FAJAR BALI EDISI 17 JANUARI 2020

FAJAR BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Lima Kader PDIP Tabanan Diberi Sanksi Tinggalkan Acara Rakernas, Dianggap Tak Disiplin

Rahajeng Semeng

Pak Gubernur

Enam kader PDIP Tabanan yang duduk di Legislatif diberikan sanksi karena dianggap tidak disiplin. Selain kader dari Kabupaten Tabanan, dalam surat yang dikeluarkan oleh DPD PDI P Bali, ada 8 Kader yang diberikan sanski dari Kabupaten Bangli, Gianyar dan Jembrana.

FB/GEDE

Bangun Pabrik Olahan Pascapanen KECAMATAN Kintamani tersohor sebagai daerah penghasil jeruk, kopi, bawang, cabai dan sayuran. Di atas kertas, seharusnya kehidupan para petani dan penggarap sejahtera. Namun terkadang kenyataan di lapangan berkata lain.

Harga komoditas hasil kebun yang tak

FB/IST

KE H AL. 11

Smile

FB/AGUS

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menghadiri puncak perayaan Dies Natalis ke XXVII Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja

KEBERADAAN Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng dalam menyiapkan serta melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten KE H AL. 11

Jl. Cokroaminoto No 108, Ubung Denpasar Bali 80116 Telp 0361 9073162 , 0851-0281-8501 Email : balailelangbali@gmail.com website : www.balailelangbali.co.id

DKPP Nilai Ada Pembiaran KPU JAKARTA-Fajar Bali Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan komisioner KPU lainnya dinilai melakukan pembiaran terhadap tindakan Wahyu Setiawan yang bertemu dengan sejumlah pihak yang mengupayakan penetapan Politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Hal itu disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Wahyu Setiawan, Kamis (16/1).

Menurut DKPP, seharusnya, Arief Budiman dan komisioner KPU lainnya mengingatkan Wahyu bahwa pertemuan pembahasan PAW KE H AL. 11

ONLINE:

www.fajarbali.com

KE H AL. 11

Kintamani Chinese Festival 2020 Siap Digelar

BULELENG

Wabup Sutjidra Harapkan Undiksha Melahirkan SDM Unggul

TABANAN-Fajar Bali Dari enam Kader Fraksi PDIP Tabanan, ada lima kader yang diberikan sanksi dengan pemberhentian jabatannya di Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dan ada satu kader diberikan teguran keras.

Lima Kader yang diberhentikan dari jabatannya di Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan yaitu I Wayan Widnyana yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Made Suardika yang duduk sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Wayan Sudiana, yang duduk sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan, I Made Edi Wirawan yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabanan dan I Made Suarta yang duduk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Tabanan. Sedangkan ada satu kader atas nama I Gede Purnawan

Jajaran Pengurus DPC PDIP Bangli, Ketut Suastika (kiri), Sang Nyoman Sedana Arta (Tengah) dan I Wayan Diar (Sekretaris).

Pasca Suastika Dicopot Mendadak Dari Jabatannya

PDIP Bangli Ajukan Madya Yani Jadi Ketua Fraksi BANGLI-Fajar Bali Secara mengejutkan I Ketut Suastika dicopot dari jabatanya sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Bangli. Usut punya usut, pencopotan politisi asal desa Peninjauan, Tembuku, Bangli secara mendadak ini, lantaran terkena sanksi dari DPP PDIP karena melakukan tindakan tak disiplin saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan

(PDIP) yang diselenggarakan di JIExspo, Jakarta pada 10-12 Januari beberapa waktu lalu. Selain Suastika, nyatanya ada delapan kader banteng moncong putih di Bali terkan sanksi. Tindak lanjut dari pencopotan Suastika tersebut, DPC PDIP Bangli sudah mengajukan nama Nengah Dwi Madya Yani sebagai penggantinya. KE H AL. 11

DENPASAR-Fajar Bali Setelah menuai sukses saat pertama kali dilaksanakan, Balingkang Festival atau yang tahun ini dinamakan sebagai Kintamani Chinese Festival kembali digelar pada tanggal 8 Pebruari mendatang. Parade yang akan dilaksanakan di kawasan Geopark tersebut, akan menampilkan berupa kesenian akulturasi bidaya antara Bali dan Tiongkok.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa kepada awak medi setelah memimpin rapat persiapan Kintamani Chinese Festival 2020 di ruang rapak Soka, Kantors Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (15/1).

Dalam keterangannya, Astawa mengatakan tujuan utama daei penyelenggafaan festival ini tetap yaitu untuk membidik pasar Tiongkok yang potensial untuk datang ke Bali “Seperti kita ketahui, wisatawan Tiongkok yang datang sangat banyak, selain juga wisatawan Australia. Jadim pangsa pasar ini harus kita manfaatkan,” jelasnya kepada media. Selain juga, menurutnya parade ini juga merupakan bentuk akulturasi budaya antara Tiongkok dan Bali yang sudah terjalin

FB/IST

Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa kepada awak medi setelah memimpin rapat persiapan Kintamani Chinese Festival 2020 di ruang rapak Soka, Kantors Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (15/1).

sejak jaman dahulu dan masih berlangsung turun temirin hingga sekarang.

Ia menambahkan, pihaknya telah menggandeng ASITA yang menangani wisatawan Tiongkok untuk mendatangkan sekitar 1.500 wisatawan menonton parade tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan yang datang bisa lebih banyak lagi.

Sehingga gaung dari festival ini bisa lebih luas di dunia internasional,” jelasnya.

Adapun pertunjukan yang akan diselenggarakan adalah pertunjukan tradisional Bali dan Tiongkok. “Jadi kami ingin masyarakat Bali bisa menyaksikan pertunjukan dari negeri tirai bambu itu, begitu juga sebaliknya, wisatawan bisa menyaksikan pertunjukan tradisional Bali. Sehingga saya harap di sini terjadi pertukaran budaya,” imbuhnya.

Selain seni pertunjukan, hal berbeda juga terdapat pada fes-

KE H AL. 11

Komisi IV DPRD Bali Minta Data Masyarakat Miskin Harus Valid

Pemprov Tak Perlu Tambah Anggaran PBI DENPASAR-Fajar Bali DPRD Bali mendapat informasi terkait banyaknya masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pusat dinonaktivkan. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD yang membidangi kesehatan langsung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Kesehaatan (Dinkes) Provinsi Bali dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali di Ruang Bapemperda Lantai II, Kamis (16/01).

Dari hasil Raker tersebut, diketahui bahwa banyak masyarakat yang dinonaktivkan. Penyebabnya yakni kesalahan data dari Dinsos Kabupaten/kota yang tak valid. “Persoalan penonaktivan ini dampak dari data kabupaten/

kota yang tidak valid, muncul lah penonaktivan. Sehingga banyak yang dicoret-coret oleh pusat,” jelas Ketua Komisi IV DPRD I Gusti Putu Budiarta usai Raker.

Komisi IV akhirnya meminta kepada Dinsos untuk kembali melakukan pendataan secara benar dan valid. Nantinya, akan dilaporkan kepada Pusat tepat sasaran.

Terkait anggaran, Budiarta menyebut bahwa angkanya sudah final. Secara umum, dari total anggaran sebanyak Rp. 900 Milyar.

Dengan adanya PBI dari Pusat, jumlahnya menjadi Rp. 600 Milyar.

Dengan demikian, dilakukan sharFB/HERU ing dana antara Provinsi dan 9 Raker terkait Penanganan Permasalahan Pelayanan Kesehatan (JKN KIS) kabupaten/kota. Provinsi dengan serta program-program 2020

fajarbali

Layouter: deje

naiknya iuran menggelontorkan dana Rp. 300 Milyar. Akan tetapi, dengan adanya penonaktivan dan jumlah prosentasi penduduk miskin di Bali sebanyak 3,6 persen, dianggarkan sebesar Rp. 165 Milyar.

Sedangkan saat ini yang dicover oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota sebanyak 1,5 juta penduduk di Bali atau sebesar 35 persen. “Jadi Pemprov Bali tidak lagi menggelontorkan dana tambahan. Yang sudah tertanggung PBI itu sudah 35 persen masyarakat Bali itu. Artinya Pemprov Bali tak perlu lagi menggelontorkan dana lebih dari Rp. 165 Milyar tadi,” akunya. KE H AL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

Rekontruksi Pembunuhan di Warung CGT Mengwi.

Sebelum Membunuh Kakak Sepupu, Tersangka Tebas Lengan Ibunya Sendiri

MENGWI-Fajar Bali Rekontruksi pembunuhan berlangsung di warung CGT di Banjar Jempinis, Pererenen, Mengwi Badung, Kamis (16/1/2020). Tersangka I Gusti Ngurah Yoga Adi Putra (22) yang membunuh kakak sepupunya sendiri yakni I Gusti Agung Alit Mahaputra (29) dihadirkan dalam rekontruksi 18 adegan tersebut.

Penyidik Polsek Mengwi menghadirkan tersangka dengan wajah tertutup zebo. Selain tersangka, penyidik juga menghadirkan sejumlah saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa yang terjadi di malam tahun baru tersebut.

Dari rekontruksi yang berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita terungkap tersangka dalam kondisi mabuk berat akibat pen-

garuh alkohol. Pada saat pembunuhan terjadi, korban Gusti Agung Alit Mahaputra berusaha menenangkannya.

Namun tersangka ngamuk, memukul leher kiri korban dengan gagang pedang. Dalam rekontruksi itu, tersangka peragakan caranya mengayungkan pedang hingga menusuk perut kiri korban. “Penusukan itu terjadi pada adegan ke 15,” bebernya Kanit Reskrim Iptu Wayan Sujana yang memimpin rekontruksi tersebut.

Sebelumnya, kejadian berawal saat tersangka dan korban minum anggur di warung CGT di Banjar Jempinis, Pererenen, Mengwi Badung, Selasa (31/12/2019) sekitar pukul 17.30 Wita. Lanjut, keduanya patungan membeli miras merk Tequila seharga Rp 300 ribu di

wilayah Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Tak lama, sekitar pukul 20.30 Wita datanglah rekan korban bernama I Putu Candradinata (25) dan bergabung minum.

Kedatangan saksi Candra ini tidak membuat tersangka nyaman. Apalagi, saat itu tanpa sengaja saksi hendak bangun dan buang air kecil tanpa sengaja menyengol teko minuman hingga terjatuh.

Tersangka marah sehingga terjadi cekcok mulut. Padahal saksi Candra bersedia menggantikan minuman tersebut sambil mengeluarkan uang dari sakunya. Namun rupanya tersangka tidak terima.

Dia lantas ke rumahnya mengambil pedang. Saat keluar kamar dengan membawa pedang, ibunya I Gusti Ayu Wetri (51) berusaha menenangkannya.

Nahas, tersangka malah kalap kemudian menebas ibunya, hingga lengan dan jari tangan kirinya nyaris putus.

Tersangka kemudian menuju warung CGT untuk mencari Candradinata. Melihat adik sepupunya membawa pedang, korban yang sedang duduk di warung bersama Candradinata berusaha mendekati dan menenangkannya. Tersangka malah mengamuk dan menusuk perut kiri kakak sepupunya sendiri hingga tewas.

Sementara itu, Kapolsek AKP Gede Putra Astawa mengatakan adegan reka ulang tidak jauh berbeda dengan keterangan tersangka di BAP. “Motif pembunuhan karena salah paham dan tidak ada dendam pribadi,” ujarnya. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus pembunuhan terhadap wanita bernama Halimah (26) di halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar dengan terdakwa Rudianto (39) telah berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar.

Terdakwa asal Sampang, Madura ini terancam berada di dalam penjara selama seumur hidup atas perbuatannya yang tega menghabisi nyawa istri sirinya tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Sanawan dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan Pasal 340 KUHP. “Terdakwa dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halimah,” kata jaksa dalam dakwaan, Kamis (16/1) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Jaksa menuturkan, kasus pembunuhan berawal dari ditemukannya percakapan pribadi antara korban Halimah yang merupakan istri siri terdakwa dengan se-

seorang bernama Wawan di media sosial Facebook.

Terdakwa menduga korban Halimah berselingkuh dengan seseorang bernama Wawan hingga membuat terdakwa sakit hati dan membeli sebuah pisau di Pasar Kebang Surabaya, Jawa Timur seharga Rp45 ribu untuk membunuh Wawan.

Setelah membeli pisau, Selasa (14/10/2019) sekitar pukul 02.30 WITA, Rudianto berangkat dari Surabaya mengendarai sepeda motor menuju Bali.

Keduanya akhirnya bertemu di halaman Kampus STISPOL Wira Bhakti Denpasar di Jalan Lely No.1 Kreneng, Denpasar Timur, Selasa (15/10/2019) sekitar pukul 20.00 WITA. Setelah bertemu, Rudianto bertanya di mana kosnya?, dan dijawab oleh korban “sudah kamu pulang jangan urusin saya”.

Terdakwa lalu berkata “jangan begitu kamu. Saya cuman tanya di mana tempat kos kamu, kalau sudah punya suami bilang terus terang dijawab oleh korban “suami suami matamu”.

“Terdakwa kemudian mengambil handphone di saku celananya dan menunjukan screenshot percakapan di Facebook korban dengan nama akun Felisa Ramdani yang memuat percakapan dengan seseorang bernama Wawan, namun korban tidak menjawab,” terang jaksa.

Terdakwa lalu berkata “kalau kamu tidak jawab berarti kamu salah, kalau nggak jawab berarti kamu mati sekarang”. Usai berkata, Rudianto mengambil pisau di bawah jok motor yang dipersiapkan dari Surabaya.

Melihat itu, korban berusaha merebut pisau tersebut sambil berkata “kamu saja mati duluan”. Namun terdakwa langsung menusuk ke perut kiri korban sambil berkata “kamu mati duluan” sembari mengayunkan pisau berkali-kali ke tubuh korban.

Halima kemudian berlari namun terjatuh tertelungkup di halaman kampus Stispol.

Terdakwa yang sudah kalap kembali menikam punggung korban hingga akhirnya korban meninggal di TKP. W-007

DENPASAR-Fajar Bali Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akhirnya melimpahkan berkas acara dengan tersangka kasus dugaan korupsi di LPD Desa Pakraman Gerokgak yang menyeret mantan Ketua LPD sebagai tersangka.

Selain itu, penyidik memutuskan untuk langsung menahan tersangka Komang AP. Sementara nilai kerugian yang ditimbulkan dari kasus itu sebesar Rp 1,3 miliar. Besarnya nilai kerugian tersebut karena adanya kredit fiktif yang terjadi sejak tahun 2008 hingga 2016.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto SH MH mengatakan Penyidik Pidsus Kejati Bali sudah melakukan penyerahan

tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum di Kejari Buleleng. Kasus ini dilimpahkan ke Kejari Buleleng karena tempat kejadian perkara ada di Buleleng.

“Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar,” katanya Kamis (16/1 kemarin.

Diterangkannya, pihaknya sudah melakukan penahanan pada hari ini Kamis (16/1).

Dasar penahanan adalah alasan obyektif karena pasal ancamannya di atas 5 tahun. Sebab ancaman di atas 5 tahun Jaksa bisa melakukan penahanan.

“Kemudian alasan lainnya adalah untuk penuntasan perkaranya, jadi kita bisa fokus.

Suatu saat jika kami memerlukan pemeriksaan tidak khawatir

melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” terangnya.

Dijelaskan Idianto, kasus yang ini berawal ada nasabah yang menarik tabungan ke LPD Gerokgak, namun pihak LPD malah hanya menjanjikan penarikan karena tidak uang.

“Akhirnya timbul kecurigaan masyarakat karena yang lain juga mengalami hal yang sama, saat akan menarik tabungan uang tidak ada,” jelasnya.

Akhirnya kejaksaan melakukan pendalaman penyelidikan dan penyidikan. “Dapat disimpulkan di situ ada indikasi penyimpangan. Dengan kerugian Rp1,3 miliar,” jelasnya.

Saat kasus ini disidik yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua LPD. “Kemungkinan masih ada tersangka lain,” ungkapnya.W-007

FB/HS

REKONTRUKSI PEMBUNUHAN-Tersangka I Gusti Ngurah Yoga Adi Putra menggunakan penutup wajah saat rekontruksi.

Habisi Nyawa Istri Siri, Rudianto Terancam Menua di Penjara

Terjerat Kasus Kredit Fiktif, Mantan Ketua LPD Gerokgak Ditahan

FAJA R BALI

JUMAT,17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Belasan Bangunan Toko di Seminyak Ludes Terbakar

FB/HS

LUDES TERBAKAR-Kondisi belasan bangunan pertokoan yang terbakar.

KUTA-Fajar Bali Kebakaran hebat melanda pertokoan yang berada di kawasan Pariwisata di Seminyak Kuta, Kamis (16/1/2020) dinihari. Belasan bangunan toko berlantai 2 yang terletak di Banjar Seminyak Kuta, hangus terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kerugian ditaksir mencapai Rp 50 miliar.

Dari data dilapangan, belasan bangunan toko yang terbakar yakni bangunan berlantai II Cafe Seminyak, toko Bintang Supermarket, Toko Bikini, Apotik, Toko Sandal, Counter Hp Diamond, Money Changer, Toko Glasses, Kantor Pos, Bintang DVD, Bali Print Fhoto Canvas, Kantor Pos, Gudang Bintang Supermarket dan bangunan office lantai 2 bagian depan.

Kejadian ini awalnya diketahui dua saksi satpam yang bertugas di Supermarket Bintang, yakni Wayan Agus Sudarma (48) dan Komang Agus Sudiatmika (26).

Saat sedang berjaga di areal belakang Supermarmet sekitar pukul 02.30 Wita, saksi melihat ada kobaran api di Toko Apotik.

Lantas, kedua saksi bergerak cepat mengambil selang air untuk memadamkan si jago merah.

Namun usaha para saksi sia sia, sebab api semakin membesar.

Saksi satpam kemudian memanggil petugas pemadam kebakaran. Sebelum petugas pemadam tiba, kobaran api semakin tidak bersahabat dan merembet ke bangunan lain.

Lebih kurang 15 menit, petugas pemadam tiba dan berjibaku

memadamkan si jago merah.

Karena luasnya lokasi kebakaran, petugas pemadam sempat kehabisan air dalam penanganan kebakaran tersebut. Petugas terpaksa harus bolak balik mengisi air ditempat lain. Hingga Kamis siang, dari pengamatan dilapangan, api baru benar-benar padam sekitar pukul 13.00 Wita.

“Ada 18 unit mobil petugas pemadam dari Pemkab Badung dan Denpasar menjinakkan api dari Cafe Seminyak hingga Kantor Bintang Supermarket di bagian belakang,” ujar Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu Putu Ika Prabawa.

Iptu Ika mengatakan, diduga kuat kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik di dalam toko Apotik dan merembet

ke bangunan lain. “Tidak ada korban luka dalam peristiwa itu. Kerugian belum bisa ditaksir mengingat masing-masing toko belum mendata kerugian,” ujarnya.

Bagian lain, Manager Operasional Supermarket Bintang Agus Sanjaya menerangkan pertokoan yang terbakar mencapai seratus persen ditambah gudang dan kantor. “Toko yang terbakar seratus persen kemudian gudang dan kantor sepuluh persen, Luas Area pertokoan ini 2000 meter persegi,” jelasnya.

Menurut Agus, total kerugian perusahaan Supermarket Bintang mencapai Miliaran Rupiah.

“Total kerugian Rp 50 Milliar, kami target 7 bulan kedepan akan beroperasi lagi,” terangnya kembali. R-005

Sidang Nota Pembelaan Bos Hotel Kuta Paradiso

Penasihat Hukum Terdakwa Minta Hakim Tolak Seluruh Dakwaan Jaksa DENPASAR-Fajar Bali Majelis Hakim diminta untuk menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Imum (JPU) dan membebaskan serta merehabilitasi nama baik terdakwa Harijanto Karjadi, selaku pemilik dan Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso), karena fakta-fakta persidangan memperlihatkan seluruh dakwaan tidak terbukti.

Permohonan itu terungkap dalam nota pembelaan tim penasihat hukum Harijanto Karjadi yang dibacakan dalam sidang lanjutan di depan majelis Hakim yang diketuai Sobandi di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (16/1/2020).

Nota pembelaan setebal 176 halaman ini dibacakan secara bergantian oleh tim penasihat hukum Harijanto Karjadi, yaitu Berman Sitompul, Alfred Simanjuntak, Dessy Widyawati dan Benyamin Seran.

Sementara itu, Tim penasihat hukum yang dikoordinir Petrus Bala Pattyona menilai baik dakwaan ke satu yaitu menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) atau dakwaan ke dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) atau dakwaan ke tiga tentang penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, tidak terbukti.

Untuk itu, tim penasihat hukum meminta majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu atau dakwaan kedua atau dakwaan ke tiga. Selain itu, tim penasihat hukum juga memohon majelis Hakim agar

 Pemimpin Umum: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Wakil Pemimpin Umum/Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat  Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: I Gusti Ngurah Wisnu Wardana  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Siswanto, I Gede A. Adnyana, Putri Darsani (Badung), Kadek Putra (Tabanan), Gde Sarjana (Gianyar), Ayu Diah (Klungkung), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Jembrana), Budiasa (Karangasem), I Gusti Putu Arthadana(Pendidikan dan Budaya)  Fotografer: Kasturi  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga  Desain Grafis: Dejerie, Ari, Manik. Konsultan Hukum: I Made Suardana, S.H.,M.H., Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) - Bali.

FB/HS

TERDAKWA HARIJANTO-Terdakwa Harijanto Karjadi saat mendengarkan tim penasihat hukumnya melakukan nota pembelaan.

memerintahkan Jaksa yang dikoordinir I Ketut Sujaya untuk segera mengeluarkan Harijanto Karjadi dari Rutan Kerobokan.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa meminta majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara terhadap Harijanto Karjadi. Tim penasihat hukum berpendapat, berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti tidak ada satu pun saksi yang dapat memastikan atau menerangkan perbuatan terdakwa Harijanto Karjadi memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau tindak pidana penggelapan.

“Semua saksi yang memberikan keterangan tidak pernah menyaksikan, mengalami, melihat atau mendengar perbuatan terdakwa Harijanto Karjadi,” ungkap nota pembelaan tersebut.

Selain itu, terbukti dalam persidangan bahwa semua saksi yang memberikan keterangan dalam BAP adalah saksi-saksi yang diarahkan oleh penyidik untuk memberikan pendapat

berdasarkan bahan-bahan berupa surat yang disodorkan penyidik untuk dipelajari dan memberikan keterangan.

“Telah terbukti dalam akta notaris I Gusti Ayu Nilawati dalam Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tidak ditemukan peran atau keadaan yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta sebagai pelaku tindak pidana,” tegas nota pembelaan tersebut.

Di sisi lain, RUPS Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan Saham dalam PT GWP telah memperoleh persetujuan dari Fireworks Ventures Limited selaku kreditur yang telah membeli hak tagih yang dijual BPPN melalui PPAK VI. Setelah sebelumnya oleh GWP diajukan Surat Permohonan Persetujuan. Dengan demikian pengalihan saham dalam PT GWP tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 November 1995.

Tim penasihat hukum Harijanto juga menegaskan bahwa terbukti bahwa pelapor (Tomy Winata) bukan pihak yang berkepentingan melaporkan tindak pidana menempatkan keterangan palsu yang dibuat dalam Akta Notaris I Gusti Ayu Nilawati Nomor 10 tanggal 14 November 2011.

Sebab, Tomy Winata baru memiliki Hak Tagih berdasarkan Cessie tanggal 12 Februari 2018 dari Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI).

Apalagi, masih dalam pembelaan itu, terbukti legalitas Tomy Winata sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki hak tagih telah ditolak oleh majelis Hakim PN Jakarta Pusat sesuai putusan perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019.

Terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor: 702/ PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Desember 2019.

Bagian lain, tim penasihat hukum menilai proses penyidikan hingga penuntutan terhadap Harijanto Karjadi penuh rekayasa karena tidak didasari bukti permulaan yang cukup. Pasalnya dalam laporan Desrizal, yang bertindak atas nama Tomy Winata, tidak didukung bukti-bukti.

Buktinya antara lain, berupa Akta Notaris I Gusti Ayu Nilawati Nomor 10 tanggal 14 November 2011 dalam kenyataannya ada beberapa versi. Yakni, yang ada pada penyidik, JPU dan majelis Hakim berbeda dengan yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM.R-005

Manajer Umum: Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Ni Ketut Supartini  Koordinator Sirkulasi: Putu Lera Atmaja  Sirkulasi: Wayan Sumadita, Ida Putu Juliartana, Kadek Edi Suresta Jaya, Ida Ketut Ngurah  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283, Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Cabang Denpasar.

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: laksmi

KOTAPLUS

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

3

Dishub Rancang Kenaikan Tarif KIR KIR Diganti dengan BLUE Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan kartu uji kendaraan bermotor baru, ditindaklanjuti pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Kartu uji baru tersebut dinamakan bukti lulus uji elektronik (BLUE). Kartu ini mengganti buku kir yang sebelumnya digunakan secara manual.

DENPASAR - Fajar Bali Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Denpasar Ketut Sriawan, mengatakan, sejalan dengan kebijakan pusat ini, pihaknya di daerah menyesuaikan. Pergantian kartu KIR dari buku ini juga akan berpengaruh terhadap tarif KIR. Artinya, rancangan tarif KIR yang baru ini juga dikoordinasikan dengan dewan.

“Rancangan perdanya sudah kita sampaikan ke dewan, dan telah dibahas bersama Komisi II,” ujar Sriawan, Kamis (16/1) kemarin.

Dikatakan, pergantian buku KIR ini dinilai sangat positif, karena buku KIR yang manual sudah banyak yang palsu. Buku KIR yang disita petugas saat melakukan razia, banyak yang menumpuk tidak dicari pemiliknya. Karena itu, sekarang ada kebijakan baru yang lebih efektif dengan menggunakan satu kartu.

Terkait dengan besaran tarif, Sriawan mengaku tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, untuk pengujian pertama sebesar Rp 105.000 per kendaraan dari sebelumnya Rp 75.000 per kendaraan. Sedangkan tariff

FB/CAR

RAPAT KERJA – Ketua Komisi II, I Wayan Suadi Putra bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan, saat rapat kerja membahas rencana kenaikan tarif KIR

pengujian berkala Rp 60.000 menjadi Rp 104.000.

“Penyesuaian tarif ini sudah memungkinkan, karena

sebelumnya sudah berlaku sejak 2011 lalu dan baru kali ini disesuaikan,” ujar Sriawan.

Ketua Komisi II DPRD Den-

pasar Wayan Suadi Putra menyambut baik rancangan tarif KIR baru ini. Mengingat, besaran kenaikan juga tidak terlalu signifi-

kan. Terlebih, sejak sembilan tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian,” ujar politisi PDI-P Densel ini. R-004

Hadapi Tantangan Pembangunan Daerah Yang Semakin Kompleks

Pemkab Badung Gelar Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Baru Rampung Ruang Kelas dan Padmasana

SMPN 13 Denpasar Masih Perlu Anggaran Tambahan Rp 14 Miliar DENPASAR-Fajar Bali SMPN 13 Denpasar di Banjar Umadwi, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat yang rencananya akan ditempati bulan Februari 2020 mendatang belum seluruhnya rampung dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kota Denpasar sebesar Rp 15 miliar. Sekolah tersebut hanya baru memiliki padmasana gedung kelas yang sudah siap ditempati oleh 238 siswa yang masih meminjam tempat di SDN 17 Padangsambian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta, didampingi Kabid Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman PUPR Kota Denpasar, Agus Sudarmo saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1) mengungkapkan, pembangunan SMPN 13 Denpasar saat ini belum keseluruhannya ramoung dengan fasilitas seperti sekolah lainnya di Denpasar.

Fasilitas yang baru dirampungkan dengan anggaran Rp 15 miliar tersebut baru bisa mengcover ruang kelas, padmasana, dan dinding pembatas sekolah. Sementara ruang guru, perpustakaan, wantilan dan ruang jaga masih belum ada. Selain itu, finishing tembok dan pemerataan tanah untuk halaman sekolah dan lapangan olahraga belum ada karena amggaran yang masih kurang.

Untuk menyelesaikan seluruh pembangunan tersebut Jimmy mengatakan masih memerlukan anggaran Rp 14 miliar lebih. “Itu masih banyak yang kurang. Baru ruang

FB/CAR

Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta

kelas saja yang rampung, jadi kami perlu tambahan anggaran sebesar Rp 14 lebih itu.

Tembok belum dipoles, tanah belum rata, ruang guru belum juga,” jelasnya.

Untuk saat ini, lanjut Jimmy, ruang guru sementara masih menggunakan ruang kelas yang sudah ada dengan fasilitasnya. Ruang kelas terlebih dahulu dirampungkan menurut Jimmy karena kebutuhan kelas lebih mendesak untuk penempatan siswa yang saat ini masih meminjam kelas di SDN 17 Padangsambian. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 sudah dekat dan mempersiapkan ruang untuk kelas IX nantinya.

Jimmy pun menambahkan, untuk proses pembangunan sekolah dengan luas 60 are tersebut, pihaknya kembali mengajukan anggara khusus di 2020 ini berbarengan dengan pembangunan SMPN 14 Denpasar yang nantinya juga akan dibangun bertahap.

“Kami sudah ajukan kembali, dan barengan dengan SMPN 14 Denpasar. Ini juga pasti sama karena anggarannya Rp 15 miliar juga jadi gak bisa keseluruhannya rampung,” ujarnya. R-004

Pemilihan Teruna Teruni Denpasar Kembali Digelar

FB/CAR

AUDIENSI - Walikota IB. Rai Mantra menerima ketua umum Teruna Teruni Denpasar saat audiensi terkait penyelenggaraan pemilihan Teruna Teruni Denpasar.

FB/PUTRY

PELATIHAN - Wabup Suiasa saat membuka pelatihan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (16/1).

MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung Gede Wijaya dan Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Dr Hasiholan Pasaribu dan Dr H Suwarli, membuka pelatihan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (16/1).

Kepala BKPSDM kabupaten Badung Gede Wijaya melaporkan pelatihan ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan dan menghadapi tantangan pembangunan daerah yang sudah semakin kompleks, menuntut pengetahuan dan keterampilan

profesional yang lebih baik dalam bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pelaksanaan pelatihan tersebut juga didasari suatu harapan agar proses perencanaan dari bawah, yang diyakini akan lebih mengejawantahkan aspirasi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, dapat terselenggara secara lebih mantap, efisien dan efektif.

Perencanaan pembangunan dan keuangan dari bawah merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbesar peran serta aktif masyarakat, agar pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dapat terlaksana secara optimal.

Diharapkan dengan pelatihan ini para peserta pelati-

han memahami cara menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Sehingga pembangunan daerah sejalan dengan RPJMD maupun RPJPD yang ditetapkan oleh Kabupaten Badung.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pen-

gelolaan Keuangan Daerah, akan berdampak signifikan terhadap penyusunan doku m en p eren c an aan dan penganggaran tahun 2021.

Oleh karena itu pelatihan perencanaan pembangunan daerah ini memiliki peranan penting bagi pemerintah kabupaten Badung, terutama bagi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan perencanaan pembangunan daerah ini, saya minta kepada peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh karena keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sangat tergantung dari kesungguhan saudara,” ujarnya.

Pihaknya pun meminta seluruh peserta, mengikuti pelatihan sampai selesai dan diskusikan dengan narasumber hal-hal yang belum jelas.

“Setelah pelatihan ini saya harapkan seluruh peserta sudah bisa menyampaikannya kepada seluruh jajaran di perangkat daerah masing-masing sehingga penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak menghambat proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah,” tegas Wakil Bupati Suiasa.

Peserta dalam pelatihan ini adalah perwakilan dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari, yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2020.W-004*

DENPASAR-Fajar Bali Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata kembali melaksanakan pemilihan Duta Pariwisata Kota Denpasar bertajuk Teruna Teruni Kota Denpasar periode ke-18 tahun pada tanggal 15 Februari 2020 mendatang di Dharma Negara Alaya Denpasar.

Ketua Umum Teruna Teruni Denpasar, I Gede Utara Yana menyampaikan hal itu saat beraudensi dengan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra di kediamannya Kamis (16/1).

Dikatakan, Pemilihan teruna teruni tahun ini mengangkat tema budaya dan seni yakni “Omed-omedan”.

Tema ini penekanannya bahwa tradisi ini bukan ajang cium -ciuman. Akan tetapi omed-omedan dimaknai secara ritual adat adalah tarik tarikan yang menumbuhkan keakraban, menjaga kerukunan warga, dan saling kasih sayang.

Sesuai dengan tema bagi yang terpilih menjadi Duta Kota Denpasar pihaknya berharap mereka bisa mempromosikan budaya dan pariwisata Kota Denpasar. Mengingat Teruna Teruni tersebut

adalah Duta Pariwisata Kota Denpasar. “Sehingga yang terpilih harus bisa mempromosikan budaya dan Pariwisata Kota Denpasar,” ujarnya.

Menurutnya yang terpilih menjadi TerunaTeruni harus bisa publik speking dalam artian bisa mempromosikan budaya dan objek pariwisata Kota Denpasar. “Bagi yang terpilih saya harapkan aktif dalam organisasi dan bisa mempromosikan pariwisata Kota Denpasar,” harapnya, sembari menambahkan, untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan ini pihaknya mengimbau para peserta membawa Tumbler sendiri.

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra memberikan apresiasi kepada Teruna Teruni Kota Denpasar.

Menurut Rai Mantra pemilihan teruna teruni tahun ini idenya sangat kreatif. “ini berarti Teruna Teruni Kota Denpasar telah berpikir sangat kreatif,” ungkap Rai Mantra, swmbari menegaskan, Teruna teruni Kota Denpasar harus membuat suatu hal di masing masing wilayah yang dikenali dan menjadi ciri khas daerah tersebut. R-004 Layouter: Ari

DAERAH

4

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Efisiensi Anggaran, Rp 2,7 Miliar Dana Desa Jadi Silpa Terganjal Aturan Baru, Pencairan Tahap I Tersendat Pemanfaatan dana desa tahun 2019 di Kabupaten Klungkung sudah tutup buku. Seluruh desa juga dipastikan telah menyerahkan Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Meski demikian, realisasi dana desa rupanya tak mencapai 100 persen. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung mencatat ada sisa anggaran sebesar Rp2,7 Miliar lebih.

SEMARAPURA-Fajar Bali Kamis (16/1), Kepala Dinas PMDPPKB Klungkung, Wayan Suteja tak menampik kalau realisasi dana desa 2019 hanya 94,69 persen. Dengan demikian, dari total anggaran Rp51.533.982.000 ada sisa sebesar Rp2.737.164. 207 yang otomatis akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Walaupun demikian, Suteja menegaskan

sisa anggaran tersebut muncul bukan karena ada kegiatan yang gagal direalisasikan. Melainkan karena desa mampu melakukan 'penghematan' anggaran.

"Jadi sisa anggaran Rp2,7 Miliar lebih itu bukan karena ada kegiatan yang tidak terealisasi. Tapi karena ada efesiensi dari kegiatan yang dilaksanakan dan akan menjadi SiLPA tahun 2019," jelasnya.

Setelah merampungkan realisasi dana desa tahun 2019, pejabat asal Karangasem ini mengatakan saat ini pihaknya akan fokus pada pencairan dana desa tahun 2020. Diungkapkan, untuk tahun gelontoran dana desa untuk Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Yakni menjadi Rp54.067.541.000. Dengan demikian, jumlah dana yang akan ditransfer ke masing-masing desa juga akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, untuk tahun ini mekanisme pencarian dana desa dikatakan mengalami perubahan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa 2020 harus dimulai di Januari dengan pencairan ta-

1.006 Pelamar Berebut Kerja di RS Payangan Membludak, Dari Perkiraan 600 Pelamar GIANYAR-Fajar Bali Minat lulusan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi tenaga kerja non PNS di UPTD RSU Payangan membludak.

Sejak dibuka lowongan tanggal 7 Januari lalu hingga dilaksanakan tes ujian tertulis, pelamar mencapai 1.006 orang. Ujian tertulis dipantau langsung oleh PLT Kepala Badan BKSM Gianyar I Made Suradnya, didampingi Kadis Kesehatan Gianyar I.A Cahyani Widyawati dan Sekdis Kesehatan drg A.A Gede Suputra di SMPN 1 Gianyar, Kamis (16/1) kemarin.

Membludaknya peserta melebihi prediksi awal yang hanya berkisar 500 hingga 600 orang pelamar, maka tempat tes yang awalnya akan dilaksanakan di Balai Budaya maupun GOR Kebo Iwa sebagai aternatif kedua dipindahkan ke SMPN 1 Gianyar. Menanggapi ada keterlambatan peserta yang datang, karena perubahan lokasi tes ujian tulis, PLT Kepala BKSDM Gianyar, I Made Suradnya mengatakan pihaknya sudah menempatkan beberapa petugas di kedua lokasi tersebut.

Mengantisipasi jika ada pe-

serta nyasar agar diarahkan ke SMPN 1 Gianyar. “Perekrutan ini kami laksanakan setransparan mungkin, karena hal ini sesuai dengan arahan Bupati Gianyar agar pegawai yang direkrut nanti benar-benar sesuai dengan kompentesinya dan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional di RSU Payangan,” tegas I Made Suradnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. I.A Cahyani Widyawati menambahkan, untuk perekrutan tenaga kerja non PNS ini dibutuhkan terdiri atas tenaga dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis saraf, spesialis anastesi, spesiais radiologi, spesialis patologi klinik, perawat, perawat gigi, bidan, apoteker, kefarmasian, analis, perekam medis, penata anastesi, radiographer, nutrisionis, koki, asisten koki, cleaning service, supir, akuntan/ manajemen, IT, pemberkasan, SKM, pemulasaran jenasah, tenaga S.Kom, SH dan binatu.

Dan untuk pengumuman hasil perekrutan tenaga kontrak

non PNS ini akan diumumkan pada tanggal 18 Januari ini.

“Kita merekrut tenaga kerja non PNS sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, kebutuhan di lapangan dan tentu saja sudah disesuaikan dengan kemampuan daerah,” jelas dr. Cahyani.

Dijelaskan, untuk saat ini yang direkrut adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya yang didukung dengan memiliki sertifikat pelatihan diutamakan. Dr. Cahyani juga menegaskan Pemkab Gianyar berharap masyarakat khususnya di daerah Gianyar utara bisa memanfaatkan rumah sakit ini dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

RSU Payangan yang rencananya akan soft launching awal Pebruari nanti, sudah memiliki standar rumah sakit tipe C. Seperti sudah ada syarat bangunan, alat kesehatan, obat dan SDM. RSU Payangan sudah memiliki UGD, rawat inap dengan 64 tempat tidur. Dan di awal tahun ini ada ICU, ruang OK, NICU sehingga untuk operasionalnya sudah ada standarnya.W-010

SEMARAPURA-Fajar Bali Bupati Klungkung, I Nyoman Suiwrta Kamis (16/1), mendatangi rumah salah satu warga di Banjar Tusan Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. Hal ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melakukan penataan di perbatasan Gianyar-Klungkung.

Bupati terjun langsung dan meminta agar warga pemilik lahan mengizinkan lahannya dimanfaatkan untuk proyek penataan tersebut.

Warga yang didatangi oleh Bupati Suwirta adalah Dewa Putu Gede. Ia merupakan pemilik lahan yang berada di perbatasan Klungkung-Gianyar.

Yang mana lahan tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemkab Klungkung untuk

proses penataan daerah perbatasan kota. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwirta menyampaikan agar pemkab Klungkung diizinkan untuk melakukan penataan dan menggunakan beberapa meter lahan miliki Dewa Putu Gede.

Jika permintaan ini dikabulkan, Bupati Suwirta mengatakan dirinya akan menugaskan dinas terkait untuk mengkaji luas lajan yang akan digunakan oleh Pemkab. Ide inipun dinilai cukup menguntungkan pemilik lahan, lantaran tidak perlu lagi melakukan penyenderan untuk mengamankan lahannya yang dipastikan menghabiskan banyak biaya. Selain itu, pemilik lahan secara tidak langsung juga mendapatkan pemandan-

gan yang bagus, serta dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk membuka usaha.

Selama perbicangan, salah satu anak pemilik lahan yakni I Dewa Nyoman Budi Astawa menyambut baik ide Pemkab terkait penataan daerah perbatasan tersebut. Namun pihaknya belum memberikan keputusan. Dikatakan, ia akan menyampaikan usulan Pemkab Klungkung tersebut dalam pertemuan dengan keluarga besarnya terlebih dahulu.

"Intinya kami menerima dan mendukung ide Pemkab ini. Seandainya ide ini disetujui, nantinya pemkab bisa membuat jalan air menuju gorong-gorong yang berada di kawasan penataan daerah perbatasan itu," ujarnya antusias. W-019

Wayan Suteja

FB/DIAH

hap I sebesar 40 persen. Sistem tersebut berubah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana mencairan tahap I hanya sebesar 20 persen. Lantaran adanya perubahan ini, proses pengajuan pencairan dana desa tahap I di Kabupaten Klungkung juga mengalami hambatan. Mengingat, Peraturan Bupati (Perbup) yang digunakan sebagai acuan harus direvisi kembali. Padahal seluruh desa sudah menuntaskan APBDesnya.

"APBDdes 2020 sudah semua desa menetapkan. Tapi kemudian ada peraturan Menteri Keuangan yang baru. Sehingga Perbup yang sudah mau ditandatangani Pak Bupati harus diulang lagi," ujarnya seraya mengatakan rancangan Perbup yang baru sudah tuntas dan sudah diajukan ke Bagian Hukum untuk dievaluasi.

Lebih lanjut Suteja pun berharap setelah Perbup rampung, pencarian dana desa bisa segera dilakukan. Dirinya menarget pada akhir Bulan Januari atau Bulan Februari pencairan tahap I sudah bisa dilakukan untuk seluruh desa. Di samping itu, untuk memperlancar realisasi dana desa, pihaknya juga mengatakan perlu dukungan tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD).

Melihat jumlah PLD yang sangat terbatas yakni hanya 17 orang, Suteja berharap tahun ini tidak ada PLD yang mengundurkan diri. "Total ada 27 orang pendamping dana desa, sedangkan yang berstatus PLD hanya 17 orang. Jumlah PLD tentu belum efektif, mengingat di Klungkung ada 53 desa.

Mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang mengundurkan diri," harapnya. W-019

Pasca Disidak, Faktur Pajak Galian C di Portal Umaanyar Alami Peningkatan

Cegah Kebocoran, BPKAD Bakal Maksimalkan Pengawasan AMLAPURA-Fajar Bali Pasca dilakukan sidak pimpinan DPRD Nopember tahun lalu, pendapatan faktur pajak dari galian C di Portal Umaanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, dari sebelumnya hanya beberapa faktur pajak saat ini mengalami meningkat tajam. Sementara, BPKAD Karangasem sendiri, bakal memperketat pengawasan di portal-portal galian C untuk menekan terjadinya kebocoran.

Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana, Kamis (16/1) saat dihubungi, mengaku, pihaknya beberapa waktu lalu memang sempat kembali turun mengecek pendapatan faktur pajak di portal Dusun Uma Anyar, desa Ababi. Dari pengecekan itu, petugas portal sudah memgantongi puluhan faktur pajak. Bahkan, pimpinan DPRD kala itu juga mengecek

FB/BUDIASA

SIDAK – Pimpinan DPRD Karangasem saat melakukan sidak Portal Galian C. pembukuan portal. "Dari lapo- lewat tidak membawa faktur ran di buku, pasca kami sidak pajak. Ia pun mengaku, tidak pada Nopember tahun lalu bisa menyalahkan petugas sudah meningkat, kita cek di portal yang sifatnya hanya buku pada Desember setiap memungut dari tiap mobil harinya rata-rata mendapat- truk lewat. "Saat itu jam 11 an kan 60 an faktur pajak," ujar siang petugas baru mendapat Gede Dana.

2 faktur, kalau sekarang sudah Berbeda saat sebelum di- meninngkat, kami yakin masih lakukan sidak, kata Gede Dana, ada kebocoran itu," ujarnya lagi. petugas portal hanya dapat Sementara itu, Kepala Badan memungut puluhan saja. Hal Pengelolaan Keuangan dan itu, katanya lagi, karena banyak Aset Daerah (BPKAD) Karantruk pembawa galian C yang gasem, I Made Sujana Erawan,

mengatakan,pihaknya akan memaksimalkan portal-portal di seluruh Karangasem untuk menekan kebocoran pajak galian C. Sujana Erawan mengaku, jika kebocoran dari pajak galian C membuat PAD Karangasem menurun. "Untuk tahun ini, PAD dari galian C harus kita maksimalkan, karena sumber pendapatan Karangasem berasal dari Galian C," ujarnya.

Selain itu, anjloknya PAD dari sektor galian C juga disebabkan masih banyaknya pengusahan galian belum mengantongi ijin, sehingga pihaknya kesulitan melakukan pungutan pajak. Pihaknya berharap, para pengusaha untuk segera mengurus perijinannya agar bisa berkontribusi bagi pendapatan Karangasem. "Banyak juga pengusaha galian yang belum berijin, tentu menyulitkan kami memungut pajak," ujarnya lagi.

W-016.

Tahun 2020, Jumlah Penerima Bantuan Bupati Datangi Pemilik Lahan Pembangunan RTLH Mengalami Penurunan Tata Perbatasan Klungkung-Gianyar

AMLAPURA-Fajar Bali Secara jumlah dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, pembangunan rumah tak layak huni bagi masyarakat berpenghasila rendah mengalami penurunan. Tahun 2020 ini, jumlah penerima sebanyak 694 unit, sedangkan di tahun 2019 lalu jumlahnya mencapai 1.063 unit. Menurunya jumlah anggaran bantuan lantaran PAD Karangasem mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Karangasem, I Nyoman Mertha Tanaya, Kamis (16/1) kemarin, membenarkan jika jumlah bantuan yang diambil dari APBD Karangasem ini turun. Tahun 2019, pihaknya menyiapkan 1.063 unit bantuan pembangunan

FB/BUDIASA

Kadis Perkim, Nyoman Mertha Tanaya Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat Karangasem yang memiliki penghasilan rendah. "Tahun ini kami hanya bisa menyiapkan 694 unit, berbeda tahun sebelumnnya mencapai 1.063 unit," ujar Mertha Tanaya.

Menurunya anggaran untuk bantuan penerima RTLH ini, kata Mertha Tanaya, lantaran imbas dari menurunya PAD

Karangasem. Disebutkan, nilai untuk satu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rp 30 juta. Tentu saja, katanya lagi, program dari Perkim berbeda dengan bedah rumah dari Dinas Sosial.

"Kalau tidak salah dari Dinsos memakai BDT (Basis data Terpadu), sementara dari Perkim indikatornya penghasilan warga," ujarnya lagi.

Untuk mendapatkan bantuan ini, kata mantan Kadis Ketahanan Pangan ini, dengan memakai surat keterangan dari Perbekel masing-masing. Perbekel, mengajukan ke Perkim dengan proposal. Setelah dilakukan survei, baru bisa diberikan. "Selain survei dari tim pengelola di Desa, juga dari dinas melakukan suvei layak tidaknya," ujarnya lagi.

Ia pun menegaskan, program Perkim ini bukan untuk orang perorang, namun diajukan oleh Desa. Bahkan, program termasuk yang dibawa oleh DPRD Karangasem melalui aspirasi. Mertha Tanaya juga mengatakan, targetnya bulan Maret program pembangunan rumah tak layak huni ini sudah mulai bisa berjalan. Sampai saat ini, Data yang masuk usulan proposal 455, sisanya 239 sedang proses. "Aturan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman," ujarnya.

Dikatakan, bantuan pembangunan rumah tak layak huni yang nilainya Rp 30 juta per unit, dianggarkan melalui APBD Karangasem tahun 2020. Total anggaranya, mencapai Rp 20,8 miliar lebih. W-016.

Rumah Terbakar, Kerugian Mencapai Rp 250 Juta

Sekeluarga Nyaris Terpanggang Hidup-hidup Musibah kebakaran terjadi di Banjar Jasan, Sebatu, Tegalalang. Beruntung salah satu keluarga terbangun, I Made Bejag (50) dan keluarganya mungkin saja tidak bisa selamat dari musibah kebakaran yang menimpa rumahnya, Kamis (16/1) dinihari. Walau demikian, Bejag harus merelakan bangunan rumah serta seluruh isinya ludes dilalap api.tidak tanggung-tanggung Kerugian materiil yang dideritanya pun mencapai Rp 250 juta .

GIANYAR-Fajar Bali Dinihari saat warga tertidur lepap, suara teriakan minta tolong ada kebakaran, kontan saja memgagetkan warga Banjar Jasan, Sebatu, Tegallalang sekitar pukul 02.00 Wita Kamis (16/1) dinihari. Suasa hening langsung berunah menjadi riuh, setelah warga mendapati bangunan besar seluas 8 x 9 meter milik I Made bejag sudah diselimuti api besar. Meski beberapa warga sudah berusaha memadamkan api dengan

peralatan seadanya, api raksasa itu tetap tak bergeming.

Hingga akhirnya dioutuskan untuk meminta bantuan ke Pos Damkar Ubud.

Menanti kedatangan petugas Damkar, warga tetap berusaha melakukan penyiraman di bagian pinggir bangunan untuk menyelamatkan bangunan lainnya. 30 menit kemudian, dua unit mobil damkar tiba di lokasi dan menghujani api petaka itu.

Namun apa daya, petugas tidak bisa berbuat banyak karena

seluruh bangunan dan isinya terlanjur dilahap api. “Karena jarak tempat lejadian cukup jauh dan menanjak, kami baru bisa nyampai dalam hitungan setengah jam. bangunan kami dapati sudah diselimuti api dan kami hanya bisa menyelamatkan bangunan di sampingnya,” ungkap Danton Damkar Pos Ubud, I Nyoman Sudiarsa.

Sementara korban, Made Bejag terlihat pasrah mendapati rumahnya yang nyaris rata dengan tanah itu. Saat kejadian, sekitar pukul 02.00 wita korban sedang tidur mengaku terbanguan karena ada suasa berisik. Korban semakian curiga karena suara berisi itu semakin keras dan disertai asap. “Saya sangat terkejut setekah keluar kamar. Karena api di kamar paling tengah sudah besar dan saya pun langsung membangunkan anak-anak,” terangnya.

Lanjutnya, kobaran api sangat

cepat merambat dari kamar di tengah kemudian menjalar ke keatap rumah dan menghanguskan semua bangunan.

Dalam kondisi panik, korban hanya bisa teriak minta tolong ke warga. “Saya tak sempat selamatkan beberapa barang, karena saya lebih memperhatikan keselamatan keluarga,” ujarnya pasrah.

Secara terpisah, Kapolsek AKP I Gede Sukadana menyebutkan, pihak sudah melakukan oleh TKP dan meminta keterangan korban dan saksi atas musibah itu. Dari hasil sementara, penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat adanya konseleting listrik. Dan atas kejadian tersebut korban tidak mencurigai adanya pelaku atau pihak lain yang sengaja melakukan pembakaran. “Korban sudah menerima kejadian tersebut sebagai sebuah musibah,” terangnya singkat.W-010

FB/SARJANA

TERPANGGANG - Keluarga Bejag nyaris terpanggang hidup hidup akibat kebakaran rumahnya.

Layouter: Ibrahim

DAERAH

FAJA R BALI JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Bupati Artha Cek Renovasi Bangunan Kelas NEGARA - Fajar Bali SD Negeri 6 Dauhwaru kecamatan Jembrana yang telah merampungkan pekerjaan bantuan berupa rehab sekolah tahun anggaran 2019. Kini diminta untuk diusulkan kembali satu ruang belajar bagi siswa, karena siswanya melebihi dari kapasitas ruang belajar yang sudah ada.

Bupati Jembrana Putu Artha memantau kondisi Sekolah Dasar Negeri yang mendapat renovasi kelas, Rabu (15/1) kemarin. “Kedatangan saya ke sekolah untuk melihat sekolah – sekolah (SDN) yang mendapat bantuan berupa renovasi gedung ditahun anggaran 2019. Ternyata sekolah ini telah rampung dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan saya mengucapkan terima kasih ,” ujarnya saat meninjau SDN 6 Dauhwaru.

Selain melihat renovasi ruang kelas, Bupati Artha juga minta, keberadaan mess sekolah dan ruang belajar yang rusak agar segera dibongkar dan bisa diusulkan ditahun anggaran 2020 ini. Selain itu, Artha juga menyempatkan untuk menyapa sembari membagikan buku tulis kepada siswa di sekolah tersebut. Pemantauan se-

FB/PRAMONO

CEK BANGUNAN – Bupati Artha mengecek Renovasi Bangunan Kelas SD Negeri 6 Dauhwaru kecamatan Jembrana

kolah yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nengah Wartini juga melakukan pemantauan di SDN 7 Penyaringan.

Artha kembali menegaskan , bantuan sekolah yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui propinsi hendaknya disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Kedepan, Bupati Artha juga minta, proyek – proyek yang didanai oleh pemerintah pusat melaui propinsi Bali, khususnya proyek untuk rehab SD untuk dilakukan evalu-

asi, sehingga proyek – proyek yang direalisasikan nanti tidak mubazir. “Kedepan saya inginkan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat melaui propinsi Bali, sebelum direalisasikan hendaknya diawali dengan evaluasi di lapangan sehingga anggaran yang dikucurkan bisa tepat sasaran. Tidak ada sekolah yang kondisinya masih baik justru dapat bantuan, sebaliknya ada sekolah yang kondisinya jauh lebih parah tidak mendapatkan bantuan,” pungkas Artha. W-003

Bawa Sabu, Oknum Satpam Ditangkap

FB/PRAMONO

BARANG BUKTI -Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa saat menunjukan barang bukti kasus narkoba dan tampak pelaku (dibelakangnya) saat diamankan, Kamis (16/1)

NEGARA - Fajar Bali Salah seorang oknum satpam pada sebuah perusahaan, I Putu Hery Suriawan alias Erik (38) ditangkap tim opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana, Jumat (10/1).

Oknum satpam warga Banjar Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana tersebut ditangkap lantaran diketahui menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Setelah adanya informasi yang bersangkutan sering menyalahgunakan narkoba, jajaran Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan langsung dilakukan penangkapan. Pelaku berhasil ditangkap saat berhenti di seputaran ja-

lan Merak Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana dengan mengendarai motor supra X 125 warna hitam , No Pol DK 4214 WR. Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa didampingi Kasat Resnarkoba AKP Komang Mulyadi dan kasubag Humas Polres Jembrana, Iptu I Made Kerta Buana Alit, kemarin mengatakan setelah pelaku diamankan lalu dilakukan penggeledahan.

Hasilnya , ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi serbuk bening yang diduga sabu. Sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan tissue. Tak hanya itu,

lalu pada saku jaket sebelah kiri ditemukan sebuah HP samsung putih, di saku celana kiri dan di dalam jok motor sebuah pipa kaca , sebuah korek api gas berisi sumbu dan surat kendaraan bermotor.Tak hanya menggeledah orangnya, hal yang sama juga melakukan di rumah pelaku. Disana, ditemukan sebuah bong yang disimpan di kamar mandi dan dibungkus dengan plastik.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bruto 0,60 gram dan netto 0,34 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. Barang bukti lainnya juga diamankan diantaranya, korek api gas berisi sumbu, sebuah pipa kaca, sebuah HP merk samsung, satu buah bong, tas plastik, jaket merah kecoklatan, motor supra X 125 warna hitam no pol DK 4214 WR dan surat surat kendaraannya.

Kapolres menegaskan karena terbukti , pelaku dikenakan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2019 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun . Serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak 8 milyar rupiah. W-003

Beri Insentif Sulinggih - Pecalang Desa Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Anggarkan Rp 15 M

DENPASAR- Fajar Bali Tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Denpasar masih tetap memberikan punia atau insentif kepada masyarakat sesuai dengan kedudukannya.

Di Denpasar yang mendapat punia ataupun insentif ini yakni sulinggih, pemangku kahyangan desa, pekaseh, pangliman, bendesa adat, kelian adat, dan penua pecalang desa. Selain berupa uang, juga diberikan tanggungan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, IGN. Bagus Mataram, mengatakan, besaran punia untuk sulinggih yakni Rp 2 juta perbulan. Selain itu juga mendapat tanggungan BPJS Kesehatan kelas I. “Jumlah sulinggih yang menerima punia yakni 227 sulinggih. Untuk tanggungan BPJS ditanggung Pemkot untuk lanang istri (suami istri),” ungkap Mataram.

Mataram mengatakan, begitu melaksanakan upacara Dwijati dan mendapat SK dari PHDI langsung mendapat punia ini. “Begitu dapat SK dari PHDI langsung dapat punia,” ucapnya.

Selain sulinggih, pemangku kahyangan yakni pemangku

FB/CAR

IGN. Bagus Mataram

Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem juga mendapat punia Rp 1 juta perbulan. Jumlah pemangku yang mendapat instensif ini sebanyak 156 pemangku. “Pemangku ini untuk belanja jasa kepada pemangku dalam rangka ngaturang sesodan di pura,” terangnya.

Untuk Penua Pecalang sebanyak 35 orang mendapat masing-masing Rp 1.045.000 perbulan; Bendesa adat sebanyak 35 orang mendapat insentif masing-masing Rp 2 juta; Kelian Adat sebanyak

35 orang mendapat insentif masing-masing Rp 1 juta; Pekaseh sebanyak 42 orang masing-masing mendapat Rp 2 juta perbulan; serta untuk pangliman sebanyak 144 orang mendapat masingmasing Rp 900 ribu.

Untuk BPJS pemangku, pekaseh, serta bendesa yang mendapat BPJS hanya yang bersangkutan, sementara istrinya tidak ditanggung. “Kalau istrinya mau ikut dipersilahkan, nanti tinggal potong insentif,” katanya.

Untuk pemberian punia maupun insentif ini, tahun 2020 pihaknya menyediakan anggaran masing-masing Rp 438.900.000 untuk penua pecalang, Rp 840.000.000 untuk bendesa, Rp 4.320.000.000 untuk kelian adat, Rp 1.008.000.000 untuk pekaseh, Rp 1.555.200.000 untuk pangliman, Rp 5.448.000.000 untuk sulinggih, serta Rp 1.872.000.000 untuk pemangku.

Sehingga total anggaran untuk punia maupun insentif ini sebanyak Rp 15.482.100.000.

“Untuk sementara, itu yang bisa diberikan Pemkot sesuai kedudukannya di masyarakat,” katanya. R-004

5

Pertanggungjawabkan Operasional

Badan Pengelola DTW Ulundanu Gelar Rapat Memasuki awal tahun 2020 segenap pihak yang tergabung dalam Badan Pe n g e l o l a Pe n g e l o l a DTW Ulundanu Beratan menggelar rapat membahas tentang pertanggungjawaban manajemen operasional di aula rapat DTW setempat, Rabu (15/1). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Manager Operational DTW Ulun Danu Beratan I Wayan Mustika. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra I Wayan Miarsana dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

TABANAN-Fajar Bali Wayan Mustika dalam laporannya menyampaikan Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Tabanan sampai akhir 2019 kemarin mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke DTW Ulun Danu Beratan dalam grafik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisatawan asing maupun lokal mengalami pening-

RAPAT - DTW Ulundanu rapat pertanggungjawaban

katan yang cukup baik.

Tahun 2017 wisatawan asing sebanyak 430.223 orang dan wisatawan lokal sebanyak 464.282 orang. Tahun 2018 wisatawan asing sebanyak 482.524 oran dan wisatawan lokal sebanyak 485.173 orang.

Tahun 2019 wisatan asing sebanyak 503.507 orang dan wisatawan lokal sebanyak 475.216 orang.

Peningkatan ini dikatakan Mustika adalah berkat pengalokasian anggaran yang berjalan baik, terkait promosi dan pengelolaan seluruh asset yang dimiliki serta tidak terlepas juga berkat dukungan

FB/KADEK

dari Pemerintah atas meningkatnya stabilitas nasional dan keamanan Bali. Sehingga para wisatawan merasa aman dan nyaman berwisata di Bali, khususnya di Tabanan.

Disamping itu, ia mengatakan hal itu juga tidak terlepas dari perubahan perubahan etos kerja yang diterapkan oleh pihak manajemen, seperti perubahan package tour dari travel agent, promosi terpadu, pengembangan DTW dan pembenahan kualitas infrastruktur, pertamanan, keamanan dan kebersihan DTW. Meskipun begitu, ia juga tidak memungkiri bahwa

masih banyak kekurangan yang harus dibenahi maupun dikembangkan lebih baik lagi, seperti bidang infrastruktur, alam serta Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

“Bidang infrstruktur kita terus berbenah fasilitas parkir, perlu perbaikan beberapa jalan setapak dan taman, pemeliharaan cctv dan lainnya. Bidang Alam sering kita sering terkendala cuaca buruk dan dalam bidang ITE, seiring dengan perkembangan Informasi teknologi banyak berita hoax yang beredar di dunia maya,” tambahnya.

Kedepan, dalam rangka mempertahankan atau lebih meningkatkan jumlah wisatawan yang tertarik datang ke DTW Ulun Danu Beratan, promosi lebih ditingkatkan lagi.

Di samping itu, untuk menarik kunjungan wisatawan dan memperpanjang masa tinggal mereka, pihak manajemen melakukan terobosan melalui visualisasi kreatifitas budaya dalam bentuk event. “Kami melakukan sebuah terobosan untuk menarik kunjungan serta memperpanjang masa tinggal wisatawan, yaitu melalui visualisasi kreatifitas budaya dalam bentuk event,mudahmudahan bisa segera direalisasikan,” tandasnya. W-015

Petani di Denpasar Dapat Bantuan Benih Senilai Rp 197 Juta

FB/CAR

SUBAK - Lahan Pertanian di kawasan Subak Lestari Kota Denpasar

DENPASAR- Fajar Bali Tahun 2020 ini, Dinas Pertanian Kota Denpasar memberikan bantuan benih untuk 760 hektar lahan sawah di Kota Denpasar. Satu hektar sawah tersebut diberikan benih masing-masing sebanyak 20 kg. Sehingga total bantuan benih yang diberikan kepada petani sebanyak 15,2 Ton. Pemberian bantuan benih

kepada petani tersebut disampaikan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultutra Dinas Pertanian Kota Denpasar, IGAA. Puspayeni, Kamis (16/1) kemarin.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya sebanyak 315 hektar bantuan benih ini sudah diserahkan. “Sebanyak 315 hektar sudah kami serahkan kepada petani di Denpasar Utara dan Denpasar Timur yang terk-

ena dampak perbaikan irigasi di Gianyar. Lahan yang terdampak perbaikan irigasi ini sebanyak 663 hektar,” ungkap Puspayeni.

Penyerahan ini telah dilakukan pada masa tanam awal Januari 2020 ini. “Kami memang usahakan petani di Denpasar Utara dan Denpasar Timur yang terdampak perbaikan irigasi. Ini sebagai bentuk kompensasi kepada mereka,”

terangnya, sembari menambahkan, jumlah benih padi yang diserahkan untuk petani di Denpasar Utara dan Denpasar yakni sebanyak 6.300 kg.

Sementara sisa benih untuk Denpasar Barat dan Denpasar selatan akan diberikan pada masa tanam pertama yakni Mei dan Juni 2020 ini. Total anggaran untuk pemberian bantuan ini sebanyak Rp 197.600.000.

R-004

Babinsa Bantu Petani, Turun Menanam Padi

NEGARA- Fajar Bali Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian terutama kepada petani sawah, menjadi perhatian pemerintah. Mendukung ke arah swasembada pangan, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya dari Angkatan Darat (AD) berupaya membantu para petani. Bukti TNI dekat petani, terekam pada Subak Telepus Lingkungan Biluk Poh Kelurahan Tegalcangkring , Mendoyo.

Babinsa Tegalcangkring Koptu Suwardi ikut turun ke sawah melakukan pendampingan kepada para petani dengan membantu membajak sawah dilahan milik I Ketut Budiasa (55), anggota Kelompok Tani (Poktan) Subak Telepus seluas dua hektar, Rabu (15/1/).

Kegiatan ikut turun ke sawah, merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan.Setelah membajak, dalam waktu dekat akan ditanami padi. Tampak saat turun ke sawah Babinsa Suwardi bersama Budiasa bergantian mengoperasikan mesin traktor

FB/PRAMONO

BERCOCOK TANAM - Babinsa Tegalcangkring bersama petani, bercocok tanam, di Subak Telepus Biluk Poh Kelurahan Tegalcangkring

tangan yang digunakan untuk membajak lahan sawahnya.

Koptu Suwardi selaku Babinsa Tegalcangkring saat ditemui usai membajak sawah mengatakan kegiatan pendampingan turun ke sawah ini merupakan wujud kebersa-

maan antara TNI dengan rakyat.

Bahkan para petani juga ikut senang dengan adanya Babinsa langsung terjun ke sawah membantu petani. “Kegiatan ini selain membantu petani, juga sekaligus menjalin keakraban antara petani dan Babinsa, khususnya

diwilayah Tegalcangkring,” ujarnya. Menurutnya kegiatan ini telah menjadi tugas Babinsa ikut membantu para petani.

“Intinya kami bertujuan ikut mewujudkan dan meningkatkan swasembada pangan nasional,” terang Suwardi. Tentu dengan ikut turun ke sawah, akan dapat mengurangi beban petani dan membangkitkan motivasi serta semangat para petani. “Kita akan berupaya memberikan pendampingan semaksimal mungkin, agar para petani dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan pada saat panen nanti,” harapnya.

Sementara sebelumnya , Babinsa Tegalcangkring juga melakukan hal serupa mendampingi petani di Subak Telepus Lingkungan Biluk Poh Kelurahan Tegalcangkring, Mendoyo, Sabtu (11/1). Namun kegiatan yang dilakukan, menanam pagi bersama petani di lahan sawah milik I Putu Suarsana (60) seluas satu hektar. W-003 Layouter: laksmi

DAERAH

6

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Badung Jadi Inspirasi Kota Tasikmalaya Soal Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa MANGUPURA-Fajar Bali Keberhasilan Kabupaten Badung meraih dua penghargaan dibidang pengadaan barang dan jasa tahun 2019 lalu, menjadi inspirasi bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk belajar ke Badung. Seperti dilakukan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/1) berkunjung ke Puspem Badung untuk sharing informasi khususnya mengenai pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rombongan Kota Tasikmalaya yang dipimpin langsung Walikota Tasikmalaya, H. Budi Budiman diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

Pada waktu bersamaan Wabup.

Suiasa juga menerima kunker dari rombongan Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makasar yang dipimpin Fungsional Dosen, Dr. Lukman Samboteng.

Walikota Tasikmalaya, H. Budi Budiman mengatakan, Badung menjadi inspirasi bagi Tasikmalaya. Ini didasari keberhasilan Badung meraih dua penghargaan nasional yaitu

National Procurement Award 2019 dalam peningkatan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sampai tingkat kematangan 9/9 atau level 3.

"Badung merupakan satusatunya kabupaten penerima award kematangan UKPBJ tingkat 9/9 level 3 pro aktif seIndonesia, " jelasnya.

Kedua, penghargaan kategori komitmen penerapan standar LPSE : 2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

"Kami ingin belajar banyak dari Badung, demi percepatan pelayanan pengadaan barang/ jasa dan tentu muaranya untuk kesejahteraan masyarakat, " tambahnya.

Hal senada disampaikan pimpinan rombongan Politeknik STIA LAN Makasar, Lukman Samboteng. Menurutnya, kunker ke Badung bertujuan melakukan praktek cerdas dari seluruh aspek pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan Pemkab. Badung.

"Kami melihat seluruh aspek tersebut tampaknya sudah

Kasus DB di Buleleng Meningkat Tajam

SINGARAJA-Fajar Bali Awal 2020, kasus demam berdarah (DB) di Kabupaten Buleleng meningkat tajam, bahkan tiga kali lipat dari kasus yang terjadi pada 2018 silam.

Hingga berita ini ditulis, RSUD Singaraja sudah menangani 42 pasien DB. Jumlah ini diperkirakan meningkat seiring musim penghujan.

"Dari tahun ke tahun, kasus DB di Buleleng terus mengalami lonjakan. Bahkan kalau dilihat dari tahun 2018 silam hingga tahun 2019 lalu mengalami peningkatan tiga kali lipat. Sedangkan 2020, kasus DB diyakini akan mengalami peningkatan," kata Kasubag Informasi dan Humas RSUD Singaraja Ketut Budiantara, Kamis (16/1).

Dari sisi jumlah, Kecamatan Buleleng paling mendominasi, disusul Seririt dan Sukasada.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terbebas dari perkembang biakan ny-

FB/Agus

Kasubag Informasi dan Humas RSUD Singaraja Ketut Budiantara

amuk aedes aigypti. Apalagi, ancaman DB terus terjadi hingga Juli, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. ”Biasanya DB meningkat di awal atau diakhir tahun. Namun 2019, malah naik di pertengahan tahun. Puncaknya Juni terjadi 73 kasus," katanya. W-008

Harga Vanili Naik, Petani Terbantu

FB/Pramono

NAIK-Hasil panen vanili basah, dengan harga mulai merangkak naik, Kamis (16/1).

NEGARA - Fajar Bali Harga vanili basah sudah sebulan ini, mulai merangkak naik. Tentu,dengan naiknya harga vanili naik, membuat petani tanaman vanili bergairah dan berharap terus mengalami kenaikan.

Ketut Sutama (68) petani vanili asal Banjar Palungan Batu Desa Batuagung Jembrana Kamis (16/1) mengatakan harga vanili mulai naik sekitar sebulan yang lalu. Mulanya panen pertama terjual Rp 100 ribu per kilo kondisi basah.

Setelah seminggu, naik lagi naik menjadi Rp 130 ribu perkilo.

Bahkan minggu berikutnya naik menjadi Rp 200 ribu perkilo.

Pada musim panen tahun ini, kualitas vanilinya tergolong cukup baik dibanding dengan tahun lalu, yang cenderung hasilnya kecil kecil. Hanya saja, vanili dikebunnya berbuah

tidak bersamaan sehingga tidak dapat memanen secara bersamaan.

Toni Asih, salah seorang pengepul vanili asal Desa Batuagung membenarkan ada kenaikan harga vanili basah ditingkat petani.

Menurutnya kenaikan harga vanili mulai terjadi sejak sebulan lalu dari Rp 100 ribu perkilo hingga saat ini mencapai Rp 200 ribu perkilonya dalam kondisi basah. "Harganya akan terus naik karena musim panen kali ini cendrung sedikit tidak seperti musim panen tahun lalu yang berlimpah," terangnya.

Sedangkan vanili kering, harganya masih tetap. Ditingkat petani , harga vanili kering mencapai Rp 1,7 juta perkilogram. Sebelumnya, sebulan lalu mencapai Rp 1,6 juta perkilogramnya. W-003

FB/Putri

KUNKER-Wabup Suiasa saat menerima kunjungan kerja Walikota Tasikmalaya, H. Budi Budiman dan STIA LAN Makasar di Puspem Badung, Kamis (16/1).

berhasil di Badung, sehingga kunker kami benar-benar amat luar biasa karena apa yang kami cari semua ada di badung ini,"

terangnya seraya menambahkan usai penerimaan pihaknya akan melakukan kunjungan ke beberapa lokus untuk men-

gumpulkan data dalam rangka penyusunan tesis.

Sementara Wabup Suiasa menyampaikan terima kasih

dan apresiasi kepada Walikota Tasikmalaya maupun Politeknik STIA LAN Makasar sudah memilih Badung sebagai tujuan

kunker. Melalui kunker ini dapat menjadi nilai manfaat bagi masyarakat.

Mengenai barang/jasa, kata Suiasa, secara kelembagaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk tahun 2016 dengan tiga Kasubag dan delapan Pokja. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tetap mengacu kepada aturan normatif, disamping membuat inovasi baru guna mempermudah, mempercepat dan mewujudkan pelayanan pengadaan barang/ jasa yang terbuka, transparan dan akuntabel.

Suiasa juga membenarkan, Badung telah meraih dua penghargaan sekaligus. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan bentuk nyata yang telah dilakukan bagian pengadaan barang/jasa.

Dalam melakukan pengadaan yang nilainya cukup besar, juga dilakukan strategi untuk memberi rasa aman dari sisi hukum dengan pendampingan dari TP4D dan BPKP. "Untuk pengadaan barang/jasa diatas 5 miliar, kami mendapat pendampingan dari TP4D dan BPKP, sehingga aman dalam melaksanakan layanan," terangnya. W-004*

Dinsos Hanya Anggarkan 110 Bedah Rumah Gara-gara Data Terlambat, Prioritaskan Warga DTKS

SEMARAPURA-Fajar Bali Ratusan warga miskin di Kabupaten Klungkung yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) nampaknya masih harus bersabar. Mengingat bantuan bedah rumah tahun ini hanya dianggarkan Rp3,5 Miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk membedah 110 unit rumah dengan anggaran bervariasi.

Yakni Rp35 juta per unit di Kecamatan Nusa Penida dan Rp30 juta di Klungkung daratan.

Kamis (16/1), Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Klungkung, IB Anom Adnyana menyampaikan, untuk tahun 2020 pihaknya mengajukan usulan anggaran bedah rumah sebesar Rp3,535 Miliar.

Rencananya, dana tersebut akan digelontor untuk membedah 110 rumah tak layak huni. Dengan rincian, 47 unit di Kecamatan Nusa Penida, 32 unit di Kecamatan Banjarangkan, 9 unit di Kecamatan Dawan, dan

22 unit di Kecamatan Klungkung. Para penerima bantuan inipun dipastikan merupakan warga yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam DTKS. IB Anom menyampaikan, berdasarkan data hingga Bulan Oktober 2019, tercatat jumlah warga miskin yang masuk dalam DTKS sebanyak 14.319 KK. Dari jumlah tersebut, usulan bedah rumah yang masuk dari desa sebanyak 626 unit. Setelah diverifikasi yang dinyatakan layak mendapat bantuan hanya 331 unit. Tapi karena pihak desa terlambat mengajukan data, maka anggaran yang disiapkan tahun 2020 hanya untuk membedah 110 unit rumah saja.

"Yang dapat bantuan bedah rumah prioritas masuk DTKS. Syarat masuk DTKS diantaranya, tidak punya penghasilan tetap, status aset harus jelas, atau dari segi kesehatan mengalami cacad fisik. Data terakhir per Oktober 2019 total DKTS

14.319 KK dan layak dapat bedah rumah. Tapi kan mereka belum tentu membutuhkan bantuan rumah, karena ada yang cacat dan lainnya," ujar IB Anom didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wayan Wirata.

Selain mengacu pada DTKS, IB Anom mengatakan bahwa di luar data tersebut masih banyak warga meskin yang tercecer.

Terbukti, usulan bedah rumah dari warga non DTKS mencapai 845 unit. Dari jumlah tersebut, setelah diverifikasi hanya 380 unit yang dinyatakan layak mendapat bantuan bedah rumah. Menurut IB Anom, untuk warga non DTKS tetap akan diupayakan mendapat bantuan bedah rumah. Namun, sebelumnya harus dibuatkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan bedah dan rehab rumah tidak layak huni.

"Dala rancangan Perbup itu nanti akan ada tim yang

IB Anom Adnyana

lakukan verifikasi di lapangan. Ada delapan item yang harus dipenuhi bagi warga non DKTS agar dapat bantuan bedah rumah. Minimal lima terpenuhi sehingga bisa diajukan. Setelah masuk dalam

Tangkapan Narkoba Awal 2020 Sebanyak 10,78 Gram

GIANYAR-Fajar Bali Mengawali Tahun 2020 ini, Satresnarkoba Polres Gianyar berhasil menangkap, EK (28), asal Kelurahan Bitera, Gianyar.

Pria ini ditangkap di lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, karena kepemilikan sabu seberat 0,34 gram.

Tidak puas dengan tangkapan tersebut dan setelah melakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan WS (38), pengedar dan pengguna narkotika. Hal ini dijelaskan Kapolres Gianyar, AKBP Dewa Made Adnyana, Kamis (16/1) kemarin.

Dikatakan, penangkapan EK berdasarkan laporan masyarakat, pada Kamis (9/1) lalu bahwa terjadi transaksi narkotika di sekitaran Jalan Raden Wijaya Gianyar. Saat itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. “Saat melakukan

pengamatan, anggota kami melihat seorang yang mencurigakan, lalu orang yang mengaku bernama EK itu kami periksa badan,” ujarnya.

Penangkapan disaksikan tiga orang masyarakat umum, petugas lantas memeriksa badan dan sepeda motor milik pelaku. Saat itu, pelaku kedapatan membuang bungkus rokok.

“Saat diperiksa di dalamnya ternyata berisi sabu-sabu. Barang bukti yang kami amankan berupa dua paket plastik klip kecul masing-masing memiliki berat 0.14 gram dan 0.20 gram sabu,” ujarnya.

Selain mengamankan paket sabu, polisi juga mengamannkan handphone dan sepeda motor pelaku yang digunakan transaksi. “Dari pemeriksaan sementara, saat ini pelaku mengaku sebagai pengguna,” ujarnya.

AMLAPURA-Fajar Bali Meski tidak ada tokoh masyarakat Karangasem melakukan konsultasi untuk maju pada Pilkada 2020 melalui jalur independent, KPU Karangasem bakal tetap membuka pendaftaran calon perseorangan yang akan dimulai 19 Februari 2020.

Hal itu dikatakan ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, Kamis (16/1) kemarin.

Krisna Adi Widana, menyampaikan, pendaftaran untuk calon perseorangan ini akan dibuka selama lima hari, yakni

dari tanggal 19 Februari sampai 23 Februari. Nantinya, pendaftaran akan dilayani sampai hari terakhir pukul 24.00 wita.

"Kalau untuk hari terakhir kita buka sampai pukul 24.00 wita," ujarnya.

Pun dikatakan, saat tahapan pengumuman konsultasi calon perseorangan, memang tidak ada yang melakukan konsultasi,pihaknya tetap menyiapkan petugas sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu ada calon yang mendaftar. "Kita tetap buka untuk calon perse-

FB/Sarjana

NARKOBA-Pengungkapan penangkapan tersangka pengedar dan pengguna Narkoba di Mapolres Gianyar dipimpin Kapolres AKBP Dewa Made Adnyana.

Lanjut Kapolres, pihaknya juga berhasil mengamankan, WS (38) asal Banjar Pratama

Mandala, Desa Tegal Tugu, Gianyar. Dari tangan WS, polisi berhasil mengamankan 10.44

FB/Diah

kriteria, warga yang layak dapat bantuan kemudian disahkan melalui musyawarah kelurahan dan musyawarah desa. Setelah musdes baru kita ajukan dapat bantuan," paparnya. W-019

gram sabu. BB lain yang diamankan alat hisap sabu, dan sejumlah barak bukti lainnya.

“Pelaku WS ini pengedar sekaligus pengguna. Kita amankan dari pengembangan pelaku EK,” ujarnya.

Satres narkoba masih mendalami dari mana WS mendapatkan barang tersebut, dan dimana saja ia mengedarkan produk tersebut. “Penyelidikan masih berlanjut, nanti kalau ada perkembangan kami informasikan lagi,” tandasnya.

Dikatakan kapolres, pihaknya akan semakin memperketat sosialisasi tentang narkotika ke masyarakat.

“Kawasan Gianyar Kota ini kami intensifkan pengawasannya. Kita juga akan mencegah, agar jangan sampai Gianyar ini menjadi daerah perlintasan transaksi narkotika,” tandasnya.W-010

KPU Karangasem Tetap Buka Pendaftaran Calon Perseorangan orangan, meski saat tahapan konsultasi tidak ada," ungkapnya.

Gede Krisna Adi Widana, mengatakan, untuk calon perseorangan sendiri, wajib menyetorkan menyetor jumlah dukungan berupa KTP 32.317.

Dukungan itu, tersebar minimal di lima kecamatan dan pastinya mereka harus sudah terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Itu persyaratannya yang harus dipenuhi, ada juga persyaratan lainya," pungkas dia. W-016.

I Gede Krisna Adi Widana

FB/Budiasa

Layouter: didik

PENDIDIKAN 7 Bali Peringkat 4 Perdagangan Orang

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Ketua OSIS se-Denpasar Ikuti Seminar TPPO DENPASAR-Fajar Bali Sebagai daerah destinasi pariwisata yang sangat populer baik di dalam maupun di luar negeri, Bali sangat berpotensi menjadi daerah tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau dikenal dengan istilah trafficking khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. “ I n i l a h ya n g m e n j a d i dasar mengapa penting bagi kami untuk melakukan sosialisasi pencegahan TPPO di Bali. Dari infografis, Bali menempati peringkat 4 tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Menteri Bidang Perlindungan Hak Perempuan Vennetia Danes saat membuka seminar yang digelar Grab dengan tema “Anak Sebagai Agen Perubahan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Kamis (16/1) di Denpasar.

Seminar dihadiri Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua KPAI, Ketua LPSK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Tim Manajemen Grab diikuti para pengurus OSIS se Kota Denpasar Dikatakan Prof. Vennetia di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 40.000 sampai 70.000 perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO setiap tahunnya. Besarnya korban TPPO ini disebabkan karena

Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang ke luar negeri, khususnya untuk tujuan Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, Timur Tengah dan beberapa Negara Eropa.

“Dalam perkembangannya saat ini, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Ukraina dan beberapa negara lainnya, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual,” jelas Prof. Vennetia.

TPPO terus terjadi tambahnya karena membawa keuntungan finansial yang luar biasa bagi para pelakunya.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan sindikat perdagangan perempuan dan anak internasional meraup keuntungan 7 miliar dolar AS atau lebih kurang 98 triliun rupiah dari sekitar 2 juta orang yang diperdagangkan setiap tahunnya.

Orang dewasa dan anakanak, laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban TPPO, namun pada umumnya yang menjadi korban adalah mereka yang berada dalam kondisi rentan. Seperti kemiskinan, pendidikan yang terbatas, anak yang kehilangan orangtua/walinya, anak putus sekolah, perempuan dan anak jalanan atau mereka yang mendapat tekanan dari orangtua untuk bekerja.

Pelaku TPPO menarik para korban ini dengan berbagai cara dan modus seperti diberikan iming-iming untuk

KAMPUS BICARA

Menakar Budaya Organisasi di Desa Adat Dalam era globalisasi dengan terpaan gelombang informasi banyak organisasi tradisional di Bali yang semakin memudar.

Karenanya, sangat menarik mendalami budaya organisasi, efektivitas organisasi dan eksistensi organisasi desa adat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di desa adat Seseh dan desa adat Gerana, kabupaten Badung.

Di tengah gempuran globalisasi, desa adat sebagai sebuah organisasi tradisional masih tetap eksis. Eksisnya organisasi desa adat tidak berdiri sendiri, tapi berinteraksi dan berintegrasi lewat berbagai faktor yakni faktor budaya Organisasi dan Efektivitas Organisasi.

Untuk itu perlu diteliti permasalahannya yaitu, bagaimana budaya organisasinya, bagaimana efektivitas organisasinya dan bagaimana eksistensi organisasinya. Lokasi penelitian ini adalah di desa adat Seseh dan desa adat Gerana Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Metodologi penelitiannya adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan observasi. Sebagai nara sumber atau informannya adalah pimpinan (bendesa) dan pengurus (prajuru) desa adat di kedua desa adat tersebut.

Hasil penelitian yang digunakan sebagai disertasi ini bertujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis budaya organisasi desa adapt dilihat dari perspektif.

Karakteristik budaya organisasi, pembentukan budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas organisasi desa adat, mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi organisasi desa adat.

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, Karakteristik budaya organisasi desa adat Seseh dan Gerana yang meliputi: inisiatif individual adalah tanggung jawab warga (krama) adalah tinggi, kebebasan untuk berpendapat sangat dijamin, tetapi dalam prinsip kebersamaan dan dalam koridor peraturan (awig-awig).

Kemudian terkait pengawasan; pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan (bendesa), pengurus (prajuru) dan warga (krama), serta adanya pengawasan diri sendiri berupa perilaku malu, bila tidak hadir dan tidak bisa mengerjakan kegiatan adat.

Komunikasi, adanya rangka

Dr. Drs. AA Gede Raka, M.Si.

berpikir yang sama, kegiatan bersama dibidang agama dan adat masih kental, namun di bidang pertanian, perumahan dan lainnya sudah memudar, serta warga (krama) akan berbuat yang terbaik buat desanya yang diwujudkan dalam perilaku yang jujur, saling memberi keteladanan, taat pada peraturan (awig-awig) dan tindih (hidup atau mati) demi desa adatnya.

Orientasi pada tim; Kegiatan lewat tim adalah sangat efektif oleh karena adanya solidaritas kelompok, kedekatan hubungan keluarga, jarak, mata pencaharian dan kekerabatan.

Pembentukan budaya organisasi desa adat Seseh dan Gerana yang meliputi: Nilai-nilai Organisasi. Adanya suatu nilai kebersamaan dengan prinsip selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya di dalam setiap mengambil keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kepemimpinan Kepemimpinan desa adat berorientasi pada kebersamaan, kejujuran, keteladanan, pengawasan dini dan partisipatif.

Ada sedikit perbedaan antara desa adat Seseh dengan desa adat Gerana. Desa adat seseh, budaya organisasinya kuat, efektivitas organisasinya optimal, pimpinan, pengurus desa adatnya dipegang generasi muda. Proses demokratisasi, rasionalisasi cukup berjalan dengan baik, dan sepenuhnya ditangani bersama-sama dengan krama/warga desa adat.

Sedangkan Desa adat Gerana, budaya organisasinya kuat, efektivitas organisasinya optimal, pimpinan, pengurus desa adat, belum sepenuhnya dipegang oleh generasi muda. Proses demokratisasi, rasionalisasi cukup berjalan dengan baik dan peranan orang tua, tokoh-tokoh adat, masih dominan mewarnai kegiatan desa adat.*

bekerja dengan upah yang tinggi misalnya sebagai kapster di salon kecantikan, asisten rumah tangga (ART), pekerja restoran, penjaga toko tapi kemudian pada saat tiba di daerah tujuan, dipekerjakan secara sewenang-wenang, misalnya jam kerja yang panjang dan dieksploitasi baik secara seksual maupun eksploitasi lainnya.

Untuk mencegah TPPO ini, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat Pusat dan Daerah, menggagas adanya community watch, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Jika pemahaman mengenai bahaya TPPO sudah dikenal oleh masyarakat, maka setidaknya TPPO dapat dicegah sehingga tidak lagi jatuh korban,” jelasnya. Untuk itulah mengapa penting sekali melibatkan anak dalam upaya pencegahan TPPO, karena anak adalah kelompok yang unik, yang mempunyai kekuatan peer group sekaligus bisa menjadi pelopor dan pelapor di kalangan anak-anak.

Prof. Vennetia juga mengapresiasi kegiatan yang digelar Grab dalam keikutsertaan mencegah terjadinya TPPO. Sementara Neneng Goenadi, Managing Director

Ketua OSIS se-Kota Denpasar mengikuti Seminar yang digelar Grab bertajuk “Anak Sebagai Agen Perubahan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Kamis (16/1) di Denpasar.

Grab Indonesia menyatakan merupakan suatu kehormatan bagi Grab dapat berkolaborasi dalam inisiatif di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPO. Ini merupakan bagian dari misi 2025 ‘GrabforGood’ yang salah satunya merupakan upaya untuk mewujudkan layanan digital yang aman dan inklusif.

Dengan memanfaatkan ka-

pasitas teknologi, platform, dan kerja sama, Grab berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan. Dijelaskan, jangkauan layanan aplikasi Grab di Indonesia sangat luas mencapai 234 kota dari Sabang sampai Merauke, diharapkan dapat menjadi entry point yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya tindak

pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak.

Neneng menambahkan sebagai tindak lanjut dari MoU antara Grab Indonesia dengan KPAI dan LPSK, Grab akan menyelenggarakan pelatihan online yang diikuti oleh 200.000 mitra pengemudi Grab se-Indonesia melalui GrabAcademy agar dapat men-

genali situasi yang berpotensi mengarah kepada TPPO dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, Grab juga menyiapkan sistem dukung pelaporan melalui tim Layanan Pelanggan yang beroperasi 24 jam selama 7 hari seminggu agar dapat membantu mitra pengemudi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang TPPO. W-009

Pramuka Diajak Majukan Dunia Pendidikan MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung, Bali sekaligus Ketua Umum Kwarcab Pramuka Badung, I Ketut Suiasa, mengatakan, pihaknya berharap kegiatan kepramukaan dapat menjadi unsur pendukung dalam dunia pendidikan.

“Kegiatan kepramukaan di Badung merupakan suatu kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib yang bersifat integral dalam bidang pendidikan,” ujar Ketut Suiasa, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pramuka Kwartir Cabang Badung, di Gedung Pramuka Kwarcab Badung, kemarin.

Sebagai unsur pendukung pendidikan, maka pihaknya berharap ada sinkronisasi dan harmonisasi terhadap agenda-agenda kegiatan Pramuka sehingga

tidak mengganggu dan tumpang tindih terhadap pendidikan secara umum itu sendiri.

“Sehingga sistem nilai yang didasarkan pada kepramukaan itu dapat membangun dunia pendidikan menuju masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Terkait rapat kerja tersebut, menurut Ketut Suiasa, sangat penting untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan kepramukaan selama tahun 2020 di Kabupaten Badung.

Ia menjelaskan, kegiatan itu merupakan suatu bagian proses rencana kegiatan di Kwarcab Badung yang merencanakan program kegiatan agar dapat disinkronkan dengan kondisi baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat serta dengan kondisi kegiatan di

sekolah.

“Dengan begitu diharapkan akan terjadi titik temu persamaan persepsi sudut pandang dan langkah dalam melaksanakan agenda kegiatan melalui perumusan jadwal dan menetapkan kegiatan-kegiatan Pramuka di Badung,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kwarcab Badung, Dewa Muartha mengatakan, rapat kerja tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan rencana program kegiatan Kwarcab Badung tahun 2020 guna ditetapkan pelaksanaan dan jadwal kegiatannya.

Selain itu, melalui kegiatan rapat kerja pihaknya juga memberikan informasi ke kwartir ranting dan gugus depan tentang jenis kegiatan kepramu-

I Ketut Suiasa

kaan Kwarcab Badung tahun 2020.

“Kami ingin menghasilkan kegiatan kepramukaan yang optimal serta dapat memajukan dan mengembangkan

pramuka di wilayah Badung serta mendorong gugus depan serta kwartir ranting untuk terus mengembangkan potensi dalam pembinaan karakter bagi generasi muda Badung,” ujarnya. @ant

Pascakebakaran di Kampus Undiksha Rektor: Evaluasi Jaringan Listrik SINGARAJA-Fajar Bali Rektor Undiksha Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., meminta adanya evaluasi jaringan listrik pascakebakaran ruang Laboratorium Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP) Undiksha,

Singaraja, Bali (15/1), lalu.

“Tidak ada komputer di ruangan itu. Syukur, api tidak sampai menjalar pada ruangan lain karena bisa cepat dipadamkan,” kata Rektor Jampel ketika dikonfirmasi, Kamis, terkait kebakaran yang diduga terjadi

akibat adanya konsleting listrik.

Di ruangan itu terdapat peralatan peredam suara, kursi dan satu kamera. “Tentu, ini akan kami evaluasi, sehingga tidak terjadi lagi,” kata Jampel yang langsung melakukan evaluasi terhadap jaringan listrik di ru-

angan itu, termasuk memeriksa jaringan di ruangan sekitarnya.

Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng menerjunkan tiga unit mobil damkar untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Api dapat dipadamkan sekitar 10 menit

setelah kebakaran atau sekitar pukul 07.50 Wita.

Kejadian ini tidak mengganggu proses pembelajaran, karena seluruh civitas akademika FIP mengikuti acara jalan santai serangkaian Dies Natalis Undiksha ke -27. @ant

Kemendikbud Dorong PTN Jadi PT BH JAKARTA-Fajar Bali Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi badan hukum atau PTN BH. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemendikbud, Prof.

Ainun Naim dalam Forum Komunikasi Komite Audit PTN BH, yang mengangkat tema PTN BH Era Industri 4.0; Pandangan Multidimensional, Kamis (16/1) di Balai Senat UGM. Forum ini digelar selama dua hari, 16-17 Januari 2020 dan dihadiri jajaran pimpinan 11 PTN BH di Indonesia antara lain ITB,ITS, IPB, UGM, UI, UPI, USU, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hassanudin.

“Kebijakan baru adalah peningkatan badan hukum, PTNPTN didorong menjadi PTN BH,” jelasnya. Seperti diketahui, saat ini terdapat 122 PTN meliputi 77 PTN bertatus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), 34

bertatus Badan Layanan Umum (BLU), dan 11 PTN berstatus Badan Hukum.

Ainu mengatakan selain mendorong PTN menjadi PTN BH, memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengembangkan diri dan belajar juga menjadi kebijakan baru Kemendikbud.

Untuk itu perguruan tinggi diharapkan dapat menyedikan berbagai fasilitas bagi mahasiswa sehingga 40% dari kurikulum bisa ditempuh dengan mengambil mata kuliah di luar prodi bahkan luar universitas.

“Maka kegiatan riset, kerja sosial, berwirausaha akan dihitung seperti SKS. Perguruan tinggi wajib menyediakan karena menjadi hak bagi mahasiswa, perlu membuka mahasiswa untuk mengembangkan diri dengan berbagai jalan dan tidak tergantung kurikulum prodi,” urainya.

Menurutnya kebijakan tersebut perlu diterapkan oleh PTN BH dan PTN lainnya, terlebih menghadapi era revolusi indus-

tri 4.0.

“Kebijakan ini perlu diambil supaya PTN BH dan PTN lainnya bisa merespon perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0,” katanya.

Dalam kesempatan itu Ainun juga menyampaikan bahwa selama ini telah terjadi kesalahpahaman dalam memaknai status PTN BH oleh banyak pihak. Dia menjelaskan PTN BH bukanlah institusi pemerintah.

“Kalau PTN BH mengikuti sistem pemerintah ya tidak bisa maju,” katanya. Ainun mencontohkan dalam bidang SDM, PTN BH didorong untuk melepas sistem kepegawaian PNS agar terjadi hubungan kontraktual yang efisien dan efektif.

Sementara terkait pengelolaan keuangan dan aset, Ainun mengatakan perlunya pembuatan pembukuan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi nirlaba untuk menjaga akuntabilitas PTNB BH. Karenanya dia berharap komite

audit PTN BH dapat memberikan kesepahaman diantara berbagai pihak terkait esesni PTN BH dan memfasilitasi pengelolaan institusi secara keseluruhan.

Dalam forum tersebut turut mengundang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Agus Joko Pramono yang memberikan pemaparan tentang peranan komite audit dalam menjaga akuntabilitas PTN BH. Agus mengungkapkan persoalan pengelolaan keuangan yang sering ditemui di PTN BH salah satunya adalah pengelolaan kas anatar lain adanya selisih kas riil vs pembukuan dan dana titipan. Selain itu juga persoalan yang banyak terjadi pada pengelolaan SNMPTN dan SBMPTN, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program bidikmisi.

“Ini semua menjadi temuan dari tahun ke tahun. Di semester I 2019 ada 470 temuan, 116 rekomendasi, dan 33 laporan

hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (LHP PDTT) ,” jelasnya.

Guna menjaga akuntabilitas pada PTN BH, Agus menyebutkan komite audit memilik peran yang cukup penting untuk mendorong perbaikan akuntabilitas pada PTN BH. Sebab komite audit memiliki mandat melakukan pengawasan mencakup pelaporan keuangan dan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta fungsi audit internal dan eksternal auditor.

Oleh karenan itu Agus menekankan perlunya kejelasan dan kecukupan wewenang dalam audit charter. Tak hanya itu, kombinasi latar belakang keilmuan dalam komite adudit juga dibutuhkan untuk mewujudkan komite audt yang efektif.

“Selain profesional, akses yang memadai atas dokumen dan personel kunci serta hubungan kerja yang sehat dengan manajemen, internal dan eksternal auditor juga diperlukan,”pungkasnya. rl Layoter: Zora

EKONOMI

8

AHM Luncurkan All New Honda BeAT Series dengan Berlimpah Teknologi Baru

FB/SUD

AHM_AllNewHondaBeAT. 01 (kiri-kanan) : Marketing Director AHM Thomas Wijaya, President Director AHM Toshiyuki Inuma, Executive Director of Asian Honda Motor Co., Ltd. Atsushi Ogata (tengah), Executive Vice President Director AHM Johannes Loman dan Marketing Director AHM Mutsuo Usui mempernalkan All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street di JIEXPO Kemayoran, Jakarta JAKARTA–Fajar Bali PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan 2 pilihan terbaru All New Honda BeAT series, yaitu All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dengan balutan desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain. Perubahan pada model terbaru ini menambah kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal. Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Rangka ya n g d i u s u n g k i n i l e b i h lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver. Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara. Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact. All New Honda BeAT tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai. Sementara itu All New Honda BeAT Street memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda perkotaan. Penguatan karakter urban pada All New Honda BeAT Street juga terlihat dari pijakan kaki belakang yang menggunakan bahan dasar alumunium.

President Director AHM

Toshiyuki Inuma mengatakan sejak produk ini diluncurkan di 2008 hingga saat ini, lebih dari 17 juta unit Honda BeAT digunakan oleh masyarakat berbagai usia dari seluruh pelosok Indonesia untuk berbagai aktivitas. Populasi pengguna Honda BeAT yang sangat besar menginspirasi beragam inovasi dalam mengembangkan produk ini sesuai dengan selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini. “Sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru. Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperfo r m a t i n g g i , i r i t , s e r ta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya,” ujar Inuma.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan tinggi terhadap Honda BeAT di tengah masyarakat memberi dampak signifikan terhadap upaya AHM untuk menggandeng sebanyak mungkin anak bangsa dalam berkarya di industri sepeda motor, baik melalui puluhan perusahaan pemasok di sisi hulu hingga ribuan jaringan dealer Honda dan bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di sisi hilir rantai bisnis sepeda motor Honda BeAT. “Peluncuran All New Honda BeAT series menjadi bagian dari komitmen kami untuk selalu menemani masyarakat Indonesia mewujudkan impian mereka dengan produk dan layanan terbaik, sekaligus upaya kami dalam memberi kontribusi yang semakin signifikan bagi bangsa Indonesia.

Kami berharap model terbaru ini dapat terus semakin dicintai dan menemani aktivitas yang dinamis, energik, aktif dan menyenangkan dari seluruh konsumen Honda,” ujar Loman.

All New Honda BeAT series menggunakan generasi terbaru mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung

dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power).

Penyematan teknologi mesin terbaru ini, mampu menghasilkan tenaga 6.6 kW @ 7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9.3 Nm @ 5.500 rpm. Mesin terbaru ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3. Teknologi baru ini juga membuat mesin eSP lebih irit dalam penggunaan bahan bakar. Melalui tes internal dengan metode ECE R40, didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar.

All New Honda BeAT dengan varian CBS-ISS telah dilengkapi dengan fitur ISS (Idling Stop System) yang berperan mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti dan menyala kembali saat tuas gas diputar.

Fitur ini membuat motor lebih efisien dan ramah lingkungan. Melengkapi fitur ISS, pada varian ini juga dibekali dengan teknologi terdepan yakni sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus melalui teknologi ACG Starter.

AHM juga membekali All New Honda BeAT series dengan lampu depan menggunakan teknologi LED menambah kesan mewah yang memberikan pencahayaan yang optimal berguna memberikan kenyaman berkendara di malam hari. Selain itu, perubahan juga terasa pada desain panelmeter pada kedua model ini. Panel meter All New Honda BeAT menggunakan fitur Combined Digital Panel Meter berkesan modern dengan tampilan layar berwarna biru yang menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar serta fitur indikator ECO sebagai panduan berkendara yang efisien dalam konsumsi bahan bakar. Sedangkan pada All New Honda BeAT Street, panel meter model ini telah menggunakan Digital Panel Meter dengan background layar berwarna biru menambah tampilan desain yang lebih sporti dan ukuran yang lebih besar, sehingga memudahkan bagi para

pengguna untuk membaca informasi yang ditampilkan.

Pada sisi keamanan, All New Honda BeAT series ditunjang dengan fitur Secure Key Shutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motor. Keamanan berkendara juga dirasakan pada sistem pengereman yang menggunakan fitur Combi Brake System (CBS). Selain itu, AHM juga membekali dengan Side Stand Switch dan Parking Brake Lock untuk memberikan kenyaman dan keamanan bagi pengendaranya.

A l l N e w H o n d a B e AT varian CBS-ISS juga telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya. Untuk kenyaman berkendara, kedua model ini memiliki jarak jok dengan tanah 740 mm yang mendukung fleksibilitas pengendara, ditunjang dengan Step Floor yang luas dengan jarak ground clearance sebesar 147 mm.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini.

Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp. 16.450.000,-(On The Road Jakarta). Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasa rka n d e n ga n h a rga R p .

17.150.000,- (On The Road Jakarta). Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp. 17.250.000,(On The Road Jakarta). Sementara itu, All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp. 17.150.000,- (On The Road Jakarta). (Sud)

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Dubes RI Untuk Zimbabwe Kunjungi Pemkot Denpasar

Jajagi Kerjasama Promosi Budaya dan Ekonomi Kreatif DENPASAR-Fajar Bali Kerjasama dalam bidang budaya dan ekonomi kreatif menunjang ekonomi serta pariwisata kembali datang dari negara Afrika. Kali ini Duta Besar RI untuk Zimbabwe, Dewa Made Juniarta Sastrawan hadir di Pemkot Denpasar, Kamis (16/1) diterima langsung Walikota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra, serta OPD terkait Pemkot Denpasar.

Kehadiran Dubes RI, Dewa Made Juniarta Sastrawan tidak terlepas dari prestasi yang telah diraih Pemkot Denpasar dalam berbagai bidang. Di samping itu komitmen Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota I GN Jaya Negara dalam perlindungan budaya, serta sangat efektif sekali dalam penguatan budaya. Seperti penataan Jalan Gajah Mada, Taman Kumbesari Tukad Badung yang perlu ditiru dan promosikan. Disamping itu mendukung promosi pembangunan masa depan lewat pembangunan tempat kreatif Dharma Negara Alaya (DNA) yang perlu dipromosikan.

Terlebih Denpasar telah melakukan kerjasama dengan Afrika yang nantinya dapat lebih memperkuat kerjasama di masa depan di negara-negara Afrika. Keberadaan produk UKM Denpasar juga menurut Dewa Made Juniarta Sastrawan telah menjadi produk global.

Diharapakan produk ini dapat berkembang yang telah dimiliki program dari Walikota Rai Mantra dalam balutan Orange Ekonomi Pemkot Denpasar.

Ada juga program interpreneurship yang berkembang melalui pemanfaatan bonus demografi Denpasar. Yang akan dijual dan promosikan di Afrika tidak hanya produk tapi bagaimana proses produk itu dibuat, seperti pelatihan, pemasaran serta melalui penjualan produk

FB/CAR

FOTO BERSAMA - Walikota Rai Mantra foto bersama Duta Besar RI untuk Zimbabwe, Dewa Made Juniarta Sastrawan saat hadir di Pemkot Denpasar, Kamis (16/1) kerajinan hingga pertanian yang nantinya mampu membuat Denpasar menuju Global bersama masyarakat melalui produk kreatifnya. “Kerjasama bagaimana program yang telah berhasil di Kota Denpasar ini yang perlu kita promosikan terlebih saat ini dalam pengembangan pembangunan masa depan yang ada di DNA,” ujarnya, sembari mengatakan melalui kerjasama ini dapat mampu membuat Denpasar mampu lebih maju menjadi kota Heritage dan global.

Walikota Rai Mantra menyambut baik langkah kerjasama ini yang nantinya mampu dibahas dengan keterlibatan dan keberimbangan komunikasi. Kerjasama antar kota dijelaskan Rai Mantra telah dilakukan Pemkot Denpasar.

Seperti dengan Kota Mossel Bay lewat kunjungan delegasi Mossel Bay di Graha Sewaka Dharma Lumintang tahun lalu di Sewaka Dharma dalam reformasi birokrasi.

Langkah ini juga telah diteruskan kepada univarsitas-universitas yang ada di Kota Denpasar. Hal ini juga tidak terlepas nantinya mampu membangun

kolaborasi antara akademisi, komunitas dan Coorporate Social Responsibility (CSR) di Denpasar. Dalam hal ini telah dibangun DNA sebagai ruang pembangunan kreativitas anakanak muda Denpasar, dapat dimanfaatkan akademisi, hingga komunitas. “Membangun DNA untuk membangun kolaborasi universitas, komunitas dan CSR berkolaborasi dengan ambisi jangka panjang serta mampu menjadi pembangunan kreativitas,” ujar Rai Mantra.

Dengan adanya DNA ini mampu menciptakan inovasi yang menantang, dengan konsep orange ekonomi yang harus di kembangkan. Karena pertumbuhan ekonomi dunia tidak terlepas dari konsep orange ekonomi yang tidak terlepas dari orang Bali sudah mengenal konsep ini dengan melakukan sentuhan globalisasi yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi tanpa menghilangkan identitas Bali itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut Dubes RI, Dewa Made Juniarta Sastrawan bersama rombongan juga berkesempatan meninjau DNA Denpasar yang berlokasi di Lumintang Denpasar. R-004

Bernilai Jual Tinggi, Produk UMKM Berbahan Madu Kele-kele Makin Beragam

beragam jenis produk berbahan Madu Kele-Kele DENPASAR–Fajar Bali Jenis madu kele-kele (Bali) atau Trigona Sp sudah lama dikenal masyarakat di Bali. Karenanya, belakangan madu kele-kele mulai banyak diolah menjadi produk khusus kecantikan dan kesehatan oleh UMKM di Bali.

Pemilik Taru Pramana, Nyoman Sridana, S.Kes.H., M.Si., mengatakan, banyak khasiat madu kele-kele bagi kesehatan karena memiliki jumlah propolis yang lebih banyak dibandingkan lebah jenis lain.

Hal tersebut membuat madu kele-kele sangat berkhasiat bagi kesehatan dan belakangan mulai diburu masyarakat.

“Belakangan banyak orang tertarik pada madu kele-lele termasuk pada produk turunan lainnya, seperti sabun, masker dan balsem. Karena pengaplikasian pada kulit secara langsung akan mampu membuat kulit menjadi sehat, lebih kenyal dan menghilangkan flek-flek hitam pada kulit,” kata Sridana.

Ia mengatakan, melihat tren pasar bahwa produk kosmetik berbahan baku madu sangat diminati, maka pihaknya juga memproduksi produk olahan dari madu kele-kele berupa sabun kecantikan Aroma, masker Sari Ayu, dan Balsem Usada Bali.

“Untuk membuat produk

FB/DARTHA

tersebut kami juga menambah bahan baku herbal lainnya yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit.

Jadi konsumen bisa mendapatkan produk dengan manfaat ganda tidak hanya dari madu kele-kele saja,” katanya.

Untuk membuat masker, ia menggunakan air mawar, daun pegagan, daun dapdap,

kunyit, bangle, beras merah dan madu kele yang memiliki fungsi menyegarkan kulit, membuat kulit menjadi kenyal terbebas dari jamur dan menghilangkan kerutan serta flek hitam pada kulit.

Sementara sabun dibuat dari gliserin yang berfungsi menarik kelembaban, sehingga kulit menjadi tetap lembab dan tidak kering. Daun sirih merupakan antibiotik alami sehingga kulit tidak terserang jamur, abu agnihotra sebagai anti-ketombe dan vibrasi aura positif, daun intaran untuk menangkal radikal bebas dan malem madu kele yang menutrisi kulit.

Balsem dibuat dengan mencampurkan jahe dan cengkeh untuk menghangatkan, VCO dan malem kele untuk mengatasi nyeri sendi, menghangatkan tubuh dan melemaskan otot.

M-001

PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa Tim Likuidasi (TL) PT BPR Calliste Bestari (DL) dengan ini akan menjual atau mengalihkan piutang kredit dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.900.319.102.62,- sebanyak 50 debitur.

Adapun persyaratan penjualan adalah sebagai berikut: 1. Bagi yang berminat dapat mengajukan penawaran secara tertulis kepada TL yang beralamat di Jl Raya Denpasar Tabanan No. 7B Br. Grokgak Kel.Sempidi Kec.Mengwi Kab.Badung - Provinsi Bali dengan mencantumkan nilai penawaran.

2. Penawaran disampaikan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan.

3. Bagi pihak yang ingin melihat daftar debitur, dapat menghubungi kami pada kantor PT BPR Calliste Bestari (DL).

4. Pemenang atas penawaran ini, ditentukan berdasarkan nilai penawaran tertinggi dengan mempertimbangkan nilai dasar TL. 5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tl PT BPR Calliste Bestari (DL) HP 081343920793 (Bachtiar)/ 082214444413 (Bimo).

Demikian pengumuman ini dibuat, agar maklum.

Denpasar, 17 Januari 2020.

TL PT BPR Calliste Bestari (DL) Bachtiar Soelaeman,AK.CA Sri Bimo Harjo Tejo, SH

Layouter: laksmi

KESEHATAN

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Kebiasaan Membungkus Makanan Panas Pakai Plastik Bisa Picu Kanker Payudara Tak jarang, sup atau makanan panas lain dari rumah makan dibungkus plastik untuk dibawa pulang. Sebaiknya tidak dibiasakan, karena membungkus makanan panas dengan plastik dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

Dikutip dari World of Buzz, menurut Oriental Daily, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan di Taiwan mengatakan pada 2014, kanker payudara adalah penyakit yang memiliki jumlah pasien tertinggi. Ada lebih dari 10.000 pasien kanker payudara dalam satu tahun saja. Direktur pusat kanker payudara di Rumah Sakit Memorial Shin Kong Wu Ho-Su, Zheng, mengatakan orang Taiwan umumnya menderita kanker payudara setelah menopause atau sebelum usia 40 tahun. Bagi mereka yang telah menderita kanker payudara sebelum usia 40 tahun, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah kebiasaan membeli makanan panas untuk dibawa dalam kantong plastik atau wadah tipis.

Panas dari makanan di kantong plastik dapat menyebab-

FB/DETIKCOM

kan pelepasan bahan kimia berbahaya yang diserap oleh makanan dan dikonsumsi oleh mereka. Salah satu bahan kimia yang ada dalam plastik dan berbahaya bagi tubuh adalah Bisphenol A (BPA). BPA adalah estrogen sintetik yang lemah yang dapat mengganggu hormon tubuh dan membuat sel kanker payudara berkembang dan tumbuh pada tingkat paparan tertentu.

Namun, senyawa BPA masih menjadi polemik dalam beberapa penelitian. Ada yang mengatakan menyebabkan kanker dan sebagian mengatakan BPA bukanlah zat karsinogen.

“Di Barat, kanker payudara biasanya terjadi setelah menopause tetapi di Taiwan, wanita berusia di bawah 35 tahun, 6-9 persen merupakan pasien kanker payudara,” kata Zheng, Kamis (16/1/2020) Untuk itu, sebaiknya membawa wadah makan sendiri saat membeli makanan dari luar. Selain mengurangi sampah plastik, ini juga berguna untuk menghindari bahaya dari penggunaan plastik pada makanan panas. Jika tidak, pastikan bahwa kemasan plastik yang digunakan oleh restoran itu tahan panas dan aman untuk penggunaan makanan. (DETIKCOM)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno, beralamat di Jalan Dr.Ir. Soekarno No. 189, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab.Tabanan, Provinsi Bali, selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bali akan melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) - cara penawaran tertutup (closed bidding) terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang/Debitur atas nama : I NYOMAN WINATA , berupa :  1 (Satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri/ melekat diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00428/Desa Pangkung Tibah, Luas 482 M2, atas nama : I Wayan Gelar , terletak di Desa Pangkung Tibah , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. ( Nilai Limit Rp 482.000.000, Uang Jaminan Rp 96.400.000 ) Syarat-Syarat Lelang : 1. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli; 2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “Closed Bidding” yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut; 3. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang; 4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan : Hari/ tanggal : Jumat, 31 Januari 2020 Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau pukul 11.00 WITA. Alamat Domain : www.lelang.go.id Tempat Lelang : Kantor PT. BPD Bali Capem Ir.Soekarno, Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 189, Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan Waktu Penetapan : Setelah Batas Akhir Penawaran.

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta; 6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara; 7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank; 8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ir. Soekarno Telp. (0361) 4790556, PT. Balai Lelang Bali (0361) 9073162, KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151 Tabanan, 17 Januari 2020 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno Kepala, Ttd I.G.N.B. Adi Satria W.K, SE NRK. 0883

9

Depresi Berat Picu Tindakan Percobaan Bunuh Diri DENPASAR–Fajar Bali Percobaan bunuh diri adalah sebuah situasi di mana seseorang melakukan suatu hal yang dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, misalnya depresi, dampak dari penyalahgunaan obat, atau masalah dalam kehidupan.

Ada tanda yang biasanya ditunjukan seseorang yang akan melakukan percobaan bunuh diri, beberapa di antaranya adalah terlihat cemas, merasa bersalah, atau membuat surat wasiat. Percobaan bunuh diri merupakan suatu kondisi yang dapat dicegah. Peran keluarga dan kerabat dekat sangat penting dalam hal tersebut.

Dari sisi ilmu kesehatan jiwa, bunuh diri kebanyakan terjadi pada individu yang merasa putus asa. Psikiater RSJ Bali dr. I Made Wedastra, M.Biomed, SpKJ, Kamis (16/1) mengungkapkan, seseorang memutuskan untuk bunuh diri biasanya karena merasa sudah tidak ada lagi yang bisa membantunya dalam memecahkan masalah.

“Kondisi kesehatan mental adalah faktor risiko yang paling tinggi dari penyebab bunuh diri.

Diperkirakan 90 persen orang yang mencoba bunuh diri memiliki satu atau lebih kondisi kesehatan mental,” ungkapnya.

Padahal, dalam hal ini

FB/IST

Ilustrasi Percobaan bunuh diri

ada keluarga yang bisa menjadi tempat mencari solusi atau sekadar berkeluh kesah.

Namun sayangnya, saat ini cukup banyak hubungan keluarga yang renggang karena kesibukan masing-masing individu dalam keluarga. ‘’Yang dekat jadi jauh. Yang jauh justru jadi dekat. Karena adanya gadget, keluarga menjadi tidak akrab lagi satu sama lain,’’ jelasnya.

Menurutnya, kunci mengatasi persoalan hidup justru ada di keluarga. Bahkan untuk mengantisipasi atau menekan kasus bunuh diri, hubungan erat antaranggota keluarga harus selalu terjalin.

Ia pun mengajak masyarakat yang merasa kesulitan dengan berbagai persoalan hidup, untuk mencari pertolongan ke ahlinya atau orang yang dekat. “Jangan bergantung pada

media sosial karena justru akan semakin memberatkan,” terangnya.

Apabila ada anggota keluarga sudah mulai terlihat gejala gelisah, pendiam, tidak bersemangat dan bingung serta tidak mau melakukan apa-apa, segera dekati untuk bisa mencurahkan permasalahannya. Jika ditemukan gejala ini, segeralah dikonsultasikan ke dokter kejiwaan atau psikolog. M-001

Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan Manis Sebabkan Obesitas Pada Anak

DENPASAR-Fajar Bali Para orangtua pasti tahu betul kalau anak-anak menyukai makanan manis olahan pabrik. Sebuah studi baru yang diterbitkan oleh Journal Pediatrics memperingatkan bahwa minuman atau makanan manis ada kaitannya dengan masalah obesitas pada anak usia 4 dan 5 tahun. Bahkan, hal ini akan terus terjadi ketika mereka sudah beranjak dewasa. Minuman maupun makanan olahan pabrik tersebut mengandung beragam bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh.

Direktur Rumah Sakit Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Bagus Darmayasa mengatakan, setiap orangtua pasti tahu bahwa anak-anak suka makan ma-

kanan manis. Rasa manis akan memberi sinyal pada otak untuk makan lebih banyak (dan ini yang merupakan salah satu alasan mengapa ASI yang bergizi terasa manis). Makan lebih banyak merupakan satu hal yang banyak diinginkan para orangtua kepada anaknya.

“Akan tetapi, jika tidak dikontrol kebiasaan makan makanan manis dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu obesitas. Obesitas kerap dikaitkan dengan penyakit jantung, diabetes, stroke, beberapa jenis kanker, dan masalah kesehatan kronis lainnya,” jelasnya Kamis (16/1). dr Bagus Darmayasa memaparkan beberapa jenis makanan yang harus dibatasi konsumsinya, khususnya bagi anak balita jika tidak ingin

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN DENGAN KLARIFIKASI DEBITUR OLEH TIM LIKUIDASI, MAKA KAMI MENGUNDANG SECARA TERBUKA NAMA-NAMA DI BAWAH INI PALING LAMBAT 31 JANUARI 2020 BERTEMPAT DI KANTOR PT BPR CALLISTE BESTARI (DL) JL.RAYA DENPASAR TABANAN NO.7B SEMPIDI BADUNG. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

SISWANTO : NO KTP: 3509090201840004 ABDUL BASIR : NO KTP: 3510211506770003 MUSLIMIN : NO KTP: 6402020202790007 HANDOYO : NO KTP: 5171032903670001 DIAN NAJARUDIN : NO KTP: 35090972208870001 SABIHI : NO KTP: 3309160107640206 EFRIANTO : NO KTP: 5171030104780021 MOCHAMMAD SHOLEH : NO KTP: 5171010511680004 AHMAD BASORI : NO KTP: 3509141308920002 SAHIDI : NO SIM C: 750416229160 FIRMAN CANDRA A : NO KTP: 5171041609890003 WAYAN SANUSI ATMAJA : NO KTP: 5171040308690010 TEDI : NO KTP: 3513020107820047

TTD TIM LIKUIDASI BPR CALLISTE BESTARI (DL)

BACHTIAR SOELAEMAN, AK.CA SRI BIMO HARJO TEJO, SH Apa itu BIO7?. BIO7 Merupakan Jamu Tetes Herbal asli dari bumi Nusantara yaitu dari Indonesia, yang diproses secara frementasi sehingga menghasilkan cairan yang bisa membantu daya tahan tubuh dan disetiap tetesan BIO7 mengandung ezim, probiotik, dan multivitamin.

Bio7 mengobati secara alami, membantu mengatasi beberapa jenis penyakit antara lain Diabetes, Wasir, Darah Rendah, Asam Urat, Asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolestrol, jantung, kencing batu, tbc. flek paru, tumor/kanker, stroke, anemia, leukimia, reumatik, dll Dapatkan BIO7 di Apotik, Toko Obat, dan Gerai Sehat di Kota anda.

Layanan Konsultasi dan ingin Menjadi Agen BIO7.

Hub. Call Center : 0878 6043 5362,

JAMU TETES BIO7

KOMPLIKASI ASAM URAT DAN GINJAL Nama : Mursalin Usia 56th, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Menderita Komlikasi Asam Urat, dan Ginjal, penyakit yang beliau derita membuat beliau tidak bisa beraktivitas seperti biasanya hanya tidur saja, untuk duduk pun beliau tidak mampu karena penyakit yang beliau derita cukup keras bahkan beliau harus melakukan cuci darah setiap 1 minggu sekali setalah, kemudian beliau memcoba mengkonsumsi bio7 secara rutin setelah habis 11 botol Bio7 kondisi beliau semakin membaik dan dapt beraktivitas kembali, dan kondisi badan mulai normal, beliau menyampaikan beliau pulih kembali

FB/IST

mengalami obesitas :

1. Sirup Kandungan pemanis, pewarna dan pengawet di dalam sirup bakal memengaruhi kesehatan, khususnya balita. Balita yang terbiasa meminum sirup dengan kandungan gula tinggi ini berisiko obesitas.

2. Minuman Kemasan Jangan kenalkan anak-anak dengan minuman ini saat masih balita. Selain memicu radang tenggoroka dan batuk, minuman ini juga menjadi salah satu penyebab kegemukan dan penyakit diabetes.

3. Wafer Wafer agar dihindari diberikan pada balita karena organ di dalam tubuh balita belum mampu menetralkan efek pemanis

buatan dari wafer tersebut.

4. Kacang Atom Kacang atom mengandung pemanis buatan serta zat fenilalanin. Kedua bahan ini umumnya ditambahkan sebagai perasa makanan. Namun jika terlalu sering dikonsumsi, bahan tersebut menimbulkan efek mematikan.

“Kegemukan dan obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dari semua makanan dan minuman (jumlah diet total) dan kalori yang terbakar. Oleh karena itu, mengonsumsi minuman berenergi atau semacamnya akan menyebabkan kenaikan berat badan pada anak-anak, terutama pada masa pertumbuhan ketika berat badan mereka masih dapat bertambah,” tutupnya. M-001

LOWONGAN

Desain Grafis Dibutuhkan segera desainer grafis untuk, dengan syarat sebagai berikut: 1. Pria / Wanita 2. Pendidikan SMA sederajat 3. Bisa program Indesign dan Photosop (Tidak Harus Mahir) 4. Bisa bekerja dalam tim 5. Bersedia kerja malam hari SEGERA KIRIMKAN CV KE: Jalan Indrajaya No. 8 Ubung Kaja Denpasar atau via email: berita_fajar@yahoo.co.id

kepada tim BIO7 terima kasih dan berkat Bio7

Layouter: deje

POLITIK

10 DKPP Pecat Wahyu Setiawan dari Jabatan Komisioner KPU

FAJA R BALI JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

PDIP Beri Sanksi Kader Bolos Saat Rakernas

DKPP memutus Komisioner KPU Wahyu Setiawan melakukan pelanggaran etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDIP

JAKARTA-Fajar Bali Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan melakukan pelanggaran etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDIP. DKPP juga memutus Wahyu Setiawan dicopot dari jabatannya sebagai Komisioner KPU. DKPP menyebut putusan tersebut dibuat semi menjaga marwah para penyelenggara pemilihan umum. “Memutuskan: satu, mengabulkan permohonan pengadu sepenuhnya. Dua, menjatuhkan sanksi terhadap teradu Wahyu Setiawan berupa pemberhentian tetap dari jabatan Komisioner KPU,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad dalam sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (16/1) seperti diberitakan oleh CNNindonesia.com DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi putusan itu. DKPP juga meminta Presiden RI melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari kerja. Dalam pertimbangannya, DKPP menuturkan Wahyu menjalin komunikasi dan memiliki kedekatan dengan pihakpihak yang berkepentingan dalam proses PAW itu. DKPP menyebut Wahyu melanggar sumpah janji kemandirian dan profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu.

D K P P j u g a m e nyo r o t i kedekatan Wahyu dengan mantan Anggota Bawaslu RI yang saat ini menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

Meski proses hukum masih berjalan, DKPP menilai ada niat buruk Wahyu memanfaatkan jabatannya sebagai

Komisioner KPU. DKPP menilai Wahyu melanggar Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain itu, Wahyu juga dianggao melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU. Dua aturan itu melarang penyelenggara pemilu menemui peserta pemilu demi mencegah kesan keberpihakan. “Sikap dan tindakan teradu menemui pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fungsi, tugas, dan wewenang merupakan bentuk keberpihakan dan sikap partisan teradu,” kata Anggota DKPP Ida Budhiati.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (9/1). Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Bangka Belitung. Sehari setelahnya, KPK menetapkan Komisoner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI Fraksi PDIP 2019-2024.

Wahyu diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu caleg PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Anggota Bawaslu RI yang saat ini menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta Saeful. Akan tetapi hingga saat ini Masiku masih belum ditangkap karena berada di Singapura sejak 6 Januari 2019. (CN)

KPU Jembrana Umumkan Rekrutmen PPK NEGARA - Fajar Bali Mengawali proses pembentukan Badan adhoc, KPU Jembrana mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020. Pemasangan pengumuman rekrutmen dilakukan di tempat-tempat yang mudah di jangkau dan diakses oleh publik.

Made Widiastra selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Jembrana mengatakan dalam berbagai hal persyaratan jadi PPK yakni kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi serta timeline perekrutan.

“Sesuai tahapan hari ini kami mengumumkan perekrutan PPK, dengan memasang pengumuman di kantor KPU, Kan-

tor camat dan tempat umum yang mudah dijangkau oleh publik, termasuk mengumumkan di laman KPU maupun media sosial,” ujar Widiastra.

Untuk memaksimalkan pengumuman, pihaknya mengusahakan pengumuman tersebar di setiap desa/ kelurahan yang ada di wilayah Jembrana.

Setiap kecamatan kebutuhan PPK itu sebanyak lima orang.

Selain itu, agar mendapatkan informasi lengkap soal KPU Jembrana dengan membuka helpdesk.

Bagi masyarakat Jembrana yang berminat menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor KPU Jembrana dan penyerahan berkas pendaftaran dimulai tanggal 18 sampai dengan 24 januari 2020 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita.W-003

Sekretaris DPD I PDIP Bali IGN Jayanegara (tiga dari kanan) saat mengikuti Rakernas di Jakarta.

DENPASAR-Fajar Bali PDIP tampaknya tak mainmain terhadap kedisiplinan kader saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) beberapa waktu yang lalu. Setidaknya ada delapan nama kader yang m en dap at san ksi b eru p a pemberhentian dari jabatan di Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Diantaranya I Wayan Widnyana (Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan), I Made Suardika (Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan), I Wayan Sudiana (Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan), I Made

Edi Wirawan (Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan), I Made Suarta (Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan), I Ketut Suastika (Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bangli), H. Adrimin (Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jembrana), I Ketut Sudiasa (Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Gianyar).

Dari Perss Release PDIP Bali, disebutkan bahwa para kader yang diberhentikan tersebut dianggap melakukan tindakan tidak disiplin. Yakni meninggalkan acara yang sedang berlangsung pada saar Rakernas PDIP tanggal 10-12

TABANAN-Fajar Bali Menjelang Pilkada serentak sepertinya mesin Partai Golkar sudah mulai di panaskan, hal tersebut dilihat ketika DPD II Partai Golkar Tabanan membuka penjaringan Balon (Bakal Calon) Bupati dan Wakil Tabanan periode 2020-2024 pada Kamis (16/1). Ketua Tim Penjaringan I Made Asta Dharma mengatakan, dengan telah di bukanya penjaringan diharapkan para kader Partai Golkar bisa mengambil formulir dan dikembalikan pada Sabtu, 1 Februari 2020 dari Pukul 08 Wita hingga Pukul 16 Wita.

Asta Dharma melanjutkan, pihaknya dari Partai Golkar juga membuka pintu kepada masyarakat Tabanan yang ingin berpastisipasi untuk mendaftar menjadi Balon Bupati maupun Wakil Bupati Tabanan, dan pastinya Partai

Golkar sendiri juga akan melakuk survei terhadap Balon yang sudah mengalikan formulir pendaftaran.

“Yang jelas kita akan melakukan survei terhadap Balon yang sudah mengembalikan formulir, dan kita juga memberikan peluang yang sebesarbesarnya kepada Kader siapa yang ingin mendaftar,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja Asta Dharma melanjutkan, usai melakukan penjaringan DPD II Partai Golkar akan menjajaki koalisi, sebab syarat untuk mengajukan calon Bupati Partai Golkar harus memiliki 20 persen. “Karena Partai Golkar di Tabanan hanya mencapai 12 persen kita pastinya mengadakan koalisi, dan sekarang pun kita masih dalam penjajakan koalisi kemungkinan Golkar dengan Partai Nasdem,” imbuhnya. W-015

Januari 2020 lalu di Kemayoran Jakarta. Selain kedelapan nama tersebut, sanksi teguran keras diberikan kepada kader PDIP yang duduk sebagai anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan atas nama I Gede Purnawan.

PDIP berharap, sanski tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kader lain untuk menegakkan wibawa partai dan membangun disiplin serta budaya tinggi dalam rangka memperkokoh partai.

Sekretaris DPD I PDIP Bali IGN Jayanegara saat dikonfirmasi menyatakan, gelaran Rakernas sangat displin baik

dari segi waktu dan kehadiran.

“Ternyata ada temen-temen kita di Bali yang harusnya masuk, tapi masih diluar juga terlambat masuk. Mungkin berbagai alasan. Ada juga bener alasannya, tapi DPP tidak mau dengar itu,” terang dia, Kamis (16/01).

Soal sanksi, pihaknya menyebut bahwa intruksi dari DPP. Sebagai partai di daerah, dirinya hanya meneruskan dan menjalankan tugas. “DPP menginstruksi, bagi kaderkader yang memegang jabatan di AKD atau di Komisi (kalau anggota dewan), ya harus dicopot dari jabatannya,” tegas

dia. Pencopotan tersebut hanya berlaku bagi kader yang memiliki jabatan saja, namun tidak dikeluarkan dari partai.

Soal pencopotan tersebut, Wakil Walikota Denpasar ini menyebut bahwa prosesnya akan menyesuaikan dengan mekanisme. “Proses di dewan itukan bukan kewenangan kita.

Kalau memang bisa dilakukan segera, ya segera. Saat ada proses, ya kita akan ajukan,” tandas dia. Kendati demikian, ia menyebut bahwa pergantian jabatan di dewan sejatinya bisa dilakukan diinternal partai dan juga kewenangan bagi DPC. W-011

Golkar Tabanan Buka Penjaringan Bacalon

Tim penjaringan membuka penjaringan

DPC PDIP Berhentikan I Ketut Sudiasa dari Jabatan Sekretaris Komisi II Ondo Wirawan Siap Mendapat Perintah Partai GIANYAR-Fajar Bali DPC PDIP Gianyar bertindak cepat menindaklanjuti surat dari DPD PDIP Bali tertanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani langsung Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster. Dalam surat DPD PDIP tersebut, memerintahkan Ketua DPC agar memberhentikan kader partai dari jabatannya di Fraksi dan alat kelengkapan dewan.

Dalam surat tersebut, sebanyak delapan kaderp partai yang duduk di DPRD diberhentikan dari jabatannya, 5 kader partai dari Kabupaten

Tabanan, satu dari Bangli, satu dari Jembrana dan satunya lagi dari DPRD Kabupaten Gianyar.

Dikatakan dalam surat tersebut, ke delapan kader partai ini melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkanacara yang sedang berlangsung saat Rakernas DPP PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu.

DPC PDIP Gianyar pada Selasa, 14 Januari lalu telah memberikan sanksi kepada I Ketut Sudiasa dan diberhentikan jabatannya di Komisi II DPRD Gianyar. DPC PDIP menugaskan I Nyoman Ondo Wirawan sebagai pengganti

untuk duduk di Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar. Surat yang ditandatangani Ketua DPC PDIP, Made Mahayastra tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Gianyar, prihal penggantian dan pengisian jabatan.

D i ko n f i r m a s i N yo m a n Ondo Wirawan, menyebutkan belum tahu berkait surat penugasan yang diberikan oleh DPC PDIP. Namun dirinya menyebutkan dirinya selaku kader partai dan petugas partai, dirinya siap ditugaskan dimana saja. “Sebagai kader dan petugas partai saya selalu

siap, ditugaskan dimana saja,” jelasnya singkat, Kamis (16/1) kemarin.

Ketua DPC PDIP, Made Mahayastra ketika dikonfirmasi mengenai surat pencopotan Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar, menjelaskan hal iti dilakukan karena mendapat perintah langsung dari Ketua DPD PDIP. “Saya diperintahkan langsung oleh Ketua DPD dan saya tindaklanjuti secepatnya,” jelas Made Mahayastra. Sehingga surat pemberhentian dari DPC PDIP mendahukui dari surat DPD PDIP Bali yang turun Kamis

kemarin. “Begitu mendapat mandat saya membuat keputusan,” jawabnya singkat.

Informasi lain menyebutkan, pemberian sanksi kepada kader partai ini berawal dari saat Rakernas, dimana Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada seluruh kader partai.

Namun beberapa kader partai keluar ruangan dengan alasan ke toilet dan ada yang merokok di areal Rakernas.

Selain 8 kader partai dari Bali, sebanyak 18 kader partai luar Bali juga kena sanksi karena pelangaran disiplin.W-010 Layoter: Zora

SAMBUNGAN

FAJAR BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Ini Respon Erick Thohir JAKARTA-Fajar Bali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir enggan berkomentar banyak terkait adanya dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Dugaan korupsi sebesar Rp 10 triliun itu sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. “Ya saya enggak bisa komentar (soal dugaan korupsi di Asabri), karena tentu prosesnya itu ada yang lain-lainnya juga,” ujar Erick di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (16/1).

Erick menjelaskan, jika nantinya ditemukan adanya tindak pidana di kasus Asabri, pihaknya menyerahkan semuanya ke aparat penegak hukum untuk menyelidikinya. “Domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya,” kata Erick.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sempat mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri dengan total nilai kerugian mencapai Rp 10 triliun. Tak hanya itu, saham-saham milik PT

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019. Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen. Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326. Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50. Di saham tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen. Pada

hari ini pun, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja meminta semua pihak tak asal bicara mengenai kondisi perseroannya.

Dia berharap pihak-pihak yang memberi pernyataan terkait Asabri harus sesuai data dan fakta.

“Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi, hentikan pendapat membicarakan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengaki-

batkan kegaduhan,” ujar Sonny di Jakarta, Kamis.

Bahkan, Sonny mengancam akan mengambil tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melontarkan pernyataan tidak benar terkait perusahaan asuransi pelat merah itu. “Jika hal ini terus berlangsung, maka dengan sangat menyesal, saya akan menempuh jalur hukum. Mari kita sama-sama berpikir jernih dan positif. Terima kasih,” kata Sonny. KP

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPD PDIP Bali.

Pasalnya, pihaknya dengan rekan-rekan lainya tidak merasa melanggar disiplin, sebab pihaknya sedang menjalankan upakara agar Rakernas PDIP berjalan dengan lancar dan pihaknya pun mempunyai bukti fisik pada tanggal 9/1/2020.

Dan di tanggal 10/1/2020 waktu ada pembukaan Ulang Tahun PDIP, pihaknya mengakui bahwa dirinya bersama rekan-rekan juga sudah ada di lokasi dan sebelum Ibu Mega melakukan pidato, pihaknya melanjutkan proses upacara.

“Kami bersama rekan-rekan yang terkena sanksi, akan melakukan klarifikasi sebab kami sudah hadir dan menjalankan tugas yaitu melakukan upakara dengan memercikan tirta di seluruh lokasi Rakernas, mengingat gedung tersebut sangat luas kami akhirnya meminta bantuan rekan-rekan yang terkena sanksi menjalankan tirta dan kamipun mempunyai bukti

untuk mengantispasi,” jelasnya.

Lanjutnya Purnawan, usai pihaknya memercikan tirta keseluruh gedung dirinya bersama rekan-rekan lainya masuk ke acara Rakernas, tetapi kartu id miliknya dan rekan-rekan yang mengikuti upakara kartunya dibolongin oleh Satgas yang bertugas saat itu yang mendapat perintah langsung dari Ibu Mega.

“Usai melakukan upakara kami bersama rekan lainya masuk untuk mendengarkan pidato dengan ID yang telah dibolongi oleh Satgas, dan kami tetap mengikuti acara Rakernas dari awal hingga selesai dan upakara pun juga kami laksanakan hingga tanggal 12/1/2020 dan ini juga merupakan bagian dari amanah dari proses berjalannya Rakernas,” papar Purnawan.

I a p u n b e rh a ra p , a ga r pihaknya dan rekan lainya diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi, sebab pihaknya merasa mengikuti acara Rakernas dengan sesuai aturan.

“Hingga hari ini ruang kami memberikan klarifikasi belum ada, sebab kami merasa telah mentaati dan menjalankan keputusan partai dengan baik,” harap Purnawan seraya berharap kepada Ketua DPC dan pengurus DPC PDIP Tabanan untuk bisa memediasi mencarikan jadwal untuk bertemu dengan pengurus DPD PDIP. Lanjut Purnawan, dengan adanya Surat keputusan dari DPD PDIP Bali yang beredar di Facebook pihaknya merasa sangat khawatir, sebab dipastikan dengan adanya surat tersebut akan timbul hujatan-hujatan di Medsos. Padahal kejadiannya tidak seperti itu, sebab dengan adanya acara Rakernas diluar Bali pihaknya menjalankan upakara secara diam-diam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Acara Rakernaskan diluar Bali, jelas kami menjalankan upakara secara diam-diam untuk antispasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. W-015

Lebih lanjut, ada beberapa alasan pemilihan mantan pemeran putri dalam drama gong itu diusulkan menganti jabatan Suastika sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Bangli. Kata Sedana Arta, Madya Yani selain distruktur DPC PDIP sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya. “Madya Yani juga dianggap paling senior sebagai anggota DPRD Bangli,” ungkapnya.

Terkait pencopotan tersebut, Sedana Arta kembali menegaskan itu sebuah ketegasan dari PDIP dalam hal menerapkan kedisiplinan sebagai pelopor. “Sudah biasa, dan memang demikian lah partai kami dalam memberikan kedisiplinan pada kader. Di sini jelas perintah partai, bagi yang melanggar dikenakan sanksi.

Dalam hal ini, Ketut Suastika dicopot dari jabatannya. Dia nantinya hanya sebagai ang-

gota biasa, tidak lagi sebagai Ketua Fraksi,” bebernya.

Secara terpisah Ketut Suastika mengaku telah menerima secara lapang dada sanksi yang telah dijatuhkan induk partainya tersebut. Bahkan Suastika juga mengaku tidak kecewa. “Biasa saja, karena sudah menjadi keputusan parta.

Saya sudah tidak mencari pembenar atau pun lainnya. Intinya kami siap dan wajib menerima apa pun keputusan dari induk partai. Kami pun tetap solid bergerak,” tegas Suastika yang juga Bendahara DPC PDIP ini.

Disisi lain, Madya Yani turut membenarkan pengajuan dirinya sebagai pengganti Ketut Suastika sebagai Ketua Fraksi PDIP Bangli. Terkait kesiapan dan lainnya, dirinya mengaku tunduk dengan keputusan partai. “Itu kan baru usulan.

Apa pun keputusan nanti, kalau sudah induk partai yang

memerintahkan, saya sebagai kader tentu harus menjalankan perintah tersebut,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ketut Suastika terkena sanksi pada hari kedua pelaksanaan Rakernas, hanya karena terlambat 15 menit masuk usai jam makan siang. Pemicunya, pada saat makan siang kelompok Ketut Suastika kekurangan konsumsi, sehingga harus mengambil langsung ke gedung serba guna yang jaraknya cukup jauh. Kemudian usai makan hendak kembali, namun ternyata sudah terlambat 15 menit.

Yang terlambat saat itu tidak hanya Ketut Suastika, namun ada 30-an orang yang terlambat masuk setelah waktu makan siang. Sedangkan khusus dari Bali, ada delapan kader PDIP termasuk Suastika yang apes terkena sanksi langsung dari DPP tersebut. W-002

dalam membayar iuran bagi masyarakat miskin, dianggap bentuk dari ketidakmampuan pemerintah.

“Jadi kalau provinsi dan kabupaten/kota tidak menyiapkan dana untuk itu, itu sudah melanggar konstitusi. Ada asas kepatuhan terhadap Undangundanf (UU), ketika dari Perpres Nomor 82 ke Nomor 75 yang menyangkut besaran iuran, seharusnya sudah diantisipasi dari awal,” tegasnya.

Padahal, jika dilihat dari kenaikan iuran BPJS yakni per Januari 2020, seharusnya sudah disiapkan anggarannya.

Mengingat, Perpres Nomor 75 keluarnya pada Bulan Oktober 2019. Sementara, APBD Provinsi Bali Tahun 2020 saat itu belum ketok palu. Dikhawatirkan akan menjadi ‘bola panas’ bagi Provinsi Bali yang

dinilai tak mampu membiayai masyarakat. “Ini seakan-akan Pemprov Bali melalui Dinkes melegalkan sesuatu yang salah.

Karena Provinsi Bali masih menganggarkan masih Rp. 23 ribu. Kenapa kok gak Rp. 42 ribu? Sedangkan Perpres 82 ke nomor 75 ini Oktober 2019. Artinya APBD Provinsi Bali belum ketok palu saat itu,” tegas dia.

Disampin itu, dirinya sebagai anggota dewan secara tidak langsung pasti akan mendapat keluhan dari masyarakat.

Pasalnya, masyarakat lebih sering menyampaikan keluhannya kepada anggota dewan dari pada pemerintah yang dianggap ribet dengan birokrasinya. “Kita yang dibawah ini yang dihajar habis-habisan dianggap tidak mampu memperjuangkan,” akunya.

Mengenai anggaran, pihakn-

ya berharap agar Dinkes bisa berkoordinasi dengan DPRD Bali selaku pembahas anggaran.

Lebih dari itu, visi misi Gubernur Bali yang sangat berfokus pada masyarakat. “Harusnya, Kepala Dinas menyampaikan kepada kita yang menjadi partner kita,” pungkasnya.

Disisi lain, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengakui memang data yang kurang valid tersebut berasal dari kabupaten/kota. Pihaknya berencana akan mengumpulkan Dinsos Kabupaten/kota untuk menyempurnakan data. “Saya hanya menerima itu semua dari kabupaten/kota. Itu rapat terakhir saya kemarin. Ini harus ada keproaktivan disana, nanti saya akan koordinasikan dengan Dinsos kabupaten/kota,” tutup. dia. W-011*

Lima Kader PDIP Tabanan Diberi Sanksi DARI HALAMAN 1 diberikan teguran keras dari Partai.

Kader yang diberikan sanksi karena dianggap melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkan acara yang sedang berlangsung pada saat mengikuti Rakernas I PDI P tanggal 10-12 Januari 2020 di Kemayoran Jakarta.

Ketua DPC PDIP Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, saat dikonfirmasi lewat telephone membenarkan sanksi yang diberikan oleh Partai kepada Kader Partai yang duduk di Dewan Tabanan. Namun dalam surat yang dikeluarkan oleh DPD PDIP Bali tidak ada pemecatan namun hanya berupa sanksi saja. “Ya benar tapi itu bukan pemecatan, itu hanya berupa sanksi saja,” jelasnya singkat.

Dengan adanya sanksi tersebut, akhirnya Anggota Komisi I DPRD Tabanan, I Gede Purnawan angkat bicara bahwa dirinya tidak merasa puas akan

PDIP Bangli Ajukan Madya Yani Jadi Ketua Fraksi

DARI HALAMAN 1 Ketua DPC PDIP, Sang Nyoman Sedana Arta saat dikonfirmasi Kamis (16/1) membenarkan pihaknya telah menindaklanjuti pencopotan Suastika tersebut. “Sesuai hasil rapat internal, kami sudah mengajukan Ibu Madya Yani sebagai Ketua Fraksi yang baru,” tegasnya Sedana Arta. Bahkan usulan tersebut, lanjut Wakil Bupati Bangli ini, juga telah dikirim ke DPP melalui DPD PDIP Bali.

“Surat usulannya tadi sudah kita kirim ke DPD untuk diteruskan ke DPP,” jelasnya.

Disampaikan, sesuai ketentuan di internal PDIP, untuk jabatan Ketua DPRD dan Ketua Fraksi, memang harus atas persetujuan DPP. Sedangkan kalau untuk alat kelengkapan dewan seperti Ketua Komisi dan lainnya, boleh cukup di tingkat DPC saja.

Pemprov Tak Perlu Tambah Anggaran PBI DARI HALAMAN 1

Lebih lanjut, Budiarta menyebut dengan adanya penonaktivan itu, anggaran akan tetap seperti tahun sebelumnya.

Hanya saja jumlahnya PBI-nya yang menurun. Disamping itu, adanya kenaikan iuran.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa menambahkan, kesehatan termasuk dalam hak dasar dan prioritas selain pendidikan.

“Pendidikan dan kesehatan itu kan kebutuhan dasar serta prioritas manusia,” ujar Mangku Mertayasa saat Raker.

Menurutnya, adanya penonaktivan PBI di Bali akibat data yang kurang valid, sangatlah fatal. Apalagi, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota kekurangan dana

11

DKPP Nilai Wahyu Setiawan Salah Gunakan Jabatan demi Keuntungan Pribadi

JAKARTA-Fajar Bali Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena bertemu dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang mengupayakan penetapan Politisi PDI Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku, sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Rangkaian pertemuan dan komunikasi itu, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai sebagai niat buruk Wahyu Setiawan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disampaikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Wahyu Setiawan, Kamis (16/1).

“Rangkaian pertemuan dan komunikasi dalam usaha melakukan PAW anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya itikad buruk dari teradu dengan menggunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas penyalahgunaan jabatan,” kata Anggota DKPP Ida Budhiati di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta

Pusat.

Dalam persidangan yang digelar DKPP Rabu (15/1), Wahyu mengakui bahwa dirinya pernah beberapa kali bertemu dengan pihak-pihak yang mengupayakan PAW Harun Masiku.

Beberapa pihak itu seperti, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan Doni.

Agustiani Tio Fridellina dan Saeful belakangan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap, bersamaan dengan penetapan tersangka Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. DKPP berpandangan, sebagai anggota KPU, Wahyu Setiawan seharusnya menjadi contoh dan teladan dengan menunjukkan sikap mandiri, kredibel, dan berintegritas.

Namun sebaliknya, tindakan yang dilakukan Wahyu justru menunjukkan ketidakmandirian penyelenggara pemilu yang berujung pada sikap partisan. “Sikap dan tindakan teradu yang berpihak dan bersifat partisan kepada partai politik tertentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Ida. Ida melanjutkan, tindakan

Wahyu yang berujung pada penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK ini membawa dampak besar terhadap martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

“Sebagai anggota KPU sepatutnya menyadari bahwa di balik setiap tindakan dan perbuatannya melekat jabatan, sehingga baik dan buruk tindakan teradu berdampak besar terhadap martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu secara keseluruhan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus suap penetapan anggota DPR, Wahyu Setiawan, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sanksi ini dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang pembacaan putusan yang digelar Kamis (16/1). “Menjatuhkan sanksi pembehentian tetap kepada teradu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad dalam persidangan di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat. KP

DARI HALAMAN 1

lebih baik lagi ke depan dalam mewujudkan Universitas terdepan di era revolusi industri 4.0. ”Saya mengharapkan Undiksha dapat melahirkan SDM yang siap menghadapi era digitaliasi dalam membantu pembangunan di Kabupaten Buleleng ini,”ucapnya. Wabup asal desa Bontihing ini juga mengatakan, dalam mewujudkan sinergi antara Pemkab Buleleng dengan undiksha dalam menyiapkan pembibitan sapi untuk menyediakan daging sapi di Kabupaten Buleleng bisa segera diterapkan.”Sinergi antara Undiksha dengan Pemkab Bulelng sangat bagus, bahkan minggu lalu kami diundang oleh Menteri Bappenas soal penyiapan pembibitan sapi, soal riset teknologinya akan dibantu oleh Bappenas,”ucap Wabup Sutjidra.

Sementara itu, disinggup soal menyiapan Fakultas Pertanian di Undiksha, Wabup Sutjidra mengatakan, pihaknya sudah

mendorong serta mempersiapkan keberadaan fakultas pertanian di Universitas Ganesha mengingat kabupaten Buleleng memiliki hampir sepertiga luas pulau Bali akan fokus di bidang pertanian. ”Kami akan dorong, nanti bulan April akan ada penilaian, kami harap Undiksha bisa mendirikan fakultas pertanian berbasis Iptek yang rencananya pertanian dan peternakan akan menjadi satu,”pungkasnya.

Dirinya juga mengharapkan, dalam Dies Natalis Undiksha ke XXVII Undiksha semakin mantap serta mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sehingga mampu membantu pembangunan di kabupaten Buleleng. Acara Dies Natalis ke XXVII Undiksha juga dihadiri oleh Rektor UNdiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd, Pimpinan Forkopimda kabupaten Buleleng, sejumlah Sivitas Akademika Dosen dan Mahasiswa Undiksha. W–008

“ M i s a l nya u n t u k b u a h jeruk, jika bisa, pemerintah yang ngatur harganya, dipatok Rp 8.000 per kilogram. Apapun situasinya, harganya tetap segitu,” kata Sukra di sela membersihkan kebun jeruknya, belum lama ini. Angka Rp 8.000 menurutnya adalah harga yang paling pas. Petani tidak rugi, pembeli juga masih dapat untung.

Opsi lain, masih menurut Sukra, pemerintah diharapkan membangun pabrik olahan

pascapanen. Salah satu contoh pabrik minuman jeruk. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan pabrik juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Berlakunya Pergub Bali Nomor 99/2018 Tentang Pemanfaatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal, sangat diharapkan meningkatkan derajat ekonomi petani dan penggarap lahan. “Semoga Pergub tersebut diimplementasikan dengan baik,” pungkas dia. W-009

festival ini, keberadaan anjing Kintamani akan diketahui dan kelak bisa sejajar dengan jenis anjing kelas dunia,” bebernya.

Astawa menjelaskan jika festival ini gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Sehingga ia berharap masyarakat Bali serta wisatawan domestik

maupun mancanegara bisa menyaksikan festival tersebut. “Ini juga tidak menutup kemungkinan wisatawan mancanegara di luar Tiongkok datang dan ikut menyaksikan.

Karena kita ingin festival ini gaungnua bisa sampai ke seluruh dunia,” tandasnya. W-009

kerja KPU, telah ditegaskan larangan bagi jajaran KPU melakukan pertemuan dengan peserta pemilu dan tim kampanye di luar kantor Sekretariat Jenderal KPU atau di luar kegiatan dinas. Ketentuan itu, kata Ida, seharusnya dipahami sebagai sarana kontrol bagi setiap jajaran KPU. Namun, tata kerja itu tak berjalan dengan baik, terbukti dengan Wahyu Setiawan yang bebas melakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang mengupayakan PAW Harun Masiku di luar kantor. “Ketua dan anggota lainnya tidak mengingatkan

bahwa tindakan teradu telah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, bahkan terhadap Peraturan KPU Tahun 2019,” ujar Ida. Atas hal ini, DKPP mengingatkan Arief Budiman dan anggota KPU lainnya untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan internal. “DKPP perlu mengingatkan pihak terkait, ketua dan anggota KPU RI, untuk mengefektifkan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 17 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019,” kata Ida. KP

Wabup Sutjidra Harapkan Undiksha Melahirkan SDM Unggul Buleleng khususnya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG di sela-sela acara puncak perayaan Dies Natalis ke XXVII Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja pada hari Kamis (16/01) di Gedung Auditorium Undiksha Singaraja.

Dies natalis ke XXVII itu mengambil Tema ‘Sinergi dalam Harmoni’. Wabup Sutjidra pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, sangat berbangga dengan keberadaan Undiksha di Kabupaten Buleleng. Keberadaan Universtias Negeri Terbesar di Buleleng sangat diperlukan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian yang keduanya saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wabup Sutjidra dalam menghadiri Dies Natalis ke 27 Undiksha juga mengharapkan, dengan keberadaan Undiksha Ia menginginkan bersama-sama menata

Bangun Pabrik Olahan Pascapanen DARI HALAMAN 1 konsisten menjadi kendala utama. Saat panen raya, harga terjun bebas. Sedangkan harga pupuk dan ongkos operasional makin meningkat.

Menyikapi hal ini, salah satu petani penggarap, asal Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli, I Nyoman Sukra berharap, Gubernur Bali melalui dinas terkait turun tangan membela nasib petani dengan cara menjaga konsistensi harga.

Kintamani Chinese Festival 2020 Siap Digelar

DARI HALAMAN 1 tival kali ini, yaitu adanya parade anjing kintamani. “Seperti yang kita ketahui trag anjing kintamani adalah spesies asli dari Kintamani yang perlu kita lestarikan dan perkenalkan kepada duni. Jadi saya harap melalui

DKPP Nilai Ada Pembiaran KPU DARI HALAMAN 1 Harun Masiku di luar kantor KPU adalah pelanggaran kode etik. “Ketua dan anggota KPU terkesan melakukan pembiaran tanpa berusaha mencegah bahwa pertemuan teradu dengan peserta pemilu di luar kantor Sekretariat Jenderal KPU merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” kata Anggota DKPP Ida Budhiati dalam persidangan di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat.

Ida mengatakan, dalam tata

Layouter: deje

MANGUPURA

12

FAJA R BALI

JUMAT, 17 JANUARI 2020 l Tahun XX

Optimalisasi Layanan Adminduk Disdukcapil Pemerintah terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi ini amat penting agar kualitas pelayanan publik bisa dioptimalkan sesuai yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung AA. Ngr Arimbawa saat memberikan keterangan saat jumpa pers di ruangan press room Bagian Humas, Selasa (14/1) lalu.

“Penanganan masalah kependudukan merupakan hal yang sangat urgen. Kami berupaya mengoptimalkan pelayanan adminduk dengan mempercepat prosesnya menjadi hasil,” ujarnya yang didampingi sejumlah Kabid dan Kabag Humas Setda Badung Made Suardita.

Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Badung, telah dilakukan dengan menerapkan program “Go Laying Adminduk” yaitu pergi pelayanan keliling administrasi kependudukan.

Program ini disamping mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan juga untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan yang harus dimiliki terlebih dalam upaya mendukung program GISA yaitu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Program GISA sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Kementerian Dalam Negeri tanggal 07 Februari 2018 dengan nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

“Langkah awal kami akan mengunjungi pelayanan umum di kecamatan. Kita perkuat pelayanan umum di kecamatan, sebagai pendekatan kepada masyarakat. Suket akan diserahkan kepada kecamatan di pelayanan umum agar mempermudah.

Jangan sampai masyarakat hanya mengurus suket harus ke puspem. Jadi, tidak perlu antre lama-lama lagi,” paparnya.

Mantan Camat Kuta Utara itu menegaskan, dengan optimalisasi pelayanan, waktu masyarakat tidak akan menguras waktu masyarakat hanya untuk mengurus adminduk. “Jika sudah banyak yang dipermudahkan, kan bisa mengoptimalkan waktu masyarakat. Masyarakat tidak harus meninggalkan pekerjaan hanya karena mengurus adminduk,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan Disdukcapil untuk optimalisasi layanan adminduk yakni dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mereka mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang prima / berkualitas.

Kedua, yakni mengembangkan pelayanan Adminduk yang lebih efektif, termasuk sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Badung mengurus adminduk, mengembangkan prosedur layanan Adminduk yang lebih mudah diakses warga, pelayanan Adminduk jemput bola, pengembangan pelayanan Adminduk digital.

“Termasuk mencari solusi dan langkah strategis yang fisible & meningkatkan capaian pelayanan akta kelahiran, akta perkawinan, & akta perceraian,” tuturnya.

Kembali ke “Go Laying Adminduk” lanjut Arimbawa, juga akan menyasar masyarakat di seluruh pelosok Badung. Tidak hanya di tingkat desa/kelurahan maupun banjar tapi langsung door to door ke rumah-rumah khususnya masyarakat lansia, sakit maupun orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sampai yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

A g u n g A r i m b awa j u ga menambahkan kalau nantinya pelayanan administrasi kependudukan di Badung bisa satu data untuk semua. Maksudnya bahwa data yang ada di Dinas Dukcapil menjadi acuan oleh instansi terkait seperti KPU maupun yang lainnya sehingga setiap lembaga tidak mempunyai data yang berbeda-beda. Pihaknya juga menambahkan akan mengoptimalkan keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga mempunyai nilai tambah.

“Misalnya karena pemegang KIA ini rata-rata masih bersekolah kalau berbelanja di Gramedia ada potongan harga khusus sehingga akan menambah minat

FB/PUTRI

Kadis Dukcapil Kabupaten Badung AA. Ngr Arimbawa didampingi Kabag Humas Made Suardita memberikan keterangan saat jumpa pers di ruangan press room Bagian Humas, Selasa (14/1).

masyarakat khususnya bagi anak-anak umur 0 -17 tahun kurang satu hari untuk mengurus KIA,” ujarnya.

Sedangkan terkait program pelayanan terintegrasi Badung Aku Sapa (Badung Administrasi Satu Paket) akan terus diintensifkan seperti kalau ada masyarakat yang melahirkan, menikah, bercerai maupun meninggal akan langsung terbit baik itu berupa Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian satu paket dengan perubahan KK, KTP dan lainnya.

Agung Arimbawa juga menekankan kalau apapun yang diprogramkan tentu akan bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh pegawai di instansinya. “Sebaik dan sebagus apapun program kami, tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, komitmen dan integritas dari pegawai

di Dinas Dukcapil. Untuk itu kami berharap media berperan dalam menginformasikan program ini kepada masyarakat luas sehingga tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Badung dapat terwujud,” katanya.

Namun, disisi lain pihaknya tidak memungkiri bahwa ribuan pendudukan Kabupaten Badung belum memiliki akta kelahiran dan akta perkawinan. Pihaknya tak menampik jika program administrasi kependudukan belum optimal.

Dari data yang disajikan jumlah penduduk sebanyak 488.325 jiwa per Juni 2019. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 204.361 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran. Sementara sisanya sebanyak 283.964 jiwa atau setara dengan 58,15 persen belum mengantongi akta kelahiran. Jumlah tersebut tergolong sangat besar.

11 Miliar Lebih untuk Insentif Sulinggih dan Pemangku

“Memang lebih dari separuh penduduk Badung belum memiliki akte kelahiran. Padahal kepemilikan identitas dan administrasi kependudukan sangat penting,” kata Arimbawa didampingi sejumlah kabid di Disdukcapil.

Berdasarkan usia kelahiran hanya sebagian kecil yang belum mengantongi akta kelahiran.

Misalnya, usia 0-1 tahun dari 3.241 orang tercatat hanya 4 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Sementara usia 19 tahun keatas tercatat 273.633 orang dari 353.848 orang belum memiliki akta kelahiran.

“Terkadang kita di Bali khususnya yang beragama Hindu anak yang baru lahir memang sudah disiapkan nama, tapi masih perlu proses untuk mengesahkan nama itu sehingga butuh waktu untuk membuatnya dalam akta kelahiran,” kata Kadis

yang promosi jabatan sejak 7 Januari 201 itu.

Tidak hanya akta kelahiran, pasangan suami istri pun lebih dari separuh belum memiliki akta perkawinan. Dari status perkawinan di kabupaten Badung tercatat sebanyak 254.196 jiwa namun baru 117.783 jiwa yang sudah memiliki akta perkawinan, selebihnya ada 136.413 jiwa laki dan perempuan yang belum memiliki akta. Rentan usia 45-49 tahun tercatat paling banyak belum memiliki akta yakni 24.826 penduduk dari perkawinan sebanyak 43.447 orang. Kemudian disusul tentan usia 50-54 tahun dengan jumlah 20.488 orang dari 33.530 perkawinan. Kemudian usia 55-59 tahun dari perkawinan sebanyak 21.462 orang dan 14.811 orang diantaranya belum memiliki akta perkawinan.

Sementara untuk usia 15-19

tahun dengan jumlah perkawinan 238 hanya 3 orang yang belum memiliki akta perkawinan.

Sementara untuk usia 20-24 tahun tercatat ada 5.241 orang dan yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 284 orang terdiri dari 45 laki-laki dan 239 perempuan.

Kemudian untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK), kata Arimbawa, dari 123.289 KK orang tercatat 94.889 KK yang sudah tercetak dan 28.400 KK yang belum diterbitkan. Sementara jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sebanyak 370.244 jiwa sementara 368.705 jiwa sudah terekam KTP-el dan sisanya 1.539 jiwa belum terekam. Kemudian KTPEl yang sudah tercetak sebanyak 367.458 dan belum cetak 1.247.

“Untuk capaian layanan KK dan KTP kami katakan sudah cukup optimal,” kata mantan Camat Kuta Utara itu.W-004

Tabel penduduk di Kabupaten Badung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri acara Pesamuan Sulinggih se-Badung, Senin (25/02/2019) lalu

PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan pada tahun anggaran 2020, kembali memberikan penghasilan atau insentif kepada para Sulinggih, dan Pemangku.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,5 miliar lebih.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha menjelaskan sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, pada tahun 2020, Pemkab Badung melanjutkan kebijakan pemberian penghasilan kepada para sulinggih dan pemangku.

“Bapak Bupati menaruh perhatian yang sangat besar kepada

kesejahteraan para sulinggih dan pemangku. Sebagai pembimbing umat dalam melaksanakan upacara yadnya, sudah sepantasnya pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan kepada para sulinggih dan pemangku,” jelasnya.

Dari data Dinas Kebudayaan Badung ada total 246 sulinggih yang masing-masing menerima Rp 1,5 juta per bulan, Pemangku Sad kahyangan, Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan sebanyak 38 orang masing-masing menerima Rp 1,2 juta per bulan, Pemangku Kahyangan Tiga sebanyak 407 orang masing-masing mener-

ima Rp 1 juta per bulan, demikian pula dengan Pemangku Prajapati yang berjumlah 140 orang menerima masing-masing Rp 1 juta per bulan. Jika dijumlahkan dalam setahun Pemkab Badung mengeluarkan anggaran Rp 11,5 miliar lebih untuk memberikan insentif kepada para sulinggih dan pemangku.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta menjelaskan, karena Badung sudah melaksanakan 100 persen UHC (Universal Health Coverage) secara otomatis Sulinggih dan Pemangku mendapatkan jaminan kese-

FB/PUTRI

hatan. “Khusus untuk sulinggih kita sudah mengambil kebijakan mendapatkan perawatan VIP di Rumah Sakit Daerah Mangusada, baik rawat inap maupun rawat jalan,” jelasnya.

Sedangkan untuk para pemangku yang jumlahnya cukup banyak, pihaknya sedang berhitung untuk memberikan pelayanan kelas II atau kelas II. Akan tetapi dalam perhitungan awal nantinya para pemangku akan diberikan pelayanan di kelas II, naik satu tingkat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ber-KTP Badung melalui program JKNKBS.W-004

Tabel Penduduk non permanen di Kabupaten Badung

Layouter: Ari