EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
Hari ini 12 halaman | Rp 3.000,-
DEMI AAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN
TRUBUS RAHADIANSYAH
» 6-7
SKEMA PENYELAMATAN DIPERLUKAN
» 12
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANTARA | RIFKI N
Selalu ada kemungkinan kehidupan masyarakat bertumbuh pascapandemi virus corona baru (COVID-19). Poin penting yang bisa dipelajari dari efek pagebluk ini kita belajar untuk lebih transparan dalam perkara informasi, inovasi dalam dunia pendidikan, ketepatan dalam berbela rasa melalui bantuan sosial, berkejaran dengan waktu dalam upaya menemukan vaksin, dan upaya terus-menerus menumbuhkan taraf hidup melalui peluang-peluang usaha baru. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor mengalami kemacetan lalu lintas di tol dalam kota dan Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.
MENGURAI BENANG KUSUT DATA PENERIMA BANSOS
GERAK MIGRASI “DIPAKSA” BERHENTI
MENANTI PULIHNYA PEREKONOMIAN
» A5
» A9
» A11
Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
BABAK BARU INDONESIA
2
ANTARA | ADITYA PRADANA PUTRA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
Warga mengenakan masker berjalan di salah satu jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman, Jakarta, 16 Mei 2020.
MEMETIK HIKMAH PANDEMI
P
andemi virus corona baru (COVID-19) melanda lebih dari 200 negara di dunia. Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 pun dilakukan agar pandemi bisa berlalu dari Indonesia. Sejatinya, banyak hikmah yang bisa dipetik masyarakat dan pemerintah dari pandemi COVID-19. Hal ini antara lain terkait upaya menguatkan antisipasi terhadap ancaman penyakit. Perilaku hidup bersih seperti rajin mencuci tangan secara perlahan menjadi kebiasaan baru di tengah masyarakat. Dalam pandangan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany, masyarakat tidak punya pilihan lagi selain menerapkan pola hidup baru yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Masyarakat harus bertahan untuk tidak tertular hingga vaksin ditemukan meski pandemi berhasil dilalui. Apabila pandemi berakhir, Hasbullah menilai, COVID-19 kemungkinan besar akan menjadi endemis seperti penyakit demam berdarah. Artinya, COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini tidak akan benar-benar hilang dalam jangka pendek. “Selalu ada sampai batas waktu yang lama. Tetap harus jaga diri jangan sampai tertular hingga ada vaksin,” ujarnya. Hasbullah mengatakan, penguatan layanan primer yang Banda Aceh
23-32°C
Medan
memprioritaskan konsep promotif-preventif menjadi kunci pengendalian ke depannya. Menurut dia, saat wabah bisa dikendalikan, orang-orang yang baru terinfeksi bisa ditangani di layanan primer seperti puskesmas. “Harusnya, dicegah jangan sampai COVID-19 membawa orang ke RS, apalagi ke ICU dengan ventilator,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Hasbullah melanjutkan, edukasi lebih lanjut pada masyarakat terkait risiko besar ketika terpapar virus harus jadi prioritas pascapandemi. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tetap menjalankan pola hidup baru dan terhindar dari segala risiko akibat COVID-19. Di sisi lain, transparansi data penanganan pandemi harus ditingkatkan. Ia mendorong, data yang dipublikasikan pemerintah lebih rinci, terlebih menyangkut distribusi menurut gender dan usia. Selain itu, tren kasus setiap provinsi juga sebaiknya bisa diakses di website masing-masing daerah. Langkah ini dinilai perlu sebagai perbandingan upaya dan hasil dari implementasi intervensi di daerah. “Saat ini data tersebut tidak ada. Begitu juga kebijakan test/ screening rapid atau polymerase chain reaction (PCR) seperti apa di tiap provinsi bisa diakses di web Gugus Tugas.” Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan
22-32°C
Pekanbaru
24-28°C
Batam
Perilaku hidup bersih seperti rajin mencuci tangan dan memakai masker perlahan menjadi kebiasaan baru masyarakat. POLA HIDUP BARU MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN MENGGUNAKAN MASKER KETIKA KELUAR RUMAH MENJAGA JARAK MENGHINDARI KERUMUNAN TIDAK KELUAR RUMAH APABILA TIDAK PERLU Sumber: covid19.go.id | berbagai sumber
24-31°C
Padang
23-30°C
Jambi
Saputra menilai, pemerintah sebaiknya segera merumuskan penanganan COVID-19 dengan memperkuat layanan pada fasilitas kesehatan primer. Tujuannya untuk mengantisipasi penumpukan pasien COVID-19 dan non-COVID-19 yang tetap harus berobat. Bagi pemerintah, aspek krusial yang perlu dilakukan apabila pandemi berakhir yaitu meningkatkan pengawasan pada kasus-kasus influenza like illness (ILI) atau penyakit serupa influenza dan influenza berat seperti pneumonia. Pengawasan pada kasus-kasus itu dilakukan karena SARS-CoV-2 adalah virus yang menimbulkan gejala seperti penyakit flu. “Memonitor kasus yang terjadi terus menerus, baik dalam situasi global, nasional dan daerah. Indonesia saat ini sudah masuk jaringan internasional terkait perkembangan influenza atau Global Influenza Surveillance and Respons System (GISRS),” ujar Deputi Koordinasi Bidang Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto. Pengawasan ketat juga tetap dilakukan di pintu masuk negara baik di darat, laut, dan udara. Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan saat pandemi sama sekali tidak boleh mengendur meski nantinya wabah mereda. Ia tidak menampik, penguatan pengawasan dilakukan karena 24-32°C
Palembang
23-32°C
potensi wabah kembali menyeruak tetap terbuka selama vaksin atau obat pencegah belum ditemukan. Namun, lanjut Agus, aspek terpenting pencegahan tetap pada pola perilaku masyarakat. “Selain karena vaksin atau obat juga dipengaruhi perilaku masyarakat. Bahkan faktor perilaku menempati posisi utama. Apa artinya sebuah obat dan vaksin kalau perilakunya tidak disesuaikan dengan karakteristik virus tersebut dalam kehidupan kita,” katanya. Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, pandemi COVID-19 membuat pemerintah memperbaiki berbagai hal. Menurut dia, optimalisasi pelayanan kesehatan akan dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. “Ke depan, kami bertekad mereformasi sistem kesehatan nasional. Dengan adanya COVID-19, segala persolan membuat kita harus melakukan banyak hal agar pelayanan pada masyarakat tidak terhenti,” katanya. Dia mengungkapkan, salah satu bentuk peningkatan pelayanan itu adalah dengan menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit. “Kapasitas tempat tidur akan ada penyesuaian dan penambahan agar masyarakat betul-betul terlayani dengan maksimal dan optimal,” kata Oscar. O UMMAMAH N ULJANNAH
P. Pinang
23-33°C
Bengkulu
24-32°C
BABAK BARU INDONESIA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
ANTARA | M RISYAL HIDAYAT
3
Seorang dokter menunjukkan alat tes swab COVID-19 berupa Polymerase Chain Reaction diagnostic kit (PCR) di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 6 April 2020.
MENGOPTIMALKAN INVESTASI SEKTOR KESEHATAN
P Pemerintah perlu menghadirkan pendidikan biaya murah terkait program studi bidang SDM kesehatan.
B Lampung
23-33°C
Pontianak
andemi virus corona baru (COVID-19) mendatangkan banyak pelajaran. Salah satunya tentang pentingnya mengoptimalkan investasi pada sektor kesehatan. Aspek krusial di antaranya menyangkut penyiapan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan. Pemerintah dinilai sudah saatnya menghadirkan pendidikan dengan biaya murah terkait program studi bidang-bidang yang terkait SDM bidang kesehatan seperti dokter dan perawat. Sebagai contoh, Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Diponegoro mengacu pada Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 149/UN7.P/HK/2020 tertanggal 26 Februari 2020 untuk Program Studi Kedokteran ditetapkan Rp 22 juta. Sedangkan UKT Universitas Brawijaya Program Studi Kedokteran ditetapkan Rp 23.450.000. Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Malang Djoko Saryono mengungkapkan, biaya operasional pendidikan bidang kesehatan atau pendidikan profesi kesehatan memang mahal. Pasalnya, hal ini terkait biaya prasarana dan sarana peralatan. Namun, pemerintah seharusnya bisa turun tangan agar pendidikan menyangkut SDM bidang kesehatan tidak berbiaya tinggi sehingga bisa diakses lebih luas oleh masyarakat. “Tinggal political will dari pemerintah saja agar (ada) anggaran pro pendidikan kesehatan ini,” kata Djoko kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.
25-32°C
Samarinda
24-29°C
Palangkaraya
Menurut Djoko, investasi sektor kesehatan juga bisa dilakukan pemerintah dengan membuka program studi dengan jenis dan bidang ilmu terkait kesehatan lebih banyak untuk menciptakan iklim pendidikan kesehatan. “Namun, apakah pemerintah mau membuka dan menyelenggarakan pendidikan kesehatan secara luas dan komprehensif sehingga bisa mengisi muka sektor hulu hingga hilir pendidikan bidang kesehatan,” kata Djoko. Dalam pandangan Pengamat Pendidikan Donie Koesoema, pendidikan dokter seharusnya dikelola oleh negara. “Sehingga bukan hanya mereka yang punya uang yang bisa menjadi dokter. Namun, mereka yang mempunyai kompetensi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai daya dukung kesehatan dan ketahanan bangsa,” kata Donie menegaskan. Sementara, Pengamat Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif berpandangan, persolan bukan pada jumlah tenaga kesehatan. Ia mencontohkan, jumlah SDM bidang kesehatan seperti dokter sebetulnya sudah mencukupi. Namun, permasalahan terbesar adalah distribusi dokter yang belum merata. “Tenaga dokter cukup, bahkan prodi kedokteran moratorium. Masalah utama di Indonesia adalah distribusi dokternya ‘ngumpul’ di Pulau Jawa. Sementara di Papua dan 25-32°C
Banjarmasin
24-33°C
Manado
wilayah timur lainnya sangat kurang dokter,” ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan mulai merencanakan skema pemerataan SDM bidang kesehatan. “Harus dilihat rasio tenaga kesehatan per penduduk sebagai dasar perencanaan tenaga. Dari sana bisa dibuat skema pemerataan,” ujarnya. Skema pemerataan bisa ditempuh melalui pemberian insentif oleh pusat ke daerah. Tujuannya, untuk memastikan kebutuhan SDM di sektor pendidikan, baik perawat atau dokter di suatu daerah mencukupi. “Bisa dengan memberikan beasiswa putra daerah atau jika ada kapasitas, mendirikan fakultas kedokteran atau kesehatan lainnya sesuai kebutuhan,” katanya. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek Ocky Karna Radjasa memastikan Kemenristek tak melakukan pemotongan anggaran pada riset terkait COVID-19. Adapun anggaran konsorsium riset dan inovasi sebesar 90 miliar dengan rincian Rp 60,6 miliar untuk tahap I (134 proposal) dan Rp 29,4 miliar tahap II. “Jadi proposal penelitian yang sudah direfokus dan reorientasi mendukung penanganan COVID-19 ini tetap,” kata dia. Percepatan Riset Selain penyiapan SDM, investasi sektor kesehatan juga perlu menyasar pembuatan obat dan alat kesehatan (alkes). Jika dikaitkan dengan penanganan COVID-19 saat ini, Menteri Riset 22-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, angka ketergantungan bahan baku obat dan alkes impor masih sangat tinggi yakni lebih dari 90 persen. Oleh karena itu, diperlukan percepatan riset dalam penanganan COVID-19. “Beberapa program dalam konsorsium riset dan inovasi COVID-19 di antaranya fokus pada upaya pencegahan, skrining & diagnosis, alat kesehatan dan pendukung, serta terapi. Adapun COVID-19 masuk dalam jenis riset multidisiplin Prioritas Riset Nasional (PRN) tahun 2020-2024,” kata Bambang. Artinya, tak hanya fakultas bidang kesehatan yang terlibat, tapi fakultas lain seperti fakultas teknik, fakultas biologi, hingga fakultas sosial humaniora. “Dalam pembuatan ventilator misalnya, tak hanya melibatkan fakultas kedokteran sebagai pihak yang mengetahui standar alatnya, tapi fakultas teknis sebagai eksekutornya,” kata Bambang. Selain memastikan terlibat dalam produksi, civitas akademika juga akan turut serta dalam rantai pasok, pelatihan, hingga setelah terjual bersama industri. “Kami juga mendorong kepada rektor, dekan Fakultas Kedokteran untuk melakukan pelatihan tenaga laboratorium karena tenaganya akan diperlukan dalam pemanfaatan alkes yang dihasilkan nanti,” ujar Bambang menegaskan. O RAMADANI WAHYU | UMAMMAH N ULJANNAH Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
BABAK BARU INDONESIA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
4
TRANSFORMASI PENDIDIKAN
F
ormat pembelajaran di Indonesia beralih ke wujud online atau dalam jaringan (daring) seiring merebaknya wabah virus corona baru (COVID-19). Transformasi ini bukan tanpa masalah. Sekian banyak persoalan mengemuka, mulai dari keterbatasan alat pendukung berupa gawai, biaya kuota internet, hingga jaringan yang belum merata ke daerah terpencil. Pembelajaran secara daring pun menuai keluhan. Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dirilis Jumat (10/4) lalu mengungkap keluhan siswa tidak senang belajar dari rumah. Terungkap, dari 717 anak yang di 29 provinsi yang disurvei, 58 persen mempunyai perasaan tak menyenangkan selama belajar di rumah. Sedangkan, 38 persen di antaranya menyatakan sekolah belum memiliki program yang baik dalam penerapan belajar di rumah. Dalam survei ini, anak mengharapkan belajar di rumah bisa berlangsung komunikasi dua arah dan pembelajaran yang efektif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun berupaya melakukan pembenahan. Hal ini antara lain dengan mengimbau guru tak membebani siswa dengan banyak penugasan hanya demi mengejar kurikulum belajar. Namun, terlepas dari itu, pembelajaran secara daring tetap akan menjadi pilihan ke depannya meski pandemi COVID-19 berlalu. Pasalnya, Kemendikbud akan mengembangkan blended learning atau perpaduan pembelajaran tatap muka dan daring. Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan,
pengembangan blended learning akan dilakukan pascapandemi COVID-19 dengan mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. “Pertimbangannya agar pembelajaran lebih bervariasi dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk mendorong siswa lebih mandiri,” kata Hamid kepada HARIAN NASIONAL belum lama ini. Untuk tahap awal, perpaduan pembelajaran tatap muka dan daring ini akan coba diterapkan mulai tahun ajaran baru pertengahan Juli 2020. Hamid menyatakan, terobosan tersebut berlaku bagi daerah yang masih dan telah dinyatakan sebagai zona hijau (terbebas dari kasus positif COVID-19). Artinya, sekolah di daerah ini telah diperbolehkan menjalankan pembelajaran tatap muka. Namun, tetap harus memadukannya dengan daring. Ia meyakini, pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilakukan selama pandemi sangat bermanfaat untuk membiasakan pengajaran guru dan siswa menyangkut penerapan teknologi ke depan. Namun, ia mengingatkan, pembelajaran tatap muka sejatinya masih diperlukan terutama bagi daerah yang tidak memungkinkan diterapkannya pembelajaran daring karena keterbatasan akses internet maupun listrik. “(Pelaksanaannya) tetap harus koordinasi dengan Gugus Tugas di daerah untuk memastikan apakah zona hijau atau merah (COVID-19) dan sesuai protokol kesehatan yang ketat yakni berupa pemakaian masker saat di sekolah,” imbuhnya. Data Kemendikbud hingga April 2020, 40.779 satuan pendidikan dasar dan menengah belum memiliki akses internet pendidikan. Sedangkan, 7.552
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Kemendikbud mengembangkan blended learning atau perpaduan pembelajaran tatap muka dan daring.
Seorang pelajar kelas 5 SD belajar di rumah menggunakan perangkat laptop di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
AKSES INTERNET DAN LISTRIK DI SATUAN PENDIDIKAN Satuan Pendidikan dengan Listrik dan Internet
SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
: 116.783 : 33.555 : 12.956 :13.671 : 2.132 : 179.097
Satuan Pendidikan dengan Listrik tanpa Internet
SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
: 25.494 : 6.143 : 884 : 590 : 116 : 33.227
SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
: 6.604 : 817 : 86 : 34 : 11 : 7.552
Satuan Pendidikan tanpa Listrik
Jumlah satuan pendidikan tanpa akses internet
40.779 (18%)
Jumlah satuan pendidikan tanpa listrik
7.552 (3%)
Sumber : Kemendikbud
satuan pendidikan dasar dan menengah belum mempunyai akses listrik. Salah satu upaya mengatasi permasalahan itu, Hamid mengungkapkan, Kemendikbud masih akan memfasilitasi Program Belajar di Rumah melalui siaran TVRI. Tujuannya untuk memastikan pembelajaran di daerah yang tak terakses internet. “Masih lanjut hingga semester depan,” kata dia. Hamid menambahkan, pe-
merintah daerah (pemda) tidak boleh lepas tangan. “Pemda harus mengatasi masalah pembelajaran di masa pandemi, termasuk memastikan fasilitas listrik dan internet yang menjadi tanggung jawab mereka.” Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, pengembangan blended learning wajib dilakukan Indonesia dan harus diiringi kesiapan kompetensi guru di masing-masing sekolah. Dalam hal ini, kemampuan pedagogi guru sangat krusial dipastikan. “Era sekarang ini kita sudah tidak membutuhkan lagi guru ceramah berbasis konten, tapi guru yang mampu mendorong siswa untuk menghasilkan karya dan proyek dengan memanfaatkan pembelajaran digital,” ujar Indra. Pendidikan Tinggi Dalam lingkup pendidikan tinggi, peluang untuk melakukan optimalisasi pendidikan jarak jauh atau secara daring sebagai proyeksi pembelajaran ke depan pada jenjang pendidikan tinggi dinilai tak mudah. Pasalnya, untuk memastikan pendidikan jarak jauh yang baik tak sekadar hanya menggunakan power point dan video pengajaran. “Namun, membutuhkan sistem dan backup mulai dari
modul pembelajaran, sistem asesmen sebagai feedback, serta dukungan tutor untuk memastikan respons dari segala pertanyaan dan kesulitan belajar siswa,” kata Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam. Dalam pandangan, Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Malang Djoko Saryono, pembelajaran daring di tingkat pendidikan tinggi membutuhkan dukungan reorientasi penelitian dengan prioritas penelitian dosen pada pembangunan sistem kampus digital. “Reorientasi penelitian untuk sistem kampus digital ini penting untuk memastikan atau check up ulang kesiapan kampus dari Sabang sampai Merauke dalam menghadapi keadaan darurat seperti COVID-19 ini,” kata Djoko. Selain itu, kata Djoko menambahkan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud juga harus mampu menyiapkan manajemen kampus berbasis digital yang memuat kurikulum relevan dan lebih terbuka, sistem pembelajaran dan asesmen yang lebih lentur serta relevan. “Mau tak mau Ditjen Pendidikan Tinggi harus menyiapkan dengan cepat untuk memastikan semua kampus berbasis digital,” kata Djoko menegaskan. O RAMADANI WAHYU
Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
www.harnas.co
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Esti Tri Pusparini. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Ismail Saleh, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668, e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: EH Ismail, Nofika Roseliana. GA STAFF: Ipah Srinawangsih, Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.
Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)
Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan. Gorontalo
24-34°C
Palu
22-32°C
Kendari
25-31°C
Makassar
24-33°C
Majene
25-33°C
Ternate
25-32°C
Ambon
24-32°C
Jayapura
25-33°C
Sorong
24-30°C
5
BABAK BARU INDONESIA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
MENGURAI BENANG KUSUT DATA PENERIMA BANSOS
Mentalitas ego sektoral harus dihilangkan melalui perbaikan kualitas koordinasi pusat dan daerah.
Seorang warga usai mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) saat mendatangi kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatera Utara, 13 Mei 2020.
Biak
25-30°C
Manokwari
ANTARA | SEPTIANDA PERDANA
K
ekusutan data milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang penerima bantuan sosial (bansos) berkait penanganan pandemi virus corona baru (COVID-19) berujung kekisruhan di sejumlah daerah. Mengacu data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) hingga Selasa (12/5), 72 persen dari 387 laporan yang masuk, berkait bansos. Kategori laporan itu penyaluran bantuan yang tak merata, prosedur yang tak jelas, hingga masyarakat yang berhak menerima tetapi di lapangan justru tidak terdaftar dan tak menerima. Sedangkan berdasarkan wilayah, jumlah pelapor didominasi dari Jakarta Raya (DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi) sebanyak 47 laporan, disusul Sumatera Barat, Banten, serta Sulawesi Selatan. Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebenarnya hanya sebagai referensi bagi daerah untuk menelusuri dan menetapkan keluarga penerima yang berhak. Namun, beberapa daerah menggunakannya sebagai data acuan penerima bantuan yang layak. “Mereka tak mau repot, mengingat situasi di lapangan tak mudah. Ada social distancing,” katanya saat video conference, belum lama ini. Kemensos memberikan data DTKS untuk dievaluasi kembali oleh tiap daerah terkait kelayakannya. Namun, ketika Kemensos menguatkan mekanisme usulan penerima bansos yang harus dipenuhi daerah, sebagian di antara mereka tidak tanggap menyampaikan usulan penerima bantuan tersebut secara langsung. “Ketidaksigapan tercermin dari upaya pemenuhan kuota mekanisme bantuan sosial tunai (BST). Dengan total kuota 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan kepada daerah, sampai saat ini belum semuanya sigap menyiapkan data penerima bantuan. Akibatnya, penerima bantuan belum memenuhi kuota 9 juta,” tutur Hartono.
DI TENGAH PANDEMI PROGRAM SEMBAKO *
15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, yang bersumber dari DTKS Rp 200 ribu/KPM/bulan. Hanya dapat membeli bahan pangan April-Desember 2020
PROGRAM KELUARGA HARAPAN* Target 9,2 juta menjadi 10 juta KPM yang bersumber dari DTKS Nilai bantuan sesuai komponen disalurkan setiap bulan April-Desember 2020
Mensos Juliari P Batubara mengatakan, hampir tiap hari Kemensos dikritik karena ketidakpuasan pascapelaporan kinerja dan berita pelaksanaan penyaluran bantuan khusus pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya soal data. Dia pun menegaskan, tidak ada data yang Kemensos drop untuk diikuti daerah sebagai acuan penerima bantuan. Pemutakhiran data dilakukan daerah sebelum dimasukkan kembali ke DTKS. “Data penerima bantuan tersebut tidak akan updated apabila daerah tidak melakukannya,” katanya. Pada awal penyaluran bansos, Juliari mengakui masih ditemukan kekurangan. Namun, hanya DTKS yang dapat diandalkan sebagai acuan penyaluran bansos itu. “Suka atau tidak suka, hanya DTKS yang paling reliable menjadi acuan. Tidak ada lagi data yang dapat dipakai selain DTKS. Pemerintah pusat bersama pemda akan terus memperkuat koordinasi demi penyempurnaan data penerima sehingga distribusi bansos pada tahapan selanjutnya lebih baik,” tutur dia. Juliari berpesan, pihak terkait di lapangan segera melaporkan jika bantuan sosial tunai tidak tepat sasaran. “Soal masih ditemukan kesalahan sasaran penerima BST, saya kira bisa diperbaiki. Namun, data harus diterima dari pemda. Sebab, daerahlah yang paling tahu warga yang terdampak COVID-19 di daerahnya,” katanya. Menurut dia, proses pemutakhiran data dari pemda terus berjalan. Sejumlah pemda yang sebelumnya mengirimkan data penerima bansos ke Ke-
25-32°C
BANSOS
Merauke
24-31°C
Kupang
mensos, sempat menarik kembali data tersebut untuk diperbarui. Agar data penerima BST tepat sasaran, dia meminta pemda memperhatikan akurasi. Pembaruan data penerima BST yang lebih akurat dari pemda diharapkan bisa mewujudkan ketepatan sasaran penerima bantuan. “Ke depan pembaruan data ini dimasukkan ke DTKS. Kalau tidak masuk, sulit mendapatkan bansos. Pembaruan data oleh pemda diharapkan bisa memenuhi target 9 juta KPM penerima BST, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, mendapatkannya,” kata Juliari. Untuk itu, Kemensos akan lebih cermat dan tak memukul rata dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Urgensi bansos akan diupayakan kepada penerima yang layak menerima dan paling terdampak pandemi COVID-19. “Mereka adalah keluarga atau orang yang bahkan sebelum pandemi hidupnya sudah susah,” ujar dia. Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyarankan pemerintah mencari cara lain dalam upaya penyempurnaan penyaluran bansos agar tepat sasaran. Dia mengusulkan, pemerintah tidak hanya menerapkan skema vertikal dalam upaya verifikasi dan validasi data. “Pemerintah perlu membuka pintu lain, sehingga data dari masyarakat bisa langsung bisa diterima pusat sebagai pelengkap verifikasi data yang dilaporkan daerah,” katanya. Dia memahami, pemerintah masih terus berusaha mem24-33°C
Sumbawa
24-34°C
Mataram
benahi data, seiring proses penyaluran bantuan khusus. Namun, pemerintah perlu memperluas akses penerimaan sumber data dari berbagai pihak. “Untuk mempermudah menemukan para penerima bantuan yang layak, partisipasi masyarakat secara langsung lebih cepat dan tepat,” ujar Sugeng. Pemerintah juga perlu mengikutsertakan beberapa kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19 dalam upaya pengumpulan data. Misalnya kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok lansia, dan kelompok perempuan single parent. “Mereka perlu disediakan saluran untuk menyetor data langsung ke DTKS,” katanya. Di sisi lain, Sugeng menilai, kebijakan publik saat ini cukup memberatkan beberapa pihak yang layak mendapat akses bantuan khusus. Dia memperingatkan, sumber data yang diperoleh kepala daerah berasal dari RT, RW, sampai kepala desa. “Kelihatan sederhana, tapi menjalin kerja sama dengan kepala daerah yang sibuk terkesan sulit. Prosedur pengajuannya belum banyak yang mengetahui,” ujar dia. Menurut Sugeng, langkah Kemensos menyiapkan hotline pengaduan masyarakat sudah bagus. Niat baik pemerintah dalam upaya penanganan masyarakat terdampak COVID-19 tidak terhambat. Dia menginformasikan, cukup banyak laporan yang dia terima dari masyarakat di tingkat RT dan RW terkait penyaluran bantuan yang kurang 24-33°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA** 12,3 juta KK penerima manfaat Rp 600 ribu per bulan per KK April-Juni 2020
BANPRES SEMBAKO JABODETABEK** DKI Jakarta: 1,3 juta KK (DTKS & Non-DTKS). Bodetabek: 600 ribu KK. Sumber data DTKS/Non-DTKS Rp 600 ribu (DTKS & Non-DTKS) dalam bentuk paket sembako April-Juni 2020
BANTUAN SOSIAL TUNAI** 9 juta keluarga dalam DTKS luar Jabodetabek Rp 600 ribu/KK/bulan dalam bentuk tunai April-Juni 2020 Keterangan: * Bansos reguler | ** Bansos nonreguler Sumber: Kemenko PMK
tepat. “Diharapkan laporan tersebut tidak bertambah banyak,” katanya. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo berpendapat, upaya penyempurnaan data tidak mudah di negara berkembang. Ketidaksempurnaan data bakal terus terjadi selama mentalitas korup atau manipulasi demi berbagai kepentingan, masih merajalela. Untuk itu, mentalitas dalam birokrasi perlu dibenahi dan kesadaran tentang pentingnya pendataan yang baik dan akurat terus ditingkatkan. Dia mengatakan, titik persoalan kerja sama pusat dan daerah disebabkan buruknya mekanisme koordinasi yang disertai ego sektoral. Untuk itu, kerja sama antarorganisasi secara horizontal maupun vertikal juga perlu diperbaiki. z CHOIRUN IMAN Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
6
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
7
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
BABAK BARU INDONESIA
ANTARA | ANINDIRA KINTARA
BABAK BARU INDONESIA
Karyawan menunjukkan penggunaan ventilator VRM buatan Pindad di Bandung. Foto diambil pada 24 April 2020.
ANTARA | FAUZAN
Tim riset menunjukkan penggunaan alat kesehatan Ventilator Vent-I di Salman ITB, Bandung, Jawa Barat. Foto diambil pada 21 April 2020.
ANTARA | M AGUNG RAJASA
ANTARA | NOVRIAN ARBI
Petugas mengoperasikan alat tes polymerase chain reaction (PCR) di klinik kesehatan milik Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Foto diambil pada 21 April 2020.
APD diproduksi untuk ke tenaga kesehatan di Kota Tangerang. Foto diambil pada 3 April 2020.
Pekerja memproduksi pakaian alat pelindung diri (APD) tenaga medis di Balai Latihan Kerja, Kota Tangerang, Banten. Foto diambil pada 3 April 2020
Petugas menghitung kardus berisi alat pelindung diri (APD) di gudang Dinas Kesehatan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.Foto diambil pada 30 April 2020.
ANTARA | MOHAMAD HAMZAH ANTARA | FACHRURROZI
Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan. Usaha ini terus dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19. Galeri foto ini menyajikan langkah-langkah pemerintah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sampai perguruan tinggi mengupayakan alat kesehatan dan inovasi-inovasi demi menunjang ketersediaan alat kesehatan dalam menangani COVID-19. O
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kanan) meninjau kesiapan pengoperasian peralatan uji COVID-19 dengan metode PCR di Laboratorium Kesehatan Sulteng. Foto diambil pada 30 April 2020.
ANTARA | MAKNA ZAEZAR
P
emenuhan alat kesehatan merupakan kebutuhan di setiap daerah. Ini demi menangani pasien virus corona baru (COVID-19). Ketika awal pandemi menyerang, banyak rumah sakit kekurangan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan telah membangun aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan secara online yang dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes, Sertifikat
Tenaga kesehatan menyiapkan peralatan medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Foto diambil pada 6 April 2020.
ANTARA | FAUZAN
ALAT KESEHATAN
ANTARA | ALOYSIUS JAROT NUGROHO
DEMI KETERSEDIAAN
Prajurit TNI AU menurunkan bantuan alat kesehatan penanggulangan COVID-19 dari BNPB di Lanud Anang Busra Tarakan, Kalimantan Utara. Foto diambil pada 25 April 2020.
BABAK BARU INDONESIA
AMIN SOEBANDRIO KEPALA LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
BERPACU MENEMUKAN VAKSIN CORONA BARU
Sejauh ini sudah sampai mana upaya penemuan vaksin COVID-19 itu? Tahapan kami memang harus diakui masih sangat awal. Kami masih melakukan pengembangan antigen yang akan dipakai dan itu melalui pendekatan rekayasa protein. Kalau pengembangan antigen sudah selesai, baru kami kembangkan lebih lanjut untuk diuji ke hewan coba, misal pada monyet. Jika hasilnya bagus, baru diuji ke manusia. Perkembangan tahapan itu sejauh apa dan butuh berapa tahapan? Semua proses penelitian memiliki berbagai banyak tahapan. Tahapan pertama mengidentifikasi antigen dari virus tersebut. Jika sudah selesai, ke tahap berikutnya. Diperkirakan membutuhkan empat sampai lima tahapan. Pihak mana saja yang dilibatkan? Kami mengajak beberapa pihak pada pengembangan lebih lanjut. Misalnya uji pada hewan dan upaya penyempurnaan protein dan sebagainya, kami mungkin akan bekerja sama dengan beberapa institusi lain. Untuk uji klinik pada manusia, kami akan bekerja sama dengan industri misalnya Biofarma.
DOKOMENTASI PRIBADI
Sebenarnya, karakter virus COVID-19 seperti apa? Virus kan selalu bermutasi, sehingga kemungkinan perubahan struktur dan fungsi dapat terjadi. Namun demikian, perubahan-perubahan tidak terlalu banyak. Istilahnya conserve. Kami akan memilih bagian-bagian tersebut yang bisa mewakili sebagian virus yang beredar di Indonesia.
P
ertengahan Maret 2020, Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta memimpin kolaborasi lintas lembaga, guna menyiapkan vaksin COVID-19. Kolaborasi itu melibatkan Balitbang Kemenkes serta sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air. Mereka ditarget menyelesaikan tugas selama 12 bulan. Begitu selesai, racikan vaksin dikirim ke laboratorium PT Biofarma di Bandung, untuk proses uji klinis. Sembari meracik vaksin, lembaga ini masuk jaringan gugus tugas pembuat formula reagen yaitu larutan khusus diagnosis COVID-19 dengan piranti Polymerase Chain Reaction (PCR). Pekerjaan ini seperti berlomba dengan
waktu karena memburu target diagnosis 10 ribu spesimen per hari pada masa pandemi saat ini. PCR perlu reagen khusus dalam proses amplifikasi material genetik virus itu. Secara umum, material genetik pada spesimen tak cukup banyak. Untuk itu, materi genom perlu digandakan agar sensor pemindai PCR bisa mengonstruksikan struktur asam nukleatnya secara lebih utuh. Pada proses penggandaan itu diperlukan reagen khusus berupa enzim serta protein untuk membangun rantai asam nukleat baru yang sepenuhnya identik dengan genom aslinya. Mengetahui perkembangan terkini, wartawan HARIAN NASIONAL Choirun Iman mewawancarai Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio. Berikut petikannya:
Pertimbangan Lembaga Eijkman membuat vaksin secara mandiri, apakah menyesuaikan imunitas orang Indonesia? Salah satu tahap pengujian dalam membuat vaksin yaitu imunitas orang Indonesia. Desain awalnya harus kami sesuaikan dengan virus yang ada di Indonesia. Saat ini kami memiliki jumlah informasi terbatas mengenai sequence virus yang ada di Indonesia. Informasi resmi terkait sequence yang tersedia saat ini ada sembilan untuk dimasukkan penelitian. Kami perlu lebih banyak lagi informasi tentang COVID-19, untuk memastikan apakah virus COVID-19 di Indonesia berbeda dengan yang berada di luar negeri. Sifat mutasi virus itu memang bisa menunjukkan “kekerabatan�. Misalnya, virus di Indonesia lebih dekat atau mirip dengan yang di Wuhan atau
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
Eropa atau Amerika. Kami berharap bisa mengidentifikasi bagianbagian yang conserve atau perubahannya paling sedikit sehingga bisa mengembangkan vaksin yang bersifat universal untuk dipakai di Indonesia atau bahkan negara lain. Jadi, tujuan menciptakan vaksin COVID-19 untuk Indonesia secara mandiri? Ya benar, karena vaksin tersebut harus spesifik ampuh menangani virus yang beredar di Indonesia. Jangan sampai kita membuat vaksin, tapi tidak mengenali virus yang ada di Indonesia. Jadi, tujuan penelitian yaitu membuat vaksin yang efektif terhadap semua jenis virus COVID-19 yang bersirkulasi di seluruh Indonesia. Seberapa banyak informasi yang dibutuhkan Lembaga Eijkman soal COVID-19 ? Eijkman masih membutuhkan berbagai sampel virus untuk disimpan sebagai penelitian. Namun, sebenarnya Eijkman sudah memiliki sampel virus. Kami akan menyortir sampel tersebut berdasarkan asal daerah tingkat provinsi. Kalau tiap kabupaten atau kota dinilai terlalu detail dan banyak. Setiap sampel virus diharapkan dapat mewakili sebagian besar dari virus yang ada di Indonesia di antaranya dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau Papua. Eijkman bisa mendapatkan contoh atau sampel virus, kemudian melihat pola pergerakan penyebarannya. Bukan tidak mungkin virus-virus yang ada di daerah lain juga sebenarnya berasal dari beberapa daerah saja. Kalau analisis virus sudah dibuat, kami bisa mengetahui virus di Indonesia ini termasuk dalam local transmision atau imported. Contohnya, sampel virus yang berasal dari Bali, bisa berasal dari lokal misal Surabaya atau Jakarta, atau bisa juga dari luar. COVID-19 di Indonesia pada umumnya transmisi lokal. Sehingga, kalau ada kasus jenis virus imported bisa diabaikan mengingat kemungkinannya cukup sedikit. Namun, jika ada kasus virus imported menyebar ke seluruh daerah, kami akan mempertimbangkan keberadaan virus tersebut. Kendala penelitian yang dihadapi Lembaga Eijkman? Semua proyek penelitian pasti memiliki kendala. Kendala yang kami hadapi saat ini ada pada ketersediaan reagen untuk setiap tahap penelitian. Setiap tahapan membutuhkan reagen yang berbeda. Selain itu, kendala
8
ada pada faktor ketersediaan bahan penelitian. Semakin marak pihak yang membuat penelitian di ranah internasional membuat reagen semakin langka dan membuat delivery time-nya juga semakin panjang. Hal lainnya, ada pada akses atau pembatasan transportasi di tengah pandemi saat ini. Kami tidak bisa melakukan penelitian jika reagen belum tersedia karena bagian dari penelitian. Bagaimana dengan penyediaan reagent itu? Untuk memastikan ketersediaan reagen, kami harus merencanakannya dengan baik. Dengan adanya faktor delivery time yang semakin panjang, secara tidak langsung reagent harus dipesan jauh hari sebelum rencana penelitian. Jika ada hambatan pada transportasi proses pengantaran dari luar negeri, kami menyampaikan proposal fasilitas kepada pemerintah untuk diberikan privilege atau prioritas. Eijkman kerap mendapat dukungan dari instansi dalam negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Apakah Lembaga Eijkman sudah mengajukan proposal ke pemerintah untuk mempercepat kedatangan bahan penelitian itu? Sudah dan kami sangat didukung dalam mempercepat proses pengiriman bahan reagen penelitian agar didahulukan atau dipercepat. Misalnya, kami mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang selalu memberi prioritas kepada sesuatu hal yang mempercepat penanggulangan COVID-19. Saat ini kami tinggal menunggu kedatangan bahan penelitian tersebut dan diharapkan segera datang dalam waktu dekat. Kapan perkiraan vaksin COVID-19 selesai dibuat ? Perkiraan penyelesaian vaksin belum bisa ditebak. Ada penelitian yang membutuhkan waktu lebih lama dan lebih cepat. Ada pula penelitian yang bisa berjalan maju dan ada juga yang mundur. Namun, ada faktor lain selain itu. Misalnya, penelitian sudah selesai, tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai atau memuaskan, peneliti akan mengulangi penelitiannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Ini menjadi salah satu faktor jangka waktu penelitian menjadi mundur. Kami diberi waktu maksimal satu tahun atau 12 bulan untuk membuat vaksin. Penelitian dimulai Maret 2020, diharapkan sebelum batas waktu yang ditentukan vaksin sudah selesai dibuat. O
9
BABAK BARU INDONESIA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
GERAK MIGRASI “DIPAKSA” BERHENTI
B
ambang Suyatno mendapat musibah di tengah pandemi virus corona baru (COVID-19). Salah satu kerabat yang tengah menumpang di kontrakannya di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, meninggal. Meski bukan pasien positif virus corona baru, kerabatnya dimakamkan menurut protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Cirebon, Jawa Barat. Bambang kala itu harus ikut ke kampung halaman sebagai rasa tanggung jawab. “Sakitnya komplikasi dan memang harus menggunakan prosedur pemakaman COVID-19. Makanya saya harus dampingi jenazah,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (15/5). Usai pemakaman, masalah yang dihadapi pedagang ketoprak berusia 60 tahun ini belum selesai. Tidak mudah baginya kembali ke Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat larangan mudik. Larangan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta. Pergub itu mengatur, jika ingin melakukan perjalanan, pemudik harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM)
bagi karyawan di sektor yang dikecualikan. Apa boleh buat, Bambang bersama beberapa orang yang ikut bekerja bersamanya harus bersabar. Mereka menunggu sampai diperbolehkan lagi melakukan perjalanan ke Jakarta. Lain halnya dengan Anshori. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah, ini sempat mudik ke kampungnya, 8 Mei 2020 dengan bersiasat. Saat itu menyamar sebagai kernet truk pengangkut buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang rekan sekampungnya menawarkan ikut truk. Kesempatan itu tak ia sia-siakan. Apalagi lelaki 50 tahun itu punya keperluan mendesak di kampung. “Jenguk anak dan istri. Di Jakarta saya berdagang,” ujarnya. Hanya sehari di kampung, ia memutuskan balik ke Jakarta. Ia kembali bersama temannya, menyamar sebagai kernet truk pengangkut buah-buahan. Pertimbangannya, bila terus di kampung, kemungkinan dia tidak dapat mencari uang untuk keperluan keluarga. Dia bercerita, selama di perjalanan pengawasan sangat ketat, baik di dalam jalan tol maupun keluar pintu tol. Keputusan segera kembali ke Jakarta dia nilai tepat. “Kalau saya enggak langsung balik (Jakarta),
ORANG YANG DIPERBOLEHKAN
KELUAR- MASUK JAKARTA Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Korps Perwakilan Negara Asing Organisasi Internasional Sesuai Hukum internasional TNI-Polri Dalam Masa Tugas Petugas Jalan Tol Petugas Penanganan COVID-19 Petugas Ambulan Pemadam Kebakaran Kendaraan logistik Kendaraan Yang mengangkut Obat-obatan. Sumber: Pemprov DKI Jakarta dan Pergub Nomor 47 tahun 2020.
STOP
CORONAVIRUS
COV ID PSBB
19
COVID D 19 PSBB
HARIAN NASIONAL |AULIA RACHMAN
Diharapkan tak ada yang bersiasat kembali ke Jabodetabek
Penumpang turun dari KA Sawunggalih saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
urusan bisnis akan melihat kondisi di Pengawasan begitu semua truk di setop diperiksa,” ujarnya.
kacau jalan. ketat, untuk
Survei Mudik Seberapa besar keinginan masyarakat untuk mudik di saat pembetasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta? Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan survei untuk mengetahui keinginan masyarakat mudik di tengah pandemi COVID-19. Kepala Balitbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan, hasil survei menunjukkan sebagian masyarakat masih bersikeras mudik meski pemerintah menerapkan larangan mudik. Menurut dia, diperlukan upaya untuk mengantisipasinya. Dia menuturkan, setelah ada imbauan tidak mudik, 80 persen responden menyatakan tidak mudik dan 13 persen bersikeras mudik. Hasil survei sebelumnya diperoleh potensi respons awal pemudik 68 persen tidak mudik dan 24 persen akan mudik. “Yang 24 persen masih mengupayakan lewat jalur tikus atau asisten rumah tangga yang merengek pulang karena diancam keluarganya di kampung,” ujarnya. Umiyatun mengatakan, terus memantau dan mengevaluasi data-data di lapangan karena sangat dinamis. Selain itu, arus balik juga perlu diantisipasi
dengan kebijakan manajemen lalu lintas seperti lawan arus (contra flow) atau satu arah (one way) jika diperlukan, memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi. Selain itu, melakukan tes COVID-19 bagi masyarakat yang melakukan perjalanan balik. Aturan Diperketat Untuk memudahkan petugas di lapangan dan punya dasar hukum yang kuat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, mobilitas masyarakat yang keluar kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), perlu diatur. Anies mengatakan, pelarangan mobilitas keluar dan masuk wilayah Jabodetabek berlaku untuk semua orang. Namun, terdapat pengecualian bagi sejumlah kategori. Misalnya pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan atau Organisasi Internasional sesuai hukum internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans. Pengecualian juga bagi pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan, serta orang yang memiliki tugas pekerjaan di sebelas sektor yang diizinkan selama masa PSBB. Sebelas sektor yang diizinkan di antaranya yang
bekerja di industri kesehatan, bahan pangan (makanan dan minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan. Selain itu, sektor konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu, serta kalangan swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Meski dikecualikan, mereka tidak leluasa melakukan perjalanan. Orangorang yang masuk kategori dikecualikan diwajibkan mengurus surat izin keluar masuk (SIKM). Surat izin ini dapat diakses melalui website corona.jakarta.go.id. Melalui website tersebut, mereka diharuskan mengisi formulir aplikasi dan
melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti surat keterangan yang terkait dengan pekerjaan, konfirmasi dari RT/RW, dan bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan. “Seseorang yang telah mengurus izin akan mendapat SIKM. Surat izin dilengkapi QR Code,” Anies menuturkan. Petugas di titik pos pemantauan memeriksa SIKM dan melakukan scan QR Code untuk memastikan keaslian surat tersebut. Sanksi hukum menanti bagi pemalsuan surat izin. Hukumannya sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Ancaman sanksi ini dapat mengurangi upaya orang bersiasat untuk mudik. O SERUNI RARA JINGGA
Sejauh mana pun kamu pergi, keluarga tempatmu pulang #SemuaPakaiMasker Cinta keluarga berawal dari menjaga diri sendiri
Wajib Gunakan Masker saat Keluar Rumah Cegah Penyebaran COVID-19
#DimulaiDariKita #DirumahAja #TetapProduktif
BABAK BARU INDONESIA
10
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
SURVEI MUDIK 2020 SEBELUM ADA LARANGAN
56 % Tidak Mudik
Pemudik sepeda motor melintas di Jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, Selasa. (19/5).
37 %
7%
Berkeinginan Telah Mudik Mudik
SELETAH ADA LARANGAN
80 % Tidak Mudik
13 %
7%
Berkeinginan Telah Mudik Mudik
TOTAL PEMUDIK 2019
karena tidak mampu lagi bertahan di tengah pembatasan. Inilah yang mendorong mereka tetap melakukan mudik meski harus kucing-kucingan dengan petugas. “Mereka tetap mudik karena secara ekonomi akan lebih ringan,” ujar Sigit. Pengamat Antropologi Universitas Gajah Mada Bambang Hudayana berpandangan pemerintah akan kesulitan mengatur mobilitas pemudik. Berbagai pelanggaran akan ditemui selama masa PSBB. “Butuh proses dan penindakan yang benarbenar tepat. Masalahnya, mudik budaya yang sudah sangat melekat di Indonesia,” katanya. Menurut dia, ada beberapa tipe pemudik. Pertama, pemudik dari kalangan ekonomi rendah yang merantau ke kota hingga akhirnya terpaku pada pekerjaan harian. Kedua, pemudik yang menetap di kota, tapi berkewajiban menafkahi kehidupan keluarga di kampung halaman. Ketiga, mereka yang datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan sudah punya kehidupan nyaman dengan penghasilan tetap di kota. “ Tipe pertama dan kedua orang-orang yang sangat punya kepentingan di saat mudik,” ujar dia. Tidak ada jalan lain, menurut Bambang, bila berniat memutus rantai penyebaran virus, pemberian bantuan sosial di Ibu Kota harus terjamin. z SERUNI RARA JINGGA
KATA MEREKA
ANTARA
Adanya aturan larangan mudik belum banyak mengubah apa pun bahwa mudik tetap dilarang. Masih perlu kebijakan dan pengawasan yang proporsional.
DJOKO SETIJOWARNO PENGAMAT TRANSPORTASI UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA Ada 95 persen angkutan umum sudah tidak berfungsi atau tidak jalan. Harus ada upaya penyelamatan. DOK. PRIBADI
E
sensi pembatasan atau pengendalian transportasi adalah mencegah penularan virus corona baru (COVID-19). Untuk itu, penting memastikan seseorang yang mendapatkan pengecualian menggunakan transportasi umum benar-benar negatif virus corona baru itu. Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, Gugus Tugas Percepatan COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. “Akan tetapi, adanya aturan itu juga belum banyak mengubah apa pun bahwa mudik tetap dilarang. Perlu kebijakan dan pengawasan yang proporsional terutama pada arus balik ke Jakarta,” katanya, Selasa (12/5). Menurut dia, ada sejumlah warga yang dalam keadaan paceklik di tengah pandemi. Mereka harus dijamin kelangsungan hidupnya bila benar-benar aturan itu diberlakukan. Aparat penegak hukum juga mengalami dilema. Ketika harus menegakkan aturan di tengah kondisi keuangan yang menipis,
“Situasi relaksasi berupa penundaan bisa dijalankan kalau situasi pandemi diketahui kapan selesai. Bisa rescheduling, berapa lama. Ini kan melihat sampai kapan selesainya pandemi,” kata Shafruhan. Dia berharap, ketika pandemi selesai, seluruh moda transportasi yang terdampak segera bisa bangkit kembali. Harapan juga ditujukan kepada pemerintah agar dapat meringankan beban perusahaan angkutan dengan memberi bantuan modal kerja. Misalnya kredit ringan tanpa bunga untuk jangka waktu tertentu. Selain aspek budaya dan religi, menurut Pakar Sosiologi Universitas Nasional (UNAS) Sigit Rochadi, mudik juga punya implikasi ekonomi yang besar. Uang yang dibawa pemudik dapat menghidupkan perekonomian daerah. Jika jumlah pemudik dalam satu kabupaten misalnya 5.000 orang dan katakanlah membawa uang 10 juta, bisa dibayangkan berapa rupiah uang yang beredar dalam satu kabupaten. Belum lagi jika mereka yang bekerja di luar negeri, pasti bisa membawa hingga ratusan juta. Hal lain yang membuat mereka tetap mudik karena terdorong masalah ekonomi. Misalnya mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tapi tidak dibayar, atau pengusaha yang bangkrut
Sumber: Balitbang Kementerian Perhubungan
SHAFRUHAN SINUNGAN KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH ORGANISASI ANGKUTAN DARAT (ORGANDA) DKI JAKARTA Selain aspek budaya dan religi, mudik juga punya implikasi ekonomi yang besar. Uang yang dibawa oleh pemudik dapat menghidupkan perekonomian daerah. DOK. UNAS
Pemerintah perlu bekerja keras agar pelarangan mudik dan arus balik efektif.
mudik salah satu cara yang tepat ketika pekerjaan sudah tidak ada lagi di Ibu Kota. “Pemerintah daerah juga perlu bersikap tegas. Jika memang transportasi dipandang salah satu potensi penyebar COVID-19, implementasi peraturan juga harus sejalan dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Bukan hanya masyarakat umum yang terdampak langsung, pengusaha jasa transportasi umum juga terkena imbasnya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pendapatan pengusaha angkutan umum semakin menurun. Tidak hanya angkutan dengan trayek ke luar kota, angkutan dengan trayek dalam kota juga ikut anjlok. Mobilitas masyarakat yang telah dibatasi membuat sebagian besar angkutan umum nyaris tidak dapat mempertahankan usahanya. “Boleh dibilang, 95 persen angkutan umum sudah tidak berfungsi atau tidak jalan. Harus ada upaya penyelamatan,” kata Shafruhan Sinungan. Dalam kondisi seperti ini, stimulus berupa penundaan atau rescheduling pembayaran pajak perlu dilakukan. Penundaan ini, kata dia, bisa dijalankan jika waktu berakhirnya pandemi dapat diperkirakan.
M E TODE S U RVE I
Metode Daring | Home Interview
SIGIT ROCHADI PAKAR SOSIOLOGI UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS) Butuh proses dan penindakan yang benar-benar tepat. Masalahnya, mudik budaya yang sudah sangat melekat di Indonesia.
DOK. UGM
SIMALAKAMA PELARANGAN MUDIK
ANTARA | NOVA WAHYUDI
18.343.021 ORANG
BAMBANG HUDAYANA PAKAR ANTROPOLOGI UNIVERSITAS GAJAH MADA
11
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
BABAK BARU INDONESIA
S
udah sebulan lebih Ayu Andira kehilangan penghasilan tetap. Perusahaan tempatnya bekerja tak bisa beroperasi. Klien perusahaannya banyak yang memutuskan kontrak saat pandemi COVID-19. Praktis penghasilan perusahaan nihil. Imbasnya, perempuan 24 tahun ini kehilangan pekerjaan. Sebagai karyawan outsourcing, ia harus menerima kenyataan. Warga Cililitan, Jakarta Timur, hanya bisa pasrah terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia hanya menerima gaji terakhir dan tunjangan hari raya (THR). Isyarat bakal kehilangan pekerjaan ia rasakan sebelum pandemi COVID-19. Saat itu, kata dia, perusahaan tempatnya bekerja mulai kesulitan keuangan. “Perusahaan mulai goyang karena pemasukan seret,” ucapnya. Ayu lalu memanfaatkan program pemerintah bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ia berniat mengikuti program Kartu Pra Kerja. Namun, hingga pendaftaran gelombang ketiga, upayanya tak membuahkan hasil. Ia selalu gagal. Dia bukan satu-satunya karyawan yang di-PHK. Kondisi yang sama dialami Zulfi.
Perempuan 25 tahun ini harus diberhentikan akibat perusahaan tempatnya bekerja tak bisa beroperasi lagi. Zulfi sempat bingung sebab bersamaan dengan bulan Ramadhan. “Saya sempat linglung juga,” ucapnya. Zulfi tidak sendirian kehilangan pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang jasa kecantikan di bilangan Jakarta Pusat. “Beberapa teman juga bernasib sama,” tutur warga Condet, Jakarta Timur, ini. Berbeda dengan Ayu yang masih sempat memperoleh THR, Zulfi dan kawan-kawan di-PHK tanpa pesangon dan upah. Apa boleh buat, Zulfi dan kawan-kawan terpaksa menjadi pengangguran di tengah wabah virus corona baru. Ia juga merasakan, mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 bukan perkara mudah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota mau tidak mau berdampak pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang harus mengurangi kegiatan karyawannya, terlebih perusahaan yang tidak kecualikan dalam peraturan gubernur. Merujuk peraturan gubernur, ada 11 sektor yang dikecualikan boleh beroperasi se-
lama masa PSBB. Itu pun dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat mempertimbangkan relaksasi PSBB di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta. Namun, kebijakan itu akan diberikan untuk wilayah yang kurva kasus positifnya melandai. Gubernur Anies pertengahan bulan ini mengatakan, perkembangan kasus pasien COVID-19 di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil positif. Meski begitu, dia menegaskan, PSBB masih berlaku dan belum ada kebijakan untuk melonggarkan. Ia mengajak seluruh warga untuk patuh terhadap aturan PSBB. “Sejak Maret kita sudah mengurangi kegiatan. Alhamdulillah, perkembangannya positif. Namun, kita harus menuntaskan ini beberapa waktu lagi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/5). Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pemulihan sektor industri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pascapandemi dipersiapkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
MENANTI PULIHNYA PEREKONOMIAN
DATA PELANGGARAN PSBB DI TEMPAT KERJA PERUSAHAAN NON DIKECUALIKAN BERIZIN KEMENPERIN. Pelanggaran: 307 Perusahaan. Pekerja/Buruh terdampak: 56.410 Orang.
TOTAL PELANGGARAN
TOTAL PEKERJA/ BURUH TERDAMPAK
PERUSAHAAN DIKECUALIKAN YANG PERNAH DITEGUR Pelanggaran: 202 Perusahaan. Pekerja/ Buruh terdampak:17.096 Orang.
704
86.482
PERUSAHAAN DIKECUALIKAN YANG BELUM LAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN. Pelanggaran: 704 Perusahaan. Pekerja/ Buruh terdampak: 86.482 Orang.
Disnakertransgi dan subdinas di bawahnya hanya mendukung bagaimana pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta berjalan optimal dan efektif sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Begitu ada kebijakan, dinasdinas lain akan menyesuaikan,” kata Andri. “Jika opsi relaksasi PSBB diberlakukan, akan ada tahapan-tahapan sebelumnya
perusahaan
orang
(Laporan sidak 14 April s/d 15 Mei 2020) Sumber: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta
hingga aturan yang berlaku normal kembali.” Namun, menurut dia, persoalan prosedur kesehatan ada baiknya dipatuhi oleh kalangan industri dan tempat kerja lainnya. Dengan begitu, roda ekonomi berputar kembali, karyawan yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja seperti Ayu dan Zulfi bisa bekerja lagi. O SERUNI RARA JINGGA
BABAK BARU INDONESIA
EDISI KHUSUS, 26 MEI 2020 | Nomor 2042 Tahun VII
12
SKEMA PENYELAMATAN
P Ketika pandemi selesai, UMKM harus didahulukan dan pengawasan harus ditegakkan.
DIPERLUKAN
emerintah Provinsi DKI Jakarta dipandang perlu membuat skema penyelamatan dalam rangka mengembalikan perekonomian setelah pandemi virus corona baru(COVID-19). Masalahnya, setelah pandemi merebak dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), banyak perusahaan yang gulung tikar. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) sulit dihindari. Angka pengangguran pun meningkat. Bagaimana mengatasinya? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpandangan, langkah perbaikan dari segi regulasi dan penyelamatan lainnya perlu dilakukan. Di Jakarta, menurut dia, kemungkinan pusat-pusat perbelanjaan dibuka karena usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini menyedot tenaga kerja lebih banyak. “Namun, pengawasannya harus benar-benar ditegakkan,� tuturnya kepada reporter HARIAN NASIONAL, SERUNI RARA JINGGA di Jakarta, beberapa waktu lalu.
TRUBUS RAHADIANSYAH PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS TRISAKTI DOKUMENTASI PRIBADI
Dalam kondisi saat ini, apakah relaksasi diperlukan? Kalau di Jakarta, saya kira belum perlu relaksasi karena kasus COVID-19 masih tinggi dilihat dari jumlah pasien positif, ODP, dan PDP. Apakah ada kemungkinan PSBB diperpanjang? Jika diperpanjang kembali, dampak ekonomi akan luar biasa. Kalau menurut saya, saat ini harus dihitung secara matang sektor-sektor apa saja yang mungkin bisa dibuka. Saya setuju sektor-sektor sejenis pusat perbelanjaan, swalayan, dan mal dibuka dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Namun, pasarpasar tradisional jangan dulu. Karena penerapan protokol kesehatan di mal-mal relatif bisa terkontrol. Kalau pasar tradisional, susah dikontrol karena perilaku masyarakatnya relatif kurang paham dan patuh pada protokol COVID-19.
Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan pergub soal sanksi. Dengan sanksi lebih tegas, apakah DKI Jakarta siap jika opsi relaksasi diterapkan? Sanksi-sanksi sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB. Menurut saya, dengan adanya ketentuan yang mengatur sanksi itu, wilayah bisa mengontrol pelanggaran masyarakat jika relaksasi dilakukan. Persoalannya, jika kesadaran masyarakat masih rendah, ya tetap sulit. Kunci PSBB itu kan sebenarnya tergantung kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Kalaupun PSBB nanti diperpanjang lagi, tidak akan menjamin kesadaran masyarakatnya meningkat.
Seberapa sulit Jakarta keluar dari masalah ini? Masih sulit karena di Jakarta masih ada masyarakat yang tidak patuh, seperti mereka yang tinggal di kampung-kampung. Apalagi yang tinggal di bantaran sungai. Coba kalau kita lihat di kawasan Kali Anyar, Kali Angke, rumahnya rapat-rapat semua, lalu di Tambora. Jakarta Timur juga banyak yang rumah padat. Ini sulit bagi mereka menerapkan physical atau social distancing. Melihat kondisi tersebut, sulit untuk memutus mata rantai COVID-19. Bisa dilihat, jumlah kasus yang tinggi ada di daerah-daerah itu, seperti Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Jakarta Pusat juga tinggi, terutama yang tinggal di kawasan padat dan kampung-kampung. Siapkah daerah mendukung target pemerintah pusat melakukan 10 ribu swab test per hari? Iya, tentu. Jadi masalahnya selama ini, rapid test, polymerase reaction chain (PCR), tidak berjalan optimal karena keterbatasan alat dan petugas medis. Jadi, kalau memang ditargetkan 10 ribu sesuai permintaan presiden,
menurut saya, tugas pemprov menyediakan alat-alat cukup, termasuk paramedisnya. Itu memang harus ditarget supaya ada kepastian berapa lama PSBB bisa dijalankan. Berdasarkan hasil evaluasi, di daerah yang tidak menerapkan PSBB justru kasusnya menurun. Namun, yang menerapkan PSBB justru grafiknya naik terus, tidak pengaruh. Jadi dengan masifnya tes, bisa menggambarkan lebih luas lagi kasus COVID-19 di daerah.
Jadi relaksasi diperlukan jika kondisi memang darurat sekali? Iya. Bantuan-bantuan juga ada yang menerima dan tidak, apalagi sekarang mau Lebaran. Bantuan sosial tahap kedua sudah mulai dibagikan, tapi kan belum merata juga. Setelah kasus menurun atau setelah pandemi benarbenar selesai, apa yang harus diperhatikan? Kalau untuk Pemprov DKI Jakarta, mungkin bisa membuka pusat-pusat perbelanjaan karena usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini menyedot tenaga kerja lebih banyak. Menurut saya, UMKM harus didahulukan, tapi pengawasannya harus benarbenar ditegakkan. Toh, ada pergub yang mengatur sanksi. Peran Pemprov harus lebih ke pengawasan? Benar, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan pengawasan sekaligus penegakan hukumnya karena sudah ada Pergub 41/2020. Aturan harus ditegakkan secara ketat. Kalau tidak, ya susah. Di situ diatur ada denda sedemikian rupa. Dendanya masuk ke kas daerah. Nanti setelah pandemi selesai, itu bisa dialihkan untuk kebutuhan daerah kan. Terlebih penerimaan pajak di DKI juga menurun. Ada yang menilai pergub ini lemah. Perlukah dikeluarkan perda agar denda bisa diterapkan maksimal? Pergubnya juga seharusnya berbentuk perda (peraturan daerah). Kalau pergub mengatur denda, tidak bisa. Kalau pergub, kurang kuat landasan hukumnya.