PPMI MESIR PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA
__________
Address: 8 Wahran St. Rab’ah Adawea Nasr City Cairo Egypt Phone : (+20)1154591555 Web Site: www.ppmimesir.org | E-mail: hotlineppmimesir@gmail.com | FB : Ppmi Mesir
2|DPP-PPMI XX
TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN ANGGOTA PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA MESIR BPA PPMI MESIR PERIODE 2007-2008 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Badan Perwakilan Anggota yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah Badan Perwakilan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (AD/ART PPMI) Mesir, yang selanjutnya disebut BPA PPMI. 2. BPA melakukan tugasnya berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI Mesir. 3. Anggota BPA adalah utusan dari Organisasi Kedaerahan, Lembaga Keputrian dan Lembaga Kefakultasan sebagaimana disebutkan dalam AD/ART PPMI Mesir dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut Anggota BPA. BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Kedudukan 2
3|DPP-PPMI XX
BPA adalah lembaga tinggi legislatif dan yudikatif dalam susunan organisasi PPMI Mesir. Pasal 3 Wewenang BPA mempunyai wewenang: 1. Membuat undang-undang dan peraturan dalam rangka pelaksanaan AD/ART dan ketetapan MPA, serta dalam rangka menciptakan ketertiban organisasi PPMI Mesir. 2. Membentuk badan pekerja atau tim kepanitiaan untuk melaksanakan wewenang, hak dan kewajibannya. 3. Mengesahkan, menunda atau membatalkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh dan dibahas bersama DPP. 4. Mengontrol, menegur, mengkritik dan memberikan saran kepada DPP dan lembaga otonom. 5. Melakukan pemanggilan kepada siapapun dan pihak manapun yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menyidangkan suatu perkara dan atau persengketaan antara orang dan atau pihak yang diduga bermasalah dengan melalui ketentuan tersendiri. 7. Memberikan sanksi kepada siapapun dan atau pihak manapun dalam lingkungan PPMI Mesir yang divonis bersalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui aturan tersendiri. 8. Bila dalam pandangn BPA, DPP melanggar AD/ART, atau tidak melaksanakan tugasnya, atau menyimpang dari ketetapan yang dibuat MPA maka BPA berwenang mengeluarkan memorandum I dengan
4|DPP-PPMI XX
batas waktu dua minggu. Bila setelah batas waktu tersebut DPP belum memenuhi memorandum, maka BPA berwenang mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu satu minggu. Bila setelah batas waktu tersebut DPP belum memenuhi memorandum, maka BPA berwenang mengajukan Sidang Istimewa kepada MPA PPMI. 9. Mengadakan pertemuan koordinasi dengan DPP apabila diperlukan. Pasal 4 Hak BPA berhak: 1. Terlibat dalam pembuatan kesepakatan antara kelembagaan PPMI Mesir yang mengatasnamakan PPMI Mesir dengan pihak lain. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan RI di Mesir dan atau pihak manapun yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPA. Pasal 5 Kewajiban BPA berkewajiban: 1. Bersama DPP membahas rancangan dan anggaran kegiatan yang diajukan oleh DPP. 2. Membahas setiap rancangan undang-undang atau peraturan serta usul-usul lain yang diajukan oleh DPP. 3. Memperhatikan saran, usul, dan masukan dari DPP dan anggota PPMI.
4
5|DPP-PPMI XX
4. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan BPA selama satu masa jabatan kepada forum BPA melalui persidangan BPA PPMI. 5. Merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan dan keputusan yang akan disahkan dalam persidangan BPA PPMI. BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Bagian I KEANGGOTAAN Pasal 6 Anggota BPA adalah perwakilan dan penyampai aspirasi anggota PPMI yang bertakwa kepada Allah Swt, berbudi luhur serta setia kepada organisasi PPMI Mesir. Pasal 7 Untuk dapat menjadi anggota BPA, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Berbudi pekerti yang baik; 2. Memiliki kemampuan berorganisasi; 3. Tercatat sebagai anggota PPMI Mesir; 4. Sekurang-kurangnya telah tinggal di Mesir selama satu tahun akademik; 5. Setia dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku di PPMI Mesir;
6|DPP-PPMI XX
Pasal 8 1. Anggota BPA adalah utusan dari Organisasi Kedaerahan, Lembaga Keputrian, Lembaga Kefakultasan. 2. Jumlah utusan Organisasi Kedaerahan ditetapkan sebagai berikut: a. Organisasi Kedaerahan dengan jumlah anggota 1-150 mengutus 2 orang yang terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota organisasi kedaerahan. b. Organisasi Kedaerahan dengan jumlah anggota 151-300 mengutus 3 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota organisasi kedaerahan. c. Organisasi Kedaerahan dengan jumlah anggota diatas 300 mengutus 4 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 3 orang anggota organisasi kedaerahan. d. Jumlah utusan Lembaga Keputrian sebanyak 8 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 7 orang anggota Lembaga Keputrian. e. Jumlah utusan Lembaga Kefakultasan sebanyak 2 orang yang terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota Lembaga Kefakultasan. 3. Tata cara pemilihan utusan organisasi kedaerahan, lembaga keputrian, dan lembaga kefakultasan diatur oleh masing-masing organisasi kedaerahan, lembaga keputrian, dan lembaga kefakultasan. 4. Anggota BPA ditetapkan dan diambil sumpahnya dalam persidangan BPA PPMI. 6
7|DPP-PPMI XX
Pasal 9 Masa keanggotaan BPA adalah selama satu tahun terhitung sejak tangal ditetapkan dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota BPA yang baru mengucapkan sumpah/janji atau dilantik. Pasal 10 Sebelum memangku jabatannya, anggota BPA bersumpah/berjanji bersama-sama dipandu oleh ketua BPA demisioner. (Tulis bunyi sumpahnya, liat di susduk atau ad/art) Pasal 11 Keanggotaan BPA PPMI bisa diwakilkan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa dari yang bersangkutan dan organisasi atau lembaga yang mengutusnya
Pasal 12 . Keanggotaan BPA dapat hilang karena: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPA. c. Tidak lagi menjadi anggota PPMI Mesir. d. Diberhentikan dengan tidak hormat jika dinyatakan melanggar sumpah dan janji sebagai anggota dengan keputusan BPA. 2. Pemberhentian anggota karena ayat (1) poin (a), (b) dan (c) ditetapkan secara administratif dengan keputusan pimpinan BPA.
8|DPP-PPMI XX
3. Anggota BPA yang hilang keanggotaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diganti dengan anggota baru dengan syarat : a. Berasal dari organisasi yang sama dengan anggota yang digantikannya. b. Melampirkan surat tugas sebagai utusan BPA dari organisasi yang mengutusnya. Bagian II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 13 1. Setiap anggota BPA memiliki hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, hak petisi dan hak bujet. a. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan ketetapan atau undang-undang. b. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan DPP PPMI dan Lembaga Otonom yang berada di lingkungan PPMI. c. Hak bertanya adalah hak untuk menanyakan suatu permasalahan kepada DPP PPMI dan Lembaga Otonom yang berada di lingkungan PPMI. d. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada DPP PPMI dan Lembaga Otonom yang berada di lingkungan PPMI. e. Hak petisi adalah hak untuk mengajukan permohonan resmi kepada DPP PPMI dan 8
9|DPP-PPMI XX
Lembaga Otonom yang berada di lingkungan PPMI mengenai kebijakan tertentu. f. Hak bujet adalah hak untuk mengajukan anggaran keuangan kepada DPP PPMI. 2. Pengajuan hak-hak diatas dapat dilakukan dengan dua cara: a. Diajukan melalui komisi yang bertanggungjawab dalam bidangnya dengan disetujui 1/2 + 1 anggota komisi tersebut. b. Diajukan oleh Pimpinan BPA dengan persetujuan 1/2 + 1 jumlah ketua komisi. 3. Setiap anggota BPA berkewajiban: a. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil pelajar dan mahasiswa Mesir yang bertanggungjawab. b. Menyalurkan aspirasi pelajar dan mahasiswa kepada pihak-pihak yang terkait. c. Menyebarluaskan setiap keputusan dan ketetapan BPA. Bagian III RANGKAP JABATAN ANGGOTA BPA Pasal 14 Anggota BPA tidak boleh merangkap jabatan apapun di kepengurusan DPP atau DPD. BAB IV KOMISI-KOMISI BPA Pasal 15
10 | D P P - P P M I X X
1. Komisi BPA adalah pengelompokan anggota BPA berdasarkan bidang garapan yang disesuaikan dengan kementrian koordinasi DPP PPMI dan garapan lain yang dianggap perlu. 2. Jumlah Komisi BPA disesuaikan dengan kebutuhan kementrian koordinasi DPP PPMI selama satu masa jabatan dan atau garapan lain yang dianggap perlu. 3. Komposisi Komisi BPA ditentukan oleh keputusan BPA. Pasal 16 Komisi BPA dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja BPA dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil anggota PPMI. Pasal 17 Setiap anggota BPA wajib bergabung dalam salah satu komisi yang ada dalam BPA PPMI. BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN BPA Pasal 18 Alat-alat kelengkapan BPA disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas BPA PPMI. Pasal 19 1. BPA mempunyai alat-alat kelengkapan berikut: a. Pimpinan BPA b. Staf Teknis Administrasi 10
sebagai
11 | D P P - P P M I X X
c. Tim Khusus BPA PPMI d. Kepanitiaan BPA PPMI 2. Alat kelengkapan sebagaimana disebut pada ayat (1) poin (b), (c), dan (d) dibentuk sesuai dengan kebutuhan. BAB VI PIMPINAN BPA BAGIAN I
Pasal 20 Pimpinan BPA merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pasal 21 1. Pimpinan BPA terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. 2. Pimpinan BPA dipilih, ditetapkan dan diambil sumpahnya dalam persidangan BPA. 3. Ketua BPA adalah pimpinan BPA yang meraih suara terbanyak. 4. Pimpinan BPA dibentuk terpisah dari Pimpinan MPA. 5. Selama Pimpinan BPA belum terbentuk, maka persidangan BPA sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara. 6. Pimpinan Sementara yang dimaksud ayat (5) adalah Panitia Pelaksana persidangan BPA. Pasal 22
12 | D P P - P P M I X X
Masa jabatan Pimpinan BPA sama dengan masa jabatan anggota BPA, sebagaimana dimaksud dalam pasal (9).
BAGIAN II TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN BPA Pasal 23 1. Calon Pimpinan BPA dipilih dan atau diajukan oleh masing-masing anggota BPA PPMI. 2. Masing-masing anggota berhak mengajukan sebanyak-banyaknya tiga nama calon Pimpinan BPA. 3. Pimpinan BPA dipilih secara langsung oleh anggota BPA dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing anggota BPA. 4. Lima calon pimpinan yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Pimpinan BPA. 5. Pimpinan BPA yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua BPA. Pasal 24 1. Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan BPA bersumpah/berjanji dipandu oleh Ketua BPA demisioner, sebagaimana dimaksud pasal (10). 2. Apabila Pimpinan BPA sudah bersumpah/berjanji, maka Pimpinan Sidang Sementara menyerahkan tugas pimpinan sidang kepada Pimpinan BPA.
BAGIAN III LOWONGAN JABATAN KETUA/WAKIL KETUA BPA 12
13 | D P P - P P M I X X
Pasal 25 1. Dalam hal Ketua BPA berhalangan tetap, maka diganti oleh Pimpinan BPA yang meraih suara terbanyak dibawahnya. 2. Penggantian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPA dan diberitahukan kepada seluruh anggota BPA. 3. Apabila salah satu anggota Pimpinan BPA behalangan tetap atau mengundurkan diri dan tidak terdapat mantan calon Pimpinan BPA yang meraih suara terbanyak dibawahnya, maka dipilih dan ditetapkan penggantian Pimpinan BPA tersebut dengan keputusan Pimpinan BPA yang lain dan diberitahukan kepada seluruh anggota BPA. 4. Apabila anggota Pimpinan BPA keluar dari Mesir lebih dari satu bulan dan tidak mengajukan surat cuti secara resmi kepada ketua BPA, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri dari kepemimpinan BPA. 5. Apabila poin (4) terjadi, maka diganti oleh mantan calon Pimpinan BPA yang meraih suara terbanyak dibawahnya. 6. Apabila seluruh Pimpinan BPA berhalangan tetap, maka diadakan pemilihan ulang Pimpinan BPA melalui sidang-sidang BPA. BAGIAN IV RANGKAP JABATAN PIMPINAN BPA Pasal 26
14 | D P P - P P M I X X
Pimpinan BPA tidak boleh merangkap jabatan apapun di kepengurusan DPP dan DPD. BAGIAN V TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BPA Pasal 27 1. Tugas dan wewenang Pimpinan BPA adalah: a. Mengatur administrasi BPA b. Memimpin sidang-sidang BPA c. Memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban BPA d. Mengundang anggota BPA atau alat kelengkapannya untuk melaksanakan sidang. 2. Pimpinan BPA tidak berhak mengatasnamakan BPA dalam mengeluarkan ketetapan dan keputusan, kecuali merupakan hasil keputusan atau ketetapan Sidang BPA. 3. Anggota Pimpinan BPA hanya berhak mengatasnamakan Pimpinan BPA dalam hal-hal yang bersifat protokoler. BAB VII Staf Teknis Administrasai BAGIAN I KEANGGOTAAN
Pasal 28
14
15 | D P P - P P M I X X
1. Staf Teknis Administrasi adalah tenaga lapangan yang dipilih atas keputusan Pimpinan BPA PPMI Mesir. 2. Staf Teknis Administrasi dibentuk sesuai kebutuhan Pimpinan BPA PPMI. BAGIAN II TUGAS STAF TEKNIS ADMINISTRASI Pasal 29 1. Mempersiapkan segala macam kebutuhan pimpinan BPA dalam bidang administrasi. 2. Menjadi notulen dalam setiap Sidang Pimpinan jika dibutuhkan. 3. Merawat dan memelihara inventaris BPA. BAB VIII TIM KHUSUS BPA BAGIAN I KEANGGOTAAN Pasal 30 1. Tim Khusus BPA terdiri dari tenaga ahli yang dipilih oleh Pimpinan BPA PPMI. 2. Tim Khusus BPA dibentuk sesuai dengan kebutuhan. BAGIAN II TUGAS TIM KHUSUS BPA
16 | D P P - P P M I X X
Pasal 31 Tim Khusus BPA bertugas: 1. Mempersiapkan rancangan acara dan rancangan ketetapan-ketetapan Sidang Pleno, Sidang Komisi, atau Sidang Yudikasi. 2. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan BPA menjelang Sidang Pleno, Sidang Komisi atau Sidang Yudikasi. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh BPA sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) ayat ini. 4. Membantu Pimpinan BPA dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan BPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. BAB IX PERSIDANGAN BPA BAGIAN I KETENTUAN UMUM Pasal 32 Persidangan BPA terdiri dari : 1. Sidang Pleno 2. Sidang Pimpinan (atau rapat pimpinan?, bagaiaman klo diunbah ke 'rapat') 3. Sidang Komisi 4. Sidang Yudikasi 5. Rapat Gabungan. Pasal 33 16
17 | D P P - P P M I X X
1. Sidang Pleno BPA adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota BPA untuk menetapkan keputusan dan ketetapan BPA. 2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usul pimpinan BPA dan atas usulan setengah anggota dan/atau usulan sekurang-kurangnya dua komisi. 3. Keputusan sidang pleno bersifat mengikat ke dalam dan atau ke luar yang hanya dapat dibatalkan oleh sidang pleno lainnya. Pasal 34 Sidang Pimpinan adalah sidang yang dihadiri oleh pimpinan BPA untuk merumuskan dan menyiapkan agenda persidangan dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 35 Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi untuk membahas dan merancang keputusan BPA. Pasal 36 1. Sidang Yudikasi adalah persidangan yang diadakan untuk menyelesaikan perkara dan atau untuk mengadili orang atau pihak yang diduga bersalah 2. Sidang Yudikasi dipimpin oleh pimpinan BPA atau pimpinan yang direkomendasikan oleh sidang pimpinan BPA 3. Keputusan sidang yudikasi bersifat mengikat ke dalam dan atau ke luar yang hanya dapat dibatalkan oleh sidang Yudikasi lainnya. Pasal 37
18 | D P P - P P M I X X
1. Rapat gabungan adalah rapat yang diikuti oleh anggota BPA bersama lembaga PPMI yang lainnya 2. Rapat gabungan dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya tujuh anggota BPA dan atau dua komisi dan atau atas permintaan Lembaga PPMI yang lainnya. Pasal 38 Rancangan ketetapan BPA disampaikan oleh Pimpinan BPA dalam persidangan BPA untuk dibahas dan disahkan. Pasal 39 1. Dalam setiap persidangan, Pimpinan BPA membuka dan memimpin sidang diawal persidangan dengan pidato pembukaan, dan menutup sidang di akhir persidangan dengan pidato penutupan. 2. Pidato pembukaan sidang menguraikan pekerjaan yang dihadapi oleh BPA, sedangkan pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan BPA dalam masa persidangan tertentu. BAGIAN II JENIS PERSIDANGAN BPA Pasal 40 BPA mengenal empat jenis persidangan: 1. Sidang Pleno 2. Sidang Pimpinan 3. Sidang Komisi 4. Sidang Yudikasi 18
19 | D P P - P P M I X X
Pasal 41 Persidangan-persidangan tersebut dalam pasal (40) diadakan sesuai dengan jadwal persidangan yang diputuskan oleh masing-masing pimpinan sidang bersangkutan. BAGIAN III PERSIAPAN DAN PERSYARATAN PERSIDANGAN BPA Pasal 42 1. Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Pleno, Sidang Pimpinan, Sidang Komisi, atau Sidang Yudikasi sudah harus diterima oleh anggota sebelum persidangan dimulai. 2. Dalam setiap persidangan, setiap anggota BPA harus mengisi daftar hadir sidang. 3. Bila peserta sidang telah memenuhi quorum, maka pimpinan sidang dapat membuka persidangan. 4. Bila quorum belum terpenuhi, maka pimpinan sidang dapat menunda sidang sesuai dengan ketentuan quorum masing-masing persidangan. BAGIAN IV SIFAT-SIFAT PERSIDANGAN BPA Pasal 43 1. Sidang Pleno, Sidang Komisi, dan Sidang Yudikasi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali bila sidang yang bersangkutan memutuskan rapat tertutup.
20 | D P P - P P M I X X
2. Persidangan yang bersifat terbuka, selain dihadiri anggota sidang, juga dapat dihadiri oleh selain anggota sidang, baik yang diundang maupun tidak. 3. Persidangan yang bersifat tertutup hanya dapat dihadiri oleh anggota sidang dan undangan. BAGIAN V RISALAH SIDANG DAN RAPAT Pasal 44 Untuk setiap sidang dibuat risalah resmi, yakni laporan tulisan cepat atau rekaman yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang telah dilakukan dalam sidang juga mencantumkan: 1. Tempat dan acara sidang atau rapat. 2. Hari dan tanggal sidang atau rapat dan jam dibuka serta ditutupnya. 3. Ketua dan sekretaris sidang atau rapat. 4. Nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir. 5. Nama-nama pembicara dan pendapat masingmasing. 6. Keterangan-keterangan tentang keputusan atau kesimpulan. (Risalah resmi maksudnya? diperjelas lagi redaksinya) BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPA BAGIAN I KETENTUAN UMUM 20
21 | D P P - P P M I X X
Pasal 45 1. Pada dasarnya, pengambilan keputusan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Bila poin (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah bila: a. Diambil dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota sidang atau telah dianggap quorum. b. Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang telah hadir. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemungutan dan perhitungan suara secara langsung (voting). BAGIAN II PELAKSANAAN KEPUTUSAN Pasal 46 Setiap keputusan baik hasil musyawarah mufakat maupun pemungutan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, dan penuh tanggung jawab. Pasal 47 1. Bentuk-bentuk keputusan BPA adalah: a. Ketetapan BPA b. Keputusan BPA
22 | D P P - P P M I X X
2. Ketetapan BPA adalah keputusan BPA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam BPA. 3. Keputusan BPA adalah keputusan BPA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam BPA. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 1. Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota BPA. 2. Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Pasal 49 1. Usul perubahan dan tambahan seperti tersebut dalam pasal 48 dengan disertai pertimbangan Tim Khusus BPA disampaikan kepada persidangan pleno BPA. 2. BPA memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak. Pasal 50 Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini diputuskan oleh Pimpinan BPA PPMI. Pasal 51 Segala ketentuan yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 22
23 | D P P - P P M I X X
Pasal 52 Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Hari/Tanggal 2007.M Pukul
: Kairo (Pasangrahan Jawa Barat KPMJB) : Selasa 29 Syakban 1428.H/11 Septembar : 15.05 WK
Pimpinan Badan Perwakilan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (BPA PPMI) Mesir Periode 2007-2008
Hafidz Mukmin Ketua