LEGISLATIF DPRD Tulungagung Proses PAW Mantan Wakil Ketua Dewan Asal PKB

Tulungagung, Bhirawa

DPRD Tulungagung saat ini sedang memproses pengganti antarwaktu (PAW) mantan Wakil Ketua Dewan asal PKB, Adib Makarim. Proses PAW tersebut dilakukan setelah DPC PKB Tulungagung mengajukan surat permohonan PAW tersebut ke DPRD Tulungagung.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, Senin (13/ 2), mengakui jika DPC PKB

Tulungagung telah mengajukan surat permohonan PAW itu. “Sudah. Sekarang sedang diproses,” ujarnya. Menurut dia, DPRD Tulungagung mempunyai waktu selama

14 hari kerja untuk memproses pengajuan permohonan PAW. “Setelah kami proses akan kami lanjutkan ke Gubernur Jatim melalui Bupati Tulungagung. Mungkin tidak sampai 14 hari sudah dikirim ke gubernur melalui bupati,” sambungnya. Sudarmaji selanjutnya membenarkan jika pengganti Adib Makarim yang diusulkan oleh DPC PKB Tulungagung adalah Khamim. Ia merupakan caleg PKB yang memperoleh suara terbanyak dibawah Adib Makarim saat Pileg Tahun 2019 silam. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan KPU Tulungagung terkait calon pengganti yang diusulkan itu,” ucapnya.

Kilas Dewan

Dewan Minta Petani

Rumput Laut Diperhatikan

Sumenep, Bhirawa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Sumenep prihatin terhadap kondisi petani rumput laut. Pasalnya, lima tahun terakhir ini, petani rumput laut di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto terpaksa harus menghentikan aktivitas menanam, karena selain bantuan dan pembinaan pemerintah setempat tidak rutin, juga malas menanam karena cenderung merugi.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Holik mengatakan, selama ini petani rumput laut ternyata kurang mendapatkan perhatian. Padahal, rumput laut merupakan salah satu komoditi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Sumenep.

“Kami berharap pemerintah daerah memperhatikan kepentingan para petani rumput laut. Perlu diseriusi, utamanya dinas terkait,” kata Holik, Senin (13/2).

Menurutnya, pihak terkait perlu melakukan pembinaan kualitas rumput laut agar memenuhi kualitas ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, harga rumput laut tersebut bisa bersaing dan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani.

“Pemkab Sumenep perlu melakukan pembenahan dalam hal kesejahteraan petani rumput laut. Rumput laut di Sumenep sangat potensial,” jelasnya.

Ia berjanji akan terus mendorong Pemkab Sumenep agar memperhatikan petani rumput laut. Terutama masyarakat yang tinggal di pesisir laut, seperti di Saronggi dan Kapedi yang banyak menjadi petani rumput laut.

Salah satu upaya yang akan dilakukan, dewan akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar serius memperjuangkan petani rumput laut. [ sul.dre]

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Tulungagung, Achmad Syafi’i, menyatakan sudah mengajukan surat permohonan PAW Adib Makarim ke DPRD Tulungagung. Ia menyebut surat tersebut telah lengkap sesuai aturan proses PAW.

“Surat permohonan PAW sudah kami lengkapi untuk diproses oleh DPRD Tulungagung,” katanya. Achmad Syafi’i juga mengungkapkan jika nama pengganti Adib Makarim yang diusulkan adalah Khamim seperti yang dikirim ke DPRD Tulungagung. “Dengan PAW ini diharapkan Fraksi PKB yang jumlahnya tujuh anggota kembali lengkap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain juga dapat maksimal dalam kerja legislatif,” paparnya menambahkan.

Seperti diketahui, Adib Makarim ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalan kasus tindak pidana korupsi dugaan suap APBD Tulungagung pada Agustus tahun 2022. Akibat penahanan ini, DPW PKB Jawa Timur kemudian mengangkat Ketua Fraksi PKB DPRD Tulungagung, Ali Masrup, sebagai Plt Wakil Ketua DPRD Tulungagung menggantikan Adib Makarim. Jabatan Plt Wakil Ketua DPRD Tulungagung tersebut tetap disandang oleh Ali Masrup sampai sekarang dan belum didefinitifkan. [wed.dre]

Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Madiun Terhadap 2 Rapaerda

Kabupaten Madiun, Bhirawa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Madiun, di gedung

DPRD setempat, Senin (13/2).

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua

DPRD Kab. Madiun Fery Sudarsono, yang dihadiri pimpinan, panitia khusus dan anggota dewan. Sebelum penandatanganan dua Raperda, dilakukan penyampaian laporan panitia khusus A dan D dihadapan sidang dewan yang dihadiri Bupati Madiun

H. Ahmad Dawami, Sekda Tontro Pahlawanto, Forkopimda dan pimpinan OPD, sedangkan Wakil Bupati berhalangan hadir karena tugas penting lainnya.

Dari laporan Ketua Pansus A, Mohamad Sayuti dan Ketua Pansus D Drs. Suparno Budi Santoso, M.Si maka keduanya merekomendasikan agar dua Raperda itu disahkan menjadi Perda Kabupaten Madiun yang Definitif.

Kemudian 2 Raperda ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati, sebelum akhirnya diserahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya menyampaikan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selain merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga digunakan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu juga untuk memberikan arah bagi terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan prinsip transparansi, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan 3 Pilar Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, kata Bupati, merupakan langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Madiun untuk membentuk regulasi penataan organisasi perangkat daerah dalam proses reformasi birokrasi. [ dar.dre]

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Jadi Lokomotif Peningkatan Ekonomi Jawa Timur