FAJAR BALI
JUMAT, 10 JANUARI 2020 l Tahun XX
Gubernur Target 2020 Genjot Pelaksanaan Program
Rahajeng Semeng
Pak Gubernur
Mohon Pemanfaatan Eks RSUD Bangli
DENPASAR–Fajar Bali Dalam rapat pleno yang digelar di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (9/1) tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan pengarahan selama tiga jam penuh untuk memperkuat dan menajamkan program kerja tahun 2020 dalam rangka pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Saya memandang ini harus dilakukan di awal tahun. Karena saya ingin langkah cepat,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini. Gubernur Koster menilai kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 belum sesuai ek-
FB/ARID
Kumuh - Kondisi eks RSUD Bangli
Pasca melantik para pejabat di struktur baru Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 2 Januari 2020 kemarin, Gubernur Bali Wayan Koster tancap gas dengan mengumpulkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
MENGAWALI tugas barunya sebagai Direktur RSU Kelas II B Kabupaten Bangli, dr. I Nyoman Arsana memohon kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk bisa menghibahkan eks RSUD Bangli yang lama untuk dimanfaatkan sebagai taman kota sekaligus dijadikan tempat parkir para pegawai. “Dari pada kondisi eks RSUD lama dibiarkan kumuh dan menyeramkan, akan KE H AL. 11
spektasinya. Oleh sebab itu, ia ingin lebih mengoptimalkan lagi kinerja birokrasi di tahun 2020. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan harus ada peningkatan dan perbaikan kinerja birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali. Itu sebabnya Gubernur Koster membuat dokumen khusus yang menjabarkan arah program prioritasnya untuk menjadi pedoman Kepala OPD. “Belum ada Gubernur yang mau sedetil ini. Biasanya main perintah saja. Akibatnya Kepala OPD bingung menjabarkan,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Ia berharap jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Bali bisa menjalankan program kerja tahun KE HAL. 11
FB/IST
KPU Diminta Yakinkan Publik Soal Penangkapan Wahyu
BULELENG
Smile
Atasi Sampah, Buleleng Berencana Bangun TPA Wilayah Barat
FB/AGUS
Kadis DLH Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi
Dalam mengatasi sampah, dimana pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap sampah. Bukan hanya melakukan sosialisasi ke beberapa pasar, sekolah dan tempattempat yang lainnya namun dalam mengatasi sampah DLH Buleleng berencana akan membangun Tempat Pembuangan Sampah KE H AL. 11
Jl. Cokroaminoto No 108, Ubung Denpasar Bali 80116 Telp 0361 9073162 , 0851-0281-8501 Email : balailelangbali@gmail.com website : www.balailelangbali.co.id
FB/IST
Hasto: Saya Tak Tahu karena Sedang Diare
PDIP Bangli Siap-Siap Jemput Rekomendasi Saat Rakernas Sedana Arta Kian Dekat Dengan Rekomendasi
Hasto Kristiyanto
FB/IST
JAKARTA-Fajar Bali Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan tak mengetahui keberadaan stafnya yang berinisial D dan S yang diduga terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya keberadaan stafnya yang diduga terjaring dalam OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya tidak mengetahui karena sakit diare tadi. Sehingga dalam konteks seperti ini kami fokus dalam persiapan HUT PDI-P ke 47 dan Rakernas yang pertama,” kata Hasto di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1). KE HAL. 11
ONLINE:
www.fajarbali.com
BANGLI-Fajar Bali Desas-desus rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangli dari PDIP akan segera turun kian santer jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkai dengan Peringatan Hut PDIP ke-47 pada 10-12 Januari 2020 di Jakarta. Bahkan disebut-sebut, dalam Rakernas dengan tema “Solid Bergerak Wujudkan Indoesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional,” sekaligus akan diumumkan rekomendasi paket yang akan diusung dalam Pilkada serentak tahun 2020 termasuk Pilkada Bangli. Dalam hal ini, Ketua DPC PDIP Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang paling berpeluang untuk bisa mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Bangli 2020. Sedangkan paketnya, masih menjadi tanda tanya. Karena itu, secara antusias jajaran Struktur, Fraksi dan Eksekutif dari DPC PDIP Bangli bergerak untuk jemput bola mengambil surat sakti rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnor Putri sembari menghadiri
Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar
rakernas tersebut. Hal ini diakui Ketua Tim Penjaringan Cabup/Cawabup DPC PDIP Kabupaten Bangli, I Nengah Sujiwa saat dikonfirmasi Kamis (09/1). “Yang diminta hadir dalam Rakernas
fajarbali
FB/ARID
yakni struktur, fraksi dan eksekutif PDIP. Mudah-mudahan besok (hari inired), dalam Rakernas tersebut sudah diiumumkan juga rekomendasi untuk KE HAL. 11
JAKARTA-Fajar Bali Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) harus mampu membuktikan ke publik bahwa OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah tindakan oknum. KPU harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa peristiwa tersebut tak terkait dengan kebijakan struktural KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. "KPU harus buktikan pada publik bahwa perkara WS (Wahyu Setiawan) adalah tindakan oknum yang bukan menjadi kebijakan struktural KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu," ujar Titi saat dihubungi, Kamis (9/1). Menurut Titi, untuk menyikapi peristiwa ini, KPU harus mendukung penuh langkah hukum yang diambil KPK. KPU juga diminta untuk bersikap terbuka dan komunikatif. KPU, lanjut Titi, juga seharusnya bisa menjelaskan sebaik mungkin hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang menjerat Wahyu. "Jangan biarkan ada ruang sedikit saja penyebaran hoaks dan fitnah yang bisa mendeligitimasi KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu bentukan konstitusi yang keberadaannya susah payah didorong saat masa reformasi," kata Titi. "Kita harus bedakan antara orang dan fungsi lembaganya. Tentu pembenahan dan pembersihan internal institusi mutlak dilakukan," tambahnya. Titi mengatakan, kekhawatiran terbesar dalam persitiwa ini adalah munculnya degradasi sistem demokrasi langsung. Sebab, bukan tidak mungkin jika OTT ini bakal menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU menurun, sehingga berujung pada penguatan wacana Pilkada tidak langsung. KE HAL. 11
Prabowo Dikritik Tak Tegas soal Natuna JAKARTA-Fajar Bali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai soal anggapan bahwa dirinya tidak tegas menghadapi masalah kedaulatan Indonesia di Natuna. Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya. "Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1). "Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo. Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool. Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap. Layouter: deje
Prabowo Subianto
FB/IST
Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai. Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial. "Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih KE HAL. 11
join facebook.com/fajar.bali