Pemasangan

DPR Akan Undang Menlu, Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna

JAKARTA-Fajar Bali

Komisi I DPR berencana mengundang seluruh stakeholder mulai dari Menteri Luar Negeri ( Menlu), Menteri Pertahanan ( Menhan), Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas persoalan yang terjadi di perairan Natuna. "Hari Kamis (diundang) rapat bersama untuk mengetahui detail persoalan yang berkembang secara teknis," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1). Ia mengatakan, rapat tersebut direncanakan lantaran DPR menemukan perbedaan pandangan antara Bakamla dan TNI dalam hal teknis. DPR, kata Sukamta, ingin mengetahui duduk persoalan agar tidak terjadi kesalahpahaman. "Kami ingin tahu dulu persoalannya dan DPR intinya siap berikan back up politik," kata dia.

Lebih jauh, kata dia, ada persoalan terkait bagaimana mengelola wilayah perairan Indonesia yang begitu luas. Wilayah tersebut seharusnya diberdayakan dengan maksimal

DARI HALAMAN 1

dah mengkonfirmasi akan hadir. “Angelo tidak hadir. Tapi, per telpon janjinya akan hadir besok (hari ini, red),” kata Sukanta.

Namun, Satpol PP Badung terus memburu akomodasi wisata yang diperuntukkan untuk pasangan gay. Selain dua villa di Seminyak, aparat penegak Perda Badung ini juga tengah menyelidiki dua vila di kawasan Kerobokan, Kuta

DARI HALAMAN 1

selain napak tilas juga perlu dilaksanakan lomba membaca puisi yang bertemakan “PAHLAWAN’, dengan maksud dapat menumbuhkan pengetahuan tentang perjuangan di masa lalu saat merebut

DARI HALAMAN 1

secara ekonomi. "Itu saya kira persoalan-persoalan yang kalau diperlukan pemerintah buat APBN dan DPR punya suara untuk perkuat itu," kata dia.

Apalagi, kata dia, terhadap isu masuknya kapal ikan China di Natuna ini, DPR memiliki suara yang seragam bahwa urusan kedaulatan tak bisa dikompromi. DPR juga mendorong pemerintah berjuang maksimal dalam mengamankan kedaulatan NKRI baik di Natuna maupun lokasi lainnya. "Apalagi tidak hanya soal ZEE tp menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia. Sehingga ini jadi lebih berat, tak hanya soal klaim teritorial. Dalam hal ini, sikap DPR tone-nya sama," kata dia. Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019. \Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan \melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China

Owner Villa Angelo Mangkir Dipanggil Satpol PP

mengklaim sepihak. KP Utara. Ada dua vila yang juga disebut-sebut kerap dipakai oleh pecinta sesama jenis di Kerobokan. Yaitu Villa Layang Bulan di jalan Raya Batu Belig, Gang Daksina Kerobokan dan Villa Balinea di Jalan Merta

Agung Nomor 11 Kerobokan. Keduanya dipanggil pada Rabu (15/1/2020) besok.

Petugas Satpol PP saat ini tengah menggali informasi terkait aktivitas di kedua villa tersebut. “Total ada empat kemerdekaan, bahkan menumbuhkan perjuangan saat ini untuk bersaing melawan kebodohan.

Pemuda Panca Marga yang saat ini diketuai oleh Putra Wijaya, mengaku semakin kehabisan generasi penglingsir tahun 1945 yang selama ini sangat penting untuk melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penempatan tenaga kerja, maka Kemenaker menjadi bagian dari Sub Gugus kita panggil. Dua di Seminyak dan dua di Kerobokan. Nah, untuk yang di Kerobokan ini kita panggil Hari Rabu,” jelasnya.

Disinggung sanksi setelah dipanggil, Sukanta menyebut belum mengarah ke sanksi. Pasalnya, pemanggilan saat ini baru sebatas mengkroscek dokumen perizinan dan dalam rangka pembinaan. “Sanksi belum. Kami fokus cek izinizinnya dulu. Kemudian berikan selalu memberi petuah dalam bela negara. Sehingga penting baginya adanya peran serta Pemerintah untuk mendukung dan menjembatani setiap langkah dan program yang akan di laksanakan oleh PPM.

Selain itu, Wakil Gubernur Tjok Ace juga berpesan agar Tugas TPPO yang terdiri dari berbagai lintas Kementrian dan lembaga terkait.

Sementara itu Sekretaris II JarNas Anti TPPO, Gabriel Gola berharap dorongan MoU dengan negara tujuan perdagangan orang agar di bawa dalam agenda rapat kabinet. pembinaan, karena pariwisata Bali bukan pariwisata gay, tapi pariwisata adat budaya,” tukasnya.

Seperti diketahui, pariwisata Bali belakangan digemparkan dengan adanya iklan di jagat maya yang menyewakan villa khusus untuk kaum gay. Iklan yang tersebar luas di media sosial itu sontak membuat pemerintah, komponen pariwisata dan kalangan DPRD

Wagub Cok Ace Minta PPM Lakukan Regenerasi

Badung geram.W-004 dalam mengisi pembangunan ke depan, generasi muda yang di pondasi oleh para orangtua dan lingkungan untuk tidak terlalu mudah tersulut emosi, karena setiap individu di muka bumi ini adalah saudara di bawah naungan bendera Merah-Putih. W-009

Mohon Tanah Milik Provinsi Bali

DARI HALAMAN 1 Provinsi Bali itu menjadi temKadis DLH Kabupaten Buleleng pat pembangunan TPA yang Putu Ariadi Pribadi. pengiriman sampah hingga ada di wilayah Barat. Bahkan lanjut Ariadi, selake Buleleng Timur. ”Harapan kami pemerintah ma ini sampah utamanya Bule

Dengan adanya hal itu, Provinsi Bali utamanya Guleng Barat harus dibuang ke Pemerintah Kabupatem Bulebernur Bali bisa memberikan daerah Timur sehingga jarak leng mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Buleyang ditempuh dalam mempemerintah Provinsi Bali leng lahan untuk pembangunan buang sampah sangat jauh. utamanya Gubernur Bali WayTPA yang ada di wilayah Bule”Kalau sekarang kita meman Koster agar bisa memberileng Barat guna menanggulangi buang sampah terlalu jauh kan tanah milik pemerintah sampah yang ada di Barat,”ucap yakni ke daerah Timur maka dengan itu untuk memberikan pelayanan terkait dengan sampah alangkah bagusnya kalau T PA a d a d i d a e ra h Barat. Maka dengan itu kami sangat berharap agar Gubernur Bali Wayan Koster bisa memberikan pemanfaatan terhadap aset pemerintah Provinsi Bali untuk dijadikan

Terjerat Narkoba, Anak Pejabat Divonis Enam Tahun

DARI HALAMAN 1 memberatkan vonis terdakwa Diberitakan sebelumnya, seHingga akhirnya pintu kamar dikatakan karena sebelumnya lain Nyoman Dharma Yuda Henterpaksa didobrak oleh petugas. terdakwa dengan hukuman sudah pernah terjerat dalam drawan, petugas juga menciduk Ketika itu petugas menpenjara selama sembilan tahun. kasus yang sama. Dewa Alit Krisna (18) dan Luh dapati tiga orang berada di Atas putusan tersebut, Penasi"Klien kami sangat berseNila Emaliani (19). Hanya saja, dalam \kamar. Yakni I Nyoman hat Hukum terdakwa, Wayan dih dan berjanji tidak akan persidangan ketiganya digelar Dharma Yuda Hendrawan (22) Sumardika mengatakan klienya mengulangi lagi perbuatanterpisah. Untuk Luh Nila Emaalamat Jalan Puputan, \Semasih pikir-pikir. nya. Bersedih karena keadaan liani (19) sudah dijatuhi vonis marapura Klod Kangin, Dewa

Diungkapkannya, sebagai yang terjadi. Tadi dari pihak dua bulan. Sedangkan Dewa Alit Krisna Meranggi (18) penasihat hukum dirinya sudah keluarga ada yang hadir, yaitu Alit Krisna juga sudah divonis beralamat di Jalan Gajah Mada, berupaya maksimal. Selama saudaranya. Selebihnya didselama empat tahun. Lingkungan Sengguan, Kelurapersidangan, dalil-dalil yang ampingi penasehat hukum,” Penangkapan ketiga tersanghan Semarapura Kangin, serta digunakan dalam dakwaan oleh ujarnya. \Di sisi lain, Kasi ka bermula dari penyelidikan Luh Nila Emaliani \(19) yang JPU juga sudah dibantah. DianPidum Kajari Klungkung, Ahtim buser Sat Narkoba Polres beralamat di Banjar Minggir, taranya, terdakwa yang dijerat mad Fatahillah menyampaikan Klungkung. Yang mana dicuriDesa Gelgel. Ketiga tersangka pasal 112 karena menguasai pihaknya belum menerima gai ada pesta sabu di \sebuah tak dapat \mengelak, karena dan menyimpan. Padahal menulaporan resmi dari JPU mengerumah kos yang berlokasi di saat dilakukan penggeledahan rutnya, kliennya sebenarnya nai vonis tersebut. Hanya saja Jalan Ngurah Rai, Lingkungan petugas menemukan buktilebih dominan dijerat pasal 127 dikatakan, dari informasi vonis Besang, Klungkung. Selanjutnya bukti \kuat. Diantaranya, 7 karena melakukan penyalahguyang dijatuhkan sudah lebih pada Selasa (6/8)dipimpin Kapaket sabu dengan berat total naan nakoba. Apalagi terdakwa dari 2/3 tuntutan yang diasat Narkoba Polres \Klungkung, 4,81 gram bruto atau 3,41 \ tidak mencari keuntungan ataujukan oleh JPU. "Kami belum AKP Dewa Gde Oka sekitar gram netto, timbangan digital pun imbalan, ia hanya mengguterima laporannya, jadi belum pukul 21.40 Wita dilakukanlah yang diduga digunakan memnakan barang haram tersebut bisa memastikan apakah akan penggerebekan. Petugas sembagi sabu menjadi kemasan untuk dikonsimsi sendiri. Meski banding atau menerima putupat mengetuk pintu kamar kos kecil untuk dijual, serta bong/ demikian, satu-satunya yang san hakim," tegasnya. tersebut namun tak digubris. alat isap sabu. W-019

Pemerintah Diminta Jalin MoU dengan Negara Tujuan Perdagangan Orang

TPA,”harapnya. W–008 “Ibu Menteri Kemenaker dapat membawa ke rapat kabinet berikutnya untuk pemerintah dapat segera melakukan perbaikan data base kependudukan di Indonesia, hal ini sangat penting untuk tidak membuka celah terjadinya TPPO oleh oknum,” kata Gola. KP

Bupati PAS Harapkan Sinergitas Tetap Terjalin Dengan Baik

DARI HALAMAN 1

PAS dalam acara pisah kenal Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng dari pejabat lama Wahyudi, SH, MH kepada pejabat baru Nur Chusniah, SH., MH di Rumah

Jabatan Bupati Buleleng, Senin (3/1).

Kajari Buleleng yang lama yakni Wahyudi, SH.,MH akan melanjutkan tugasnya sebagai

Kepala Bagian Rumah Tangga di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kajagung RI), selanjutnya kejaksaan Negeri Buleleng akan dipimpin oleh Nur Chusniah, Sh.,MH yang sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdir) Pra

Penuntutan Pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban

Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya.

Tak lupa Bupati PAS mengucapkan selamat dan sukses kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Buleleng yang lama, dan selamat bertugas ditempat yang baru yakni sebagai

Kepala Bagian Rumah Tangga di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. ”Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru, saya atas nama Pemerintah Kabupaten

Buleleng mohon maaf kalau

DARI HALAMAN 1

yang menyatakan wilayah itu adalah bagian dari ZEE Indonesia. Sementara China berpegang pada Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh sebagai batas teritorialnya. "Jadi soal klaim-klaim dan lain-lain, sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu. Dan itu wajar saja," kata Jaleswari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1).

Dengan perbedaan dasar itu, Jaleswari meyakini kejadian kapal China yang masuk ZEE di Natuna akan terus berulang. Namun, menurut Jaleswari, yang terpenting kehadiran Presiden memberi pesan yang jelas bahwa kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa selama bekerja di Buleleng ada kesalahan yang disengaja maupun tidak di sengaja,”ucap Bupati asal kelahiran Desa Banyuatis,

Kecamatan Banjar.

Lebih lanjut, Bupati PAS sangat berharap sinergitas yang telah dibangun antara Pemkab

Buleleng dengan Kajari Buleleng tetap terjalin walaupun terjadi Pergantian kepemimpinan.”Pergantian Kepemimpinan itu adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi, namun yang terpenting semang a t nya t i d a k b e r ku ra n g , dan kedepan bagi pimpinan yang baru dapat melanjutkan program sebelumnya utamanya dalam penegakan hukum tetap berjalan dengan baik,”harap PAS.

Sementara itu, Wahyudi SH, MH, menyampaikan dirinya bertugas di Buleleng selama satu tahun tiga bulan tiga belas hari, ini merupakan waktu yang sangat singkat.

Selama bertugas di Buleleng dirinya sudah menjalan hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat Buleleng. Pada kesempatan itu pula, Wahyudi mohon pamit dan undur diri, serta memohon maaf jika ditawar. "Natuna adalah bagian dari Indonesia yang sudah ditegaskan presiden. Perkara tadi dibilang kapal China yang masuk, dan lain-lain, saya rasa kejadian itu selalu berulang setiap tahun, tiap saat.

Karena kita ada perbedaan klaim itu," ujar dia. Menurut Jaleswari, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE

Natuna serta melindungi nelayan yang ada disana. "Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak selama bertugas di

Kabupaten Buleleng ada tutur kata yang salah selama bertugas kepada masyarakat dan Forkopimda, serta Pemerintah Kabupaten Buleleng. ”Terakhir saya berpesan dan meminta kepada seluruh yang hadir untuk terus memberikan dukungannya kepada Kejaksaan Negeri Buleleng yang baru,”ungkap Wahyudi. Disisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng yang baru Nur Chusniah, SH., MH saat memperkenalkan diri mengucapkan terimakasih atas penyambutan kehadiran dirinya. ”Semoga dengan kehadiran kami sebagai pejabat baru, dapat diterima seperti halnya pejabat lama yang telah diterima oleh seluruh pimpinan SKPD dan Masyarakat

Buleleng,”tuturnya. Disinggung terkait program kerja, kajari Buleleng yang akan melaksanakan Serah terima Jabatan Besok di Kajati Bali ini mengatakan, akan melanjutkan program kerja yang sudah dibangun oleh Kajari lama, selain itu juga Nur akan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pejabat yang

Kapal China Masih Berdatangan

lama. W-008 dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA). Pasalnya, pascakunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut masih terdeksi atau masih ada. Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301. Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara. "Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono. Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran. KP