Uu organisasi 2014

Page 1

PPMI MESIR PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA

__________

Address: 8 Wahran St. Rab’ah Adawea Nasr City Cairo Egypt Phone : (+20)1154591555 Web Site: www.ppmimesir.org | E-mail: hotlineppmimesir@gmail.com | FB : Ppmi Mesir


1|DPP-PPMI XX

UNDANG - UNDANG PERATURAN ORGANISASI PERSATUAN PELAJAR & MAHASISWA INDONESIA MESIR (PPMI MESIR) 2009-2010 BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Organisasi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seluruh persatuan di lingkungan dan wilayah PPMI Mesir. 2. Seluruh organisasi yang berada di wilayah PPMI diatur dalam peraturan ini: a. Tidak diperkenankan membuat peraturan yang bertentangan dengan AD/ART PPMI serta aturanaturan lainnya yang berlaku di PPMI. b. Seluruh organisasi yang berada di bawah naungan PPMI dan diatur dalam peraturan ini berkedudukan di Mesir. c. Tidak menggunakan nama yang sama. d. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. e. Tidak mendorong anggotanya untuk melakukan kegiatan anarkis. f. Tidak melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang mengembangkan paham marxisme dan rasialisme. Pasal 2 Pembentukan dan Pembubaran A. Pembentukan: 1. Syarat-syarat pembentukan organisasi di lingkungan PPMI tersebut diatur secara khusus dalam ketentuan tersendiri.


2|DPP-PPMI XX

2. Pembentukan organisasi di lingkungan dan wilayah PPMI dapat diajukan dengan tahapan: a. Diajukan kepada DPP dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan tersendiri. b. Diserahkan kepada BPA-PPMI atas rekomendasi DPP untuk diteliti dan diuji kelayakannya. c. Jika hasil penelitian BPA-PPMI menyatakan organisasi tersebut dipandang memenuhi syarat, maka selanjutnya, diajukan ke MPA-PPMI untuk disahkan B. Pembubaran: Organisasi di lingkungan PPMI dapat dinyatakan bubar karena: 1. Menyatakan diri bubar berdasarkan AD/ART masingmasing. 2. Melanggar asas dan tujuan PPMI Mesir. Dalam hal sebagaimana disebut pada poin (2), pembubarannya ditetapkan oleh MPA melalui sidang MPA-PPMI. BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI ORGANISASI Pasal 3 Lembaga Otonom Lembaga Otonom yang terdapat di lingkungan PPMI Mesir terdiri dari : 1. Lembaga Kedaerahan. 2. Lembaga Keputerian. 3. Lembaga Kefakultasan. Pasal 4 Organisasi Khusus Organisasi Khusus yang terdapat di wilayah PPMI Mesir terdiri dari: 1. Organisasi Afiliatif.


3|DPP-PPMI XX

2. Organisasi Almamater. 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 4. Organisasi Marhalah yang dibentuk PPMI. BAB III LEMBAGA OTONOM Pasal 5 Ketentuan Umum 1. Lembaga otonom adalah lembaga di lingkungan PPMI Mesir yang: a. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota PPMI dan dibangun di atas persamaan identitas. b. Mempunyai keterkaitan kelembagaan dengan PPMI Mesir. c. Terdaftar dan diakui oleh MPA PPMI berdasarkan peraturan dan syarat yang berlaku. 2. Lembaga otonom berfungsi sebagai wadah kegiatan khusus bagi kelompok anggota tertentu dalam rangka membantu melaksanakan dan mewujudkan asas dan tujuan PPMI Mesir. Pasal 6 Kepengurusan 1. Pembentukan kepengurusan LO merupakan hak otonom LO berdasarkan AD /ART atau peraturan masing-masing. 2. Pimpinan tertinggi LO dipilih oleh anggota LO masingmasing melalui peraturan di masing-masing LO. 3. Pimpinan tertinggi masing-masing LO hanya bertanggungjawab kepada anggotanya. 4. Kepengurusan LO dilantik dan atau dikukuhkan oleh Presiden PPMI. Pasal 7 Hak dan Kewajiban


4|DPP-PPMI XX

1. LO berhak: a. Menyusun AD/ART masing-masing dengan memperhatikan AD/ART PPMI Mesir. b. Membentuk lembaga-lembaga dan badan-badan keorganisasian sesuai dengan AD/ART (atau peraturan) masing-masing. c. Merumuskan program kerja dan merancang rencana kegiatan masing-masing. d. Mengadakan kegiatan di dalam dan di luar lingkungan PPMI Mesir. e. Menggunakan fasilitas yang dimiliki kelembagaan PPMI Mesir sesuai dengan aturan yang berlaku. f. Melakukan kooordinasi dengan pihak manapun yang dianggap perlu. g. Mewakili PPMI Mesir dalam lingkup kegiatan masingmasing. 2. LO berkewajiban: a. Menaati AD/ART PPMI Mesir dan ketetapan MPA PPMI lainnya. b. Memberikan susunan kepengurusan, AD/ART dan rencana kegiatan di awal kepengurusan kepada DPP PPMI Mesir. c. Mengadakan koordinasi dengan DPP PPMI dalam masa kepengurusannya. d. Memberikan hasil laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan kepada MPA PPMI Mesir. e. Menjawab atau menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan BPA. f. Memilih utusan untuk BPA PPMI sebagai anggota tetap sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam ketetapan tersendiri. BAB IV LEMBAGA KEDAERAHAN


5|DPP-PPMI XX

Pasal 8 Ketentuan Umum 1. Kedaerahan adalah organisasi otonom PPMI yang mewadahi komunitas masyarakat daerah tertentu yang berada di Indonesia. 2. Organisasi Kedaerahan yang terdapat di lingkungan PPMI berjumlah 17 lembaga dengan rincian sebagai berikut: 1. KMA 2. HMM 3. KPTS 4. KMM 5. KSMR 6. KMJ 7. KEMASS 8. IKMAL 9. KMB 10. 10KPJ 11. 11KPMJB 12. 12KSW 13. 13GAMAJATIM 14. 14FOSGAMA 15. 15KMKM 16. 16KMNTB 17. 17KKS

:Keluarga Mahasiswa Aceh :Himpunan Mahasiswa Medan :Keluarga Pelajar Tapanuli dan Sekitarnya :Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau :Kelompok Studi Mahasiswa Riau :Keluarga Mahasiswa Jambi :Keluarga Masyarakat Sumatera Bagian Selatan :Ikatan Mahasiswa Lampung :Keluarga Mahasiswa Banten :Keluarga Pelajar Jakarta :Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat :Kelompok Studi Walisongo :Keluarga Mahasiswa Jawa Timur :Forum Studi Keluarga Madura :Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir :Keluarga Mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali :Kerukunan Keluarga Sulawesi

Pasal 9 Syarat Penerimaan : Lembaga kedaerahan dapat diajukan kepada DPP-PPMI jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART PPMI. 2. Memiliki jumlah anggota aktif minimal 45 orang. 3. Memiliki struktur kepengurusan. 4. Memiliki perangkat kelembagaan dan secretariat. 5. Melampirkan tanda tangan anggota.


6|DPP-PPMI XX

6. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga kedaerahan induk dan dukungan resmi secara tertulis 50%+1 dari lembaga kedaerahan yang ada. Pasal 10 Keanggotaan 1. Anggota organisasi kedaerahan yang menjadi anggota tetap PPMI adalah pelajar/mahasiswa Indonesia di Mesir yang telah melalui tahapan penerimaan anggota sesuai dengan AD/ART PPMI. 2. Penentuan anggota biasa/tetap lembaga kedaerahan disesuaikan dengan daerah domisili di Indonesia. BAB V LEMBAGA KEPUTRIAN Pasal 11 Ketentuan Umum PPMI Mesir hanya mengakui satu lembaga keputrian yang dinamai WIHDAH PPMI. BAB VI LEMBAGA KEFAKULTASAN Pasal 12 Pengertian dan Ketentuan Umum 1. Senat Fakultas adalah lembaga otonom di lingkungan PPMI yang secara khusus mewadahi anggota PPMI berdasarkan fakultas yang bergerak di bidang pendidikan dan keilmuwan. 2. Senat mahasiswa yang diakui di lingkungan PPMI Mesir terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

SEMA FBA SEMA FDAI SEMA FDI SEMA FSI

: Senat Mahasiswa Fakultas bahasa arab : Senat Mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah : Senat Mahasiswa fakultas da’wah islamiyah : Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Islamiyah


7|DPP-PPMI XX 5. SEMA FSQ 6. SEMA FU

: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Wal Qanun : Senat Mahasiswa Fakultas Ushuludin

pasal 13 Syarat Penerimaan Lembaga kefakultasan dapat diajukan kepada DPP-PPMI jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ ART PPMI. 2. Memiliki anggota aktif minimal 15 orang. 3. Memiliki stuktur kepengurusan. BAB VII ORGANISASI KHUSUS Pasal 14 Pengertian dan Ketentuan Umum Yang dimaksud organisasi khusus di atas adalah setiap organisasi di lingkungan PPMI yang: 1. Tidak mempunyai keterkaitan kelembagaan dengan PPMI Mesir. 2. Terdaftar dan diakui oleh DPP PPMI berdasarkan peraturan yang diputuskan dalam ketentuan tersendiri. BAB VIII ORGANISASI AFILIATIF Pasal 15 Pengertian Umum Organisasi afiliatif adalah organisasi yang merupakan perwakilan atau cabang dari organisasi yang terdapat di Indonesia serta diakui oleh pemerintah RI. Pasal 16 Syarat Penerimaan


8|DPP-PPMI XX

Organisasi afiliatif dapat diajukan oleh DPP PPMI jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki jumlah anggota aktif minimal 40 orang. 2. Keberadaannya di Mesir diakui oleh organisasi induknya yang dibuktikan dengan SK. 3. Memiliki perangkat organisasi dan sekretariat. BAB IX ORGANISASI ALMAMATER Pasal 17 Pengertian Umum Organisasi almamater adalah organisasi yang mewadahi anggota PPMI berdasarkan lembaga pendidikan. Pasal 18 Syarat Penerimaan Organisasi almameter dapat diajukan oleh DPP PPMI jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki jumlah anggota aktif minimal 25 orang. 2. Keberadaan di Mesir diakui oleh lembaga induknya di Indonesia yang dibuktikan dengan SK. 3. Memiliki perangkat organisasi dan sekretariat. BAB X LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) Pasal 19 Pengertian umum LSM adalah organisasi non politik yang didirikan oleh anggota PPMI dan bergerak di bidang pendidikan atau kemasyarakatan. Pasal 20 Syarat penerimaan


9|DPP-PPMI XX

LSM dapat diajukan kepada DPP-PPMI jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan AD/ART PPMI Mesir. 2. Memiliki anggota aktif minimal 40 orang. 3. Memiliki perangkat organisasi dan sekretariat. BAB XII PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan ditentukan kemudian. Pasal 24 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di : Kairo Hari/Tanggal : ahad, 21Maret 2010 Waktu : 22 : 55 Wk Pimpinan Badan Perwakilan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (BPA PPMI) Mesir Periode 2009-2010 Muhammad Elvandi Ketua  UNDANG-UNDANG INI MENGATUR LALU LINTAS DAN ATURAN ORGANISASI-ORGANISASI YANG ADA DI LINGKUNGAN PPMI. MOHON DIPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA. NOTE :  PASAL PERUBAHAN KRUSIAL (BAB IV PASAL 9,DAN PASAL 10 ).  ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH. BPA PPMI 2009-2010


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.