Siaran Pers Wakca Balaka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi Informasi yang Disiplin dan Profesional AJI Bandung, Perkumpulan Inisiatif, LBH Bandung, Garut Governance Watch (GGW), Walhi Jabar, KalyANamandira, Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jabar, PBHI Jabar dan beberapa pegiat Hak atas Informasi Segera Bentuk Majelis Etik di Komisi Informasi Pusat!! Tanggal 2 April 2018 sebanyak 16 orang yang mewakili organisasi dan perorangan di Jawa Barat melayangkan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap salah satu komisioner KI Jawa Barat melalui surat elektronik. Terlapor, Komisioner MZA, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, diduga beracara sebagai advokat di PN Cibinong setidaknya pada akhir Desember 2017 dan 12 Maret 2018. Perbuatan tersebut melanggar perilaku disiplin dan profesional sebagaimana digariskan sebagai kode etik Komisi Informasi (PerKI No.3/2016). Perilaku profesional, yaitu Anggota Komisi Informasi harus mengutamakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (ps.8 huruf a) dan Anggota Komisi Informasi harus senantiasa berusaha membangun dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga Komisi Informasi (ps. 8 huruf e). Perilaku disiplin, yaitu Anggota Komisi Informasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kecuali dalam hal-hal tertentu dengan alasan yang sah (ps. 9 huruf a). Laporan juga dikirimkan melalui layanan surat pos dan terkonfirmasi diterima Sekretariat KI Pusat pada Kamis, 5 April 2018. Laporan ditujukan ke Tulus Subardjono dan Gede Narayana selaku Ketua dan Wakil Ketua KI Pusat serta ditembuskan kelima Anggota komisioner lainnya : Wafa Patria Umma, Hendra J. Kede, Romanus Ndau Lendong, Arif Kuswardono dan Cecep Suryadi. Sayangnya hingga hari ini belum ada tanggapan resmi KI Pusat atas laporan masyarakat itu. Padahal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran etik di lingkungan komisi informasi (pusat dan daerah) sudah diatur di Peraturan Komisi Informasi No.3/2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi. Di peraturan itu, Komisi Informasi harus menggelar rapat pleno paling lama 3 hari sejak laporan diterima. Hasil pleno harus disampaikan paling lama 5 hari sejak rapat pleno. Hari Senin, 23 April 2018 berarti sudah lebih 10 hari kerja, dan tidak ada sikap yang diambil KI Pusat atas laporan Koalisi Masy.Sipil terhadap MZA, komisioner KI Jawa Barat. Oleh karena itu, kami menuntut : 1. KI Pusat segera menggelar rapat pleno membentuk Majelis Etik Komisi Informasi. 2. KI Pusat supaya segera menunjuk tokoh-tokoh yang dikenal integritasnya menonjol untuk memproses dugaan pelanggaran etik MZA. 3. KI Pusat mengumumkan Majelis Etik Komisi Informasi secara luas untuk menunjukkan komitmen kuat menjaga perilaku komisioner KI di seluruh Indonesia. Narahubung : Willy : 0821-1616-6814, Pius : 0812-2440-5601, Ben : 0812-2024-186
Siaran Pers Wakca Balaka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi Informasi yang Disiplin dan Profesional AJI Bandung, Perkumpulan Inisiatif, LBH Bandung, Garut Governance Watch (GGW), Walhi Jabar, KalyANamandira, Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jabar, PBHI Jabar dan beberapa pegiat Hak atas Informasi Tentang Wakca Balaka: Wakca Balaka merupakan forum advokasi keterbukaan informasi Jawa Barat. Forum ini beranggotakan organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Organisasi dan lembaga yang tergabung di Wakca Balaka adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Barat, Perkumpulan Inisiatif, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung, Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat, KalyaANamandira, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dan Garut Government Watch (GGW). Sejak Komisi Informasi Jawa Barat dibentuk tahun 2011, Wakca Balaka aktif mengawasi kinerja lembaga ini, termasuk komisionernya.