LAPORAN
Citizen report survey on public service deliveries Fokus: Kesehatan, Pendidikan, Kependudukan, Transportasi dan Air Bersih di Kabupaten Bandung
Oleh: Ari Nurman, Rina Andriani & Odah
PERKUMPULAN INISIATIF 2008
Halaman 1 dari 587
Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang & Permasalahan Setiap tahun, lebih dari satu triliun uang APBD dibelanjakan pemerintah kabupaten bandung. Namun sayangnya, belanja yang sekian besar tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi sehari hari disekitar kita seperti semakin banyaknya orang miskin, semakin buruknya kondisi infrastruktur, semakin mahalnya biaya pendidikan, semakin sulitnya mengurus surat-surat kependudukan, dll. Kondisi ini tentu saja tidak bisa kita biarkan. Pemerintah harus diberi masukan dari masyarakat, perlu diberi penilaian dari masyarakat. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa selama ini mereka belum berusaha maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Namun untuk memberitahukan mereka, perlu didukung data yang kuat dan valid. Hal ini akan membantu mereka membuka kesadaran mereka bahwa selama ini mereka belum berbuat banyak. Seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk dapat memberikan masukan kritis pada pemerintah kita harus memiliki data yang valid. Permasalahannya, kita tidak memiliki data yang valid tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya pengumpulan data mengenai persepsi dan penilaian masyarakat, juga identifikasi kebutuhan masyarakat atas penyediaan layanan publik (public service delivery). 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud: Memberikan masukan kritis pada pemerintah daerah kabupaten bandung atas penyediaan layanan publik dasar, dengan didukung oleh data yang valid. Tujuan: Memperoleh data yang valid dan akurat mengenai kualitas dan kuantitas layanan publik dasar yaitu pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan infrastruktur (air bersih dan transportasi) 1.3 Output Citizen report survey (sering disebut juga dengan citizen report cards/CRC) adalah survey partisipatif yang mengumpulkan masukan/feedback atas kinerja penyediaan layanan publik. Kemudian, kegunaan alat ini lebih dari sekedar cara pengumpulan data, tapi ketika dibarengi dengan penyampaian hasilnya di media dan advokasi masyarakat sipil atas temuannya maka alat ini telah juga menjadi instrumen akuntabilitas publik. Oleh karena itu, output dari Citizen report survey ini adalah: • Persepsi dan penilaian atas layanan publik dasar yang diterima oleh masyarakat. • Teridentifikasinya masalah dan harapan terkait dengan penyediaan layanan publik dasar di masa depan. • Rekomendasi dan feedback pada pemerintah mengenai penyediaan layanan publik dasar. • Masukan yang akan diadvokasikan oleh masyarakat
Halaman 2 dari 587
1.4 Metode CRC Ada beberapa tahapan dalam CRC ini. Yang pertama adalah menentukan cakupan/ ruang lingkup survey ini (lihat lampiran 1: Ruang lingkup survey). Kemudian yang kedua, penentuan sample (lihat lampiran 2: Jumlah sample dan sebarannya). Lalu yang ketiga, mendesain kuesioner (lihat lampiran 3: Kuesioner). Keempat pengumpulan data melalui survey lapangan (lihat lampiran 4: teknis pemilihan responden, daftar surveyor/kebutuhan surveyor dan sebarannya). Kelima yaitu analisis data. Dan terakhir adalah penulisan laporan. Terkait dengan teknis analisis data, sebagai report card, kuesioner disusun agar dapat memudahkan responden melakukan penilaian terhadap pelayanan publik secara umum. Sehingga disini kita tidak memerlukan teknik analisis khusus selain analisis statistik deskriptip semata. Alasan mengapa memilih analisis tersebut karena tujuan survey ini adalah memberi penilaian umum terhadap pelayanan publik. 1.5 Rencana Kerja 1.5.1 Tahapan Kegiatan Tahapan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Tahapan dan Rincian Kegiatan No .
Kegiatan
1.
Pembuatan desain studi
2.
Pembuatan Kuesioner
3.
Penyebaran Kuesioner dan entri data
4.
Analisis
5.
Laporan Akhir
Kelompok Sasaran/ Partisipan Odah, Rina, Ari Nurman
Tujuan Kerangka acuan studi yang akan dilakukan Mengetahui masalah, persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik Mendapatkan informasi mengenai masalah, persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik Mengeinterpretasika n data untuk ditarik kesimpulan Mendapatkan hasil studi
Output
Verifikasi
Desain studi
Desain studi
Odah, Rina, Ari Nurman
Kuesioner
Lampiran kuesioner
Responden: Masyarakat Kabupaten Bandung Surveyor: 20 orang mahasiswa S1 Ari Nurman
Data hasil kuesioner
Lampiran data
Hasil analisis
Ari Nurman
Kesimpulan studi
Hasil analisis dan kesimpulan Draft laporan
1.5.2 Jadwal Kegiatan Tabel 2. Jadwal No Kegiatan . 1. 2. 3. 4. 5.
Minggu 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pembuatan desain studi Pembuatan Kuesioner Penyebaran Kuesioner dan entri data Analisis Laporan Akhir
Halaman 3 dari 587
1.6 Anggaran Rencana Anggaran Citizen report survey on public service deliveries No Jenis Pengeluaran Volume Jumlah (Rp) 1 Print kuesioner 500 1.000.000 2 Penyebaran Kuesioner 500 25.000.000 3 Kliping koran 200.000 4 Training surveyor 300.000 5 Total 26.500.000 1.7 Sistematika Laporan Laporan akhir ini disusun dengan struktur sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Hasil Survey Bab 3 Temuan Studi dan Interpretasi Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi Lampiran
Halaman 4 dari 587
Bab 2 Hasil Survey Survey telah dilaksanakan oleh 20 orang surveyor selama 21 hari antara tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari. Survey ini berhasil mewawancarai 471 orang responden yang tersebar di 30 kecamatan. Mengingat persentase ketidaktelitian yang kita rencanakan adalah 5%, maka sebagian besar pertanyaan telah mencapai angka toleransi ini, walau pun ada beberapa pertanyaan yang tidak memenuhinya. Detail hasil survey dapat dilihat di lampiran 5. 2.1 IDENTITAS RESPONDEN Responden dari survey ini adalah rumah tangga (household), dengan responden utama adalah kepala keluarga. Penyebaran kuesioner lebih banyak pada responden dengan kepala keluarga pria dibanding responden wanita dengan perbandingan 86% untuk pria dan 14% wanita. Oleh karena itu, kemungkinan jawaban responden lebih mengarah pada sudut pandang pria sangatlah besar. Usia responden dibagi dalam 5 rentang usia yaitu 19-29 tahun, 30-40 tahun, 4151 tahun, 52-62 tahun, 63-73 tahun. Responden paling banyak ada berusia antara 41-51 tahun dengan presentase 39% (lihat Gambar‌). Kemudian disusul oleh usia 30-40 tahun dengan presentase 31%, usia 52-62 tahun 18%, usia 1929 tahun 7% dan usia 63-73 tahun 5%. GAMBAR JENIS KELAMIN RESPONDEN
GAMBAR USIA RESPONDEN
Halaman 5 dari 587
GAMBAR JUMLAH ANGGOTA KELUARGA UMUR 17-65 TAHUN YANG BEKERJA
Jumlah anggota keluarga pada usia produktif (17-65 tahun) yang masih bekerja rata-rata berjumlah satu orang (38,64%) sampai 2 orang (35,03%). Pekerjaan kepala keluarga sebagian besar merupakan wiraswasta dengan presentase 46%. Selain itu pekerjaan lainnya yang cukup mendominasi adalah petani atau buruh tani dengan presentase 19% dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan presentase 13% (lihat Gambar‌) GAMBAR PEKERJAAN KEPALA KELUARGA
Pendidikan terakhir kepala keluarga rata-rata adalah tamatan SMU dengan presentase 34,48%. Kemudian disusul SMP dengan presentase 28,27%, dan SD sebesar 20,77%. Adapun penghasilan kepala keluarga per bulan berkisar antara Rp 600.000,00Rp 1.199.000,00 sebanyak 43,19%, penghasilan antara Rp 1.200.000,00-Rp 1.799.000,00 sebanyak 21,28% dan penghasilan di bawah Rp599.000, 00 sebesar 20,64%. Terdapat pula responden dengan penghasilan lebih dari Rp3.400.000,00. Sedangkan pengeluaran rumah tangga per bulan berkisar antara Rp 600.000,00-Rp1.199.000,00 sebesar 49%, pengeluaran di bawah Rp 599.000 sebesar 22%, dan pengeluaran antara Rp 1.200.000,00-Rp 1.799.000,00
Halaman 6 dari 587
sebesar 18%. Terdapat pula responden dengan pengeluaran lebih dari Rp 3.400.000 sebesar 1%. GAMBAR PENDIDIKAN TERAKHIR KEPALA KELUARGA
GAMBAR PENGHASILAN KEPALA KELUARGA PER BULAN
GAMBAR PENGELUARAN KELUARGA PER BULAN
Halaman 7 dari 587
2.2 KESEHATAN Saat ini fasilitas yang paling banyak tersedia dan dirasa dekat dengan tempat tinggal di Kabupaten Bandung adalah puskesmas dan posyandu yaitu masing– masing 16% dari keseluruhan fasilitas yang ada. Selain posyandu dan puskesmas, fasilitas yang cukup banyak dan dianggap dekat adalah bidan dengan proporsi 15% sedangkan fasilitas yang paling sedikit adalah klinik dan rumah sakit swasta. Sebagian besar masyarakat pernah menggunakan fasilitas kesehatan. Sebanyak 87,9% masyarakat pernah berobat ke puskesmas dan hanya 12,1% yang tidah pernah menggunakan pelayanan puskesmas. Sedangkan untuk fasilitas rumah sakit 47,1% masyarakat pernah menggunakan rumah sakit daerah dan 52,9% belum pernah. Masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung sebagian besar biasanya berobat ke rumah sakit daerah dan rata-rata masyarakat biasanya berobat ke dokter umum. Sedangkan yang paling sedikit adalah menggunakan pengobatan alternatf karena memang fasilitas ini sangat sedikit tersedia. GAMBAR FASILITAS KESEHATAN YANG TERSEDIA
Halaman 8 dari 587
GAMBAR FASILITAS KESEHATAN YANG BIASA DI GUNAKAN
Sebagian besar masyarakat menggunakan angkot dan motor pribadi untuk menuju fasilitas kesehatan dengan proporsi masing–masing 27% dari keseluruhan moda yang biasa digunakan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang berjalan kaki untuk berobat meskipun rata-rata menggunkan ojek. Sedangkan moda yang paling jarang digunakan oleh masyarakat adalah sepeda dan becak. GAMBAR CARA MENUJU LOKASI FASILITAS KESEHATAN
Perjalanan yang ditempuh rata-rata kurang dari 30 menit dengan jarak kurang dari 1Km. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan rata-rata kurang dari Rp.14.000, biaya tertinggi yang dikeluarkan hanya Rp.60.000 dan 86,6%
Halaman 9 dari 587
masyarakat menyanggupi membayar biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan nominal biaya yang harus dikeluarkan 83,7 % tidak menjawab. Sebanyak 58,1% masyarakat menganggap fasilitas yang ada saat ini sudah mencukupi kebutuhan. Meskipun ada beberapa fasilitas yang dirasakan masih kurang oleh masyarakat antara lain rumah sakit negeri, apotek dan klinik negeri. Lebih dari 50% masyarakat merasa jumlah dokter yg ada sudah mencukupi dan prosedur yang diberikan cukup mudah serta perlakuan yang diberikan adalah sama untuk semua pasien meskipun pada malam hari sebagian besar masyarakat merasa cukup sulit untuk berobat. Sebanyak 90,7 % masyarakat merasa berobat pada fasilitas yg disediakan dapat menyembuhkan penyakit serta obat yang diberikan pun sebagian besar merasa cocok dengan penyakit yang diderita dengan jenis obat yang biasa digunakan adalah obat generik. Lebih dari 80% merasakan pelayanan yang diberikan ramah dan cepat, serta biaya yang dibebankan cukup murah. Meskipun saat ini terdapat bantuan biaya kesehatan akan tetapi yang pernah mendapatkan bantuan biaya kesehatan hanya 41,4%. Selain itu proses pengajuan biaya tersebut dirasakan cukup sulit dan seringkali ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan. Saat ini sangat jarang terdapat kotak saran di tiap fasilitas kesehatan, sehingga sangat sedikit masyarakat yang bisa menyampaikan keluhan serta mengetahui respon dari pihak pemberi layanan. Meskipun sebagian besar masyarakat merasa biaya yang dibebankan cukup murah dan merasa menyanggupi untuk membayar biaya tersebut, kebanyakan masyarakat menginginkan biaya kesehatan yang lebih murah lagi (20%). Selain itu, rata-rata masyarakat mengkarapkan adanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta sarana yang cukup. Masyarakat masih belum memperhatikan keamanan fasilitas, hal ini terlihat dari rendahnya harapan masyarakat terhadap kemananan fasilitas yaitu hanya 4% dari keseluruhan harapan yang ada terhadap fasilitas kesehatan. GAMBAR HARAPAN THD LAYANAN KESEHATAN
Halaman 10 dari 587
2.3 PENDIDIKAN Fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung cukup lengkap mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Saat ini 32% merasa bahwa Sekolah Dasar (SD) berada cukup dekat dengan lingkungan mereka. Sementara 27% merasa SMP cukup dekat dengan lingkungan mereka. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas setengah dari jumlah SD saat ini. Selain pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA, terdapat beberapa fasilitas pendidikan lainnya, seperti perguruan tinggi, STM, STT-Telkom, madrasah, dan lain-lain, yang dirasakan didekat rumah hanya 2%. GAMBAR KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN DI SEKITAR RUMAH
Saat ini kondisi fisik bangunan serta fasilitas pendidikan yang tersedia hampir sama. Tidak terlalu baik dan tidak buruk, dapat dikatakan kondisi fisik fasilitas yang ada saat ini cukup dan masih layak untuk digunakan oleh penggunanya. Sebagian besar siswa pergi ke sekolah dengan berjalan kaki (48%) dan sebagian lagi menggunakan angkutan desa. Hanya sedikit yang menggunakan ojek dan motor pribadi apalagi mobil pribadi. Jarak rumah siswa ke sekolah rata-rata kurang dari 1Km sehingga dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit. Sedangkan untuk biaya masuk sekolah relatif murah yaitu kurang dari Rp.500.000 dengan biaya SPP rata-rata kurang dari Rp.10.000. sebagian besar masyarakat merasakan biaya tersebut sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana dari fasilitas pendidikan dirasakan masih kurang. Khusus untuk sekolah tingkat SMA sarana yang ada dirasakan masih sangat kurang. Jumlah guru saat ini sudah mencukupi kelas yang ada. 48,4% setiap pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan guru yang bertugas selalu hadir tepat waktu. Saat ini sebagian besar lulusan sekolah tersebut tidak bisa melanjutkan ke sekolah unggulan. Perlakuan yang diberikan kepada siswa baik dan tidak ada pembedaan antara yang kaya dan yang miskin selain itu ada bantuan biaya pendidikan yang sebagian besar berasal dari pemerintah dan hanya 4% yang berasal dari pihak swasta. Sebanyak 48,6% siswa pernah mendapatkan bantuan biaya sekolah dan proses pengajuannya pun dirasakan cukup mudah. Akan tetapi, rata-rata tidak terdapat kotak saran sehingga jarang sekali ada siwa yang menyampaikan saran dan mereka tidak
Halaman 11 dari 587
mengetahui apakah keluhan yang disampaikann cepat ditanggapi atau ditindak lanjuti. GAMBAR CARA MENUJU FASILITAS PENDIDIKAN
GAMBAR HARAPAN TERHADAP FASILITAS PENDIDIKAN
Saat ini sebagian besar masyarakat merasa puas dengan fasilitasyang diberikan (70,5%). Akan tetapi masih terdapat harapan-harapan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan khususnya untuk kecukupan sarana dan biaya pendidikan yang murah. Tidak berbeda jauh dengan fasilitas kesehatan bahwa pada umumnya siawa tidak terlalu memperhatikan keamanan fasilitas, akan tetapi cukup berbeda dalam hal pelayanan lebih cepat dan ramah yang lebih mendapat perhatian pada fasilitas kesehatan. Rata-rata siswa masih berharap adanya bantuan biaya pendidikan mengingat saat ini hanya kurang dari 50% siswa yang mendapat bantuan biaya tersebut. 2.4 KEPENDUDUKAN Pada penelitian ini, penilaian terhadap segi aspek kependudukan dilihat dari sisi pelayanan publik apa saja yang disediakan pada daerah tersebut, sejauh mana
Halaman 12 dari 587
penduduk menggunakannya, bagaimana kemudahan akses untuk menjangkau pelayanan publik, keandalan pelayanan publik, tingkah laku pelayanan publik, temuan-temuan masalah dan solusi yang telah dilakukan untuk menanggapi masalah tersebut, temuan tindakan korupsi, harapan dan kualitas pelayanan dan kepuasan secara umum. Jenis pelayanan penduduk yang didefinisikan dalam penelitian ini antara lain pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan kartu keluarga, dan pembuatan akte kelahiran. Hasil survei menunjukkan bahwa sejauh ini masyarakat masih menggunakan pelayanan publik tersebut. Dari 471 responden 97,5% pernah mengunakan pelayanan pembuatan KTP dan 93,8% pernah menggunakan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga. Adapun pelayanan yang paling sering digunakan adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Gambar di bawah menjelaskan bahwa responden yang menggunakan pelayanan pembuatan KTP adalah 87%, disusul pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 11%, pembuatan Akte Kelahiran sebanyak 2% dan lain-lain seperti pembuatan surat PBB sebanyak 1%. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang sering digunakan adalah pembuatan KTP. GAMBAR PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN YANG PALING SERING DIGUNAKAN
Kemudahan akses menggambarakan jarak dari rumah penduduk ke tempat pelayanan publik yang digunakan oleh responden. Gambar di bawah menjelaskan bahwa dari 471 responden, 79% mengatakan bahwa waktu tempuh menuju tempat pelayanan publik kurang dari 30 menit, 19% mengatakan 30 sampai dengan 60 menit, dan 2% mengatakan waktu tempuh lebih dari 1 jam. Jarak antara rumah dan tempat pelayanan publik dibagi dalam 3 rentang pilihan. Sebagian besar responden mengatakan bahwa jarak antara rumah dengan tempat pelayanan cukup dekat. Hal tersebut terbukti dari Gambar‌.dimana 55% responden menjawab jarak antara rumah dengan tempat pelayanan kurang dari 1 Km, 38% menjawab 1-5 Km dan 7% menjawab lebih dari 5 Km.
Halaman 13 dari 587
GAMBAR WAKTU TEMPUH DARI RUMAH MENUJU TEMPAT PELAYANAN PUBLIK
GAMBAR JARAK DARI RUMAH MENUJU TEMPAT PELAYANAN
Pada umumnya masyarakat hanya berjalan kaki untuk menuju tempat pelayanan publik, mengingat jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Pernyataan tersebut didukung oleh data pada Gambar‌.. yang menyebutkan 41,01% responden menjawab jalan kaki. Jenis kendaraan lainnya yang sering digunakan oleh penduduk setempat adalah motor pribadi sebesar 24,44%, disusul oleh angkutan desa/angkutan kota sebesar 16,77% dan ojek sebesar 12,12%. GAMBAR KENDARAAN YANG DIGUNAKAN MENUJU TEMPAT PELAYANAN PUBLIK
Halaman 14 dari 587
Jika ditanya mengenai masalah kemudahan pelayanan sebagian besar penduduk yaitu 80% mengatakan pelayanan tersebut mudah. Demikian pula jika ditanya mengenai kecepatan pelayanan sebagian besar dari mereka yaitu 70,1% mengatakan bahwa pelayanan tersebut cepat. Adapun waktu yang diperlukan untuk menunggu proses pelayanan tersebut selesai 65% responden menjawab kurang dari 1 minggu, 32% menjawab 1 sampai 4 minggu (32%) dan 3% menjawab lebih dari 1 bulan. Perbedaan waktu selesai tersebut mungkin tergantung dari jenis pelayanan yang diurus. GAMBAR WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENUNGGU PELAYANAN SELESAI
Secara umum fasilitas yang ada sudah mencukupi kebutuhan penduduk, akan tetapi terdapat beberapa pelayanan yang dirasa masih kurang. Berdasarkan Gambar‌dapat diketahui bahwa pelayanan yang masih kurang adalah pembuatan akte kelahiran (51%), pembuatan kartu keluarga (23%), dan pembuatan KTP (22%). Hal ini mungkin disebabkan jumlah petugas yang masih belum mencukupi. Pelayanan publik kependudukan dengan biaya yang mahal adalah pembuatan akte kelahiran. Hal ini dirasakan oleh 59% penduduk, disusul oleh pembuatan kartu keluarga 21%, dan pembuatan KTP 19%. GAMBAR PELAYANAN PUBLIK YANG PELAYANANNYA MASIH KURANG
Halaman 15 dari 587
GAMBAR PELAYANAN PUBLIK YANG JUMLAH PETUGASNYA KURANG
GAMBAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN BIAYA MAHAL
Pada umumnya pelayanan yang diberikan tersebut diberikan disatu tempat, pernyataan tersebut didukung oleh data di bawah yang mana. Berdasarkan Gambar‌.diketahui bahwa 80% responden menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Jika ditanya apakah terdapat perbedaan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan kaya maka sebagian besar responden yaitu 80% menjawab tidak dan 20% menjawab ya. Adapun biaya yang biasa mereka keluarkan untuk mendapatkan pelayanan publik disajikan dalam Gambar‌.Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 74% responden menjawab biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan publik sebesar Rp 10.000 sampai dengan Rp 50.000, 23% menjawab kurang dari Rp 10.000 dan 3% menjawab lebih dari Rp 50.000. Jika ditanya mengenai kesanggupan membayar, sebagian besar dari mereka yaitu 80,9% responden mengatakan sanggup membayar harga tersebut. Proses pengajuan pembuatan pelayanan dinilai masyarakat cukup mudah, terbukti 79,2% responden mengatakan proses pengajuan pelayanan tersebut mudah. Pada daerah penelitian tidak terdapat kotak saran untuk menyampaikan keluhan Halaman 16 dari 587
terhadap pelayanan publik. Itulah sebabnya sebagian besar dari masyarakat tidak pernah menyampaikan keluhan mereka. Hal tersebut dijelaskan pada Gambar‌.. GAMBAR APAKAH PELAYANAN KEPENDUDUKAN DIBERIKAN PADA SATU TEMPAT
GAMBAR BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN
GAMBAR APAKAH ANDA PERNAH MENYAMPAIKAN KELUHAN TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN?
Hal yang dibahas dalam resolusi masalah adalah apa saja yang sudah dilakukan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah yang dikeluhkan responden,
Halaman 17 dari 587
misalnya pemberian bantuan kependudukan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa 72,8% responden mengatakan bahwa bantuan kependudukan tidak pernah ada dan 84,5% tidak pernah mendapat bantuan biaya kependudukan tersebut. Akan tetapi ketika ditanya apakah proses pengauan bantuan tersebut susah, sebagian besar dari mereka menjawab tidak. Indikasi terjadinya korupsi dalam pelayanan publik diketahui dengan menanyakan ada atau tidaknya biaya tambahan dalam proses pelayanan publik. Berdasarkan Gambar‌dapat diketahui bahwa 49% responden mengatakan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan dalam proses pelayanan publik, 29% responden tidak menjawab dan 22% menjawab ada biaya tambahan. GAMBAR APAKAH ADA BIAYA TAMBAHAN DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN?
Berdasarkan Gambar‌.sebagian besar responden berharap agar pelayanan yang diberikan lebih cepat (25%), harapan biaya murah (18%) dan berharap pula akan dengan mudah mendapatkan pelayanan (15%). Harapan-harapan lainnya akan perbaikan kualitas pelayanan publik juga diinginkan oleh masyarakat seperti pelayanan yang lebih ramah, harapan akan jumlah sarana yang cukup, aman, nyaman, dengan jumlah petugas yang memadai. GAMBAR HARAPAN TERHADAP KONDISI PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN
Halaman 18 dari 587
Penilaian kualitas pelayanan dan kepuasan diinterpretasikan dalam bentuk angka dengan interval 1-10. Semakin baik pelayanan publik yang diterima oleh responden, maka semakin besar nilai yang diberikan. Berdasarkan Gambar‌dapat diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan berkisar antara 6,42 sampai dengan 6,87. GAMBAR PENILAIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2.5 TRANSPORTASI Pelayanan public sector transportasi melingkupi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perpindahan dan pergerakan manusia dan barang meliputi angkutan, jalan, dan terminal. Berdasarkan hasil survey, angkutan umum yang terdapat di Kabupaten Bandung terdiri dari berbagai jenis. Dan dapat dilihat pada diagram berikut adalah kendaraan yang penduduk sering gunakan. Ojek dan angkot/angdes adalah kendaraan yang keberadaannya ada dilingkungan sekitar rumah. Sehingga mudah sekali untuk digunakan. Jenis angkutan yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung didominasi oleh kendaraan bermotor, seperti motor dan angkutan desa/angkutan kota. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi lebih memilih menggunakan angkutan desa/angkutan kota. Sedangkan masyarakat yang memliki kendaraan pribadi lebih berminat menggunakan sepeda motor. Angkutan lainnya yang menunjang kegiatan masyarakat adalah angkutan barang, namun jumlah angkutan barang yang ada pada saat ini belum memenuhi kebutuhan. Sarana penunjang lainnya adalah trotoar dan terminal. Berdasarkan hasil survey, keberadaan trotoar hanya 18,9% sehingga pejalan kaki belum terfasilitasi. Sedangkan jumlah terminal juga terdapat kekurangan karena 74,3% responden menjawab tidak terdapat terminal.
Halaman 19 dari 587
GAMBAR
GAMBAR
GAMBAR
Hasil survey menunjukkan bahwa dilihat dari kesanggupan masyarakat untuk membayar ongkos angkutan umum, sebagian besar responden sudah dapat mengakses pelayanan transportasi, biaya yang sanggup dibayarkan sebesar Rp.2000,- hingga Rp.5000,-. Sebagian besar responden juga merasa mudah dalam mendapatkan pelayanan angkutan umum, berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menunggu angkutan umum, yaitu sebanyak 71,5% responden hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit . Namun angkutan yang ada
Halaman 20 dari 587
belum seluruhnya dapat melayani masyarakat sepanjang hari, khususnya pada malam hari. GAMBAR
Kekurangan lainnya adalah jangkauan pelayanan angkutan umum, sebanyak 43,7% responden menyatakan bahwa angkutan umum tidak dapat mengantarkan hingga langsung ke rumah. Hal ini dapat dijadikan penyebab bahwa masyarakat lebih tertarik menggunakan sepeda motor pribadi atau ojek dengan alasan pelayanan yang door to door. Keandalan pelayanan angkutan di Kabupaten Bandung dilihat dari kualitas pelayanan dapat dikategorikan cukup. Dari data survei, 78,8% responden merasakan bahwa angkutan yang ada sudah nyaman. Selain itu, 67,5% responden mengatakan bahwa jumlah penumpang yang diangkut sudah sesuai dengan kapasitas angkutan. Tingkah laku pelayanan transportasi terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat adalah tidak cepat tanggap dalam menanggapi keluhan dan tidak meningkatkan pelayanan setelah adanya keluhan tersebut. Permasalahan transportasi yang terjadi adalah kurangnya aparat yang menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas dan lampu lalu lintas yang tidak berfungsi sepanjang hari. Selain itu, masalah kenyamanan dan keamanan ketika berada di terminal serta kenyamanan pejalan kaki yang berjalan ditrotoar, khususnya pada malam hari. Hal ini disebabkan kurangnya lampu penerangan jalan. Sesuai dengan data survey, penilaian terhadap kondisi penerangan jalan lebih banyak pada angka 5 (dalam interval 1-10). Permasalahan lainnya adalah kuantitas pelayanan transportasi, seperti kurangnnya jumlah angkutan desa/angkutan kota yang dinyatakan oleh 43,9% responden. Kemampuan dalam membayar biaya pelayanan angkutan jenis ojek masih dirasa memberatkan karena 48,2 % responden merasa biaya pelayanan angkutan jenis ojek adalah mahal. Harapan responden terhadap pelayanan transportasi ditekankan pada kualitas pelayanan, meliputi kenyamanan, keamanan, dan kecepatan pelayanan. Selain itu, jumlah sarana yang cukup juga menjadi harapan responden terhadap pelayanan transportasi.
Halaman 21 dari 587
GAMBAR
Penilaian masyarakat dalam bentuk angka (interval 1-10) terhadap kondisi fisik jalan memiliki nilai rata-rata 6,41. Nilai rata-rata terhadap kondisi trotoar adalah 5,4 sedangkan nilai rata-rata angkutan umum adalah 6,36 dan terminal adalah 5,84. Diagram berikut menampilkan rincian penilaian masyarakat terhadap komponen sarana transportasi. Berdasarkan hasil survey 60,1% responden mengatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. GAMBAR
Halaman 22 dari 587
GAMBAR
GAMBAR
2.7 AIR BERSIH Ruang lingkup pelayanan air bersih yang menjadi focus dalam survey ini adalah pelayanan air bersih yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Bandung. Pelayanan jaringan PDAM di Kabupaten Bandung belum menjangkau seluruh kecamatan. Hanya 41,2% responden yang mengatakan terdapat pelayanan PDAM di sekitar tempat tinggalnya. Dari responden yang menjawab di sekitar tempat tinggalnya sudah terdapat pelayanan PDAM, hanya 21,2% responden yang menggunakan air dari PDAM sebagai sumber air bersih. Sumber air lainnya adalah sumur bor/pompa/jet pump, keran umum (komunal), sumur gali, beli eceran, dan sumber lainnya, seperti mata air. Penggunaan air PDAM digunakan oleh masyarakat untuk tujuan memasak, mencuci, dan mandi.
Halaman 23 dari 587
GAMBAR
Kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan PDAM terdiri dari waktu dan biaya. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan jaringan air bersih PDAM adalah kurang dari satu tahun. Akan tetapi 76% dari responden tidak menjawab pertanyaan ini, artinya, pelayanan air bersih PDAM di kabupaten Bandung belum menjangkau seluruh tempat di Kabupaten Bandung. Sedangkan akses masyarakat yang ditinjau dari segi biaya adalah 20% responden mengatakan sanggup membayar tagihan sebesar kurang dari Rp. 50.000,Keandalan pelayanan PDAM meliputi apakah masyarakat mendapatkan jumlah air yang sama sepanjang hari. Hanya 21,7% responden yang menjawab mendapatkan air dalam jumlah yang sama sepanjang hari. 67,7% dari responden tidak menjawab pertanyaan ini dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka tidak terlayani jaringan PDAM. Tingkah laku pelayanan air bersih PDAM adalah bagaimana tanggapan yang diberikan oleh PDAM terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat. Dari responden yang pernah menyampaikan keluhan, hanya 7,6% yang menyatakan keluhannya mendapatkan tanggapan dan lambatnya tanggapan yang diberikan. Selain itu, tanggapan yang diberika tidak membuat pelayanan menjadi lebih baik. Hal ini dapat berarti sangat sedikit sekali tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan serta kurangnya respond dari pihak PDAM untuk menangani keluhan yang disampaikan pelanggan. Masalah utama dari pelayanan air brsih PDAM adalah distribusi yang belum merata, sehingga masyarakat harus menggunakan sumber air bersih lainnya. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang merasa biaya tagihan PDAM mahal. Hal yang sangat diharapkan masyarakat terhadap pelayanan PDAM adalah kemudahan mendapatkan pelayanan dan biaya yang murah. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan air bersih dibagi kedalam penilaian kualitas air (warna, rasa, dan bau), kuantitas/jumlah air, dan pelayanan ketika membayar tagihan PDAM. Nilai rata-rata kualitas air adalah 7,19. Sedangkan penilaian rata-rata terhadap jumlah air yagn mengalir adalah 6,99 dan penilaian rata-rata terhadap pelayanan saat pembayaran tagihan PDAM adalah 6,57. Halaman 24 dari 587
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PDAM secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram berikut. 34% dari responden menjawab puas, sedangkan 54% responden tidak menjawab pertanyaan ini karena tidak menggunakan pelayanan PDAM. GAMBAR
GAMBAR
Halaman 25 dari 587
Bab 3 Temuan Studi dan Interpretasi Dalam pendahuluan disebutkan bahwa dalam studi ini kita melakukan Citizen Report Survey dengan tujuan Memperoleh data yang valid dan akurat mengenai kualitas dan kuantitas layanan publik dasar yaitu pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan infrastruktur (air bersih dan transportasi). Informasi yang digali terutama informasi kebijakan publik dalam hal: â&#x20AC;˘ Persepsi dan penilaian atas layanan publik dasar yang diterima oleh masyarakat. â&#x20AC;˘ Teridentifikasinya masalah dan harapan terkait dengan penyediaan layanan publik dasar di masa depan. â&#x20AC;˘ Rekomendasi dan feedback pada pemerintah mengenai penyediaan layanan publik dasar. â&#x20AC;˘ Masukan yang akan diadvokasikan oleh masyarakat Lebih jauh lagi, survey ini dilakukan untuk mengkaji pemenuhan universal access dan universal service dalam pelayanan publik dengan indikator: kemudahan access, penggunaan, kejadian-kejadian masalah, dapat diandalkan atau tidak, resolusi masalah, tingkah laku pelayan publik, kualitas pelayanan, inefisiensi, harapan, dan kepuasan secara umum. Beberapa hasil crosstabs dapat dilihat di lampiran 6. 3.1 Temuan Studi Ada beberapa temuan umum studi ini. Terkait dengan kondisi demografi responden, hasil survey menunjukan bahwa ada sebagian besar responden (rumah tangga/household) berada dalam kelompok menengah ke bawah, baik dalam hal pengeluaran maupun pendapatan. Gambar Perbandingan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Penghasilan/Pengeluaran 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 (kurang dari) < Rp.599.000,-
Rp.600.000,- s/d Rp.1.199.000,-
Rp.1.200.000,- Rp.1.800.000 s/d Rp.2.400.000,s/d Rp.2.399.000,s/d Rp.1.799.000,Rp.2.999.000,-
Penghasilan
(lebih dari) >Rp.3.400.000,-
Pengeluaran
Halaman 26 dari 587
3.1.1 Pelayanan Publik Kesehatan Penilaian Mengenai Akses (Terkait Universal Access) Kemudahan akses dalam studi ini dikaji melalui keberadaan fasilitas kesehatan yang ada disekitar tempat tinggal. Dari survey terungkap bahwa 71% masyarakat menganggap bahwa pelayanan paling dekat ke tempat tinggal mereka adalah puskesmas,disusul oleh posyandu, bidan dan dokter umum. Service Provider puskesmas posyandu bidan praktek dokter umum apotek puskesmas pembantu mantri praktek dokter gigi poliklinik desa Rumah sakit negeri pengobatan alternatif Klinik negeri Klinik swasta Rumah sakit swasta
Persentase 71,3 70,9 66,4 44,0 37,8 33,8 29,7 22,1 18,0 16,6 13,6 11,0 10,4 7,6
Namun diantara beberapa pelayanan yang berada di dekat rumah, survey mengungkapkan, bahwa ternyata pelayanan kesehatan yang paling sering digunakan saat anggota keluarga responden sakit adalah rumah sakit negeri dan disusul oleh apotek. Hal ini berarti puskesmas belum berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat yang sakit lebih memilih untuk langsung ke rumah sakit (20,4%), atau setidaknya melakukan pengobatan sendiri dengan membeli obat di apotek (15,9%). Service Provider Paling Sering Dikunjungi Rumah sakit negeri Apotek Klinik negeri Praktek dokter umum Rumah sakit swasta Puskesmas Praktek dokter gigi Klinik swasta Puskesmas pembantu Poliklinik desa Posyandu Bidan Mantri Dukun/Pengobatan alternatif
Persentase 20,4 15,9 11,9 9,8 9,3 9,1 5,7 4,0 3,8 3,8 1,9 1,7 1,5 0,4
Mereka mengakses fasilitas kesehatan dengan menggunakan kendaraan angkot (28,7%), motor pribadi (28,2%), atau jalan kaki (24,6%), dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit (79%). Jarak yang ditempuh puh tidak terlalu jauh karena 42,3% responden menjawab kurang dari 1 kilometer, dan 46,7% menjawab antara 1-5 kilometer dari tempat tinggal. Namun yang harus diperhatikan adalah kecamatan Pasir jambu, Kertasari, Nagreg, Ibun, Rancaekek, Margahayu, Katapang, Cicalengka, Bojongsoang. Hal ini karena dikecamatan-kecamatan tersebut masih banyak responden yang merasa jauh, baik secara jarak maupun waktu tempuh, dari pelayanan kesehatan.
Halaman 27 dari 587
Dari sisi biaya harus diakui bahwa biaya yang dikeluarkan setiap kali berobat mayoritas (73,3%) kurang dari 30 ribu rupiah (52,1% kurang dari 14 ribu & 21,2% antara 15-30 ribu). Dengan besaran tersebut, 87% responden merasa sanggup membayar biaya tersebut. Namun begitu, di kecamatan Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Cileunyi, Ciparay, Ibun, Katapang, Kertasari, Pangalengan, Paseh, Rancaekek, Soreang, angka mereka yang menyatakan tidak sanggup membayar melebihi rata-rata kabupaten (>13%). Dari kombinasi akses jarak, waktu, dan biaya, terlihat bahwa mengakses pelayanan kesehatan bagi penduduk dikecamatan kertasari, ibun, katapang dan nagreg. dirasakan cukup berat. Jarak pelayanan kesehatan cukup jauh, biaya transportasi cukup besar, dan kesanggupan membayar cukup rendah. Dari sisi keterkaitannya dengan karakteristik masyarakat pengguna, pengangguran, pensiunan, pegawai swasta (buruh pabrik), wiraswasta (pedagang kecil), dan petani kecil dan buruh tani merupakan kelompok masyarakat yang sering merasa tidak sanggup untuk mengakses pelayanan kesehatan. Rumah tangga yang mengaku tidak sanggup juga umumya berpendapatan kurang dari 1,2 juta perbulan. Apakah dengan kondisi seperti ini, pelayanan publik kesehatan telah dianggap mencukupi kebutuhan masyarakat? Sekitar 42% responden merasa pelayanan kesehatan belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten. Diantara responden yang menganggap tidak cukup, mereka menilai bahwa yang paling dirasakan kurang adalah prasarana rumah sakit negeri. Penggunaan Lalu service provider kesehatan mana yang paling mahal? Survey membuktikan bahwa yang paling mahal adalah rumah sakit, baik negeri (23,1%) maupun swasta (29,3%). Disusul kemudian oleh praktek dokter swasta (20%) dan klinik swasta (14%). Proses berobat saat ini dianggap cukup mudah (92,1%). Selain itu responden menilai bahwa layanan kesehatan pun masih bisa diakses setiap hari (65,2%). Namun begitu 62,4% responden menganggap sulit untuk mengakses pelayanan tersebut di malam hari. Kecamatan-kecamatan yang harus diperhatikan, karena masyarakat menilai tidak bisa diakses tiap hari, diantaranya Soreang, Pangalengan, Pameungpeuk, Margaasih, Ciwidey, Cimenyan, Cimaung, Cileunyi. Sementara di kecamatan rancabali, Pameungpeuk, Soreang, nagreg, Margahayu, Majalaya, Kertasari, Cimaung dan Cileunyi, Bojongsoang, Banjaran dan Baleendah, pelayanan kesehatan sulit untuk diakses di malam hari dikala darurat. Keterandalan dan Kualitas Pelayanan Dari sisi kemanfaatan, sebagian besar responden merasa bahwa berobat di fasilitas pelayanan kesehatan cukup bisa diandalkan. Hampir 91% responden merasa dapat sembuh dari penyakitnya dengan pengobatan yang diberikan. Mereka (84%) merasa bahwa obat yang diberikan pun dirasa cocok utnuk Halaman 28 dari 587
mengobati penyakit yang mereka derita. Walaupun obat yang digunakan adalah obat generik (82,3%). Yang kemudian harus diperhatikan adalah masih ada penilaian dari 28,6% responden yang menyebutkan bahwa dokter masih saja ada yang bolos dan tidak ada pada waktu kerja. Penilaian ini terutama muncul dari masyarakat yang ada di kecamatan Solokan jeruk, Rancabali, Paseh, Pangalengan, Nagreg, Ibun, Majalaya, Ciwidey, Cikancung, Cicalengka, dan Banjaran. Walaupun begitu 93,6% responden menganggap pelayanan saat ini sudah cukup ramah. Dan 78% dari mereka pun sudah menganggap layanannya cukup tanggap. Saat ini pelayanan yang dianggap jumlahnya kurang adalah apotek, rumah sakit negeri dan puskesmas. Selain itu mereka menilai bahwa puskesmas, posyandu dan puskesmas pembantu adalah fasilitas yang dianggap jumlah petugasnya kurang. FASILITAS KESEHATAN YANG DIANGGAP KURANG SAAT INI Jumlah fasilitas kurang apotek Rumah sakit negeri puskesmas praktek dokter umum
Persen 40,0 35,8 25,8 22,4
FASILITAS KESEHATAN YANG JUMLAH PETUGASNYA DIANGGAP KURANG Jumlah Petugas Persen Kurang puskesmas 38,0 posyandu 11,1 puskesmas pembantu 10,9
Kejadian-Kejadian Masalah & Resolusi Mungkin banyak masalah dalam pelayanan umum kesehatan. Dan keberadaan kotak saran adalah salah satu media untuk menyampaikan keluhan, pujian, kritikan atau pun masukan saran, pada pelayanan tersebut. Namun sayangnya, 50% responden menyatakan bahwa kotak saran masih belum tersedia. Terkait dengan keluhan, 20% dari responden menyatakan bahwa mereka pernah menyampaikan keluhan, namun hanya 15% dari mereka yang mendapatkan tanggapan. Selain itu hanya 12% yang menyatakan bahwa tanggapan yang diberikan cukup cepat dan hanya 12% juga yang menyatakan ada perbaikan. Sebagai layanan terhadap masyarakat, pemerintah saat ini telah memberikan berbagai bantuan pelayanan kesehatan seperti askeskin dan askeskinda. Saat ini 76% responden menyatakan mengetahuinya. Dari seluruh responden hanya 41,8% yang pernah mendapatkannya. Ketika ditanya mengenai proses permohonan bantuan, hanya 34,5% yang menjawab bahwa prosesnya mudah. Tingkah Laku Pelayan Publik
Halaman 29 dari 587
Sayangnya, ternyata masih 18% responden merasa masih ada diskriminasi untuk orang tertentu. Diskriminasi teridentifikasi terjadi di Soreang, Rancaekek, Paseh, Pangalengan, Nagreg, Katapang, Ciwidey, Cimaung, Cikancung, Cileunyi, Cicalengka, Cangkuang, Bojongsoang, dan Banjaran. Dari sisi profesi, responden yang merasa adanya diskriminasi adalah mereka yang tidak bekerja, Abri/Polri, dan wiraswasta (Pedangang kecil, dll). Kemudian dari sisi penghasilan dan pengeluaran, diskriminasi dirasakan oleh mereka yang berpenghasilan dibawah 1,2 juta dan mereka yang mempunyai pengeluaran kurang dari 600ribu. Masalah lain terkait dengan tingkah laku pelayan publik adalah lambatnya pelayanan. Diantara beberapa jenis pelayanan kesehatan, 29% responden menilai bahwa puskesmas adalah yang paling lambat pelayanannya. Selain itu puskesmas dan rumah sakit negeri dianggap paling tidak ramah terhadap pasiennya. Puskesmas yang dianggap lambat dilaporkan oleh responden dari Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cimaung, Cimenyan, Katapang, Margaasih, Pameungpeuk, Pangalengan, Soreang. Lambatnya pelayanan puskesmas ini dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai Petani dan buruh tani, pegawai swasta (buruh pabrik, dll), dan mereka yang tidak bekerja, tanpa membedakan penghasilan/pengeluaran. Dari kriteria keramahan, puskesmas yang tidak ramah dilaporkan oleh responden dari Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cangkuang, Cileunyi, Cimaung, Margahayu, Pameungpeuk dan Pangalengan. Ketidakramahan puskesmas dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta (buruh pabrik) dan buruh tani. Mungkin ini salah satu bentuk diskriminasi. Sedangkan ketidakramahan rumah sakit dilaporkan dirasakan oleh pegawai swasta, pengawai negeri, wiraswasta, dan pensiunan. Abri/Polri tidak mengeluhkan hal ini karena mungkin pegawai rumah sakit tidak berani. Sementara buruh tani dan pengangguran tidak mengeluhkan hal ini karena mungkin mereka tidak mengakses rumah sakit bila tidak sangat terpaksa. Inefisiensi Diluar biaya resmi, ternyata masih ada biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan kesehatan. Adanya biaya tambahan tidak resmi ini dilaporkan oleh 68,6% responden. Biaya ini diserahkan baik pada petugas juga pada bukan petugas. Mereka mengeluarkan biaya tidak resmi ini dengan tujuan untuk mempercepat layanan (16,6%) dan memperbaiki layanan (11,3%). Sisanya tidak mengetahuinya. Adanya biaya tidak resmi ini dilaporkan oleh responden dari seluruh kecamatan kecuali kecamatan Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, Ibun, dan Kertasari. Harapan Tiga harapan paling besar dari responden untuk perbaikan pelayanan kesehatan adalah (1) biaya yang murah, (2) pelayanan yang lebih cepat, (3) sarana yang cukup. Mereka mengharapkan biaya yang murah jangan disalah artikan sebagai permintaan adanya bantuan biaya. Permintaan ini muncul dari responden di seluruh kecamatan, apapun pekerjaannya dan berapapun penghasilannya. Harapan
Persentase
Halaman 30 dari 587
biaya murah pelayanan lebih cepat jumlah sarana cukup mudah mendapatkan pelayanan bantuan biaya pelayanan lebih ramah fasilitas nyaman jumlah petugas cukup fasilitas aman
73,9 56,9 47,6 46,7 42,0 34,6 32,8 29,9 17,1
Kepuasan Secara Umum Sayang sekali, ketika responden diminta menilai setiap jenis pelayanan hanya sedikit yang berani menilai sehingga angka penilaiannya tidak ada yang valid. Tapi ketika ditanya secara umum, dengan segala keterbatasan yang ada, 71% responden merasa puas dengan pelayanan. 3.1.2 Pelayanan Publik Pendidikan Penilaian Mengenai Akses (Terkait Universal Access) Secara umum, sebagian besar responden merasa fasilitas pendidikan dirasakan dekat dengan tempat tinggal. Pengecualian adalah keberadaan SMA/sederajat, yang mana 50,2% responden merasa SMA/Sederajat tidak ada disekitar rumah mereka. Responden yang merasa SMA/Sederajat tidak ada disekitar rumah adalah responden dari kecamatan Arjasari, Banjaran, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibun, Nagreg, Pameungpeuk, Pangalengan, Pasirjambu, Rancaekek, Solokan Jeruk dan Soreang. Khususnya kecamatan Pasir Jambu dan Ibun, seluruh responden merasa SMA/Sederajat tidak ada disekitar rumah mereka. Untuk mengakses sekolah, responden kebanyakan berjalan kaki (46%) atau angkot/angkdes (22,7%). Waktu yang diperlukan cukup singkat. Sebanyak 84,3% responden menjawab bahwa waktu tempuh dari tempat tinggal mereka hanya kurang dari 30 menit. Sementara dari sisi jarak, rata-rata cukup dekat, dimana 52,8% responden menjawab bahwa jarak sekolah kurang dari 1 km. Setiap tahun anggaran baru, orang tua siswa selalu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk daftar ulang, membayar SPP bulan pertama, dll. Dari seluruh responden, 72,6% mereka menjawab bahwa mereka mengeluarkan uang kurang dari 500 ribu rupiah. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ada 7,7% responden yang menjawab bahwa mereka harus mengeluarkan uang lebih dari 1 juta rupiah. Demikian juga dengan uang bulanan yang mereka harus keluarkan untuk membayar SPP. Ada 46% responden yang mengungkapkan bahwa mereka harus mengeluarkan uang lebih dari 10 ribu rupiah per bulan. Walau sebagian besar responden mengaku sanggup dan menilai bahwa besaran tersebut sesuai dengan pelayanan yang diterima, ternyata masih ada 13,7% penduduk yang mengaku tidak sanggup membayarnya. Penggunaan Dari semua responden yang di survey, 30% dari mereka menjawab bahwa mereka pernah mendapatkan pendidikan luar sekolah baik berupa kursus, kejar
Halaman 31 dari 587
paket, dll. Ini menunjukan bahwa pendidikan luar sekolah sangat potensial. Walaupun tidak digalakan, tapi berhasil menyerap siswa yang cukup banyak. Sebagian besar responden (77,9%) mengaku bahwa mereka mengetahui kondisi tempat sekolah saat ini. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak berharap sekolah mereka dapat memberikan yang terbaik. 74,8% responden tidak yakin bahwa sekolah yang keluar dari sekolah di kabupaten bandung saat ini bisa masuk ke sekolah unggulan. Bantuan bagi siswa juga responden akui ada. Bahkan 82% dari responden mengaku mengeahui bahwa ada bantuan biaya pendidikan. Sebagian besar dari mereka (77,5%) mengetahui bahwa pemerintah lah yang membeirkan bantuan. Ketika ditanya apakah mereka pernah menapatkan bantuan pendidikan, lebih dari setengahnya (51%) mengaku bahwa mereka pernah mendapatkannya. Hasil analisis menunjukan bahwa, 75% responden yang bekerja sebagai TNI/Polri, 57% responden yang bekerja sebagai petani, dan 56,5% responden yang bekerja sebagai PNS pernah mendapatkan bantuan pendidikan. Disini kita harus mempertanyakan, apakah mereka memang layak mendapatkannya? Sementara mereka yang tidak bekerja, atau buruh pabrik, persentase mereka yang pernah mendapatkannya lebih sedikit. Yang mengejutkan adalah proporsi penerima bantuan dari mereka yang berpendapatan tinggi ternyata juga cukup besar. Padahal mereka yang berpendapatan rendah lebih memerlukannnya. Penghasilan Kepala Keluarga per bulan (kurang dari) < Rp.599.000,-
Count % within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan Rp.600.000,- s/d Count Rp.1.199.000,% within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan Rp.1.200.000,- s/d Count Rp.1.799.000,% within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan Rp.1.800.000 s/d Count Rp.2.399.000,% within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan Rp.2.400.000,- s/d Count Rp.2.999.000,% within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan (lebih dari) > Count Rp.3.400.000,% within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan Count Total % within Penghasilan Kepala Keluarga per bulan
Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan biaya pendidikan ya tidak 55 35
Total 94
58,50% 98
37,20% 87
100,00% 190
51,60% 41
45,80% 55
100,00% 96
42,70% 19
57,30% 22
100,00% 41
46,30% 11
53,70% 8
100,00% 19
57,90% 4
42,10% 2
100,00% 7
57,10% 228
28,60% 209
100,00% 447
51,00%
46,80%
100,00%
Dari mereka yang pernah mendapatkan bantuan keuangan, 28% dari responden menjawab bahwa memproses pengajuan permohonan bantuan tidak mudah. Sementara 24,7% responden tidak bersedia menjawabnya. Sementara mereka yang menjawab mudah sekitar 46,9% responden.
Halaman 32 dari 587
Keterandalan dan Kualitas Pelayanan Baru 2/3 responden yang menilai bahwa saat ini fasilitas pendidikan yang ada sudah mencukupi kebutuhan siswa. Mereka mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan yang paling dianggap kurang adalah fasilitas sekolah menengah atas. Hal ini terutama terlihat di kecamatan solokan jeruk, paseh, nagreg, margahayu, majalaya, ibun, cimaung, cileunyi, cilengkrang, cikancung, nojongsoang, baleendah, arjasari. Terkait dengan tenaga pengajar, sebanyak 18,5% responden juga mengungkapkan bahwa jumlah guru yang ada saat ini kurang mencukupi kelas yang ada. Masih banyak guru yang mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Hal ini dilaporkan oleh 46,75 responden. Selain itu masih banyak guru yang kurang disiplin. Hampir 24% responden melaporkannya. Saat ini fasilitas pendidikan, terutama sekolah menengah atas/sederajat dianggap masih kurang jumlahnya sebagaimana dilaporkan oleh 55,7% responden. Selain itu, 45,6% responden menganggap sekolah saat ini biayanya mahal. Dalam hal jumlah pegawai, sekolah dasar dinilai paling membutuhkannya. Hal ini diungkapkan oleh 24% responden. Kejadian-Kejadian Masalah & Resolusi Pelayanan publik tidak lepas dari masalah. Dampaknya adalah pada para pengguna. Saat ini media bagi penerima layanan untuk menyampaikan keluhan diantaranya adalah melalui kotak saran. Sayangnya, ternyata 66% responden mengungkapkan bahwa di pelayanan publik pendidikan masih belum ada kotak saran. Saat ini 20% responden menyebutkan bahwa mereka pernah menyampaikan keluhan. Namun sayangnya hanya 16% dari mereka yang pernah mengeluh yang mendapat tanggapan. Selain itu, hanya 14% responden yang menyebutkan ada perbaikan pelayanan setelah keluhan disampaikan. Sisanya tidak menjawab atau menjawab tidak ada perbaikan samasekali. Tingkah Laku Pelayan Publik Lalu bagaimana tingkah laku pelayan publik sektor pendidikan? Yang pertama kita lihat adalah guru. Sejauh ini perlakukan guru terhadap siswa dianggap baik oleh 93,5% responden. Sayangnya, di tingkat SMA, masih ada responden yang mengungkapkan bahwa mereka (10,6%) mendapatkan pelayanan yang tidak ramah. Selain itu juga, 16,5% responden mengungkapkan bahwa masih ada diskriminasi perbedaan layanan terhadap murid yang kaya dan yang miskin. Hasil crosstab mengungkapkan bahwa diskriminasi terutama dilaporkan oleh responden dari kecamatan Rancaekek, Rancabali, Paseh, Pameungpeuk, Nagreg, Majalaya, Cimenyan, Cileunyi, Cikancung, Cicalengka, Bojongsoang, Banjaran. Dari sisi profesi, responden yang melaporkan adanya diskriminasi adalah mereka yang tidak bekerja, pegawai negeri dan wiraswasta kecil-kecilan (PKL, dll). Dari sisi penghasilan, yang merasakan diskriminasi adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 1,2 juta per bulan (41% responden). Inefisiensi Pelayanan publik pendidikan saat ini masih bellum efisien bagi masyarakat pengguna. Hal ini karena masyarakat masih diminta untuk membayar lebih dari biaya resmi yang sudah ditetapkan. Hal ini dilaporkan oleh 20% responden. Halaman 33 dari 587
Menurut 17,5% responden, pembayaran tersebut diminta oleh petugas. Namun tidak jelas juga untuk apa penggunaannya: tidak untuk mempercepat, tidak juga untuk memperbaiki kualitas layanan. Saat ini, pungutan diluar yang telah ditetapkan ini dilaporkan oleh responden dari kecamatan Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cikancung, Cimaung, Majalaya, Margahayu, Nagreg, pameungpeuk, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, dan Solokan jeruk. Harapan Lalu harapan terbesar adalah biaya yang murah (70% responden), kecukupan jumlah sarana (67,6%) dan bantuan biaya (49,9%). Harapan biaya murah ini diungkapkan oleh responden dari seluruh kecamatan terutama kecamatn Rancabali, Pasirjambu, Dayeuhkolot, Ciwidey, Cimenyan, Cilengkrang, dan Cangkuang. Dikecamatan-kecamatan tersebut 100% respondennya meminta biaya pendidikan yang lebih murah. Dari sisi kelompok pekerjaan, seluruh responden dari kelompok manapun mengharapkan biaya pendidikan yang murah. Demikian juga dari sisi kelompok penghasilan. Baik yang berpenghasilan besar maupun kecil, semua berharap biaya pendidikan murah. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sementara mereka yang mengharapkan adanya bantuan biaya adalah responden dari kecamatan solokan jeruk, pasir jambu, rancabali, paseh, pangalengan, majalaya, katapang, dayeuhkolot, ciwidey, ciparay, cimenyan, cimaung, cilengkrang, cangkuang, bojongsoang, banjaran. Khususnya kecamatan rancabali, pasirjambu dan ciwidey, 100% respondenya mengharapkan bantuan biaya. Sementara responden di kecamatan cicalengka 100% respondenya tidak mengharapkan bantuan. Semua kelompok responden, baik dari sisi pekerjaan maupun penghasilan, ternyata mengharapkan bantuan biaya. HARAPAN harapan biaya murah harapan jumlah sarana cukup harapan bantuan biaya harapan fasilitas nyaman harapan jumlah petugas cukup harapan mudah mendapatkan pelayanan harapan fasilitas aman harapan pelayanan lebih ramah harapan pelayanan lebih cepat
YA 70,2 67,6 49,9 41,5 32,2 29,8 22,5 22,4 17,8
TIDAK 29,8 32,4 50,1 58,5 67,8 70,2 77,5 77,6 82,2
Kepuasan Secara Umum Secara umum, dengan segala keterbatasan yang ada, 73,6% responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kepuasana terendah diungkapkan oleh responden dari kecamatan rancabali, dimana hanya 25% responden merasa puas. 3.1.3 Pelayanan Publik Kependudukan Penilaian Mengenai Akses (Terkait Universal Access) Penilaian mengenai akses ke pelayanan pendudukan, dinilai dari jarak, waktu, moda transport dan biaya. Hasil dari analisis terlihat bahwa secara umum responden menilai akses dalam rangka mengakses pelayanan kepandudukan,
Halaman 34 dari 587
dalam arti jarak dan waktu tempuh, masih dianggap tidak terhalangi. Mayoritas mereka dapat mencapai tempat layanan kependudukan (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan) dalam waktu kurang dari 30 menit (78,5%) dan jaraknya kurang dari 1km (55,2%). Pengecualian kecamatan Paseh, Kertasari dan Bojong soang, yang ada sebagian penduduknya harus mencapai tempat pelayanan dalam waktu lebih dari 1 jam perjalanan. Sementara dari sisi jarak, di setiap kecamatan masih ada masyarakat yang mengaku jarak dari tempat pelayanan kependudukan ke tempat tinggalnya lebih jauh dari 5km. Dengan pengecualian kecamatan Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan, Ciwidey, Majalaya, Margahayu, Pameungpeuk, dan Soreang, yang tidak ada responden yang mengaku jarak tempat pelayanan kependudukan dari rumahnya lebih dari 5km. Kedekatan jarak dan waktu ini lah yang membuat responden lebih memilih untuk berjalan kaki dari rumah untuk mengakses pelayanan kependudukan. Ada sebagian yang menggunakan motor pribadi, angkot/angdes, dan ojek. Cara mencapai tempat pelayanan kependudukan 43,1% • Jalan kaki 25,7% • Motor pribadi 17,6% • Angdes/angkot 12,7% • Ojek 2,3% • Sepeda 2,1% • Delman/keretek 1,3% • Mobil pribadi 0,2% • Becak
Dari sisi biaya, sebagian besar (74,2%) responden menyebutkan bahwa tarif pelayanan kependudukan antara 10-50 ribu. Ini terjadi di hampir seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Arjasari, Cicalengka, Ciwidey, dan pasirjambu yang mana mayoritas responden dikecamatan tersebut mengaku bahwa biaya mendapatkan pelayanan kependudukan kurang dari 10 ribu rupiah. Dengan besaran biaya seperti ini, sebagian besar responden (81,9%) mengaku bahwa mereka mampu untuk membayarnya. Tapi sayangnya masih ada sejumlah responden (signifikan, >17,2%) di Solokan jeruk, Paseh, Pangalengan, Pacet, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Cimaung,Cikancung, Cangkuang, dan Banjaran, yang mengaku tidak mampu. Dari sisi pekerjaan, mereka yang tidak mampu adalah mereka yang bekerja sebagai petani dan buruh tani, pensiunan, dan mereka yang tidak bekerja. Saat ini tidak ada bantuan biaya untuk mengurus pelayanan kependudukan, bahkan orang miskin sekali pun. Yang harus diingat adalah pelayanan kependudukan adalah hak warga negara. Untuk itu, masalah kemudahan akses –jarak, transport, waktu, biaya- harus ditekan sekecil mungkin. Penggunaan Dalam hal kemudahan mendapatkan pelayanan, mayoritas responden (81%) menjawab bahwa mereka mudah mengurus pelayan. Selain itu 71% responden juga menilai bahwa pengurusan pelayanan ini sudah cukup cepat. Sebanyak 64,5% responden hanya perlu menunggu kurang dari satu minggu, sementara Halaman 35 dari 587
32% lainnya harus menunggu antara 1 sampai 4 minggu. Sepertinya ini sudah bagus. Walaupun bila kita melihat praktek di negara lain pelayanan kependudukan ini bisa selesai kurang dari satu hari, bahkan hanya beberapa menit saja. Dari hasil crosstab, terlihat bahwa responden (>18,3%) di Soreang, Solokan jeruk, Paseh, Pangalengan, Pameungpeuk, Margahayu, Majalaya, Cimaung, Cangkuang, Banjaran, Baleendah, dan Arjasari masih ada yang merasa sulit mendapatkan pelayanan kependudukan. Sementara responden (>28,8%) di kecamatan Soreang, Solokanjeruk, Rancabali, Paseh, Pangalengan, Margahayu, Majalaya, Dayeuhkolot, Cimaung, Cangkuang, Bojongsoang, Banjaran, Baleendah dan Arjasari masih merasa bahwa pelayanan kependudukan masih dirasa kurang cepat. Khususnya di kecamatan Arjasari, Baleendah, Bojongsoang, Pangalengan, Paseh, Rancabali, dan Soreang masih ada responden yang harus menunggu lebih dari 4 minggu. Keterandalan dan Kualitas Pelayanan Saat ini sebagian besar responden (77%) menilai bahwa fasilitas pelayanan kependuduan sudah mencukupi. Mereka mengurusnya melalui RT sampai ke kecamatan atau kabupaten. Dibalik panjangnya proses pengurusan, ternyata banyak responden (80%) menilai bahwa saat ini sudah cukup mudah. Walau begitu, di kecamatan Solokan jeruk, Paseh, Pangalengan, Pameungpeuk, Margaasih, Majalaya, Cimaung, Cileunyi, Bojongsoang, Banjaran, Baleendah dan Arjasari, masih ada responden yang merasa masih tidak mudah mengurus pelayanan kependudukan. Saat ini, fasilitas yang paling dianggap kurang dan biaya pelayanannya mahal dalam pelayanan kependudukan adalah dalam pengurusan akta kelahiran. Mungkin ini karena pengurusan akta kelahiran harus dilakukan di ibukota kabupaten yang kadang terlalu jauh bagi sebagian masyarakat. Kejadian-Kejadian Masalah & Resolusi Sebagaimana pelayanan umum lainnya, pelayanan kependudukan tidak luput dari masalah. Dari survey mengungkapkan bahwa 19,2% responden pernah menyampaikan keluhan mengenai pelayanan. Keluhan responden yang paling besar disampaikan oleh responden dari kecamatan Rancaekek, Paseh, Pangalengan, Pameungpeuk, Nagreg, Cimaung, Cileunyi, Cikancung, Cicalengka, Bancaran, dan Baleendah. Dari yang pernah mengeluh tersebut, ternyata hanya 12% responden saja yang mengaku bahwa keluhan mereka mendapat tanggapan. Tanggapan yang diberikan pun masih lambat, karena hanya 9% responden yang mengaku keluhannya ditanggapi secara cepat. Lebih jauh lagi, ternyata hanya ada 10% responden yang menyebutkan bahwa setelah ada tanggapan ada perbaikan pelayanan pada masyarakat. Tingkah Laku Pelayan Publik Saat ini masih ada penilaian dari sekitar 20% responden yang menyebutkan bahwa ada perbedaan pelayanan kependudukan terhadap masyarakat dari strata yang berbeda. Mereka melihat ada perbedaan perlakuan terhadap mereka yang kaya dan yang miskin. Perbedaan perlakuan ini dilaporkan oleh responden dari seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Ibun, Halaman 36 dari 587
Cimenyan, Cilengkrang, dan Cangkuang. Perbedaan perlakukan ini dilaporkan oleh responden dari berbagai kelompok profesi, terutama mereka dari kelompok responden berpenghasilan rendah. Inefisiensi Terkait dengan inefisiensi, 22% responden melaporkan bahwa mereka harus mengeluarkan biaya tambahan diluar biaya yang resmi. Laporan ini disampaikan oleh responden dari seluruh kecamatan, kecuali responden dari kecamatan Arjasari, Cikancung, Cilengkrang, Cileunyi, Cimenyan, Ciwidey, Dayeuhkolot, Ibun, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pasirjambu dan Rancabali. Dari pengakuan mereka, mereka membayar biaya tambahan itu kepada petugas. Dilihat dari tujuannya, 72% responden menjawab tidak tahu untuk apa permintaan pembayaran diluar biaya resmi, 24% responden menjawab permintaan pembayaran untuk mempercepat pelayanan, dan hanya 3% responden yang menyebutkan bahwa biaya tambahan untuk peningkatan kualitas. Harapan Secara umum, harapan terbesar adalah adanya pelayanan lebih cepat (79,9% responden), biaya yang murah (58,3% responden) dan kemudahan mendapatkan pelayanan (47,4% responden). Selain responden di kecamatan Ciparay, Ibun, Kertasari dan Pacet, seluruh responden dari kecamatan lainnya mayoritas meminta pelayanan yang lebih cepat. Sementara kemudahan mendapatkan pelayanan sangat diharapkan oleh responden dari kecamatan Soreang, rancaekek, rancabali, pangalengan, margahayu, katapang, cimenyan, cimaung, cilengkrang, cikancung, cicalengka, bojongsoang, dan banjaran. HARAPAN MASYARAKAT harapan pelayanan lebih cepat harapan biaya murah harapan mudah mendapatkan pelayanan harapan bantuan biaya harapan fasilitas nyaman harapan pelayanan lebih ramah harapan jumlah petugas cukup harapan jumlah sarana cukup harapan fasilitas aman
79,9 58,3 47,4 28,9 27,8 26,8 24,5 24,2 10,6
Harapan mengenai adanya biaya yang lebih murah, semua responden dari seluruh kecamatan mengharapkannya. Khususnya kecamatan cilengkrang, cimenyan, ciwidey, rancabali dan solokan jeruk, 100% responden mengharapkan adanya biaya yang lebih murah. Lebih jauh lagi, semua masyarakat dari profesi apapun dan dari kelompok pendapatan apapun meminta adanya biaya yang lebih murah. Kepuasan Secara Umum Secara umum, responden merasa puas dengan pelayanan kependudukan saat ini. Hal ini diungkapkan oleh 73,5% responden. Kecuali responden dari kecamatan cangkuang, cimaung, pameungpeuk, pangalengan, paseh, dan solokan jeruk, responden dari kecamatan lainnya mayoritas merasa puas. Demikian juga bila dilihat dari kelompok profesi maupun kelompok pendapatan, mayoritas merasa puas dengan pelayanan kependudukan selama ini.
Halaman 37 dari 587
3.1.4 Pelayanan Publik Transportasi Penilaian Mengenai Akses (Terkait Universal Access) Secara umum, masyarakat kabupaten bandung sudah dapat mengakses kendaraan umum dengan mudah. Hal ini terlihat dari hasil survey yang meyebutkan bahwa 97,7% responden menyebutkan bahwa tempat tinggal mereka dekat dengan angkutan umum. Sebanyak 81,8% responden menyebutkan bahwa Ojek ada di lingkungan mereka. Demikian juga dengan Angkot/Angdes (79% responden). Kecuali delman dan becak, ternyata tidak terdapat di setiap kecamatan. Seperti misalnya di kecamatan Cangkuang, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ciwidey, Kertasari, Margahayu, Nagreg, tidak ada delman. Sementara becak tidak terdapat di Arjasari, Cangkuang, Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, Kertasari, Pacet, Pangalengan, dan Soreang.
90 80
persen (%)
70 60 50 40 30 20 10 0 Ojek
Angdes/angkot
Delman/kretek
Becak
Saat ini, tidak semua kecamatan memiliki terminal. Hal ini diakui oleh sebagian besar responden. Demikian juga dengan kendaraan pengangkutan barang yang bisa disewa Kemudian biaya yang mereka keluarga untuk menggunakan angkutan umum sebagian besar diatas 2000 rupiah. Hanya kurang dari 19% saja responden yang mengatakan bahwa mereka mengeluarkan kurang dari 2000 rupiah untuk menggunakan angkutan umum. Bahkan di kecamatan Rancabali, Pasir Jambu, Ibun, Ciwidey, Cimenyan, Cimaung, Cilengkrang, Cangkuang tidak ada satu pun responden yang menjawab bahwa uang yang mereka keluarkan untuk angkutan umum kurang dari 2000 rupiah. Walaupun begitu, pada umumnya masyarakat mampu untuk membayarnya. Hanya saja bila dilihat proporsi orang yang tidak mampu bayar di setiap kelompok penghasilan maka kita lihat bahwa semakin rendah penghasilan, semakin besar proporsinya Secara umum warga kabupaten bandung bisa menggunakan kendaraan umum kapan saja sepanjang hari. Walau begitu malam hari dipandang oleh responden sebagai waktu yang paling sulit mendapatkannya. Namun begitu, warga kabupaten bandung tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan angkutan umum karena sebagian besar mereka hanya perlu waktu menunggu kurang dari 15 menit saja.
Halaman 38 dari 587
Penggunaan Sehari hari warga kabupaten bandung sebagian besar menggunakan motor pribadi atau pun angdes/angkot. Angdes/angkot dan ojek merupakan kendaraan umum ini yang paling populer. Masyarakat dari berbagai kelompok penghasilan sama-sama mengandalkan dua jenis kendaraan umum ini. Namun sayangnya, kendaraan angdes/angkot di beberapa daerah tidak bisa diandalkan, seperti di kecamatan Solokan jeruk, paseh, pangalengan, kertasari, cimenyan, cimaung, cilengkrang, cikancung, cicalengka, bojongsoang. Keterandalan dan Kualitas Pelayanan Selama ini kualitas layanan kendaraan umum dirasa bisa melayani kebutuhan masyarakat. Sebagaian besar responden (56%) mengakui bahwa kendaraan umum dapat mengantar mereka langsung menuju rumah. Tentu saja, ada pengecualian, misalnya di kecamatan cangkuang, ciparay, ciwidey, katapang, margahayu, pangalengan, dan pasir jambu, dimana di kecamatan-kecamatan tersebut sebagian besar angkutan tidak bisa langsung mengantar sampai ke dekat rumah. Dari sisi kenyamanan, sebagian besar responden juga menjawab merasa cukup nyaman. Mungkin ini karena keterbatasan informasi, dimana responden tidak mempunyai informasi lain mengenai kualitas kendaraan umum. Bahkan di cicalengka, cikancung, cilengkrang, cimenyan, ibun, nagreg, pacet, seluruh responden di kecamatan-kecamatan tersebut semuanya merasa bahwa angkutan umum saat ini sudah cukup nyaman. Dari sisi infrastruktur, saat ini jaringan jalan di Kabupaten Bandung banyak yang belum lengkap. Misalnya trotoar, dimana hanya kecamatan-kecamatan yang berkarakter urban saja yang memilikinya. Sisanya tidak memiliki trotoar. Sayangnya, trotoar yang jumlahnya sangat sedikit pun ternyata masih dirasa kurang nyaman. Baik pagi, siang atau pun malam, lebih dari 90% responden menyatakan tidak nyaman berjalan di trotoar. Menurut pengakuan responden kekurangnyamanan ini terutama disebabkan karena adanya pedagang kaki lima (31,3% responden) dan pengemis (13,2%). Demikian juga di terminal. Sebagian besar responden merasa kurang nyaman dan kurang aman berada di terminal. Dengan kondisi infrastruktur saat ini, ada 10% responden yang mengaku sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini sering terjadi di Banjaran, Cicalengka, Cileunyi, ciparay, katapang, majalaya, margaasih, Pameungpeuk, pangalengan, paseh, pasir jambu, rancaekek dan soreang. Secara umum, sebagian besar responden mengaku pelayanan transportasi umum saat ini sudah dianggap cukup. Namun begitu bukan berarti tanpa kekurangan. Dari sisi jumlah sediaan misalnya, hampir 44% responden menyebutkan bahwa kendaraan umum angkot/angdes masih dianggap kurang. Hal ini terutama diungkapkan oleh responden yang berada di kecamatan arjasari, banjaran, pangalengan, paseh, dan pasir jambu. Saat ini pelayanan angkutan umum masih dirasakan mahal, terutama kendaraan ojek. Padahal beberapa tempat sangat mengandalkan ojek karena belum banyak Halaman 39 dari 587
sedian layanan angkot/angdes. Namun sayang, sampai saat ini ojek masih dipandang sebagai sarana yang mahal, setidaknya itu yang diungkapkan oleh lebh dari 48% responden. Mereka yang menganggap ojek mahal terutama mereka yang tinggal di kecamatan baleendah, banjaran, cileunyi, cimaung, katapang, margaasih, pameungpeuk, pangalengan, paseh, pasirjambu, solokan jeruk dan soreang. Kejadian-Kejadian Masalah & Resolusi Sebanyak 15% responden mengungkapkan bahwa mereka pernah mengajukan keluhan atas pelayanan yang diberikan. Sayang sekali, dari mereka, hanya 10,4% yang menjawab bahwa keluhan mereka itu tidak mendapatan tanggapan. Dan hanya 9,9% saja yang menjawab bahwa tanggapan yang diberikan cukup cepat. Dan hanya 8,7% yang menjawab bahwa setelah memberikan kritik mereka mendapatkan pelyanan yang lebih baik. Rancaekek, paseh, pangalengan, nagreg, cileunyi, cikancung, cicalengka, banjaran baleendah, tercatat sebagai kecamatan dimana responden dikecamatan tersebut banyak yang mengeluhkan pelayanan transportasi. Dilihat dari sisi penghasilan, hasil analisis menunjukan kecenderungan bahwa semakin tinggi penghasilan maka semakin banyak responden yang mengeluh. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan rendah semakin sedikit dari merea yang mengeluhkan pelayanan transportasi. Ini mungkin karena (1) mereka tidak punya alteratif lain yang lebih baik yang murah, (2) terbiasa dengan pelayanan yang buruk, atau (3) tidak mengetahui bahwa ada pelayanan yang lebih baik. Masalah transportasi lain yang muncul adalah kemacetan. 14% responden melaporkan bahwa di jalan disekitar rumah sering terjadi kemacetan. Keadaan ini terutama dirasakan oleh responden yang tinggal di daerah urban seperti banjaran, cileunyi, dayeuhkolot, katapang, majalaya, margaasih, margahayu, dan soreang. Kemacetan tersebut paling sering terjadi di waktu pagi (25% responden). Sayangnya, hanya ada 27% responden yang menyatakan bahwa dalam kemacetan tersebut ada polisi lalu lintas yang mengatur lalulintas. Sisanya tidak berani menjawab atau menjawab tidak ada polisi. Tingkah Laku Pelayan Publik Lalu bagaimana tingkah laku pemberi layanan transportasi? 33,5% resonden menyatakan bawa angdes/angkot merupakan pelayanan transportasi yang dianggap paling tidak ramah. Ini jauh dibandingkan ojek yang hanya 6,6% responden menyatakan pelayanan ojek tidak ramah. Ketidakramahan angkot/angdes ini terutama diungkapkan oleh responden yang berada di kecamatan baleendah, banjaran, bojongsoang, cikancung, cileunyi, cimaung, dayeuhkolot, majalaya, margahayu, nagreg, pameungpeuk, pangalengan, pasirjambu, dan solokan jeruk. Inefisiensi Secara umum, pelayanan transportasi saat ini sudah dianggap efisien. Penerima layanan tidak perlu membayar lebih dari yang seharusnya. Hal ini diungkapkan setidaknya 94,5% responden yang tersebar. Harapan Lalu apa harapan terbesar? Harapan terbesar masyarakat terhadap layanan transportasi adalah kenyamanan dan keamanan. Kedua hal tersebut Halaman 40 dari 587
diungkapkan oleh lebih dari 60% respoden. Harapan berikutnya adalah pelayanan yang lebih cepat dan kecukupan prasarana. HARAPAN fasilitas nyaman fasilitas aman pelayanan lebih cepat jumlah sarana cukup biaya murah bantuan biaya mudah mendapatkan pelayanan jumlah petugas cukup pelayanan lebih ramah
YA 64,8 61,4 48,2 46,5 25,9 21,0 16,6 15,7 11,9
TIDAK 34,6 38,6 51,8 53,3 73,5 78,3 83,4 84,3 87,9
Kenyamanan ini sangat diharapkan oleh masyarakat yang di survey di seluruh kabupaten. Demikian juta dengan keamanan. Sementara murahnya biaya pelayanan transportasi diharapkan responden yang tinggal di kecamatan baleendah, cangkuang, cilengkrang, cimenyan, ciwidey, katapang, margahayu, pasir jambu, solokan jeruk. Dan keramahan dalam pelayanan transportasi sangat didambakan oleh responden di kecamatan margahayu, margaasih, pangalengan pasir jambu. Kepuasan Secara Umum Secara umum, dalam skala 1 sampai 10, responden umumnya memberi penilaian antara 5,5 sampai 6,4. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepuasan responden hanya pas-pasan, tidak lebih, tapi agak cenderung kurang. Dan hal ini terungkap dari 60% responden.
jalan tempat duduk angkot aspal lebar jalan turunan tikungan saluran air hujan lampu jalan
Valid 413 402 457 458 405 427 447 416
Mean 6,4 6,3 6,3 5,9 5,8 5,8 5,8 5,5
3.1.5 Pelayanan Publik Air Bersih Sayangnya kita tidak bisa melakukan analisis lebih jauh, karena data mengenai pelayanan air bersih ini tidak valid (jumlah sample kurang) dengan penyebab utamanya adalah masih sangat terbatasnya penduduk yang terlayani. 3.2 Kesimpulan Analisis Layanan publik dasar yang dikaji dalam studi ini ada lima jenis yaitu kesehatan, pendidikan, kependudukan, transportasi dan air bersih. Sementara persepsi dan penilaian yang dimaksud dalam studi ini adalah mengenai persepsi umum, pemenuhan akses, penggunaan, keterandalan dan kualitas pelayanan. â&#x20AC;˘
Kesehatan
Halaman 41 dari 587
Dalam hal layanan kesehatan, hasil kajian diatas menunjukan bahwa kita sebaiknya fokus pada layanan puskesmas dan posyandu. Masyarakat melihat puskesmas dan pusyandu sebagai layanan publik yang paling dekat, paling mudah diakses dan terjangkau (jarak, waktu tempuh, biaya transport, biaya akses). Namun sayang, kedekatan dan kepopuleran tersebut tidak membuat mereka memilih layanan puskesmas dan posyandu. Mereka lebih memilih langsung ke rumah sakit. Hal ini berarti puskesmas belum berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat. Selain itu, masih ada masyarakat (lebih sedikit persentasenya, tapi tetap signifikan) yang menilai bahwa layanan puskesmas dan posyandu masih sulit diakses karena jarak pelayanan kesehatan cukup jauh, biaya transportasi dan pelayanan cukup besar, dan kesanggupan membayar cukup rendah. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman. Selain itu mereka yang berpenghasilan kecil, mereka yang pengangguran, pensiunan, pegawai swasta (buruh pabrik), wiraswasta (pedagang kecil), dan petani kecil dan buruh tani merupakan kelompok masyarakat yang sering merasa tidak sanggup untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dari sisi keterandalan, pelayanan kesehatan secara umum bisa diandalkan. Walaupun masih diakui bahwa kualitasnya pas-pasan, pelayanan seadanya, tingkah laku petugas yang kurang disiplin (bolos, menghilang di waktu kerja, seenaknya, malas, dll), lambat, tidak efisien, dan masih ada diskriminasi pelayanan. Harapan terbesar dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan kesehatan adalah (1) biaya yang murah, (2) pelayanan yang lebih cepat, (3) sarana yang cukup. Memang biaya pelayanan puskesmas murah, tapi karena masyarakat langsung mengakses rumah sakit dengan berbagai alasan, maka biaya pelayanan yang masyarakat bayarkan menjadi tinggi. Jadi wajar saja mereka meminta biaya yang lebih murah. â&#x20AC;˘ Pendidikan Dari sisi sediaan, jumlah pelayanan pendidikan dasar (SD dan SMP) sudah hampir mencukupi. Yang jadi masalah adalah pendidikan setingkat SMA. Kemudian dari sisi jarak, waktu tempuh, sudah dirasakan cukup oleh masyarakat. Kemudian juga dari sisi biaya, masih banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi tuntutan biaya sekolah terutama dikombinasikan dengan rendahnya pendapatan dan tingginya biaya transport. Terkait dengan tenaga pendidik, sepertinya masih harus ditingkatkan kualitasnya. Walaupun secara umum sebagian besar masyarakat menilai bahwa tingkah laku pemberi layanan pendidikan sudah baik, tapi tidak sedikit ungkapan dari masyarakat bahwa penyedia layanan masih kurang disiplin. Selain itu juga masih terjadi diskriminasi bagi siswa dari warga berpenghasilan kecil. Hal lainnya yang terjadi adalah adanya pungutan diluar pungutan resmi. Responden yang melaporkan ini cukup signifikan, mencapai 20% responden. Sayangnya studi ini tidak mengkaji lebih dalam penyebabnya. Harapan terbesar dari masyarakat adalah biaya yang murah. Ini wajar karena masyarakat sudah ditekan beban rendahnya pendapatan dan tingginya biaya transportasi.
Halaman 42 dari 587
â&#x20AC;˘ Kependudukan Secara umum, masyarakat merasa cukup mudah mengakses layanan kependudukan. Hal ini karena mereka tidak terlalu sering mengaksesnya. Sayangnya, pengurusan pelayanan kependudukan tertentu harus dilakukan di kabupaten yang letaknya cukup jauh. Jadi dari sisi akses jarak dan waktu masih ada hambatan untuk layanan tertentu. Masalah berikutnya adalah akses dari sisi biaya, yang ternyata masih dirasa cukup mahal. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai petani dan buruh tani, pensiunan, dan mereka yang tidak bekerja. Ini menjadi hambatan pemenuhan universal akses dalam layanan kependudukan. Dalam hal universal service, ternyata masih jauh dari harapan. Masih banyak penduduk yang merasa harus menunggu sangat lama untuk mengurus layanan kependudukan. Selain itu mereka merasa dipersulit dalam mengurusnya. Mereka merasakan adanya perbedaan perlakuan pada kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka juga harus membayarkan sejumlah uang diluar biaya resmi, tanpa alasan yang jelas untuk apa dan mengapa mereka diminta uang lebih. Harapan terbesar untuk perbaikan adalah mempercepat pelayanan. Ini karena surat-surat kependudukan seringkali menjadi syarat pelayanan lainnya. Pentingnya surat-surat ini ternyata masih mahal, sehingga masyarakat juga meminta agar biaya pengurusannya semurah mungkin, kalau perlu di gratiskan. â&#x20AC;˘ Transportasi Tidak ada masalah yang berarti yang dirasakan masyarakat terkait dengan pelayanan transportasi. Tapi yang harus diperhatikan adalah peranan pemerintah yang ternyata sangat kecil. Dalam penyediaan layanan, hanya angkot/angdes yang berada dalam rentang kendali pemerintah. Kendali itu pun sangat kecil, karena pemerintah hanya terkait perijinan (rute) dan retribusi. Sama sekali tidak terkait dengan layanan yang diterima masyarakat. Ini berbahaya, dalam arti, masyarakat sebagai konsumen sangat mudah untuk dirugikan tanpa tahu mereka harus mengadu pada siapa. Konsumen masih merasakan banyak ketidaknyamanan. Selain itu mereka juga sering merasa tidak aman. Demikian juga dari sisi prasarana, di banyak tempat pengguna jalan harus bersaing satu sama lain. Disini seringkali pedestrian/pejalan kaki yang dikorbankan. Trotoar mereka diserobot pedagang kakilima, di jalan mereka rawan terserempet kendaraan. Prasarana pendukung transportasi, seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, juga layanan petugas (Polisi dan DLLAJ) juga masih minim.
Halaman 43 dari 587
Bab 4 Rekomendasi Sayang sekali, dalam survey ini kita tidak melihat lebih detail dari setiap pelayanan, penyebab penyebab kekurangan, dan lain sebagainya, karena alasan teknis. Bila hal itu yang diinginkan, sebaiknya dilakukan userbased survey yang lebih spesifik mengkaji setiap jenis layanan. Ada beberapa rekomendasi bagi pemerintah dalam setiap layanan publik yang dikaji dalam studi ini. â&#x20AC;˘ Perbaikan kualitas layanan puskesmas, terutama terkait dengan penyedia layanan yang kurang disiplin, kualitas sarana dan prasarana, penegasan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak penjagaan kesehatan masyarakat (fungsi preventif). Ada baiknya penyedia layanan ini ditingkatkan kapasitasnya lebih jauh (cara melayani, komunikasi, pengetahuan, finansial) untuk bekerja sebagai pelayan masyarakat. Selain itu redistribusi tenaga kesehatan sebaiknya dilakukan dengan insentif dan disinsentif (jabatan, karir, pendidikan dan finansial). â&#x20AC;˘ Seperti juga kesehatan, pemberi layanan pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya dalam bidang keilmuan yang mereka ajarkan juga cara mereka mengajar. Selain itu disiplin penyedia layanan pendidikan juga harus ditingkatkan. Distribusi prasarana dan tenaga pengajar menjadi masalah besar dan harus diperbaiki dengan redistribusi. Redistribusi ini bisa dilakukan dengan insentif dan disinsentif (jabatan, karir, pendidikan dan finansial). Khusus di tingkat SMA dan sederajat, jumlah dan sebaran prasarana harus ditingkatkan melalui pembangunan baru di daerah yang aksesnya terhadap prasarana pendidikan masih sangat jauh. â&#x20AC;˘ Untuk pelayanan kependudukan, desentralisasi semuanya sampai ke kecamatan. Hal ini agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal lainnya yang harus diperbaiki adalah penurunan biaya. Biaya saat ini dipandang cukup tinggi, sementara ada pungutan lain yang tidak resmi (yang mau tidak mau harus dipenuhi, biaya transportasi, dan penghasilan masyarakat cukup rendah. â&#x20AC;˘ Banyak hal yang harus dibenahi dalam hal transportasi. Mulai dari kontrol terhadap pemberi layanan sampai dengan pemenuhan infrastruktur dan kelengkapannya. Disini pemerintah bisa melakukan (1) standarisasi layanan yang dikaitkan dengan perijinan, dimana pemberi layanan yang tidak memenuhi standar layanan tidak diberi ijin. Kemudian juga pemerintah harus (2) menyediakan infrastruktur secara memadai, dan menata penggunaannya. â&#x20AC;˘ Selain itu, karena sebagian (sangat) besar masyarakat pendapatannya kecil dan biaya transport mahal, akan sangat baik bila biaya pelayanan publik diturunkan sehingga lebih murah. Akan lebih baik bila pelayanan dasar ini digratiskan untuk semua masyarakat bila mungkin, atau fokus pada orang miskin saja bila amat sangat terpaksa.
Halaman 44 dari 587
Halaman 45 dari 587