PILIH AMAN CARI PELANGGAN
Surabaya, Memorandum
Puluhan taman publik yang ada di Surabaya beralih fungsi. Ruang terbuka hijau (RTH) yang seharusnya menjadi paru-paru kota kerap menjadi ajang transaksi seks bebas. Praktik esek-esek ini melibatkan pekerja seks komesial (PSK) maupun kaum homoseksual pada tiap malam hingga Subuh.
Transaksi seks bebas di taman sejatinya sudah cukup lama. Salah satu tempat favorit aktivitas seks terselubung ini adalah taman yang memiliki
Tertipu Rayuan,
BANYAK lelaki pencinta aplikasi berbasis pertemanan hingga kencan yang tertipu dengan paras
Yuni Shara
Dituduh Selingkuh
Rumah tangga Maia Estianty dan Irwan Mussry diterpa kabar kurang
menyenangkan akhir-akhir ini. Kabar miring tersebut diketahui berhubungan dengan hubungan pertemanan antara Irwan dengan Yuni Shara.
hui bagaimana awalnya, namun, belakangan hubungan kedekatan
Irwan dengan Yuni banyak disalahartikan. Nahasnya, sempat muncul gosip yang menyebut jika ayah sambung Al, El, dan Dul itu selingkuh dengan kakak kandung Krisdayanti.
Tak diketaIrwan Maia
sendiri diketahui sempat
menanggapi pemberitaan tersebut dengan
ke halaman 2
- Meng, taman jadi etalase PSK. Kata sosiolog: bentuk deviasi dan harus ditertibkan.
- Kata para lelaki hidung belang: bentuk rekreasi dan harus dilestarikan.
Si Mameng (Wisatawan)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu)
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung
Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem
u Pemi (pemilu proporsional terbuka. te proporsion untu dala putusan yang di gedun MK, Jakarta, Kamis (15/6). Mahkamah mem pe rtimba ng kan im pl ika tida siste
Disalip Pelajar, Pengendara CB Tercebur Sungai
Surabaya, Memorandum
Sial menimpa pengendara motor CB 150 R bernopol L5439 WR. Akibat menghindari kendaraan lain melaju kencang, korban kaget hingga tercebur ke sungai di Jalan Tambak Dono, Pakal, Kamis (15/6). Informasi yang dihimpun melalui laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, petistiwa itu terjadi sekitar pukul 07.23. Kala itu Viki Ramadami, pengendara motor CB 150 R hendak menuju arah selatan. Namun, dari
tahui menanggapi Bersambung ke
Istri Can k Dibegal Ayah Angkat yang Pengusaha (3)
Temannya Melihat Warsih di Bandara Seri Begawan
dilapori ke-
hilangan istri Duri sepertinya tidak bergerak sama sekali. Buktinya lebih dari tiga bulan pasca pelaporan, sedikit pun tidak ada progres positif.
“Upaya Pak Polisi belum membuahkan hasil,” kata Duri. Matanya menatap kosong ke arah motor yang baru datang dan diparkir di halaman kantor pengacara. “Saya masih disuruh bersabar,” imbuhnya. Di puncak kegalauan, Duri mendapat kabar dari seorang teman yang baru pulang dari umrah. Saat pesawatnya transit di Ban-
dara Seri Begawan Brunei Darussalam, dia kaget. “Dia mengaku sepintas melihat Warsih bersama seorang pria perlente di bandara itu. Sayang wajah pria itu tidak tampak terlalu jelas. Pria itu terburu masuk taksi,” cerita Duri. Sebuah harapan muncul di benak Duri. Tapi, benar-benarkah
Bersambung ke halaman 2
Dugaan Kasus Pengadaan Kapal Fik
tif
Kejari Tetapkan Lima Tersangka
Sumenep, Memorandum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan kapal cepat fiktif yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah setempat PT Sumekar.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka inisail HM dan SK yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) menjalani pemeriksaan kurang lebih tujuh jam. Keduanya merupakan HM
sebagai Direktur Utama PT Fajar
Indah Lines sedangkan istrinya komisaris PT. Mereka terlibat dalam kasus ini sebagai menyediakan pengadaan kapal cepat fiktif. Adapun keduanya bukan warga Kabupaten
Sumenep melainkan beralamat
Gorontalo, dan telah dilakukan
penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B setempat.
“Diduga uang sebesar Rp 2 miliar mengalir ke perusahaannya PT Fajar Indah Lines untuk pengadaan kapal fiktif tahun
2019,” kata Kepala Kejaksaan Sumenep Trimo (Kamis 15/6).
Pasutri ini ditetapkan sebagai tersangka pada, Rabu (14/6) kemarin. Diduga kuat sambungnya, keduanya terlibat dengan tiga tersangka lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu, yakni MS, AZ dan AS (sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya). Dijelaskan, para tersangka melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan tindakan tidak sesuai dengan
ketentuan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Sumekar. Tambah Trimo pengadaan kapal cepat dilakukan sejak tahun 2019 silam, namun, hingga
Percepat Penanganan
Penyalahgunaan Narkotika
Bangkalan, Memorandum
Badan Narkotika Nasional (BNN) membangun laboratorium narkotika di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk percepatan penanganan penyalahgunaan obat terlarang tersebut.
Dilansir antaranews.com , Kepala Biro Umum Sekretaris Utama BNN Moh Indra Gautama mengatakan, pembangunan gedung laboratorium narkotika di Bangkalan ini merupakan yang keempat di Indonesia.
“Sebelumnya, kami juga telah membangun laboratorium narkoba di Medan, Makassar, dan Samarinda. Di Bangkalan ini merupakan laboratorium uji narkotika keempat,” katanya di sela-sela acara peletakan batu pertama gedung itu, kemarin.
Laboratorium narkotika ini terletak di Desa Baengas, Kecamatan Labang, Bangkalan, dengan memanfaatkan lahan bekas sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seluas 11.986 meter persegi.
Menurut Indra, tujuan pembangunan laboratorium ini untuk menciptakan layanan laboratorium narkotika yang menjangkau wilayah sehingga meningkatkan pemerataan jangkauan layanan laboratorium Indonesia yang efektif dan efisien.
Melalui laboratorium ini juga, dia berharap dapat mendukung percepatan penanganan permasalahan narkotika melalui sains laboratories
Melalui lab narkotika ini, pihaknya bisa melakukan uji coba tes narkotika hasil dari penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika.
“Kami juga bisa melakukan pro fi ling atau untuk mengetahui arah dari mana bahan-bahan narkotika tersebut berasal. Selain itu, bisa mengelompokkan jaringan yang ada di Indonesia, baik tingkat nasional regional maupun internasional,” katanya.
Menurut Indra, keberadaan laboratorium tersebut nantinya akan sangat mendukung dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bangkalan Mohni berterima kasih kepada BNN karena daerah ini dipilih menjadi salah satu tempat pembangunan laboratorium uji narkotika.
Dengan adanya laboratorium tersebut, Mohni berharap dapat menekan peredaran narkotika di Jawa
Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan.
Plt. Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bangkalan juga terus mendukung serta berkomitmen untuk memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
“Oleh karena itu, kami juga berharap ke depan di Kabupaten Bangkalan juga bisa membentuk BNN tingkat kabupaten sehingga akan lebih maksimal dalam upaya percepatan P4GN,” ujar Mohni.
Peluncuran pembangunan laboratorium narkotika
itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Plt
Bupati Bangkalan Mohni, Kepala Biro Umum Settama
BNN Moh Indra Gautama, Kepala Pusat Laboratorium
BNN Wahyu Widodo, Kepala BNNP Jawa Timur Moh
Aris Purnomo, dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa
Timur Eddy Supriyanto, serta perwakilan Polres Kodim 0829 Bangkalan. (ant/ono)
sekarang kapal yang dimaksud tidak ada. Dalam kasus ini disimpulkan ada kerugian negara.
“Dalam proses pengadaan kapal dilakukan tidak sesuai
dengan ketentuan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Sumekar,”ujarnya HM dan SK langsung dilakukan penahanan karena
alasan objektif dan subyektif. Yakni Objektif karena Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi Juncto UU No 20 Tahun 2001, ancaman hukumannya diatas 5 tahun sehingga memenuhi syarat untuk ditahan.
Sedangkan Subjektif, karena penyidik khawatir akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi para saksi lain.(uri/ono)
Polsek Geger Sisir Bengkel Motor
Antisipasi Maraknya
Knalpot Brong dan Onderdil Bodong
Bangkalan, Memorandum Berbagai upaya dilakukan Kapolsek Geger AKP Suyitno SH MH, untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang berpotensi meresahkan masyarat di wilayah hukumnya.
Antara lain, AKP Suyitno, dan anggota Polsek menyisir dan mendatangi pemilik bengkel motor (R-2). Tujuannya tentu saja fokus pada upaya mencegah modifikasi dan peredaran knalpot brong yang saat ini marak di komunitas remaja.
Terlebih, motor sering digunakan untuk ajang balap liar yang meresahkan masyarakat. Selain itu, anggota diwanti-wanti agar intens mengawasi, dan men-
deteksi kemungkinan adanya peredaran onderdil aspal (asli tapi) palsu, baik di bengkel motor maupun toko onderdil kendaraan bermotor.
“Sebab kerap kali ragam onderdil dari motor hasil kejahatan disinyalir kerap dijual layaknya barang-barang orsinil,” kata AKP Suyitno, Kamis (15/6) kemarin.
Rutinitas giat kawal Harkamtibmas itu, imbuh Kapolsek, merupakan bagian amanah tugas dari Kapolres AKBP Febri Isman Jaya, SH SIK MIK. “Beliau berharap agar kenyamanan komunitas warga di wilayah hukum 17 Polsek jajaran tidak terusik oleh berbagai gangguan Kamtibmas ” tandas AKP
Suyitno, yang juga mantan Kasi Humas Polres Bangkalan.
Amanah tugas Kapores dan Kapolsek ini segera ditindak lanjuti dengan sigap oleh Kanit Binmas Polsek Geger Aiptu Amri. Dia dan beberap anggota Polsek, Selasa dan Rabu (14/6) siang, berinisiatif menyisir dan nyambangi bengkel dan toko onderdil di Desa Lerpak dan Desa Katol Barat.
“ Alhamdulillah, pemilik bengkel dan toko onderdil sangat wel come menerima dan melayani kehadiran polisi,” kesan Aiptu Amri.
Di hadapan pemilik dan karyawan bengkel dan toko onderdil motor Aiptu Amri dan anggota, intens menitipkan pesan dan harapan berbasis edukasi. Itupun disampaikan secara santun, persuasif.
Salah satunya, Aiptu Amri menekankan agar bengkel dan toko penjual onderdil motor, tidak menjual dan menerima pesanan modifikasi knalpot brong.” Kami ingatkan, selain melanggar hukum, pembuatan dan modifikasi knalpot brong jelas kerap meresahkan masyarakat. Juga kerap disalahkan gunakan untuk balap motor liar yang sangat menggangu lingkungan,” urai Aiptu Amri.
Imbauan agar pemilik bengkel dan toko onderdil motor tidak menjadi penadah ragam onderdil protolan motor hasil kejahatan ditekankan. Praktik macam itu sama halnya dengan menjual ulang barang bodong alias asli tapi palsu (aspal). Itu sama halnya dengan menipu pembeli, selain juga melanggar hukum.
“Syukurlah, hasil pengamatan anggota, untuk sementara tidak ada bengkel dan toko onderdil di Desa Lerpak yang terdeteksi menjual knalpot brong dan onderdil bodong hasil aksi kejahatan curanmor,” pungkas Aiptu Amri. (ras/ono)
Raperda Pajak dan Retribusi Tunggu Tahapan Harmonisasi di Kemenkumham
Sumenep, Memorandum Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak dan retribusi di DPRD Sumenep masih menunggu harmonisasi terhadap draf raperda yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa
Timur. Anggota pansus raperda pajak
dan retribusi, Kiai Samioeddin menjelaskan, sesuai dengan regulasi yang baru maka semua raperda harus dilakukan harmonisasi ke Kemenkumham.
“Sampai sekarang harmonisasi belum selesai dilakukan. Padahal, sudah lama diajukan oleh Bagian Hukum Pemkab Sumenep,” ujar Kiai Sami-sapaan karibnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku kecewa dengan lambannya harmonisasi tersebut. Sebab, sudah lebih satu bulan namun tak kunjung selesai. “Raperda tidak bisa dibahas jika
harmonisasi belum selesai. Apakah pengawalan Pemkab dalam hal ini bagian hukum tidak serius ke Kemenkumham sehingga cukup lama selesainya,” ungkapnya. Kiai Sami mendesak Pemkab serius melakukan pengawalan agar raperda pajak dan retribusi bisa tuntas tahun ini. “Apabila tidak tuntas, maka nanti tidak bisa melakukan pungutan pajak dan retribusi tahun depan,” tandas Kiai Sami. Kabag Hukum Setkab Sumenep Hizbul Wathan mengaku sudah maksimal dalam mengawal harmonisasi raperda pajak dan retribusi.
Buktinya, proses pengajuan sudah dilakukan pada Februari lalu, dan baru dilakukan harmonisasi pada bulan April 2023. Pihaknya mengatakan, sudah sering melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham, tapi memang belum selesai sampai detik ini. Bahkan ia selalu memantau di e-Legal.
“Kami hanya bisa menunggu. Apalagi secara regulasi tidak ada aturan tenggat waktu. Tapi kami sudah berusaha maksimal untuk segera selesai dan bisa cepat dibahas,” kata Wathan. (aan/ono)
Polsek Kalidawir Ringkus Penganiaya Tetangga
Terpengaruh Minuman Keras
Tulungagung, Memorandum
Laki-laki berinisial GS (28), warga Desa Betak, Kecamatan Kalidawir diringkus polisi diduga karena menganiaya tetangganya menggunakan sajam. Kapolsek Kalidawir AKP Haryono melalui Kasihumas Polres
Tulungagung Iptu Moh Anshori mengatakan, korban dalam perkara ini yaitu MIA (20) dan IS (39).
“Kedua korban warga Desa Betak, Kecamatan Kalidawir,” terang Iptu Anshori, Kamis (15/6). Iptu Anshori menjelaskan, penganiayaan bermula saat korban MIA duduk-duduk bersama teman-temannya. Tiba-tiba terduga pelaku datang sambil berteriak-teriak. Terduga pelaku terindikasi dalam pengaruh miras. Oleh korban, GS disarankan pulang atau pergi. Kemudian GS pulang mengendarai Honda Beat nopol AG 4812 RDP. Tidak berapa lama, saat korban akan mengambil motor tiba-tiba pelaku datang lagi sambil membawa sebilah parang. Sajam tersebut diayunkan dan disabetkan ke arah sepeda motor
korban. Selanjutnya korban berlari ke arah teman-temannya, namun pelaku tetap mengejar sambil berteriak-teriak. Pelaku terus mengayunkan parangnya membabi buta ke arah sepeda motor maupun orang di sekitarnya. Saat bersamaan, korban berinisial IS berusaha menenangkan dan mengamankan pelaku menggunakan potongan kayu. Namun justru mengakibatkan kakinya tersabet parang. IS pun segera menyelamatkan diri. Tidak lama setelah itu, pelaku inisial GS berhasil diamankan oleh warga masyarakat sekitar. “Baik korban maupun pelaku selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kalidawir karena dalam
keadaan terluka untuk mendapatkan perawatan,” paparnya. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain sebilah parang, potongan tongkat kayu, dan 1 unit motor. “Atas perbuatannya, dijerat pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan dilakukan penahanan di Rutan Polsek Kalidawir,” pungkas Iptu Anshori. (fir/mad/yok)
Semarakkan HUT Ke-77 Bhayangkara
Polres Tulungagung Gelar Bakti Kesehatan
Tulungagung, Memorandum
Dalam rangka menyambut HUT
ke-77 Bhayangkara tahun 2023, Polres
Tulungagung menyemarakkannya dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya menggelar bakti kesehatan.
Kapolres Tulungagung AKBP Eko
Hartanto melalui Kasihumas Iptu Moh
Anshori mengatakan, yang terbaru
bakti kesehatan dilaksanakan di Ponpes
Miftahul Ulum, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo. “Dalam gelar bakti kesehatan tersebut, Sie Dokkes Polres
Tulungagung melakukan pemeriksaan dan pengobatan umum secara gratis,” terangnya, Kamis (15/6).
Iptu Anshori membenarkan, bakti kesehatan merupakan rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan Polres
Tulungagung dalam rangka menyambut HUT ke-77 Bhayangkara. “Bakti
kesehatan adalah kegiatan sosial yang
dilakukan oleh Polres Tulungagung
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan, agar dapat membantu penanganan kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya. Dijelaskan Iptu Anshori, dalam bakti kesehatan di Ponpes Miftahul Ulum, tim Dokkes Polres Tulungagung bersama Polsek Karangrejo setidaknya memeriksa kondisi kesehatan 150 santriwan maupun santriwati. “Semoga dengan kegiatan ini
dapat bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya para santri Ponpes Miftahul Ulum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Iptu Anshori menyampaikan, selain bakti kesehatan dan bakti sosial, dalam rangka memperingati HUT ke-77 Bhayangkara, Polres Tulungagung juga mengadakan aneka perlombaan. Seperti hadrah, azan, juga perlombaan lainnya. (fir/mad/yok)
Lawatan Dirjen PAUD Dikdasmen ke Magetan
Disambut Bupati dan Ratusan Tenaga Pendidik
Magetan, Memorandum
Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Republik Indonesia Dr Iwan Syahril menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Magetan, Kamis (15/6).
Kedatangan Dr Iwan Syahril
bersama rombongan disambut
langsung oleh Bupati Magetan
Suprawoto bersama pejabat teras di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora)
Suwata.
Pergelaran seni khas Kabupaten
Magetan juga dipersembahkan untuk menyambut Dirjen PAUD
Dikdasmen Kemendikbudristek
Republik Indonesia tersebut. Dalam sambutannya, Dr Iwan Syahril
mengaku kagum dengan capaian
Kabupaten Magetan seperti yang dipampang dalam daftar Pemda paling transformatif dalam pembelajaran. “Saya kagum ketika mengetahui bahwa Kabupaten Magetan terdaftar dalam kategori transformatif dalam pembelajaran, dalam kategori Kabupaten Kota, dan ini sangat luar biasa sekali, “ ungkapnya, Kamis ( 15/6).
Menurut Iwan Syahril, capaian Kabupaten Magetan tidak lepas dari peran aktif tenaga pendidik yang selalu berinovasi dan penuh semangat dalam mendidik, serta dukungan
Jelang Pencairan DBHCHT
Dinas Sosial Tulungagung
Gelar Verifikasi Lapangan
Tulungagung, Memorandum Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung menggelar verifikasi lapangan jelang pencairan Bansos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023. Verifikasi lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi lahan tembakau yang ada di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kamis (15/6).
Sebelum menuju ke lokasi lahan tembakau milik warga itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur bersama Kepala Desa Gesikan Nurhadi Setyawan menyampaikan informasi kepada sejumlah warga setempat di balai desa.
Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. Yakni mengunjungi lahan tembakau milik warga. Wahiyd mengatakan, verifikasi lapangan dilakukan guna meminimalkan potensi terjadinya kesalahan pencairan Bansos
DBHCHT tahun 2023.
“Ini harus kita lakukan agar tepat sasaran by name by address,” ujarnya. Menurutnya, akhir bulan Juni ini ditargetkan verifikasi lapangan dan verifikasi administrasi selesai. Sehingga, pada awal atau pertengahan bulan Juli mendatang, pencairan DBHCHT sudah bisa dilakukan.
“Bulan Juni ini ditargetkan selesai, bulan Juli Insyaallah pencairan,” ungkapnya.
Wahiyd merinci, sasaran dalam Bansos ini adalah petani tembakau, karyawan pabrik rokok, kemudian buruh tani tembakau yang akan mendapatkan Bansos sebesar Rp 200 ribu perbulan selama 7 bulan.
Wahiyd berharap, pencairan ini bisa meringankan beban dan meningkatkan ekonomi sasaran. Sehingga inflasi terjaga dan daya beli masyarakat tetap baik. “Harapannya seperti itu. Agar ekonomi masyarakat terangkat dan inflasi
tidak meroket. Selain itu pekerja yang ada hubungan dengan tembakau, juga bisa menikmati hasil penjualan tembakau lewat Bansos ini,” terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Gesikan Nurhadi Setyawan mengatakan, ada ratusan warganya yang diusulkan mendapatkan DBHCHT tahun ini. Pihaknya berharap, usulan tersebut bisa diakomodir oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dan ditetapkan melalui SK Bupati sebagai penerima Bansos DBHCHT. “Harapannya semua nama yang kita usulkan bisa diterima, semuanya,” ucapnya. Hal sama juga disampaikan oleh salah satu petani tembakau asal Desa Gesikan, Sumali. Dirinya berharap, usulan nama-nama tersebut bisa diterima dan bisa segera dicairkan. “Kalau nanti dapat mas, saya mau belikan pupuk dan kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (fir/mad/yok)
E-Retribusi Pedagang Pasar
Magetan, Memorandum Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Magetan menerapkan
e-Retribusi pada pedagang di Pasar Daerah direspons oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Magetan.
Wakil rakyat optimistis, inovasi
e-Retribusi Disperindag Kabupaten Magetan akan mampu mengantisipasi potensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pungutan liar (Pungli) oleh oknum saat menarik retribusi kepada para pedagang secara manual. “Sistem digitalisasi pada pemungutan retribusi pasar ini akan efisien dan efektif untuk kemajuan pasar tradisional di Kabupaten Magetan,” kata Hari Gitoyo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Magetan, Kamis (15/6).
persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan,” beber politisi Partai Demokrat tersebut.
penuh Kepala daerah. “Tidak lepas dari peran bapak ibu pendidik di Magetan, serta dukungan bapak Bupati Magetan,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati Magetan sangat mengapresiasi kehadiran Dirjen PAUD di Kabupaten Magetan. Kedatangan Iwan Syahril dipercaya akan memompa semangat seluruh insan dunia pendidikan untuk lebih inovatif dan transformatif. “Terimakasih sekali atas kunjungan kerjanya
di Kabupaten Magetan, tentu ini akan mendongkrak semangat dan kualitas sektor pendidikan di Kabupaten Magetan,” ungkap Bupati Magetan.
Kehadiran Iwan Syahril juga disambut antusias oleh ratusan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Magetan yang memenuhi Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan sejak siang hingga petang hari. (sep/rik/adv/yok)
Hari Gitoyo meminta, Satuan kerja (Satker) pengampu program e-Retribusi yakni Disperindag Kabupaten Magetan harus rajin melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada pedagang di pasar daerah untuk membimbing penerapan e-Retribusi tersebut.
“Harus selalu ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem pemungutan retribusi ini aplikatif dan mengurangi
Pendampingan oleh Disperindag Kabupaten Magetan akan sangat membantu para pedagang di pasar daerah dalam penerapan pembayaran retribusi digital tersebut, khususnya pedagang usia lanjut. “Perlu disiapkan dengan matang baik secara teknis maupun sosial masyarakat utamanya para pedagang di pasar tradisional tersebut,” ungkap Hari Gitoyo.
Ketua komisi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tersebut
memastikan, lembaganya akan terjun ke lapangan untuk melihat langsung penerapan e-retribusi oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan. “Jelas, kami juga akan memantau program e-Retribusi tersebut,” pungkas Hari Gitoyo. Sebagai informasi, hingga periode Mei 2023, Disperindag Kabupaten Magetan telah menerapkan e-Retribusi pada 10 pasar daerah. Rencananya tahun ini dua pasar tradisional yaitu pasar Manisrejo dan Lembeyan juga akan diterapkan pembayaran retribusi secara digital. (rik/adv/yok)
Mas Dhito Sayembarakan Nama Stadion Kediri
Kediri, Memorandum
Sayembara nama stadion baru Kabupaten Kediri yang diadakan
Bupati Hanindhito Himawan Pramana menuai respons luar biasa masyarakat. Bahkan banyak yang sudah mengusulkan nama melalui kolom komentar di akun Instagram@dhitopramono. Sejak diunggah pada Rabu (14/6), setidaknya dalam empat jam sudah mendapatkan 374 komentar dan 4.134 like
“Seperti yang sudah saya sampaikan saat groundbreaking stadion ini, nama stadion akan disayembarakan,” tulis bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut. Syarat dan ketentuan mengikuti sayembara sebagaimana postingan
itu diantaranya peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI), setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu nama stadion. Nama stadion yang diusulkan tidak mengandung unsur pornografi maupun melanggar undang-un-
dang yang berlaku. Maksimal terdiri empat kata, mengandung filosofi dan unsur yang berkaitan dengan Kabupaten Kediri.
Selain itu, nama stadion yang diusulkan belum pernah dipakai pada branding apapun. Hasil lomba menjadi hak milik Pemkab Kediri, serta penggunaan nama stadion menjadi keputusan Pemkab Kediri.
Nama yang diusulkan peserta dikirim melalui tautan s.id/SayembaraNamaStadionKediri atau dapat dikirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri di Jalan
Panglima Sudirman paling lambat 1 Juli 2023 pukul 23.59. Sayembara ini memperebutkan total hadiah Rp 22,5 juta.
Mas Dhito lewat postingannya berharap nama stadion baru yang dibangun di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Karena nama adalah doa, maka harapannya jika kita namai bersama-sama, stadion ini bisa membawa dampak yang begitu besar terhadap masyarakat, khususnya Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito. (adv/pkp/mon/epe)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ditandatangani secara elektronik
ANDIKA PUTRANTO HADI,S.H NIP. 197909282006041005
Muskab ke-IV IPSM Bojonegoro jadi momen bupati untuk mengajak berinovasi dalam pembangunan.
Hadiri Muskab IPSM, Bupati Tekankan Inovasi dan Kreasi
Bojonegoro, Memorandum
Bupati Anna Mu’awanah menghadiri Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-IV Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Bojonegoro, di Ruang Angling Dharma lantai II, Gedung Pemkab Bojonegoro. Bupati berharap, IPSM dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan kreasi dalam pembangunan lingkungan dan sosial.
Musyawarah IPSM juga dihadiri kepala Dinas Sosial Arwan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro Djoko Lukito, serta kepala OPD terkait. Dalam sambutannya, bupati menuturkan IPSM telah aktif membantu pemerintah dalam tugas sosial. Hal ini menunjukkan peran saling menguatkan untuk kebersamaan masyarakat dalam pembangunan negara.
“Peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan sosial semakin dilibatkan. Karena dari situlah kita dapat belajar dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan kreasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Bupati Anna juga mengucapkan selamat kepada peserta untuk mengikuti musyawarah yang nantinya mendapat hasil yang terbaik dan membawa manfaat bagi semua.
Kepala Dinsos Arwan mengatakan, IPSM merupakan mitra kementerian sosial. Dalam musyawarah kali ini mengangkat tema perkuat eksistensi IPSM dan semangat kebersamaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Bojonegoro.
IPSM, lanjut Arwan, termasuk wadah berhimpunnya PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial. “Kami berharap forum ini menghasilkan keputusan yang konstruktif, baik terhadap kepengurusan maupun program kerja,” sebutnya.
“Bagaimanapun juga pertemuan ini harus menjadi kiprah organisasi kedepan. Setidaknya menjadi tempat untuk memperkokoh nilai solidaritas untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arwan. (top/epe)
Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ditandatangani secara elektronik
Bupati Canangkan Bojonegoro Peduli Emisi Karbon
Bojonegoro, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui dinas lingkungan hidup (DLH) bekerja sama dengan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), mencanangkan program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon sekaligus membuka lomba Adibuana Carbon Award 2023.
Dalam pembukaan acara (14/6), diwarnai dengan penyerahan piagam dan piala penghargaan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) kepada desa yang berhasil meraih predikat proklim utama yang diselenggarakan di Pendopo Malowopati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, PT ADS merupakan BUMD yang telah menyumbang deviden mulai 2020. Saat ini menginisiasi emisi karbon award bekerjasama dengan DLH. Sebab perubahan lingkungan semakin terasa panas, karena sampah plastik makin tahun makin menumpuk. “Kalau bicara terkait kabupaten, dasarnya ada di tingkat desa. Maka hari ini kami undang seluruh desa untuk berpartisipasi dalam penganugerahan Adibuana Carbon Award dengan reward trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan dengan total Rp 250 juta,” jelasnya.
Sebagai langkah pengurangan emisi karbon, pola hidup masyarakat mengurangi penggunaan motor merupakan tuntutan. Masyarakat diminta membuat environment, sebab langkah itu tidak ada yang melarang. “Lingkungan yang berimbang bisa mewujudkan adanya lingkungan yang peduli,” tegasnya. Kepala DLH Dandi Suprayitno menjelaskan, PT ADS memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Bojonegoro peduli emisi karbon. Apalagi, Indonesia saat ini termasuk yang menandatangani dan berkomitmen untuk menjaga emisi karbon.
Lebih lanjut, berdasarkan dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, angka pada 2018 sebesar 3.631.687 ton CO2eq dan diproyeksikan pada 2022 emisi GRK sebesar 5.670.451 ton CO2eq. “Maksud kegiatan ini
merupakan upaya pengendalian dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca,” ungkapnya. Tujuan kegiatan juga mendorong kelompok masyarakat melakukan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim dengan cara reduksi emisi karbon. Selain itu memberikan pengakuan terhadap upaya/aksi yang telah dilakukan masyarakat. Juga mendorong penguatan ketahanan
masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi.
Dandi menambahkan, tujuan kegiatan ini juga hendak meningkatkan pemahaman masyarakat terkait emisi karbon dan perubahan iklim. Serta mendorong keswadayaan masyarakat dalam pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan.
“Di Agustus 2023 ini ada penganugerahan Adibuana Carbon
Award yang akan diberikan kepada 30 desa/kelurahan dengan kategori penyerapan emisi tertinggi. Sedang dan cukup dengan hadiah berupa trofi bupati. Hadiah juga disiapkan berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan dengan total Rp 250 juta. DLH akan mengirimkan tata cara pengisian portofolio masing-masing desa dan panduan yang sudah dibagikan,” tandasnya. (top/epe)
Anak Yatim Piatu Telantar Digelontor Bansos Rp 10,5
Bojonegoro, Memorandum
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro merealisasikan bantuan sosial (bansos) sebesar
Rp 10,557 miliar untuk anak yatim piatu telantar non panti. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakmis Dinsos, Murti Asih Fatima menjelaskan, jumlah penerima bansos ada 7.038 anak. Peny-
alurannya bahkan sudah final 100 persen. Selain itu, untuk penerima bansos ada perbedaan dari jumlah anak yang terdata melalui SK Bupati. Sebelumnya sesuai SK ada 7.215 anak dengan anggaran Rp 10,822 miliar. “Sesuai pengajuan proposal dari desa sudah terealisasi 100 persen per 13 Juni 2023 untuk
7.038 anak. Adapun jumlah sesuai SK sebelumnya ada
7.215 anak, ada 117 anak tidak diajukan pencairan oleh pihak desa karena tidak mengajukan proposal kembali. Sebab, saat pencairan ada verifikasi ulang. Ternyata, ada banyak faktor salah satunya penerima bansos pindah alamat,” jelasnya. (top/epe)
GRESIK-LAMONGAN
Kejari Gresik Musnahkan Ribuan Barang Bukti
Didominasi Perkara Narkoba
Gresik, Memorandum
Perkara narkoba mendominasi tindak pidana di Kabupaten Gresik. Hal itu terungkap saat Kejaksaan Negeri (Kejari)
Gresik memusnahkan ribuan barang bukti dari 196 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, Kamis (15/6). Hampir setengah dari total perkara merupakan kasus narkotika.
Jika diuangkan, ribuan barang bukti yang terdiri dari narkoba hingga rokok tanpa pita cukai itu bernilai sekitar Rp 480 juta. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pembakaran, menggunakan blender, dipalu hingga dipotong menggunakan gerinda. Seluruh barang bukti yang telah dimusnahkan lalu ditimbun tanah.
Pemusnahan dipimpin
langsung Kajari Gresik Nana
Riana bersama Sekdakab Achmad Washil Miftahul Rachman dan dihadiri unsur Polri, bea cukai, satpol PP, dan dinas kesehatan. “Pemusnahan ini bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yakni perkara yang
Pendidikan
Ribuan Pelajar Gresik Putus Sekolah
sudah berkekuatan hukum tetap. Selain eksekusi badan terhadap terpidana, kami juga eksekutor terhadap barang bukti,” kata Nana Riana. Ditambahkan, ada sebanyak 196 perkara inkracht dalam periode Januari-Juni 2023. Mayoritas didominasi perkara narkotika yang mencapai hampir 70 persen. “Total ada 196 perkara inkracht Rinciannya 1 perkara tindak pidana khusus, 191 perkara tindak pidana umum, 4 perkara tindak pidana ringan dan 1 dari bea cukai. Didominasi narkotika dengan 82 perkara,” imbuhnya. Selain narkotika, perkara lain yakni perkara kesehatan, Gresik, Memorandum
Ribuan pelajar di Kota Santri mengalami putus sekolah. Hal ini tergambar dari banyaknya siswa yang mengikuti program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah (Jaketku) yang diadakan Pemkab Gresik. Mereka putus sekolah karena berbagai persoalan, salah satunya ekonomi.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik S Hariyanto menyampaikan, program Jaketku telah dilaksanakan di 1 SKB (sanggar kegiatan belajar) dan 11 PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar). Pada 2022, sebanyak 167 peserta didik mengikuti kejar Paket A, 472 Paket B, dan 1.538 Paket C. Tahun ini, kejar Paket A diikuti sebanyak 54 pelajar, Paket B 337, dan Paket C 1.179. Lulus dan diwisuda 2022-2023, termasuk 4 orang dari Bawean. Paket A sebanyak 16 pelajar, Paket B 26 pelajar dan Paket C 32 pelajar dengan jumlah keseluruhan 74.
Program Jaketku merupakan inisiasi dari tim penggerak PKK Gresik bersama disdik, dinasKBPP, dinas kominfo, dan dinas sosial. “Program ini menyasar anak-anak Gresik yang putus sekolah dengan tujuan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Hariyanto, program Jaketku memberikan kejar paket sesuai dengan tingkat pendidikan terakhirnya yang terputus, hingga proses ujian untuk mendapatkan ijasah. Program ini pun menyedot animo banyak masyarakat yang ingin mengejar jenjang pendidikan.(and/har/epe)
peredaran minuman keras, peredaran rokok ilegal, uang palsu, senjata tajam hingga penggunaan senjata api. “Barang bukti yang kami amankan untuk narkotika jenis sabu dengan total 176,31 gram atau
senilai Rp 211.572.000,” bebernya. Selanjutnya, ganja seberat 99,961 gram senilai Rp 99.961.009, 6.575 butir pil dobel L senilai Rp 20.271.000, kemudian 194 ribu batang
rokok tanpa pita cukai yang menimbulkan kerugian negara Rp 148.274.880, dua dus berisi 370 lembar uang mainan, 9 buah timbangan elektrik, 93 handphone, 13 buah alat isap narkoba, 1 buah senjata api, 3
buah senjata tajam, 40 minuman keras, 9 pak dupa, dan 25 potong pakaian. Sehingga jika ditotal barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan ini sekitar Rp 480 juta. “Semoga kegiatan
pemusnahan barang bukti hari ini semakin memperkuat sinergitas kami dengan seluruh instansi lain terkait. Kami menyampaikan terima kasih,” tutup Nana Riana. (and/har/epe)
Ruas Randegansari-Bangkingan Ditarget Mulus September
Salah satu korban kebakaran menjalani perawatan medis.
Boiler Bocor dan Meledak, Lukai 4 Pekerja Pabrik Triplek
Lamongan, Memorandum
Sebanyak empat pekerja mengalami luka bakar akibat ledakan dan kebakaran hebat yang terjadi di pabrik triplek PT Tanah Mas di Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (14/6). Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Anton Krisbiyantoro mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30. Mekanik PT Tanah Mas, Didik Damono mendapat laporan dari bagian produksi bahwa pipa oli boiler (mesin pemanas) mengalami kebocoran.
“Didik Damono bersama mekanik lainnya hendak memperbaiki kebocoran tersebut, namun sebelum diperbaiki, boiler mesin pemanas tiba-tiba meledak,” beber Ipda Anton Krisbiyantoro kemarin.
Ledakan itu sontak memicu kebakaran. Amuk si jago merah melahap benda-benda di sekitar yang memang mudah terbakar. Antara lain boiler, panel listrik mesin rotari, tumpukan viner kering, dan bahan baku triplek. Selain itu, lidah api yang berkobar juga menyambar sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi kejadian. Empat orang dikabarkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. “Korban atas nama Sunarto, Agus Sunardi, Suwanto, dan Yoga. Semuanya mengalami luka bakar,” imbuhnya.
Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan si jago merah. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekira pukul 20.00 dilanjutkan proses pembasahan. “Korban masih menjalani perawatan medis. Ada yang terluka di bagian punggung, tangan, dan lainnya,” tutupnya. (and/har/epe)
Gresik, Memorandum Jalan Randegansari-Bangkingan, Kecamatan Driyorejo ditarget mulus pada September 2023. Saat ini, Pemkab Gresik tengah memulai proyek perbaikan ruas jalan yang berbatasan dengan Kota Surabaya tersebut. Harapannya bisa mempermudah mobilitas masyarakat. Ruas jalan sepanjang 330 meter ini sedang direkonstruksi menggunakan material aspal dengan lebar 4 meter. Adapun bahu jalan, akan di rekonstruksi rigid 1 meter. Pengerjaan dimulai sejak Mei 2023 dan bahu jalan pun sudah mulai tampak. Agung Budi Prasetyo, pengawas proyek rekonstruksi ruas Jalan Randegansari-Bangkingan menjelaskan, pengerjaan yang dimulai bulan Mei 2023 ini ditarget tuntas September. “Awalnya, saat pekerjaan rigid bahu jalan, akses jalan sementara ditutup. Tapi sekarang sudah bisa di lewati, nanti saat pengaspalan kemungkinan jalan akan ditutup kembali untuk sementara waktu,” terang Agung, Kamis (15/6).
Selama jalan ditutup kembali, masyarakat diimbau untuk sementara melewati Jalan Pen-
ghubung Desa (JPD) Gadung. Lokasinya berada di sebelah selatan ruas jalan yang saat ini dikerjakan. Rekonstruksi ruas jalan ini disambut gembira oleh
masyarakat sekitar. Kepala Desa Gadung Suwarno, yang wilayahnya masuk dalam proyek rekonstruksi menyampaikan
bahwa perbaikan jalan ini sudah dinantikan warga.
Ini lantaran ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya ini
cukup tinggi mobilitasnya. Disamping itu, banyak warganya yang juga membuka toko/warung di kanan kiri jalan. (and/har/epe)
Bawaslu Temukan Belasan Data Anomali
Gresik, Memorandum
Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus bergulir. Penyelenggara sudah menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (DPSHP Akhir). Di Kabupaten Gresik, bawaslu setempat menemukan belasan data anomali. Serta mencatat ratusan kematian pemilih usai pendataan.
Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Gresik Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga M Syafi’ Jamhari. Dikatakan, setelah penetapan DPS akhir pihaknya menemukan sebanyak 14 data anomali.
“Yakni NIK (nomor induk kependudukan) pemilih juga terdaftar di daerah lain,” ujarnya, kemarin. Jamhari menjelaskan, bahwa ada data NIK pemilih yang ternyata juga terdeteksi di daerah lain. Salah satunya di Surabaya. “Jadi NIK-nya sama, tapi orangnya berbeda. Padahal seharusnya satu NIK satu orang. Temuan ini sudah kami sampaikan
ke KPU Gresik,” imbuhnya. Pria berkaca mata itu menambahkan, dari belasan itu setelah ditelusuri sekarang menyisakan 7 data pemilih anomali. “Kemungkinan itu kesalahan saat pendataan kependudukan, sebagai solusi oleh dispenduk (dinas kependudukan) diarahkan untuk rekam ulang,” tandas Jamhari. Selain itu, setelah penetapan DPSHP Akhir 5 Juni 2023, Bawaslu Gresik mencatat ada 502 pemilih yang meninggal dunia. Tentu ini harus segera diselesaikan, mereka yang sudah meninggal dunia datanya dicoret. Harapannya nanti yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) memang akurat. “Harus ada surat keterangan kematian dari desa. Sehingga kita dorong desa untuk mengeluarkan surat kematian, karena KPU tidak akan mencoret data pemilih meninggal dunia kalau tidak ada surat (kematian, red). Harapannya sudah tuntas sebelum pleno DPT,” tutupnya. (and/har/epe)
Dugaan Jual Beli Bangku Kosong SMA
Tidak Ada Pemenuhan Pagu
Surabaya, Memorandum
Dugaan jual beli bangku kosong untuk jenjang SMA Negeri setiap tahun selalu terdengar. Untuk mendapatkan satu bangku di SMA Negeri di Metropolis yang diinginkan, tak jarang orang tua atau wali murid harus merogoh kocek yang cukup dalam. Meski kebanyakan jual beli bangku kosong tidak berupa uang, namun barang pengganti nilainya juga tidak sedikit.
Penelusuran Memorandum, orang tua rela memberikan AC, kulkas bahkan motor agar anaknya bisa diterima di SMA Negeri. Praktik ini terjadi tahun lalu di beberapa SMA Negeri di Surabaya. Lalu bagaimana dengan tahun ini?
apakah dugaan praktik ini masih terjadi?
Terkait dugaan adanya jual beli bangku kosong di SMA/SMK Negeri, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur mengaku tidak bisa berbicara banyak.
Terkait bangku kosong, mekanisme dan kewenangan ada di pihak sekolah. “Banyak sekali sekolah itu pagunya tidak terpenuhi dan sudah ada mekanisme tersendiri. Tapi itu di luar frame kami,” kata Munir bagian pelayanan
PPDB SMA/SMK Disdik Jatim.
Munir menjelaskan, Disdik melakukan tugas sesuai bidangnya, yaitu membantu masyarakat, mulai dari proses pendaftaran.
“Jika kami menyarankan wali murid maka akan dijadikan batu loncatan. Tidak boleh seperti itu, kami yang pasti-pasti saja. Kami berani menjawab di sini, kalau di luar PPDB saya tidak berwenang dan tidak tahu menahu,” jelasnya.
Munir menambahkan, tidak ada pemenuhan pagu SMA/SMK di Surabaya. “Malah biasanya nolak-nolak. Bagi siswa yang tidak diterima sesuai dengan persyaratan diberi kesempatan berikutnya dengan nilai rapot, kalau tetap tidak diterima berarti tidak terseleksi. “Bisa sekolah di swasta,” tandasnya.
Munir menambahkan, pihaknya hanya merangkum jadwal. PPDB ada jalur A,B,C,D sesuai jurdis.
Ada lima tahap seleksi bagi siswa yang hendak mendaftar ke sekolah baru. Kalau tidak diterima pertama malah bisa ke tahap kedua hingga ke tahap lima lima. “Kalau sampai tidak diterima ya wassalam,” jelas Munir.
Maka dari itu, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat, tidak lolos dari lima tahap
Yang kita tahu adalah pemenuhan pagu. Itu kebijakan dari dinas. Jadi apabila ada calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang setelah mendaftar, maka prosedurnya nanti diatur oleh dinas dan melalui mekanisme yang jelas.
Muhammad Fadloli Kepala SMA Negeri 9 Surabaya
yang telah dipersiapkan Diknas Jatim, maka tidak ada jalur lagi. “Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau orangtua berupaya ke sana ke mari silahkan, kan kita tidak bisa membatasi. Itu hak mereka. Saya tidak bisa melarang juga tidak merekomendasi,” pungkas Munir.
Terpisah, Kepala SMA Negeri 9 Surabaya
Muhammad Fadloli menyampaikan bahwa pihaknya sangat siap menyambut PPDB SMA Surabaya 2023. Hal itu dibuktikan dengan mendirikan posko dan panitia khusus untuk mengawal PPDB. Disinggung soal istilah jual beli bangku kosong, Fadloli meluruskan bahwa hal tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan. Yang diketahuinya adalah pemenuhan pagu apabila ada calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang. “Yang kita tahu adalah pemenuhan pagu.
Kualitas Sekolah Swasta dan Negeri Harus Sama
Karena masih menganggap sekolah negeri adalah segala- galanya. Jadi apapun dilakukan agar anak bisa masuk sekolah negeri.
Isa Ansori
PAKAR pendidikan Jawa Timur Isa
Ansori menyampaikan, sejatinya jual beli bangku kosong secara resmi di sekolah negeri tidak ada. Tetapi faktanya di lapanga, diduga masyarakat tertentu memanfaatkannya untuk memasukkan anak mereka ke sekolah yang dituju.
“Jual beli bangku kosong sejatinya adalah tidak ada, tapi fakta di masyarakat tertentu diduga ada,” tegas Isa Ansori.
kebutuhan. “Karena masih menganggap sekolah negeri adalah segala galanya. Jadi apapun dilakukan agar anak bisa masuk sekolah negeri,” tutur dia.
Ia menyebutkan, selama masih ada jarak kualitas antara sekolah negeri dan swasta, maka fenomena (jual beli bangku kosong) pasti akan terjadi. “Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sekolah swasta dan membangun kesadaran bahwa sekolah negeri dan swasta
Pakar pendidikan Jawa Timur Bersambung ke halaman 10 Bersambung ke halaman 10
Isa sapaan pakar pendidikan di Kota Surabaya ini menilai, jual beli bangku kosong juga terkait dengan
Sukses Gelar Forum Smart City Nasional 2023
Wali Kota Eri Ajak Semua Daerah Bergandeng Tangan untuk Indonesia Cerdas
KOTA Surabaya sukses
menggelar Forum Smart City Nasional 2023 yang digelar di ballroom Shangri-La Hotel Surabaya pada 12-14 Juni 2023. Acara yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu didukung penuh oleh Performa Optima Grup. Hadir dalam acara itu ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk bupati, wali kota, dan kepala perangkat daerah dari berbagai penjuru nusantara.
Pada saat pembukaan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait Smart City yang sudah diterapkan di Kota Surabaya, apalagi Surabaya sudah memulai konsep kota cerdas ini sejak 2002. Makanya, saat itu Wali Kota Eri menjelaskan berbagai aplikasi dan sistem yang sudah diciptakan dan diterapkan oleh Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.
“Jadi, semua pelayanan di Surabaya sudah kita lakukan dengan berbasis elektronik, mulai dari perencanaan, perizinan, dan semuanya sudah kita lakukan dengan elektronik,” kata Wali Kota Eri di depan ratusan kepala daerah dan disaksikan oleh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.
Menurutnya, di ruang kerjanya saat ini sudah terpasang monitor besar yang bisa memantau secara real times tentang warga
miskin, angka stunting, capaian kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan
Pemkot Surabaya, beserta serapan anggarannya. Bahkan, kepala perangkat daerah dan camat serta lurah di Surabaya sudah menandatangani kontrak kinerja untuk berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan Wali Kota Eri. “Semua itu bisa saya pantau karena semuanya sudah berbasis elektronik,” katanya. Oleh karena itu, akhirnya Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah Forum Smart City Nasional 2023, karena memang Surabaya ini menjadi salah satu kota yang semua pelayanannya sudah berbasis digital, salah satu kota yang sudah bisa menjalankan smart city. Ia juga sangat bersyukur karena antusiasme dari berbagai daerah sangat tinggi, terbukti dengan adanya bupati dan wali kota yang langsung hadir ke lokasi acara untuk memastikan kepala dinasnya bisa bekerjasama dengan berbagai daerah, termasuk dengan Kota Surabaya.
“Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa saat ini sudah bukan waktunya antar daerah saling bersaing, bukan siapa yang terbaik diantara wilayah atau daerah, dan juga bukan untuk mengadopsi atau apa, tapi ini sudah waktunya semua daerah bersatu untuk berubah menjadi lebih baik demi masyarakat dan untuk Indonesia cerdas,” ujarnya.
Wli Kota Eri juga menegaskan bahwa dalam menerapkan konsep kota cerdas itu, tentunya Pemkot Surabaya menggunakan
APBD yang juga merupakan uang negara. Makanya, ia menilai saat ini sudah waktunya bergandengan tangan antardaerah, letakkan ego dan bergabung menjadi satu bagian, dan inovasi yang sudah diterapkan di suatu daerah, bisa diterapkan di semua daerah. “Jadi, kalau ada yang di Surabaya sudah berjalan, silakan digunakan di daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Saya kapan hari ketemu Wali Kota Semarang, dan kita akan lakukan yang mereka lakukan. Semarang juga menggunakan apa yang ada di Surabaya,” tegasnya.
Di samping itu, Wali Kota Eri juga mengakui bahwa Forum Smart City Nasional 2023 yang digelar di Surabaya ini akan semakin memacu jajaran Pemkot Surabaya secara internal, sehingga ke depan terus berkomitmen tidak ada lagi kertas dalam pelayanan di Surabaya, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang tidak melalui digital. Bahkan, ia juga sudah meminta jajaran pemkot untuk bekerja di Balai RW, tidak hanya di kantor saja, karena kalau di Balai RW bisa membantu warga yang tidak bisa menggunakan aplikasi, karena saat ini semua pelayanan sudah digital semuanya.
“Selanjutnya, kita juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita ini transparan. Waktu kita mengerjakan sesuatu itu sudah terukur. Tapi ada yang mengata-
kan, tidak semua orang bisa menggunakan internet, iya. Makanya orang pemkot itu ada di Balai RW,” kata dia. Sedangkan bagi eksternal, dengan digelarnya acara itu dia berharap dapat membuka semua wawasan bahwa Surabaya sudah berjalan seperti ini. Kalau ada wilayah yang ingin seperti ini, ayo bekerjasama. Ia juga berharap semua kabupaten dan kota memiliki kepentingan yang sama untuk kebaikan warganya, dan yang lebih penting lagi semuanya bersatu dalam menjalankan program dari Presiden dan Kementerian. “Sekali lagi ini bukan untuk menjadi yang terbaik antar daerah, tapi yang terbaik adalah yang mau bekerjasama menjadi satu kekuatan besar demi kepentingan umat, demi Indonesia cerdas. Bukan satu daerah yang terbaik bagi daerah lainnya,” tegasnya. Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana mengatakan pelayanan publik di berbagai bidang di Indonesia memang diarahkan untuk digitalisasi, karena banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Caranya dengan pembentukan smart city. “Program smart city dapat memberikan solusi masalah perkotaan, seperti kemacetan, polusi udara, dan pelayanan publik,” katanya. Oleh karena itu, gerakan smart city yang
dilakukan kali ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kota cerdas dan kabupaten cerdas di Indonesia. Makanya, ia berharap adanya kolaborasi dan sinergi antar kabupaten dan kota di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan smart city. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Surabaya beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan nasional ini,” katanya.
Presiden Direktur Performa Optimal Grup, Stefanus Sugeng Irawan yang mendukung penuh acara itu mengakui bahwa sejak 2007, pihaknya selalu konsisten mendukung pembangunan berbasis teknologi informasi di Kota Surabaya. Sebab, high technology (teknologi tinggi) yang dimiliki Kota Surabaya sudah mampu bersaing dengan kota besar lainnya di Indonesia.
“Saya warga Surabaya dan memiliki kewajiban untuk membangun Kota Surabaya menjadi kota yang high technology. Kita setiap tahun, selalu menawarkan IT (information and technology) yang bisa diaplikasikan di dinas (OPD) Surabaya,” kata Stefanus. Dalam acara tersebut, ia juga mengakui mengajak beberapa perusahaan yang bergerak dalam data center, efisiensi jaringan, dan software aplikasi yang bisa digabungkan dengan hardware. Mereka menggelar pameran produk di area acara tersebut. (adv/fer/ono)
Juga Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan
50 Persen APBD
untuk Kebutuhan Anak
Surabaya, Memorandum
Bicara keberpihakan terhadap anak, nampaknya Kota Surabaya tak diragukan lagi. Hal ini terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023. Dimana dari total anggaran Rp11,2 triliun, sekitar Rp 5,627 triliun atau 50,2 persennya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anak.
Tak hanya menyediakan kebutuhan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahkan juga memastikan keterlibatan anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal ini tertuang dalam SOP Musrenbang yang dibuat oleh Bappedalitbang No 000.8.333/ 2771/ 486.8.1/2023.
Selain anggaran yang disediakan melalui APBD Surabaya, pemkot juga melibatkan partisipasi publik dalam menangani problem-problem anak. Misalkan dalam hal pendidikan, pemkot juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya dan lembaga-lembaga zakat lain yang ada di Kota Pahlawan. Bentuk partisipasi publik tersebut, salah satunya diwujudkan pemkot bersama Baznas Surabaya dengan memberikan bantuan tebus ijazah
dan bayar tunggakan biaya sekolah kepada 529 pelajar SMA/SMK swasta pada Senin, 5 Juni 2023. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi, bersama Ketua Baznas Surabaya Muhammad Hamzah.
Menanggapi apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan UNICEF Jawa Bali, Arie Rukmana mengatakan, bahwa ini adalah bentuk social assistant menuju social protection. Menurutnya, ini adalah bentuk negara hadir di dalam persoalan warga, termasuk hal-hal yang dibutuhkan anak.
“Saya melihat ini sesuatu yang bagus, ini adalah bentuk hadirnya negara sebagai social assistant menjadi social protection, ada pendampingan dan ada perlindungan agar bisa keluar dari masalah masalah yang dihadapi,”
jelas Arie, seperti release yang diterima
Memorandum
Sejalan dengan itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Isa Ansori juga meng-
apresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam hal komitmen anggarannya untuk anak.
“Saya kira ini langkah bagus untuk menyiapkan anak anak Surabaya agar
Tingkatkan Kesadaran dan Kepedulian Warga
Kader Madagaskar Wonorejo, Mengantisipasi, dan Mengatasi Bencana Kebakaran
Surabaya, Memorandum
Kader Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran (Madagaskar) Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menjadi salah satu Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat
Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran
Lingkungan Nasional 2023 dari 9 kabupaten/kota se-Indonesia. Keberhasilan Kader Madagaskar tak lepas dari upaya menurunkan kasus kebakaran di rumah tangga, serta adanya peningkatan kepemilikan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang semula hanya dimiliki oleh 40 warga tetapi saat ini telah dimiliki oleh 500 warga. Kemudian peningkatan kepemilikan Kotak
P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), yang semula hanya dimiliki oleh 500 warga, kini telah dimiliki oleh 6.000 warga.
Kader Madagaskar merupakan bagian dari Kader Surabaya Hebat (KSH). Upaya penanggulan permasalahan kebakaran yang dilakukan oleh Kader Madagaskar merupakan program PKK Kota Surabaya. Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan telah dilaksanakan di 153 kelurahan di Surabaya. Salah satunya adalah di Kelurahan Wonorejo Surabaya yang terpilih menjadi pilot project di tingkat Nasional.
“Jika berbicara tentang tanggap dan tangguh bencana maka yang paling utama adalah keguyuban warga di kampung tersebut. Sebetulnya ada 5 pilot project yang kita terapkan, tetapi Kelurahan Wonorejo yang paling
siap dalam mitigasi kebakaran,” kata Ning Rini Indriyani sapaan akrabnya, Kamis (15/6/2023).
Ning Rini Indriyani menjelaskan bahwa target TP PKK Surabaya kedepannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga untuk mengantisipasi, serta mengatasi bencana kebakaran. Sebab, pada 3 menit pertama, peran warga sangat diperhitungkan ketika terjadi bencana kebakaran di perkampungan atau pemukiman penduduk. Karena, ketika terjadi kebakaran, warga berada di tempat kejadian sehingga dapat mencegah api membesar.
“Ketika warga sudah saling peduli, yang lainnya bisa ikut membantu. Maka bisa memadamkan lebih awal, sehingga penanganan akan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa Kelurahan Wonorejo telah meraih penghargaan
Terbaik I Gerakan Keluarga
Sehat Tanggap dan Tangguh
Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan Tingkat Kota Surabaya. Selanjutnya, akan masuk dalam tahapan penilaian di tingkat nasional, yang akan dinilai oleh TP PKK Pusat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Kegiatan ini masuk kedalam program PKK Pusat, dimana Pemerintah Pusat meminta seluruh daerah membuat 5 pilot project dari 9 tema yang ada. Kelurahan Wonorejo melaksanakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan. Kemudian dilombakan di tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi yang kemudian lolos untuk maju ke tingkat nasional,” kata Dedik. Dedik menjelaskan, dalam tahapan penilaian tersebut dilakukan secara berjenjang hingga Juni 2024 mendatang. Karenanya, DPKP Surabaya
terus melaporkan progres mitigasi bencana kebakaran dari Kelurahan Wonorejo kepada TP PKK Pusat. “Seluruh KSH telah mendapatkan pelatihan mitigasi kebakaran, dalam tugasnya mereka juga dibekali buku Panduan Madagaskar, serta mengisi ceklis di aplikasi Sayang Warga melalui fitur Sambang Warga,” jelasnya.
Selain itu, fungsi dari pengisian tersebut adalah memudahkan DPKP Surabaya dalam melakukan mitigasi dan pemetaan penanggulangan bencana kebakaran. Seperti, jumlah kepemilikan APAR dan Kotak P3K di setiap RT. “Mereka melakukan mitigasi by name by address, sehingga tingkat rawan kebakaran bisa rendah,” ujarnya.
Lurah Wonorejo Kota Surabaya, Ari Hardini menyampaikan bahwa sejak awal Kelurahan Wonorejo mendapat pelatihan dan simulasi yang dipandu oleh DPKP Surabaya. Lewat pelatihan dan simulasi tersebut, tingkat
lebih berkualitas, dengan anggaran yang ada. Komitmen ini akan semakin menegaskan bahwa Surabaya memang kota yang layak untuk anak,” tegas Isa. (rio/ono)
kepedulian masyarakat di lingkungan Kelurahan Wonorejo Surabaya semakin meningkat. Hasilnya, setiap pos RW telah dilengkapi dengan kentongan hingga sirine bunyi tanda bahaya.
“Kita memaksimalkan peran ibu-ibu, melatih kesiapsiagaan bagaimana jika terjadi kebocoran gas di rumah, bagaimana tanggap bencana jika tetangga mengalami kebakaran. Alhamdulillah, kewaspadaan
dan kesadaran warga semakin meningkat,” kata Ari. Kelurahan Wonorejo juga telah membagikan APAR di setiap Balai RW hingga rumah ibadah. Serta, DPKP Surabaya bersama puskesmas turut menyampaikan pengarahan mengenai tindakan medik menggunakan peralatan P3K. “Contoh tentang persediaan peralatan atau obat apa saja, untuk menangani luka bakar juga sudah dilakukan,” pungkasnya. (rio/ono)
Warga Berharap Layanan Semakin Baik, Ucapkan Terima Kasih ke Lurah Lama
Surabaya, Memorandum
Warga dan tokoh masyarakat Medokan
Ayu mengucapkan terima kasih kepada pejabat lurah lama R Asep Sanna Sumanilaga SH yang posisinya digantikan pejabat baru Zainul
Abidin SSos.
Pisah sambut Lurah Medokan Ayu ini
dilakukan bertepatan dengan Gebyar Bazar
Rakyat dan Jalan Sehat yang digelar Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada Sabtu (11/6) lalu.
Pejabat lama R Asep Sanna Sumanilaga yang menjabat sejak Oktober 2022 hingga Juni 2023, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai arahan Walikota Surabaya Eri Cahyadi ST MT. Salah satu kinerja pejabat lama R Asep Sanna Sumanilaga selama menjabat sebagai Lurah telah mampu melakukan penataan administratif dan bersinergi dengan mitra kelurahan, seperti LPMK, RW, Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) Medokan Ayu Berkreasi dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Medokan Ayu serta mitra kerja lainnya yang ada di lingkungan Kelurahan Medokan Ayu.
Tokoh Masyarakat sekaligus pembina
mitra Kelurahan Medokan Ayu H Nawawi
mengatakan, Asep Sanna Sumanilaga merupakan lurah yang selalu bersinergi dengan mitra Kelurahan Medokan Ayu, antara lain LPMK, RW, RT, KIM Medokan Ayu Berkreasi dan Pokdarwis Medokan Ayu.
“Salah satu bentuk sinergi bapak Asep
Itu kebijakan dari dinas. Jadi apabila ada calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang setelah mendaftar, maka prosedurnya nanti diatur oleh dinas dan melalui mekanisme yang jelas,” tandasnya. Saat ini, menurut dia, sekolah tengah mengawal tahapan pra pelaksanaan PPDB SMA 2023. Di antaranya mengawal proses pengambilan PIN dan verifikasi data calon peserta
yaitu beliau selalu menghadiri kegiatan mitra kelurahan Medokan Ayu dan turun langsung ke seluruh wilayah Medokan Ayu guna menampung aspirasi dan selalu menanyakan permasalahan yang ada di wilayah untuk didiskusikan secara bersama-sama,” katanya.
Lanjut H Nawawi, pelayanan kependudukan dan administrasi pertanahan sangat baik dengan memberikan mekanisme dan prosedur pelayanan yang mempermudah warga untuk mendapatkan pelayanan di Kelurahan.
Menurutnya, pelayanan administrasi pertanahan, pejabat lama R Asep Sanna Sumanilaga sangat teliti dikarenakan wilayah Kelurahan Medokan Ayu terdapat beberapa permasalahan tanah yang menjadi PR dari pi-
hak Kelurahan dan Pemerintah Kota Surabaya, terkait pencatatan administrasi tanah Letter C.
“Sejak masuknya lurah Asep di Kelurahan Medokan Ayu beliau melakukan tertib administrasi pertanahan, dan selalu dapat memberikan arahan dan solusi kepada warga yang belum paham terhadap administrasi pertanahan,” ujar H Nawawi mantan Ketua LPMK Medokan Ayu selama 3 periode.
Terpisah, Ketua LPMK Medokan Ayu Nanang Andy Asyim mengatakan bahwa, program kerja LMPK Medokan Ayu telah dibuat dan disepakati selama 1 tahun oleh R Asep Sanna Sumanilaga. “Dengan adanya rotasi jabatan Lurah Medokan Ayu, saya berharap pada lurah yang
baru bapak Zainul Abidin, bisa melanjutkan program kerja tersebut dan bersinergi dengan LPMK dan mitra kelurahan yang lain,” ujarnya.
Ketua Pokdarwis Medokan Ayu H Tamsir menambahkan bahwa, ia terkesan dengan pelayanan R Asep Sanna Sumanilaga. “Beliau sangat men-support wisata mangrove yang berada di wilayah Medokan Ayu,” jelasnya.
Di bagian lain, Ketua Kim Medokan Ayu Berkreasi H Muhajir Wahyu Ramadhan yang akrab dipanggil dengan Abah Tindik menjelaskan bahwa, sinergitas tanpa batas yang sudah terbangun selama kepemimpinan R Asep Sanna Sumanilaga di Kelurahan Medokan Ayu dalam kurung waktu satu tahun ini sangatlah luar biasa.
“Sistem pelayanan terbentuk dengan profesional, selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan diakhiri dengan memberikan berita acara rapat, tentunya perihal tersebut bisa memberikan kebijakan dengan tanpa merubah konsep yang dilakukan selama ini kepada pemangku yang baru,” ujar Abah Tindik. Sementara itu, Abah Marno, salah seorang sesepuh di Medayu Utara berharap, lurah yang baru Zainul Abidin dapat memimpin Medokan Ayu dengan bijak. “Semoga Lurah yang baru dapat meneruskan kinerja pejabat yang lama yang sudah baik, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih baik,” harapnya. (wah/ono)
didik baru. “Beberapa hari ini sudah dimulai untuk pengambilan PIN, kita juga ikut memantau kelancaran. Salah satunya seperti melakukan verifikasi PIN calon siswa hingga kesesuaian KK dengan alamat sekolah yang akan dituju. Nah itu sedang kita kawal 3-4 hari ini,” bebernya. Soal jumlah kuota, sekolah masih berkoordinasi dengan Dinas Pen-
didikan (dindik) Jatim. Yang jelas, PPDB SMA 2023 tahap I untuk Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi Hasil Lomba dibuka mulai 19-20 Juni.
“Posko kita Insya Allah ada untuk mengakomodir orang tua atau calon siswa yang butuh penjelasan mengenai PPDB SMA. Panitia PPDB juga kita bentuk untuk memberikan pendampingan,” jelas Fadloli.(rio/bin/ono)
punya kualitas yang sama,” tegas Isa Ansori. Dia menegaskan, tidak seharusnya masyarakat atau wali murid masuk dalam lingkaran ‘jual beli’ bangku kosong. Jika itu dilanggar maka akan menabrak aturan. Khususnya kebijakan Kemendikbud terkait merdeka belajar.
Isa menyampaikan, masyarakat boleh-boleh saaj memilih sekolah untuk gengsi. “Boleh tapi jangan merugikan orang lain, artinya jangan sampai gengsi itu menghalalkan segala cara dan merampas hak mereka yang berhak,” tutup Isa Ansori. (day/ono)
DWP Gelar Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru dan Pendidik PAUD
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran baik di tingkat pendidikan bawah sampai perguruan tinggi, sehingga penerapan kurikulum ini akan berdampak luas pada anak didik termasuk bagi masyarakat.
Kurikulum sendiri menjadi sebuah patokan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan, dengan demikian konsep kurikulum yang wajib dipegang tenaga pendidik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan serta peraturan yang telah ditentukan.
Kegiatan workshop diikuti peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari 178 orang pada sesi pertama, dan 185 orang pada sesi kedua ini
berasal dari guru dan kalangan pendidik PAUD DWP se-Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dibuka secara resmi Hj Sa’adah Ahmad Muhdlor, S Hum selaku Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo.
“Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat membaca. Dampak negatif dari kurangnya minat membaca ini menjadikan masyarakat tidak mampu bersaing dengan bangsa lain karena minimnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor pemicunya yaitu kurang maksimalnya perkembangan anak pada masa usia emas ( golden age).” beber Ning Sasha sapaan Hj Sa’adah Ahmad Mudhlor dalam sambutannya, Selasa (13/6).
“Dengan diimplementasikan kurikulum merdeka ini pada pembelajaran PAUD, marilah kita maksimalkan perkembangan kognitif anak dengan metode-metode yang
menyenangkan. Kita dukung anak-anak untuk menguasai
Gus Muhdlor Pastikan
kemampuan dasarnya terlebih dahulu dan tidak ada lagi ujian calistung untuk anak-anak PAUD yang akan masuk SD,” tambahnya. Melalui slogan Satu Tim Satu Tujuan Transisi PAUD ke SD Menyenangkan yang disampaikan Ketua Pelaksana Ny Sudarwanti, M Pd, pengurus Yayasan DWP Sidoarjo ingin menjadikan momen yang positif ini untuk saling meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa yang lebih berkualitas. Penyampaian materi oleh narasumber Ibu Prof Gunarti Dwi Lestari, M Si, M Pd dan Bapak Dr Ng Tirto Adi MP, M Pd diikuti dengan sangat antusias oleh peserta. Jajaran tenaga pendidik diharapkan agar selalu meningkatkan peran strategis yang siap membangun karakter bangsa, meningkatkan perannya dalam membina sekaligus sebagai suri teladan yang baik bagi peserta didiknya di tengah-tengah masyarakat. (kri/jok/nov)
Penyaluran BSB Tahap III Lancar
Sidoarjo, Memorandum Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III dari Kemensos RI untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Sidoarjo mulai disalurkan awal Juni lalu.
Penyerahan secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor kepada lima desa di Kecamatan Tulangan dilakukan pada Rabu (14/6).
Sidoarjo, Memorandum
Ketua TP PKK Kabupaten
Sidoarjo Hj Sa’adah Ahmad
Muhdlor, S Hum disambut
hangat Camat Krembung Dra
Dana Riawati, M Si dan Kades
Jenggot dalam pengajian rutin di tengah-tengah jemaah Roudlo-
tul Jannah yang digelar TP PKK
Kecamatan Krembung di Balai
Desa Jenggot pada Selasa (13/6).
Kegiatan pengajian yang
menghadirkan KH Badrus
Sholeh dari Pangkemiri sebagai
penceramah ini diawali dengan
penyerahan bantuan sosial (bansos) secara simbolis kepada perwakilan 10 lansia yang hadir.
Bansos ini bersumber pada TP
PKK Kabupaten Sidoarjo dan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo.
“Mari kita ciptakan suasana
yang baik dan damai serta tetap menjaga silaturahmi di antara kita semua. Memasuki tahun politik ini, walau pun di antara kita ada perbedaan dalam pendapat maupun perbedaan dalam pilihan tetapi kita jaga selalu kerukunan,” ujar Sa’adah. Pada kesempatan yang sama, Ning Sasha sapaan dari Sa’adah Ahmad Muhdlor menyampaikan harapannya ke masyarakat Sidoarjo untuk mendoakan kesehatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali beserta jajaran
Pemkab Sidoarjo agar senantiasa dilancarkan dan dimudahkan dalam membangun Sidoarjo yang lebih maju serta sejahtera. “Alhamdulillah di Kecamatan Krembung ini ada beberapa pembangunan jalan yang sudah selesai untuk mengurai
kemacetan. Saya yakin manfaat perubahan-perubahan ini dapat dirasakan semua orang,” tuturnya.
Sementara itu, Kades Jenggot Puji Kasiyanto menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj Sa’adah Ahmad Muhdlor. Kehadiran istri Bupati Sidoarjo di tengah-tengah jamaah menjadi sebuah kehormatan bagi masyarakat khususnya di Desa Jenggot.
Pengajian rutin Roudlotul Jannah yang diikuti 300 orang yang terdiri dari jajaran Forkopimcam Krembung, Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Krembung, Muslimat NU, dan Fatayat NU tersebut berlangsung dengan lancar dan khidmat. (kri/jok/nov)
Penyerahan BSB pertama di Desa Pangkemiri dengan jumlah penerima BSB 220 KPM. Desa kedua, Desa Gelang sebanyak 282 KPM dan desa ketiga Desa Kepatihan diserahkan langsung Bupati Sidoarjo kepada 442 KPM. Dilanjut ke Desa Kenongo dengan jumlah penerima sebanyak 187 KPM. Terakhir di Desa Singopadu 280 KPM.
“Bantuan pangan ini semua desa di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan BSB. BSB tahap III ini merupakan tahap akhir. Program ini baik harus dipastikan hingga ke penerimanya,” ujar Gus Muhdlor.
Ia juga memastikan ke Kades Kepatihan bahwa semua warga Desa Kepatihan menerima BSB ini mulai tahap I hingga tahap III. Kemarin Kabupaten Sidoarjo mendapat jatah 276 ribu sak beras. Harapannya program pusat ini berlanjut tahun depan.
“Saya berpesan kalau di sekitar panjenengan semua, jika ada warga yang tidak mampu atau kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan makan sehari-hari segera lapor ke dinsos kabupaten,“ katanya.
Turunnya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor selain melakukan evaluasi juga sosialisasi tentang perubahan mekanisme
penerimaan bantuan sosial yang menggunakan sistem digital.
“Setelah ini nantinya penerima KPM undangan berbasis digital, nantinya di bawah bagian kanan pojok bawah
bagian kanan pasti ada barcode -nya. Barcode ini ketika di- scan langsung akan mengirimkan informasi ke pusat. Bahwa nama disurat itu telah menerima bantuan,” tandas bupati. (kri/jok/nov)
Kawanan Begal HP di Jalan Raya Kenanten Dibekuk
Mojokerto, Memorandum
Satuan Unit Reskrim Polsek Puri bersama anggota
Poslantas Kenanten berhasil mengamankan pelaku perampasan hanphone (HP), pelaku berinisial H dengan kawan kawan pada Senin (12/6) sekitar pukul 18.00 di jalan raya Kenanten.
Dari penangkapan pelaku ,petugas Polsek Puri mendapat laporan dari masyarakat yang bernama
Ilham asal Surabaya, maka petugas langsung datang ke lokasi dan berhasil menangkap pelaku bersama teman temannya serta di bawa ke pos lantas Kenanten dan di lanjutkan ke Polsek Puri beserta barang
DPRD Belum Usulkan Nama Pj Bupati
Tunggu Surat Resmi Kemendagri
Jombang, Memorandum
Masa transisi kepemimpinan Bupati Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati (Wabup) Sumrambah sudah di depan mata. Oleh sebab itu, tentu ada mekanisme penjabat (Pj) untuk menggantikan kedudukan mereka. DPRD juga mempunyai hak keterlibatan. Yakni sebagai pihak yang mengusulkan nama. Selain itu, penunjukan penjabat (Pj) bupati juga berasal dari gubernur maupun Kemendagri sendiri.
Proses Pj itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintah di Jombang. Tentu, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena menunggu siapa yang terpilih. Karena itu, Pj terpilih akan melanjutkan estafet kepemimpinan Bupati Munjidah selama masa transisi nanti. Meski begitu, DPRD Jombang sendiri belum mengusulkan nama Pj.
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, masa jabatan bupati dan wabup memang akan berakhir pada 24 September. Sebelum itu, nantinya akan ada diisi Pj bupati sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. ”Dari peraturan itu DPRD Jombang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengusulkan nama yang akan menjadi Pj bupati,” terangnya, Kamis (15/6).
Sesuai isi permendagri itu, DPRD Jombang dapat mengusulkan tiga nama yang dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. ”Ada tiga lagi dari Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri,” tuturnya.
Politisi senior PKB itu juga menegaskan, nanti yang bisa menjabat Pj bupati eselon II A sekelas sekdakab. ”Tapi diaturan itu memang tidak bisa menyebut secara implisit jabatannya apa,” katanya.
Meski begitu, saat ini dirinya masih belum melakukan pembahasan dengan anggota DPRD yang lainnya terkait nama-nama yang akan diusulkan. ”Saat ini kami masih menunggu surat resmi dari Kemendagri. Apabila surat resmi itu belum ada kami belum bisa melakukan tindakan,” pungkas Mas’ud. (wan/war/epe)
Mojokerto, Memorandum
Wali Kota Mojokerto
Ika Puspitasari menghadiri
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas WASIN) secara daring dari Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat (14/6). Acara yang dibuka Presiden
RI Joko Widodo itu, mengungkap betapa pentingnya pengawasan yang harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
bukti berupa satu unit handphone. Kanit Reskrim Polsek Puri IPDA Suparno membenarkan adanya kejadian tersebut dan pelaku sekarang sudah berhasil kita amankan , pelaku yang di bawah umur masih kita mintai keterangan , maka dari itu kita juga menghimbau bagi pengguna jalan agar lebih
Wali Kota Ikuti Rakornas Wasin
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat, sangat, sangat, penting,” kata presiden yang memimpin acara dari Auditorium Gandhi Kantor BPKP Pusat. lebih lanjut, presiden menyampaikan bahwa masih ada kelemahan pemerintah dalam dalam sisi pengawasan. Jokowi meminta
semua pihak untuk hati-hati.
“Karena memang kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak dicek langsung, jika tidak lihat, dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ, dipelototi kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” tutur Jokowi. Dalam kesempatan ini Presiden RI ke-7 tersebut juga mengimbau agar seluruh kemernterian, Lembaga
dan pemerintah daerah senantiasa bijak dalam membelanjakan uang negara ditengah krisis ekonomi yang tengah melanda dunia.
“Untuk itu setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN-APBD semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sulit. Baik itu lewat pajak PNPB, royalti, deviden tidak mudah ... Sekali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045
waspada terhadap tindak pidana curas di jalanan.
“Kami imbau agar tidak menggunakan Hanphone secara mencolok di tempat umum terutama di pinggir jalan raya,” kata Suparno, Kamis (15/6).
Pengamanan terhadap tindak kriminalitas menunjukkan komitmen petugas untuk memberikan perlindungan ke pada masyarakat.
“Untuk menekan tindak kriminalitas anggota kami akan terus melakukan pattoli ditempat-tempat rawan kejahatan,”jelas Kanit Reskrim Polsek Puri.(no.epe)
itu tidak mudah,” tegasnya. Terkait akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah, Ning Ita sapaan akrab wali kota menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting karena pemerintah hanyalah sebatas fasilitator. “Pemberi stimulus. Pemerintah memberikan ilmunya, pelatihannya, penyedia sarana prasaranya, namun pelakunya tetap masyara-
kat. Manfaatnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ning Ita. Rakornas Wasin digelar oleh BPKP dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara. Tahun ini mengambil tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi. Turut hadir mendampingi walikota adalah Plt Inspektur Inspektoran Kota Mojokerto, M Sugeng. (war/epe)
Tingkatkan SDM Bidang Pangan, Bupati Gelar Lomba Menu Bergizi
Mojokerto, Memorandum
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan menambah wawasan terhadap ilmu di bidang pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Mojokerto mengadakan lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan lomba produk pangan segar dan olahan unggulan.
Lomba yang diinisiasi
dinas pangan dan perikanan (dispari) itu berlangsung di Pendopo Graha Maja
Tama (GMT) dengan peserta TP PKK kecamatan (14/6).
Proses penilaian lomba pun dipantau langsung
Bupati Ikfina Fahmawati yang didampingi Kepala
Dispari M Ridwan. Dalam arahannya, bupati mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan tanah di sekitar rumah untuk menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan.
“Saya meminta semuanya terus bersyukur karena kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di kabupaten Mojokerto yang masih sangat mungkin kita tanami, kita kelola menjadi makanan apapun yang menyehatkan. Seperti contoh jahe,
maupun kunir, apapun itu bisa kita kelola dan memanfaatkan lahan sekitar rumah kita,” bebernya.
Selain itu, Ikfina juga sangat mengapreasi pada perlombaan kali ini, banyak pengolahan produk
makanan dengan tema dedaunan seperti daun kelor, daun telang serta bermacam tanaman penuh gizi yang lain. “Tentu ini makanan dengan menu yang menyehatkan, beragam serta bergizi seimbang, dan aman,” tandasnya. Bupati berharap agar masyarakat saling mendukung satu sama lain dalam
meningkatkan pengembangan diri berbagai ilmu pengetahuan khususnya di bidang pangan. “Mari kita bersama -sama memanfaatkan kesempatan ini untuk kita semakin berkembang. Kita saling support, saling belajar. Dan semoga apa yang sudah kita upayakan bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya. (war/epe)
PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
Jalan RA. Basuni Nomor 11 Telp 0321-322981
Website : WWW.pn-mojokerto.go.id, Email : pnmojokerto098@gmail.com
M O J O K E R T O - J A W A T I M U R
RELAAS PANGGILAN SIDANG Nomor : 48 / Pdt.G / /2023/ PN. Mjk
Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, Saya : HENI PUSPITA,SH.Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum MARI No. 877/DJU/SK/KPO4.5/5/2016 tanggal 2 MEI 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, telah memanggil kepada:
VITA TRIJAYANTI beralamat di Istana Canggu Regency No A.5. Rt 001/Rw001, Kelurahan Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto sekarang tidak diketahui alamatnya Selanjutnya disebut sebagai:...............................TERGUGAT III
Agar supaya ia datang menghadap di Persidangan Pada Pengadilan Negeri Mojokerto, JI. RA.Basuni No.11, Sooko, Mojokerto, besuk pada hari KAMIS Tanggal 20 JULI 2023 ,jam. 09.00 wib pagi ,perkara perdata gugatan antara :
ERNIKAWATI .............................Sebagai..........................PENGGUGAT Lawan
PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE DKK.... ......Sebagai......Para TERGUGAT
Oleh karena ternyata Tergugat Ill sekarang tidak diketahui alamat /tempat
tinggalnya secara jelas dan pasti, maka panggilan ini saya sampaikan melalui Media
Cetak / Koran Memorandum, dan saya lampirkan salinan surat gugatan dari Penggugat untuk di sampaikan kepada Tergugat IlIl ;.
Demikian relaas pangilan sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto:
Minat Warga Ngawi
Jadi Pekerja Migran Tinggi
Ngawi, Memorandum
Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri rupanya diminati oleh warga Kabupaten Ngawi. Hal ini tampak dari jumlah banyaknya pendaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) setempat hingga Juni 2023.
Kepala DKPP Kabupaten Ngawi Kusumawati
Nilam Sulandrianingrum mengatakan, jumlah
PMI asal Ngawi hingga 13 Juni 2023 sebanyak
1.214 orang. Ada kenaikan siginifikan dibanding tahun lalu pada Juni 2022 sejumlah 352 orang.
“Jadi ada peningkatan jumlah PMI yang ada di Ngawi hingga bulan ini,” ujarnya, Kamis (15/6).
Dikatakan, guna mencegah terjadinya Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi pekerja migran asal Ngawi, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terutama kepada
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Agar para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri untuk mengambil jalur yang resmi.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur terhadap iming-iming berlebihan
untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia,” tandanya. (aa/lis)
Petugas DPPTK Ngawi memberikan pelayanan kepada seorang warga yang akan menjadi pekerja migran.
Satpol PP Panggil Pengusaha Galian C Ilegal di Ngancar
Ngawi, Memorandum Kasus tambang galian C ilegal di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi masih berlanjut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngawi akan memanggil pengusaha galian C tersebut.
Pemanggilan pengusaha galian C ini menyusul alat berat eskavator miliknya masih berada di sekitar lokasi tambang galian C. “Kami akan memanggil pengusaha galian C apabila tidak memindahkan eksavator tersebut,” kata Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiyono, Kamis (15/6).
Pihaknya mengaku sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Dan koordinasi dengan OPD terkait, seperti Bagian Administrasi Perekonomian serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Kewenangan kami hanya mengawasi, karena untuk izin pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui provinsi,” ujarnya. (aa/lis)
Hanya Satu SMP Penuhi Pagu
Madiun, Memorandum
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur online SMP negeri di Kota
Madiun resmi ditutup. Hasilnya, hanya satu SMPN yang mampu memenuhi pagu dalam pendaftaran tahap pertama. “Sementara SMPN 1 sudah penuh pagunya. Disusul SMPN 3 menyisakan hanya empat kursi. SMPN lainnya masih ada sekitar 20 lebih kursi kosong,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Dindik)
Kota Madiun Lismawati, Kamis (15/6) kemarin.
Lismawati menjelaskan, PPDB tahap pertama itu dibuka 12-14 Juni. Meliputi jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dan perpindahan tugas wali murid paling banyak 5 persen. Kemudian, prestasi nilai rapor paling banyak 15 persen. Porsinya terdiri dari 7,5 persen siswa lulusan SDN
Kota Madiun dan 7,5 persen lulusan Madrasah Ibtidaiah (MI) Kota Madiun.
Kemudian, jalur prestasi hasil lomba paling banyak 15 persen. Dengan komposisi bidang akademik 4 persen, nonakadmik 10 persen, dan golden ticket 1 persen.
“Pemenuhan PPDB tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Baik saat pendaftaran kuota khusus hingga tahap pertama. Sehingga, kami optimistis pada tahap kedua atau jalur zonasi nanti, seluruh pagu SMPN mampu terpenuhi,” ujarnya.
Setelah tahap pertama, lanjut Lismawati, PPDB akan menginjak jalur zonasi yang dibuka pada 19-21 Juni mendatang.
Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali)
Nomor 19/2023 tentang PPDB, calon peserta didik dihadapkan pada dua pilihan kelompok (rayon) sekolah. Kelompok
A terdiri dari SMPN 1, 3, 5, 8, 9, 12, dan
13. Sedangkan, kelompok B terdiri dari SMPN 2, 4, 6, 7, 10, 11, dan 14. Masing-masing satuan pendidikan menyediakan
kuota jalur zonasi paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.
“Dengan pengelompokan ini paling tidak pemenuhan pagu bisa merata atau tersebar ke seluruh sekolah,” jelasnya. Mekanismenya, peserta didik hanya dapat memilih satu kelompok pilihan. Mereka kemudian diwajibkan memilih minimal dua dan maksimal tiga sekolah dalam satu kelompok yang dipilih. Seandainya sekolah pilihan pertama tidak diterima, nama calon siswa secara sistem bakal bergeser ke sekolah pilihan kedua atau ketiga.
“Calon tidak bisa mengubah kelompok pilihan. Ketika sudah mendaftar sekolah di kelompok A, misalnya, PIN (personal identification number) secara sistem terkunci dalam kelompok A dan tidak bisa mengubah kelompok pilihan B,” jlentrehnya. (mas/lis)
Imigrasi Imbau Warga Laporkan Aktivitas WNA Mencurigakan
Madiun, Memorandum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melaporkan jika terdapat aktivitas Warga
Negara Asing (WNA) mencurigakan.
“Jika menjumpai WNA mencurigakan untuk segera melaporkan melalui aplikasi SIGAP OA. Masyarakat yang lapor melalui aplikasi tersebut bisa kami telusuri untuk kami tindak lanjuti,” kata Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Sony Fahrudianto, Kamis (15/6).
Sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Madiun bakal memperluas desa binaan Imigrasi. Hal ini, untuk memperkuat pengawasan terhadap WNA nakal serta mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
Saat ini, Imigrasi masih dalam proses pengumpulan data kecamatan berpotensi dikembangkan desa binaan dari Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Kami masih meminta data dari BP2MI, kecamatan mana saja yang PMI-nya banyak, untuk sementara yang sudah ada di Desa Dolopo,” ungkapnya. (dry/lis)
Tikus dan Wereng Serang Sawah di Kabupaten Madiun
Madiun, Memorandum
Hama tikus dan wereng merusak beberapa hektare lahan tanaman padi di Kabupaten Madiun. Salah satunya di Kecamatan Balerejo. Akibatnya, tanaman padi berumur baru sebulan rusak. Iskak, petani Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo mengatakan, serangan hama paling banyak yakni belalang dan lembing. Ia khawatir, jika hama terus-terusan menyerang akan menyebabkan gagal panen seperti tahun lalu.
“Untuk mengatasi, ya dengan obat (pestisida, red) kadang sampai melebihi takaran. Tapi tetap sama saja,” keluh dia saat ditemui, Kamis
(15/6). Sementara itu, untuk hama tikus, beberapa petani masih menggunakan jebakan listrik. Kendati cara tersebut berbahaya untuk petani. Iskak mengaku, tidak ada cara lain yang dinilai lebih efektif, sehingga sebagian petani masih memakai teknik lama itu.
Disisi lain, lahan pertanian yang berdekatan dengan jalan tol, membuat perkembangbiakan tikus kian tak terkendali. “Kalau tikus masih banyak, tapi nggak sebanyak dulu. Sebagian petani masih ada yang pakai listrik, ada juga yang pakai racun tikus,” paparnya. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun, Supriyadi menekankan petugas penyuluh lapangan untuk intens berkoordinasi dengan para petani, ihwal keluhan hama yang menyerang tanaman padi.
Dari Disperta pun, juga bakal melakukan gerakan pengendalian serta menyediakan stimulan pestisida untuk mengatasi hama. “Selain gerakan pengendalian, dinas juga ada stimulan bantuan pestisida untuk mengatasi serangan hama,” pungkas Supriyadi. (rap/dry/lis)
membuka Pekan Kolaborasi Belajar (Kolabjar) Asik Aparatur Sipil Negara (ASN) Blitar Keren 2023.
Blitar Kota Corporate University
Tingkatkan Kualitas SDM ASN
Blitar, Memorandum
Wali Kota Blitar Santoso membuka Pekan Kolaborasi
Belajar (Kolabjar) Asik Aparatur Sipil Negara (ASN) Blitar
Keren 2023 di ruang kerjanya melalui zoom meeting, Senin (12/6).
Santoso mengapresiasi terselenggaranya Kolabjar Asik ini sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kesempatan ASN di lingkup Pemkot Blitar agar semakin optimal dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, ASN di era saat ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Di antaranya kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Sehingga pihaknya mendukung penuh Kolabjar Asik ini sebagai salah satu upaya pengembangan SDM seluruh ASN Pemkot Blitar. Seluruh kegiatan berlangsung secara online melalui zoom meeting. Santoso berharap, seluruh ASN dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa meningkatkan kualitas diri.
“Secara prinsip saya mengapresiasi kegiatan ini karena untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai kita agar semakin profesional. Inipun juga rutin kita laksanakan untuk mengembangkan kompetensi ASN,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Blitar Kusno menjelaskan, ada sekitar 1.238 ASN yang ikut Kolabjar Asik Blitar Keren tahun ini. Pelaksanaannya berlangsung pada 12-14 Juni 2023. Di hari pertama ini, seluruh ASN memperoleh materi dari Perwakilan BKN kantor Registrasi II Surabaya, Eko Jinaidi.
Kusno berharap melalui Kolabjar Asik ini seluruh ASN semakin berkomitmen dalam meningkatkan indeks profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Kegiatan ini berlangsung tiga hari. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi ASN agar semakin profesional karena sampai saat ini yang daftar sudah sebanyak 1.238,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Santoso juga meluncurkan Blitar Kota Corporate University (BK-CorpU) sebagai salah satu sistem penilaian terintegrasi ASN Kota Blitar. (nus/zan/lis)
BLITAR RAYA
Proyek Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo
Ditemukan Dugaan Pelanggaran Pekerjaan
Blitar, Memorandum Proyek pembangunan Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, diduga sarat akan permainan. Ironisnya, belum genap sepekan setelah peletakan batu pertama, temuantemuan janggal sudah nampak dalam pengerjaannya.
Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas) mendapati beberapa temuan dugaan pelanggaran dalam proyek senilai
Rp 27 miliyar itu. Di antaranya pelaksanaan yang tak sesuai
Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses pengerjaan yang mengabaikan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kosongnya direksi kit, hingga pencantuman pendampingan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam papan nama proyek. “Kami berusaha untuk mengawal sebuah proyek nasional, proyek strategis. Kami temukan besi strauss pile yang dalam RAB-nya tertulis tujuh, di lapangan hanya dipasang enam. Pekerja proyeknya juga tidak menerapkan K3 dan direksi kit-nya kosong sama sekali. Proyek sekelas Rp 27 miliyar
kok gini? Pekerjanya tidak pakai APD, hanya simbol-simbol saja, kan tidak boleh,” ungkap Ketua Umum Ormas Gannas Joko Wiyono. Lebih lanjut Joko mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, untuk meminta klarifikasi terkait temuan yang ia dapatkan di lapangan.
“Maka kami beri surat untuk mempertanyakan masalah-masalah ini. Papan proyeknya juga bertuliskan di bawah pendampingan APIP dan APH. Kalau pendampingan, yang saya tahu APH itu tugasnya menindaklanjuti aduan masyarakat bukan mengawasi atau mendampingi suatu proyek,” imbuhnya.
Menurutnya, dalam sebuah pengawasan proyek, sudah terdapat pihak tersendiri, yaitu konsultan dan pengawas.
Dia menyebut, pihaknya telah menerima surat balasan dari rumah sakit, namun dia menganggap jawaban dari rumah sakit tidak relevan.
“Untuk pengawasan proyek ada pengawas dan konsultannya sendiri yang dibiayai dengan uang negara. Maka kami kirim surat untuk minta klarifikasi dari pihak RSUD. Sudah dijawab, tapi jawabannya menurut saya gak nyambung dan gak relevan,” tegas Joko.
Joko menganggap jawaban yang tertuang di surat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tidak menjawab apapun. Seluruh pertanyaan yang ia lontarkan, menurutnya tak terjawab sama sekali.
“Yang paling tidak mengenakkan ketika mereka menyebut direksi kit itu adalah kewenangan dari pelaksana atau rekanan. Saya jawab, ini tidak relevan sama sekali, karena itu tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Ada K3, ada BPJS Ketenagakerjaan, serta direksi kit yang harus lengkap. Tentang APIP dan APH, kata mereka terkait proyek strategis Pemkab yang ada SK-nya. Tapi tidak dicantumkan SK-nya itu
berbentuk apa,” kata dia. Sebagai informasi, pihak RSUD Ngudi Waluyo telah mengirim surat balasan, berisi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan Ormas Gannas. Dalam surat itu, pihak rumah sakit menyebut pendampingan APIP dan APH sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan SK Proyek Straregis Pemerintah Daerah. Terkait K3, tertulis pada
surat tersebut jika pihak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengklaim seluruh pengerjaan sudah sesuai standar K3. Selain itu, kelengkapan direksi kit merupakan tanggung jawab dari pelaksana atau kontraktor. “Langkah kami selanjutnya, kami akan memberikan somasi dan akan kami beberkan semua di sidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Surabaya nanti,” pungkas Joko. (nus/zan/lis)
Laporan Reses Dewan, Masyarakat Teriak Soal Infrastruktur
Blitar, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengadakan rapat paripurna khusus untuk penyampaian laporan reses, Rabu (14/6). Pada kesempatan tersebut, para anggota dewan menyampaikan hasil laporan mereka setelah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengarkan aspirasi masyarakat pada 25 - 27 Mei lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto men-
Penghuni Mecca Riverside
Casablanca Tuntut AJB
Jember, Memorandum Penghuni Perumahan Mecca Riverside Casablanca dua
tahun sudah melunasi pembelian rumah tak menerima AJB dan sertifikat dari pihak pengembang PT Bangoen Bamboe Badja Corp. Hal itu terungkap dalam mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari yang
dihadiri Lurah Kebonsari Herlan Hidajat, Bhabinkamtibmas
Aipda Yudha Sentani, Babinsa Koptu Agus Sudarno, Koordinator
Lingkungan Krajan Agus, Ketua RW 01 Bambang Sugiharto, Ketua RT 04 Herman, Manager/Pengembang PT Bangoen Bamboe Badja Corp Arya, dan beberapa perwakilan warga.
Lurah Kebonsari Herlan Hidajat membenarkan kantornya
ditempati untuk mediasi warga Mecca Riverside Casablanca RT 04/RW 01, Lingkungan Krajan, meminta pengembang PT
Bangoen Bamboe Badja Corp memberikan bukti AJB atau sertifikat tanah.
“Beberapa pembeli perumahan merasa belum menerima
AJB (akta jual beli) dari pengembang yakni P Arya dari PT
Bangoen Bamboe Badja Corp. Dari pihak pengembang hingga saat ini belum keluar AJB atau sertifikat karena pembeli sudah melunasi pembelian rumah semenjak 2021,” kata Herlan, Kamis (15/6).
Menurut Herlan, warga yang sudah melunasi pembayaran sejak 2021 menunggu kabar dari pihak pengembang. Warga hanya ingin dan menuntut hak sebagai pembeli atau penghuni perumahan Mecca Riverside Casablanca.
“Setelah mendapatkan informasi keluhan warga yang segera kami cari jalan keluarnya untuk mediasi. Setelah dari hasil telisik sejumlah 45 KK yang sudah memiliki AJB/sertifikat hanya 14 orang saja,” terangnya.
Herlan mengatakan, pihaknya sebagai lurah hanya mediasi dan klarifikasi serta meminta kalau sudah terbayar lunas berharap bisa segera diselesaikan. “Hasil dari mediasi pihak pengembang akan bertanggung jawab menyelesaikan dalam penerbitan AJB serta sertifikat secara bergiliran atau bertahap,” pungkasnya. (edy/lis)
yatakan, dalam rapat tersebut laporan dari para anggota dewan dikumpulkan menjadi satu berdasarkan dapil masing-masing. Sehingga secara total, terdapat 6 laporan yang sesuai dengan jumlah dapil yang ada di Kabupaten Blitar dan laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPRD.
“Laporan reses ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, perdagangan, pertanian, perkebunan, hingga infra-
struktur,” ungkapnya. Menurut Suwito, secara umum anggota dewan menerima banyak keluhan terkait perbaikan infrastruktur. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan langkah-langkah dari pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi.
“Keluhan terbanyak masih berkaitan dengan infrastruktur, diikuti dengan permintaan terkait pemenuhan sarana dan prasarana, seperti petani yang membutuhkan pupuk. Selain
JEMBER-LUMAJANG
itu, juga ada isu ekonomi karena kita masih berada dalam situasi pandemi, sehingga masyarakat membutuhkan akses fasilitas untuk memulihkan ekonominya,” tambahnya.
Suwito menjelaskan bahwa setelah laporan hasil reses disampaikan, masih ada proses selanjutnya yang harus dilalui.
Laporan tersebut akan dibahas dan dirumuskan menjadi pokokpokok pikiran (Pokir) DPRD. Kemudian, Pokir DPRD akan dimasukkan ke dalam rencana
kerja pemerintah daerah. “Hasil reses akan diproses menjadi Pokir yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, reses merupakan sarana bagi kita untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan sebagai alat mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. (nus/zan/lis)
Wisuda Massal, Wabup Indah Soroti Pernikahan Dini
Lumajang, Memorandum Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa) berhasil mewisuda sekitar 2.000 warga belajar di Kabupaten Lumajang mulai
dari Kejar Paket A, B dan C.
“Saya terharu salah satu lulusannya ananda Mustofa Al Fatih berprestasi hafiz tingkat ASEAN. Sudah hafiz 30 juz masih umur 17 tahun dan baru saja menyelesaikan kejar paket
B. Saya berharap ananda Mustofa melanjutkan kejar paket C dan kuliah. Kami memiliki program beasiswa bagi Hafiz dan Hafizoh, ini contoh bahwa kejar paket juga bisa berprestasi,” ujar Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam acara Wisuda Akbar Warga Belajar Gempita Desa, di Rock Convention Center Lumajang, Kamis (15/6).
Cak Thoriq sapaan akrab
Bupati Lumajang menyampaikan, Gempita Desa merupakan upaya pemkab untuk menuntaskan permasalahan terkait kesetaraan pendidikan
masyarakat. Program Gempita Desa ini juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang.
Dirinya juga berharap, agar warga belajar Gempita Desa agar tidak patah semangat. Menurutnya, lulusan pendidikan kesetaraan melalui Gempita Desa tersebut tetap memiliki peluang yang sama untuk sukses dan melanjutkan ke pendidikan tinggi.
“Kami turut bangga karena bapak ibu semua menambah indeks pendidikan di Lumajang, dengan panjenengan ikut gempita desa kita naik rata-ratanya, lulusan SD, SMP dan SMA jadi bertambah,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lumajang Indah Amperawati yang akrab disapa Bunda Indah menuturkan, dirinya menyoroti kasus pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor putus sekolah. Oleh karenanya, Gempita Desa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat
Lumajang, Memorandum Sebagai upaya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Unit Turjawali Satuan Lalu lintas Polres Lumajang rutin patroli hunting system di beberapa lokasi yang dianggap daerah rawan pelanggaran dan kecelakaan. Patroli hunting system dilaksanakan di Jalan Raya Sumbersuko, Tempeh dan Pasirian, Rabu (14/6). Dalam patroli tersebut Satlantas Polres Lumajang menindak 50 pelanggar.
“Kendaraan yang kita amankan karena tidak bisa menunjukkan STNK dan knalpot brong serta tidak standar ada 23 kendaraan,” kata Kanit Turjagwali Satlantas Polres Lumajang Ipda Didit
yang putus sekolah meneruskan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal.
“Ini mohon jadi perhatian bapak ibu, jadi nanti putra-putrinya jangan dinikahkan dini, sekolahkan sampai tuntas,” tuturnya.
Ardiana Abdillah melalui Kasihumas Ipda Novandy Helda Prasetya, Kamis (15/6).
Novandy menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem patroli dan gakkum yang diprioritaskan kepada pelanggaran yang bersifat kasat mata serta yang dapat menyebabkan kecelakaan dengan atensi penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pemberian tilang.
“Kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat pelanggaran serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas,” jelasnya. (gus/lis)
Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang juga menyerahkan penghargaan kepada warga belajar berprestasi, antara lain Mustofa Al Fatih, Hafidz tingkat ASEAN dari PKBM Kasih Ibu; Nur Wahid, Guru Silat dari PKBM Anak
Bangsa; Nurus Sanah Alfina, PKBM Cahaya Kehidupan yang berhasil lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri serta kepada Mistami, atas dedikasinya di dunia pendidikan bagi perempuan dan anak. (gus/lis)
Pengedar Sabu Bendomungal Dikecrek
Transaksi di Pos Ronda
Pasuruan, Memorandum
Peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan masih sangat tinggi. Satresnarkoba Polres Pasuruan, Sabtu (10/6) sekitar pukul 00.30 berhasil mengamankan satu orang terduga pengedar sabu.
Mendapat laporan masyarakat bahwa di Desa Bendomungal, Kecamatan Bangil marak adanya peredaran narkoba jenis sabu. Petugas Satresnarkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan di lapangan.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap maraknya pere-
Raperda RTRW
Disahkan, NasDem
Nilai Cacat Hukum
Pasuruan, Memorandum
Setelah berbulan-bulan tertunda, akhirnya
Raperda RTRW disetujui mayoritas anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (15/6). “Kami bersyukur atas disetujuinya
Raperda RTRW ini. Memang saya menyadari jika
Raperda ini berbeda dengan raperda yang lain. Butuh waktu panjang untuk pengesahan Raperda ini,” ujar Bupati Irsyad Yusuf usai paripurna kemarin.
Persetujuan atas Raperda RTRW ini dilakukan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka persetujuan rancangan
Perda Non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2023.
Dalam sambutan Bupati, RTRW sendiri merupakan aturan pokok dalam pembangunan suatu daerah. RTRW berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan wilayah suatu daerah. Mulai perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah dan juga pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Namun rupanya pengesahan Raperda ini tidak berjalan mulus. Salah satu fraksi dari NasDem melakukan penolakan. Sekretaris Fraksi, Eko Suryono berdiri dan melakukan interupsi. “Kami menolak jika raperda ini disahkan oleh dewan. Karena raperda ini tidak berpihak pada rakyat,” koar Eko.
Setelah interupsinya tidak disepakati, akhirnya fraksi NasDem melakukan walkout. Politisi asal Alastlogo Lekok yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan ini menilai pembahasan Raperda tersebut cacat hukum. “Karena ini sudah melanggar mekanisme PP 21 Tahun 2021 dijelaskan dan dipertegas pada pasal 69 ayat 5 subtansinya Kementerian memberikan waktu dua bulan untuk Raperda ini mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD.
“Dan ini melewati 2 bulan. Jadi bukan lagi kewenangan dewan. Biar menjadi ranahnya atau tanggung jawab eksekutif,” tegasnya usai walkout. Sementara itu, pengesahan Raperda RTRW ini juga mendapat respons dari Ayi Suhaya, Ketua FKPPI Pasuruan. “Saya mengapresiasi pengesahan Rapeda RTRW ini menjadi Perda. Kalau ada riak-riak kecil seperti tadi, saya kira itu biasa dalam berpolitik,” ujar Ayi. (mh/yok)
daran narkoba jenis sabu di daerah tersebut, polisi dari satresnarkoba mendapati 1 orang yang diduga sebagai pengedar. Muhammad Subchan (47), warga Jalan Tengiri, Desa Bendomungal, Kecamatan Bangil berhasil dibekuk anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan, Sabtu (10/6), sekitar pukul 00.30, saat tengah berada di pos ronda sekitar pemakaman umum. Saat dilakukan penggeledahan terhadap tangan
tersangka, Muhammad Subchan, ditemukan sabu yang sudah dikemas dalam
29 kantong plastik dengan berat bervariasi dab berat total 6,41 gram. AKP Agus Purnomo, Kasatresnarkoba Polres Pasuruan menjelaskan bahwa tersangka tersebut merupakan pemain lama dan barang terlarang yang dibawanya saat tertangkap oleh anggotanya sudah siap edar. “Saat kita tangkap ditemukan paket-paket kecil sabu siap edar, dan kita duga pos ronda di sekitar makam tersebut merupakan tempat transaksi narkoba,” jelas AKP Agus
Purnomo, Kamis (15/6).
Dari tangan tersangka, Muhammad Subchan berhasil diamankan 6,41 gram sabu sudah siap edar yang terbagi dalam 29 paket, 1 scroop alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan, 1 bandel plastik klip, dan 1 buah timbangan elektrik. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, oleh polisi tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (kd/mh/yok)
Tenaga Lapangan Minim, Picu Keterlambatan Vaksinasi
Pasuruan, Memorandum
Mengantisipasi penyebaran penyakit hewan ternak, terutama sapi, berbagai usaha dilakukan dinas terkait di lapangan terutama dalam hal pengawasan di lapangan. Hanya saja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkesan lambat dalam melakukan vaksinasi hewan. Hal ini karena adanya keterbatasan tenaga di lapangan.
Masing-masing kecamatan untuk tenaga lapangan dari Dinas Peternakan dimandatkan 1 orang. Padahal hari raya Iduladha sudah semakin
dekat.Peternak sapi dihantui dengan penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD). Di Kabupaten Pasuruan, terhitung sejak 10 Juni 2023 sampai saat ini tercatat sebanyak 193 ekor sapi terserang penyakit LSD.
Tanda dari penyakit LSD yang menyerang sapi adalah dengan munculnya benjolan pada kulit sapi. Dari 193 kasus total keseluruhan, 32 ekor sapi dinyatakan sembuh, mati 1 ekor dan 154 ekor sapi masih terindikasi sakit.
Sedangkan para peternak yang tidak bias mengobati
sapi terjangkit LSD memilih dijual sebanyak 6 ekor.
Muhammad Habibi, Ketua Paguyuban peternak dan pedagang daging sapi Pasuruan raya menjelaskan saat ini para peternak sapi dihantui oleh adanya penyakit LSD. Mengingat walau tidak seganas penyakit mulut dan kuku (PMK).
Namun tetap saja peternak sapi mengantisipasi penularan penyakit LSD terhadap hewan ternaknya. “Jumlah penjualan di pasar sedikit berkurang jumlahnya, mengingat peternak masih takut sapinya
IKLAN PAS
akan tertular penyakit LSD dari sapi lainnya,” jelas Muhammad Habibi, saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (15/6). Sementara Kepala Pasar Gondangwetan, Ahmad Sodik mengatakan di pasarnya sejak muncul penyakit menular pada hewan ternak sapi sudah mengantisipasinya dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan pada setiap jadwal digelarnya pasaran ternak sapi, disamping itu pengawasan terhadap hewan ternak
L.8032.P/SB.151405.K/RONNY KODRADJAJA/JL.SURABAYA.
L.8992.UE/MDN.28308.A/INA MERRY AULIA/JL.SURABAYA.
L.8109.SO/SB.170872.K/MOCH. DAWUD/JL TENGGUMUNG WETAN.6/33.SBY.
L.8815.UP/SB.14045.G/UMU
SUWITO/ JL.KARANG ASEM.14/47.SBY.
L.9713.UA/BKS.142358/ SEJATI INTER TRANS/JL.IKAN MUNGSING.7/50.SBY.
TEMPELAN/SB.243194.K/PT.MEGA SAMUDRATAMA/JL.SURABAYA.
L.9881.US/MTP.7522/HERY SUSANTO/JL.SURABAYA.
TEMPELAN/SB.211158.K/DEDI CHANDRA/JL.SURABAYA.
L.8973.UD/SB.166081.K/ PT.BERKAH JAYA TRANS/JL.ASEM JAYA.1/33.SBY.
L.8598.UA/JKT.1501007/ PT.SARANA BANDAR NASIONAL/ JL.SURABAYA.
sapi selalu dilakukan pengecekan sebelum masuk ke dalam area pasar hewan.
“Saya selalu melakukan pengecekan ke setiap hewan ternak yang akan masuk ke dalam pasar, jika ditemukan tanda penyakit LSD secara otomatis akan saya tolak masuk,” kata Ahmad Sodik.
Untuk menjaga agar pasar hewan bersih dari hewan sapi berpenyakit, pihak pasar selalu berkoordinasi dengan paguyuban pedagang pasar serta para
pedagang hewan lainnya. Sodik berpesan agar para pedagang selalu menjaga hewan ternaknya agar selalu bersih. (kd/mh/yok)
Laka Kerja PG Kebon Agung, Polisi Tingkatkan Status
Malang, Memorandum Polres Malang menaikkan status perkara kecelakaan (laka) kerja dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dinaikkannya status tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) yang menunjukkan adanya beberapa luka yang dialami korban.
“Setelah kami menerima VER dari RS Wava Husada, langsung dilakukan gelar perkara dan hasilnya cukup jelas,” terang Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro, Rabu (14/6).
Wahyu mengatakan, ada dua alat bukti yang sudah terpenuhi untuk menaikkan tahap penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait perkara kecelakaan kerja tersebut. Wahyu menyebutkan, hal ini masih menunggu dari hasil penyidikan. Setelah selesai penyidikan akan dilakukan kembali gelar perkara. Dijelaskan, dari hasil VER korban dalam keterangan menyatakan terdapat trauma di bagian kepala, dada, perut serta paha kanan mengalami patah tulang.
“Selain itu juga terdapat trauma pembuluh darah dari luka luar di paha kiri. Sehingga berdasarkan dua
alat bukti yang sudah terpenuhi itu kasusnya kami naikkan ke penyidikan,” terangnya. Di samping itu, sejauh ini sudah ada lima orang saksi yang dimintai keterangan. Mereka adalah karyawan
PG Kebon Agung. Diketahui, di PG Kebon Agung yang berada di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ini seorang pekerja meregang nyawa setelah tergiling mesin penggilingan. Korban diketahui bernama Muhammad Faruk (25), warga Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Pekerja kontrak ini menghembuskan nafas terakhir pada Senin (5/6) lalu, setelah sempat kritis dan dirawat di RS Wava Husada Kepanjen. Diperoleh informasi, kejadian ini pada Senin (5/6) siang. Korban bekerja di bagian penggilingan. Saat itu bekerja seperti biasa, namun saat berjalan tiba-tiba kakinya terpeleset, sehingga tubuhnya masuk ke dalam mesin penggilingan mixer (kid/ari/lis)
Tawarkan Open BO, 5 Muncikari Diringkus
Malang, Memorandum Selama periode Januari hingga Juni 2023, Polres Malang menangkap lima orang muncikari yang menawarkan jasa pekerja seks komersial (PSK) di beberapa warung kopi dan aplikasi MiChat Wakapolres Malang Kompol Wisnu Setyawan Kuncoro didampingi Kasatreskrim Iptu Wahyu Rizky Saputro menyampaikan hasil pengungkapan tersebut. “Dua orang muncikari pada warung kopi dan 3 orang menggunakan aplikasi MiChat,” terangnya saat rilis di Mapolres Malang, Kamis (15/6).
Wisnu mengungkapkan dua orang muncikari yang menawarkan jasa PSK di warung kopi, yaitu Muslimah (52), warga Desa Patokpicis, KecamatanWajak dan Sherly (19), warga Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.
Keduanya memiliki peran ma-
sing- masing, Muslimah selaku pemilik warung sedangkan Sherly yang mencari korban. Namun, Sherly yang membujuk korban untuk melayani pelanggan ini tidak memberikan uang hasil layanan pada korban dengan alasan ditabung. Tarif yang dipatok Rp 500 ribu.
Berbeda dengan Muslimah yang memasang tarif Rp 300 ribu dan diberikan korban Rp 250 ribu. “Rata-rata yang dijadikan PSK itu anak di bawah umur, sedangkan setiap kali mendapatkan pelanggan mendapatkan hasil Rp 50 ribu,” terang Wisnu.
Sherly yang telah melakukan perdagangan, lanjut Wisnu, juga melakukan penipuan terhadap korban. Karena hasil pembayaran pelanggan tersebut uangnya langsung diterima dan tidak diberikan pada korban dengan alasan uangnya ditabungkan, sehingga korban yang melakukan pelayanan sebagai
PSK tapi tidak menerima uang. Sementara, tiga orang muncikari yang menawarkan jasa PSK melalui aplikasi MiChat di antaranya Alfian Teguh (25), warga Sumberpucung; Harnadi (21), warga Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung; dan RA (18), warga Kecamatan Pagelaran. Dari perdagangan yang dilakukan tersangka ini korbannya tujuh orang. Enam orang termasuk dalam kategori dibawah umur, dan satu orang sudah dewasa.
“Tersangka Muslimah dan Sherly melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban sebagai pelayanan di warung kopi dan menyediakan jasa open BO (Booking Online, red),” imbuh Wisnu.
Modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka adalah menawarkan jasa PSK melalui aplikasi MiChat dengan
tarif Rp 300 ribu. “Tersangka mendapatkan keuntungan setiap transaksi sebesar Rp 50 ribu,” ungkap Wisnu. Kini, kelima terduga pelaku sudah diamankan di tahanan Mapolres Malang. Keempat terduga pelaku masing-masing Muslimah, Sherly, Alfian Teguh, dan Harnadi akan dikenakan pasal 83 juncto pasal 76 F UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberatan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP. Sedangkan, terduga pelaku RA akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2007 dan pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (kid/ari/lis)
Pemkot Malang Bantu Korban Kecelakaan Pakis
Malang, Memorandum Polisi RW Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, bersama warga
Jalan Sanan Gang 10 RT 05/RW 16 mengamankan terduga pelaku pencurian dua tabung elpiji 3 Kg, Kamis (15/6).
“Kebetulan kami sedang melaksanakan patroli. Pak RT telepon bahwa ada pencurian. Kami langsung mendatangi TKP untuk melakukan Pengamanan terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku kami amankan. Selanjutnya, dibawa ke Polsek Blimbing,” terang Polisi RW Purwantoo Aiptu Agus, Kamis (15/6).
Ia menambahkan, saat diinterogasi terduga pelaku Andik (41), warga Jalan Ikan Piranha Atas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, mengakui perbuatannya.
Sementara itu, Kapolsek Blimbing Kompol Danang Yudanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. “Dari hasil pemeriksaan pendalaman
awal, pelaku telah beraksi lebih dari satu TKP. Namun, hal itu masih kami dalami,” terangnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 364 KUHP. Hingga saat ini, Unit Reskrim Polsek Blimbing masih terus mendalami. Sebelumnya, terduga pelaku pencurian dua tabung elpiji 3 kilogram tepergok warga saat beraksi, di kawasan Jalan Sanan, Kecamatan Blimbing. Dari informasi yang diperoleh, Ketua RT 05/RW 16 Kelurahan Purwantoro, Sugeng Hariadi (38) menjelaskan kronologi penangkapan terduga pelaku. “Terduga pelaku ditangkap usai ketahuan mencuri dua tabung elpiji 3 kilogram di rumah warga. Kami langsung menghubungi Polisi RW Polresta Malang Kota,” terangnya. Tidak berselang lama, petugas datang ke lokasi. Tiga anggota yang datang langsung membawa terduga pelaku ke Mapolsek Blimbing. (edr/ lis)
Malang, Memorandum Tragedi kecelakaan lalu lintas (laka) di Kecamatan Pakis, menjadi perhatian Pemkot Malang. Suasana duka sangat terasa di rumah Slamet Riyadi (50), yang beralamat di Jalan Cakalang RT 04/RW 10 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Slamet Riyadi bersama istrinya, Khoirul Ummah (38), dan anaknya yang belum genap berusia satu tahun berinisial MSH, meninggal dunia dalam kecelakaan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.
Mendengar kabar duka tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji langsung memerintahkan jajarannya di pemkot untuk segera turun ke lapangan, menjenguk serta memberikan bantuan bagi anak-anak korban kecelakaan lalu lintas tersebut.
Rombongan Pemkot Malang dipimpin Asisten 1 Setda Kota Malang
Ida Ayu Made Wahyuni memberikan bantuan awal berupa uang tunai dari Baznas Kota Malang dan paket sembako dari Dinas Sosial Kota Malang.
“Ini bantuan awal yang kami berikan untuk men-support kebutuhan anak-anak korban agar tetap dapat bertahan meski telah kehilangan
orang tuanya. Pemerintah hadir di tengah-tengah mereka,” kata Sutiaji melalui sambungan telepon.
Ke depan, Wali Kota yang lebih akrab disapa Sam Sutiaji menjelaskan, Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial P3AP2KB akan memberikan pendampingan medis dan trauma healing bagi anak-anak tersebut. Ini penting dilakukan agar kesehatan dan keceriaan mereka
Kunjungan di Tiongkok
tetap baik.
Sedangkan, untuk kelangsungan pendidikan mereka, lanjut Sam Sutiaji, Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan memberikan jaminan agar anak-anak tersebut tetap dapat bersekolah.
“Salah satu anak yang belum bersekolah akan saya usahakan untuk mendapatkan pendidikan usia dini, nanti akan saya komunikasikan lebih
lanjut dengan Bunda PAUD agar bisa mendampingi sampai anaknya bersekolah,” ujarnya. Sebagai informasi, kecelakaan ini terjadi saat hujan lebat. Mobil pikap melaju kencang dari arah barat ke timur. Saat tiba di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, mobil melaju tidak terkendali dan langsung menabrak tiga motor dari arah berlawanan. (*/ hms/ari/lis)
Sutiaji Tertarik Kerja Sama Sister City dan Ekspor
Malang, Memorandum
Kunjungan Wali Kota Malang Sutiaji ke Kota Nanning, Provinsi Guangxi, menutup lawatannya ke Republik Rakyat Tiongkok, Rabu (14/6). Selama di kota ini, Sutiaji mengoptimalkan waktunya menjajaki kerja sama untuk memajukan Kota Malang.
Sutiaji melirik kesempatan untuk menjajaki kerja sama sister city di bidang pendidikan dan kebudayaan serta membahas terkait potensi ekspor produk Kota Malang dengan Guangxi. Terkait kemungkinan kerja sama sister city, menurutnya demografi dan situasi di Kota Nanning memiliki sejumlah kesamaan dengan Kota Malang. Kota tersebut juga memberikan perhatian terhadap pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang komprehensif. Ini yang kemudian
sejalan dengan fokus Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tribina Cita Kota Malang merupakan dasar pemikiran membangun Kota Malang yang menghadirkan
Kota Pendidikan. Artinya, pembangunan bidang pendidikan menjadi prioritas utama bagi Kota Malang yang kini memiliki puluhan lembaga pendidikan mulai jenjang dasar hingga tinggi.
“Kami berkunjung ke Nanning, ibu kota Provinsi Guangxi membuat kami tertarik untuk menjajaki sister city, ada banyak kesamaan. Pendidikan dan kebudayaan di sini terbangun dengan baik. Mereka juga menjalin
kerjasama lintas negara. Kota Malang tentunya membuka ruang untuk kerja sama pengembangan pendidikan dengan negara-negara lain. Tentunya akan ada proses dan prosedur yang harus dilalui,” terang Sutiaji.
Ketika mengunjungi Kota Nanning, Guangxi, Sutiaji bertemu dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Guangxi untuk membahas potensi ekspor produk.
“Saya berkesempatan bertemu dengan Ketua Kadin Guangxi. Saya juga dikenalkan dengan seorang dokter spesialis bedah plastik Indonesia, beliau importir kopi. Tadi kami membahas potensi ekspor produk, rupanya luar biasa potensinya. Pasar di sini sangat strategis, sementara komoditas di Kota Malang juga harus kita dorong untuk go internasional,” katanya.
Diketahui, Guangxi merupakan satu dari lima wilayah otonomi RRT. Guangxi menjadi satu-satunya wilayah di Tiongkok yang menghubungkan ASEAN lewat darat dan laut. Guangxi juga telah lama menjadi pintu gerbang Jalur Sutera Maritim Abad 21 dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutera. Sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berkembang dengan pesat.
“Alhamdulillah kunjungan kami ke Tiongkok ini membuahkan banyak hasil. Termasuk hari terakhir ini, kami ke Nanning, Guangxi, melakukan penjajakan kemungkinan kerjasama sister city dan potensi ekspor produk lokal. Mudah-mudahan ini gayung bersambut serta memberikan sumbangsih positif untuk pembangunan daerah di Kota Malang,” jelas Sutiaji. (*/hms/ari/lis)