GreenFo edisi Oktober

Green

foENVIRONMENTAL ENG INEERING’S

BULLETIN Edisi Oktober

SusunanRedaksi Pimred Aprilia Widia Andini L-33 Reporter Aprilia Widia Andini L-33 Editor Aufa Syarifatun Nisa L-32 Layouter Widyanti Nur Rochmah L-33 Kontributor Fanny Fairuz Pradypna L-33 Atika Rizqi Syavira L-33 WTO0431O HMTL_ITS hima.enviro.its.ac.id

PLASTIk

VS

Ratusan ribu mamalia laut mati setiap tahun karena memakan kantong plastik yang dibuang ke laut 1000 milyar kantong plastik berukuran standar dihasilkan melalui 12 juta barel minyak bumi Dapat didaur ulang dengan mudah meskipun tidak dalam bentuk yang sama

Sulit digunakan kembali

Proses pengolahan relatif cepat Bahan dasar sulit diregenerasi

74% dan total emisi gas rumah kaca Indonesia dihasilkan dan kegiatan penebangan dan pembakaran hutan Total 400 juta ton kertas dan karton pertahun dan produksi di seluruh dunia

Proses daur ulang butuh 1000 tahun di tanah dan 450 tahun di air Dapat digunakan kembali

Proses Pengolahan tergolong lama Bahan dasar dapat diregenerasi

Berbahan dasar pohon Berbahan dasar minyak

KERTAS

Kantong Plastik Belanja Berbayar,

M

eski menyandang predikat negara penyumbang sampah plask terbesar ke dua di dunia, Indonesia dak hen menggencarkan berbagai upaya baik dari komunitas lingkungan maupun p e m e r i nta h d a l a m m e n e ka n volume sampah plas k. Salah satunya, seper kebijakan terbaru yakni uji coba Penerapan Kantong Plas k Berbayar pada Usaha Ritel Modern yang sempat memicu pro dan kontra. Tujuannya sendiri tak lain guna mendisiplinkan masyarakat agar dak menggunakan antong plas k baru seusai berbelanja. Kebijakan tersebut mulai dicanangkan pemerintah per tanggal 21 Februari hingga 31 Mei lalu berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plas k Berbayar (“SE1230/2016”).

Terkait harga, pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyepaka harga jual kantong plas k minimal sebesar Rp 200,- per

lembar. Selama ga bulan berjalan, KLHK mencatat terjadi penurunan angka penggunaan kantong plas k 25-30 persen dalam masa uji coba tersebut. Kenda terjadi penurunan, nyatanya kebijakan tersebut dirasa masih kurang efek f dalam menyadarkan masyarakat.

Padahal harapannya, ke ka kantong plas k dikenai biaya, konsumen akan berpikir dua kali saat berbelanja dan mulai mempersiapkan tas belanja sedari rumah, ke mbang harus merogoh kocek.

Seharusnya hal ini menjadi pijakan awa l ya n g b a i k d a l a m u p aya penurunansampahdenganmendukung program pemerintah tersebut. Namun, tak sedikit konsumen ritel modern terutama kelas menengah atas yang memilih merogoh kocek sebesar Rp 200,- ke mbang membawa dengan alasan “malas” atau“lupa”.Berkaca dari fenomena ini, kantong plas k berbayar hanya menjadi angin lalu tanpa pengaruh kuat bahkan hal ini justru menciptakan “peluang usaha” baru bagi pemilik usaha ritel modern.

Meskipun demikian, tak bisa d i ta m p i k b a hwa ke b i j a ka n pemerintah tersebut memberi dampak posi f. Misalnya, kreafitas anak muda dari ide pem-

?? h h aa k k ifif t t kk e e EEff buatan kantong belanja dengan desain unik dan mul fungsi. Serta upaya pemerintah untuk turun langsung bersosialisasi demi mengubah mental dan kebiasaan masyarakat.

Apa Kabar Kantong Belanja Berbayar Saat Ini? Sayangnya, penerapan regulasi pemerintah tak berlangsung lama. Hingga kini, banyak dijumpai ritel modern yang kembali menarik biaya kantong plas k belanja. Setelah ditelusuri, seper nya keberlanjutan kebijakan dalam masa uji coba memang menuai berbagai pendapat antara KLHK dengan pengusaha. Walaupun beberapa daerah ditemukan masih menggalakkan regulasi kantong plas k berbayar sesuai keputusan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kenda demikian, bagaimanapun kebijakan baru yang diterapkan pemerintah, maupun aksi yang banyak dikampanyekan berbagai komunitas, hakikatnya kita sebagai manusia seharusnya sadar bahwa lingkungan merupakan harta yang harus dijaga untuk investasi masa depan. (fai/auf)

7

Fakta Sampah Plastik

1. Pembuatan botol-botol plas k dalam setahun setara dengan biaya produksi 1 juta mobil.

2. Diperlukan kurang lebih 175 juta Barel minyak bumi untuk memproduksi botol plas k dalam setahun.

3. Diperlukan waktu 1 milenium atau 1000 tahun untuk mengurai sampah plas k di tanah.

4. Indonesia memproduksi kurang lebih 300 juta ton sampah plas k per tahun yang sangat berpotensi mencemari lingkungan.

Interview

Mengapa peraturan kantong plastik berbayar ditarik kembali?

Menurut saya, sudah efektifkah proses tersebut berjalan? Harga plastik yang dipatok terlalu murah, sehingga orang tidak akan merasa keberatan jika hanya mengeluarkan 200 rupiah untuk kantong plastik.

Dan mereka masih berpikir kalau kantong plastik juga masih bisa digunakan lagi, seperti untuk wadah tempat sampah dan lain sebagainya. Kemudian sempat beredar pertanyaan di masyarakat mengenai outputannya peraturan pembayaran sampah plastik ini.

Perbedaannya kelihatan apa nggak sebelum dan sesudah?

Pasti ada dampak. Tapi tidak terlalu kentara. Karena masyarakat berpikir bahwa uang 200 rupiah bukan hal yang memberatkan apalagi kan kantong plastik itu dapat digunakan kembali.

Solusi permasalahan ini?

Coba perusahaan-perusahaan pembuat plastik bisa membuat plastik yang biodegradeble, memang tetap susah untuk diuraikan, namun tidak selama plastikplastik pada umumnya. Lalu kuatkan regulasinya dan jangan lupa untuk sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat paham mengenai masalah ini.

Harapan permasalahan plastik ini?

Masyarakat mulai sadar mengenai dampak-dampak yang akan terjadi jika penggunaan kantong plastik melonjak dan tidak teratasi. Kemudian, saat mereka sadar akan dampak itu, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang kuat.

5. Kantong plas k yang biasa kita gunakan saat berbelanja menyebabkan polusi 544 gram di udara.

6. Indonesia penyumbang sampah plas k terbesar KEDUA di dunia 7. Se ap tahun lautan di seluruh dunia dipenuhi sampah plas k hingga 12,7 juta ton

with Nadia Andistiara

Kadiv Bakti Lingkungan KPPL 16/17