Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
http://www.iap.or.id/ @IAPindonesia
IAP NEWS IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA
November 2014
Daftar Isi Opini Panglima itu Bernama Tata Ruang……………………1-2 Inovasi Most Livable City Index..3-4 Profil IAP………….…..4
Berdirinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan dan agenda land-reform Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sejak ditempatkannya penataan ruang sebagai salah satu urusan bidang ke-PU-an di awal pemerintahan SBY, sangat disayangkan tata ruang dipersepsikan sebagai kebijakan sektoral. Padahal bila kita telaah praktik perencanaan di lapangan dua dekade terakhir, begitu banyak konflik mendasar antar sektor yang seolah tidak berkesudahan. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan, instalasi air bersih, kawasan ekonomi khusus dan instalasi tenaga listrik terhambat oleh berbagai konflik sektoral. Hal ini semakin gawat dengan tidak terselesaikannya semua inisiatif kesertaan swasta dalam program-program kemitraan infrastruktur pemerintah. Merujuk pada upaya pengembangan daerah pesisir dan daerah rentan bencana, kerancuan serupa nyaris selalu terjadi pada kegiatan pengembangan sektor di kawasan tersebut.
Penasihat: Bernardus Djononputro; Vera Revina. Pemred: Adriadi Dimastanto Kontributor: Elkana Catur, Bernardus D, Dhani MM Desain; Tim IAP Gedung IAP Lantai 2 Jl Tambak No 21 Pegangsaan – Jakarta Pusat Tel +62 21 3905067 Fax +62 21 31903240 Web www.iap.or.id Twitter ; @IAPindonesia Dilarang mengcopy/memperbanyak sebagian ataupun seluruh isi newsletter ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari IAP. Untuk mengunduh newsletter ini, kunjungi website www.iap.or.id
Selama ini praktis tidak jelas siapa menteri yang disebut membidangi urusan tata ruang di dalam UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. Hal yang secara nyata telah membuat para pejabat dan birokrat perencanaan di semua lini, baik di pusat dan di daerah, menjadi gamang. Apalagi urusan tata ruang tersebar di berbagai direktorat jenderal dan direktorat, yang mengurusi juga masalah tata ruang di delapan kementerian dan lembaga. Tidak mengherankan bila terjadi berbagai multi interpretasi dalam pelaksanaan maupun koordinasi pemanfaatan ruang. Kelayakan pemanfaatan ruang menjadi aspek kritis dalam semua produk politik perencanaan di tanah air. Hal ini kemudian berujung pada lambannya keputusan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang, maupun pada perubahan atas peruntukan ruang tersebut. Penerjemahan ruang yang cenderung hanya terfokus pada daratan saja, menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma sampai kepada petunjuk pelaksanaan, terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, juga ruang budaya.