E-Booklet Prosedur Sinkronisasi & Penyusunan Prioritas PJM Pembangunan Infrastruktur PUPR

E-BOOKLET Prosedur Sinkronisasi & Penyusunan Prioritas Program Jangka Menengah Pembangunan Infrastruktur PUPR Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah (Lokasi Wilayah Sumbagsel)

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 2021

Pendahuluan

“Sinkronisasi & Penyususnan Prioritas Program

menyelaraskan Program Pembangunan 5 Tahu

sinkronisasi yang terstruktur dapat menghin

prioritisasi program, hingga

i

• Kegiatan Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Nasional diatur dalam UU 25/2004 tentang SPPN, lebih dalam lagi pada PP No 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional • BPIW sebagai unit organisasi perencanaan Kementerian PUPR salah satunya berperan dalam kegiatan sinkronisasi dan penyusunan

prioritas

program

Berdasarkan

Pendekatan

Pengembangan Wilayah • Kegiatan

Habituasi

CPNS

sebagai

sarana

implementasi

aktualisasi bahan pelajaran latsar dan penyelesaian isu terkait sinkronisasi memengah

dan di

penyusunan

tempat

OJT

prioritas

yaitu

program

Bidang

jangka

Pengembangan

Infrastruktur Wilayah I.B BPIW

m Jangka Menengah adalah suatu usaha untuk

unan. Proses penyiapan bahan dan kegiatan

ndari terhambatnya proses sinkronisasi dan

a ke proses penganggaran.”

ii

Daftar Isi Deskripsi Sinkronisasi • Definisi Sinkronisasi - 1 • Tujuan, Sasaran, Penerima Manfaat - 3 • Aturan Terkait Sinkronisasi -4

Manajemen Sink

• Manajemen SDM • Manajemen Prose • Form Bahan Sinkr

“Dalam Rangka Menstrukturkan Sinkronisas

Menengah Pembangunan Infrastruktur PUPR Be

Disusunlah Informasi Prosedur Berbentuk E-Bo

iii

kronisasi

Sinkronisasi - 5 es Sinkronisasi - 7 ronisasi - 9

Tahapan Proses Sinkronisasi • •

Tahapan Sinkronisasi -11 SOP Sinkronisasi -13

si dan Penyusunan Prioritas Program Jangka

erdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah.

ooklet & Video dengan Konten Sebagai Berikut”

iv

Definisi Sinkronisasi Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan/ menyelaraskan kegiatankegiatan, tindakan-tindakan dari unit unit tertentu sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

Pengertian lain sinkronisasi adalah adanya pembagian tugas, wewenang serta waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih serta kegiatan yang satu tidak mengganggu atau merusak kegiatan lain.

Adapun Bahan Sinkronisasi adalah daftar keseluruhan rencana program infrastruktur (Longlist) yang akan digunakan dalam kegiatan sinkronisasi dan prioritisasi program.

Penyusunan Prioritas Program adalah penentuan urutan kebutuhan program berdasarkan kriteria pendekatan pengembangan wilauah yang dalam menyeleksi daftar keseluruhan rencana program (Longlist) menjadi program prioritas (Shortlist)

1

Sinkronisasi saat ini menjadi hal penting karena banyak temuan tentang tumpang tindihnya kegiatan akibat koordinasi, kolaborasi serta sinergi yang kurang baik antar pemangku kepentingan.

Sinkronisasi diperlukan dalam kegiatan multi sektor untuk menjamin tidak terjadinya investasi yang tidak berfungsi, misalnya instalasi pengolahan air bersih sudah dibangun, tetapi sumber air bakunya belum tersedia.

Sinkronisasi penting dilakukan untuk menghindari investasi yang prematur atau belum berfungsi secara efisien karena masih harus menunggu kegiatan lainnya selesai terlebih dahulu, misalnya dalam pembangunan kawasan industry atau pariwisata, kawasan sudah selesai dibangun, namun jalan akses yang memadai belum dibangun sehingga akan mengurangi lalu lintas menuju kawasan.

2

Tujuan, Sasaran, Lingkup, & Penerima Manfaat Sinkronisasi

Tujuan dari kegiatan sinkronisasi & penyusunan prioritas program jangka menengah adalah melakukan penyelarasan kegiatan-kegiatan dari program jangka menengah pembangunan infrastruktur PUPR Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Tersusunnya bahan sinkronisasi program jangka menengah infrastruktur PUPR (Longlist) b. Terlaksaksananya sinkronisasi program jangka menengah infrastruktur PUPR c. Tersusunnya program prioritas jangka menengah infrastruktur PUPR (Shortlist) Lingkup Kegiatan Sinkronisasi ini adalah sebagai berikut: a. Kegiatan meliputi Penyiapan Bahan Sinkronisasi dan Proses Sinkronisasi & Penyusunan Prioritas Program antara BPIW dengan Direktorat & Balai ABCP b. Lingkup Waktu Mengikuti Program Jangka Menengah (5 Tahun)

3

Penerima manfaat dari Kegiatan Sinkronisasi Program Jangka Menengah adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selaku penyusun kebijakan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur PUPR, serta Unor Teknis Kementerian PUPR sebagai perencana dan pelaksana program.

Aturan Terkait Sinkronisasi a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4

Manajemen SDM Sinkronisasi

• Kepala Pusat Infrastruktur PUPR Wilayah I (Pengarah): Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan, menerima dan mengkoordinasikan hasil bahan sinkronisasi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Nasional : Menerima Hasil Bahan Sinkronisasi

5

• Kepala Bidang PIW I.B (Penanggung Jawab): • Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan sinkronisasi di Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat sasaran maupun fungsional dan Memberikan arahan teknis kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

• Subkoordinator (Ketua & Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan): • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat sasaran maupun fungsional; • Mengarahkan kegiatan sinkronisasi kepada Staf Penanggung Jawab Provinsi • Bertanggung jawab terhadap penyelesaian kegiatan secara keseluruhan; • Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara kontinyu kepada Penanggung Jawab Kegiatan • Staf Penanggung Jawab Provinsi (Staf Fungsional Perencana yang bertanggung jawab pada salah satu provinsi min. sudah menduduki Jabatan Fungsional Pertama): Menyiapkan dan memvalidasi bahan sinkronisasi Tenaga Ahli : Membantu Staf Penanggung Jawab Provinsi dalam penyiapan bahan sinkronisasi • Direktorat ABCP (Direktur Sistem dan Strategi): Menyusun dan memvalidasi bahan sinkronisasi utamanya terkait perencanaan program UNOR Teknis • Balai Teknis ABCP di Kawasan Sumbagsel: Mengisi dan mengkoordinasikan bahan sinkronisasi utamanya terkait teknis kriteria kesiapan

6

Manajemen Proses Sinkronisas

7

si

8

Form Bahan Sinkronisasi

Pengisian Form Bahan Sinkronisasi dilakukan oleh PJ melalui Google Spreadsheet dengan Contoh Form

9

Provinsi, Balai Teknis, dan Direktur Sistem & Strategi m pada link berikut bit.ly/FormBahanSinkronisasi

10

Tahapan Sinkronisasi

11

12

SOP Sinkronisasi

13

14

SOP Sinkronisasi

15

16

SOP Sinkronisasi

17

18

SOP Sinkronisasi

19

20

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 2021