Harian Nasional

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

Hari ini 12 halaman | Rp 3.000,-

POTRET HARU PEKERJA MIGRAN » 6-7

BERGANDENG TANGAN KELUAR DARI KEGELAPAN » 10

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

GELORA SEMANGAT BARU

Pandemi virus corona baru (COVID-19) boleh saja menyerang 34 provinsi di Indonesia. Namun, semangat untuk tetap produktif harus tetap digelorakan. Ikhtiar untuk terus melayani, berinovasi, juga berkreasi tak boleh mengendur.

Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

MENUNGGU VAKSIN MEMULAI NORMAL BARU

MENCARI KEADILAN LEWAT ONLINE

MENDORONG KESETARAAN AKSES VAKSIN COVID-19

» A5

» A8

» A12

Semarang

24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

BABAK BARU INDONESIA

2

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

ATUR STRATEGI DEMI PESTA DEMOKRASI

Penyesuaian tahapan serta mengubah skema pemilihan terus dimatangkan agar Pilkada 2020 bisa tetap berjalan.

10

KERAWANAN PILKADA 9 DESEMBER Politik transaksional Politisasi dan kampanye terselubung menggunakan program COVID-19 Gangguan profesionalitas dan integritas penyelenggara Keberpihakan ASN dan birokrasi daerah Tahapan pilkada bermasalah Penyebaran kampanye jahat di media digital Politik berbiaya tinggi Konflik di internal partai Ketidakpercayaan pemilih Potensi petugas dan pemilih terpapar COVID-19 Sumber: Hasil Kajian Perludem m

Banda Aceh

23-32°C

Medan

22-32°C

Pekanbaru

24-28°C

Batam

ANTARA | FAUZAN

W

abah virus corona baru (COVID-19) membuat ruang gerak terbatas.

Aktivitas sosial dibatasi. Roda perekonomian terganggu. Pandemi juga membuat gerak politik tersendat. Tak ingin mengambil risiko, pemerintah bersama parlemen dan penyelenggara pemilu memutuskan menunda sebagian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sedianya, pesta demokrasi di 270 daerah berlangsung 23 September tahun ini. Usai dikalkulasi ulang, Kementerian Dalam Negeri optimistis penundaan hanya berlangsung tiga bulan. Alhasil, pemungutan suara dijadwalkan 9 Desember 2020.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kemudian disusun. Perppu menjadi instrumen yang digunakan sebagai dasar hukum penundaan. Pada 4 Mei, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantas punya tugas menerjemahkan perppu menjadi aturan teknis, dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Namun, yang jadi persoalan, setidaknya masih ada enam tahapan yang harus dilakukan sebelum pemungutan suara.

Beberapa di antaranya seperti pendaftaran pasangan calon dan kampanye. Masalahnya, belum ada kepastian kapan pandemi berakhir. Bisa jadi, sejumlah tahapan tadi dilakukan di tengah pandemi. “Ada banyak kemungkinan penyesuai-

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis 7 Mei 2020.

an yang sedang dimatangkan,” ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid saat dihubungi, Minggu (10/5).

Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) misalnya. KPU sedang mencari skenario agar coklit tanpa melibatkan petugas turun dari rumah ke rumah.

Salah satu siasat yang disusun seperti melakukan coklit berbasis RT/RW. Penyesuaian serupa bisa mengarah pada aktivitas kampanye. Jika pandemi belum sepenuhnya mereda, kampanye dengan pengumpulan massa bisa saja dikurangi atau bahkan ditiadakan. “Kesempatan pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial,” kata Pramono.

Soal pemungutan suara, KPU juga membuka peluang dilakukan penyesuaian. Beberapa skenario telah disusun. Namun, KPU masih harus mematangkan teknisnya. Ini harus melibatkan sejumlah unsur lain, seperti pemantau pemilu.

“Metode pemungutan suara menjadi hal krusial dan memengaruhi kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara).

Karena itu dibuka kemungkinan menerapkan metode lain,” kata Pramono. Ia optimistis skema baru bisa dilakukan mengingat masih cukup waktu untuk mematangkan konsep dan sosialisasi.

Serupa KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sedang 24-31°C

Padang

23-30°C

Jambi

menyesuaikan geraknya dengan kondisi pandemi. Saat dihubungi, Senin (11/5), anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyatakan lembaganya sedang menyusun jumlah anggaran.

Detail ini sekaligus untuk mengalkulasi kebutuhan alat kesehatan dan alat pelindung diri di tempat pemungutan suara.

Dana Pilkada 2020 belum menganggarkan keperluan tersebut.

Jika hanya mengandalkan ABPD, Fritz khawatir tak mencukupi.

“Harus ada tambahan anggaran dari APBN.” Jika Pilkada 2020 digelar 9 Desember, kata Fritz, masyarakat harus diyakinkan untuk datang ke TPS. Caranya dengan memastikan kondisi TPS aman dari penularan COVID-19. Penyediaan masker, cairan pembersih tangan, termasuk ketersediaan disinfektan jadi keharusan.

“Jangan sampai pilkada justru mengancam keselamatan pemilih. Keselamatan pemilih dan penyelenggara itu hal utama.

Jadi tidak bisa sekadar menggelar pilkada,” imbau anggota Bawaslu RI Afifuddin.

Apabila pandemi belum berakhir ketika pemungutan suara berlangsung, Bawaslu menyarankan menggunakan metode early voting. Sistem ini memungkinkan pemilih tak datang ke TPS. Penyaluran hak suara bisa melalui pos.

Afifuddin juga menyarankan penggunaan kotak suara keliling. “Perubahan pengawasan 24-32°C

Palembang

23-32°C

akan disesuaikan dengan teknis penyelenggaraan. PKPU akan sangat menentukan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas berpendapat, kepastian jadwal Pilkada 2020 bergantung upaya pemerintah menyelesaikan pandemi COVID-19. Kepatuhan masyarakat juga menjadi faktor penentu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pesimistis metode baru akan efektif jika pilkada tetap berlangsung Desember. KPU, ia melanjutkan, setidaknya punya ruang untuk membuat aturan yang komprehensif, termasuk melakukan sosialisasi metode baru, ketika pesta demokrasi berlangsung September 2021.

Ketersediaan anggaran tambahan untuk melindungi petugas yang harus bekerja di tengah pandemi juga dikhawatirkan. Perppu Nomor 2 Tahun 2020, menurut Titi, belum mengatur pembiayaan tambahan, berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan.

Peneliti Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati berpendapat, manajemen mitigasi pandemi yang dilakukan pemerintah akan memengaruhi jadwal pilkada.

Namun, ia tak yakin jika Pilkada 2020 bisa berlangsung Desember.

Masih maraknya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar jadi penyebab kekhawatiran Wasisto. O SHERLYA PUSPITA SARI

P. Pinang

23-33°C

Bengkulu

24-32°C

3

BABAK BAR U I N D O N E SIA A

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

LANGGAM RESAH KPU DAERAH G

SUMATERA UTARA KOTA: 6 | KABUPATEN: 17

JAMBI PROVINSI: 1 | KOTA: 1 | KABUPATEN: 4 KEPULAUAN RIAU PROVINSI: 1 | KOTA: BATAM | KABUPATEN: 5

RIAU KOTA: 1 | KABUPATEN: 8

SUMATERA BARAT PROVINSI: 1 | KOTA: 2 | KABUPATEN: 10

KALIMANTAN TENGAH PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 1

Warga melintasi patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih yang menggunakan masker di kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur. Foto diambil pada 9 April 2020.

Rifqi juga menilai perlu dilakukan simulasi terlebih dulu sebelum melaksanakan tahapan. Kondisi ini, di sisi lain, bergantung pada kesiapan dan kepercayaan masyarakat. Ini perlu waktu, terutama terkait sosialisasi dan memberikan edukasi kepada pemilih.

Ketua KPU DI Yogyakarta Hamdan Kurniawan khawatir penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi justru menimbulkan persoalan baru. Selain ketersediaan anggaran, ia juga khawatir partisipasi masyarakat menurun. Ini tak hanya terkait pemilih, termasuk petugas pilkada.

Lazimnya, penyelenggaraan pesta demokrasi membutuhkan keterlibatan massa. Di tengah pandemi, Hamdan ragu partisi-

SULAWESI TENGAH PROVINSI: 1 | KOTA: 1 | KABUPATEN: 7 SULAWESI UTARA PROVINSI: 1 | KOTA: 3 | KABUPATEN: 4

PESERTA PILKADA

2020

KALIMANTAN UTARA PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 4

SULAWESI BARAT KABUPATEN: 4

SULAWESI SELATAN KOTA: 1 | KABUPATEN: 11

KALIMANTAN BARAT KABUPATEN: 7

GORONTALO KABUPATEN: 3

SULAWESI TENGGARA KABUPATEN: 7

KEP. BABEL KABUPATEN: 4

BENGKULU PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 8

KALIMANTAN TIMUR KOTA: 3 | KABUPATEN: 6

ANTARA | IRFAN ANSHORI

Ketersediaan anggaran paling dikhawatirkan jika pilkada berlangsung di tengah pandemi.

elaran Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan 9 Desember tahun ini menuai respons beragam dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah. Mayoritas suara yang terangkum berupa kekhawatiran, terutama terkait anggaran.

Saat dihubungi 13 Mei lalu, Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro menyatakan, anggaran pilkada di Tangsel mencapai Rp 68 miliar. Ini untuk kondisi normal. Pada tahap pertama, dana yang siap digunakan baru Rp 6 miliar.

Kendati demikian, anggaran Pilkada Tangsel dipastikan Bambang tak beralih untuk penanganan pandemi virus corona baru (COVID-19). Masalahnya, jika Pilkada 2020 berlangsung di tengah pandemi, ada standar lain yang harus dipersiapkan, terutama terkait penerapan protokol kesehatan.

“Petugas butuh masker, cairan pembersih tangan, dan sebagainya. Apakah mungkin anggaran direvisi?” kata Bambang kepada HARIAN NASIONAL. Ada sejumlah tahapan pilkada yang harus dilakukan sebelum pemilihan. Di Tangsel, Bambang mencontohkan, seperti pelantikan petugas pemungutan suara (PPS) dan seleksi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok juga mengkhawatirkan ketersediaan anggaran.

Melaksanakan sejumlah tahapan di tengah pandemi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Imbasnya, KPU daerah butuh pengadaan sejumlah alat pelindung diri dan alat kesehatan demi memastikan keamanan kerja petugas di lapangan.

MALUKU UTARA KOTA: 2 | KABUPATEN: 6

KALIMANTAN SELATAN PROVINSI: 1 | KOTA: 2 | KABUPATEN: 5

LAMPUNG KOTA: 2 | KABUPATEN: 6 BANTEN KOTA: 2 | KABUPATEN: 2 B Lampung

JAWA BARAT KOTA: 1 | KABUPATEN: 7 DI YOGYAKARTA KABUPATEN: 3 23-33°C

Pontianak

JAWA TENGAH KOTA: 4 | KABUPATEN: 16

BALI KOTA: 1 | KABUPATEN: 5

JAWA TIMUR KOTA: 3 | KABUPATEN: 16

NTB KOTA: 1 | KABUPATEN: 6

25-32°C

Samarinda

24-29°C

NTT KABUPATEN: 9

PAPUA KABUPATEN: 11

MALUKU KABUPATEN: 4

PAPUA BARAT KABUPATEN: 9

Palangkaraya

25-32°C

Banjarmasin

24-33°C

SUMBER: KPU RI

SUMATERA SELATAN KABUPATEN: 7

Manado

pasi tersebut bisa terbentuk.

Persoalan lainnya terkait tempat pemungutan suara (TPS). Menurut Hamdan, TPS biasa menggunakan rumah warga. Kini, ia tak yakin masyarakat mau mengizinkan rumahnya dijadikan TPS. Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adnin juga mengkhawatirkan penurunan partisipasi. Target 75 persen partisipasi pemilih juga membuatnya pesimistis. Selain pemilih, Herdensi juga mencemaskan kesehatan penyelenggara yang harus menjalankan kerja lapangan.

Pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual data pendukung calon perseorangan, termasuk pencocokan dan penelitian (coklit), mengharuskan petugas bertatap muka dengan masyarakat. Coklit digital, kata Herdensi, belum efektif digunakan. Ini karena belum adanya kesepakatan data kependudukan dengan dinas terkait.

Di sisi lain, jika Pilkada 2020 tetap berlangsung Desember, Ketua KPU Kendal Hevy Indah Oktaria berpendapat, KPU pusat seharusnya telah memberikan instruksi pasti enam bulan sebelum pemilihan dimulai. Dalam kurun waktu enam bulan, seluruh tahapan mulai dijalankan, “(mempertimbangkan) skenario yang disusun KPU RI.” KPU Kabupaten Semarang telah membuat sejumlah skenario tahapan. Ini jika pilkada tetap digelar Desember. Salah satu skenario yang disusun, kata Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi, mempertimbangkan jika Pilkada Kabupaten Semarang tak bisa berlangsung 9 Desember.

22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Jika tetap pada rencana awal, 30 Mei ini pihaknya harus sudah mengaktifkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan PPS. Pencocokan dan penelitian dimulai 4 Juli hingga 2 Agustus. Untuk penetapan calon, dijadwalkan 8 September. Masa kampanye sedari 11 September sampai 5 Desember. Pada 26 Desember dilakukan rekapitulasi suara.

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menilai tahapan pilkada sebaiknya menunggu kepastian kapan pandemi COVID-19 berakhir. Ini demi memastikan keselamatan petugas dan pemilih.

Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir mengingatkan, tahapan pilkada yang berlangsung di tengah pandemi akan terkendala physical distancing. Masalahnya, pesta demokrasi belum bisa menghindari pertemuan massa.

Analis politik Muhammad Ihsan Maulana berharap KPU RI menyiapkan manajemen risiko jika pilkada berlangsung di tengah pandemi. Prosedur operasi standar ini sekaligus demi meminimalisasi risiko baru, seperti potensi penularan COVID-19 kepada petugas.

Penyelenggara pemilu, Ihsan melanjutkan, juga perlu memetakan wilayah zona merah virus. Di Jawa Barat, misalnya, memerlukan penanganan berbeda. Kendati demikian, Ihsan optimistis sejumlah tahapan bisa diubah, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Teknisnya bisa berupa digitalisasi.

Ini bisa dilakukan untuk coklit dan verifikasi faktual data pendukung calon perseorangan.

O AINI TARTINIA | ESTI TRI PUSPARINI Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

BABAK BAR U I N D O N E SIA BA

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

4

BENANG KUSUT KEBIJAKAN PANDEMI Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperbaiki demi meminimalisasi dampak pandemi.

ANTARA | RIVAN AWAL LINGGA

K

uat hati Ayu Sarah untuk kembali ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Di Jakarta, perempuan 25 tahun ini tinggal sendiri. Namun, pandemi virus corona baru (COVID-19) membuatnya menunda rencana mudik.

Awal Mei lalu, harapan Ayu menemui keluarganya di Blitar kembali muncul. Ini gegara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengizinkan sektor transportasi bergerak lagi. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

Harapan Ayu lantas menciut.

Sejumlah syarat tadi tak bisa dipenuhi. Angan-angan berlebaran di kampung akhirnya pupus.

Pekerja swasta ini justru kecewa dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Ayu menilai kebijakannya belum konsisten. “Kebijakannya terasa seperti coba-coba,” keluh Ayu saat berbincang dengan HARIAN NASIONAL, Kamis (13/4).

Aina Isma senasib. Karyawan swasta di Ibu Kota ini sebenarnya ingin pulang ke Kota Jayapura, Papua. Namun, rencana perempuan 27 tahun itu terganjal keputusan Pemerintah Provinsi Papua yang belum mengoperasikan Bandara Sentani di Jayapura. Harusnya, kata Aina, kebijakan yang dibuat pemerintah pusat selaras dengan daerah.

Imelda Christiani lain lagi.

Pekerja swasta di Bandung, Jawa Barat, ini mengeluhkan penyaluran bantuan sosial. Informasi yang ia dapat, bansos seharusnya dibagikan sedari April.

Namun, memasuki Mei, bantuan belum dirasakan, termasuk tetangga sekitar rumahnya “Bansos di daerah saya belum ada yang turun. RT kami baru mendata saja, belum ada yang dibagikan,” kata perempuan 27 tahun itu, 13 Mei lalu. Imel tinggal di Cigereleng,

Pekerja Perusahaan Otobus (PO) tidur di depan loket yang sepi penumpang di Terminal Kalideres, Jakarta, Senin (11/5).

POSKO ADUAN OMBUDSMAN Total laporan KASUS Bantuan sosial Sektor keuangan Pelayanan kesehatan Transportasi Keamanan LOKASI ADUAN Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi Sumatera Barat Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Tengah

387 278 89 8 8 4

12 persen 11,37 persen 8,79 persen 6,72 persen 6,20 persen 5,94 persen 5,68 persen 5,43 persen

Sumber: Ombudsman | Laporan 29 April – 12 Mei 2020

Kecamatan Regol, Bandung.

Keluhan-keluhan masyarakat seperti yang disuarakan Imel, Ayu, dan Aina juga dirangkum Ombudsman RI. Sedari 29 April hingga 12 Mei, Ombudsman menerima 387 aduan masyarakat. Mayoritas mengeluhkan penyaluran bansos yang belum merata.

Keluhan lain, jelas anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, terkait belum konsistennya kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini membuat masyarakat bingung.

Di daerah, terutama wilayah yang menerapkan pembatasan so-

sial berskala besar (PSBB), pengetatan terus digencarkan. Namun, di saat bersamaan, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelonggaran.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengingatkan, tidak konsistennya pemerintah mengeluarkan kebijakan, termasuk informasi publik, bisa mengarah pada tindakan maladministrasi.

Amzulian menyarankan informasi yang diberikan dibuat satu pintu, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selebihnya, kementerian, lembaga, juga instansi lain menginduk ke gugus tugas.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengakui ada kontradiksi antara peraturan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah. Perubahan regulasi, misalnya, terjadi terus-menerus. Ini membingungkan daerah.

Soal mudik, misalnya, Ade memilih mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo dan Gugu Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “Jika (PSBB) kami longgarkan, ini justru menjadi celah virus masuk ke wilayah kami,”

keluh Ade. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga punya catatan.

Ia mengklaim data penerima bansos dari Kementerian Sosial kerap berubah. Semula, kata Irwan, jumlahnya 250 ribu kepala keluarga. Belakangan, totalnya menjadi 234 ribu. Ini belum berakhir. Data terakhir yang diperbarui mencapai 206 ribu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian tak sepakat dengan anggapan yang menilai kebijakan pemerintah pusat tak konsisten. Terkait izin masyarakat di bawah 45 tahun untuk bekerja di tengah pandemi, misalnya, telah melalui kajian matang.

Kebijakan tersebut, kata Donny, “hanya berlaku untuk 11 sektor yang dikecualikan. (Kebijakan) tidak ada yang tak konsisten.” Soal relaksasi transportasi, kebijakan ini juga bersyarat, seperti hanya untuk tenaga medis dan mereka yang memiliki kepentingan mendesak.

Donny memastikan kebijakan yang dibuat tetap sesuai dengan penerapan PSBB, pun protokol

kesehatan. Namun, ia melanjutkan, pemerintah daerah punya tanggung jawab dalam urusan implementasi di lapangan. Meski begitu, Donny sepakat jika koordinasi dalam penanganan pandemi COVID-19 harus diperbaiki.

Hasil survei KedaiKOPI, mayoritas responden menyatakan pemerintah daerah lebih sigap menangani pandemi COVID-19.

Riset ini menempatkan 405 responden di Jabotabek, dilakukan 14 hingga 19 April.

Dari satu sampai 10, skor penilaian yang dibuat, kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, nilai untuk pemerintah daerah mencapai 7,73. Pemerintah pusat tak jauh berbeda, 7,37.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menjelaskan, masalah utama dari pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi. Harus ada pesan jelas yang disampaikan, termasuk alasan yang dapat diterima masyarakat.

“Terkadang, kenapa kebijakan tak diterapkan masyarakat atau langsung diprotes (karena) apa yang dimaksudkan pemerintah pusat belum dimengerti,” kata Suko.

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengingatkan, kebijakan yang dibuat tak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dalam penanganan pandemi COVID-19, otoritas tertinggi merupakan pemerintah pusat. Ini tak hanya terkait regulasi dan penanganan bencana, termasuk penyediaan kebutuhan dasar untuk masyarakat terdampak.

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, jelas Djohermansyah, salah satu fungsi kepala daerah adalah perpanjangan tangan presiden. Dalam penanganan pandemi, fungsi ini harus dimaksimalkan. Kepala daerah, ia melanjutkan, “bisa berkomunikasi dengan presiden untuk menyampaikan keluhan, aduan, juga kebijakan dan langkah yang akan diambil.”

O ESTI TRI PUSPARINI | AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Esti Tri Pusparini. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Ismail Saleh, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry.

NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668, e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: EH Ismail, Nofika Roseliana. GA STAFF: Ipah Srinawangsih, Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Gorontalo

24-34°C

Palu

22-32°C

Kendari

25-31°C

Makassar

24-33°C

Majene

25-33°C

Ternate

25-32°C

Ambon

24-32°C

Jayapura

25-33°C

Sorong

24-30°C

5

BABAK BARU INDONESIA

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

ANTARA | AJI STYAWAN

Jamaah Thoriqoh Qodriyah Naqsabandiyah menunaikan shalat zuhur berjamaah di antara sekat plastik di Desa Keji, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Senin (18/5).

MENUNGGU VAKSIN MEMULAI NORMAL BARU

P

Akan ada pertimbangan, tahapan, dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum pelonggaran pembatasan diberikan.

Biak

25-30°C

Manokwari

andemi virus corona baru (COVID-19) membuat gaya hidup berubah. Aktivitas sosial dibatasi, bahkan ditiadakan. Masyarakat akhirnya diminta tetap di rumah. Ini demi mencegah penyebaran virus. Di Indonesia, COVID-19 telah menyentuh 34 provinsi.

Menjelang bulan keempat COVID-19 melanda Tanah Air, terhitung sedari penetapan kasus pertama yang diumumkan awal Maret, pemerintah menyusun sejumlah skenario agar penanganan pandemi tak membuat produktivitas menyurut.

Presiden Joko Widodo menyebutnya berdamai dengan virus. Ide ini kemudikan diturunkan menjadi konsep normal baru. “Sangat mungkin virus (COVID-19) tidak akan hilang sebelum vaksin ditemukan. Kita harus bisa menyesuaikan diri, tapi bukan berarti lengah,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Jakarta, Senin (18/5).

Konsep normal baru tak berarti meniadakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Protokol kesehatan pun semakin diperketat. Rencananya, konsep normal baru diterapkan dengan beragam pertimbangan dan syarat.

Kata Doni, ada pertimbangan khusus bagi suatu daerah yang bisa mendapatkan relaksasi.

Tingkat kepatuhan masyarakat juga menjadi tolok ukur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, penerapan konsep normal baru bergantung hasil

25-32°C

Merauke

24-31°C

Kupang

evaluasi daerah. Ini terkait tingkat penyebaran kasus. Pemerintah akan memberikan penilaian.

Ada beberapa segmentasi penilaian yang dimatangkan, seperti epidemiologi serta kesiapan daerah dan masyarakat. Badan PerencanaanPembangunanNasional (Bappenas) yang ditugaskan menyusun formulasinya. Teknisnya, pelonggaran pembatasan bisa diterapkan jika daerah mampu mengendalikan reproduction rate (RO) dari infeksi COVID-19.

“Kami sedang siapkan scoring yang dilakukan dengan perhitungan epidemiologi berbasis RO, juga kesiapan daerah, perkembangan penyakit, kapasitas sektor kesehatan, kesiapan masyarakat, kedisiplinan masyarakat, juga respons publik,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan, pelonggaran pembatasan diberikan dengan kajian mendalam, bukan atas pertimbangan personal.

Kini, bukan hanya pemerintah pusat yang terus mematangkan konsep normal baru.

Pemerintah daerah juga serupa.

Saat dihubungi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyatakan, berbagai skenario penerapan normal baru terus dimatangkan. Masyarakat, kata Heroe, harus terlibat. Ini demi membuat seluruh sektor yang sempat terpukul bisa kembali bangkit.

Pemerintah Kota Cirebon bahkan turut menyosialisasikan kon-

24-33°C

Sumbawa

24-34°C

Mataram

PREDIKSI DIKS AKHIR PANDEMI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Pandemi COVID-19 berakhir

pada akhir Mei hingga awal Juni 2020 Prediksi ini menerapkan

berbagai model penelitian

UNIVERSITAS GADJAH MADA COVID-19 mereda

akhir Juli 2020 Puncak pandemi Mei 2020 Prediksi didasari data

publikasi pemerintah hingga 23 April

BADAN INTELIJEN NEGARA Puncak pandemi Mei 2020 Akhir pandemi awal

Juli 2020 Akhir kasus positif

COVID-19 mencapai 106.278 orang

SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN Puncak pandemi April 2020 Penurunan kasus mulai

Juni 2020 Sumber: Diolah dari berbagai sumber

sep normal baru ketika PSBB gelombang kedua diterapkan. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memastikan konsep tersebut akan terus disosialisasikan. Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, ia menilai konsep normal baru solusi terbaik untuk dilakukan.

Anggota Dewan Pakar Ikat24-33°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

an Dokter Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan, konsep normal baru sebaiknya dilakukan setelah puncak pandemi, termasuk ketika kasus baru melandai dan terus turun.

Menurut Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, pelonggaran tak bisa diterapkan sekaligus. Setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan.

Pertama menyasar tempat usaha. Fase selanjutnya dengan membuka instansi pendidikan.

Hasil evaluasi kemudian bisa diputuskan untuk melonggarkan pembatasan di sektor lain. “Kalau tetap menurun, boleh dibuka tahap berikutnya. Jadi tidak bisa dibuka sekaligus,” imbaunya.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah terkait rencana pelonggaran. Ini karena daerah memiliki kemampuan, kondisi, dan kesiapan berbeda.

Agar tak membingungkan masyarakat, sosialisasi harus terus dilakukan. Ini agar publik memahami protokol kesehatan seperti apa yang harus dipenuhi ketika normal baru diterapkan.

Sosialisasi dan edukasi, kata Kurniasih, menjadi sektor vital yang harus dilakukan. “Ini agar pelonggaran tidak disalahartikan dengan euforia kebebasan atau menjalani kehidupan seperti sebelum pandemi,” imbaunya. z AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI | ESTI TRI PUSPARINI

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

BABAK BAR U I N D O N E SIA BA

6

7

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

BABAK BAR U I N D O N E SIA A

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

ANTARA | TRIYAN WAHYUDI

ANTARA | M RISYAL HIDAYAT

Pekerja migran Indonesia diberikan setangkai mawar dan bendera setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Foto diambil pada 11 Mei 2020.

Kru Kapal Pesiar MV Viking Orion tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta.

Foto diambil pada 11 Mei 2020.

Rika menunjukkan foto adiknya, Sepri, anak buah kapal Long Xin 629 yang jenazahnya dilarung ke laut. Foto diambil pada 9 Mei 2020.

virus corona baru.

Keputusan sejumlah negara menerapkan karantina wilayah, membuat nasib PMI kian terkatung-katung. Ada yang beruntung dengan berhasil kembali ke Tanah Air. Namun, sebagian lainnya masih berusaha bertahan. O

Anak buah kapal Pesiar MV Carnival Splendor tiba di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, 30 April 2020.

Pekerja migran Indonesia tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada 11 Mei 2020.

Anak buah kapal di Kapal Pesiar MV Carnival Splendor berada di dalam tenda setibanya di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta. Foto diambil pada 30 April 2020.

ANTARA | NOVA WAHYUDI

ANTARA | NOVA WAHYUDI

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

WNI yang menjadi anak buah Kapal Pesiar MV Carnival Splendor melambaikan tangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto diambil pada 30 April 2020.

ABK di Kapal Pesiar MV Dream Explorer disemprot cairan disinfektan setibanya di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta. Foto diambil pada 29 April 2020.

ANTARA | AGUS ALFIAN

Selatan, hanya bisa mengenang Sepri dari foto.

Sepri merupakan anak buah kapal (ABK) di Long Xin 629. Sepri tak sendiri.

Persoalan yang menimpa pekerja migran Indonesia layaknya fenomena gunung es.

Masalah kian parah di tengah pandemi

ANTARA | NOVA WAHYUDI

R

ika tak kuasa menahan tangis begitu mengetahui adiknya, Sepri (24), meninggal dunia. Yang lebih menambah haru, jenazah Sepri dilarung di laut. Kini, Rika yang tinggal di Desa Serdang Menang, Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera

ANTARA | NOVA WAHYUDI

POTRET HARU PEKERJA MIGRAN

Petugas Pelabuhan Entikong menyemprot disinfektan ke WNI yang baru datang dari Sarawak, Malaysia, di pintu kedatangan PLBN Entikong, Kalimantan Barat. Foto diambil pada 3 April 2020.

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

8

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

BABAK BARU INDONESIA

Suasana persidangan kasus tindak pidana korupsi yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

MENCARI KEADILAN LEWAT ONLINE P

Sidang virtual dinilai bisa dipermanenkan demi semakin mengefektifkan sistem peradilan.

andemi virus corona baru (COVID-19) boleh saja menyerang 34 provinsi di Indonesia. Namun, pelayanan publik tak boleh terganggu. Karenanya, inovasi dan adaptasi menjadi kunci untuk tetap bisa melayani.

Di sektor penegakan hukum, pandemi COVID-19 membuat skema persidangan diubah.

Aktivitas tatap muka dikurangi.

Cara virtual yang dipilih. Skema ini yang dijalankan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedari medio Maret lalu.

Kata Achmad Guntur, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan daring perdana dilakukan untuk kasus pidana. Skema ini membuat jaksa penuntut umum, terdakwa, juga penasihat hukum tak perlu berada di pengadilan.

“Mereka di tempatnya masing-masing. Seperti saat sidang 24 Maret, terdakwa tetap di rumah tahanan, didampingi penasihat hukumnya,” kata Guntur saat berbincang dengan HARIAN NASIONAL, Jumat (15/5).

Di pengadilan, teknis persidangan tetap berlangsung di ruang sidang. Ada majelis hakim yang datang. Bedanya, tak ada pengunjung di ruang pesakitan.

Skema virtual menggunakan aplikasi Zoom. Sejauh ini, belum ada kendala berarti menggelar sidang virtual.

Namun, kata Guntur, pihak rutan masih kekurangan ruang-

an. Imbasnya, saat sidang berlangsung kerap terdengar suara gaduh. Ini karena terdakwa berada satu ruangan dengan terdakwa lain.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beberapa perkara perdata terpaksa ditunda. Kata Djuyamto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara yang ditunda merupakan kasus lama, ketika layanan perkara secara daring (e-court maupun e-litigation) belum berlaku.

“Perkara lama yang belum terdaftar e-court itu masih ada. Ini tetap harus hadir. Sebagian besar persidangannya ditunda oleh majelis,” kata Djuyamto.

Penundaan tak berlaku untuk perkara pidana. Skema daring mulai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedari 24 Maret. Beberapa di antaranya telah memasuki agenda pembacaan tuntutan, pleidoi, bahkan putusan. Skema ini, kata Djuyamto, “sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, (termasuk) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.”

Namun, sidang virtual masih menjadi inisiatif masing-masing pengadilan negeri. Musababnya, belum semua pengadilan negeri siap menggunakan perangkat teknologi pendukung.

Menurut Syafrudin Ainor Rafieq, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sidang daring berlaku untuk seluruh

perkara pidana dengan terdakwa berada di rumah tahanan. “Mekanisme ini cukup efektif di tengah pandemi,” tuturnya.

Skema sidang daring juga diterapkan Mahkamah Agung.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menyatakan, seluruh proses persidangan dilakukan secara daring.

Sidang virtual, Abdullah memastikan, tetap sesuai KUHP, termasuk demi mewujudkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. “KUHAP dirancang belum mengenal Zoom, sehingga belum mengatur sidang virtual.

Perlu digunakan penafsiran analogi. Pengertian hadir atau bertemu tidak hanya fisik juga termasuk virtual,” kata Abdullah.

Skema ini dinilainya sangat mungkin diterapkan ke depan, khususnya untuk perkara tertentu dengan menghadirkan dukungan massa dan memerlukan pengamanan ekstra.

Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Maria Isabel Tarigan berpendapat, sidang daring harus jadi momentum mengubah sistem peradilan. Ia menilai skema tersebut bisa menjadi permanen, apalagi MA telah mengenal e-court dan e-litigation.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana meminta MA turut membuka akses publik mengikuti proses persidangan daring. Selama pandemi, akses ini masih terbatas.

KATA MEREKA KUHAP dirancang belum mengenal Zoom, sehingga perlu digunakan penafsiran analogi. Pengertian hadir atau bertemu tidak hanya fisik juga termasuk virtual.

ABDULLAH KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MA

Sidang daring harus jadi momentum mengubah sistem peradilan. Skema ini bisa dibuat permanen, apalagi MA telah mengenal e-court dan e-litigation.

MARIA ISABEL TARIGAN PENELITI IJRS

Mahkamah Agung harus membuka akses kepada publik untuk mengikuti proses persidangan secara daring.

Selama ini, akses masih terbatas.

ARIF MAULANA DIREKTUR LBH JAKARTA

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyatakan masyarakat bisa mengikuti sidang.

Namun, pengadilan belum memberikan informasi terkait akses tersebut. Abdullah beda pendapat. Ia menilai akses tersebut tidak bisa diberikan terbuka. Sebab, tak semua orang memiliki kepentingan dalam persidangan. z SHERLYA PUSPITA SARI | AINI TARTINIA | ESTI TRI PUSPARINI

9

BABAK BARU INDONESIA

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

MENJAWAB TANTANGAN MASIF

PERLINDUNGAN WNI

P

andemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berada di luar negeri. Pekerja migran, pelajar/mahasiswa, anak buah kapal, atau profesional lainnya.

Semua tersudut dalam situasi sulit. Virus corona baru memaksa mayoritas dunia menerapkan lockdown. Sekolah, pabrik, dan tempat-tempat yang mengundang keramaian ditutup. Banyak kapal pesiar terserang virus. Pintu perbatasan pun dikunci.

Meskipun demikian, segala aral yang melintang tidak membuat pemerintah RI lepas tangan. Upaya melindungi WNI, kini dengan tantangan lebih masif, tetap harus dilakukan.

“Di tengah pandemi saat ini, negara selalu hadir untuk memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas.

Bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri, kita juga memfasilitasi kepulangan mereka ke Tanah Air, dan itu sudah berhasil dilakukan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemen-

terian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, 12 Mei 2020.

Bulan lalu, sejumlah lembaga non-pemerintah menjalankan survei mengenai dampak COVID-19 terhadap PMI dari segi keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Riset melibatkan 149 responden yang bekerja di sembilan negara tujuan.

Mereka melaporkan sejumlah kondisi yang menyulitkan kehidupan di perantauan. Di antaranya, pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, ketakutan cek medis karena khawatir terkendala urusan dokumen, sampai kerja lembur tanpa tambahan insentif.

“Secara statistik, situasinya beragam. Teman-teman buruh migran di Arab Saudi menilai positif langkah pemerintah memberikan bantuan sembako, penjemputan, dan lainnya,” kata Ketua Umum SBMI Hariyanto. SBMI salah satu lembaga yang terlibat, selain juga Human Rights Working Group (HRWG) dan Jaringan Buruh Migran (JBM).

“Namun, beberapa res-

KEPULANGAN WNI DARI LUAR NEGERI (Mayoritas difasilitasi pemerintah RI) Per 13 Mei 2020

74.817: dari Malaysia 15.820: kru kapal dari 21 negara 4.465: dari 28 negara, repatriasi mandiri 95.102: Jumlah WNI yang kembali WNI DI LN YANG TERDAMPAK COVID-19 Hingga 19 Mei 2020

830 Kasus

Sumber: Kemenlu

45 Kasus

409 376 Kasus Kasus

ANTARA | RAFIUDDIN ABDUL RAHMAN

Upaya pemerintah memperjuangkan hak-hak PMI di beberapa negara terdampak pandemi dinilai kurang.

Warga beraktivitas di Pudu, Kuala Lumpur, Malaysia. Daerah hunian pekerja migran ini, termasuk dari Indonesia, dilaporkan menjadi klaster baru COVID-19 di negara tersebut. Foto diambil pada 17 Mei 2020.

pons pemerintah dinilai masih kurang.”

Di negara yang mempekerjakan PMI sebagai buruh pabrik dan konstruksi, seperti Malaysia dan Arab Saudi, ada banyak kasus PMI tidak mendapatkan gaji bulanan. Di Arab Saudi, misalnya, lebih dari 54 persen responden mengaku tidak digaji sejak April.

Faizasyah menegaskan bahwa pemerintah berusaha memberikan yang terbaik. Pemenuhan hakhak PMI akan terus diperjuangkan. Ini termasuk gaji berkala dan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

“Kita berusaha terus memperjuangkan hak-hak mereka yang terikat kontrak dengan fleksibel. Namun, ada kendala cukup besar untuk memberikan dukungan bagi mereka yang bekerja tanpa dokumen legal,” katanya. Ia tidak dapat menjelaskan jumlah dan kondisi PMI tanpa dokumen legal karena tidak tercatat dalam data pemerintah.

Dalam bingkai perlindungan, Kemenlu telah mengirimkan ratusan ribu paket bantuan bahan pangan dan alat pelindung diri kepada komunitas yang membutuhkan.

Program ini berlaku hingga sekarang. Sasaran bantuan mencakup klaster pekerja migran di Malaysia, Timur

Tengah, Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia.

Pendampingan intensif juga diberikan kepada WNI yang terinfeksi COVID-19 di luar negeri. Tentu dalam koridor kerja sama dengan otoritas negara tempatnya bekerja. Mayoritas kasus terjadi di Amerika Serikat, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan kapal pesiar.

Selain itu, pemerintah membantu kepulangan WNI dari negara yang terpapar infeksi cukup parah. Per 13 Mei 2020, Kemenlu melaporkan jumlah WNI yang kembali mencapai 95.102 orang. Mayoritas dari Malaysia dan kru kapal dari 21 negara. Sedangkan dari negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dan Mesir, jumlah WNI yang pulang hampir 5.000 orang.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri, termasuk memfasilitasi kepulangan puluhan ribu orang ke Tanah Air. Namun, ia menilai pemerintah masih lemah dalam pendataan untuk mempersiapkan protokol kepulangan WNI. “Diharapkan adanya akurasi pendataan dan konsolidasi masing-masing kementerian dan lembaga agar para korban mendapat akses jaminan sosial,” ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyarankan pemerintah mengubah tata kelola pengiriman PMI ke luar negeri di masa depan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. “Sehingga bersifat desentralisasi dan meminimalisasi peran sektor swasta dengan melibatkan pemerintah daerah hingga desa,” ujarnya.

Jika cara ini dilakukan, langkah-langkah perlindungan akan lebih mudah dilakukan, karena data ada di tangan pemerintah.

Mengenai hal itu,

Faizasyah menegaskan jika pemerintah menginginkan proses yang benar-benar didukung kontrak kerja yang benar, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri.

“Banyak sebenarnya yang harus dilakukan untuk memastikan WNI kita siap bekerja untuk profesi apa pun di luar negeri. Misalnya pendidikan, pengetahuan mengenai hak-hak mereka, dan perlindungan yang terdapat dalam kontrak kerja,” jelas Faizasyah.

O RAHMI YATI ABRAR

Sejauh mana pun kamu pergi, keluarga tempatmu pulang #SemuaPakaiMasker Cinta keluarga berawal dari menjaga diri sendiri

Wajib Gunakan Masker saat Keluar Rumah Cegah Penyebaran COVID-19

#DimulaiDariKita #DirumahAja #TetapProduktif

BABAK BARU INDONESIA

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

10

BERGANDENG TANGAN KELUAR DARI KEGELAPAN

Jika banyak negara bergabung dalam satu suara untuk solidaritas, praktik-praktik unilateral di sektor kesehatan bisa dicegah.

ANTARA | BIRO PERS - LUKAS

I

ndonesia bukan satu-satunya negara yang terdampak pandemi COVID-19. Virus ganas itu telah menyebar dan menelan banyak korban jiwa hampir di seluruh dunia. Perekonomian limbung, pemerintah kelabakan.

Vaksin tak kunjung ditemukan. Pengetahuan tentang virus corona baru pun belum sempurna.

Semua negara seolah hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan nan pekat. Namun, bagi Indonesia dan banyak negara lain, bergandengan tangan menjadi cara terbaik untuk kemudian mencari jalan keluar bersama-sama.

“Yang ingin kita bangun adalah kerja sama untuk solidaritas global,” kata Teuku Faizasyah selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, 12 Mei 2020.

Sejumlah tindakan bersama telah digelar. Salah satunya, Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss mengajukan draf resolusi kepada Majelis Umum PBB untuk mengutamakan kerja sama global melawan virus corona baru.

PBB lantas mengadopsi resolusi bertajuk “Global Solidarity to Fight COVID-19” tersebut, yang diputuskan secara aklamasi dalam forum virtual di New York, 2 April lalu. Ini produk pertama yang dihasilkan PBB terkait COVID-19.

Penekanannya pada pesan politis mengenai pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi secara global.

“Dalam bingkai itu, seluruh negara diharapkan bahu-membahu demi kepentingan bersama.

Tidak ada kendala atau tekanan tertentu, semisal dalam proses pengadaan dan pengembangan obat-obatan serta alat kesehatan,” jelas Faizasyah.

Di ranah regional, pemerintah menggagas sejumlah pertemuan virtual dengan sesama anggota ASEAN. Pun mendorong negaranegara di Asia-Pasifik untuk melanjutkan diskusi guna mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan saat ini.

“Inisiatif-inisiatif itu menunjukkan diplomasi kita terus bergerak dinamis. Kita melakukan beberapa terobosan untuk meneguhkan ikatan solidaritas antarbangsa,” ujarnya.

Masalahnya, sejumlah negara kuat menunjukkan gelagat untuk mendahulukan kepentingan masing-masing. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggalang kerja sama internasional.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi mendorong adanya penguatan kerja sama negara ASEAN Plus Three (APT) untuk menciptakan resiliensi terhadap tantangan pandemi COVID-19 dan pelemahan ekonomi. Foto diambil pada 14 April 2020.

Tantangan tersebut meruncing di era pandemi. Salah satunya dalam memenuhi ketercukupan bahan pembuatan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Ini yang menjadi perhatian kita. Kita harus pandai-pandai menyeimbangkan prinsip solidaritas internasional, tapi tidak terseret dalam arus kepentingan salah satu negara,” kata Faizasyah.

Pengamat Hukum Internasional LIPI Adriana Elizabeth mengatakan jika penanganan pandemi memang berbeda-beda di setiap negara. Namun, prinsipnya sama. Setiap negara selalu berupaya menyelamatkan bangsanya.

“Pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama seperti negara lain, yakni mengutamakan keselamatan warga, termasuk yang berada di luar negeri,” ungkapnya.

Bagi Adriana, upaya Indonesia menggalang solidaritas di panggung global merupakan langkah logis sebagai “negara papan tengah” (middle power). Kemampuan diplomasi negara middle power diakui dan dianggap cukup berpengaruh di tingkat global. Namun, tidak akan setara jika dibandingkan dengan negara-negara adidaya, yang kenyataannya lebih kuat secara ekonomi dan militer.

Dalam hubungan internasional, negara-negara adidaya selalu berusaha mendiktekan tata dunia. Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang masuk dalam

kelompok ini. Terlebih jika sudah menyentuh kepentingan fundamental. Mereka tak segan-segan menekan negara lain dan bahkan lembaga internasional untuk memenuhi keinginannya.

AS, misalnya, tega memutus sumbangan dana tahunan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tepat di saat lembaga tersebut membutuhkan dukungan maksimal dari segala pihak.

Alasannya, WHO dianggap bias ke China, padahal AS merupakan donatur terbesar.

Washingtonjugaterang-terangan berusaha menguasai akses distribusi vaksin yang tengah dikembangkan perusahaan farmasi Prancis (Sanofi) dan Jerman (CureVac). Jika kelak vaksin tercipta, AS harus mendapat pasokan lebih dulu ketimbang negara lain.

Beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump bahkan mengancam India jika tidak segera mengirim klorokuin dan hidroksi klorokuin ke AS. Otoritas medis negara tersebut meyakini obat malaria dapat membantu proses pemulihan pasien COVID-19 lebih cepat.

Sikap seperti itu, di konteks pandemi, mendorong negaranegara middle power untuk bersatu dan menyuarakan kepentingan bersama. Jika banyak negara bergabung dalam satu suara untuk solidaritas, praktik-praktik unilateral di sektor kesehatan bisa dicegah.

“Salah satu kekuatan diplomasi middle power adalah mendorong solidaritas bersama seperti dalam aspek kemanusiaan terkait pandemi COVID-19,” katanya. “Ini merupakan strategi Indonesia untuk mewujudkan sikap dan perilaku sebagai middle power yang patuh pada aturan bersama dan tidak memihak kepentingan adidaya.”

Indonesia berusaha memaksimalkanperanantersebut.Kedaulatan pemerintah selama menangani krisis kesehatan di dalam negeri menjadi landasan utama untuk berargumen di panggung dunia.

Sejauh ini, Indonesia tidak mengandalkan bantuan asing dalam menjawab segala masalah dampak COVID-19. Sebaliknya, pemerintah berusaha mengatasi krisis dengan segenap kemampuan, seraya bertindak sesuai koridor komitmen yang digariskan komunitas internasional.

Namun, menurut Adriana, pemerintah masih perlu meningkatkan beberapa elemen lain yang kelak mendukung citra positif dan konsistensi Indonesia di pergaulan internasional. Khususnya sesudah pandemi berakhir.

“Indonesia berada dalam radar kompetisi global. Bahkan di kalangan negara-negara besar. Jadi, kita perlu meningkatkan strategi yang visioner untuk merancang proyeksi arah dalam kompetisi global ini, khususnya di bidang teknologi kedokteran dan farmasi,” terang Adriana. O RAHMI YATI ABRAR

11

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

BABAK BARU INDONESIA

Pemerintah tengah fokus menyikapi masalah produksi atau manufaktur yang meliputi ketersediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi dalam mata rantai pasok global.

K

eberlanjutan diplomasi ekonomi salah satu tantangan Kementerian Luar Negeri Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Terlebih, sektor ini menargetkan sejumlah perjanjian rampung pada 2020.

Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kemenlu RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menegaskan jika perundinganperundingan ekonomi tetap berlangsung di tengah krisis.

Namun, tantangan saat ini adalah produksi sehubungan dengan rantai pasok global.

“Perundingan tetap berlangsung karena yang dibahas adalah norma-norma yang biasanya mengatur hal semacam tarif untuk perdagangan barang,” kata Ina kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, 18 Mei 2020.

Ia menjelaskan pemerintah tengah fokus menyikapi masalah produksi atau manufaktur yang meliputi ketersediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi dalam mata rantai pasok global.

“Biasanya Indonesia menjadi tempat produksi bahan jadi. Ketika

COVID-19 melanda, Indonesia dipaksa secara tidak langsung untuk bagaimana caranya menjadi produsen bahan baku dan bahan setengah jadi yang tadinya hanya berpangku pada satu atau dua negara,” jelasnya.

Kolaborasi jadi kunci. Ini memecahkan masalah rantai pasok global dan menjadikan Indonesia pemain penting. Menurut Ina, beberapa yang bisa ditempuh adalah menarik investasi asing masuk ke Tanah Air dan melakukan transfer teknologi.

“Diplomasi ekonomi berperan di sini,” katanya. “Terkait transfer teknologi, yang terpenting sumber daya manusia kita siap dan tidak gagap dengan teknologi.”

Pandemi COVID-19 mengubah wajah perekonomian dunia.

Hampir seluruh sektor industri global menjerit akibat regulasi lockdown. Banyak negara terimpit beban ekonomi dan bahkan terancam resesi.

“Pemerintah menyesuaikannya dengan situasi pandemi saat ini. Misalnya, ketika badai COVID-19 sudah berlalu, tentunya industri kesehatan dan alat

kesehatan akan menjadi salah satu fokus prioritas,” kata Ina. “Kalau programnya sendiri masih basic. Perdagangan, investasi, pariwisata, dan lain sebagainya.

Namun, caranya pasti berubah.

Selama dan pasca-pandemi.”

Enny Sri Hartati, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyarankan perubahan prioritas. Menurutnya, banyak negara telah mengalami pergeseran kerja sama ekonomi.

Terutama dalam perdagangan bebas. Ini bahkan terjadi sebelum pandemi.

“Kalau kita melihat tren, tarif bukan lagi fokus utama. Yang mereka jual sekarang investasi,” katanya.

“Karena investasi dengan sendirinya akan mengembangkan perdagangan.”

Pentingnya melakukan pembenahan juga disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB Nunung Nuryartoro. Namun, pemerintah harus terus melihat peluang di depan.

“Kita tidak boleh berhenti pada proses-proses perjanjian yang sedang atau sudah diinisiasi, yang tentu harus menguntungkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian,” ujarnya.

“Peluang apa pun harus diambil.”

Menyikapi pembatasan

DOKUMEN KEMENLU RI

TUNTUTAN PERUBAHAN DIPLOMASI EKONOMI

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Desra Percaya (kiri) secara simbolis menerima bantuan 12.200 butir obat Avigan dari Duta Besar Jepang Masafumi Ishii (kanan) di Jakarta, Selasa (19/5). Bantuan tersebut menjadi wujud kerja sama kedua negara dalam mengatasi pandemi COVID-19.

imigrasi yang dilakukan sejumlah negara, Nunung berpendapat jika mekanisme dagang masih bisa dilangsungkan. Ekspor-impor semestinya terus berjalan.

“Tidak ada satu pun negara yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ini pintu masuk sehingga aspek perdagangan masih bisa dilakukan.”

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah memastikan bahwa semua perwakilan ditugaskan memetakan

peluang kerja sama ekonomi yang ada di negara akreditasinya. Pemetaan awal, setidaknya ada 285 outbound investment Indonesia saat ini dengan nilai sekitar US$ 14,3 miliar. Ini aset ekonomi yang perlu dijaga dan dikembangkan.

“Sifat penugasan ini masih berlanjut meskipun dunia diterpa krisis kesehatan. Para perwakilan harus melakukan penilaian, juga membuat perencanaan dan usulan program yang konkret,” kata Faizasyah. O RAHMI YATI ABRAR

BABAK BARU INDONESIA

EDISI KHUSUS, 28 MEI 2020 | Nomor 2043 Tahun VII

12

MENDORONG KESETARAAN

Indonesia bersikap kepentingan kemanusiaan harus jadi prioritas ketimbang segi komersial.

eluruh masyarakat dunia menantikan ketersediaan vaksin COVID-19 dengan perasaan gamang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan vaksin menjadi harapan tunggal untuk kembali ke situasi normal. Selama vaksin belum tersedia, tak ada satu pun yang terjamin bebas dari ancaman virus corona baru.

Sejauh ini, kerja sama skala global telah digalang. Mayoritas pemerintahan dunia berikhtiar untuk mempercepat segala upaya pengembangan vaksin. Dalam prinsip ini, risiko monopoli atau politik kesehatan unilateral di masa depan dapat dihindari.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia turut berperan aktif dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Satu langkah bersama ratusan lembaga riset dan perusahaan farmasi di banyak negara.

“Beberapa BUMN kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk pengembangan vaksin atau medikasi, apa pun itu,” kata Faizasyah kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, 14 Mei 2020.

April lalu, total 193 anggota Majelis Umum PBB, termasuk Indonesia, mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut akses “setara, efisien, dan tepat waktu” untuk setiap vaksin yang ditemukan demi memerangi COVID-19.

“Pendekatan yang harus dilakukan mencakup penguatan rantai pasokan alat-alat laboratorium, pertukaran hasil uji laboratorium, material kimiawi dan pendukungnya, suplai medis esensial, diagnosis baru, serta obat dan vaksin masa depan,” bunyi mufakat tersebut.

Faizasyah menegaskan, perkara itulah yang diperjuangkan Indonesia bersama negara sehaluan lainnya. “Pendekatannya bukan menekan, tapi mendorong kerja sama,” jelasnya.

Adil dan setara berlaku untuk semua negara. Tidak ada pembedaan siapa yang lebih dulu mendapatkan vaksin. Tidak ada istilah “mentang-mentang” atau dalih telah membantu dana riset untuk perusahaan tertentu.

Meskipun demikian, risiko terjadinya monopoli atas vaksin COVID-19 tetap terbuka. Banyak kalangan menduga praktik itu mungkin sekali dilakukan negara-negara besar. Khususnya, negara adidaya dengan infeksi parah. Jika akses menuju vaksin dikuasai mereka, negara lain pasti tersisih. Korban jiwa

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

S

AKSES VAKSIN COVID-19

Seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemekatan ekstrak saat uji laboratorium obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Laboratorium Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Foto diambil pada 6 Mei 2020.

bertumbangan.

Amerika Serikat menunjukkan gelagat tersebut ketika disebut-sebut akan menjadi negara pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19 produksi Sanofi, raksasa farmasi bermarkas di Paris.

Sanofi salah satu pengembang vaksin, yang ditopang dana riset dari AS. Direktur Eksekutif Sanofi Paul Hudson sendiri mengaku pengiriman ke Washington mungkin sekali dilakukan kali pertama jika vaksin sudah ditemukan. “Pemerintah AS memiliki hak atas pemesanan terbesar di muka, karena telah menanam investasi besar dan berani ambil risiko,” katanya.

Prancis berang. Merasa kecolongan. Uni Eropa pun mengambil sikap tegas. Setiap vaksin yang tersedia harus didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh negara di dunia. Bukan hanya AS. “Vaksin COVID-19 seharusnya dipandang sebagai kebutuhan masyarakat global.

Akses terhadapnya harus setara dan universal,” tegas Juru Bicara Komisi Eropa Stefan de Keersmaecker.

Menyikapi tendensi politik kesehatan unilateral, Faizasyah mengakui memang ada aspek bisnis terkait vaksin yang dikaitkan dengan hak paten. Akan tetapi, pemerintah akan mengupayakan BUMN Indonesia dapat berkolaborasi dalam proyekproyek pengembangan vaksin.

“Ada forum yang digagas EU dan WHO yang melibat-

kan banyak negara untuk pengembangan vaksin bersama.

Indonesia termasuk yang diajak bergabung,” ujarnya.

Salah satu forum yang dimaksud adalah Ministerial Coordination Group on COVID-19.

Lembaga yang diinisiasi Kanada ini menjaga hubungan esensial skala global. “Jadi ada beberapa modalitas di tataran internasional yang terus kita perjuangkan melalui diplomasi dan kerja sama internasional,” lanjut Faizasyah.

“Kita juga memperjuangkan dalam konteks yang lebih besar suatu norma yang mudahmudahan disepakati bersama.

Bahwa saat vaksin tersedia, bukan komersialnya yang didahulukan, melainkan kepentingan kemanusiaan. Kita berharap harganya terjangkau, ketersediaan memadai, dan aksesnya bisa cepat diperoleh.”

Ahli kesehatan masyarakat sekaligus Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany memandang akses vaksin dari kacamata ekonomi. Sebuah perusahaan atau lembaga yang menemukan vaksin atau obat senyatanya punya hak paten atau monopoli selama 20 tahun. Bisa negara maju atau pun negara berkembang. Pihak lain, jika membutuhkan, bisa melakukan pembelian.

“Sederhana saja. Jika vaksinnya sudah ada, kita beli,” katanya.

Masalahnya, negara berkembang atau miskin akan ke-

sulitan bersaing dengan calon pembeli besar seperti AS. Kesulitan bisa berupa anggaran untuk impor vaksin atau pengaruh politik—negara besar biasanya diprioritaskan.

“Jika tidak ada intervensi dari lembaga dunia, seperti Global Fund atau PBB, negara berkembang akan kesulitan membelinya,” kata Hasbullah.

Untuk Indonesia, Hasbullah menilai pemerintah sanggup menempuh mekanisme jual-beli.

Tidak perlu menunggu donasi karena dianggap sudah tidak miskin lagi. “Atau mekanisme lain.

Bisa dengan meminta lisensi untuk produksi di dalam negeri. Semisal menggandeng Bio Farma, yang selama ini juga tengah mengembangkan vaksin,” terangnya.

Hasbullah memperingatkan, biaya pengobatan infeksi COVID-19 sangat mahal. Satu kasus bisa menghabiskan dana APBN hingga Rp 400 juta. “Jadi lebih baik kita mencegah dengan tetap menjaga jarak, kebersihan, selalu berolahraga, dan konsumsi gizi seimbang,” katanya.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto. Sembari menunggu vaksin tercipta, jalan satu-satunya agar masyarakat terhindar dari infeksi virus adalah kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Jika nanti vaksin ditemukan, kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa ini,” tegasnya. O RAHMI YATI ABRAR