11 SAMBUNGAN DPR Akan Undang Menlu, Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna
FAJAR BALI
SELASA, 14 JANUARI 2020 l Tahun XX
JAKARTA-Fajar Bali Komisi I DPR berencana mengundang seluruh stakeholder mulai dari Menteri Luar Negeri ( Menlu), Menteri Pertahanan ( Menhan), Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas persoalan yang terjadi di perairan Natuna. "Hari Kamis (diundang) rapat bersama untuk mengetahui detail persoalan yang berkembang secara teknis," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1). Ia mengatakan, rapat tersebut direncanakan lantaran DPR menemukan perbedaan pandangan antara Bakamla dan TNI dalam hal teknis. DPR, kata Sukamta, ingin mengetahui duduk persoalan agar tidak terjadi kesalahpahaman. "Kami ingin tahu dulu persoalannya dan DPR intinya siap berikan back up politik," kata dia. Lebih jauh, kata dia, ada persoalan terkait bagaimana mengelola wilayah perairan Indonesia yang begitu luas. Wilayah tersebut seharusnya diberdayakan dengan maksimal
secara ekonomi. "Itu saya kira persoalan-persoalan yang kalau diperlukan pemerintah buat APBN dan DPR punya suara untuk perkuat itu," kata dia. Apalagi, kata dia, terhadap isu masuknya kapal ikan China di Natuna ini, DPR memiliki suara yang seragam bahwa urusan kedaulatan tak bisa dikompromi. DPR juga mendorong pemerintah berjuang maksimal dalam mengamankan kedaulatan NKRI baik di Natuna maupun lokasi lainnya. "Apalagi tidak hanya soal ZEE tp menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia. Sehingga ini jadi lebih berat, tak hanya soal klaim teritorial. Dalam hal ini, sikap DPR tone-nya sama," kata dia. Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019. \Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan \melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak. KP
DARI HALAMAN 1
Utara. Ada dua vila yang juga disebut-sebut kerap dipakai oleh pecinta sesama jenis di Kerobokan. Yaitu Villa Layang Bulan di jalan Raya Batu Belig, Gang Daksina Kerobokan dan Villa Balinea di Jalan Merta Agung Nomor 11 Kerobokan. Keduanya dipanggil pada Rabu (15/1/2020) besok. Petugas Satpol PP saat ini tengah menggali informasi terkait aktivitas di kedua villa tersebut. “Total ada empat
kita panggil. Dua di Seminyak dan dua di Kerobokan. Nah, untuk yang di Kerobokan ini kita panggil Hari Rabu,” jelasnya. Disinggung sanksi setelah dipanggil, Sukanta menyebut belum mengarah ke sanksi. Pasalnya, pemanggilan saat ini baru sebatas mengkroscek dokumen perizinan dan dalam rangka pembinaan. “Sanksi belum. Kami fokus cek izinizinnya dulu. Kemudian berikan
pembinaan, karena pariwisata Bali bukan pariwisata gay, tapi pariwisata adat budaya,” tukasnya. Seperti diketahui, pariwisata Bali belakangan digemparkan dengan adanya iklan di jagat maya yang menyewakan villa khusus untuk kaum gay. Iklan yang tersebar luas di media sosial itu sontak membuat pemerintah, komponen pariwisata dan kalangan DPRD Badung geram.W-004
kemerdekaan, bahkan menumbuhkan perjuangan saat ini untuk bersaing melawan kebodohan. Pemuda Panca Marga yang saat ini diketuai oleh Putra Wijaya, mengaku semakin kehabisan generasi penglingsir tahun 1945 yang selama ini
selalu memberi petuah dalam bela negara. Sehingga penting baginya adanya peran serta Pemerintah untuk mendukung dan menjembatani setiap langkah dan program yang akan di laksanakan oleh PPM. Selain itu, Wakil Gubernur Tjok Ace juga berpesan agar
dalam mengisi pembangunan ke depan, generasi muda yang di pondasi oleh para orangtua dan lingkungan untuk tidak terlalu mudah tersulut emosi, karena setiap individu di muka bumi ini adalah saudara di bawah naungan bendera Merah-Putih. W-009
Provinsi Bali itu menjadi tempat pembangunan TPA yang ada di wilayah Barat. ”Harapan kami pemerintah Provinsi Bali utamanya Gubernur Bali bisa memberikan pemerintah Kabupaten Buleleng lahan untuk pembangunan TPA yang ada di wilayah Buleleng Barat guna menanggulangi sampah yang ada di Barat,”ucap
Kadis DLH Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi. Bahkan lanjut Ariadi, selama ini sampah utamanya Buleleng Barat harus dibuang ke daerah Timur sehingga jarak yang ditempuh dalam membuang sampah sangat jauh. ”Kalau sekarang kita membuang sampah terlalu jauh yakni ke daerah Timur maka
dengan itu untuk memberikan pelayanan terkait dengan sampah alangkah bagusnya kalau T PA a d a d i d a e ra h Barat. Maka dengan itu kami sangat berharap agar Gubernur Bali Wayan Koster bisa memberikan pemanfaatan te rh a d ap aset pemerintah Provinsi Bali untuk dijadikan TPA,”harapnya. W–008
memberatkan vonis terdakwa dikatakan karena sebelumnya sudah pernah terjerat dalam kasus yang sama. "Klien kami sangat bersedih dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bersedih karena keadaan yang terjadi. Tadi dari pihak keluarga ada yang hadir, yaitu saudaranya. Selebihnya didampingi penasehat hukum,” ujarnya. \Di sisi lain, Kasi Pidum Kajari Klungkung, Ahmad Fatahillah menyampaikan pihaknya belum menerima laporan resmi dari JPU mengenai vonis tersebut. Hanya saja dikatakan, dari informasi vonis yang dijatuhkan sudah lebih dari 2/3 tuntutan yang diajukan oleh JPU. "Kami belum terima laporannya, jadi belum bisa memastikan apakah akan banding atau menerima putusan hakim," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, selain Nyoman Dharma Yuda Hendrawan, petugas juga menciduk Dewa Alit Krisna (18) dan Luh Nila Emaliani (19). Hanya saja, persidangan ketiganya digelar terpisah. Untuk Luh Nila Emaliani (19) sudah dijatuhi vonis dua bulan. Sedangkan Dewa Alit Krisna juga sudah divonis selama empat tahun. Penangkapan ketiga tersangka bermula dari penyelidikan tim buser Sat Narkoba Polres Klungkung. Yang mana dicurigai ada pesta sabu di \sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai, Lingkungan Besang, Klungkung. Selanjutnya pada Selasa (6/8)dipimpin Kasat Narkoba Polres \Klungkung, AKP Dewa Gde Oka sekitar pukul 21.40 Wita dilakukanlah penggerebekan. Petugas sempat mengetuk pintu kamar kos tersebut namun tak digubris.
Hingga akhirnya pintu kamar terpaksa didobrak oleh petugas. Ketika itu petugas mendapati tiga orang berada di dalam \kamar. Yakni I Nyoman Dharma Yuda Hendrawan (22) alamat Jalan Puputan, \Semarapura Klod Kangin, Dewa Alit Krisna Meranggi (18) beralamat di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, serta Luh Nila Emaliani \(19) yang beralamat di Banjar Minggir, Desa Gelgel. Ketiga tersangka tak dapat \mengelak, karena saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan buktibukti \kuat. Diantaranya, 7 paket sabu dengan berat total 4,81 gram bruto atau 3,41 \ gram netto, timbangan digital yang diduga digunakan membagi sabu menjadi kemasan kecil untuk dijual, serta bong/ alat isap sabu. W-019
Owner Villa Angelo Mangkir Dipanggil Satpol PP dah mengkonfirmasi akan hadir. “Angelo tidak hadir. Tapi, per telpon janjinya akan hadir besok (hari ini, red),” kata Sukanta. Namun, Satpol PP Badung terus memburu akomodasi wisata yang diperuntukkan untuk pasangan gay. Selain dua villa di Seminyak, aparat penegak Perda Badung ini juga tengah menyelidiki dua vila di kawasan Kerobokan, Kuta
Wagub Cok Ace Minta PPM Lakukan Regenerasi DARI HALAMAN 1 selain napak tilas juga perlu dilaksanakan lomba membaca puisi yang bertemakan “PAHLAWAN’, dengan maksud dapat menumbuhkan pengetahuan tentang perjuangan di masa lalu saat merebut
Mohon Tanah Milik Provinsi Bali
DARI HALAMAN 1
pengiriman sampah hingga ke Buleleng Timur. Dengan adanya hal itu, Pemerintah Kabupatem Buleleng mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Bali utamanya Gubernur Bali Wayan Koster agar bisa memberikan tanah milik pemerintah
Terjerat Narkoba, Anak Pejabat Divonis Enam Tahun DARI HALAMAN 1 terdakwa dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. Atas putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa, Wayan Sumardika mengatakan klienya masih pikir-pikir. Diungkapkannya, sebagai penasihat hukum dirinya sudah berupaya maksimal. Selama persidangan, dalil-dalil yang digunakan dalam dakwaan oleh JPU juga sudah dibantah. Diantaranya, terdakwa yang dijerat pasal 112 karena menguasai dan menyimpan. Padahal menurutnya, kliennya sebenarnya lebih dominan dijerat pasal 127 karena melakukan penyalahgunaan nakoba. Apalagi terdakwa tidak mencari keuntungan ataupun imbalan, ia hanya menggunakan barang haram tersebut untuk dikonsimsi sendiri. Meski demikian, satu-satunya yang
Pemerintah Diminta Jalin MoU dengan Negara Tujuan Perdagangan Orang DARI HALAMAN 1
menjadi perhatian khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah. “Sangat diperlukan perhatian khusus dari pemerintah,” kata dia. Sara menjelaskan, Kemenaker memiliki peran yang
sangat penting untuk melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penempatan tenaga kerja, maka Kemenaker menjadi bagian dari Sub Gugus
Tugas TPPO yang terdiri dari berbagai lintas Kementrian dan lembaga terkait. Sementara itu Sekretaris II JarNas Anti TPPO, Gabriel Gola berharap dorongan MoU dengan negara tujuan perdagangan orang agar di bawa dalam agenda rapat kabinet.
“Ibu Menteri Kemenaker dapat membawa ke rapat kabinet berikutnya untuk pemerintah dapat segera melakukan perbaikan data base kependudukan di Indonesia, hal ini sangat penting untuk tidak membuka celah terjadinya TPPO oleh oknum,” kata Gola. KP
Bupati PAS Harapkan Sinergitas Tetap Terjalin Dengan Baik DARI HALAMAN 1 PAS dalam acara pisah kenal Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng dari pejabat lama Wahyudi, SH, MH kepada pejabat baru Nur Chusniah, SH., MH di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (3/1). Kajari Buleleng yang lama yakni Wahyudi, SH.,MH akan melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kajagung RI), selanjutnya kejaksaan Negeri Buleleng akan dipimpin oleh Nur Chusniah, Sh.,MH yang sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdir) Pra Penuntutan Pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya. Tak lupa Bupati PAS mengucapkan selamat dan sukses kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng yang lama, dan selamat bertugas ditempat yang baru yakni sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. ”Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng mohon maaf kalau
selama bekerja di Buleleng ada kesalahan yang disengaja maupun tidak di sengaja,”ucap Bupati asal kelahiran Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. Lebih lanjut, Bupati PAS sangat berharap sinergitas yang telah dibangun antara Pemkab Buleleng dengan Kajari Buleleng tetap terjalin walaupun terjadi Pergantian kepemimpinan.”Pergantian Kepemimpinan itu adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi, namun yang terpenting semang a t n ya t i d a k b e r k u r a n g , dan kedepan bagi pimpinan yang baru dapat melanjutkan program sebelumnya utamanya dalam penegakan hukum tetap berjalan dengan baik,”harap PAS. Sementara itu, Wahyudi SH, MH, menyampaikan dirinya bertugas di Buleleng selama satu tahun tiga bulan tiga belas hari, ini merupakan waktu yang sangat singkat. Selama bertugas di Buleleng dirinya sudah menjalan hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat Buleleng. Pada kesempatan itu pula, Wahyudi mohon pamit dan undur diri, serta memohon maaf jika
selama bertugas di Kabupaten Buleleng ada tutur kata yang salah selama bertugas kepada masyarakat dan Forkopimda, serta Pemerintah Kabupaten Buleleng. ”Terakhir saya berpesan dan meminta kepada seluruh yang hadir untuk terus memberikan dukungannya kepada Kejaksaan Negeri Buleleng yang baru,”ungkap Wahyudi. Disisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng yang baru Nur Chusniah, SH., MH saat memperkenalkan diri mengucapkan terimakasih atas penyambutan kehadiran dirinya. ”Semoga dengan kehadiran kami sebagai pejabat baru, dapat diterima seperti halnya pejabat lama yang telah diterima oleh seluruh pimpinan SKPD dan Masyarakat Buleleng,”tuturnya. Disinggung terkait program kerja, kajari Buleleng yang akan melaksanakan Serah terima Jabatan Besok di Kajati Bali ini mengatakan, akan melanjutkan program kerja yang sudah dibangun oleh Kajari lama, selain itu juga Nur akan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pejabat yang lama. W-008
ditawar. "Natuna adalah bagian dari Indonesia yang sudah ditegaskan presiden. Perkara tadi dibilang kapal China yang masuk, dan lain-lain, saya rasa kejadian itu selalu berulang setiap tahun, tiap saat. Karena kita ada perbedaan klaim itu," ujar dia. Menurut Jaleswari, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengamankan wilayah ZEE Natuna serta melindungi nelayan yang ada disana. "Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan N a t u n a t a m p a k nya t i d a k
dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA). Pasalnya, pascakunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut masih terdeksi atau masih ada. Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301. Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara. " J u m l a h nya s e k i t a r 3 0 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono. Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran. KP
jumlahhya 64 orang itu hanya undangan," ujarnya lagi. Seperti diketahui, Selasa (7/1) malam lalu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri melantik pejabat sekitar pukul
23.00 wita. Saat itu, yang mendapat undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan hanya 64 orang. Namun keesokan harinya, muncul 79 orang sesuai SK mutasi. W-016
Kapal China Masih Berdatangan DARI HALAMAN 1 yang menyatakan wilayah itu adalah bagian dari ZEE Indonesia. Sementara China berpegang pada Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh sebagai batas teritorialnya. "Jadi soal klaim-klaim dan lain-lain, sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu. Dan itu wajar saja," kata Jaleswari di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1). Dengan perbedaan dasar itu, Jaleswari meyakini kejadian kapal China yang masuk ZEE di Natuna akan terus berulang. Namun, menurut Jaleswari, yang terpenting kehadiran Presiden memberi pesan yang jelas bahwa kedaulatan Indonesia di Natuna tak bisa
Undangan Pelantikan dan SK Mutasi ASN Berubah Dari 64 Menjadi 79 Orang DARI HALAMAN 1 akhirnya diminta untuk tidak digeser. "Intinya malam itu kita masih telphone orang-orang yang akan dimutasi, kalau yang
Layouter: deje
