Petugas memadamkan api (foto tas) dan motor pemilik rumah yang terbakar.
Rumah Ngagel Terbakar, Motor Penghuni Hangus
Rumah Ngagel Terbakar, Motor Penghuni Hangus
Rumah di Jalan Ngagel Wasana Kalimir VI, terbakar, Minggu (11/6)malam. Kebakaran rumah ini berhasil dipadamkan usai Petugas
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan 14 kendaraan pemadam ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
Namun, dua penghuni rumah yakni Warsih (50), dan Leni (64), mengalami shock. Selain itu, api juga menghanguskan motor Yamaha Mio L 6023 BE milik salah satu penghuni rumah tersebut.
Rahmania Astrini
R
“Mempersembahkan tamu spesial di Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta - @rahmaniaastrini,” tulis keterangan PK
Entertainment dikutip pada okezone.com Senin (12/6).
Diketahui, Rahmania Astrini terpilih menjadi tamu spesial di konser Coldplay berdasarkan voting terbuka yang
Bersambung ke halaman 2
- Meng, dua maling besi baja di Warugunung ditangkap.
- Tahan! Jangan-jangan mereka musuh Kesatria Baja Hitam yang menyamar.
HARGA Rp 5.000,- memorandum.co.id memorandum MemorandumTV & Memorandum Online memorandum memorandumonline & memorandumredaksi memorandumredaksi@gmail.com
NARKOTIKA MARAK DI LINGKUNGAN KAMPUS
Surabaya, Memorandum Bukan hal aneh jika di lingkungan kampus menjadi tempat yang paling aman melakukan penyalahgunaan narkotika. Seperti kasus yang lagi viral di salah satu kampus di Makassar baru-baru ini.
Selain itu, dikuatkan dengan hasil tangkapan polisi dan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya. Di mana hampir tiap tahun ada mahasiswa yang terjerumus ke masalah narkotika. Meski selama ini hanya sebagai pengguna saja.
Tahun 2018 (9 mahasiswa)
Tahun 2019 (7 mahasiswa)
Tahun 2022 (2 mahasiswa)
DATA PENYALAHGUNA NARKOTIKA MAHASISWA DI POLRESTABES SURABAYA
Untuk Pelarian
Tahun 2022 (7 mahasiswa)
Tahun 2023 (4 mahasiswa)
NARKOTIKA merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang lahir dan berkembang bersama dengan masyarakat. Kriminolog Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Tolib Effendi memaparkan bahwa mahasiswa umumnya cenderung mengubah kepribadian dan ketika mulai muncul masalah-masalah dalam
POTONGAN TANGAN DAN KAKI DITEMUKAN DI ATLANTIS LAND
Pembungkus potongan tubuh manusia yang ditemukan oleh Sukahar, pemulung itu, hampir sama dengan korban mutilasi di dekat pos polisi Trosobo, Taman, Sidoarjo. Yaitu tas plastik
besar berwarna hijau.
“Tangannya ketemu di utara, saya menemukan,” jelas Sukahar di lokasi, kemarin.
Dia mengaku menemukan bungkusan itu sekitar pukul 12.00, tepat di bawah pohon.
“Potongan tubuh dibungkus tas plastik berlapis ada tiga lapis. Saya terkejut, sebelumnya saya kira anjing, ternyata itu bagian tubuh manusia,” ungkap Sukahar.
Bersambung ke halaman 2
Surabaya, Memorandum Pemilik PT Baba Rafi Indonesia digugat 12 investor (Rio Susanto dkk) senilai Rp 3,5 miliar. Hendy Setiono dan dua turut tergugat PT Baba Rafi Indonesia dan PT Tambak Udang Baba Rafi dianggap wanprestasi terkait perjanjian kerja sama investasi tambak udang vaname di Subang, Jawa Barat.
Bersambung ke halaman 2 Bersambung ke halaman 2 Bersambung ke halaman 2
surat gugatan.
Demi Anak, Istri Terjerembab ke Jurang Kemusyrikan (7)
Dirham mendapat kabar pernah ada keluarga klien Eyang Jotro yang jadi korban dan membawa kasusnya ke polisi. Tapi, perkaranya menguap begitu saja. Dan, itu tidak hanya terjadi satu-dua kali, melainkan sering.
karepmu, gak mulih yo sak karepmu Lelaki berjambang tipis ini lantas mengarahkan motornya ke Surabaya. Beraneka gambar melintas di benaknya seolah trailer film layar lebar. Yang terbanyak adalah adegan istrinya dengan Eyang Jostro.
Bersambung ke halaman 2
Sumenep, Memorandum DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas nota penjelasan bupati Sumenep terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (12/6).
Ketua DPRD Sumenep Hamid
Ali Munir memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Juru bicara Fraksi PPP, Mas’ud
Ali menyampaikan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami berharap setiap program pemerintah ke depan lebih ditingkatkan lagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat,” sarannya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Syaiful Bahri mengungkapkan, pelayanan kesehatan yang belum maksimal di Sumenep harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Selain itu, Syaiful juga menyebut bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dan harus ada evaluasi terhadap per-
tumbuhan ekonomi masyarakat.
Juru bicara Fraksi PAN, Siti Hosna mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum merata, salah satunya revitalisasi infrastruktur jalan di pelosok kecamatan.
“Pemerintah daerah harus lebih inovatif dan Harus ada peningkatan PAD pada tahun anggaran berikutnya,” desak dia.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Syaiful Hasan meminta perhatian
khusus di bidang pelayanan kesehatan, infrastruktur yang berkualitas di daratan dan Kepulauan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKB, Achmad Naufil meminta visi misi bupati harus dijadikan pijakan oleh seluruh pimpinan OPD. Ia ingin memastikan OPD harus mampu menerjemahkan visi misi bupati.
“Masih banyak program yang tidak selaras dengan visi misi bupati secara substansial. Oleh karena itu,
kami akan mengagendakan FGD dengan OPD,” ungkap dia.
Juru bicara Fraksi Demokrat, H Masdawi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas raihan WTP. Tapi ia berharap ada
peningkatan transparansi pengelolaan keuangan.
Juru bicara Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS), Wiwid Harjo Yudanto mendukung peningkatan prestasi pemerintah
daerah dari tahun ke tahun yang berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya peningkatan infrastruktur untuk memompa pertumbuhan ekonomi. (adv/aan/ono)
Bangkalan, Memorandum
Sampah masih menjadi masalah krusial di Bangkalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bangkalan, Jawa Timur, membangun rumah daur ulang pengolahan sampah. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu, mengatakan pembangunan rumah daur ulang itu menggunakan pola Energi Baru Terbarukan (EBT) dan menggunakan proses Refuse Derived Fuel (RDF).
“RDF ini adalah Refuse Derived Fuel sering disingkat, merupakan hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga 25 persen dan menaikkan nilai kalornya setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 cm,” kata Mohni seperti dilansir antaranews.com Karenanya, sambung dia, RDF ini juga sering disebut sebagai keripik sampah. Rumah daur ulang tersebut, lanjut dia, terletak di bekas rumah potong hewan di Jalan Letnan Sunarto, Bangkalan.
Plt Mohni menjelaskan pembangunan rumah daur ulang juga dimaksudkan untuk mengatasi penutupan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah di Desa Buluh, Kecamatan Socah, Bangkalan.
Akibat penutupan TPA itu, Bangkalan menjadi darurat sampah dan banyak sampah menumpuk di sejumlah bank sampah di wilayah itu.
“Rumah daur ulang ini akan menjadi solusi alternatif bagi pengelolaan sampah di kabupaten ini,” katanya. (ant/ono)
Keterangan 1.Nominal uang jaminan yang disetorkan
Pemenang setelah batas akhir penawaran
5.Pelunasan harga lelang: Paling lambat5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
6.Bea Lelang Pembeli: 2 % dari harga lelang
7.Tempat Pelaksanaan Lelang:KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya.
Sumenep, Memorandum
Mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Mapolres Sumenep mengeluarkan imbauan meningkatkan kewaspadaan terhadap modus kejahatan yang sekarang merajalela.
Imbauan ini diharapkan bisa menjadi warning sekaligus antisipasi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus operandi tindak pidana perdagangan orang.
Salah satu modus umum mereka menjerat korbannya menawarkan pekerjaan keluar negeri dengan iming-iming pengurusan paspor. Selain itu TPPO me-
rekrut korban tanpa melibatkan perusahaan resmi, hingga proses rekrutmennya sulit dilacak. Kemudian korban diberangkatkan menggunakan visa kunjungan dan membeli tiket pulang pergi. Namun tujuan sebenarnya menyelun-
Pembeli: 2%dari hargalelang
-TempatPelaksanaan Lelang Kantor KPNLMalang,Jl.S.Supriyadino157Malang
Keterangan:
NominalJaminanyangdisetorkankerekeningVA(VirtualAccount)harussamadengan Nominaljaminan yangdiisyaratkan.
JaminanharussudahefektifditerimaolehKPKNLselambat–lambatnya 1(satu)hari kalendersebelumpelaksanaan lelang
Segalabiayayangtimbulsebagaiakibatmekanismeperbankanmenjadibebanpeserta lelang. PersyaratanLelang :
Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Objek Lelangtersebutdijualdengankondisiapaadanya,pesertalelangdianggaptelah mengetahuikondisiobjeklelang.
Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang, maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutanapapun kepada KPKNLMalang dan PT Bank SyariahIndonesia,Tbk. Info: 081231 588474 Malang,13Juni2023 KPKNLMALANGPT.BANKSYARIAHINDONESIA, Tbk
dupkan korban ke negara lain dengan tujuan berbeda tidak sesuai tawaran pekerjaan.
“Taktik lain yang digunakan mengikat korban dengan kontrak kerja yang ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami oleh korban, “ terang Kapolres Sumenep AKBP
Edo Satya Kentriko, Senin (12/6).
Dengan berbagai modus dan taktik itu menyebabkan potensi sulit kepada korbannya karena tidak memahami hak-hak membuat korban terjebak dalam situasi eksploitasi yang tidak adil.
Tidak hanya diminta waspada dan berhati-hati juga mengajak masyarakat melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait perdagangan orang kepada Polres Sumenep atau Kantor Polisi yang terdekat.
Sebab peran masyarakat diperlukan dalam memberantas kejahatan ini dan melindungi orang-orang yang menjadi sasaran perdagangan manusia.
Himbauan diharapkan masyarakat berhati-hati waspada terhadap tawaran pekerjaan terkesan mencurigakan. Apabila menemukan hal demikian segera melaporkan.
“Kami memastikan bahwa pelaku TPPO akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menetapkan ancaman hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku TPPO,” tegas AKBP Edo Satya Kentriko.(uri/ono)
Tulungagung, Memorandum
Komitmen Polres Tulungagung untuk menindak pelaku balap liar yang sering meresahkan masyarakat patut diacungi jempol.
Polisi tidaklah main-main. Hal itu dibuktikan dengan ditetapkannya enam pelaku balap liar sebagai tersangka.
Mereka yaitu GM (18), EA (18), RR (19), dan GA (19), kesemuanya warga Tulungagung. Kemudian BF (18), asal Blitar, serta TR (15), asal Trenggalek.
Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto melalui Kasatlantas AKP Rahandy Gusti Pradana membenarkan terkait perihal itu.
“Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka balap liar setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P 21,” terangnya, Senin (12/6/2023).
Menurut AKP Rahandy, penetapan para tersangka sesuai petunjuk dari Kejaksaan Negeri Tulungagung. AKP Rahandy menjelaskan, pengungkapan kasus balap liar ini berawal informasi dari masyarakat. Setelah itu Polres Tulungagung menindak-
lanjutinya. “Pada hari Minggu tanggal 3 April 2023 mulai pukul 13.30 sampai pukul 01.00 Wib, petugas mengadakan penertiban balap liar di JLS Tulungagung. Dari Hasil penindakan, petugas berhasil mengamankan 208 unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 unit mobil, 97 STNK, dan 2 buah SIM,” paparnya.
Selanjutnya polisi melakukan pembinaan. Sebab, kegiatan yang mereka lakukan itu tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dan membahayakan masyarakat sekitar, serta pengguna jalan lain.
Tidak hanya 6 pelaku itu saja yang
ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga masih melakukan penyidikan terhadap 41 orang lainnya.
Kini ke enam tersangka balap liar, baik itu sebagai pengemudi atau joki, dijerat dengan pasal pidana 311 ayat (1) jo 115 dan tidak lagi menggunakan pasal pelanggaran (tilang), sebagaimana telah diatur dalam pasal
316 (2) Undang-Undang No 22 tahun
2009 tentang LLAJ yaitu ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 273, pasal 275 ayat (2), pasal 277, pasal 310, pasal 311, dan pasal 312 adalah kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta. “Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat agar tidak segan - segan melaporkan kepada aparat kepolisian bila menjumpai pelaku balap liar,” pungkas Rahandy. (fir/mad/yok)
Tulungagung, Memorandum
Satpol PP Kabupaten Tulungagung terus menggencarkan sosialisasi gempur rokok ilegal di wilayahnya.
Sosialisasi dan edukasi itu diberikan kepada masyarakat, petani tembakau, pengusaha, hingga penjual rokok.
Kepala Satpol PP Kabupaten
Tulungagung, Sonni Welly Ahmadi
mengatakan, selain sosialisasi dan edukasi, pihaknya juga memberikan pemahaman terkait peredaran dan penyebaran rokok ilegal di masyarakat. “Kita terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terbaru kita lakukan di Kelurahan
Kepatihan, Kecamatan/kabupaten
Tulungagung,” ujarnya, Senin (12/6).
Dijelaskan Sonni, sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang
keberadaan rokok ilegal yang harus diberantas bersama -sama.
Menurutnya, keberadaan rokok ilegal merugikan negara maupun
masyarakat, terutama industri rokok.
Selain itu juga berdampak pada berkurangnya peluang kerja, bagi pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dan perekonomiannya pada industri rokok.
“Kita berikan pemahaman agar masyarakat tidak malah mendukung (rokok ilegal). Masyarakat bisa melapor jika mendapati peredaran rokok ilegal,” ucapnya.
Disebutkan Sonni, ciri rokok ilegal adalah rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan cukai bekas, atau rokok polos tanpa pita cukai.
“Rokok yang seperti ini yang merugikan negara dan masyarakat. Kita harus perangi bersama - sama,” tuturnya.
Pihaknya berharap, sosialisasi yang terus digencarkan bisa menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Tulungagung. (fir/mad/yok)
Tulungagung, Memorandum Lembaga pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Tulungagung membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024 secara serentak mulai 12 Juni sampai 14 Juni 2023.
Tahun ini, untuk pendaftaran SMP dibuka melalui empat jalur. Yakni jalur afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, dan jalur zonasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara melalui Sekretaris Dindik, Syaifudin Juhri menerangkan, untuk tahun ini pendaftaran SMP melalui jalur prestasi ada tambahan jika dibandingkan dengan tahun kemarin.
“Tahfiz, atau penghafal Alquran dapat bebas memilih sekolah lanjutan jenjang SMP pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024,” ujarnya, Senin (12/6/2023).
Syaifudin Juhri menuturkan, pada 12 Juni hingga 14 Juni, selain jenjang pendidikan SMP, juga dibuka pendaftaran TK dan SD secara serentak.
“Pendaftaran TK, SD dan SMP dilaksanakan serentak pada 12 Juni dan ditutup pada 14 Juni 2023. Dilanjutkan pada tanggal 15 dan 17 Juni verifikasi data, kemudian tanggal 20 Juni pengumuman hasilnya,” papar dia.
Pihaknya menjelaskan, tahun ini untuk pendaftaran TK dan SD hanya melalui jalur offline. Sedangkan untuk SMP, semua
pendaftaran melalui online.
Kemudian bagi siswa - siswi yang diterima akan melakukan daftar ulang pada 20 sampai 22 Juni
2023. Sedangkan bagi yang belum diterima atau belum dapat sekolah, bisa mengikuti pendaftaran lagi di gelombang ke dua.
g p g ke dua
dibuka pada 23 Juni dan ditutup 24 Juni.
Dilanjutkan pada 26 Juni pengumuman, dan 27 Juni daftar ulang gelombang dua,” imbuhnya.
Syaifuddin Juhri, pada gelombang dua nanti tidak semua sekolah bakal membuka
“Gelomban g du a d ibuka p ada 23 Juni dan 24 Juni. 26 pengumuman, d an d a f tar ul an g ge l om b an g dua,” Disampai k an Sy ai f u dd in Ju h ri, dua na n t i t i dak se m ua s e k o l a h b a k a l me m buka
pendaftaran. Sebab, semua tergantung kuota masing-masing sekolah sudah terpenuhi atau belum. “Nanti bisa dilihat di online, SMP mana saja yang kuotanya belum terpenuhi,” tuturnya. Pihaknya mengimbau, agar wali murid mendaftarkan anaknya sekolah di zonasi saja, atau terdekat dengan tempat tinggalnya. na, pemerintah kabupaten sudah alitas pendidikan yang sama dan rata di tiap - tiap lembaga sekolah di seluruh Tulungagung.
y g g wa li m u ri d m e n da f ta rk an ana k n y a se k o l a h di zonasi saja, ter d e k at d en g an A lasan ny a karena, pe merinta h sudah me m b er ik an k ua l itas pen d i d i k an yang sama dan rata d i selu r uh Tulungagung (*/mad/ yok)
Magetan, Memorandum
Gempa berkekuatan 6,0 Magnitudo (M) yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Kamis (8/6) lalu ternyata berdampak hingga Kabupaten Magetan.
Rumah milik Rumini warga
Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan nyaris ambruk akibat getaran yang terjadi pada tengah malam tersebut. “Ini kena gempa pada malam waktu lalu, saya masih belum tidur itu, tahu- tahu gerak dan mau roboh, “ kata Rumini, Senin (12/6). Agar tidak ambruk, wanita 54
tahun ini terpaksa menyangga tembok rumah dengan kayu. Sedangkan dinding yang ambrol hanya ditutup pakai terpal. Ibu dua anak itu mengaku tidak memiliki biaya untuk memperbaiki rumah yang ditempati lima orang tersebut. “ Belum memiliki biaya untuk memperbaikinya,” keluh wanita yang berprofesi sebagai buruh tani tersebut. Meskipun kediamannya terlihat tidak layak huni namun Rumini tidak memiliki pilihan, karena keterbatasan biaya perbaikan untuk jadi layak.
Sebagai informasi, sebanyak 4 ribu keluarga di Kabupaten Magetan hingga kini masih menempati
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Magetan mencatat fakta tersebut. ”Yang terdaftar RTLH empat ribuan unit rumah, ” kata Wahyu Adi, Fungsional Tata Bangunan Bidang Perumahan Disperkim Magetan kepada Me-
Pengajuan Anggaran Pilkada 2024
Magetan, Memorandum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan tidak ingin mengumbar besaran permohonan anggaran yang diajukan kepada Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan untuk kebutuhan Pemilu 2024 mendatang. Meskipun telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bawaslu Magetan menutup mulut rapat-rapat besaran anggaran
yang akan tersalurkan dalam bentuk hibah tersebut. “ Terkait jumlahnya saya belum berani bicara, karena ini menyangkut lembaga yang lain juga, “ kata Muries Subiyantoro, Ketua Bawaslu Magetan, Senin (12/6).
Dibeberkan Muries, pengajuan dana Pilkada tidak hanya Bawaslu Magetan melain lembaga - lembaga lain seperti KPU, POLRI, TNI, Satpol PP, Kesbangpol dan lainya. “Dana Pilkada tidak
hanya Bawaslu yang mengajukan, ada KPU, pihak Kepolisian, Pihak TNI, Satpol PP, Pihak Kesbangpol dan sebagainya,” ungkapnya. Ketua Bawaslu Magetan meminta publik menunggu kabar dari Pemkab Magetan besaran hibah yang akan diterimanya untuk Pilkada Magetan 2024. “ Jadi untuk nominal kita tunggu sajalah, nanti suatu saat Pemda akan memberikan informasi terkait persetujuan dari lembaga
morandum, Jumat (9/6) lalu. Dari 4 ribu RTLH tersebut, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan hanya mampu memperbaiki 766 unit RTLH, sedangkan sisanya belum tersentuh. ”Sebanyak tujuh ratusan tersebut sudah terealisasikan,” beber Wahyu Adi. (sep/rik/yok)
- lembaga tersebut,” pinta Muries Subiyantoro. Selain hibah dari Pemkab Magetan, Bawaslu Kabupaten Magetan juga akan menerima dana dari Bawaslu Propinsi Jawa
Timur untuk pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. “Untuk anggaran Pilgub kami juga akan menerima dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui dana sharing,” pungkas Muries Subiyantoro. (rik/yok)
Hasil Pengembangan
Kediri, Memorandum Tim Buser Satreskoba Polres Kediri mengamankan Y alias Darni (29), warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung dalam dugaan sebagai pemasok pil dobel L ke pengecer kecil. Buruh tani tersebut ditangkap
tanpa perlawanan di rumahnya.
Terungkapnya
aksi Darni merupakan
pengembangan dari
pengakuan B alias
Bud yang ditangkap
sebelumnya ketika
transaksi dengan
pembeli berinisial Y.
“Awalnya menangkap
terduga pelaku B alias
Bud dan dikembangkan
mengamankan DN
setelah itu dilakukan
pengembangan lagi
menangkap Y alias Darni,” kata Kasi Humas Polres Kediri
AKP Uji Langgeng, Senin (12/6).
Menurut Uji Langgeng, dari Darni disita barang bukti pil dobel L sebanyak 132 butir. Pengakuan Darni, dia memang sudah mengenal kedua tersangkayang ditangkap sebelumnya.
Apalagi mereka berasal dari satu kampung. “Saat ini ketiga
pelaku diduga sebagai pengedar narkoba ini diminati keterangan guna proses hukum lebih lanjut,” ungkapnya. (mon/epe)
Kediri, Memorandum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jatim dalam dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
DPA (38), warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang berstatus karyawan Grapari Telkomsel Pare akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, jaksa penuntut umum (JPU) tengah menyusun surat dakwaan untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Kasi Pidum Kejari Kabupaten Kediri Aji Rahmadi mengatakan,
tersangka diduga melakukan tindak pidana pelanggaran ITE dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Yakni dengan melakukan transaksi registrasi IMEI secara ilegal mengakses ke sistem elektronik milik perusahaannya. “Tersangka ini sudah melakukan transaksi registrasi ratusan IMEI secara ilegal,” jelasnya, Senin (12/6).
Menurut Aji Rahmadi, tersangka merupakan pegawai
Telkomsel yang bekerja sama dengan pihak luar dengan tujuan untuk memasukkan nomor IMEI. Jumlahnya ada sekitar 870 IMEI tanpa kewenangan atau izin dari pihak Telkomsel. “Memang tersangka ini sudah melancarkan aksinya dan berakhir dengan ditangkap oleh pihak kepolisian,” tuturnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan tahap 2, lanjut dia, tersangka dilakukan penahanan di rutan dalam waktu selama 20 hari. Selanjutnya, JPU akan melakukan proses penyusunan surat dakwaan tersangka. “Kami juga akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menjalani persidangan,” tutupnya. (mon/epe) Penyidik kejaksaan memeriksa keterangan terdakwa.
Kediri, Memorandum
Puluhan pelatih diminta untuk semakin percaya diri dan memberikan pengarahan kepada para atletnya agar kuat dan berani bertarung dalam
ajang Porprov Jatim VIII 2023. Hal itu dibekali dengan adanya tes psikologi yang digelar KONI Kabupaten Kediri. “Tes psikologi pelatih ini kita lakukan sebagai persiapan Por-
prov VIII yang akan digelar tahun ini di Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang” kata Ketua KONI Kabupaten Kediri Dedi Kurniawan kemarin. Menurutnya, pelatih diharap-
kan mendapatkan pelatihan yang maksimal agar bisa mendampingi atlet-atlet berprestasi, karena selama ini pelatih itu monoton. Oleh karenanya, bekal tes psikologi ini diharapkan bisa semakin percaya diri dan memberikan pengarahan kepada para atletnya agar kuat dan berani bertarung dalam Porprov Jatim VIII. Bagi pelatih yang sudah dipanggil dua kali, tetapi tidak memenuhi panggilan tes psikologi, kata Dedy, akan dilakukan pencoretan. “Kalau pelatih yang tidak lulus tes psikologi, kami berikan kesempatan satu bulan mempersiapkan diri mengikuti tes ulang,” ungkapnya. (mon/epe)
S. H. I Telepon: 082244621416
Bojonegoro, Memorandum Gegara tidak dapat menguasai syahwat, seorang pria berinisial S (70), asal Kecamatan Kapas divonis 10 tahun penjara. Putusan itu digedok di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Senin (12/6). Ironisnya, korban ulah lansia tersebut justru anak tirinya sendiri. Humas PN Bojonegoro Sonny Eko Andrianto mengatakan, selain pidana penjara 10 tahun, terdakwa juga dihukum membayar pidana denda Rp 100 juta subsider pidana kurungan tiga
Diguncang Gempa 4,0 SR
Tuban, Memorandum Gempa berkekuatan 4,0 Skala Richter (SR) mengguncang Bojonegoro, Senin (12/6)
pagi. Data BMKG, pusat gempa ada di Trucuk dengan kedalaman 7 km, atau barat laut Bojonegoro. Melihat data itu, gempa itu masuk kategori dangkal akibat aktivitas sesar lokal.
Gempa bumi juga dirasakan di wilayah Tuban, seperti Rengel dan Parengan. “Pusat gempa bumi, jika dilihat dari titik koordinat 7,11° LS; 111,85
BT, di peta berlokasi di Kecamatan Trucuk,” ungkap Kepala Stasiun BMKG Tuban, Zem Irianto Padama.
Disinggung, apakah gempa bumi ini berpengaruh terhadap struktur perbedaan tanah dengan getaran yang dirasakan. Menurutnya, berdasarkan analisis jika terjadi gempa bumi maka perjalanan gelombang dipengaruhi oleh
Info pusat gempa dari BMKG.
struktur batuan di dalam bumi.
Hingga Senin sore, monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempa bumi susulan. Termasuk laporan kerusakan atau korban jiwa.
“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbau Zem Irianto. (top/epe)
bulan. “Terdakwa menerima putusan yang telah ditetapkan majelis hakim,” katanya.
Berdasarkan amar putusan, terdakwa terbukti secara sah dan bersalah karena telah melanggar Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. “Hukumannya diperberat sepertiga dari ancaman hukuman. Karena terdakwa orang tua korban,” tambah Sonny. Sementara, hal yang meringankan hukuman di antaranya,
belum pernah dipidana dan kooperatif selama persidangan berlangsung. Sedangkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan korban serta merusak masa depannya.
Sebelumnya diberitakan, seorang ayah berinisial S (70) warga Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dijebloskan ke penjara karena tega mencabuli anak tirinya hingga hamil. Aksi bejat tersebut terungkap setelah korban yang masih duduk di bangku SMP pingsan di sekolah. Setelah
diperiksa, korban diketahui tengah hamil. Dari sana, kemudian korban mengaku bahwa telah disetubuhi paksa oleh terdakwa. Pengakuan itu jadi dasar laporan ibu kandung korban ke Mapolres Bojonegoro. Berdasarkan laporan, tindakan tidak terpuji itu dilakukan di rumah korban pada awal 2022. Untuk melancarkan aksinya, terdakwa membujuk dan merayu korban dengan iming-iming akan membiayai sekolah dan dibelikan motor matik. (top/epe)
Bojonegoro, Memorandum Banyak kuliner khas yang memanjakan pecinta kuliner ketika berkunjung ke Bojonegoro. Salah satu yang wajib dicicipi, ikan gurami khas Lesehan Ikan Bakar Klotok. Apalagi, di sini juga menyuguhkan suasana asri dengan pemandangan kolam ikan, pepohonan rindang, dan gazebo lesehan yang menambah syahdu agenda kulineran.
Lesehan itu berlokasi di Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan. Tepatnya di Jalan Pasar Hewan Klotok Padangan. Lokasi ini berjarak sekitar 31 km dari kota atau sekitar 48 menit. Memasuki pelataran parkir, pengunjung disuguhi nama warung bertuliskan Klotok, Lesehan Ikan Bakar. Bisa untuk swafoto bersama keluarga, ataupun teman. Menu utamanya ada dua. Ayam dan ikan gurami. Peminat terbanyak dan menjadi andalannya ialah ikan bakar gurami dengan bumbu khas perpaduan pedas, manis, dan gurih. Bumbunya yang mera-
suk menjadikan olahan ikan ini menu favorit pengunjung. Salah satu pengunjung Widya, pemudi asal Kecamatan Bojonegoro bersama keluarganya menikmati olahan ikan ini di salah satu lesehan sambil menikmati pemandangan kolam. “Kita sudah reservasi, mbak. Kalau nggak reservasi pasti tempat duduk yang lesehan tepi kolam ini penuh,” ujarnya. Menurut dia, sajian ikan
gurami bakar di sini tidak ada rasa amis sama sekali. Bumbunya kaya rempah dan rasanya kuat. Padahal, Widya tergolong perempuan yang pilih-pilih makanan olahan ikan karena menurutnya beberapa olahan ikan ada yang menimbulkan bau amis. “Pesanannya tadi request kalau ikannya langsung dibakar tanpa digoreng lebih dulu. Daging ikannya lembut,
pokoknya mantap. Biasanya kalau langsung dibakar gini ada amisnya, ini enggak. Yuk, gemar makan ikan,” tutur sambil tersenyum.
Salah satu pengunjung lainnya Anto, pemuda setempat memang biasa memesan kotakan jika ada hajatan di rumah. “Ini saya bungkus 10 kotak. Udah biasa, sih pesannya di sini. Kualitas terjamin,” katanya. (top/epe)
Surabaya, Memorandum
Kemacetan di traffic light (TL) Unesa (Lidah Wetan) semakin hari bertambah parah. Apalagi di jam berangkat dan pulang kerja. Dekatnya beberapa perumahan dengan TL membuat kemacetan menjadi makanan sehari-hari. Ironisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum akan menyambung jalan kembar yang mandek hingga Jalan Wiyung. Sebab, saat ini prosesnya masih dalam tahap pembebasan lahan.
Karena itu, pengguna jalan dipastikan masih bakal menjalani hari-hari mereka dengan kemacetan. Belum lagi ketika turun hujan. Banjir juga bakal menjadi masalah tersendiri karena lokasi jalan cukup rendah.
M Solikin Anwar, salah seorang pengguna jalan menyebut, ia harus berangkat sebelum jam 06.00 demi tidak terjebak kemacetan di TL Unesa.
Pria asal Menganti ini menyebut, harus berjuang ekstra keras jika ia berangkat melebihi jam 06.00 pagi. “Kantor di Juanda. Kalau berangkat jam 06.00 sama saja dengan bunuh diri,” katanya. Apa yang dialami Anwar sama de-
ngan Saini warga Lakarsantri. Meski rumahnya cukup dekat dengan Lidah Wetan, namun dia tidak mau gambling dan terjebak kemacetan. “Apalagi jika hari Senin dan akhir pekan. Kemacetan makin parah,” ungkapnya. Baik Anwar dan Saini berharap, Pemkot segera menyambung jalan kembar yang hingga kini mandek di Wiyung agar tidak ada lagi kemacetan yang setiap hari makin parah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan, blueprint jalan kembar tetap berjalan dan masih dalam proses pembebasan lahan. “Tahun ini masih proses pembebasan lahan dulu,” kata Lilik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pe-
Semen Pen g tion rencanaa tersebut mem yung mau tidak m (berkemb du sekara m
manfaatan Infrastruktur DSDABM Surabaya Indah Nur Hayati mengatakan, pembebasan prioritas kurang lebih 1 km dari perempatan Wiyung. Sedangkan berapa persil yang telah dibebaskan, Indah mengaku belum mengetahui karena masih proses identifikasi. “Masih belum tahu jumlah persil yang terdampak karena masih identifikasi pemilik lahan,” jelas Indah. Indah menambahkan, nantinya setelah ada informasi kepemilikan lahan segera akan disosialisakan ke warga terdampak sebagai bahan permohonan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah di lokasi tersebut. “Pembebasan lahan belum karena masih identifikasi kepemilikan lahan,” tandas Indah.
Bangun Transportasi Publik
Pakar ITS Dr Ir Putu Rudy Setiawan, MSc menilai Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pembangunan pelayanan publik. Bukan melakukan pembangunan fisik lebih dulu. Sehingga pembangunan pengembangan kota tidak menimbulkan kemacetan. “Pembangunan pelayanan umum didahulukan. Bukan membangun sarana fisik,” tegas Putu Rudy Setiawan. Putu Rudi Kurniawan menyebutkan, akses jalan dibangun setelah itu pertumbuhan permukiman dan
pertumbuhan ekonomi lebih awal.
“Pembangunan seperti ini menurut saya primitif,” tegas Putu. Karena itu, pembangunan sarana transportasi harus dilakukan awal. Sehingga tidak terjadi kemacetan, seperti di Wiyung, akses Merr, Rungkut.
“Kemacetan selalu terjadi. Karena perkembangan akses jalan, selalu tidak cukup dengan jumlah kendaraan,” tegas Putu. Ia menyebutkan, bahwa yang terjadi kota ada lebih dulu. Sehingga perencanaan diperlukan. Sementara itu,
pembangunan akses jalan dan pembangunan sarana lainnya, terkesan untuk mempersiapkan untuk pribadi. “Ada menarik orang melakukan pergerakan lebih banyak pribadi. Sementara perkiraan lonjakan penguna jalan tidak bisa diperkirakan,” tegas dia. (rio/day/ono)
KETUA Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Baktiono menambahkan, perencanaan jalan kembar di lokasi tersebut memang sudah ada.
“Perancangan jalan itu ada. Jalan Wiyung mau tidak mau nanti akan semakin pesat (berkembang). Sekarang ini sudah dimulai, dulu kan ada satu lanjur sekarang sudah dua lajur. Kemudian yang sampai ke utara itu belum nyambung, nanti memang
KABAR gembira bagi marbot di seluruh Kota Surabaya. Mereka yang selama ini bertugas menjaga dan membersihkan masjid di kota ini akan mendapat bantuan insentif bulanan seperti halnya ketua RT dan RW hingga LPMK.
Bahkan Kader Surabaya Hebat (KSH) juga lebih dulu mendapat insentif bulanan. Insentif rutin mereka ini dicover APBD Kota Surabaya. Rencananya, marbot di Surabaya juga akan mendapatkan insentif rutin dan pasti dari APBD.
“Besaran angkanya masih dihitung. Begitu juga total marbot penerima insentif ini juga tengah difinalisasi. Namun besarannya Insyaallah Rp 400.000-an per bulan,” kata Wakil
Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, Senin (12/6).
Hanya saja, realisasi penerimaan bantuan insentif khusus para marbot seluruh Surabaya tersebut baru akan diberikan pada 2024. Anggarannya melalui APBD 2024 sehingga baru akan bisa dinikmati tahun depan. Namun pimpinan DPRD itu memastikan sudah ada kesepakatan DPRD dan Pemkot Surabaya. Selama ini, para marbot sudah mendapatkan semacam honor dari setiap masjid. Namun besarannya tentu berbeda bergantung masjid masing-masing. Bukan dari APBD sehingga nominalnya tidak sama.
Laila masih terus mengawal rencana realisasi pencairan insentif bulanan
akan disambung,” kata Baktiono. Disimggung mengapa sampai sekarang belum dilanjutkan, apakah ada kendala? Baktiono menjelskan bahwa saat ini Pemkot masih fokus pada pengerjaan infrastruktur penanggulangan banjir.
“Kendalanya sih tidak ada. Hanya keuangan daerah yang kurang. Jadi sekarang skala prioritas untuk penanggulangan banjir terlebih dahulu,” paparnya.
Kondisi saat ini memang setiap hari kemacetan terus menggulir tepatnya di TL Unesa, apalagi dengan adanya akses keluar masuk penghuni perumahan di dekat TL
membuat kemacetan tak terhindarkan utamanya di jam berangkat dan pulang kerja.
“Di sana itu seharusnya para pengembang juga membangun jalan. Selama ini kan jalannya hanya ikut jalan UNESA. Harusnya dia juga membangun jalan sehingga tidak merugikan warga perumahan itu sendiri. Terutama perumahan mewah itu,” paparnya. Oleh karena itu, kedepannya pihaknya berharap untuk setiap perancangan pengajuan izin site plan perumahan, permerintah kota tidak bisa serta merta mengeluarkan izin.
“Sampai akses keluar dari area perumahan juga harus dibangun oleh para pengembang. Sementara ini, semua kan ikut jalannya UNESA. Apalagi nanti kalau sudah masuk daerah Wiyung. Kalau lewat sana harusnya jalan juga lebar. Atau ada solusi dipasang box culvert Jadi sungai itu ditutup lalu dipasang box culvert seperti di Banyu Urip,” pungkasnya. (alf/ono)
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono.
marbot ini. Sebab menurut pimpinan DPRD, berapa pun nilai insentif bagi marbot sudah sangat berarti. Mereka memiliki keluarga dan bisa untuk tambahan nafkah keluarganya.
Saat ini, Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya tengah menyiapkan seluruh perangkat untuk pencairan bantuan honor marbot. Termasuk persyaratan dan ketentuan marbot penerima insentif ini juga tengah dibahas. Salah satunya adalah marbot harus ber-KTP Surabaya. Termasuk masa pengabdian marbot juga tengah dibahas. Laila yang politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terus mendorong agar persyaratan realisasi pencairan
insentif itu tidak memberatkan.
Laila juga menuturkan bahwa potensi kerumitan apa pun harus diantisipasi. Termasuk dalam satu masjid jika ada lebih dari satu marbot. Kondisi ini juga harus dipastikan dan disosialisasikan dengan baik agar clear. Dia menegaskan bahwa saat ini semua pendukung sistem tengah dikaji.
Inisiasi Fraksi PKB
Wacana pemberian bantuan insentif bulanan bagi marbot itu sudah lama disuarakan. Fraksi PKB di DPRD Surabaya sudah mewacanakan “kesejahteraan” marbot itu cukup lama. Sampai saat ini, terus konsisten memperjuangkannya.
Laila Mufidah yang didapuk sebagai penasihat Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya menyebutkan bahwa fraksinya sudah sejak April 2021 sepakat memberi perhatian khusus kepada para marbot. Jumlahnya ada ribuan marbot di Surabaya.
Hampir semua masjid memiliki petugas marbot. Fraksi PKB meminta harus ada data akurat mengenai jumlah marbot ini. “Saya masih ingat saat Pak Wali Kota Eri Cahyadi safari ke DPC PKB. Kami langsung meminta agar kesejahteraan marbot menjadi perhatian Pemkot,” kata Laila.
Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini menandaskan bahwa dirinya akan terus berjuang hingga insentif bagi marbot itu terealisasi. Laila selama ini terus pasang badan jika pemberian insentif untuk para marbot di Surabaya ini tidak disegerakan.
Namun dirinya memahami bahwa pencairan anggaran itu harus melalui mekanisme dan sesuai aturan yang berlaku. “Saya akan kawal ketat hingga bantuan insentif ini benar-benar dinikmati warga Surabaya yang membantu menjaga rumah-rumah Allah,” ucapnya.
Perempuan asli Kendangsari Gang Lebar Surabaya juga kerap turun menemui masyarakat. Termasuk saat reses. Menyangkut kesejahtera-
Surabaya, Memorandum
PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Pelni) akan melakukan penyesuaian tarif untuk kapal penumpang dan perintis yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Kenaikan tarif berkisar antara 23 persen hingga 100 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur
Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Yahya Kuncoro, saat ditemui seusai acara Sosialisasi Penyesuaian Tarif di Surabaya, Senin (12/6) siang. “Tarif baru akan berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Juli, sementara pembelian tiket di bulan Juni ini untuk perjalanan di bulan Juli masih berlaku tarif yang lama,” kata Yahya. Dia menyatakan, penyesuaian tarif baru per 1 Juli mendatang didasarkan pada Peraturan Menteri
Perhubungan RI Nomor 7 tentang
Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis. Juga Peraturan Menteri Nomor 8 tentang Tarif Batas Atas Angkutan
Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas
Kapal milik Pelni bersandar di Pelabuhan Ende.
Ekonomi. “Aturan PM 7 dan PM 8 Tahun 2023 ini mengatur penyesuaian tarif dasar per mil. Sementara untuk besaran asuransi dan pass pelabuhan hingga saat ini belum ada perubahan, masih sama,” jelas Yahya. Sebagai contoh, untuk rute kapal penumpang Surabaya tujuan Benoa, besaran tarif lama sebesar Rp 166.000 (sebelum penambahan asuransi perjalanan dan pass pelabuhan) disesuaikan menjadi Rp 205.000. Contoh ruas lain
Surabaya, Memorandum
terhadap barang jaminan debitur, sebagai berikut
MOCHAMAD ROFIQI ATHOILLAH Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHGB No. 598 Kebonsari, Luas 90 M2 atas
nama MOCHAMAD ROFIQI ATHOILLAH, terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan
Candi, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Properti Terletak di Perumahan Pesona Sari Residence Cluster Sunrise Park
Blok B No. 04, Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa
Timur.
- Nilai Limit Lelang : Rp.142.500.000,-
- Jaminan Penawaran Lelang : Rp.28.500.000,-
PELAKSANAAN LELANG:
Cara Penawaran Closed Bidding (melalui internet dengan mengakses www.lelang.go.id)
Hari/Tanggal Lelang Selasa, 27 Juni 2023
Batas Akhir Penawaran Selasa, 27 Juni 2023, pukul 10.30 WIB (waktu server aplikasi lelang)
Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran Pelunasan Nilai Lelang 5 (lima) hari kerja setalah pelaksanaan lelang
Bea Pembeli Lelang 2% dari nilai lelang
Tempat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Jalan Erlangga Nomor 161, Sidoarjo
KETERANGAN:
1. Nominal Uang yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal Jaminan Penawaran Lelang yang dipersyaratkan.
2. Uang Jaminan Penawaran Lelang harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
PERSYARATAN LELANG :
1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan
2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sidoarjo. 4. Info lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Ahmad Yani No.15, Sidoarjo, telp. 031-8929211 ext 305 & 306, Contact Person Sdr. Zulfahqi Aqdam Sugesti 0823-3374-9322 ), Sdr. Dyah Istininingrum (0821-3999-3866), dan Sdr. Adham Medyanta ( 0822-4574-4121 ). Sidoarjo, 13 Juni 2023 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO),Tbk. KANTOR CABANG SIDOARJO
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank BTPN, Tbk dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 melalui jasa Pra Lelang PT Central Asia Balai Lelang terhadap barang jaminan debitur
Andrie Kosasih - Sebidang tanah seluas 63 m2, berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 2437, a.n. ANDRIE KOSASIH, terletak di Komp Ruko Mahkota Palace Blok. A-16 Jl. Kenjeran No. 633 (di Sertifikat tertulis Jl. Gading Pantai III), Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota. Surabaya. (Nilai Limit Rp. 1.155.000.000,- / Jaminan Rp.
346.500.000,-)
Pelaksanaan Lelang: - Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang
Internet cara tertutup (Closed Bidding)
pada alamat domain https://lelang.go.id.
- Batas Akhir Penawaran: Selasa, 27 Juni
2023; Pk. 09.35 Waktu Server (sesuai
WIB) - Penetapan Pemenang setelah batas akhir penawaran - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang - Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga
lelang - Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya
Persyaratan Lelang:
yakni, untuk Surabaya-Balikpapan dari Rp 390.000 menjadi Rp 480.000.
Di kapal perintis, sebagai contoh, untuk tarif rute Sepeken-Pagerungan Besar dari Rp 3.900 disesuaikan menjadi Rp 7.800. Atau Surabaya-Kota Baru dari Rp 30.300 menjadi Rp 60.600. PM 7 Tahun 2023 juga mengatur penyesuaian tarif barang di kapal perintis. Tarif lama kapal perintis sudah berlaku atau tidak mengalami perubahan selama 21 tahun sesuai aturan Keputusan Menteri 86/2002 tentang Tarif Penumpang dan UangTambang Barang Angkutan Laut Perintis.(bin/ono)
Sebanyak 100 tukang cat, mandor bangunan serta pekerja di bagian pengecatan dan pembangunan mendapat program Master Painter dari PT Jotun Indonesia. Pelatihan bagi para tukang cat di daerah Surabaya dan sekitarnya yang berlangsung selama empat hari. Mulai 12-15 Juni 2023 dan bertempat di Hotel Harris Bundaran Satelit Surabaya.
Decorative Retail
Consultant area Jawa Timur PT Jotun Indonesia Stevan Suryanto menyampaikan, program Master Painter dari Jotun merupakan kegiatan rutin. “Dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi lebih lengkap kepada para tukang cat tentang penggunaan produk-produk dari Jotun, baik secara teori maupun praktis melalui aplikasi,” terang Stevan Suryanto.
Lanjut Stevan Suryanto, PT Jotun Indonesia bukan hanya sebagai produsen cat berkualitas, namun kami juga memiliki harapan agar para tukang cat dan mandor bangunan dapat mendapatkan pengetahuan yang terbaik tentang cat.
Ia juga menuturkan, pelatihan diharapkan para tukang tahu mengenai aplikasi penggunaan cat yang baik, persiapan permukaan yang benar, cara penyimpanan, juga metode keselamatan yang sesuai bagi mereka agar proses pekerjaan mereka dapat memberikan hasil yang maksimal namun juga sekaligus aman. Lewat program ini, Jotun ingin merangkul loyalitas para tukang cat, dengan juga memberikan support-support tambahan. Program Master Painter Training ini adalah merupakan Kerjasama antara PT Jotun Indonesia dengan
Peserta program Master Painter mengaplikasikan cat Jotun ke bidang plafon.
toko-toko Jotun resmi di berbagai daerah, sehingga harapannya adalah para tukang cat dan mandor bangunan ini juga mengetahui dimana mereka dapat mendapatkan produk Jotun serta support-support teknis lain kedepannya. Hingga saat ini PT Jotun Indonesia telah melakukan Master Painter Training di 45 kota di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 2.400 Master Painter yang telah diberikan pelatihan. Jotun merupakan salah
satu manufaktur cat, pelapis dan power coatings terkemuka di dunia. Jotun saat ini memiliki 67 perusahaan dan 38 fasilitas produksi yang tersebar di semua benua. Jotun juga memiliki sejumlah agen, kantor-kantor cabang, serta distributor di lebih dari 100 negara. Jumlah karyawan tercatat lebih dari 9.900 di seluruh dunia. JOTUN Group beroperasi pada empat divisi dan tujuh wilayah regional dengan kantor pusat yang terletak di Sandefjord, Norwegia. (day/ono)
Keterangan: - Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak pengumuman ini terbit.
Semua objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya. Info: 081 3901 99000 081 852 7700 Surabaya, 13 Juni 2023
KPKNL SURABAYA PT. CENTRAL ASIA PT. BANK BTPN, Tbk BALAI LELANG
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UUHT no. 4 Tahun 1996, Cessor Menik Rachmawati, akan melaksanakan lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan milik debitur/penanggung hutang : Nama Debitur : Abdul Aziz
1. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 59 Luas Tanah 467 m2 tercatat atas
nama FITROTUL CHASANAH terletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Harga Limit : Rp. 688.900.000,- Uang Jaminan : Rp. 230.000.000,-
2. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 55 Luas Tanah 533 m2 tercatat atas
nama LILIK KUSBANDIYAH terletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Harga Limit :Rp. 697.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 235.000.000,-
3. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 62 Luas Tanah 1.995 m2 tercatat atas
nama SAMSUL ARIFIN terletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Harga Limit :Rp. 1.587.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 500.000.000,-
4. Dua bidang tanah dalam satu hamparan sesuai SHM nomor 17 Luas Tanah 8.130 m2
tercatat atas nama LILIK KUSBANDIYAH dan SHM nomor 60 Luas Tanah 2.570 m2
tercatat atas nama Haji ABD. AZIS terletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Harga Limit :Rp. 684.800.000,- Uang Jaminan : Rp. 225.000.000,-
Pelaksanaan Lelang : Hari Selasa
Tanggal 27 juni 2023
Batas Akhir Penawaran 13.30 Waktu server (WIB)
Alamat Domain https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Malang
Cara/sistemPenawaran Closed Bidding
Keterangan : - Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, KSP Sahabat Mitra
Sejati akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan milik Anggota/penanggung hutang sebagai berikut :
OBYEK LELANG
SIKIN SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SHGB NO. 1156 LT 84 M2 AN SIKIN, Sarjana Hukum
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SHM NO. 2481 LT 88 M2 AN SIKIN, Sarjana Hukum
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Limit Lelang : Rp. 899.000.000
Jaminan : Rp. 224.750.000
KETERANGAN Uang jaminan disetorkan ke rekening KPKNL melalui VA ( Virtual Account ) harus sama dengan uang jaminan yang di persyaratkan .
Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1(Satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. PERSYARATAN LELANG :
1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensinya biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
/ Jaminan Rp. 2.300.000.000,-)
Pelaksanaan Lelang:
- Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang Internet cara tertutup (Closed Bidding) pada alamat domain www.lelang.go.id - Batas Akhir Penawaran: Selasa, 27 Juni
2023, Pk. 10.00 Waktu Server (sesuai
WIB) - Penetapan Pemenang: setelah batas
akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga
lelang
- Tempat Lelang KPKNL Surabaya, Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jl.
Indrapura No. 5, Surabaya.
Keterangan: - Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
jaminan yang disyaratkan - Jaminan harus sudah efektif di terima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan lelang
Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang - Pembayaran pelunasan lelang berupa Pokok Lelang ditambah Bea Lelang Pembeli 2% maksimal
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
PersyaratanLelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas
3. Objek lelang tersebut diatas, dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang
4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap satu atau beberapa barang/objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun kepada penjual Batu, 13 Juni 2023 Menik Rachmawati
4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana atau perdata kepada KPKNL Malang dan KSP Sahabat Mitra Sejati
5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada KSP Sahabat Mitra Sejati Area Jatim Telp.081.233.638.080/085.233.340.049
PELAKSANAAN LELANG : Hari
Sidoarjo, Memorandum
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin siap berkolaborasi bersama pimpinan daerah dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang sehat bagi pelaku usaha dan industri di Sidoarjo.
Hal itu disampaikan dalam
forum dialog di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/6).
Acara tersebut dihadiri Anggota
DPR RI Komisi VII Gus Syaikhul
Islam, Wakil Ketua DPRD Jatim
Anik Maslachah, serta Stafsus
Kemenaker Dita Indah Sari.
Kemudian Bupati Sidoarjo
Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati
Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo
Usman, pengurus Apindo Jatim, Apindo Sidoarjo, BPC Hipmi
Sidoarjo, Kadin Sidoarjo, dan perwakilan dari pengusaha disabilitas serta perwakilan industri, besar, menengah dan kecil.
Gus Muhaimin mengaku sengaja menggelar kegiatan itu khususnya di Sidoarjo untuk mendorong dan mengatasi problematika ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan ekonomi daerah.
“Tentunya jika problematika ketenagakerjaan ini bisa teratasi dapat menekan angka pengangguran, mewujudkan ekonomi yang sehat dan kemakmuran
rakyat,” kata Gus Muhaimin. Ia mengatakan kepemimpinan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor dapat mewujudkan hal tersebut. Gus Muhaimin menegaskan siap mem-back up penuh melalui perannya di pemerintahan pusat dan lintas sektoral. “Saya berharap Gus Muhdlor ini menjadi bupati yang sukses, saya akan mem-back up penuh. Baik keluhan pengusaha dan suasana yang tidak kondusif akan saya atasi dengan Gus Muhdlor,” ungkap Ketua umum PKB itu. Sementara itu Gus Muhdlor menyampaikan tingkat pengangguran di Sidoarjo saat ini mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Sebelumnya tahun 2021 angka pengangguran di Sidoarjo mencapai 10,87 persen dan sekarang turun menjadi 8,1 persen . Hal itu menjadi perhatian pihaknya, berbagai program tengah digalakkan untuk menekan angka tersebut. Mu-
lai dari program permodalan bantuan stimulus untuk usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) hingga kartu usaha perempuan mandiri.
“Banyak program kita lakukan untuk menekan angka pengangguran. Namun kita juga perlu bangga bahwa UMKM di Sidoarjo ini menjadi penyum-
bang eksportir terbanyak dari 8 provinsi yang bekerja sama dengan Export Center Surabaya,” ungkap Gus Muhdlor. Dari seribuan UMKM yang
bersinergi dengan Export Center Surabaya 300 di antaranya berasal dari UMKM Sidoarjo. Gus Muhdlor berharap angka itu menjadi dorongan terhadap
pemerintah untuk terus mendorong UMKM naik kelas.
Sementara itu, Firman perwakilan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sidoarjo mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Sidoarjo juga disebabkan dari urbanisasi warga di luar daerah yang tinggal di Sidoarjo.
“Ini adalah fakta bahwa angka pengangguran Sidoarjo juga disumbang dari urbanisasi warga yang bukan asli Sidoarjo,” ucap Firman.
Selain Kadin, Chusnul Setianingsih perwakilan pelaku usaha disabilitas juga menyampaikan kendalanya dalam forum tersebut. Ia mengaku program branding serta bantuan modal dari pemerintah sangat diharapkan oleh kelompoknya.
“Kami perlu jembatan promo dan permodalan yang perlu disokong oleh pemerintah. Ini adalah masalah utama kami,” ungkapnya.
Forum dialog multi-pihak tantangan ketenagakerjaan itu dihadiri ratusan pelaku usaha. Di antaranya BPC HIPMI Sidoarjo, Kadin Sidoarjo dan Jawa Timur, Kelompok UMKM disabilitas dan sejumlah perwakilan perusahaan ternama di Sidoarjo. (kri/jok/nov)
Sidoarjo, Memorandum Proyek betonisasi jalan ruas Tarik hingga Mliriprowo bakal segera dikebut pengerjaannya.
Targetnya akhir Juni 2023 sudah dimulai. Hal itu disampaikan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menggelar dialog dengan warga Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Sabtu malam (11/6).
Penjelasan bupati itu menjadi kabar baik untuk warga
Sidoarjo Barat (Sibar) khususnya warga Tarik yang selama ini berharap wilayah Sibar mendapatkan perhatian dari Pemkab Sidoarjo. Perlu diketahui bahwa ruas jalan Tarik-Mliriprowo melewati sejumlah desa yang padat penduduk. Salah satunya Desa Singogalih.
Bupati yang akrab dipanggil
Gus Muhdlor itu mengatakan proyek tender jalan Tarik-Mliriprowo sudah ada pemenangnya. Penentuan pemenangnya sudah dua Minggu yang lalu.
Namun saat itu masih ada sanggahan dari peserta lelang tender lainnya. Tiga hari yang lalu pemenangnya sudah ditetapkan
kembali setelah dua Minggu proses sanggahan.
“Tanggal 20 Juni sudah berkontrak, dan keluar SPK (surat perintah kerja) pada 23 Juni, jadi 23 Juni besok targetnya sudah mulai dikerjakan dimulai dari Balai Desa Tarik hingga
Mliriprowo,” ujarnya. Gus Muhdlor mengakui jalan tersebut seharusnya memang dikerjakan di pada Mei kemarin. Penundaan itu bukan tanpa alasan. Sebab rencana awal betonisasi hanya sampai Desa Bocok. Tidak sampai Mlir-
ip. Menurutnya tanggung jika hanya dikerjakan sampai Desa Bocok. Tidak sampai Mlirip dengan panjang 5 km. “Setelah kami konsultasikan akhirnya kami minta betonisasi sekalian hingga Mlirip, kami pikir betonisasi jalan 200 meter
atau 1 km maupun 5 km itu macetnya sama saja, jadi sekalian saja 5 km sampai Pucuk Kecamatan Tarik, Desa Mliriprowo,” tutur bupati.
Gus Muhdlor mengatakan nanti akan ada sosialisasi betonisasi jalan Tarik-Mliriprowo. Setelah itu dilakukan pengerjaan pada 23 Juni. Ia meminta masyarakat bersabar saat proyek betonisasi dilaksanakan. Macet dan debu selama pengerjaannya pasti akan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Betonisasi ini sementara mengganggu panjenengan namun InsyaAllah 20 tahun ke depan masyarakat tidak akan terganggu rusaknya jalan ini, menurut saya betonisasi ini solusi terbaik dari pada setiap tahun harus menembel bila dilakukan pengaspalan,” sebutnya.
Gus Muhdlor mengatakan kerusakan jalan Tarik-Mliriprowo disebabkan lalu lalang kendaraan berat yang melebihi tonase jalan. Ditenggarai
mobilitas kendaraan berat itu sedang mengerjakan proyek jalur ganda ( double track ) perlintasan kereta api sepanjang Mojokerto-Sidoarjo. Berat muatannya bisa mencapai 35 ton. Padahal kelas jalan Tarik-Mlirip hanya 10 ton.
“Jalan panjenengan ini sebenarnya untuk dilalui kendaraan berat 10 sampai 12 ton, kalau yang lewat kendaraan yang sedang mengerjakan double track itu 35 ton ya wassalam,” pungkas Gus Muhdlor. (kri/jok/nov)
www.lelang.go.id.
www.lelang.go.id.
Gelapkan 2,7 Ton Daging Ayam
Jombang, Memorandum
Polsek Jombang Kota mengamankan 7 karyawan nakal sebuah perusahaan pemotongan ayam. Mereka dilaporkan pemilik usaha karena diduga menggelapkan daging ayam. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 2,7 ton!
Kapolsek Jombang Kota
AKP Susilo mengatakan, tujuh orang karyawan itu
yakni YEF (27) dan YAF (22), keduanya warga Desa Sumberagung, Kecamatan
Antisipasi Getok Tarif, Wali
Kota Bina Ratusan Juru Parkir
Mojojoketo, Memorandum
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan pembinaan terhadap ratusan juru parkir (jukir). Pembinaan dilakukan karena persoalan parkir ini menjadi masalah serius yang harus ditangani bersama. Khususnya untuk mengantisipasi tarif parkir yang dinilai tidak masuk akal atau terlalu mahal. Sebab, Pemkot Mojokerto kini sedang gencar-gencarnya membuat event besar yang menyedot animo masyarakat.
“Tapi kalau dimanfaatkan aji mumpung itu eman-eman, karena citra Kota Mojokerto jadi buruk. Dan akhirnya, pengunjung ogah sowan karena merasa dikerjai oleh oknum jukir nakal tersebut,” tegasnya kemarin.
Untuk itu, Ning Ita sapaan wali kota, berpesan kepada 140 jukir berlangganan untuk ikut menjaga kondusifnya Kota Mojokerto dengan tertib menetapkan harga. Tak hanya itu, ia juga meminta mereka untuk mengawasi keberadaan jukir dadakan yang memanfaatkan momentum saat ada keramaian.
“Kalau parkirnya dikelola karang taruna atau masyarakat sekitar, tolong ikut diawasi, jangan sampai mereka menarik biaya seenaknya sendiri,” pintanya.
Kepala Dishub Kota Mojokerto Endri Agus Subianto menegaskan, sebetulnya parkir berlangganan itu sudah tidak perlu dipungut lagi. Hal itu berlaku pada kendaraan bernomor polisi Kota/Kabupaten Mojokerto. “Di luar itu, berlaku parkir konvensional. Selama ini parkir konvensional itu di luar Kota dan Kabupaten Mojokerto,” paparnya.
Sehingga jika pelat Kota dan Kabupaten Mojokerto tetap dipungut biaya, pihaknya meminta masyarakat menolaknya. Bahkan kalau perlu didokumentasikan sebagai bukti laporan ke dishub agar dapat ditindaklanjuti. “Nanti akan kita beri sanksi. Para tukang parkir itu kan sudah membuat SPK dengan dishub, itu nanti kita memberi tindakan,” pungkasnya. (war/epe)
Megaluh, kemudian GSY, warga Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, GP asal Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, MYB asal Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, MAN (28) warga Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, dan RCD (24), warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Akibat aksi ketujuh karyawan itu, perusahaan pemotongan ayam yang berada di Desa Polosgeneng itu menderita kerugian puluhan juta rupiah. “Ketujuh karyawan itupun posisi kerjanya di perusahaan juga berbeda. MAN dan RCD merupakan admin dan yang lainnya adalah sopir,” kata AKP Susilo, Senin (12/7).
Kedua admin yang menjadi tersangka, bertugas menjual. Daging ayam itu dijual dengan harga murah tanpa diketahui manajemen. Aksi penggelapan itu terungkap usai perusahaan merasa ada kejanggalan karena daging ayam hasil produksinya hilang dan melapor ke polisi.
Setrlah dilakukan pe-
nyelidikan, rupanya daging ayam yang hilang tersebut dicuri dan dijual kembali para tersangka. “Daging ayam sebanyak 2,7 ton itu dicuri dan dijual kembali para tersangka,” tambahnya. Aksi pencurian tersebut diketahui sudah dilakukan para tersangka sejak awal Januari hingga pertengahan
Mei 2023. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 89,6 juta. Para tersangka itu terjerat dengan pa-
sal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (wan/war/epe)
Mojokerto, Menorandum Tebing galian C di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro tiba-tiba longsor menimpa truk, Senin (12/6). Akibatnya, sopir truk yang mengantre muatan tewas setelah sempat tertimbun material longsor.
Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10.00.
Ketika itu, Usman (55), warga Dusun Sirno, Desa Purwojati sedang antre untuk mengangkut hasil tambang. Tepat di bawah tebing yang tingginya sekitar 8 meter. Tiba-tiba saja tebing selebar 3 meter dengan tebal sekitar 2,5 meter itu longsor. Korban pun tertimpa longsoran dan baru dapat dievakuasi beberapa jam berselang.
“Kami cek lokasi karena ada informasi orang meninggal di galian. Korban meninggal dunia,” terang Kanitreskrim Polsek Ngoro AKP Syaiful Hadi kepada wartawan.
Jasad Usman usai dievakuasi langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Menurut Hadi, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi setelah menerima informasi kecelakaan kerja tersebut. “Kronologinya masih dalam penyelidikan. Laporan sudah kami sampaikan ke kapolsek dan kasatreskrim Polres Mojokerto,” jelasnya. (no/war/epe)
Jombang, Memorandum Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan terus berlangsung. Komisi D DPRD Jombang kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) kemarin, dengan menundang dinas sosial (dinsos) dan kabag hukum. Agendanya, finalisasi pembahasan sebelum draf raperda dikirim ke Kemenkuham. “Agenda
ini untuk pendalaman dan singkronisasi raperda. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan kekurangan pada pasal-pasal di draf raperda itu,” ujar Ketua Komisi D Erna Kuswati.
“Setelah ini kami komunikasikan ke PP Otoda (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah) biar ada perbaikan lagi dan lebih sempurna,” tuturnya. Setelah sudah siap, baru draf dikirim ke Kemen-
kuham oleh bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah). ”Apakah nanti disetujui atau tidak menunggu keputusan dari Kemenkuham. Baru setelah itu diagendakan untuk paripurna,” katanya. Kepala Dinsos Hari Purnomo mengatakan, dalam pembahasan raperda itu, pihaknya sudah tidak menemukan atau tambahan dari isi. “Kalau menurut saya
sudah pas dan beberapa masukan di komisi D dan bagian hkum sudah disampaikan dalam pembahasan tadi,” katanya. Pihaknya nanti juga akan mengampu dinas terkait dengan subtansi data kemiskinan. ”Di perda itu diberi aman untuk melakukan pendataan kemiskinan, verifikasi, dan validasi urusan sosial menjadi urusan dinas sosial,” pungkas Hari. (wan/war/epe)
Jombang, Memorandum Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang memimpin penertiban reklame atau baliho tidak berizin kemarin. Operasi itu juga diikuti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, serta Satpol PP.
“Hari ini kami menggelar operasi gabungan penertiban reklame tidak
berizin. Upaya serius ini kami lakukan, sebagai bentuk tindak lanjut atas atensi BPK RI,” papar Sekdakab Agus Purnomo. Tim menyisir kawasan pintu masuk tol Tembelang hingga perempatan Sambong. Untuk selanjutnya, kegiatan serupa juga bakal dilakukan di sejumlah titik lain yang ada di Kota Santri. “Kami pastikan tidak hanya di lokasi itu, sejumlah titik lain juga bakal dilakukan penertiban,” jelasnya. Mantan kepala dinas pendidikan itu mengakui, ada dua jenis perizinan
terkait baliho. Pertama yang bersifat insindentil serta kategori permanen. “Semuanya harus mengantongi
izin. Pertama bersifat insindentil, serta kedua yang masuk kategori permanen,” ujarnya.
Untuk insidentil, lanjutnya, baliho biasanya dipasang dengan media banner dan ditempelkan di sejumlah titik yang gampang terlihat masyarakat. Salah satu contoh, di samping jalan antara ruas Tembelang hingga perempatan Sambong. “Sedangkan yang masuk kategori permanen menggunakan material besi. Khusus untuk jenis ini, harus ada izin persetujuan bangunan gedung (PBG),” lanjut sekdakab. Dengan pertimbangan serta jenis izin tadi, pemkab sengaja menggelar operasi
gabungan saat penertiban. Selain lebih efektif dalam hal hasil ketika di lapangan. Terlibatnya OPD terkait dapat memastikan titik-titik mana yang sudah mengantongi izin. “Operasi gabungan kami gelar agar hasil di lapangan lebih maksimal. Demikian pula, kami juga mendapati lokasi atau titik mana saja yang telah mengantongi izin,” tuturnya. Ditanya lebih jauh perihal ditemukannya baliho insindentil dari salah satu partai atau dinas. Sekdakab memastikan tidak akan pandang bulu ketika
melakukan penertiban. “Kami pastikan tidak bakal melakukan langkah diskriminasi. Semuanya bakal ditertibkan, manakala tidak mengantongi izin,” tegasnya. Diakui olehnya, untuk baliho partai memang tidak ada biaya yang dibebankan.
Kendati demikian, tetap ada mekanisme atau alur yang harus dilalui. “Untuk dinas maupun partai politik tidak ada biaya yang dibebankan. Namun kami pastikan jika ada mekanisme perizinan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemasangan,” pungkas Agus. (wan/war/epe)
di Ds. Suko, Kec. Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Rp. 250.000.000,- Rp.50.000.000,KETERANGAN: Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah diterima oleh KPKNL Sidoarjo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
PERSYARATAN LELANG:
1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas.
2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. 3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sidoarjo,
Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
262.800.000 52.560.000
Deskripsi Persyaratan Lelang - Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
Nominal jaminan lelang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) sesuai yang dipersyaratkan harus sudah efektif diterima KPKNL Sidoarjo paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami letak dan kondisi obyek lelang sehingga apabila terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan PT.
BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Mojokerto.
Cara penawaran
Ngawi, Memorandum Polres Ngawi meringkus komplotan spesialis pencurian truk dengan modus obat tidur di wilayah Jawa Timur. Para terduga pelaku merupakan residivis. Yakni Rudi Susanto (59), asal Pancoran Kota Depok; Sutrisno (42), asal Lamongan; Munir Eko Purwanto (40), asal Surabaya; dan Dicky Purnomo (66), asal Malang.
Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi
Wiyatputera menjelaskan, kejadian bermula saat korban bernama Supriono warga Kabupaten Ponorogo pada Selasa (30/5) sekira pukul 14.00, berangkat dari Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Blitar untuk mencari muatan pasir. Namun, pada saat di tengah perjalanan korban mampir di bengkel yang masih berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Saat itu, korban didatangi oleh
Rudi Susanto (59), warga Pancoran Kota Depok dan menawari angkutan gula dari pabrik gula PG Soedhono, Kecamatan Geneng, Ngawi dengan upah yang lebih besar.
Korban tertarik, kemudian bersama dengan terduga pelaku berangkat ke arah PG Soedhono, Kecamatan Geneng. Kemudian korban bersama dengan terduga pelaku naik truk. Di tengah perjalanan ketika tiba di lampu merah ( traffic light ) Desa Karangrejo, Kabupaten Magetan, terduga pelaku dihubungi temannya mengajak makan.
“Modus operandi dari para terduga pelaku melakukan aksi pencurian sasaran kendaraan jenis truk dengan cara menidurkan korban menggunakan obat tidur merek clorilex clizapine,” jelasnya, Senin (12/6).
Dwiasi menambahkan, setelah
selesai makan, korban bersama terduga pelaku melanjutkan perjalanan. Sesampai di SPBU Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, terduga pelaku Rudi mengajak korban untuk berhenti, dengan alasan menunggu temannya untuk mengambil DO (delivery order). Setelah korban menghentikan truknya, korban merasakan kantuk dan tertidur.
“Korban mengalami kerugian sebesar Rp 140 juta dan hasil dari penjualan truk tersebut dibagi empat tersangka,” tambahnya. Selain meringkus empat terduga pelaku, lanjut Dwiasi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa BPKB truk Nopol AG 8814 UK. Kemudian dosbook HP Samsung Galaxi A04, satu unit R4 Dahiatsu Xenia Warna putih Nopol S 1254 JM. Kemudian empat strip obat merek Clorilex Clozatien 2.5 mg, sebuah HP Oppo F1s cokelat, sebuah HP Samsung c3322i, sebuah tas slempang hitam. Sebuah topi cokelat (yang digunakan pada saat kejadian), sebuah celana kain panjang hitam, sebuah HP Samsung A03S dan uang tunai Rp 1 juta sisa hasil penjualan truk.
“Para tersangka diamankan dan disangkakan pada pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun,” pungkasnya. (aa/lis)
Madiun, Memorandum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Madiun menyebut ada 13 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya.
“Tahun 2023 ini yang mendapat bantuan RTLH sekitar 200-an. Lokasinya di tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Madiun,” ujar Kepala Disperkim Kabupaten Madiun Hari Pitojo, Senin (12/6).
Jumlah RTLH yang dilakukan perbaikan oleh Pemkab Madiun ini tergolong minim dibandingkan dengan jumlah yang ada. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Diketahui pemerintah daerah hanya menganggarkan sejumlah Rp 4 miliar di tahun ini. “Masing-masing bantuan RTLH bernilai Rp 20 juta,” paparnya.
Untuk penerima bantuan, lanjut Hari, diprioritaskan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Data yang dihimpun, berdasarkan
Ngawi, Memorandum Tanaman padi milik para petani di Desa Beran, Kecamatan/Kabupaten Ngawi rusak. Kondisi ini diakibatkan serangan hama dan cuaca panas.
Salah satu petani setempat, Tolip (53), mengaku sudah empat kali ini mengalami gagal panen dan penyebabnya karena hama dan cuaca panas. “Tanaman padi yang berusia tiga bulan itu gagal berbuah, kalau pun ada yang berbuah diserang burung,” ungkapnya, Senin (12/6).
Hal tersebut juga dialami oleh Sutarti (45). Tanaman padi miliknya gagal panen setelah diberi pupuk. Diperparah dengan hama dan cuaca
DKPP dan Polisi di Kota Madiun Peloto Jual Beli Hewan Kurban
Madiun, Memorandum
Menjelang Hari Raya Iduladha, lalu lintas hewan kurban di Kota Madiun mulai dipelototi. Bahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun dan kepolisian setempat bakal menggelar operasi atau pemeriksaan distribusi hewan kurban.
dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD).
“Pemeriksaan lalu lintas dan tempat peternak atau penjualan hewan kurban di Kota Madiun akan dilakukan mendekati H Iduladha. Sekitar pekan ketiga bulan ini,’’ jelasnya.
panas, sehingga hanya bisa mengambil sisa padi yang dimakan burung untuk kebutuhan makan sehari-hari. “Penyebabnya banyak hama, pupuk, juga cuaca panas. Tanaman padi di lahan seluas tiga hektare gagal panen. Biaya yang dikeluarkan banyak, kini hanya bisa mengambil sisa burung,” ujarnya.
Para petani kini harus menanggung kerugian biaya modal tanam dengan kerugian rata-rata hingga Rp 7 juta per hektare. Sementara tanaman padinya yang gagal panen dibiarkan begitu saja dan padi itu banyak diambil warga untuk pakan ternak. (aa/lis)
hasil musyawarah desa (Musdes) dari masing-masing pemerintah desa. “RTLH mulai tahun 2018 lalu. Setiap tahun, kita alokasikan bantuan 200-250 rumah. Dengan harapan RTLH makin berkurang dan masyarakat mendapatkan hunian yang layak,” tandasnya. (rap/dry/lis)
Hewan kurban yang berasal dari luar kota harus dilengkapi SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) dari dinas pertenakan daerah asal,” kata Sub-Koordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun drh Margaretha Dian, Senin (12/6) kemarin.
Menurut Margaretha, SKKH harus dimiliki penjual dan pembeli yang hendak menyembelih hewan kurban di rumah pemotongan hewan (RPH). Kebijakan tersebut untuk menghindari hewan kurban yang kelak dikonsumsi aman alias tidak terjangkit penyakit. Di antaranya penyakit mulut
Margaretha mengungkapkan, pemeriksaan SKKH dan kesehatan hewan di Kota Madiun penting dilakukan. Pasalnya, kebutuhan hewan kurban di kota ini didominasi pasokan dari daerah tetangga se-karesidenan Madiun.
“Tidak hanya menjelang Iduladha. Petugas DKPP rutin memeriksa kesehatan hewan ternak,” ujarnya.
Dia meminta pembeli maupun tengkulak selektif memilih hewan kurban. Pun seandainya hewan kurban mengalami gangguan kesehatan dapat segera melapor DKPP Kota Madiun.
Nantinya, petugas bakal melakukan pengobatan serta memantau perkembangan kesehatan. “Tidak perlu ragu. Agar penyakit tidak menular ke
hewan ternak lainnya,” tutur Margaretha. Dia menambahkan, pihaknya mengestimasi kebutuhan hewan kurban di Kota Madiun tidak jauh dari tahun sebelumnya. Yakni, 657 ekor sapi, 1.304 ekor kambing dan 17 ekor domba. Jumlah itu berkemungkinan bertambah seiring penyebaran PMK dan LSD cukup terkendali. “Semua hewan ternak di Kota Madiun sudah tervaksin,” pungkasnya. (mas/lis)
Pelototi
Blitar, Memorandum
Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar memantau dan mengawasi hewan ternak di Pasar Hewan Dimoro. Selain untuk mengantisipasi penyakit hewan yang menular, langkah ini juga menjadi upaya pemerintah untuk memastikan kesehatan hewan ternak jelang Hari Raya Kurban. Dokter Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Emi Nasifah menjelaskan pemantauan hewan ternak sapi ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD) yang saat ini menjangkit 29
Kota-Kabupaten di Jawa Timur. Pihaknya juga memantau hewan ternak kambing untuk mewaspadai ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Meskipun kondisi di Kota Blitar saat ini zero kasus LSD dan PMK.
Menurut Nasifah, pemeriksaan hewan ternak ini dilakukan secara sampling. Belum dapat dirinci berapa total hewan ternak yang diperiksa. Namun ada 1 ekor sapi yang ditemukan terindikasi LSD. Tim kesehatan hewan dari bidang peternakan langsung mengevakuasi sapi tersebut untuk dilakukan pengobatan. Selanjutnya, Emi memberikan edukasi terhadap peternak agar sapinya tidak dijual belikan sebelum benar-benar sembuh.
“Pokoknya kita berupaya supaya tidak ada hewan ternak yang dijual di Pasar Hewan Dimoro ini mengalami sakit yang menular. Makanya ketika tadi ditemukan satu langsung kita amankan,” terang Emi.
Lebih lanjut, Emi menyebut pemeriksaan dan pemantauan hewan ternak ini akan dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat yang akan membeli hewan ternak untuk Hari Raya Kurban, akhir Juni nanti. (nus/zan/lis)
Blitar, Memorandum Seorang pria berinisial IMR alias Tomen (35), warga Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, harus berurusan dengan kepolisian setelah mencabuli dua anak di bawah umur dengan memberi iming-iming password Wifi gratis. Selain itu, Tomen juga memberi iming-iming uang jajan pada korban.
Kasatreskrim Polres Blitar
AKP M Gananta menuturkan, terduga pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai tukang atau ahli Wifi ini melangsungkan aksinya kepada anak-anak yang rumahnya sedang sepi.
“Iming-imingnya password WiFi gratis dan cepat, karena memang tersangka tukang Wifi Kemudian mencari rumah sepi, dan dimungkinkan memiliki
anak kecil perempuan,” terangnya, Senin (12/6).
Gananta menyebut, korban pertama merupakan anak berusia 13 tahun, dan korban kedua masih berusia 11 tahun. Orang tua kedua korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke polisi.
Di hadapan awak media, IMR mengaku hanya melakukan tindakan cabul kepada dua korban
tersebut. Menurutnya, aksi cabul ini dilakukan secara spontan karena ia merasa suka dengan anak kecil (pedofil). “Iya dua saja (korban). Enggakgimana-gimana,hanyasuka saja. Tidak lebih,” ungkap IMR. IMR mengatakan juga memberikan uang jajan kepada korban, yakni sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, untuk tidak memberitahu kepada orang tuanya. “Iya dikasih uang, Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu. Hanya sekali,” tandasnya. Diketahui, sejumlah barang bukti dari kedua korban telah diamankan. Tersangka diancam dengan Pasal 82 Undang Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. (nus/zan/lis)
Blitar, Memorandum Dalam rangka mewujudkan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Blitar 2023, Wali kota Blitar Santoso didampingi Ketua DPRD, Ketua TP PKK serta Kader Posyandu se-Kota Blitar mengikuti Rembug Stunting yang diselenggarakan dinas kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar Dharma Setyawan menjelaskan, sesuai hasil pendataan pada Agustus 2021 terdapat 416 anak dengan kondisi stunting. Sedangkan Agustus 2022 ada 390 kasus. Sementara di bulan timbang Februari 2023 lalu ditemukan 496 kasus stunting.
Dharma menambahkan, meningkatnya temuan tersebut karena kader Posyandu Balita Kota Blitar semakin intens dalam memasukkan laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Kader Posyandu se-Kota Blitar (Sipkoi). Sehingga pihaknya bisa memonitoring hasil pengamatan panjang
badan, tinggi badan dan usia balita secara periodik.
“Karena kader Posyandu sudah semakin intens bisa memasukkan laporan dan kita sudah mengimplementasikan Aplikasi Sipkoi, sehingga Kota bisa me-
samaan dan kegotong royongan dari seluruh pihak.
Menurutnya, selain memperhatikan asupan gizi juga diperlukan pola asuh yang benar. Hal tersebut memerlukan adanya intervensi dinas kesehatan dalam pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif. Mulai
dari kondisi rumah, kesehatan lingkungan rumah, pengelolaan rumah dan lain-lain.
“Jadi bagaimana memberikan pola asuh yang tepat bagi anak di bawah tiga tahun, mulai pola makan, gizinya seperti apa, ini harus dipahami oleh Ibu,” tuturnya. (nus/zan/lis)
monitor kondisi Balita,” kata Dharma.
Sementara Wali Kota Blitar Santoso menyampaikan, stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga dibutuhkan keber-
Jember, Memorandum
Jajaran Unit Reskrim Polsek Tanggul
mengamankan Muhammad Yusuf, terduga pelaku penganiayaan dengan senjata tajam.
Pria 30 tahun ini nekat menusuk Ahmad Afif (26), di jalan depan Stasiun Tanggul Jember menggunakan sebilah pisau.
Kapolsek Tanggul AKP Miftahul Huda mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 10 Juni 2023 sekira jam 21.00. Hal itu awalnya korban didatangi saksi bernama Fanani. “Fanani yang memberitahukan bahwa korban akan dikeroyok orang kalau warungnya belum ditutup,” ujarnya, Senin (12/6) Selanjutnya, kata dia, korban dan saksi pergi untuk menutup warung. Namun, saat melintas di jalan depan Stasiun Kereta Api Tanggul mereka didatangi oleh terduga pelaku.
“Selanjutnya Ahmad Afif tanya ke
pelaku, “kamu yang mengeroyok kakak saya”. Kemudian sama pelaku dijawab “iya saya saudaranya yang tadi malam berkelahi”. kemudian tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam jaketnya dan ditusukkan ke perut korban,” tutur Huda.
Senin (12/6).
Namun, kata Huda, korban berhasil menangkis tusukan dari terduga pelaku. Hanya saja pisau tersebut justru mengenai paha kanan korban yang membuatnya mengalami luka lecet.
“Hal itu membuat warga langsung mereda perkelahian mereka dan mengamankan terduga pelaku serta sebilah pisau. Kemudian terduga pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Tanggul,” katanya.
Sementara ini, lanjut dia, terduga pelaku masih diamankan di Mapolsek Tanggul dan sedang diinterogasi penyidik untuk mengungkap motifnya. “Sementara polisi menjerat pelaku dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP Sub Pasal 2 ayat 1
UU Darurat No 12
Tahun 1951,” papar Huda. (edy/lis)
Cak Thoriq Apresiasi Penggagas Dalan Tegalan Duwe Gawe
Lumajang, Memorandum
Dalan Tegalan yang berlokasi di Dusun Pasinan, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung ramai dikunjungi masyarakat. Sebab, ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian event
Dalan Tegalan Duwe Gawe.
Saat hadir dalam kegiatan tersebut, Ahad (11/6), Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan apresiasi kepada penggagas event tersebut. Menurutnya, ini salah satu upaya mempercepat perputaran ekonomi yang pas.
“Saya sampaikan apresiasi untuk inovasi Dalan Tegalan dan beberapa inovasi kepemudaan tentu akan banyak desa yang telah mempersiapkan inovasi, untuk berdaya anak mudanya dan masyarakatnya,” ujar dia. Selain itu, event Dalan Tegalan Duwe Gawe disebut Cak Thoriq
Lumajang Thoriqul Haq hadir dalam kegiatan Dalan Tegalan Duwe Gawe.
sapaan akrab Bupati Lumajang menjadi salah satu penyelesaian masalah lingkungan. “Ini keberlangsungan jalan tegalan ini menyelesaikan banyak masalah, ini menjadi sangat produktif,” katanya. Sementara itu, Inisiator Dalan
Tegalan, Zainul Arifin mengungkapkan, bahwa Dalan Tegalan telah masuk dalam Top Inovation Award 2023 Kabupaten Lumajang, dan masuk dalam kategori Inovasi Teknologi di tingkat Jawa Timur. (gus/lis)
Bawa Badik, Pria Candipuro Diciduk
Lumajang, Memorandum
Anggota Polsek Pasirian
mengamankan seorang pemuda membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggangnya, di Alun-Alun Taman Pasirian, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiharto pada Media ini mengatakan, pengungkapan pemuda bawa sajam itu berawal polisi bersama Satgas Keamanan Desa (SKD) melaksanakan operasi knalpot brong, Senin (12/6).
Dalam razia tersebut petugas juga memeriksa dan menggeledah pemuda yang berada di seputar Alun-Alun Pasirian. “Saat melakukan penggeledahan petugas menemukan sajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan,”
ujarnya.
Pemuda berinisial FYN (42), warga Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang langsung dibawa ke Mapolsek Pasirian. “Kini pemuda yang kedapatan bawa sajam jenis badik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terang Agus. Saat ini FYN dijerat dengan rumusan
Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa izin. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak membawa sajam. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain,” pungkasnya. (gus/lis)
Malang, Memorandum SM alias kucing (45) dan AN (29), warga Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang diamankan jajaran Polres Malang, Sabtu (10/6) sekitar pukul 15.30. Keduanya diduga mencuri motor milik Riza Mohan (50), warga Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari.
“Sepeda yang mereka curi jenis matic yaitu Honda Vario Nopol N 6832 HHN yang terparkir di garasi rumah pemiliknya,” terang Kasihumas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik, Ahad (11/6). Berdasarkan penuturan korban saat melapor ke Mapolsek Singosari, motor baru saja dipakai anaknya. Kemudian diparkir di garasi rumahnya dan ditinggal masuk rumah. Tidak selang lama sekitar 5 menit, dirinya keluar rumah dan motornya sudah
Malang, Memorandum Rangkaian menyambut Hari Bhayangkara
ke-77, Polres Malang bekerja sama dengan
Dokkes Polres Malang dan RS Bhayangkara TK
III Hasta Brata Batu, melakukan bakti kesehatan (pengobatan gratis) bagi masyarakat umum di wilayah Pasar Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kasihumas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik nenyampaikan kegiatan sosial ini terbuka untuk umum pada Senin (12/6) pukul 08.00. “Pengobatan gratis yang diperuntukkan masyarakat umum ini terkhusus para pedagang dan pengunjung Pasar Lawang,” katanya, Senin (12/6).
Masyarakat yang berada di sekitar Polsek Lawang sangat antusias mengikuti pelayanan pengobatan gratis, berupa remove tatto dan
vaksin Covid-19. Nampak, ratusan masyarakat berbondong-bondong mendatangi dan antre di lokasi pengobatan, di halaman parkir Pasar Lawang. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini cukup membawa foto kopi KTP. “Kami melaksanakan kegiatan baksos ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Semoga hubungan Polri dengan masyarakat semakin harmonis dan baik,” kata Taufik. Kapolsek Lawang Kompol Yanuar Rizal Ardianto menambahkan, melalui pengobatan gratis dapat sedikit membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjaga kesehatannya.
“Semoga kegiatan yang berlangsung saat ini akan bisa terlaksana lagi dilain waktu dan tempat yang berbeda,” ujarnya. (kid/ari/lis)
digondol maling.
“Dari penuturan korban dirinya sempat mengejar dan berteriak maling, tapi sepeda motornya terus dibawa kabur,” kata Taufik. Saat diparkir di garasi rumahnya, lanjut Taufik, sudah dalam kondisi terkunci stang stir. Korban langsung melapor ke Mapolsek Singosari. “Setelah menerima laporan korban, petugas segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Petugas kemudian berupaya mengejar terduga pelaku, yang
Difasilitasi Dubes RI di RRT
mana informasinya menuju ke arah Kota Malang,” imbuhnya.
Petugas mengamankan alat yang digunakan terduga pelaku untuk melancarkan aksinya. Yakni, satu set anak kunci palsu letter T, kunci palsu model Honda, dan 1 unit motor Honda Vario yang digunakan terduga pelaku melarikan diri.
“Modusnya masih dengan cara lama, yakni merusak rumah kunci motor korban menggunakan kunci letter T. Tak butuh waktu lama, kurang dari satu menit pelaku berhasil membawa lari motor korban,” ujarnya.
Kedua pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun kurungan penjara. Saat ini kasusnya telah ditangani penyidik Polsek Singosari. (kid/ ari/lis)
Beijing, Memorandum Agenda kunjungan Wali Kota Malang
Sutiaji di Beijing RRT terus berlanjut. Kali ini, orang nomor satu di Pemkot Malang itu kembali bertemu Duta Besar (Dubes) RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, di Wisma Kedutaan Besar, Ahad (11/6) siang waktu setempat.
Keterangan tertulis yang disampaikan
Humas Pemkot Malang menyebutkan agenda pertemuan kali ini, Djauhari Oratmangun mengundang para pengusaha di Beijing untuk bertemu Wali Kota Sutiaji. Pertemuan yang difasilitasi pihak Kedubes ini dikemas santai dan membahas topik perkembangan ekonomi kreatif baik di Kota Beijing dan juga Kota Malang. Diketahui, perkembangan ekonomi kreatif Kota Malang di era kepemimpinan Wali Kota Sutiaji cukup menggembirakan.
Berbagai karya komunitas bahkan sudah menyentuh pasar kreatif di tingkat dunia, belum lagi dengan adanya MCC (Malang Creative Center) memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi kreatif Di Kota Malang. Atas upayanya ini, Sutiaji menerima beberapa penghargaan terkait dengan ekonomi kreatif. Obsesinya membawa ekonomi kreatif Kota Malang lewat tagline ‘Malang Mendunia’
diakui mampu memberikan dampak yang luar biasa di beberapa sektor. Dan dianggap dianggap mampu mendorong peluang percepatan digitalisasi di era pandemi yang lalu. Di hadapan para pengusaha Beijing, Sutiaji menyampaikan berbagai hal terkain perkembangan ekonomi kreatif tersebut. Dikatakan pula, aktualisasi dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, mulai dari awal perkembangan saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Malang, kebijakan ekonomi kreatif, tantangan digitalisasi di era pandemi sampai pada lahirnya MCC yang menjadi wadah inkubasi bagi kreator-kreator di Kota Malang.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang
Sutiaji menjelaskan bahwa 17 sub sektor ekonomi kreatif berhasil diakomodir semua dan pertumbuhannya sangat signifikan. Ini karena di Kota Malang memiliki potensi dan banyak start up. Ke depannya, sektor ekonomi kreatif menjadi masa depan ekonomi Kota Malang.
Penyampaian Sutiaji kini menarik perhatian para pengusaha yang rencananya akan berkunjung ke Kota Malang, pada Juli mendatang dan melihat langsung aktivitas para kreator-kreator Kota Malang.
Sutiaji membenarkan pertemuan di wisma Kedubes ini untuk bertukar pikiran khususnya tentang ekonomi kreatif. Kesempatan ini menjadi ajang belajar dan memperkaya literasi sehingga memberikan khasanah-khasanah baru sebagai penentuan kebijakan.
Malang, Memorandum
DPRD Kabupaten
Malang mengharapkan Pemkab Malang
mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini untuk menunjang keberlangsungan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Ini tersampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Penyampaian Jawaban
Bupati Malang atas Pandangan umum
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Aanggaran 2022, di ruang rapat paripurna DPTRD
Kabupaten Malang, Senin (12/6).
Rapat paripurna yang dipimpin
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi ini merupakan agenda lanjutan dari Laporan Pertanggungjawaban
Bupati Malang HM Sanusi dalam penggunaan APBD tahun 2022 dan
tanggapan semua fraksi terhadap laporan Bupati Malang tersebut.
Fraksi PDI-P meminta Bupati Malang meningkatkan PAD yang dianggap masih kurang maksimal dalam mendulang pendapatan. “Saran
tersebut kita sampaikan karena selama ini, Pemkab Malang tidak pernah bisa mencapai target yang ditentukan sendiri,” ujar anggota Fraksi PDI-P Budi Kriswiyanto, seusai rapat paripurna. Juga, pelaksanaan program yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dinilai kurang optimal dalam mengimplementasikan ‘Malang Makmur’ yang menjadi visi misi Pemkab Malang.
Budi menyampaikan program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dianggap belum memenuhi sasaran yang direncanakan. Setidaknya, rencana kerja yang ditetapkan dapat diwujudkan dalam Renja OPD. “PDI-P melihatnya setiap OPD masih kurang tepat sasaran dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan,” katanya.
Fraksi PKB menyoroti pula mengenai rencana kerja yang belum maksimal mengacu pada RPJMD, sehingga terkesan kinerja yang dilakukan belum selaras secara keseluruhan pada ‘Malang Makmur’ seutuhnya. “Masih adanya kekurangan yang dilakukan OPD. Kami berharap pascapandemi Covid-19, Pemkab malang tidak lagi membebani pengusaha UMKM,” kata anggota Fraksi PKB Kuncoro.
Diharapkan, Pemkab Malang mampu membantu para pelaku usaha untuk bangkit. Ini selaras dengan jargon ‘Malang Makmur’ yang mengedepankan ekonomi kerakyatan. Di antaranya, meningkatkan pelayanan pada pasar tradisional, baik infrastruktur maupun sarana pendukung lain. Menanggapi hal itu, Bupati Sanusi menyampaikan jawaban menjawab dalam rapat paripurna yang dibacakan oleh Wakil Bupati Malang Drs Didik Gatot Subroto, Senin (12/6).
Disampaikan, sesuai Perda Pelaksanaan APBD tahun 2022, semula PAD sebesar Rp 986.280.679.582,- namun dapat terealisasi sebesar Rp 763. 117.874.610,91,- (77,63 persen).
Untuk mengoptimalisasi perolehan PAD, Pemkab Malang berupaya melakukan pemutakhiran data potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Juga memberikan kemudahan bagi warga Kabupaten Malang membayar pajak, melaksanakan kajian optimalisasi PAD, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan pendapatan.
Dikatakan, secara bertahap juga melakukan kajian potensi pajak daerah untuk meningkatkan PAD. “Dengan pola serta inovasi yang diterapkan tersebut diharapkan pada tahun 2023, perolehan PAD akan bisa memenuhi target,” terang Didik Gatot Subroto.
Melalui kerja sama berbagai pihak maupun instansi, Didik mengharapkan perolehan PAD dapat meningkat bahkan surplus. Secara berkala dilakukan evaluasi pada potensi pajak daerah. Terkait, pendapatan yang sah, seperti jasa giro, transfer bagi hasil pajak, diharapkan mengalami peningkatan pada 2023, sehingga dapat memenuhi perolehan PAD sesuai target.
Wabup Didik mengakui tidak tercapainya PAD pada 2022 lalu karena kurang maksimal pengawasan maupun pemungutan pajak. “Namun yang paling utama tidak tercapainya PAD, masih belum pulihnya perekonomian pascacovid-19,” tutur Didik. (adv/kid/ari/lis)
“Ini kesempatan untuk belajar, apalagi perkembangan ekonomi kreatif kita juga sangat bagus, jadi literasi buat kami, karena ya kita tahu, Tiongkok ini benar-benar punya potensi yang luar biasa, sumberdaya yang luar biasa, apalagi perkembangan digitalisasi nya, tanpa itu semua nggak mungkin punya hegemoni yang kuat, karena itu saya ingin banyak belajar dan menggali literasi-literasi baru,” urainya.(*/hms/ari/lis) Closed