rd INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : INILAH.COM INILAHKORAN.COM YANGMUDA.COM JAKARTAPRESS.COM MAJALAH: INILAH REVIEW
Telinga, Mata, dan Hati Rakyat REDAKSI /IKLAN/SIRKULASI: JALAN TERUSAN PASTEUR NO 167 BANDUNG TELP 022-6127865 (HUNTING), 022-6127793 (REDAKSI) FAX 022-6127769 HARGA LANGGANAN RP55.000/BULAN
EDISI 362/TAHUN III/2014 JUMAT, 12 DESEMBER 2014
Website www.inilahkoran.com
Email redaksijabar@inilah.com
e
e-Paper www.inilah.com/ikoran
Facebook inilahkoran jabar
Twitter @inilahkoran
RP 2.000
SECTION A
Line Chat inilahkoran
ELITE GOLKAR DUKUNG PERPPU
KMP TERANCAM BUBAR
sudah bayangkan sejak awal. Kalau Pemilu langsung ya ini (KMP) bubar. Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN,” kata Desmon dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/12). Desmon memprediksi, usia KMP tidak akan bertahan lama. Setelah tahun ketiga, KMP bubar karena dasarnya adalah kepentingan. “Paling lama, koalisi seperti ini akan bertahan hingga umur tiga tahun. Tahun keempat, kepentingan sudah berubah,” kata Desmon. Menurut Desmon, nasib KMP tinggal menunggu waktu. Dia mengakui, koalisi pengusung Prabowo di Pilpres 2014 ini tidak memiliki dasar yang solid. “Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis,” ucap Wakil Ketua Komisi III ini. Lebih lanjut Desmon menyebut Pilkada langsung yang menjadi cikal bakal perpecahan Koalisi Merah Putih. Golkar sebagai partai dominan, diduga tidak mau berbagi dengan partai koalisi lainnya. “Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN,” keluh Desmon.
KOALISI Merah Putih (KMP) terancam bubar. Ada perbedaan pendapat terkait pilkada Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY. Oleh: R Ferdian Andi R
R
esah menjalari elite Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka mencium aroma bubarnya koalisi tersebut. Pasalnya, benih perpecahan di tubuh KMP kian membesar. Satu sumber masalah adalah perbedaan pendapat terkait pilkada langsung atau melalui DPRD. Adalah Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa yang menyebutkan ancaman tersebut. Dia bilang, saat ini KMP dalam kondisi tidak solid. Alasannya, koalisi tersebut dibangun tanpa dasar ideologis, namun kepentingan semata. “Situasi hari ini saya
GARIS BESAR ISI PERPPU: 1. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2); 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205); 3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan ke-
» Bersambung ke Hal A7
mampuannya rendah (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d);
ngusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47);
terkait penyelesaian sengketa hasil pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159);
yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157);
4. Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e, dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200);
8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c);
12. Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195);
16. Larangan pemanfaatan program atau kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3));
13. Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1);
17. Gugatan perselisihan hasil pilkada ke pengadilan tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila memengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).
5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69);
9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yang menyebabkan pilkada tidak netral (Pasal 70);
6. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76);
10. Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71);
14. Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41)
7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pe-
11. Pengaturan yang jelas, akuntabel, dan tranparan
15. Penyelesaian sengketa hanya dua tingkat,
Situs Baru di Gunung Padang INILAH/BAMBANG PRASETHYO
Oleh: KH.Abdullah Gymnastiar
Miskin Bukanlah Kegagalan ALHAMDULILLAH, segala puji sempurna hanya milik Allah. Dialah pencipta langit, bumi beserta isinya. Dia yang mendesain tanpa bantuan siapa pun. Dia yang mencipta tanpa membutuhkan contoh dari siapapun. Dia yang memelihara siang dan malam dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat. Saudaraku, dulu saya pernah mengikuti dan melatih semacam pelatihan menuju kaya. Namun, sekarang saya sudah berubah pandangan. » Bersambung ke Hal A7
BOLAMANIA
C
MISTERI: Situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur masih menyimpan banyak misteri. Pemprov Jabar pun berkomitmen terus mengembangkannya.
Padang tersebut dikelilingi oleh situs-situs lainnya. Oleh karena itu, keberadaan situs-situs lainya harus terus digali dan dikembangkan penelitiannya.
“Ada informasi baru, disana ternyata bukan hanya situs gunung padang saja tapi dikelilingi oleh situs-situs lainnya.
» Bersambung ke Hal A7
ANARA BANGGA SAMIR Nasri jadi penentu keberhasilan Manchester City melaju ke babak 16 Besar Liga Champions. Sebuah prestasi, yang membuat Anara Anates bangga. » BACA HAL C6 12 DESEMBER 2014 SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:05 11.35 14.49 17.46 18.57
13 DESEMBER 2014 SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:05 11.35 14.49 17.46 18.57
022-6127 865
gannya dengan menghadapi tim asal Korea Selatan FC Seoul sepekan setelahnya. Pertandingan tersebut merupakan playoff ketiga bagi Persib. Persib hanya bertindak sebagai tim tamu pada kedua laga itu. Artinya pertandingan tidak digelar dalam format home away. Situasi ini didapat lantaran kedua negara memiliki association ranking lebih tinggi dari Indonesia. Dengan syarat memenangi kedua laga, Maung Bandung dipastikan mendapatkan jatah slot di grup H.
» Bersambung ke Hal A7
SBY Berselancar di Perppu Pilkada PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 telah menampilkan aktor dominan yang tak lain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Polemik Perppu Pilkada dimulai dan diakhiri oleh SBY.
BANDUNG & SEKITARNYA
IKLAN & BERLANGGANAN
INILAH, Bandung - Persib memulai perjalanan di kompetisi Asian Champions League (ACL) 2015 pada 10 Februari musim depan. Ini didapat setelah AFC menggelar drawing playoff di Hotel Hilton PJ, Kuala Lumpur, Kamis (11/12). Dari hasil drawing, Maung Bandung akan dipertemukan terlebih dahulu dengan runner up Vietnam League 1 besutan Phan Thanh Hung, Hanoi T&T FC di playoff dua. Di sinilah perjuangan Persib akan dimulai. Bila berhasil menang atas tim asal Vietnam, Persib akan terus melanjutkan perjuan-
Pemerintahan
SPORTY
JADWAL SALAT
INILAH, Bandung – Ini sudah jadi komitmen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal terus mengembangkan situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur. Maka, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pun tetap meminta penelitian Situs Gunung Padang berlanjut. Berdasarkan laporan, para peneliti saat ini banyak menemukan misteri sebagai rujukan pengembangan situs. “Kita gak ada urusan penelitian yang lain, biarkan polemik berlangsung, penelitian tetap harus dilanjutkan sehingga bisa mendapatkan kepastian bagaimana peradaban di masa Gunung Padang waktu itu,” tutur Deddy kepada wartawan, Kamis (11/12). Pria yang akrab disapa Demiz itu mengatakan, peneliti sudah mengetahui situs Gunung
Persib Bertemu Hanoi di Playoff
SBY yang memulai, SBY juga yang mengakhiri. Begitulah sosok SBY dalam hiruk pikuk Perppu Pilkada. Penerbitan Perppu No 1 Tahun 2014 terbit tak lama berselang SBY meneken UU No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada. Wakil Ketua Komisi Hukum
DPR RI Desmon Junaedi Mahesa menilai kisruh yang terjadi saat ini terkait Perppu Pilkada tidak terlepas dari peran SBY. “SBY biang kerok ketatanegaraan, suka bikin gaduh,” kata Desmon di
Apa alasan darurat itu. Apakah Perppu dikeluarkan telah memenuhi syarat atau tidak.
gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/12). Dia menuturkan langkah SBY yang meneken UU No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada lalu kemudian meneken Perppu No 1 Tahun 2014. Menurut dia, tidak ada alasan keadaan darurat saat Perppu Pilkada diterbitkan SBY. “Apa alasan darurat itu. Apakah Perppu dikeluarkan telah memenuhi syarat atau tidak,” tanya politisi Partai Gerindra ini.
» Bersambung ke Hal A7