Bencana: Indonesia Bisa Apa? Planonews Vol. 3
HMP PL ITB KOMISARIAT
OUTLINE LATAR BELAKANG
2
1
KONSEP DUKUNGAN KEBIJAKAN
4
STUDI KASUS
PEMULIHAN
6
3
BAGAIMAANA DI LUAR NEGERI?
5
kerentanan pascabencana alam yang terjadi setelah tahun 2011. Dengan demikian, pemetaan kerentanan pascabencana alam yang terjadi sebelum tahun 2011 tidak bisa memakai instrumen PDNA. Pemetaannya menggunakan instrumen lama, yakni dengan melakukan analisis kerusakan dan kerugian (Damage and Loss AssessmentDaLA) akibat bencana alam, seperti yang dilakukan untuk bencana Gempa Padang 2009. BNPB, institusi pemerintah yang secara khusus menangani bencana alam di Indonesia, mempunyai fokus perhatian pada pemetaan kerentanan akibat bencana alam. BNPB telah mengembangkan Post Disaster Need Assessment (PDNA), yakni instrumen pemetaan kerentanan pascabencana alam. Pencegahan bencana adaptasi maupun mitigasi telah dilaksanakan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan/kemampuan menanggulangi bencana. Apa ajasih upaya- upayanya dan bagaimana kasus- kasus yang ada di beberapa kota atau bahkan negara? Yuk
PDNA dilegalkan dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Risiko yang membahas pemetaan kerentanan pascabencana alam. Karena Perka ini dibuat pada tahun 2011 dan disahkan tahun 2012, maka PDNA hanya dapat digunakan untuk memetakan simak lebih lanjut! ďż˝
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak wilayah rawan bencana alam. Hal ini antara lain terbukti dengan Indeks Rawan Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)yang menunjukkan 27 provinsi di Indonesia mempunyai IRB tinggi dan enam provinsi berindeks sedang (BNPB, 2011). Bencana alam yang melanda wilayah Indonesia telah menyebabkan kerusakan yang tak sedikit pada manusia dan infrastruktur fisiknya. Selain itu, bencana alam juga dapat menimbulkan kerentanan baru bagi korbannya, dimana kerentanan tersebut belum tentu ada sebelum terjadi bencana alam. Kerentanan akibat bencana alam dapat dipetakan, meskipun pemetaannya tidaklah mudah.
DEFINISI
Benca alam
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor noon alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
KONSEP BENCANA Kerentanan pascabencana alam meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sebenarnya, bencana alam tidak hanya menyebabkan kerentanan pada aspekaspek tersebut saja, namun juga berdampak pada aspek lain seperti politik, kesehatan, dan pangan. Kerentanan pascabencana alam juga dapat mengacu pada konsep human security. Konsep ini merupakan penurunan dari comprehensive security, yang diartikan bahwa agar dapat hidup aman, makmur, dan sejahtera, manusia harus terpenuhi kebutuhan politik, ekonomi, dan sosialnya. Kebutuhan politik berbentuk kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, terwujudnya demokrasi, situasi pluralisme, yang membuat manusia nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan utamanya (freedom from want) tergolong dalam kebutuhan ekonomi, sedangkan wujud dari kebutuhan sosial antara lain kemampuan untuk mengatasi rasa takut (freedom from fear) (Herman, J and Wittek, R. 2000).Dengan memaknai comprehensive security, konsep human security
dapat dijabarkan dalam konsep keamanan politik, keamanan ekonomi, dan keamanan sosial. Dari ketiga kerentanan tersebut, kerentanan ekonomi dan sosial paling sering dan paling banyak ditangani serta dikurangi dalam proses penanggulangan dampak bencana alam di Indonesia, meskipun penanganannya masih kurang memperhatikan komponen human security. Kerentanan politik masih sangat minim diperhatikan atau sama sekali tidak ditanggulangi. Bahkan dalam PDNA pun, yang digunakan oleh BNPB untuk pemetaan kerentanan, tidak ada instrumen kerentanan politik. Padahal kerentanan politik juga merupakan bagian dari kerentanan bencana alam. Oleh karena itu, kerentanan politik juga harus menjadi fokus perhatian dalam proses penanggulangan dampak dan pengurangan rsiko bencana alam. Pemetaan, penanganan, dan pengurangan ketiga kerentanan tersebut sebaiknya lebih mengacu pada konsep human security karena ketiganya merupakan sisi negatif dari human security. ďż˝
DUKUNGAN KEBIJAKAN Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dijamin melalui berbagai instrumen kebijakan nasional dan daerah yaitu Rencana Aksi Nasional maupun Daerah dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK- RAD GRK). RAD GRK adalah bagian dari RAN GRK yang diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2011. Mitigasi ditujukan untuk mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca, sementara adaptasi untuk penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim. Tujuan adaptasi yaitu untuk perencanaan yang lebih baik mempertimbangkan kondisi iklim (perubahan iklim), dan mengurangi kemungkinan bencana seperti banjir,
kebakaran hutan, dan longsor. Berawal dari komitmen Presiden pada G- 20 Pittsburgh dan COP15 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 yang mana 26% merupakan upaya sendiri dan 41% diberikan pula dukungan internasional. Target itu kemudian diturunkan dalam beberapa bidang meliputi kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Beberapa regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana yaitu UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019, Dalam pelaksanaan pembangunan, upaya adaptasi dan mitigasi bencana ini didekatkan dengan berbagai produk lainnya seperti green economy, green infrastructure, dan dimasukkan pula dalam rencana pembangunan nasional.
Kebijakan Mitigasi dan Penanggulangan Banjir Jakarta: Jakarta Salah Mengambil Keputusan? Karya: Davin Azhari H, HMP 16 207
Gemuruh
kembang api pada
Kementerian PUPR sebetulnya
sudah memiliki cetak biru mengenai mittidak igasi banjir Jakarta yang diturunkan ke terdengar sebegitu meriah, yang justru dalam beberapa program diantaranya momen
pergantian
tahun
dikalahkan oleh suara gemuruh petir. Normalisasi, Pembangunan Sodetan, Hujan yang melanda Jakarta sejak Tan- dan Pembangunan Bendungan di kawagal 31 Desember 2019 berlangsung san hulu. Sedangkan Pemprov DKI Jakarlebih dari 24 jam yang kemudian sempat ta sendiri memiliki program unggulan berhenti sebentar dan kembali hujan. berupa Naturalisasi Sungai. Pada intinya, Tanpa terduga, beberapa wilayah di Ja- kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan karta mulai terendam banjir. Apa yang dalam upaya pencegahan banjir dengan sebenarnya terjadi? Apakah Banjir kali ini memaksimalkan kapasitas Daerah Aliran merupakan banjir yang terbesar? Sugai yang melalui Ibukota. Kebijakan BMKG menyebutkan curah hu- sendiri menurut Friedrich (dalam Agustijan yang terjadi pada awal tahun di Ja- no, 2012:7) adalah serangkaian tindakarta merupakan yang tertinggi sejak kan/kegiatan yang diusulkan oleh pengukuran pertama kali pada tahun seseorang, pemerintah atau kelompok 1886. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tertentu untuk mencapai tujuan yang bersama-sama dengan Gubernur DKI dimaksud.
Jakarta
Anies
Baswedan
melakukan
Jakarta memiliki bentang alam penyusuran di sepanjang Sungai Cili- yang unik dengan kepadatan penduduk wung yang masuk ke dalam wilayah ad- tinggi, mengakibatkan dalam pelaksaministrasi DKI Jakarta. Menteri PUPR me- naan kebijakan perlu bersinggungan nyebutkan bahwa dari rencana 33 km dengan berbagai macam kepentingan. normalisasi, baru 16 km yang terlaksana, Di sisi lain, kebijakan tersebut perlu didan wilayah tersebut dapat dikatakan ambil di waktu yang tepat dengan bebas dari banjir. Namun kemudian perencanaan yang matang agar banjir diklarifikasi oleh Gubernur DKI bahwa dapat terhindarkan. terdapat beberapa titik banjir yang termasuk ke dalam wilayah yang sudah dilakukan normalisasi sungai.
STUDI KASUS STUDI Desa Bendono, Jateng Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bendono dikategorikan menjadi 3 bentuk yaitu secara fisik, ekonomi, dan sosial. Pertama, strategi adaptasi secara fisik yaitu dengan memodifikasi dan renovasi rumah seperti peninggian lantai, dinding dana atap. Kemudian pengamanan perabotan rumah tangga, perbaikan jalan lingkungan, dan perbaikan saluran drainase lingkungan. Selanjutnya, banjir rob yang menggenangi sebgaian Desa Bendono membuat perubahan tingkat ekonomi masyarakatnya yang mana hal ini mengakibatkan masyarakatnya juga ikut beradaptasi dari hal tersebut. Strategi adaptasi secara ekonomi yaitu dengan cara mengandalkan pendapatan dari sektor tambak, pertanian dan hasil laut. Kondisi tambak yang sudah tidak dapat digunakan lagi membuat sebagian masyarakatnya beralih profesi sebagai penjual makanan.
Terakhir, strategi adaptasi secara sosial yang dapat dilihat dari proses kegiatan belajar mengajar, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Misal, ketika banjir rob datang, ruang kelas yang biasa dipakai untuk belajar mengajar akan pindah ke kelas yang tidak tergenang meskipun tingkatan kelas tersebut berbeda. Selain itu, waktu belajar mengajar juga dipadatkan. Kemudian dari segi kegiatan sosial lainnya dapat dilihat ketika banjir rob datang maka masyarakatnya akan berusaha untuk memindahkan lokasi dan mempercepat waktu kegiatannya. Meskipun banjir rob menyebabkan kerugian yakni penurunan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, beberapa masyarakat disana justru enggan untuk pindah ke desa lain. Kemampuan adaptasi tersebut disebabkan beberapa hal yakni, tidak adanya alternatif tempat tinggal, mata pencaharian masyarakatnya, dan faktor objek wisata baru yang muncul akibat banjir rob yang membuat sebagian masyarakatnya untuk membuka usaha.
KASUS STUDI KASUS Kampung Wisata Jodipan merupakan salah satu objek wisata di Kota Malang. Kampung Wisata Jodipan awalnya adalah suatu permukiman kumuh yang kini disulap menjadi kampung warna –warni dan menjai destinasi wisata para wisatawan saat ke Kota Malang. Namun, di balik keindahan dan keunikannya Kampung Wisata Jodipan menyimpang resiko bencana alam tepatnya bencana banjir. Kampung Wisata Jodipan berada pada daerah aliran sungai (DAS) Sungai Berantas yang merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu perlu adanya upaya mitigasi bencana di Kampung Wisata Jodipan sebagai salah satu sektor pariwisata di Kota Malang hal ini juga sesuai degan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 pasal 26 ayat di dijelaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
Kampung Wisata, Jodipan
Adapun Raudya dan Edriana (2019) menjelaskan upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan Kampung Wisata Jodipan termasuk dalam mitigasi aktif yaitu pengadaan dan penempatan tanda titik kumpul dan jalur evakuasi, penyuluhan, dan peningakatan kewaspadaan masyarakat. Penyuluhan dan pengawasan ini menjadi dasar dalam menjadikan kegiatan mitigasi berhasil. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pola pikir masyarakat Kampung Jodipan Kota Malang yang lebih menjaga lingkungannya seperti tidak membuang sampah ke sungai, meminimalisir pembangunan di bantaran sungai, kerja bakti, dan membersihkan sungai.
Bentuk Adaptasi Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Dengan Pendekatan Studi Kasus Karya: Illah Sanati, HMP 16232
Diawal
Tahun 2020 ini pada
dalam menghadapi bencana banjir yaitu
antara lain adaptasi aktif dan pasif, berbagai stasiun televisi Indonesia ramai adaptasi sosial, adaptasi ekonomi, diperbincangkan terkait berita bencana adaptasi budaya. Contoh penerapanya banjir yang menimpa sebagian wilayah pada salah satu studi kasus mengenai Jabodetabek terutama baru ini terjadi di “Bentuk-Bentuk Adaptasi Masyarakat Provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat. dalam Menghadapi Bencana Banjir di Banjir tersebut disebabkan hujan dengan Desa Pelangwot Kecamatan intensitas tinggi yang turun pada 31 Lamongan� dijelaskan bahwa
Laren
upaya Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 adaptasi aktif yang dilakukan masyarakat dan berdasarkan informasi BNPB korban Desa Pelangwot dalam menghadapi meninggal akibat banjir di ketiga wilayah bencana banjir yaitu melakukan aktivitas
tersebut
terus
bertambah
hingga masyarakat yang menambah pendapatan Sehingga dengan seperti, mencari ikan, ojek perahu, dan
mencapai 67 orang. adanya
bencana
yang
memberikan menjadi buruh, meninggikan dampak yang luar biasa ini, perlu adanya perlengkapan rumah tangga seperti kapasitas adaptif masyarakat. meja, kursi, dan meninggikan rumah. Menurut O’Brein dalam Kusumartono Sedangkan Adaptasi pasif yang dilakukan masyarakat memahami (2012) kapasitas adaptif adalah meliputi
kemampuan sistem untuk menyesuaikan fenomena akan terjadinya banjir dengan terhadap perubahan iklim yang sedang melihat intensitas hujan yang turun. untuk Kemudian melakukan adaptasi budaya menanggung beban konsekuensi dari diantaranya menjalankan adat istiadat perubahan iklim. Menurut IPCC, 1996 seperti melakukan istighosa dan tahlil atau
diprediksi
terjadi
atau
adaptasi dan penggunaan teknologi untuk manusia dapat dilakukan secara spontan menghadapi bencana banjir yaitu atau terencana, untuk merespon atau dengan membuat flood way serta masih dalam
UNEP,
1998
bahwa
mengantisipasi perubahan lingkungan. Terkait bencana banjir yang sedang marak terjadi terdapat berbagai bentukbentuk adaptasi yang dapat dilakukan
banyak lagi bentuk adaptasi bencana alam lainnya selain banjir yang mulai dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi.
PEMULIHAN KOTA AKIBAT BENCANA (KOTA PALU) Pemulihan suatu kota akibat bencana alam yang terjadi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Terjadinya suatu bencana tsunami besar yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2004, gempa bumi di Yogakarta dan Jawa Tengah (Kabupaten Klaten) pada tahun 2006, dan bencana alam besar yang barubaru terjadi pada tahun 2018 di Kota Palu, Donggala dan Sigi habis rusak akibat dari gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Sebagai bagian dari penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam artian bukan hanya kegiatankegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menetukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak.
Seperti bencana alam yang terjadi di Kota palu tersebut dalam tanggap darurat kemeterian PUPR melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak selain itu membuat hunian sementara (huntara), dan mempecayakan BPIW untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/ lembaga terkait. Yang mana rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas social (fasos). Rancangan tersebut merupakan tinak lanjut dari pembuatan rencana induk. Untuk Fasum dan Fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD,SMP,SMA kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas.
MITIGASI DI BEBERAPA NEGARA King Country, Washington, Amerika Serikat Kota ini membuat angket khusus yang berfokus pada penilaian, diantaranya: sensitivitas, kemamuan adaptasi dan interaksi lintas lembaga dan lintas sektor. Tahap awal dalam mengembangkan program dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana adalah membangun basis informasi yang solid.
Makati City, Filipina Makati City telah mengembangkan menyusun mekanisme institusional yang kuat untuk memfasilitasi tindakan terhadap perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Makati City juga telah memulai beberapa program untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam program-program manajemen perubahan iklim.
Thua Thuen Hue, Vietnam Provinsi Thua Thuen Hue, Vietnam telah menerapkan faktor penanganan bencana melalui berbagai faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan kota dan masyarakat desa terkena dampak bencana yang terkait dengan iklim. Dua kelompok sosial yang terkena dampak khusus: penduduk yang sangat miskin, yang tinggal di daerah yang rentan yang mana pemerintah mencoba untuk menguranginya melalui program pemindahan perumahan sementara dan penduduk membangun rumahnya sendiri namun rentan terhadap bencana.
Surat Kecil dari HMP 16232 Kilas balik masa kecilku Teringat suasana sejuk sore di tempat itu Tempatku menjadi manusia yang utuh Tempat kebaikan itu dituju Tempat akidah akhlak dijunjung
Pada suasana hening sore itu Pintu, dinding atas bergoyang dan bergemuruh Meja bergeser dari titik tumpuku Huru hara manusia diselimuti rasa takut
Getaran sekejap menoreh luka insan di sana Memporak porandakan bangunan yang berpijak Kerugian telah diciptakan Tak ada yang bisa disalahkan Tak bisa hanya risau dan resah
Coba untuk kembali bersihkan jiwa Kembali mendekat dan memohon ampun pada-Nya Berharap keadaan menjadi baik sedia kala Berdoa berharap ampun bagi jiwa yang tiada
REFERENSI Anugrah, Daris dkk. 2018. “Menata Kembali Permukiman di Sulawesi Tengah dengan Rencana Terpada”. SINERGI / Edisi 34 – Oktober. Badan Penanggulangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Jakarta Selatan. 2018.
Asrofi, A., & Hadmoko, D. S. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional, 23(2), 125-144. Dimas Wicaksono, Raudya & Pangestuti, Edriana. (2019). Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Resiko Bencana. Jurnal Administrasi Bisnis. 71(1) , 8-17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Hendri. (2019). FASTANA-TDRMC Bekali Pelajar SMA 1 Ilmu Mitigasi Bencana. Diakses 10 Februari 2020 dari Berita Lokal Aceh, Pendidikan pada https:// rencongpost.com/fastana-tdrmc-bekali-pelajar-sma-1-ilmu-mitigasi-bencana/ Zamzami, Daspriani. (2013). “Escape Building” Kini bukan Hanya Tempat Penyelamatan Saat Bencana. Diakses 10 Februari 2020 dari https:// regional.kompas.com/ read/2013/12/25/1647204/.Escape.Building.Kini.Bukan.Hanya.Tempat.Penyelam atan.Saat.Bencana?page=all Bahan kuliah ME 4034 Kebijakan Iklim ITB Bahan Kuliah PL 4002 Pengembangan Kawasan Pesisir ITB https://www.100resilientcities.org/ Kumparan.com, reactor.co.id, CNN Indonesia, IDN Times, Kompas.com, Radartasikmalaya, Kompasiana, medantribunnews.com, VG247, liputan6.com, Tribunnews
PLEASE GIVE YOUR FEEDBACK!
HMP PL ITB KOMISARIAT