad iQbaL

..............................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 uang sebesar Rpm 12 miliar dan 350 ribu dolar AS dari Grup Permai, dan penahanan Walikota semarang Soermarmo yang diduga melakukan penyuapan sebesar Rp. 10 miliar terhadap anggota DPRD Kota Semarang terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012. Tak berhenti di situ, KPK juga menahan Miranda Goeltom mantan deputi Gubenur Senior Bank Indonesia. Miranda dalam kasus dugaan suap cek pelawat Rp 20, 8 miliar yang juga menyeret sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 seperti , Dudhie Makmur Murod, Udju Djuhaeri, Panda Nababan, Hamka Yandhu, dan Paskah Suzeta. Perburuhan terus belanjut, KPK juga menunjukan nyali besarnya deng an memenjarakan Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Darajatun itu terlibat kasus suap cek pelawat RP.20,8 miliar. KPK juga menyeret Neneng istri Nazarudin yang juga terlibat kasus korupsi wisma atlet.Penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu. Amran diduga me-

nerima suap Rp 3 miliar dari petinggi PT Hardaya Inti Plantations. KPK juga menahan Hartati Murdaya dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Buol. KPK juga menahan Politikus Golkar Zulkarnaen Djabar kasus dugaan suap pengagran proyek Al Quran dan Laboratorium Kementeriam Agama RI. Fahd EL Fouz politisi Golkar juga ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengalokasian Dana (DPID). Tak hanya pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintahan, para penegak hukumpun tak luput dari korupsi. KPK juga menahan dua hakim Tipikor, Kartini Juliana Marpaung dan Heru Kisbandono. KPK juga menahan Mantan Gubernur Akdemi Polisi Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator kemudi motor dan mobil 2011 kerugian negara diperkirakan mencapai 100 miliar. KPK juga menetapkan mantan Menteri Kemenpora Andi Malaranggeng dan Mantan Ketum Demokrat Anas Urban-

Singgung .......................................................................................................................................dari halaman1 David Tapi ada persoalan komunikasi yang harus diselesaikan, harus dikanalisasi, ujar Moeldoko. Ia menuturkan, ada kecurigaan orang non Ahmadiyah kepada Ahmadiyah. Sementara Ahmadiyah bersifat eksklusif atau tertutup. Saya coba memahami keduanya, ucap Moeldoko. Ia melarang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah, masjid maupun orangnya. Sehingga pendekatan dengan molotov untuk merusak masjid dan pendekatan dengan golok harus dihentikan. Non Ahmadiyah menurut Moeldoko, kalau mau memahami Ahmadiyah lebih baik menggelar sajadah di masjid mereka. Hal ini adalah suatu ajakan moral. Keputusan itu saya komunikasikan dengan pemerintah daerah, Polda, dan jaksa. Semuanya bersepakat, oke ini konsep yang bagus kita lakukan, ucapnya. Namun lanjut Moeldoko, harus ada yang mengawalnya yakni TNI dan Polri. Sebab, jika terjadi perkelahian mereka bisa menjadi wasit. Kita masuk ke masjid mengawal mereka. Memang ada perselisihan siapa yang jadi imam rebutan. Akhirnya berjalan dengan baik namun tiba-tiba ada berita terjadinya persepsi operasi sajadah, tuturnya. Namun demikian Moeldoko menjelaskan, itu bukanlah sebuah operasi. Sebab kalau operasi setidaknya ada tiga hal yakni sasaran, anggaran, dan waktu. Ketiganya tidak ada, kata mantan Pangdam Tanjungpura ini. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin (TB Hasanuddin) menilai Jenderal TNI Moeldoko sudah tepat ditunjuk untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Dari rekam jejak di KPK dan Komnas HAM, Jenderal Moeldoko dinyatakan bebas dan bersih dari korupsi dan

masih dimungkinkan perang simetrik dengan dominasi keunggulan teknologi, TNI juga siap bila terjadi perang asimetrik yang berkarakter serba tak lazim, tidak terduga dan tidak teratur karena TNI memiliki basis kultural seperti dalam sejarah perang gerilya, paparnya. Jenderal dengan gelar S3 itu mengakui, setelah perang dingin muncul bahaya keamanan baru yang didominasi oleh peranan aktor-aktor non negara seperti ancaman terorisme dan sparatis. Meski demikian, mantan Pangdam III Siliwangi itu menjelaskan adalah kewajiban TNI untuk menghayati perang asimetrik. Hal ini karena kondisi negara kepulauan yang sangat rawan inﬁltrasi, proses demokratisasi, masyarakat yang ekstrapluralistik dan pengaruh global. Di hadapan Komisi I DPR calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, juga berjanji untuk memprioritaskan profesionalitas dan kesejahteraan prajurit TNI bila nantinya diloloskan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Menurut dia, saat ini kesejahteraan prajurit jauh dari harapan, seperti minimnya dukungan remunerasi dan fasilitas primer seperti rumah sakit militer dan perumahan prajurit. Kekurangan itu yang dapat menghambat profesionalisme prajurit Kondisi ini menimbulkan paradoks antara profesionalisme dan kesejahteraan. Maka perlu langkah inovasi agar diperoleh keseimbangan di antara keduanya, ujarnya. Dalam pemaparannya mengenai profesionalisme prajurit TNI, Moeldoko menekankan netralitas dalam menjaga NKRI serta tidak terlibat dalam politik. Dalam mendukung profesionalisme tersebut prajurit meski

dilengkapi alutsista yang handal juga ekonomis, serta dilatih dan dididik guna mampu bertempur dan menang di medan perang. Di sisi lain, secara pribadi sebagai seorang prajurit TNI yang memerlukan peningkatan besaran penghasilan, kesejahteraan masih jauh dari harapan, ucap Moeldoko. Dengan paparan-paparan itu, Komisi I DPR akhirnya menyetujui Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI. Keputusan ini diambil setelah ﬁt and proper test calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Rabu (21/8). Moeldoko merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sembilan fraksi di Komisi I, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Jenderal TNI Moeldoko untuk menjadi panglima TNI periode berikutnya, ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membacakan keputusan Komisi I di DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Ia menjelaskan, dalam proses pandangan fraksi terdapat sejumlah masukan kepada Jenderal Moeldoko. Masukan itu lanjut Mahfudz, disampaikan secara tertulis. Komisi I DPR, sambung dia, akan segera menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR. Hasilnya disampaikan dalam bentuk tertulis. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna tanggal 27 Agustus 2013 untuk dapat persetujuan akhir dari Paripurna DPR, kata Mahfudz. Usai pembacaan keputusan Komisi I DPR, Panglima TNI terpilih Moeldoko memberikan hormat kepada seluruh anggota Komisi I. Re-editing : Kiram Akbar

ingrum sebagai tersangka. Namun Andi dan Anas tak kunjung di tahan KPK. Semua korupsi berpangkal pada penyalahgunaan kekuasan, sebagaimana yang pernah dikatakan Lord Acton (1834-1902), sejarawan Inggris abuse of power, kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Orang-orang berkuasa̶pada semua level dan bidang apapun̶punya kecenderungan kuat menyelewengkannya. Paling berbahaya dan merugikan rakyat adalah penyelewengan kekuasaan dengan motif mendapatkan uang. Uang yang sejatinya milik negara dan rakyat di curi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Inilah contoh fenomena korupsi yang dilakukan para pejabat, pengusaha,penegak hukum, hingga politikus di negeri ini. Memang t idaklah bijak membakar lumbung untuk menangkap tikus. Tapi bagaimana jika justeru tikus yang sudah menguasi lumbung? Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. (Jaidi Chandra)

..............................................................................................dari halaman1

kepala daerah. Alhasil, selain dicoret dalam DCT KPU untuk legislatif 2014 mendatang, PDIP juga secara resmi mengeluarkan David Maryansyah sebagai kader PDIP. Kita mencabut kartu keanggotaannya. Ini berarti kita sudah mengeluarkan secara resmi Pak David sebagai kader partai, bebernya, Rabu (21/8). Eka menegaskan kembali, David secara resmi membelot dari aturan partai dengan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Kubu Raya. Padahal, partai secara resmi sudah mendukung H Rusman Ali, tuturnya. David Maryansyah sendiri menyatakan itu adalah risiko politik. Dia mengaku pasrah dengan keputusan partai. Dampak keputusan saya itu terjadi. Saya bertanggung jawab dengan keputusan saya dan dengan lapang dada menerima, ungkapnya. Dia mengimbuh, Saya kader partai. Saya maju menggunakan partai lain yang percaya dengan saya meski partai sendiri belum yakin . Justru, ia menegaskan, dengan dirinya tidak didukung PDIP dan tetap maju, membuktikan sebuah keseriusan untuk bertarung merebut kursi nomor satu di KKR. David pun memastikan tidak ada persoalan lanjutan dengan PDIP, meski rasa kecewa pasti ada. Sebab, dia mengaku telah bekerja, membesarkan dan dibesarkan PDIP. Dan saya anggap Pak Cornelis merupakan guru politik saya. Sehingga saya bisa besar di PDIP. Kita berjuang bersama. Kita biarkan rakyat yang menentukan siapa yang pantas memimpin mereka,

pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak akan mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif Kota Pontianak, pada Kamis (22/8). Hingga Senin (19/8) lalu, tercatat ada 540 Caleg Kota Pontianak yang masuk di daftar itu. Namun, pada Selasa (20/8), KPU Kota Pontianak berencana menghapus satu nama calon legislatif dari PDIP Kota Pontianak. Hal itu dilakukan usai mendapat surat rekomendasi resmi dari partai tersebut untuk menghapus satu nama calon yaitu David Maryansyah. Menurut Komisioner KPU Kota Pontianak Sujadi SAg, usulan tersebut akan secepatnya diproses KPU. Jika tidak ada halang rintang, KPU Kota Pontianak akan segera mencoret satu nama ini dan satu nama yang akan dihapus itu tidak akan bisa digantikan karena sudah masuk proses daftar calon tetap (DCT) KPU. Jadi, totalnya tinggal 539 caleg saja, ungkap Sujadi, saat ditemui di ruang kerjanya. Selanjutnya, Eka Kurniawan membenarkan pihaknya melayangkan surat rekomendasi pencabutan Caleg. Alasannya, karena David Maryansyah telah melanggar ketentuan partai yang diputuskan. Ini yang membuat kita secara bulat juga memutuskan menghapus keikutsertaan Pak David dalam bursa calon legislatif di KPU, terangnya. Diakuinya, pencalonan David Maryansyah sebagai Caleg 2014 sudah lama diusulkan PDIP tanpa mengetahui niat David untuk bertarung dalam Pilkada KKR. Kita masukkan nama Pak

David sebagai calon legislatif kita. Namun, kita kecewa dengan putusan (maju Pilkada KKR, red) yang diambil sepihak itu. Itu namanya tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan partai. Mau tidak mau pemecatan dan mengeluarkan Pak David adalah jalan terbaik dan solusi tepat. Ini peringatan juga kepada kader untuk tunduk kepada aturan yang ada, papar Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini. Eka menyebut, dihapusnya nama David Maryansyah hingga dia dipecat dari keanggotaan PDIP bukan tanpa pertimbangan matang. Ini sudah disetujui pengurus DPD PDIP Provinsi Kalbar lewat surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD PDIP Kalbar, Drs Cornelis MH. Hingga disetujui oleh pengurus pusat. Jadi, ini sudah melalui pertimbangan matang, tidak sembarangan dan bukan keputusan sepihak tapi sudah keputusan partai, beber Eka. Seperti diketahui, David Maryansyah dan pasangannya, Habullah, maju sebagai calon Bupati Kabupaten Kubu Raya diusung sebelas partai. Antara lain, Partai Kedaulatan, PKB, PNI Marhaenisme, Partai Pembaharuan, PMB, PRN, PBB, PIS, PKNU, PDP, dan PPNUI. Reporter : Syamsul Ariﬁn Editor : Mohamad iQbaL

KEHILANGAN STNK KB 4118 TD NR : MH328D30CBJ873780 NM:28D2873526 A/N : JOHAN STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ritual Sembahyang Chiu Cie dan Bakar Wangkang

atahari masih di timur, para pengurus inti Yayasan Bhakti Suci (YBS) bersiap melaksanakan ritual sembahyang Chiu Cie di komplek Pemakaman YBS, Sungai Raya, Rabu (21/8). Ratusan tahun silam, di daratan Tiongkok tempat kelahiran Nabi Konghucu, disebut sembahyang musim gugur setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek. Tahun ini jatuh pada 21 Agustus 2013. Di Kalbar, ada dua kali sembahyang kubur. Bulan tiga (Chun Cie) dan bulan tujuh yang selalu ditutup pada tanggal 15 kalender Imlek. Khusus di Kota Pontianak dan Kubu Raya ditutup dengan sembahyang arwah. Pada sembahyang bulan tujuh dilaksanakan tradisi sembahyang rebut dan bakar wangkang untuk mengantar arwah. Ini sebagai penutup sembahyang kubur yang berlangsung 15 hari. Pagi sebelum bakar wangkang, ada ritual mengundang arwah-arwah terutama yang tidak disembahyangkan oleh para keluarganya karena mungkin masih di rantau tak sempat pulang ke Kalbar. Juga semua arwah leluhur, diundang berkumpul untuk doa selamat. “Jadi arwah-arwah termasuk yang tak terurus oleh keluarganya itu kita undang, kita jamu. Inilah, melalui sembahyang dengan persembahan berbagai makanan berikut lauk-pauk, daging dan buah-buahan,” tutur Phe Ju Theng, imam sembahyang yang sudah 30 tahun memimpin ritual itu. “Tradisi memuliakan leluhur, orang-orang yang kita hormati dan telah mendahului kita. Secara budaya kita belajar untuk menghormati orang yang berjasa bagi hidup kita. Tradisi kita melestarikan budaya yang sudah turun temurun sejak ratusan tahun lalu. Budaya yang terus hidup ini mengimbau kita untuk ingat kampung halaman. Dari kampung halaman kita akan mencintai, daerah, negeri dan Negara yang yang membesarkan kita,” tutur The Iu Sia,SH.MH, Ketua Umum Yayasan Bhakti Suci usai sembahyang Chiu Cie, pagi kemarin (21/8). Ritual penutup sembahyang kubur ini tentu menjadi lestari karena warga Tionghoa Kalbar pulang kampung untuk berbakti pada orangtua atau leluhur yang telah tiada. “Jadi mereka selalu ingat orangtua, ingat kampung halaman. Dari perantauan di berbagai daerah di Tanah Air, mereka pulang membawa rezeki,” tambah Asia, begitu dia biasa disapa. Karena itu pula, kata Asia, sorenya dilaksanakan bakar wangkang yang di layarnya tertulis Ik fan fong sun dan Sun fung tek li. Selamat jalan, semoga rezeki terus berjalan lurus mengikuti angin. Begitu falsafah dari bakar wangkang mengantar arwah. “Jadi saya tadi pagi angkat sloki minum bersama semua pengurus Yayasan Bhaktu Suci, untuk para arwah dan tentu untuk keselamatan seluruh masyarakat Kalbar dan Indonesia umumnya,” ujar The Iu Sia. Asap yang membumbung ke angkasa, dipercaya oleh umat Konghucu bahwa arwah leluhur telah pergi ke nirwana kembali ke tempatnya semula.

Sembahyang Rebut musim gugur dengan persembahan hasil pertanian

Para pengurus YBS menundukkan kepala menghormati para leluhur

Pengurus YBS bersiap sembahyang arwah

Beberapa ekor babi untuk sesajen arwah

Narasi: Ary Sandy Sebagian dari suguhan di acara resepsi mengundang arwah

Erwin Tobing dan The Iu Sia di atas wangkang

Ketua Umum YBS, The Iu Sia,SH.MH minum untuk mendoakan keselamatan masyarakat Kalbar dan Indonesia

Bersiap mengantar arwah berlayar dengan wangkang menuju kayangan

Warga rebutan hasil bumi seusai sembahyang rebut The Iu Sia menyulut api pertama menyalakan wangkang kembali ke nirwana

Ketum The Iu Sia dan pengurus YBS memberikan penghormatan kepada para arwah

PATROLI Anak Dibekuk Ayah Buron

Rakyat Kalbar Kamis, 22 Agustus 2013

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

PONTIANAK -RK. Dua spesialis pencurian sepeda motor (Curanmor) di masjid kawasan Kota Pontianak, An, 16, dan Dn, 16, dibekuk di Kota Baru, Pontianak Kota, Selasa (21/8) malam. Sementara SL, 48, otak pelaku yang juga ayah An menjadi buronan polisi. Sudah ada beberapa laporan yang ditangani polisi, tentang hilangnya sepeda motor yang diparkir di halaman masjid. Polisi melakukan penyelidikan serta pengembangan kasus. Hasil penyelidikan, An dan Dn pun diringkus. Polisi langsung menyergap kedua pelaku saat melintasi di daerah Kota Baru. Petugas mengamankan tersangka

Tak Rangkul FKPM Kapolres Dicopot PONTIANAK-RK. Terciptanya sinergisitas dalam upaya menjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto meminta kepada masyarakat yang tergambung dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) selalu berkomunikasi dan menjalin kerjasama, serta menginformasikan terkait keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Peran FKPM tidak terlepas dari tokoh-

tokoh masyarakat. Anggota forum kemitraan polisi dan masyarakat ini harus bisa menciptakan kerjasama yang baik, dalam upaya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, ungkap Tugas saat Sarasehan Jajaran Polda Kalbar dengan FKPM se Kalbar di Auditorium Untan, Rabu (21/8). Pertemuan yang dihadiri seluruh perwakilan FKPM di kabupaten/ kota hingga tingkat kecamatan

tersebut, membicarakan situasi Kamtibmas sinergisitas antara polisi dan FKPM menjelang Pilkada dan Pemilu. Kapolda berharap jajarannya selalu merangkul FKPM. Para Karo, Direktur, Kapolres harus bisa melarangkul bapak dan ibu sekalian selaku FKPM dan tokoh-tokoh masyarakat. Apabila tidak dapat merangkul dan hanya memikirkan ďŹ nasial Halaman 15

Rampas Tas PNS

Spesialis Jambret Diringkus PONTIANAK-RK. Penjambret Rusminasari, 31, warga Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Amali No.3 Rt001/Rw008, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Hamdi, 25, dan Hendry, 25, diringkus polisi di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Selasa (20/8) malam. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pontianak itu dijambret ketika mengendarai sepeda motor. Kedua pelaku merupakan warga Jalan Karet,Komplek Surya Kencana, Pontianak Barat beraksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver. Hamdi dan Hendry diamankan di Mapolresta Pontianak. S A YAMSUL

RIFIN

Modusnya memutuskan tas yang diselempangkan di tubuhnya, tas tersebut berisikan dompet yang di dalamnya tersimpan uang Rp500 ribu. Saat kedua pelaku melakukan aksinya sempat terjatuh. Hamdi berhasil ditangkap warga. Sedangkan Hendry kabur menggunakan sepeda motor, ujar Kompol Heni Agus Sunandar, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Rabu (21/8). Setelah Hamdi ditangkap dan diserahkan ke kepolisian, tidak lama kemudian jajarannya meringkus Hendry. Kedua pelaku dan barang bukti beruapa sepeda motor sudah kita amankan di Mapolresta Halaman 15

ke Mapolresta Pontianak. lebih 20 tempat kejadian Saat dilakukan pengemban- perkara (TKP). Hampir semua gan, tersangka bukan hanya lokasi di halaman masjid. Hasil dua orang, melainkan curian itu langsung ditiga orang. Otak jual ke daerah hulu pelakunya maupun Kota malah orangSingkawang. tua An yang Mereka berkini menjadi bagi tugas. DPO, ungAda yang kap Kommengamapol Heni ti situasi Agus Suada yang i nd diamanka nandar, Kamengambil An dan Dn Pontianak. ta es lr sat Reskrim kendaraan o Map A S Polresta Pondengan memtianak, Rabu bawa motor yang (21/8). Kasat mentidak dikunci stang ke gatakan, hasil pemeriksaan tempat aman untuk dihidupterhadap tersangka, mereka kan menggunakan kunci leter melakukan aksinya kurang T, jelas Agus.

Spesialis Curanmor di Masjid AMSYUL

RIFIN

Kedua pelaku yang masih bawah umur itu dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Kami masih melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya, apalagi masih ada TKP lain yang belum terungkap. Untuk SL masih menjadi DPO, karena ia merupakan otak pelaku kejahatan, tegas Agus. An mengaku, mencuri lantaran terpaksa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik makan maupun kotrakan. Kami melakukan hanya tiga orang. Dan motornya dijual dengan harga berpariasi, dari Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta, kilahnya. (sul)

Polisi Gerebek Dua Lokasi Judi SINGKAWANG-RK. Hanya dalam kurun sekitar enam jam, Satreskrim Polres Singkawang menggerebek dua lokasi judi. Di Jalan GM Situt Mahmud, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat dan di Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Pertama kali kita menangkap di Jalan GM Situt Mahmud, No 58 Rt 03 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat, Senin (19/8) sekitar pukul 16.00, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Isbullah dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (21/8). Dari penggerebekan judi jenis permainan domino itu, polisi berhasilkan Sd, 32, pria yang bertindak sebagai bandar. Selain

itu diamankan pula pemain lainnya, semuanya wanita, yakni Li, 62, Ak, 36, Ns, 62 dan Az, 61. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan uang Rp584 ribu dan beberapa set kartu domino. Mereka langsung kita amankan ke Polres beserta pemilik rumahnya, Ak, ujar Isbullah. Selanjutnya di hari sama sekitar pukul 22.00, Isbullah kembali mendapat informasi dari warga tentang perjudian di kawasan RT 3 RW 1, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Isbullah berserta jajarannya langsung bergerak ke lokasi di maksud. Yang kedua ini judi Liong Fu, papar Isbullah. Sayangnya dari peng-

gerebekan di tempat yang sepi dan gelap ini, hanya dua orang yang berhasil dibekuk, yakni Bs, 38 yang menjadi bandar dan Lh, 30 sebagai pemain. Sementara yang lainnya lari lintang pukang menghilang di kegelapan malam. Pemain yang lain berhasil kabur, ada yang menggunakan sepeda motor dan lainnya. Memang saat kita gerebak, cukup ramai yang ada di lokasi itu. Dua yang berhasil ditangkap, dan barang bukti Halaman 15

Bs dan Lh, tersangka judi Liong Fu di Mapolres Singkawang. MORDIADI

Cegah Penyimpangan Manajemen Organisasi SUNGAI RAYA-RK. Pangdam XII/Tpr Mayen TNI Ridwan memberikan amanat yang dibacakan Irdam, Wasrik Irjen TNI bertujuan melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik), merupakan salah satu bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem manajemen organisasi modern. Kegiatan tersebut dihadiri Para Tim Wasrik Irjenad TNI, Danlanal Pontianak, Danlanud Supadio, Danrem 121/Abw, Danrindam, para staf ahli Pangdam XII/Tpr, asisten Kasdam XII/Tpr, Danbrigif 19/Kh dan LO AL serta LO AU di Makodam

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktifitas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

Pertemuan para petinggi TNI dari berbagai angkatan di Makodam XII/Tpr membahas manajemen organisasi kemiliteran. I ST

XII/Tpr, Rabu (21/8). Kualitas fungsi pengawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap

tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Termasuk Halaman 15

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - Wifi Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 721229 Contact Person: 081 254 660 990

RAKYAT KALBAR

KUBU RAYA

Kamis, 22 Agustus 2013

Isu Kenaikan NJOP

Telinga DPPKAD Bedesing SUNGAI RAYA-RK. Isu kenaikan tarif yang sangat signifikan terhadap nial jual objek pajak (NJOP) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kubu Raya ditepis Kepala Dinas PPKAD Kubu Raya, Yusran Anizam. Yusran mengaku mendapat informasi adanya tudingan sejumlah masyarakat yang mengatakan bahwa NJOP yang dibebankan kepada wajib pajak sangat mahal. Informasi ini saya dapat langsung, dan jelas ini tidak benar, tegasnya belum lama ini. Yusran mengatakan, sejak pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PPB) diserahkan pemerintah pusat kepada Kubu Raya pada Januari

2013 lalu, tarif yang dibebankan kepada wajib pajak tidak berubah. Kita masih mengacu pada NJOP yang sebelumnya dikelola KPP Pratama. Memang kebijakan terkait PBB secara bertahap dilakukan, misalnya di dalam penentuan tarif di dalam peraturan daerah sudah diatur, ucapnya. Menurutnya NJOP Kubu Raya masih mengacu yang sudah ditetapkan KPP Pratama dulunya. Berkaitan dengan hal tersebut, kalaupun ada kenaikan dari PBB, kenaikannya pasti bukan berdasarkan NJOP, karena masih mengacu pada surat keputusan bupati yang lalu. Kalau pun ada perubahan, hanya pada penyesuaian terhadap penentuan tarif PBB. Besaran penentuan

tarif kenaikan dari KPP Pratama itu hanya 0,15 persen, sebelumnya 0,1 persen dari NJOP. Contohnya, NJOP di Sungai Raya tarif PBB-nya Rp100 ribu, berarti ada kenaikan, cukup dikalikan 0,15 persen. Dan jumlah itulah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi kalau ada isu tarif PBB kita mahal itu sangat tidak benar, tegas Yusran. Kalaupun masyarakat merasa kebaratan dengan kenaikan NJOP tersebut, merasa terbebani, maka dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis ke DPPKAD. Sehingga pemerintah kabupaten dapat memberikan keringan terhadap tarif yang dibebankan kepada wajib pajak. Yusran memastikan selama ini ti-

dak ada keluhan maupun keberatan secara tertulis yang disampaikan wajib pajak kepada pihaknya. Alhamdulilah tidak ada pengaduan tertulis terkait isu yang katanya tarif PBB di Kubu Raya mahal, artinya itu hanya isu yang memiliki tujuan tertentu, ujarnya. DPPKAD tidak pernah melakukan perubahan terhadap tarif NJOP. Meski harga tanah di Kubu Raya sudah sangat mahal, tetapi NJOP kita tetap mengacu pada tarif yang digunakan KPP Pratama. Jadi kalaupun ada perubahan itu sangat kecil. Kalau keberatan ajukan permohonan pengurangan PBB, ini ada aturannya. Kita tidak pernah membebani masyarakat, tegasnya. (ari)

Berharap Perbaikan Jalan Srikandi

ILLUSTRASI

S U N G A I R AYA - R K . W a r g a RT.08/RW.04 Komplek Srikandi, Desa Sui Raya Dalam, berharap Pemkab Kubu Raya memperhatikan rusaknya jalan di komplek tersebut. Kondisinya sudah semakin parah. Kita sudah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan jalan, namun hingga kini belum pernah terealisasi. Entah apa sebabnya. Informasi yang kami dapat, permohonan kami sering dipindahkan ke tempat lain. Apalagi jalan ini menghubungkan beberapa komplek lainnya seperti Bhayangkara Permai, Srikandi II, Lantang Tipo dan Korpri. Jadi banyak yang menggunakan jalan ini, katanya Ilhamuddin, Menurut Ketua RT 08 RW 04, kemarin. Warga terpaksa melakukan tambal sulam secara swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak. Mereka patung an dana untuk membeli material. Tentu hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mengingat dana yang terkumpul sangat minim. Jadi, selama ini kami swadaya beramai-ramai kum-

ILLUSTRASI

pulkan uang untuk tambal sulam memperbaiki jalan, ucapnya. Jika tidak cepat diperbaiki, maka akan banyak menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Pengendara akan mengelakkan jalan berlubang. Pengurus RT sudah menyampaikan aspirasi warga ini ke salah satu wakil rakyat yang duduk di DPRD Kubu Raya, yakni Bambang Sridadi. Beliau sudah beberapa kali mengupayakan agar jalan ini dianggarkan, akan tetapi katanya sering kali dipindahkan, tutur Ilhamuddin. Dikonfirmasi, anggota DPRD Kubu Raya, Bambang Sridadi akui dirinya sering didatangi warga yang menyampaikan aspirasi untuk perbaikan jalan tersebut. Saya sudah berusaha memperjuangkan nasib jalan ini agar segera diperbaiki. Tapi entah bagaimana tidak ada dalam anggaran. Saya tetap akan memperjuangkan aspirasi warga ini, janji Bambang. Bambang janji akan membawa Kepala Dinas Bina Marga untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak. (ari)

GEMA KABUPATEN PONTIANAK DERAP BESTARI

Norsan Pimpin MABM

Anggota DPRD Ngaku Diteror Oknum Pejabat Disinyalir Terkait Pemberitaan

Bupati Pontianak, H Ria Norsan dilantik sebagai Ketua MABM Kabupaten Pontianak. Alfi Shandy

Bupati Pontianak, H Ria Norsan dipercayakan memimpin Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Pontianak periode 2013-2018 mendatang. Pelantikan dan pengukuhan dipimpin langsung Ketua MABM Kalimantan Barat, Prof Chairil Eﬀendi, Rabu (21/8) di Gedung Kartini Mempawah. Pembentukan kepengurusan MABM Kabupaten Pontianak dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) II MABM Kabupaten Pontianak yang berlangsung pada Juli lalu. Dalam musda tersebut, Bupati Pontianak H Ria Norsan terpilih sebagai ketua menggantikan periode sebelumnya, Agus Salim. Dalam sambutannya, Ria Norsan menyebut jabatan sebagai Ketua MABM yang disandangnya merupakan amanah seluruh pengurus MABM Kabupaten Pontianak. Dirinya menilai tanggungjawab sebagai Ketua MABM cukup berat. Meski demikian, dirinya menegaskan akan berupaya menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Amanah ini sangat berat. Namun seberat apapun amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat, maka harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Amanat itu tidak hanya kita terima, tetapi bagaimana menjalankannya sesuai dengan tujuan yang memberikan amanat, kata Norsan. Ke depan, Norsan pun berharap MABM Kabupaten Pontianak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Melalui persatuan dan kebersamaan seluruh pengurus MABM dan masyarakat Melayu di Kabupaten Pontianak. Ia optimis mampu mencapai maksud dan tujuan organisasi MABM. Amanah ini tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada kekompakan dan kesatuan dari seluruh pengurus MABM yang telah dilantik. Begitu juga kebersamaan masyarakat Melayu Kabupaten Pontianak sangat kami perlukan, ajaknya. Sementara itu, Ketua MABM Kalimantan Barat, Prof Chairil Effendi mengatakan, peran aktif MABM sangat strategis dalam rangka menjaga dan menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan, terutama di tengah fenomena perilaku negatif yang makin marak di Indonesia. Kita lihat betapa hirukpikuknya negeri kita ini dengan segala hal negatif. Ada anak membunuh orangtua, penjambret membunuh korbannya, Lapas jadi gudang narkoba, lalu lintas tidak beraturan, itu semua karena adat kebudayaan masyarakat kita yang hilang . Jika adat tidak lagi dijunjung, budaya tidak lagi disanjung, maka beginilah keadaan kita, tegasnya. (ﬁa)

MEMPAWAH. Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto SE ME mengaku diteror seseorang yang diduga didalangi oleh oknum pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pontianak. Pengakuan itu disampaikannya dalam sidang paripurna Dewan, Rabu (21/8) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pontianak. Legislator PDI Perjuangan itu menjelaskan, teror dikirim melalui Short Message Service (SMS) yang dikirim dari salah satu nomor handphone, yang tidak dikenalnya. Seperti yang saya alami melalui teror SMS dari oknum warga,

yang diduga didalangi oleh oknum pejabat eselon II di Kabupaten Pontianak. Bahkan, oknum pejabat tersebut berani mengirimkan SMS secara langsung kepada saya dengan mengaku telah mencatat kebejatan saya, bebernya. Meski demikian, Caleg Dapil Mempawah Hilir-Timur itu mengaku tak gentar dengan teror yang disampaikan oknum tidak bertanggungjawab tersebut. Dirinya menegaskan, aksi teror itu tidak akan mengurangi kinerja dan semangat dalam menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat. Waktu yang akan membuktikan siapa yang sebenarnya bejat.

Saya atau oknum pejabat eselon II itu sendiri. Atas hal ini, kami mendesak Bupati memberikan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, atau pejabat yang tidak dapat menjaga wibawa pemerintahan daerah, sarannya. Lebih jauh, Susanto memaparkan, sebagai anggota DPRD dirinya memiliki fungsi pengawasan yang bersifat absolut. Untuk itu, dirinya mengingatkan para pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak agar bersikap arif dan bijaksana dalam menanggapi kritik, saran dan masukan dari masyarakat. Kami ingatkan seluruh pejabat

yang ada, jabatan itu adalah amanah yang mengandung tanggungjawab. Jika ada kritikan, hendaknya dijadikan koreksi untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Bukannya malah menanggapi dengan perkataan yang tidak menjaga wibawa pemerintahan dan martabat sebagai PNS, kecamnya. Masih terkait teror tersebut, Susanto mengaku dirinya masih menyimpan bukti SMS yang diterimanya. Namun, Susanto enggan mengungkapkan nama pejabat eselon II yang menyampaikan SMS teror tersebut. Saya tahu siapa orangnya dan masih ada SMS-nya

disimpan. Mungkin oknum bersangkutan merasa terusik dengan statement pemberitaan yang saya sampaikan di koran beberapa waktu lalu, sebutnya. Diduga, teror yang diterima Anggota DPRD, Susanto tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang diterbitkan oleh Harian Rakyat Kalbar pada Jumat (16/8) lalu di Halaman Gema Kabupaten Pontianak. Berita itu berisikan tentang statement Susanto yang mendesak BPK melakukan audit investigasi terhadap aliran dana program cetak sawah senilai Rp 15 miliar di Kabupaten Pontianak. (ﬁa)

Bupati: Penilaian Harus Didasari Data Akurat dan Ilmiah DPRD Setujui LKPj Bupati Pontianak APBD 2012 MEMPAWAH. DPRD Kabupaten Pontianak mengesahkan Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pontianak terhadap APBD 2012. Pengesahan dan persetujuan itu ditetapkan setelah mendapat per-

setujuan dari fraksi-fraksi dalam sidang paripurna, Rabu (21/8) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pontianak. Meski mendapatkan persetujuan, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pontianak tetap mem-

berikan saran, masukan dan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pontianak. Terutama berkenaan dengan pengelolaan administrasi keuangan, hingga realisasi program kerja di masyarakat Kabupaten Pontianak.

Sejauh ini kami menilai, kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung mengalami kemunduran. Karenanya, kami menyarankan agar dilakukan pemisahan bidang tersebut dari Dinas Perhubungan. Supaya, peran dan fungsi bidang itu sendiri dapat ditingkatkan sesuai harapan kita bersama, saran Ketua Fraksi PPP, Basri. Sementara itu, Fraksi Rakyat Bersatu (RB) menilai, tidak adanya kemajuan pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pontianak. Hal itu terbukti dari hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Yang lebih menyedihkan, temuan BPK tersebut masih berkutat pada permasalahan yang sama. Kami juga melihat banyaknya perencanaan kerja yang tidak tepat sasaran. Misalnya pada bidang pertanian dan perkebunan yang pada akhirnya merugikan masyarakat, sesal Jubir FRB, M Ridhoi Ubaidillah. Fraksi PDI Perjuangan melalui juri bicaranya, Susanto SE ME menyoroti kinerja program pembangunan yang dilaksanakan Dinas PU Kabupaten Pontianak. Menurut dia, beberapa program kerja tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. Kepada rekanan yang tidak maksimal kinerjanya, agar diberikan tindakan tegas dengan cara memutus kontrak kerja. Termasuk kepada rekanan yang mengalami keterlambatan dan ti-

dak sesuai kontrak, hendaknya dimasukkan dalam daftar hitam, sarannya. Masih berkaitan dengan pembangunan, Susanto juga mengungkapkan beberapa realisasi proyek yang kualitasnya tidak baik, seperti pagar Makam Tionghoa Pasir Wan Salim, pembangunan Jalan Tauﬁk Hidayah Belangkiran, Jalan Mendalok-Sungai Kunyit Hulu, Jalan Rabat Beton Sungai Limau, Jalan Sungai Kunyit Laut-Sungai Kunyit Hulu. Kemudian Jalan Desa Amawang, Jalan Rabat Beton Desa Sepang, Irigasi Desa Pa Utang serta Jalan Peniti Dalam II Segedong. Saat ini, sejumlah pekerjaan tersebut sudah mengalami kerusakan. Misalnya Pagar Makam Tionghoa di Pasir Wan Salim yang telah roboh bangunannya. Untuk itu, kami mendesak inspektorat daerah melakukan audit. Apabila ditemukan penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara agar diproses secara hukum sesuai aturan, pintanya. Di tempat yang sama, Bupati Pontianak, H Ria Norsan bersyukur atas pengesahan Perda LKPj APBD 2012 tersebut. Namun, Norsan menggarisbawahi beberapa masukan dan kritikan yang disampaikan fraksi dewan. Bahkan ada kritik yang bersifat memvonis seperti disampaikan Fraksi P2KB yang mengatakan, pemerintah daerah tidak serius dalam mengelola pemerintahan. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam mengurus pemerintahan, tutur Norsan. (ﬁa)

RAKYAT KALBAR

GELIAT KAYONG UTARA PEMPADAHAN

KKU Akan Terima Transmigran Baru SETELAH transmigrasi di UPT Kemboja sukses ditempatkan dengan dua gelombang, tahun 2013 ini tampanya akan kembali masuk ke Kayong Utara 175 kepala keluarga baru di lokasi transmigrasi di Desa Limau Manis. Seperti diketahui, lokasi transmigrasi di Desa Limau Manis tersebut berada lebih dekat dengan ibu kota kecamatan dimana selain dapat ditempuh dengan jalur darat, jaraknya tidak ebih dari 3 kilo meter. Walau enggan memberikan penjelasan lebih detil, Plt Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KKU, Azhari menyebutkan saat ini tengah dilakukan pembangunan unit rumah untuk penempatan warga transmigran. Baru enam puluhan rumah yang dibangun, kata Azhari. 175 kepala keluarga yang masuk tersebut belum diketahui dari daerah mana, namun dari informasi yang diperoleh dilapangan, para transmigran tersebut akan masuk kelokasi pada akhir tahun 2013 sembari menunggu rumah dan fasilitas penunjang lainnya siap. Lokasi penempatan transmigran yang berada ditanah gambut tersebut terlihat desin bangunannya lebih baik dari bangunan transmigran di UPT Kemboja, namun sayang kualitas bahan bangunan berupa dinding yang terbuat dari papan terlihat sedikit buruk. Demikian juga denganlantainya sudah banyak yang berlubang akibat papan lantainya merenggang akibat penyusutan kayu. (lud)

Tertanda: Baharudin KEPALA

KETAPANG

Ditinggal ke Pasar, Rumah Tinggal Arang SUKADANA. Satu unit rumah di Sukadana, Rabu (21/8) sekitar pukul 15.30 dilahap si jago merah. Rumah milik Hasan, 36, di Jalan Tanjungpura, Desa Pangkalan Buton itu tinggal arang. Hasan ditemui di lokasi kejadian mengatakan, rumah sederhana miliknya itu terbakar dalam keadaan kosong. Ketika itu, dia bersama istrinya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Sedangkan tiga anaknya juga tidak berada di rumah dan ada yang ke sekolah. Hasan pun tidak menge-

tahui sumber api berasal dari mana sehingga rumah ukuran sedang beratap daun dan berdinding papan itu jadi arang. Tidak tau dari mana api itu datang, padahal gas untuk kompor sedang kosong, jelasnya. Hasan pun mengakui, tidak satu pun barang miliknya dapat diselamatkan. Semua habis terbakar selain celana dan baju yang nempel di badan, terangnya dengan raut wajah sedih. Pantauan Rakyat Kalbar, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara berupaya memadamkan api. Kepala BPBD KKU, Drs Trianto di lokasi kejadian mengatakan, pihaknya agak terlambat datang dikarenakan di waktu yang sama juga melakukan pemadaman kebakaran lahan dibelakang kantor Inspektorat. Kita sudah berupaya melakukan pemadan kebarakan rumah ini, walaupun sebelumnya kami juga melakukan pemadaman di belakang kantor Inspektorat, jelasnya. (lud)

Hasan (pemilik rumah) . Kamiriluddin/RAKYAT KALBAR

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (DPC PBR) KABUPATEN KAYONG UTARA Beserta Seluruh Pengurus

Kepada Bapak H Hildi Hamid Bupati Kayong Utara Pada, 19 Agustus 2013

Kamis, 22 Agustus 2013

Perjuangan dan Persiapan Bandara Sukadana di Rantau Panjang (6)

Analisis Kewilayahan dan Sistem Operasional Bandara Oleh: Kamiriluddin MENGUTIP data Master Plan Bandar Udara (Bandara) Sukadana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KKU, kondisi topograﬁ berdasarkan hasil potongan memanjang dan melintang yang dibuat dari peta topografi, kondisi lokasi relatif datar. Tata guna lahan di lokasi rencana sebagian besar lahan pemerintah, berupa ladang bersemak yang tidak digarap masyarakat dan sebagian lagi berupa hutan basah. Sudah terdapat rencana akses jalan menuju lokasi, namun masih berupa jalan tanah dan belum dapat dile-

Wind Rose hasil analisis data angin dan layout orientasi landasan pacu Bandara Sukadana. IST

wati mobil. Sedangkan berdasarkan geoteknik, kondisi tanah pada

area rencana tapak bandara bagian top soil berupa tanah gambut tebal 2,5 m, kemudian

lapisan kedua di bawahnya berupa tanah lempung organik berwarna hitam tebal 2,5-10 m. Treatment dapat dilakukan dengan mengeruk tanah di lapisan gambut dan digantikan dengan tanah timbunan pilihan yang memenuhi syarat secara teknik Alat bantu pendaratan pada Bandar Udara (Bandara) Sukadana KKU digunakan Alat Bantu Pendaratan Visual . Luas lahan sudah dipersiapkan apabila di kemudian hari menggunakan alat Bantu pendaratan dengan instrument. Penggunaan alat bantu pendaratan secara visual ini sering disebut juga Airﬁeld Lighting System (AFL). Alat ini

dapat difungsikan saat kondisi cuaca di bandar udara cerah dan pilot secara visual dapat melihat langsung landasan. Guna mendukung kelancaran pelayanan lalu lintas penerbangan, pada setiap pesawat udara dan bandar udara yang beroperasi, harus dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang memadai. Fasilitas komunikasi penerbangan tersebut digunakan untuk komunikasi antara pengatur lalu lintas udara dengan pilot, pesawat, dan antara petugas lalu lintas udara dengan unit lain di bandar udara tersebut, maupun dengan petugas Pengatur Lalu Lintas Udara di badar udara lainnya. (bersambung)

metro

PEMPADAHAN

KPU Berusaha Jamin Hak Pilih Rakyat KETAPANG‒ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang berusaha menjamin hak-hak demokrasi rakyat, terutama hak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta wakil presiden. Hal ini ditegaskan Anggota KPU Kabupaten Ketapang Kartono Nuryadi, kemarin di ruang kerjanya. Perlu dijelaskan,sekarang tahapan pemutakhiran data pemilih yang kini telah memasuki pengumuman dan tanggapan masyarakat, Kata Kartono. Kartono menjelaskan, mengenai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) artinya masih ada peluang bagi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih dengan syarat mereka harus mendatangi pengurus RT/RW atau PPS setempat untuk di data sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2014. Ia mengatakan Sabtu (17/8) kemarin, KPU Ketapang sudah mensosialisasikan DPSHP melalui selebaran yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, selebaran itu berisi himbauan kepada masyarakat supaya ingat tentang hak pilih mereka. KPU meminta masyarakat untuk proaktif dalam memastikan mereka terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebelum ditetapkannya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten paling lambat tanggal 13 September nanti, jelasnya. Kartono mengemukakan, untuk memastikan terdaftar atau tidak sebagai pemilih, masyarakat dapat mengecek namanya di dalam DPSHP yang ditempel oleh PPS di kantor Desa atau Kelurahan. Masyarakat juga bisa mengecek sendiri secara online di website http://data.kpu.go.id/dpshp.php, dengan cara memasukkan nama atau nomor induk kependudukan. Bila memang tidak terdaftar, segera menghubungi RT/RW atau petugas PPS di desa/kelurahan masing-masing untuk didata, ujar Kartono. Ia menjelaskan proses pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan Pemilu, dimana penetapan melalui rapat pleno terbuka yang akan dihadiri pimpinan partai politik peserta Pemilu tahun 2014. Jelas Kartono, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tahapan Pemilu tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, dalam ketentuan tersebut tidak mengatur adanya pendataan pemilih tetapi yang ada adalah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih termasuk di dalamnya pencocokan dan penelitian dari DP-4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU. Proses penyusunan DPS menjadi DPT ini juga melalui proses yang cukup panjang mulai tanggal 1 Mei 2013 hingga ditetapkannya menjadi DPT paling lambat tanggal 13 September 2013, ujarnya. Kartono mengatakan, KPU Kabupaten Ketapang setiap tahapan proses pemutakhiran data pemilih selalu mengundang pimpinan partai politik untuk meminta masukan jikalau masih ada konstituen belum terdaftar. Pada hari minggu (18/8) kemarin, KPU Kabupaten Ketapang mengundang pimpinan Parpol untuk melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) hal ini merupakan bukti bahwa KPU Kabupaten Ketapang tidak main-main dalam menyusun daftar pemilih ini. (Jay)

Dispenda Gagalkan Penyelundupan

40 Kilogram Sarang Walet Aris menegaskan, ditahanya 40 kg sarang burung walet yang belum membayar pajak daerah ini, Dispenda dalam hal ini hanya menjalankan sesuai Perda Kabupaten Ketapang. Kita persilakan sarang burung walet di kirim atau dijual ke luar daerah, tapi wajib bayar pajak dulu, Tegas Aris. Aris juga mengungkapkan, pada hari sebelumya Selasa (20/8) Dispenda kebobolan sebanyak 60 kg sarang burung walet yang belum membayar pajak daerah lepas dari pengawasan dan berhasil di kirim ke Surabaya melalui Bandara Rahadi Oesman. Di Bandara ini kita sudah mempunyai Pos Dispenda, baru dua hari ini berjalan, ujarnya. Petugas Dispenda Ketapang berhasil mengagalkan pengiriman 40 kg sarang burung walet Aris menuturkan, pada tahun 2012 yang dikemas dalam 4 kotak di bandara Rahadi Oesman Ketapang- JAIDI CHANDRA lalu sekitar 11 Ton lebih air liur walet atau sarang burung walet ini dikirim ke KETAPANG. Dinas Pendapatan Daerah mengatakan, setiap sarang atau air liur luar daerah tidak membayar pajak dan (Dispenda) Ketapang berhasil mengagal- walet sebelum dijual ke luar daerah wajib merugikan daerah. kan penyelundupan 40 kilogram sarang membayar pajak terlebih dahulu sesuai Tahun ini saja, Pajak dari walet ini burung walet yang dikirm melalui ban- dengan Perda Kabupaten Ketapang. Ada baru masuk ke Dispenda sekitar 15 juta, dara Rahadi Oesman Ketapang, Rabu 40 kilogram sarang walet yang akan ucapnya. (21/8). Puluhan kilogram sarang walet dikirim ke Surabaya ini belum memMenurutnya pajak pendapatan dari tersebut rencananya akan dikirim ke bayar pajak daerah. Jadi kita tahan dulu sarang burung walet ini tahun ini ditarsebelum pemilik membayar pajaknya, Surabaya. getkan sekitar 8 Milyar yang bisa didapat Petugas Dispenda Ketapang, Aris Kata Aris Rabu (21/8) di Bandara Rahadi dari sektor budidaya sarang burung walet Pamudji di dampingi rekanya Riandi Oesman.

yang ada di Ketapang, namun hingga bulan Agustus pendapatan daerah di sektor pajak walet ini masih minim. Pemda Ketapang juga sudah melakukan sosialisasi kepada pengusaha walet, namun pendapatan pajaknya belum maksimal, ujarnya. Aris mengigatkan, dengan adanya Perda tentang pajak walet,pengusaha walet harus taat terhada perda tersebut, agar membayar setiap sarang burung walet yang di jual atau dikirim ke luar daerah. Kita berharap para pengusaha walet sadar akan kewajibanya membayar pajak ini, ujar Aris. Aris menjelaskan, tidak membayar pajak tentang walet itu, melanggar ketentuan Perda pasal 5 bab 3 dengan pasal 8 bab 4. Di Pasal 8 bab 4 disebutkan pajak sarang burung walet yang terhitung di punggut diwilayah daerah. Pajak walet dikenakan 10 persen dari berat kilogram dan harga nilai jual waletnya, pungkas Aris. Kepala Bandara Rahadi Oesman Usdek saat di konﬁrmasi enggan memberikan keterangan. Saya lagi sibuk nanti saja, Kata Usdek singkat. (Jay)

DPRD Tunda Audiensi Masyarakat dengan PT SKM K E T A P A N G - DPRD Ketapang menunda audensi antara Masyarakat Desa Tanjungpura dan Mayak dengan perusahan perkebunan sawit PT.Sinar Karya Mandiri(SKM) yang sebelumnya sudah terjadwalkan dalam Bamus DPRD Ketapang yang akan dilaksanakan pada Senin (26/8) mendatang. Ketua Gerakan Sosial Masyarakat Ketapang Supiyanto mengatakan, dirinya mendapat kabar dari seketariat DPRD Ketapang bahwa audensi antara masyarakat di Dua Desa yakni Desa Tanjungpura dan Desa Mayak yang sudah terjadwalkan dalam Bamus pada senin (26/8) mendatang ditunda. Saya kecewa atas penundaan

ini, karena masyarakat di dua desa ini berharap agar pertemuan dengan pihak perusahaan segera dilakukan, Kata Supiyanto Rabu (21/8). Supiyanto mengungkapkan, penyebab di tundanya audensi ini, karena ada kesalahan administrasi dari seketariat DPRD Ketapang, dimana dalam surat tersebut tercantun nama Desa Ulak Medang. Yang mengajukan Audensi melalui saya adalah warga Desa Tanjungpura dan Mayak, bukanya Desa Ulak Medang, ujarnya. Supiyanto penerima kuasa dari masyarakat Desa Tanjung Pura dan Desa Mayak untuk melakukan Audensi ini mengatakan, telah menyurati DPRD ketapang dalam rangka menindaklanjuti

surat kuasa masyarakat yang salah satunya memohon jadwal Audensi di DPRD Ketapang yang mana permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dua desa tersebut dengan adanya Investasi perkebunan kelapa sawit PT.Sinar Karya Mandiri(SKM). Masih banyak persoalaan antara masyarakat di dua desa tersebut dengan PT SKM belum terselesaikan, ujarnya. Supiyanto mengungkapkan, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Ketapang, masyarkat akan menolak jika PT Sinar Karya Mandiri (SKM) hanya membayar lahan milik masyarakt Rp.300.000 per hektarnya. Masyarakat menuntut Rp.3.000.000

per hektarnya. ada sekitar 191 kepala keluarga yang menuntut pembayaran atau kompensasi lahan per hektarnya Rp. 3 juta, Namun PT SKM melalui suratnya menjawab hanya bisa memberikan kompensasi lahan Rp.300 per hektarnya, kata Supiyanto. Menurut Supiyanto, kalau per hektarnya lahan masyarakat hanya di hargai Rp.300 ribu, itu murah sangat sekali. Jika perusahaan tetap ngotot membayar Rp.300 ribu per hektarnya,masyarakat tetap menolak keberadaan PT SKM di Desa Tanjung Pura. Menurutnya, masyarakat sudah melakukan koordinasi dengan Humas PT SKM, namun jawaban yang didapatkan dari Humas

pun tetap mengaju pada surat yang sudah dikirimkan kepada perwakilan masyarakat yang menyebutkan pihak perusahaan dengan berat hati tidak dapat memenuhi tuntutan yang disampaikan masyarakat. Jika mau membatalkan pembangunan kebun sawit, perusahaan harus keluar dulu dari izin lokasi Desa Tanjungpura dengan bukti yang kongkrit, tegas Supiyanto. Menurutnya, PT SKM dalam memberikan penawaran lahan Rp 300 ratus ribu per hektar sangat murah, karena perusahaan perkebunan lainya seperti PT KAL dan PT BGA membayar lahan masyarakat dengan harga tinggi. (Jay)

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013 APAI KATO KITO

Pembangunan Kantor Kejari Terkendala Tanah Hibah Nanga Pinoh. Hampir satu dekade Kabupaten Melawi berdiri, namun hingga kini masih belum memiliki kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Melawi. Selama ini, pelayanan Kejari masih dilakukan di kabupaten induk. Lantaran tanah hibah masih dalam proses. Sebenarnya usulan pembangunan Kejari Melawi sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dari Kejaksaan Agung sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Kantor Kejari di Melawi, kata Kepala Kejari Sintang, M. Djumali, Selasa (20/8) lalu. Lantas ungkapkannya, saat ini statusnya masih sebatas pinjam pakai dari Pemkab. Sedangkan agar bisa dibangun, tanah tersebut harus dihibahkan dari Pemkab Melawi. Kendati begitu, Djumali tidak tinggal diam. Dia mengaku sudah beberapa kali menyurati Pemkab Melawi untuk meminta kejelasan hibah tanah tersebut. Menurut Djumali, Bupati Melawi, sudah beriktikad baik dengan memberikan lahan seluas satu hektar yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan Kantor Kejari Melawi melalui surat keputusan bupati Melawi tentang pinjam pakai tanah, bernomor 900/245 tahun 2011, termasuk penunjukan tempat yang berlokasi di jalan Pinoh-Kotabaru km 7. Namun selama belum dihibahkan ke kejaksaan, kantor ini belum bisa dibangun. Padahal anggarannya sudah disiapkan untuk pembangunannya. Saya juga sudah berkali-kali menyurati Pemda, tapi belum juga ditindaklanjuti, ucapnya. Menurut Djumali, hibah tanah dari Pemda Melawi nantinya akan menjadi dasar pembuatan sertiďŹ kat atas nama Kejari. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah memberikan penjelasan adanya aturan yang memperbolehkan hibah aset kepada instansi vertikal. Terlebih lagi keberadaan Kejari merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida). Sekadau saja yang terbentuk bersamaan dengan Melawi sudah memiliki Kejari tersendiri. Bahkan sudah dua kali pergantian kepala Kejari, tuturnya. Terpisah, Wabup Melawi, Panji mengatakan sebelum dihibah, mesti membuat telaah staf dulu terkait dengan pelaksanaan hibah tanah dari Pemkab Melawi kepada Kejari. Karena ada juga ketentuan dari kementerian bahwa kita tidak bisa menghibahkan aset ke instansi vertikal. Sekarang agar pak bupati bisa mengambil keputusan secara pasti maka kita akan minta telaah staf dari Pemkab sendiri, ungkapnya. Menurut Panji, dari Kejari sendiri, sudah memberikan telaah dan pertimbangan secara cukup. Bahkan kalau melihat dari aturan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan memang memungkinkan untuk dilakukan hibah. (aji)

MELAWI MEMBANGUN

Targetkan Pendapatan Setengah Triliyun RAPBD 2014 Mulai Digodok NANGA PINOH. Pemkab Melawi berlari kencang melakukan pembangunan. Pasalnya, eksekutif Melawi telah menyampaikan asumsi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Melawi melalui KUA dan PPAS tahun anggaran 2014 pada legislatif Melawi. APBD tahun anggaran 2014

Pendapatan Daerah pada anggaran APBD tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 569 miliar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah di tahun 2013 terjadi sebesar Rp 114 miliar atau 16,74 persen, papar Wakil Bupati Melawi, Panji SSos, dalam Sidang Paripurna DPRD Melawi, Rabu (21/8) kemarin.

Lantas lebih detail, Panji membeberkan, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa factor, di antaranya realisasi PAD tahun 2013 yang tidak mencapai target. Sehingga pada 2014 target PAD diturunkan sebesar Rp 5,9 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bantuan keuangan Provinsi Kalbar belum dapat

LH Baik Hak Warga Negara NANGA PINOH. Lingkungan Hidup (LH) yang baik adalah hak asasi setiap orang. Hal itu telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga Pemkab berkewajiban untuk menyediakan LH yang baik dan aman bagi masyarakat Melawi. LH yang baik adalah hak asasi manusia. Air yang bersih, udara yang bersih, kondsiai alam yang baik adalah hak setiap manusia, kata anggota DPRD Melawi, Malin,

SH, dihubungi kemarin. Selain itu LH yang sehat, Malin mengungkapkan setiap orang Indonesia juga berhak memperoleh informasi LH dalam kaitannya pengelolaan lingkungan. Orang indonesia juga berhak berperan dalam mengelola lingkungan, ujarnya. Hak-hak itu wajib diberikan lembaga yang membuat usaha yang bersentuhan dengan lingkungan. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan hak setiap orang. Bila masyarakat mempertanyakan hak

itu, landasan hukum mereka sangat besar, yakni undang-undang. Namun dalam hidupnya, rakyat merasa terganggu dengan kondisi lingkungan mereka bisa menuntut hak tersebut pada institusi atau lembaga, terutama lembaga pemerintah untuk memenuhi hak ini. Jika tidak terpenuhi berarti yang dituntut telah melanggar UU 23/1997. Diterangkan Malin, setiap orang juga memiliki kewajiban memelihara kelestarian fungsi LH. Sebab memeriksa dan menanggulangi

ditargetkan di kode rekening pendapatan dikarenakan masih menunggu peraturan terkait. PAD tahun anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp 17,9 miliar. Dari dana perimbangan sebesar Rp 502 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 48,7 miliar, ucapnya. Sedangkan untuk rencana anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp 557 miliar, turun 19,39 persen dari tahun anggaran 2013.

Dengan rincian untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 318 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 238 miliar. Sehingga dari total target pendapatan dan target belanja terdapat selisih sebesar Rp 12,6 miliar. Anggarannya dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan yang terdiri-dari penyertaan modal pemerintah serta pembayaran hutang jangka pendek, pungkasnya. (aji)

pencemaran dan kerusakan LH. Sementara orang dilarang untuk membuang limbah ke media LH tanpa izin pemerintah. Mengimpor limbah yang berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Termasuk membuang limbah yang berasal dari luar Indonesia ke media LH Indonesia. Khusus bagi orang yang menjalankan usaha, Malin mengungkapkan, kewajiban mereka. Orang yang menjalankan usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan LH. Setiap usaha dilarang untuk melanggar baku mutu LH dan melanggar kriteria baku keru-

sakan LH. Setiap usaha dan kegiatan memiliki AMDAL yang menimbulkan dampak besar dan menyangkut banyak kepentingan. Kalau membuat kebun hanya 50 hektar tidak perlu Amdal. Tetapi kalau sudah melibatkan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 3000 Ha wajib membuat AMDAL. Sebab ini menyangkut daerah yang sangat luar dan memberi pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan, bisa jadi memengaruhi aliran air tanah bahkan ketersediaan air, ulasnya. Perusahaan atau sebuah kegiatan juga berkewajiban untuk mengelola bahan berbahaya dan beracun. Serta mengelola limbah hasil usaha atau kegiatan tersebut. Ashari mengingatkan kewajiban instansi pemerintah pemberi izin dalam hal ini pemerintah dalam memberi izin untuk memerhatikan rencana tata. Jangan sampai izin yang diberikan merusak tata ruang yang telah ada. Misalnya memberi izin pada perusahaan yang menghasilkan bau di pemukiman penduduk. Dalam memberi izin juga harus mendengarkan pendapat masyarakat banyak. Ungkap Malin, meminta pandapat orang ini sering dilupakan dalam memberi izin. Kemudian meminta pejabat berwenang untuk memberi masukan mengenai AMDAL. Ia menegaskan agar dalam pemberian izin ini, jangan sampai izin diberikan terlebih dahulu, sementara AMDAL menyusul. Seharusnya AMDAL adalah persyaratan untuk mendapatkan izin. Jadi AMDAL dulu baru izin. Kalau dunia usaha telah lulus AMDALnya maka baru dikeluarkan izin. Jangan sampai terbalik, tegasnya. (aji)

ILUSTRASI

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

Penetapan Tersangka Masih Tunggu Saksi Ahli SINTANG. Polres Sintang berjanji menindaklanjuti 17 ton timbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hasil pengamanan Korem 121 ABW Sintang. Pemilik BBM tersebut secepatnya bakal diperiksa. Pemiliknya pasti kita periksa. Sekarang orangnya lagi di Pontianak. Kalau tidak salah lusa (Jumat) datang, kata Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Andi Yul, Rabu (21/8) kemarin. Bujang disebut sebagai pemilik ribuan liter minyak tersebut. Saat pengamanan berlangsung, ia tidak berada di tempat. Polres Sintang sudah memeriksa dua orang, yakni Efendi selaku sopir pick up bernomor polisi KB 8267 F yang tertangkap tangan membawa 1980 liter dari lokasi penimbunan, dan Sudiman, salah seorang penjaga kios. Pemiliknya akan kita tanya tentang asal usul minyak. Dari mana dia dapat dan disalurkan kemana, tegas Andi. Belum ada kejelasan, pasal apa yang akan dikenakan pada para pelaku, dari hasil pengamanan timbunan tersebut. Andi memilih setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik BBM terlebih dahulu. Kalau pemilik sudah kita periksa, baru bisa pasal apa yang dikenakan. Kalau sekarang baru dugaan penyalahgunaan, ujarnya. Begitu pula dengan penetapan tersangka, terlebih penahanan. Sama sekali belum ada. Andi berdalih penetapan tersangka setelah ada saksi ahli. Ada pun penahanan tidak bisa dilakukan, karena ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara. Rata-rata kasus minyak tidak kita tahan, karena ancamannya di bawah lima tahun, kata Andi. Soal sejumlah Barang Bukti (BB) ribuan liter solar di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum terangkut, Andi memastikan, sudah diamankan anggotanya. Namun pihaknya belum menghitung ulang berapa jumlah sebenarnya. Kita terima sesuai yang dilaporkan atau diserahkan pihak Korem. Sementara waktu barang buktinya tetap di sana. Karena tidak mungkin membawa barang bukti begitu banyak ke sini (Polres). Kita juga tidak ada tempat untuk menampungnya, jelas Andi. Diberitakan sebelumnya, intel Korem 121/ ABW Sintang mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17160 liter atau setara 17 ton. Barang bukti diamankan dari sebuah rumah di jalan Kelam Kelurahan Tanjung Puri, Senin (19/8) petang. Pengamanan bermula atas kecurigaan anggota tim intel Korem saat sebuah pick up bermuatan solar keluar dari tempat tersebut. (din)

Pertamina Mesti Evaluasi SPBU Nakal

Layani Pengantre dan Jual di Atas HET SINTANG. Koordinator Wilayah (Korwil) Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kapuas Raya, Abang Damsik, mendesak Pertamina mengevaluasi SPBU di Sintang yang diindikasikan melayani pengantre dan menjual harga BBM di atas Harga Eceran Terendah (HET) pada pengantre. Ketegasan Pertamina dinilai pent ing untuk menert ibkan pendistribusian BBM dari SPBU kepada masyarakat. Menurut Damsik, Pertamina idealnya agar cepat merespon. Lantaran temuan penjualan BBM di atas harga HET pada

pengantre, merupakan hasil peng akuan peng antre yang sempat diamankan Korem 121/ ABW, kemarin. Damsik menambahkan, Pertamina hendaknya tidak tutup mata terhadap persoalan pendistribusian BBM. Lantaran tindakan spekulan sangat merugikan masyarakat. Jadi, lanjut dia, temuan TNI idealnya bisa menjadi pintu masuk Pertamina dalam menertibkan pendistribusian BBM. Penelusuran pent ing Pertamina jalankan. Jangan tutup mata terhadap masalah penyal-

uran BBM oleh SPBU. Lantaran keberadaan SPBU seyogyanya memberi kemudahan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Bukan sebaliknya. BBM di SPBU sudah habis hanya dalam hitungan jam. Saya yakin kuota peruntukan BBM sebenarnya cukup. Semua pasti sudah dihitung pemerintah. Tapi sekarang pemakaian selalu melebihi kuota, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau BBM dijual pengantre ke masyarakat perhuluan tidak masalah. Namun jika untuk PETI maupun perkebunan, tentu tidak dibena-

Kantor Desa Tawang Sari Diresmikan SINTANG. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong supaya setiap desa bisa mandiri dan maju baik infrastruktur, masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang, Drs Milton Crosby

MSi, saat meresmikan kantor desa tawang sari Kecamatan Sepauk, Rabu (21/8). Transparansi merupakan salah satu ciri pemerintahan dan pelayanan yang baik. Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Desa

Bupati Sintang Milton Crosby meresmikan kantor Desa Tawang Sari.

Tawang Sari, khususnya dalam hal transparansi dan kemampuan menggali sumber pendapatan desa merupakan contoh dan model bagi desa yang lain, jelas Milton. Setiap desa masih memiliki la-

rkan, kata Damsik. Ia menambahkan patut diherankan adalah BBM di SPBU di Sintang maupun Melawi begitu cepat habis. Masyarakat umum terkadang sulit mendapatkan BBM di SPBU. Kondisi tersebut, merupakan pengalaman dirinya langsung. Pihak SPBU terkesan sudah menjatah pada pihak tertentu. Sehingga masyarakat umum menjadi tidak kebagian. Sekarang tinggal menunggu ketegasan Pertamina. Awasi secara ketat penyaluran BBM SPBU. Kehadiran SPBU di tengah masyarakat harus sesuai tujuan

semula. Jangan sampai berlangsung indikasi penjualan BBM di atas harga HET, tegasnya. Sebelumnya, hasil pengamanan 17 ton timbunan solar oleh Korem 121 ABW di jalan Kelam mendapati pengakuan salah seorang pengantre yang membeli solar di atas HET. Solar di dapat di SPBU kawasan Tugu Bank Indonesia (BI) Sintang. Tiap liter solar dibeli seharga Rp 5700. Harga itu lebih mahal dari harga jual resmi solar bersubsidi SPBU. Dimana ketentuan pemerintah, solar bersubsidi dijual Rp 5500. (din)

han yang masih luas. Saya minta setiap desa memiliki tanah kas desa minimal 20 hektar. Tanah kas desa dikelola dengan baik, ditanam karet atau kebun sawit. Hasil kebun inilah yang akan membiayai pembangunan di desa kita. Maka dari itu, kreativitas pemerintahan desa menjadi kunci kemajuan desanya, tambah

Milton. Camat Sepauk, Agrianus, menyampaikan bahwa satu-satunya desa yang memiliki PAD yang melebihi ADD nya adalah Desa Tawang Sari. ADD-nya Rp 96 juta dan PAD-nya Rp 120 juta. Saya minta setiap desa untuk menggali potensi pendapatan asli desa salah satunya dengan membangun kemitraan dengan perusahaan sawit. Garap lahan dengan baik untuk masa depan desa. Menjadi kepala desa harus memiliki cara berpikir pengusaha dalam meningkatkan PAD untuk membangun desa. Besaran ADD akan terus berkurang seiring bertambahnya jumlah desa, jelas Agrianus. Kepala Desa Tawang Sari, Elyas Nuning, menjelaskan sebelumnya sudah ada kantor desa hanya saja ukurannya sangat kecil. Sehingga pemerintahan desa dan masyarakat desa Tawang Sari memutuskan untuk membangun kantor desa yang lebih besar yakni berukuran 10 x 16 meter. Diutarakan Elyas, desa yang dipimpinnya memiliki luas desa 4900 hektar, dengan memiliki 4 dusun, 13 RT. Dalam melaksanakan tugas, mereka dibantu oleh dewan adat. Saat ini kami memiliki 22,5 hektar kebun sawit dan bermitra dengan perkebunan sawit PT Citra Kalbar Sarana. Kami menargetkan APBDEs sebesar Rp 120 juta dari perkebunan sawit ini, terangnya.(din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

BPS Hanya Mendata, TNP2K yang Menentukan PUUSSIBAU. Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu hanya mendata warga yang miskin. Sementara untuk siapa-siapa yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikkan harga BBM ditentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut Kepala BPS Kapuas Hulu Guntur Prahara pihaknya tidak terlibat dalam penentuan penerima BLSM di Kapuas Hulu. Selaku penyedia data, pihaknya melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di tahun 2008 dan terakhir tahun 2011. Data tersebut kemudian diserahkan kepada TNP2K. Tim ini ada di pemerintah pusat, yang terdiri dari sejumlah kementerian antara lain Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial juga Kementerian Keuangan juga BPS pusat. Berdasarkan catatan, jumlah warga miskin di Kapuas Hulu berdasarkan PPLS tahun 2011 dan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang digelar beberapa waktu yang lalu oleh Badan Pusat Statistik, mencapai 25.145 ribu lebih Rumah Tangga Miskin (RTM). Sementara penerima BLSM tahun 2013 mencapai 14.256 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Masyarakat kurang memahami hal ini, inilah yang terjadi saat ini. Baik BPS, Kantor Pos, serta Desa , RT dan RW menjadi sasaran amukkan masyarakat, terkait BLSM ini, terang dia Rabu (21/8). Guntur menyebutkan hampir 40 persen data dari golongan paling bawah di PPLS tahun 2011 yang diserahkan ke TNP2K. 15 persen di antaranya dijadikan data sebagai penerima BLSM. Merekalah yang mengolah data, termasuk siapa saja yang menerima BLSM itu. Kami tidak tahu siapa saja yang menerima BLSM karena bukan kami yang menentukan. Kami hanya menyediakan data, ujar Guntur. Jika ada koreksi data penerima, lanjutnya, pihaknya tidak bisa mengubah data itu. Karena pihak TNP2K yang berhak mengoreksi data tersebut. Ia menyarankan, jika ada warga miskin yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima, maka bisa disampaikan kepada pihak RT, RW atau kelurahan setempat. Namun idealnya, sebelum ada penyaluran BLSM, Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten menggelar sosialisasi yang juga melibatkan BPS. Guntur memberikan sedikit catatan dan saran kepada pemerintah pusat dalam program BLSM tahun 2013 ini, menurutnya pemerintah tidak hanya menggunakan data 2011 untuk pencairan dana tersebut bagi masyarakat. (aRm)

RAKYAT KALBAR Kamis, 22 Agustus 2013

Bupati Minta DPRD Tambah Anggaran Pembukaan Jalan Poros Embaloh PUTUSSIBAU. Pembukaan jalan poros dari Jalur Lintas Selatan menuju Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menjadi harapan besar masyarakat pesisir Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 23 kecamatan yang ada , hanya Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir yang belum memiliki jalan poros kabupaten. Dari itu masyarakat menuntut jalan poros Embaloh Hilir dan Bunut Hilir diutamakan. Keinginan masyarakat ini disampaikan pada kami Komisi C, sewaktu sidak ke Bunut Hilir beberapa hari lalu, ungkap Antonius L Ain Pamero Sm Hk, Ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu, saat ditemui di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (20/8). Dalam kunjungan itu, kata dia, masyarakat mengharapkan kejelasan pembukaan akses jalan poros, karena beberapa tahun terakhir telah dianggarkan dalam nominal yang cukup besar. Cuma waktu kami lihat memang

ada beberapa titik yang medannya cukup berat. Kondisi tanah di sana itu jenis rawa jadi perlu ada penanganan khusus untuk membuka badan jalan, jelas pria yang akrab disapa Anton ini. Pihaknya bersama eksekutif, sambung dia mengambil kesimpulan jalan itu harus terbuka. Artinya, Embaloh Hilir dan Bunut Hilir harus ada jalan poros. Kami apresiasi masyarakat yang mengundang kami ke Bunut Hilir. Kita akan prioritaskan sesuai kemampuan keuangan daerah, ujarnya. Secara teknis, lanjut Anton, berdasarkan pantauan di lapangan pengerjaan masih sekitar 3 kilometer lagi. Mitting LPB (lapisan permukaan bawah) sudah dibuat dan akan ditimbun. Menurut dia, dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu menjelaskan rencana awal dibuka sekitar 10 atau 7 KM. Hanya saja karena kondisi LPB belum kuat, jadi jalan sebelumnya diperkuat dulu agar

materil bisa di bawa masuk ke bagian dalam jalan yang akan dibangun. Jarak jalan yang belum terselesaikan 20 KM. Namun, jalan yang terselesaikan dari Nanga Danau ke Nanga Bunut sudah cukup jauh, secara teknis itu saya pikir sudah bisa dipertanggung jawabkan, kata Anton. Sementara itu Bupati Nasir menjelaskan kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir sudah menjadi prioritas. Dulu dana hanya Rp 1 miliar yang diplotkan ke dua kecamatan tersebut, namun beberapa tahun saya menjabat Embaloh Hilir sudah diplotkan anggaran Rp 5 miliar dan Bunut Hilir sudah sebesar Rp 10 miliar. Kami sudah prioritaskan, tapi teknis kedua kecamatan ini medannya cukup sulit. Kalau di daerah lain dari Rp 10 miliar bisa 10 kilometer, di Bunut Hilir tidak bisa sebab rawa di sana mencapai belasan meter dalamnya, terang Nasir.

Pada saat lelang jalan poros di Bunut Hilir itu sendiri, lanjut Nasir, yang minat untuk mengerjakannya cuma satu kontraktor. Kalau masyarakat bertanya kenapa dana besar tapi hanya sekian kilometer yang terbangun, perlu diketahui dari titik nol apa bila LPB tidak dibangun maka dump truk tidak bisa masuk untuk membawa materil pengerjaan kebagian dalam. Untuk pengerjaan yang dilakukan saat ini saja, pihak kontraktor menggunakan dump truck yang berjalan dengan sistem rantai. Dari percobaan pembukaan badan jalan dengan pola soilsemen zat adiktif yang telah dilakukan sebelumnya akan kita kembali diterapkan pada rawa di pembukaan jalan Bunut Hilir tersebut, sebab materil penimbunan juga susah didapat dan cost nya tinggi, kata Bupati. Secara umum, sambung Nasir yang disampaikan masyarakat di Bunut Hilir adalah untuk minta

penjelasan terkait pengerjaan jalan, serta meminta kesungguhan Pemda Kapuas Hulu untuk membuka jalan poros. Dari itu DPRD Kapuas Hulu juga sudah mendukung agar kedepan bisa terealisasi segera, tidak harus dengan mutu yang tinggi asal poros utama ke dua kecamatan ini terbangun. Terhadap hal itu, ia berharap DPRD Kapuas Hulu dapat memberi tambahan dana untuk pembukaan jalan Bunut Hilir dan Embaloh Hilir. Untuk pembangunan ini nantinya juga dihimbau agar ada pemahaman dari masyarakat. Tahun ini jalan tersebut masih belum mampu terselesaikan, karena terkendala waktu. Disamping itu kami juga harapkan pada kondisi seperti ini masyarakat tidak terprovokasi. Pembangunan jalan di kedua kecamatan ini sudah komitmen kami, cuma teknis ini yang menganjal. Mari sama-sama kita cermati dengan baik, pungkasnya. (aRm)

Penumpang Dalam Kota Sepi, Ini Kata Supir Oplet PUTUSSIBAU. Supir oplet angkutan dalam Kota Putussibau mengeluhkan sepinya penumpang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, hanya dua oplet saja yang beroperasi. Ihsan, salah satu supir oplet angkutan dalam kota mengaku kini jumlah supir oplet yang ada jauh berkurang. Dahulunya angkutan oplet di Kota Putussibau sempat menjadi primadona, sekarang masyarakat sebagian besar sudah menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian atau menuju suatu tempat, katanya belum lama ini. Ihsan mengungkapkan saat ini untuk jumlah oplet yang ada tinggal dua saja. Supir oplet yang lain sudah banyak yang meninggalkan pekerjaan tersebut karena

jumlah penumpang yang sepi. Apalagi pasca kenaikkan harga BBM, para supir harus menyetor setoran kepada pemilik oplet lebih tinggi. Hal ini diperparah pula dengan semakin mahalnya onderdil oplet. Akibatnya untuk mendapatkan penghasilan Rp 50 ribu per hari saja sudah sangat sulit. Dulu ada 22 orang yang menjadi supir angkutan dalam kota, sekarang sisa 2 orang saja, ujarnya. Hal senada juga diakui oleh sopir oplet lainnya, Fahri Sulaiman. Pria yang sudah sepuluh tahun sebagai supir oplet berharap, ke depannya jumlah penumpang yang menggunakan oplet masih tetap ramai seperti di kota-kota besar di Indoensia lainnya. Sehingga para supir oplet atau

angkutan dalam kota sepertinya tidak mati kutu. Sebab, sambung dia, saat ini banyak juga angkutan pedesaan yang mengantar langsung penumpangnya ke rumah. Padahal seharusnya angkutan pedesaan seperti itu harus mengantarkan penumpangnya ke terminal terlebih dahulu. Agar angkutan dalam kota seperti dirinya dapat lebih diberdayakan. Belum lagi taksi-taksi sekarang banyak yang liar yang tidak mengikuti aturan, ungkapnya. Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah daerah bisa memperhatikan nasib. Karena untuk mencari peluang kerja lain tidak memungkinkan lagi dengan usianya semakin tua seperti sekarang ini. Maka dari itu, dirinya tetap berharap

Bus angkutan dalam kota yang hanya tersisa dua unit saat menunggu penumpang di terminal---Arman Hairiadi kepada pemerintah daerah dapat mengatur sistem yang ada saat ini dianggap merusak kinerja mereka. Kita mohonlah perha-

tian dari pemerintah, bagaimana mengatur angkutan desa yang tidak mengikuti aturan tersebut, tutupnya. (aRm)

BUMI DARANANTE NINGKAU NUAN

Geber Kejurda Grasstrack SANGGAU. Tak lama lagi kota Sanggau bakal diramaikan dengan Kejuaraan Daerah (Kejurda) adu adrenalin Seri IV Grasstrack sepeda motor, yang akan digeber pada tanggal 31Agustus hingga 1 September 2013 di Sirkuit Semboja Indah, Sanggau. Ketua panitia penyelenggara, Ricko didampingi pengurus lainnya, Wack Long mengungkapkan, kejuaraan itu merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Sanggau Otomotif Club (SOC). Sedangkan kelas yang diperlombakan diantaranya kelas wajib masing-masing bebek standart pemula, bebek modiďŹ kasi satu junior, bebek modiďŹ kasi dua langkah senior, bebek modiďŹ kasi empat langkah senior dan sport and trail senior. Selain itu untuk kelas tambahan FFA, SE prestasi, SE exekutif dan lokal hulu. Kita sebelumnya meminta dukungan dan sekaligus do a dari seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau untuk kesuksesan acara ini, pinta penuh harap, Rabu (21/8). (SrY)

Kepengurusan Kadaluarsa Pengcabor Desak Gelar Muscab SANGGAU. Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sanggau yang ada sekarang telah berakhir sejak bulan April 2013 lalu. Namun, hingga kini tak juga ada pergantian kepengurusan yang baru. Secara hukum, kepengurusan yang ada sekarang ini, tidak berlaku lagi. Dikhawatirkan, lambannya proses pergantian dilaksanakan, akan mengganggu prestasi dari berbagai cabang olahraga di Bumi Dara Nante. Mencermati kondisi itu, beberapa pengurus cabang olahraga (Pengcabor) di Kabupaten Sanggau, mendesak untuk segera dilaksanakan pergantian tampuk kepemimpinan kepengurusan lembaga tersebut.

Pengurus yang sekarang, April lalu sudah habis masa nya. Namun, mengapa sampai sekarang belum dilaksanakan pergantian juga, cetus Abdul Muthalib, Ketua Umum Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Sanggau, Rabu (21/8). Mirisnya, kepanitian untuk dilaksanakan musyawarah cabang (Muscab) sudah terbentuk. Tetapi, menimbulkan pertanyaan besar, mengapa hingga sekarang tidak ada kepastian pergantian tampuk pimpinan itu akan dilaksanakan. Sepengetahuan saya, panitia sudah terbentuk, namun mengapa belum melaksanakan Muscab. Terus-terang saya khawatir, kan tahun 2014 nanti sudah

akan digelar Pekan Olahraga Provinsi(Porprov) Kalbar, tukasnya. Sejatinya menurut pria yang akrab disapa Den Angus ini, kevakuman kepengurusan KONI Sanggau sekarang ini, tidaklah mengorbankan pembinaan olahraga di Kabupaten Sanggau secara luas. Soalnya, hal itu akan sangat merugikan bagi perkembangan dunia olahraga itu sendiri di Kabupaten Sanggau. Di lain pihak Den Angus, meminta peran serta Pemkab Sanggau bersama DPRD untuk mengambil langkah agar persoalan ini bisa teratasi. Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, jelas akan menganggu kiprah olahraga di Kabupaten Sanggau.

Nah, sebagai penggiat olahraga tentu kita sangat tidak menginginkan ada persoalan ini. Makanya, kita akan berbuat sebisa nya. Terlepas dari itu, kita minta Pemkab Sanggau dan DPRD untuk bisa bersikap membantu mengatasi persoalan ini, tuturnya. Selain itu, Ia meminta KONI Kalbar untuk turun tangan, membantu menuntaskan persoalan yang membelit KONI Sanggau. Kita minta KONI Kalbar membentuk karateker agar persoalan ini bisa diatasi. Disamping itu, kita juga minta KONI Kalbar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas, pintanya penuh harap. Senada dilontarkan, Ketua

Harian Ikatakan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Sanggau, Ade Djuandi S Pdi. Pria tinggi besar ini menilai kepengurusan KONI Sanggau sekarang ini, sudah kedaluarsa. Untuk itu harusnya tidak ada toleransi lagi. Harusnya tidak ada teloransi lagi. Nah, lihat saja sendiri, sampai saat ini belum ada tandatanda kepengurusan KONI yang sudah berakhir April lalu untuk melaksanakan Musda pengurus, bebernya. Ia mendukung agar KONI Kalbar mengambil alih kepengurusan sementara KONI Sanggau, hingga dilaksanakan Muscab atau pergantian pengurus secara resmi. (SrY)

Wabup : PDKS Wadah Pemersatu SANGGAU. Organisasi Pemuda Dayak Kabupaten Sanggau (PDKS) terus melebarkan sayapnya, hingga ke desa-desa yang berada di pelosok Bumi Dara Nante. Kali ini, kepengurusan PDKS Desa Sungai Alai dan Semerangkai, Kecamatan Kapuas, Sanggau, dibentuk dan dilantik, pada Selasa (20/8). Seremoni pelantikan dilaksanakan, Ketua DPC PDKS Kapuas Marselus Junihardi, S Hut. Harapannya, deng an terbentuknya PDKS di setiap kecamatan maupun ke ranting-rantingnya, organisasi kemasyarakat ini dapat tumbuh dan hidup. Hadir kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi yang juga merupakan dan sekaligus Dewan Penasehat DPP-DPKS Kabupaten Sanggau. Ketua Ranting PDKS Desa Sungai Alai dan Semerangkai yang dilantik, Dedi mengungkapkan, para pemuda di kedua wilayah itu, sudah lama berkeinginan untuk memiliki organisasi yang legal dan diakui oleh pemerintah. Untuk itu,

sekarang ini keinginan tersebut terkabul sudah. Pelantikan ini, merupakan tonggak awal untuk melangkah memperjuangkan aspirasi bersama khususnya bagi pemuda, ujarnya. Menariknya menurut Dedi, pengurus PDKS Desa Sungai Alai dan Semerangkai bukan beranggotakan pemuda Dayak, melainkan ada juga pemuda etnis lainnya, yang bergabung karena mempunyai misi dan visi yang sama. Ketua DPC PDKS Kapuas Marselus Junihardi, S Hut, mengatakan PDKS merupakan organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya perkumpulan para pemuda dan memiliki badan hukum serta legal di pemerintahan. Para anggota ataupun para pengurus PDKS beragam warna dan berlatar belakang berbeda-beda namun tetap penuh kebersamaan. Kedepan, PDKS harus maju dan berkualitas, selalu bergandeng tangan dan para pengurusnya selalu bekerja sama satu sama lain,

Pengurus Ranting PDKS Sungai Alai dan Semerangkai yang dilantik (M Khusyairi) ungkapnya. Pengurus PDKS Desa Sungai Alai dan Semerangkai ini merupakan ranting yang ke sebelas yang telah dilantik. Mari kita dukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan pembangunan bersama, terutama sebagai mitra kerja pemerintah, pintanya. Sementara, Wakil Bupati Sanggau

mengungkapkan, Pemkab Sanggau menyambut baik terhadap organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan yang sifatnya positif. Demi untuk menumbuhkembangkan dirinya dan organisasi. Selain itu, ikut berperan bersama untuk dapat mewujudkan pembangunan Sanggau kearah yang lebih baik. Kita perlu ketahui bersama,

organisasi PDKS bukanlah egonsif, melainkan dengan organisasi tersebut merupakan ciri khas tersendiri dan merupakan wadah pemersatu bagi pemuda Dayak selama ini jalan sendiri-sendiri, tegasnya. Disamping itu, PDKS merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pemuda didalamnya. Maka dengan ormas

ini, kita memilih misi ingin maju bersama. Nah, jika ingin maju maka kita harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan para pemuda selaku pengurus organisasi tersebut teruslah bersemangat, berjuang demi kemajuan organisasi serta daerah yang kita cintai ini, pungkasnya. (SrY/kdihms)

RAKYAT KALBAR

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

Kamis, 22 Agustus 2013 INJEH KARAJA

FORKI Targetkan Sembilan Emas

Ilustrasi/IST

NGABANG-RK. Tim karate Landak mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang dilanjutkan dengan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Berbagai persiapan dilakukan Pengcab FORKI Landak yang mewadahi olahraga seni bela diri karate tersebut. Ketua Pengcab FORKI Landak, Vinsensius menargetkan, untuk Porprov Kalbar satu medali emas. Apalagi karate punya potensi dan peluang untuk mengikuti Porkab maupun Porprov, ujar Vinsen di kantornya, Rabu (21/8). Kemudian kalau dilihat dari kesiapan, FORKI Landak tidak cukup puas dengan hasil-hasil kejuaraan yang dilaksanakan selama ini. Untuk kejuaraan sebelumnya, Landak mendapatkan satu mendali emas, dua mendali perak dan tiga mendali perunggu. Dari enam mendali yang diperoleh ini, kita belum cukup puas. Sebab kita punya potensi atlit karate yang sangat luar biasa, papar Vinsen. Ke depan FORKI Landak akan mengubah sedikit strategi, guna persiapan Porprov. Kita akan melakukan pembinaan terhadap atlit yang dimulai dari tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Bahkan, belum lama ini tingkat SMA se Indonesia, dari cabang karate, kita tembus juara satu. Jika ini dipaduserasikan dengan persiapan Porkab dan Porprov, satu emas saja sangat membantu untuk menjadi gambaran dalam rangka mengatur strategi, ungkap Kepala Bappeda Landak ini. Menghadapi Porprov Kalbar, FORKI Landak memang mempunyai perencanaan yang realistis. Kita sudah memperoleh enam medali di Porprov tahun lalu. Jika perolehan enam medali ini bisa ditambah menjadi sembilan medali dalam Porprov nanti, kita menginginkan ke sembilan medali itu emas semuanya. Selain itu kitapun akan menargetkan pengiriman atlit cukup sembilan orang saja, kesemuanya diharapkan bisa meraih mendali emas, tegas Vinsen. (tar)

Wilmar Group Hengkang dari Landak Lahan dan TBS Dirampas NGABANG-RK. Perusahaan perkebunan sawit mulai tidak aman berinvestasi di Kabupaten Landak. Perusahaan Wilmar Group mengancam akan hengkang dari Landak, setelah salah satu anak perusahaannya, PT Putra Indotropical (PI) bermasalah saat berinvestasi di bumi Intan tersebut. Ancaman hengkang dari Landak itupun bukan hanya gertak sambal. Buktinya, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengakui sudah dihubungi pihak Wilmar Group atas rencana hengkangnya perusahaan itu. Saya sudah ditelepon Wilmar Group. Mereka sudah merencanakan untuk hengkang dari Landak. Sebab investasi mereka terganggu. Lahan-lahan dijarah dan dijual di bawah tangan. Produksi TBS dan buah sawit juga dijarah hingga mencapai ratusan ton perbulan,

khususnya di PT. PI. Akhirnya Wilmar Group sudah berpikir untuk pergi dari Landak. Hati-hati terhadap hal ini, ingat Adrianus saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi di DPRD Landak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Landak tahun 2012, Senin (19/8) di ruang sidang DPRD Landak. Menurutnya, jika salah satu investor pergi, ini tentunya merupakan berita buruk bagi Landak. Kecuali kalau memang ada orang Landak yang memiliki kemampuan untuk berinvestasi, guna menyelamatkan investasi yang ada di Landak ini. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita bersama, bukan hanya saya sebagai bupati. Mari kita bersama-sama menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, guna menciptakan iklim

investasi yang kondusif dimasing-masing wilayah, agar tidak meresahkan investasi yang ada, ajak Adrianus. Staf Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak, Aswanto mengakui, terjadi gangguan terhadap investasi di PT. PI. Selama ini memang ada kelompokkelompok yang memaksakan kehendaknya diluar ketentuan yang ada. Ada oknum yang melakukan pemanenan sendiri dan menentukan sendiri lokasi kebun untuk oknum tertentu, kata Aswanto. Dikatakannya, untuk mengatasi permasalahan investasi di PT. PI memang sudah seringkali digelar musyawarah. Apalagi perusahaan sendiri meminta Pemkab Landak untuk memediasi persoalan tersebut. Sebenarnya, antara perusahaan dengan

pemerintah sudah menjalankan tahapan-tahapan untuk konversi. Apalagi perusahaan sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Seperti contoh, perusahaan sudah memohon kepada pemerintah melalui Bupati untuk menetapkan calon petani calon lahan (CPCL). Pemerintahpun sudah menetapkan CPCL tersebut, jelas Aswanto. MoU CPCL inipun sudah ditandatangani kedua belah pihak, yakni perusahaan dan masyarakat petani melalui perwakilannya di koperasi. Kalau tahapan ini diikuti petani, sebenarnya tidak ada persoalan. Memang sekarang ini tanaman yang akan disiapkan untuk kebun masyarakat memang sudah berproduksi sejak umur 37 bulan. Cuma persoalannya yang tidak dipahami oknum masyarakat, begitu melihat sudah ada hasil yang dikeluarkan oleh kebun,

oknum masyarakat menganggap sudah ada bagian kebun untuk mereka. Inilah yang menjadi permasalahan, katanya. Terhadap permasalahan tersebut, dalam waktu dekat ini akan digelar pertemuan lagi untuk menindaklanjuti permasalahan itu. Apalagi Bupati Landak sendiri sudah memerintahkan kepada Disbunhut Landak untuk melakukan pertemuan. Kita akan memanggil kelompok yang selama ini melakukan hal-hal yang diluar ketentuan itu, seperti memanen sendiri, mengangkut sendiri dan jual sendiri. Uangnyapun tidak tahu dikemanakan. Sementara fasilitas yang dipakai tersebut merupakan fasilitas perusahaan, seperti jalan, kesal Aswanto.

Laporan: Antonius Sutarjo Editor: Hamka Saptono

Pemkab Landak Awasi Orang Asing NGABANG-RK. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot sudah mengeluarkan SK Nomor 720/144/ HK-2013 tentang pembentukan tim Pengawasan Orang Asing (Pora). Tim itu sendiri terdiri dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Landak dan sejumlah unsur Forkompimda sebagai anggota tetap, serta seluruh Camat se Landak sebagai anggota tidak tetap. Menurut Asisten Administrasi Umum Setda Landak, Bernadus mengatakan, objek pengawasan dalam SK Bupati tersebut meliputi keberadaan dan kegiatan orang asing, serta seluruh tenaga kerja asing yang berada atau bekerja di Landak. Tim Pora mempunyai bidang tugas terbatas dalam hal pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, atau tena-

ILLUSTRASI

ga kerja asing yang disesuaikan dengan izin yang dimilikinya, ujar Bernadus ketika mewakili Bupati pada pembukaan rapat tim Pora di wilayah kerja Landak, di aula Bappeda Landak, Rabu (21/8). Diharapkannya, pembentukan tim Pora di Landak dapat memberi manfaat, guna menjaga kepentingan pembangunan daerah khususnya Kalbar dan pembangunan nasional secara umum. Hal ini untuk mengantisipasi dari dampak negatif yang dapat timbul, sebagai akibat perlintasan orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya Tim Pora Landak ini, katanya. (tar)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Nasionalisme Pantang Pudar SEKADAU. Pemerintah Kabupaten Sekadau, bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kalbar dan aparat TNI/Polri menggelar sosialisasi peningkatan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan yang dilaksanakan di hoten Vinca Borneo, (21/8) itu menyasar kaum pelajar dari berbagai sekolah di Sekadau. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, ketika dijumpai usai membuka sosialisasi mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Kita menginginkan, jangan sampai rasa nasionalisme memudar seiring berjalannya waktu. Karenanya, pelajar dilibatkan dalam kegiatan ini. Kita ingin agar rasa nasionalisme mendarah daging dalam diri masyarakat, khususnya kaum muda, ujar Rupinus. Ditengah pesatnya kemajuan terkonoli informasi saat ini, kaum muda rentan kurang peka terhadap hal-hal yang berbau nasionalisme. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh media komunikasi serta budaya luar telah merasuk kedalam diri para kaum muda. Karenanya, waktu muda lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang kurang berguna, seperti chatting bahkan ngelem yang seolah-olah sedang trend akhir-akhir ini. Kita prihatin sekali melihat generasi penerus banyak yang kurang menyadari pentingnya memiliki jiwa nasionalis. Dengan kegiatan ini, kita berharap peserta yang hadir dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh di sekolah dan lingkungan masing-masing, harap Rupinus. Tak hanya kaum muda, Rupinus turut meminta masyarakat Sekadau untuk tidak terlalu terlena menikmati hidup. Kehidupan saat ini merupakan buah dari kemerdekaan yang tak lepas dari jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam memujudkan kedaulatan negeri ini. Kalau tidak ada pahlawan, kita tidak akan merdeka. Tapi, memperingati hari kemerdekaan 17 agustus kemarin, masih banyak yang tidak pasang bendera. Hal seperti itu saja susah dilaksanakan. Kita minta lah supaya jasa para pahlawan dihargai, pintanya. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan, Badan Kesbangpolinmas Propinsi Kalbar, Mariaty, menuturkan kegiatan sosialisasi sekaligus ditujukan untuk pengembangan wawasan tentang nilai kebangsaan kepada siswa-siswi sekolah. Diharapkan, generasi yang akan datang dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Negara didalam diri masing-masing, kata Mariaty. Kaum pelajar di Sekadau, lanjut Mariaty, cukup antusias menyambut kegiatan sosialisasi itu, terutama siswa yang dilibatkan. Mereka mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengembangan pribadi siswa agar lebih nasionalis. Tadi, waktu kegiatan dimulai, siswa-siswi tampak antusias. Itu menunjukkan bahwa secara umum kaum pelajar di Sekadau masih memiliki kecintaan terhadap tanah air cukup baik, terang Mariaty. (bdu)

1.710 Pemilih di Pilkades Merapi â&#x20AC;&#x153;Kita berharap masyarakat Desa Merapi bisa menyalurkan hak suaranya, jangan tidak memilih. Pemilihan Kades ini sangat penting demi menentukan masa depan Merapi,â&#x20AC;? ==Umar S Arif==

Umar S Arif. ABDU SYUKRI

SEKADAU. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Merapi memasuki tahapan kampanye sejak 19 Agustus lalu. Pelaksaan kampanye yang diawali dengan penyampaian

visi dan misi itu kini sudah memasuki tahapan kampanye terbuka. Penyampaian visi dan misi calon Kades sudah kita laksankan 19 Agustus lalu di kantor Desa Merapi. Sekarang pelaksanaan Pilkades sudah memasuki tahap kampanye terbuka, ujar Umar S Arif SAg, Ketua Panitia Pilkades Merapi dijumpai Rakyat Kalbar di Merapi, Rabu (21/8) malam. Pelaksanaan penyampaian visi dan misi Pilkades Merapi di-

hadiri langsung Camat Sekadau Hilir, Hermanto S Sos M Si bersama sejumlah staďŹ&#x20AC; kecamatan dan perwakilan Polsek Sekadau Hilir. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua BPD Merapi, Abang Syahri, sejumlah tokoh masyarakat, dan para pendukung kandidat yang bertarung. Pilkades Merapi diikuti dua kandidat. Masing-masing Syafarani Dang nomor urut 1, dan Saleh SY, nomor urut 2, kata Umar. Berdasarkan data panitia, pemilih yang terdata untuk

Pilkades Merapi sebanyak 1.710 orang, masing-masing 863 orang perempuan dan 847 pemilih laki-laki. Merapi terdiri dari 13 RT yang pada tanggal pemilihan 2 September mendatang akan dibuatkan 5 TPS. Kita berharap masyarakat Desa Merapi bisa menyalurkan hak suaranya, jangan tidak memilih. Pemilihan Kades ini sangat penting demi menentukan masa depan Merapi, ujar Umar. Ketua BPD Merapi, Abang Syahri berharap kedua kandidat yang bertarung mengutamakan perdamaian. Ketentraman dan keamanan Desa Merapi harus tetap dijaga. Yang menang harus merangkul yang kalah. Yang kalah juga harus legowo menerima kemenangan calon

lain, ujar Syahri. Ia berpesan agar siapapun yang terpilih nanti, bisa menjaga hubungan harmonis di internal pemerintahan desa maupun dengan pihak BPD. Kades kedepan juga diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan semua pihak, ucap Syahri. Sementara itu, Camat Sekadau Hilir, Hermanto berharap Kades Merapi kedepan bisa bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Merapi. Hal ini penting karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah. Kades yang sekarang sudah sangat baik. Realisasi pembangun di Desa Merapi mencapai 97,3 persen. Kita harapkan Kades yang baru bisa meningkatkannya, tukas Hermanto. (bdu)

Desa Merapi Gelar Kompetisi Goyang Cesar Dari Anak-anak hingga Orangtua SEKADAU. Fenomena Goyang Cesar di acara Yuk Kita S a h u r Tr a n s T V m e n j a l a r hingga ke Sekadau. Masyarakat Desa Merapi bahkan meng adakan kompet isi khusus bertajuk lomba goyang cesar di Desa Merapi sejak Rabu (1/8) malam. Kompetisi ini diikuti lebih puluhan group. Tidak hanya remaja dan anak-anak, sejumlah orang tua hingga perangkat Desa Merapi juga ikut sebagai peserta. Kompetisi ini kita gelar dalam rangka memeriahkan idul fitri dan perayaan HUT RI. Kita dari perangkat desa jug a ikut, kata Herman S Sos, Kepala Desa Merapi Non Aktif kepada Rakyat Kalbar, kemarin malam. Herman menegaskan, kompetisi goyang cesar ini sengaja mereka gelar karena goyang cesar sedang nge-hits pasca diperkenalkan Trans TV dalam acara Yuk Kita Sahur. Goyangnya lucu, tapi asyik, tukas Herman. (bdu) Salah satu group kompetisi goyang Cesar menampilkan kebolehan di hadapan para juri dan penonton, Rabu (21/8) malam.. ABDU SYUKRI

SAMBAS

RAKYAT KALBAR

SAMBAS TERIGAS

Kamis, 22 Agustus 2013

TUMPAHAN SALOK

Camat Tebas, Sugiarto menyerahkan Buku Sejarah Kecamatan Tebas kepada Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg.

Buku Sejarah Tebas Diluncurkan SAMBAS. Ada yang menarik saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kecamatan Tebas yang ke-57. Selain dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg, juga diluncurkan Buku Sejarah Tebas, Minggu (18/8) di Gedung Serbaguna Kantor Camat Tebas. Sebagai wujud penghargaan terhadap pejuang bangsa Indonesia, Pabali menyerahkan potongan tumpeng kepada Burhan H Rajali, salah satu pejuang Veteran 1945. Sedangkan saat penyerahan Buku Sejarah Tebas, disaksikan Kepala Dispenda Sambas Heriyanto, Kepala Dinas Porabutpar H Sukari, Ketua MABM Kabupaten Sambas Ir H Burhanuddin A Rasyid, anggota DPRD Sambas H Mulyadi H Jantan, para pejuang veteran dan seluruh elemen masyarakat. Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg berharap, kegiatan seperti ini dapat mengangkat semangat memajukan daerah. Mari kita bersama membangun daerah yang kita cintai ini, ajaknya. Di tempat yang sama, Camat Tebas, Sugiarto mengatakan, peluncuran Buku Sejarah Tebas mengisahkan tentang warga masyarakat Kecamatan Tebas yang ikut mengukir sejarah memperjuangkan bangsa dengan semangat juang dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Buku ini juga mengisahkan terbentuknya Kecamatan Tebas pada tanggal 17 Agustus 1956. Peluncuran buku ini bertujuan mengenalkan kepada generasi muda, agar menghargai orangtua dan pendahulunya yang telah berjuang membangun Kecamatan Tebas, ujarnya. Menurutnya, buku ini sudah mulai disusun sejak 2011 oleh tim penulis yang terdiri dari H Muhaini Abdul, Asasri Imran, H Gojali Maas, H Saleh Suriadi, dan Lukman Hakim. Peluncuran buku ini mengalami kendala, sehingga penerbitan buku ini jadi tertunda. Alhamdulillah, buku ini sudah selesai dicetak dan diluncurkan bertepatan dengan HUT Kecamatan Tebas ke-57, pungkasnya. (edo)

Satlantas, guru dan pelajar foto bersama usai upacara bendera.

//M Ridho

Warga Perbatasan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas SAMBAS. Meski berada di perbatasan, namun Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Sambas tidak ragu untuk melibatkan pelajar di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh sebagai Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Apalagi sejak berkembangnya pembangunan, akses jalan raya di

kawasan perbatasan antara negara di Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh juga diikuti banyaknya kendaraan roda dua dan empat yang berkunjung ke kawasan perbatasan utara Kalbar. Meningkatnya arus lintas menuju perbatasan di utara Kalbar menjadi perhatian kami (Satlantas),

diantaranya dengan menggelar kegiatan Polantas di Ujung Negeri guna memberikan pemahaman berlalu lintas yang baik kepada masyarakat. Terutama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bagi pelajar dan masyarakat terhadap pengunjung dan warga yang berlibur di Desa Temajuk,

Jeruk Lokal Tak Terpengaruh Sambas. Harga jeruk lokal seperti dari Kecamatan Tebas dan Semparuk masih di kisaran normal. Padahal, saat ini jeruk impor membanjiri pasaran. Begitu pengakuan salah satu pengusaha jeruk di Kecamatan Semparuk, Irfan. Saat ini harga jeruk normal. Ini angin segar bagi petani dan pengusaha jeruk, ungkap Irfan kepada wartawan, belum lama ini. Ia mencontohkan, Senin (19/8) lalu, harga jeruk per kilogram untuk grade AB Rp 6.500, grade C Rp 5.500, grade D Rp 4.300, dan grade E Rp 3.300. Bahkan harga jeruk dinilai lumayan, bisa

sampai belasan ribu rupiah per kilogram untuk grade AB pada periode Januari-Maret 2013 lalu. Sehingga bisnis jeruk masih menjanjikan, kata Irfan. Ia mengakui, saat ini jeruk impor memang menyerbu pasaran, namun tidak begitu berpengaruh terhadap jeruk lokal. Ia menduga kondisi ini akibat terlalu banyak buah impor yang membanjiri pasaran, sehingga masyarakat lebih memilih buah lokal. Semoga saja harga jeruk kita tetap stabil, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat, harapnya. Di tempat terpisah, Bahidin, pen-

gusaha jeruk Kecamatan Tebas juga mengatakan fata serupa. Menurutnya, harg a jeruk per kilogram untuk grade AB bisa mencapai Rp 7.000, grade C Rp 6.000, dan grade D Rp 5.000. Sedangkan grade E Rp 4.000 per kilogram, jelasnya. Ia berharap, harga jeruk bisa tetap stabil, sehingga prospek usaha ini bisa kembali bergairah, dimana Jeruk Sambas sempat jadi primadona. Kita berharap harga jeruk terus seperti ini, karena harga bagus sangat membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya petani jeruk lokal, harapnya. (edo)

Pesta Miras Oplosan Delapan Pemuda Tewas JAKPUS-RK. Pesta minuman keras (miras) merenggut banyak korban. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, delapan pemuda meninggal secara beruntun Senin (19/8). Mereka tewas setelah menenggak miras oplosan yang dibeli di Toko Gin-Su Minggu lalu (18/8). Para korban tewas tersebut adalah Adi Ferdinan,26; Sutrisno, 33; Joko Pitono, 39; Sofyan, 35; Ishak Maulana, 20; Maripin, 35; Suaifudin, 32; dan Sopar, 32. Seluruhnya merupakan warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran Kompol Marupa Sagala mengatakan bahwa delapan orang mengadakan pesta miras di sebuah rumah di Jalan Remaja III Nomor 12 RT 03 RW 8 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin lalu. Mereka membeli

miras oplosan sebanyak lima liter. Miras oplosan tersebut dijual seharga Rp 10 ribu untuk setiap kantong plastik berisi setengah liter. Saat baru menenggak sekitar 3,5 liter miras oplosan itu, tiba-tiba empat orang muntah-muntah. Mereka lantas memilih pulang lebih awal. Sementara itu, empat temannya melanjutkan pesta miras. Satu jam setelah pesta miras, tiba-tiba perut mereka mual dan muntah-muntah. Mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ujar Sagala kepada Jawa Pos di Mapolsek Kemayoran kemarin (20/8). Setelah menjalani perawatan secara medis, mereka meninggal. Kemudian pihak keluarga korban yang tidak terima langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi yang menerima informasi tersebut langsung

mencari sang penjual miras oplosan. Polisi akhirnya berhasil menangkap Rendy, 49, penjual miras. Kami mengamankan Rendy berikut barang bukti berupa tujuh jeriken miras oplosan dan 30 botol anggur merah dan 20 botol beras kencur, tutur Sagala. Kepada polisi, Rendy mengaku bahwa dirinya menjual jamu berbagai merek sejak delapan tahun lalu. Karena usahanya sepi, dia akhirnya berinisiatif menjual miras oplosan sejak sebulan lalu. Bahan-bahan miras oplosan yang digunakan adalah alkohol murni 70 persen, jamu, beras kencur, susu kental, air putih, dan anggur merah. Seluruh bahan itu dicampur dan diaduk di dalam ember. Selanjutnya, dimasukkan di dalam jeriken, dan diisikan ke dalam plastik ukuran

setengah liter. Miras oplosan tersebut lantas dijual kepada konsumen. Saat ini, kami masih memeriksa tersangka. Kemungkinan tersangka akan dijerat dengan pelanggaran atas Undang-Undang Kesehatan, papar Sagala. Ditemui secara terpisah, Rukyah, 41, ibunda Adi Ferdinan, salah seorang korban tewas, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka anaknya akan meninggal lebih cepat. Padahal, selama ini Adi dikenal sebagai anak pendiam. Saya tidak tahu bahwa anak saya suka minum minuman keras. Semula saya kira anak saya keracunan makanan, kisahnya. Rukyah berharap polisi menjatuhkan hukuman setimpal kepada pelaku lantaran dianggap telah membunuh anaknya. (jpnn)

Gerombolan Bersenjata Teror Warga PATUK-RK. Ketenangan warga Kecamatan Patuk sepekan terakhir terusik. Menyusul munculnya gerombolan orang bersenjata yang meneror warga. Dalam aksinya, pelaku mengobrak-abrik rumah warga dan sengaja menampakkan diri dengan menenteng senjata tajam. Informasi yang dihimpun Radar Jogja, kasus munculnya sekelompok orang penebar teror terjadi di sebagian wilayah kecamatan setempat. Modusnya, pelaku beraksi pada malam hari dan berusaha

mengambil barang berharga milik warga. Kabar terbaru, Senin (19/8), rumah salah seorang warga Putat, Patuk, Muji diacak-acak gerombolan tersebut. Ketika itu, korban tengan salat maghrib. Meski tidak ada barang berharga yang hilang, rumah Muji berantakan. Kejadian mencekam juga terjadi di Padukuhan Kepil, Putat, Patuk. Tapi kali ini, gerombolan itu belum sempat beraksi dan lebih dulu kepergok warga. Kalah jumlah, pelaku tunggang langgang saat dikejar puluhan

warga dan menghilang di kegelapan. Di Desa Nglanggeran terjadi hal yang serupa. Sekelompok orang dengan ciri ﬁsik tinggi berjaket menampakkan diri. Ujung-ujungnya juga sama, ketika warga keluar dan melakukan pengejaran mendadak mereka menghilang. Sekarang kami menggencarkan ronda malam. Semalam suntuk tidak bisa tidur gara-gara diteror orang tak dikenal, kata Dukuh Kepil Mardi. Dia menjelaskan, bahwa untuk menangkap pelaku aksi

teror, antar padukuhan saling berkoordinasi. Melalui telepon, jika di satu wilayah muncul peneror maka daerah yang lain dihubungi dan ikut bersiaga. Keresahan warga itu direspon Kapolres Gunung Kidul AKBP Faried Zulkarnaen. Bersama anggota Polsek Patuk, dia ikut melakukan patroli malam menggunakan senjata laras panjang. Kami minta warga tenang. Ronda malam tolong ditingkatkan. Jangan hanya berkonsentrasi di pos jaga, tapi harus keliling ke rumah, ujarnya. (jpnn)

Rampas ............................................................................................................................................dari halaman 9 Pontianak, tutur Agus. Hamdi mengaku sudah sering menjambret bersama Hendry. Yang saya ingat 3 kali melakukan jambret di tem-

pat yang berbeda, terakhir ini di Jalan A. Yani, katanya. Ditanya uang hasil kejahatan untuk apa? Hamdi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Uang hasil curian untuk makan dan kebutuhan lainnya, jelasnya. Pelaku Hendry mengakui telah menjambret ibu-ibu di jalan,

hingga berhasil ditangkap polisi. Aksi kami lebih sering malam hari, dengan sasaran perempuan, katanya. (sul)

kata Kasat Lantas Polres Sambas AKP Eko Andi Sutejo, Senin (19/8) saat menjadi Instruktur Upacara (Irup) di halaman SDN 16 Temajuk. Eko mewakili Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz mengungkapkan, informasi yang diperoleh Satlantas Polres Sambas, angkutan penyeberangan kendaraan di Dermaga Sungai Sumpit-Ceremai pada hari pertama Idulﬁtri hingga saat ini mencapai hampir 1.000 kendaraan roda dua yang datang menuju Temajuk, dan ada puluhan kendaraan roda empat. Sebagai warga perbatasan, ini menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingatkan pengunjung agar menjaga keselamatan saat menggunakan kendaraan, ajak Eko. Agar para pelajar memahami aturan berlalu lintas sesuai Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, dan bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, maka usai upacara bendera, Polantas akan mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan pembinaan bagaimana pelajar mampu memperlihatkan eksistensi menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Diharapkan melalui

kegiatan ini dapat menjadikan pelajar perbatasan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di kawasan perbatasan utara Kalbar, harapnya. Kepala Desa Temajuk, Mulyadi ditemui usai kegiatan Apel Gabungan Pelajar SD, SMP dan SMA memberikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan Polantas di Ujung Negeri, karena ini merupakan kegiatan pertama Polisi di kawasan perbatasan. Kami berharap kegiatan Polantas seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun, terutama memberikan pemahaman lalu lintas, pengurusan SIM dan keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat perbatasan, pintanya. Hal senada diungkapkan Wakil Kepala SDN 16 Temajuk, Hamimah. Ia sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan Satlantas di daerahnya, karena kegiatan ini sangat mendidik dan memberikan motivasi bagi anak-anak perbatasan. Kami berharap ke depan kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan, sehingga pelajar di Desa Temajuk bisa memberikan informasi kepada keluarganya mengenai pentingnya menjaga keselamatan saat berlalu lintas, ungkapnya.(edo)

Lempar Kerikil ke Biduan Dangdut Berujung Maut PROBOLINGGO-RK. Hidup Ipung Edi Cahyono, 21, berakhir tragis. Pemuda asal Dusun Kambengan, Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, itu tewas dikeroyok saat menonton pertunjukan dangdut (orkes) di Desa Duren, Kecamatan Gading, Senin malam (19/8). Ipung mengembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan ke Puskesmas Wangkal, Kecamatan Gading. Begitu petugas

puskesmas menyatakan korban meninggal, jasad pemuda malang tersebut langsung dilarikan ke kamar mayat RSUD Waluyojati, Kraksaan, untuk diotopsi. Berdasar hasil otopsi, korban meninggal karena luka robek pada leher bagian kanan. Ipung dibawa ke kamar mayat sekitar pukul 23.00. Setelah diotopsi, korban diketahui mengalami sembilan luka robek. Tapi, luka yang paling parah hingga sedalam enam

sentimeter terdapat pada leher. Korban meninggal karena luka di leher itu, kata kepala kamar mayat RSUD Waluyojati, Kraksaan, Edi S. Berdasar data yang diperoleh di lapangan, pertunjukan dangdut itu diadakan oleh Kepala Desa (Kades) Duren, Gading, yang memiliki hajat pernikahan keluarganya. Selain artis lokal, pertunjukan tersebut juga mendatangkan penyanyi dari luar daerah. (jpnn)

Cegah Penyimpangan.........................................dari halaman 9 tugas organisasi militer di lingkungan komando dan satuan TNI di wilayah Kalbar. Melalui pengawasan dan pemeriksaan secara obyektif dan berjenjang, akan dapat diantisipasi dan dicegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan dalam manajemen suatu organisasi. Ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pimpinan satuan dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta fungsi yang telah dijalankan selama ini. Sekaligus sebagai bentuk hubungan kemitraan dan kerjasama yang saling terbuka dan transparan antara tim Wasrik dengan satuan yang

menjadi obyek Wasrik, kata Ridwan. Tim Wasrik diharapkan dapat memberikan saran atau masukan terhadap permasalahan, kendala maupun kelemahan yang masih dihadapi oleh satuan. Memberikan solusi terhadap prosedur sistem administrasi maupun mekanisme pelaksanaan tugas yang benar. Tentunya sesuai norma dan ketentuan berlaku, dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja organisasi. Sehingga kedepan organisasi satuan TNI dalam melaksanakan tugasnya semakin tertib, efektif, eﬁ sien dan akuntable, jelasnya.

Wairjen Marsekal TNI Muda Bambang Agus Margono membacakan sambutan Irjen TNI (Kapten Inf D Saripudin Kaurmedmas Pendam XII/Tpr). Dalam sambutannya menekankan masalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya eﬁsiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif. Menghilangkan sumber kebocoran agaran dan memperlancar penyerapan angaran, serta meningkatkan secara signiﬁkan agar infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, ungkap Muda dalam amanat Irjen. (amk)

Polisi Gerebek ..................................................................dari halaman 9 yang diamankan berupa uang tunai, Rp8,929 juta dan tujuh dadu Liong Fu, ungkap Isbullah. Giatnya penggerebekan judi ini, kata Isbullah, karena memang menjadi atensi Polri. Makanya begitu menerima informasi kami langsung berger-

ak, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir perjudian di Singkawang, ungkapnya. Sementara itu, tersangka Bs yang ditemui di balik jeruji besi mengaku bermain judi untuk membayar utang koperasi yang mencapai puluhan juta.

Mainnya kadang-kadang saja, supaya bisa bayar utang, kata bandar judi Liong Fu ini. Atas perbuatannya itu, dia dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp25 juta. (dik)

Tak Rangkul .........................................................................dari halaman 9 saja, saya copot jabatannya, janji Kapolda. Kapolda berharap FKPM memberikan ide dan gagasan untuk dapat menciptakan kemanan dan ketertiban di Kalbar. Saya berharap kegiatan politik pemilihan kepala daerah pada 19 Sepetember mendatang terlaksana dengan lancar. Tentunya

peran tokoh masyarakat sangat diharapkan, harap Tugas. Mantan Kapolda Kalbar, Irjen Pol (Purn) Erwin TPL Tobing turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, FKPM perlu pembinaan dan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Polisi tidak bisa berdiri sendiri, forum komunikasi sbagai kepanjangan

tangan dari kepolisian yang harus mendukung kinerja polisi. Harus terus dibina dan sangat menguntungkan kalau masing Kapolres dan Kapolsek bisa saling berkoordinasi. Polisi tidak mampu bekerja sendiri, tenaga pikiran tidak bisa sendiri, maka perlunya kerjasama, ungkap Erwin. (sul)

Halal Bihalal OSO dengan Masyarakat Kalbar

OSO menyambut muspida.

OSO menyapa masyarakat yang datang pada acara Halal Bihalal OSO.

Masyarakat berbondong-bondong menyambut kedatangan OSO.

Pupuk Kebersamaan dan Saling Memaafkan Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan membanjiri Pontianak Convention Center (PCC) menghadiri Halal Bihalal Dr Oesman Sapta, Selasa (20/8) pukul 19.30 lalu. Nuansa kebersamaan dan saling memaafkan tak membedakan tinggi dan rendahnya derajat seseorang saat itu. Bukan hanya kalangan para pejabat, masyarakat pinggiran juga ikut merasakan kedekatan dengan Oesman Sapta yang akrab disapa OSO. Begitu juga dengan pejabat daerah, tak tampak ada nuansa pemisahan, yang ada pembauran antar sesama makhluk Tuhan. “Saya sangat bahagia kita bisa melakukan halal bihalal dari tahun ke tahun, namun tahun ini yang paling ramai,” kata Oesman Sapta Oedang merasa bahagia. OSO juga meminta semua masyarakat yang hadir agar saling memaafkan. “Saya

mohon maaf kepada teman-teman, kita ketemu malam ini, saya minta maaf kepada kita semua. Kita ingin bersilaturahmi dengan sesama untuk meminta maaf dan memaafkan. Memaafkan lebih mudah daripada minta dimaafkan,” pesan OSO. Selain Walikota Pontianak Sutarmidji SH MHum, Asisten II Pemprov Kalbar Lensius Kandri, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, dan Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar Jakius Sinyor, juga dihadiri Kepala Dispenda Kalbar Taruli Manurung, dan Rektor Untan Thamrin Usman DEA. Hadir pula Kajati Kalbar Resi Ana Napitupulu, Pangdam XII TPR Ridwan, Kapolda Kalbar Tugas Dwi Apriyanto, mantan Kapolda Kalbar TP Lumban Tobing, serta pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak.

OSO menemui sesepuh dan masyarakat Kalbar.

Tak ketinggalan para pelaku usaha, seperti Ketua Kadin Kalbar, Ketua Hipmi Kota Pontianak, Ketua Hipmi Kubu Raya, Ketua PEGTI Kalbar dan HKTI. Acara diisi tausyiah yang disampaikan ustad kondang, Aswat Faisal yang mengambil tema ‘Agar Manusia Tidak Malu Mengakui Kesalahannya Kepada Sesama.’ Juga diisi dengan hiburan artis ibukota Jakarta, dan lokal yang diboyong khusus untuk menghibur masyarakat Kalbar. Menariknya, dalam kesempatan tersebut masyarakat dapat menyaksikan langsung Talk Show “Experience With Oso” yang mengangkat topik ‘Kedamaian Daerah Kalbar’ dengan narasumber Kapolda, Kajati, Rektor Untan, Pangdam, dan dipandu oleh OSO sendiri. (*) Narasi: Darussalam

Talkshow “Experience With Oso” dengan narasumber Kapolda, Kajati, Rektor Untan, Pangdam, dan dipandu oleh OSO sendiri.

OSO bersama muspida menikmati lantunan lagu yang dibawakan penyanyi.

Membawa Ayat Suci Alquran mengisi acara Halal Bihalal OSO

Nasyid menyemarakkan Halal Bihalal OSO.

Mahkota Band ikut meramaikan hiburan malam Halal Bihalal OSO.

OSO duduk bersama para muspida.

OSO mengajak berjoget sambil bernyanyi bersama artis dangdut ibukota Ike Nurjanah.

Tausyiah ustad kondang, Aswat Faisal.

OSO menyambut kedatangan para tamu.