Berita
JakartaBerketahanan JANUARI, 2019
LIMA HALAMAN
SEKRETARIAT JAKARTA BERKETAHANAN
Halaman 2
Halaman 2
Halaman 3
Sosial & Budaya
Infrastruktur
Energi
Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Lintas Agama
Green Bonds Salah Satu Instrumen Penting Pada BGH
Pertemuan Perdana Forum Energi
JAKARTA
bERKETAHANAN
Selayang Pandang
Sekretariat Jakarta Berketahanan Sekertariat Jakarta Berketahanan terbentuk pada 6 September 2017, Sekretariat Jakarta Berketahanan hadir untuk membantu Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota berketahanan” Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota Berketahanan, terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui oleh DKI Jakarta. Tahap I, Membentuk Dasar untuk Membangun Ketahanan Kota dengan menyusun Penilaian Awal Ketahanan/Preliminary Resilience Assessment (PRA). Tahap II, Analisis Peluang dan Kemitraan melalui penyusunan strategi (Developing Resilience Strategy). Tahap III, Kemitraan dan Implementasi (Partnerships and Implementation). Saat ini, Jakarta telah memasuki Tahap II. Jika tahap I berfokus pada memotret kondisi ketahanan eksisting atau disebut Penilaian Awal Ketahanan, Tahap II lebih fokus pada Perumusan Strategi Ketahanan. Seluruh rangkaian kegiatan Program Jakarta Berketahanan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta.
Source : Dokumentasi JakBer
Localization and Preparedness in Indonesia and The Asean Region Pada tanggal 15 Januari 2019, Jakarta Berketahanan hadir pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) dengan mengusung tema “Localization and Preparedness in Indonesia and The Asean Region: A knowledge session for humanitarian stakeholders” yang dihadiri oleh Badan Perencanaan dan Penataan Nasional (BAPPENAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK),
United Nations Department of Safety and Security (UNDSS), Christian Blind Mission (CBM) International, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), RedR Indonesia, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki fokus utama terhadap Disaster Management. Forum ini bertujuan untuk membahas perkembangan, masukan, saran dan hal-hal baru yang berkaitan dengan upaya dan praktik kesiapsiagaan bencana di Indonesia terutama pada beberapa daerah terdampak bencana gempa dan tsunami yaitu Palu, Donggala, Lombok, Banten dan Lampung. Bersambung ke Hal. 4 >>>
Kunjungan Centre for LiveableCities Singapore
Source : Dokumentasi JakBer Oswar Mungkasa selaku Deputi TRLH/CRO didampingi Tim Jakarta Bekertahanan menerima kunjungan Khoo Teng Chye dan Phuaa Shi Hui selaku Executive Director dan Manager dari Centre For Liveable Cities Singapore (CLC).
Pada Jumat, 18 Januari 2019, Kantor Kedeputian Gubernur Bidang Tata Ruang & Lingkungan Hidup menerima kunjungan Khoo Teng Chye dan Phuaa Shi Hui selaku Executive Director dan Manager dari Centre For Liveable Cities Singapore (CLC).
unggulan (best practices) yang ada di Singapura. Beberapa best practices tersebut berupa: (i) Proses Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) di Singapura, (ii) Skema Land Value Capture (LVC) dan implementasi Land Development Charge (LDC) dalam kawasan TOD, dan (iii) Program Visiting Fellowship ini juga dilaksana- Social Housing untuk penduduk Lanjut kan dengan beberapa rangkaian Usia (Lansia). kunjungan lapangan terkait pratik Bersambung ke Hal. 4 >>>
Sosial & Budaya
2
Berita
JakartaBerketahanan
Terbentuknya Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Lintas Agama
Source : Dokumentasi JakBer
11 Januari 2019, ICLEI bersma dengan ingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA MUI) mengadakan satu forum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi dampak dari adanya pemanasan global. Forum ini dihadiri oleh perhimpunan pemuda lintas agama, lembaga non-profit, dan institusi yang memiliki perhatian lebih terhadap isu lingkungan hidup.
kelestarian hutan ; (iii) LPLH SDA MUI terkait program-program yang telah dilakukan.
ICLEI menjelaskan, sejatinya permasalahan lingkungan yang terjadi di bumi saat ini, seperti pemanasan global dan perubahan iklim terjadi akibat adanya kesalahan perilaku manuasi. Sehingga diperlukan adanya tindakan nyata yang dapat dimulai dengan perubahan gaya hidup. Perubahan ini dapat dimulai dengan melibatkan golongan pemuda Dalam pertemuan ini terdapat 3 (tiga) dan anak-anak. Agar mereka dapat lebih paparan, yaitu: (i) ICLEI terkait permasa- perduli dan memperhatikan lingkungan lahan lingkungan; (ii) Hutan Itu Indonesia disekitar mereka dan mau terlibat lebih terkait kampanye urgensi menjaga melakukan perubahan.
JANUARI, 2019 Atas dasar itu, pertemuan tersebut disepakati bahwa aspek agama sebagai salah satu pedoman hidup masyarakat dapat menjadi wadah penyebaran nilai-nilai pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, juga disepakati bahwa perlu adanya kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan konservasi lingkungan hidup dengan membentuk gerakan pemuda lingkungan hidup lintas agama. MUI menyampaikan, sudah banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti oleh pemuda dan anak-anak. Program-program tersebut dapat beruoa perbaikann infrastruktur sanitasi, pelestarian lingkungan hidup, dan penghematan energi serta pengurangan emisi. Salah satu program yang dapat diikuti dan dikembangkan bersama adalah program ecoMasjid. Program tersebut diharapkan dapat ditiru oleh rumah ibadah agama lain (ecoRumah ibadah). MUI juga menambahkan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan muda-mudi di masing-masing agama menngingat kegiatan tersebut masih bisa dikembangkan dengan menggunakan pedekatan-pendekatan ala anak muda jaman sekarang. Terbentuknya Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Lintas agama ini juga diharapkan dapat menjadi nafas baru bagi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada.
Infrastruktur
Green Bonds Salah Satu Instrumen Penting Pada BGH Forum Bangunan Gedung Hijau (BGH) adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 29 Januari 2019 guna membahas inovasi instrumen pembiayaan baru yaitu Green Bonds atau surat utang berwawasan lingkungan serta perkembangan proyek bangunan hijau di DKI Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan stakeholder pada bidang pembangunan dan infratruktur penting seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dan berbagai lembaga lain seperti PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Green Building Council Indonesia (GBCI). Green Bonds atau dikenal dengan surat utang berwawasan lingkungan merupakan instrumen yang belum lama berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Surat ini khusus digunakan untuk pendanaan proyek-proyek yang berwawasan lingkungan atau memenuhi standar green/sustainability.
Source : Dokumentasi JakBer
Pihak-pihak yang dapat menerbitkan surat utang ini adalah negara, korporasi, bank, dan bahkan pemerintah daerah (khusus untuk pemerintah daerah praktiknya masih belum ada di Indonesia). Secara umum, di Indonesia sudah ada aturan/regulasi yang mengizinkan penerbitan surat utang berwawasan lingkungan namun belum ada insentif yang ditawarkan bagi para penerbit maupun penjamin. Di beberapa negara yang telah menerapkan surat utang ini, terdapat beberapa insentif yang ditawarkan. Di Singapura, penerbitan surat utang berwawasan lingkungan akan mendapat subsidi 100.000 SGD yang dapat digunakan untuk membayar biaya penerbitan surat dan kegiatan lainnya.
bagaimana penerapan Green Bonds bisa memberikan dampak positiv pada kegiatan pembangunan di Indonesia terutama di Ibu Kota.
Konseptersebut sangat mungkin di kembangkan di Jakarta, mengingat sudah teradapat beberapa Rumah Susun Sewa yang dikembangkan dengan konsep bangunan hijau. Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menyampaikan, kawasan Rusunawa Daan Mogot yang berada di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat merupakan salah satu contoh nyata. Rusunawa Daan Mogot dibangun dengan sistem green building yang diperkirakan bisa menghemat energi mencapai 32%. Oleh sebab itu, penerapan konsep green buildBentuk kebijakan sepertihalnya di ing dan green bonds dapat diterapkan Singapura menjadi contoh nyata kedepannya.
3
Berita
JakartaBerketahanan
Pertemuan Perdana Forum Energi Energi
Upaya Penghematan Konsumsi Energi Di DKI Jakarta
Source : Dokumentasi JakBer
Jakarta, 24 Januari 2019, Kedeputian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengadakan forum energi untuk pertamakalinya. Forum ini dilaksanakan untuk membahas perkembangan praktik penghematan konsumsi energi di DKI Jakarta.
perbaikan lingkungan seperti Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE), Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), ICLEI Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (MUI LPLH SDA).
Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta seperti Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) dan Dinas Lingkungan Hidup; akademisi (diwakili oleh Sekolah Tinggi Teknik Perusahaan Listrik Nasional/STT-PLN); PT Transjakarta; dan beberapa lembaga lain yang bergerak di isu energi terbarukan dan
Pada kesempatan ini, DPE Provinsi DKI Jakarta menjelaskan mengenai Monitoring Penghematan Energi pada Gedung Pemerintah Daerah. DPE telah melakukan audit energi gedung pemerintahan ditujukan untuk mengukur tingkat penghematan energi pada gedung pemerintahan. Instrumen hukum yang mendukung penghematan energi pada gedung milik
JANUARI, 2019 pemerintah sudah ada, misalnya UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pergub No. 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air. Selain itu, DPE Provinsi DKI Jakarta melaporkan beberapa upaya dan sosialisasi yang telah dilakukan dalam penghematan energi di Jakarta. Selain dari Pemerintahan, hadir juga dari IIEE yang menyampaikan bahwa telah di inisiasinya program Duta Energi di beberapa sekolah. Program Duta Energi dibagi menjadi dua program. Program kesadaran efisiensi energi dan konservasi energi di sektor pendidikan serta pemanfaatan energi solar terbarukan melalui penerapan surya atap. Terdapat pula program TOSS (Tempat Olahan Sampah Setempat) yang di inisiasi oleh STT-PLN yang mana dapat membantu masyarakat dalam menghasilkan listrik berbahan baku sampah. PT. Transjakarta juga menyampaikan bahwa mereka sudah menguji coba bus listrik. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku fosil. Dari berbagai inisisi dan kegiatan penghematan konsumsi energi ini, diharapkan DKI Jakarta akan menjadi salah satu Provinsi yang mampu menggunakan energi dengan lebih bijak dan mempunyai peran penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
kota yang berketahanan, yaitu: Jakarta, Indonesia; Cebu, Filipina; dan Yangon, Myanmar. Terdapat beberapa hal yang hendak diketahui oleh mahasiswa Wageningen University and Research dalam audiensi ini, yaitu: kondisi dan masalah yang dihadapi oleh Jakarta; pendekatan yang digunakan dalam membangun ketahanan kota Jakarta; kemajuan program Jakarta Berketahanan sejauh ini, dan; hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan kota Jakarta.
Terkait dengan kendala yang dihadapi untuk mewujudkan Strategi Ketahanan Kota Jakarta, CRO menjelaskan bahwa tantangan utama masih terdapat pada rendahnya SDM baik dari Pemerintah dan masyarakat. Lebih dari itu, pemerintahan yang tidak terintegrasi (fragmented governance) merupakan salah satu hambatan besar lainnya. Akar permasalahan di Kota Jakarta terhubung dengan daerah sekitarnya. Terdapat 8 (delapan) kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang termasuk dalam wilayah metropolitan Jabodetabek, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sejauh ini, penyelesaian untuk permasalahan ini masih berada pada tahap inisiasi dan belum ditemukan bentuk kolaborasi yang disepakati.
Pada kesempatan ini Sekretariat Jakarta Berketahanan secara lebih lanjut menjelaskan mengenai konsep kota beketahanan; prinsip kolaborasi yang digunakan; metode kolaborasi; lima
Dari kunjungan ini, terlihat bahwa Sekretariat Jakarta Berketahanan sudah mulai dikenal oleh beberapa kalangan masyarakat, baik dari lingkungan Pemerintahan atau akademisi.
Source : Dokumentasi JakBer
Kunjungan Dari Mahasiswi Wageningen University and Research Belanda Sekretariat Jakarta Berketahanan kembali menerima kunjungan luar negeri dari Wageningen University and Research Belanda. Pada kesempatan ini pertemuan dipimpin langsung oleh Chief Resilience Officer (CRO) Jakarta Berketahanan. Audiensi ini bertujuan untuk mendiskusikan upaya Jakarta dalam menjadi kota berketahanan serta membahas proses dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Mahasiswa Kajian Pembangunan Internasional Wageningen University and Research Belanda tersebut menerangkan bahwa ia tengah melakukan penelitian tentang upaya beberapa kota Asia Tenggara dalam mewujudkan
Kegiatan Sekretariat Jakarta Berketahanan
fokus utama Jakarta Berketahanan; pendalaman fokus utama; 3 (tiga) pilar Ketahanan Kota Jakarta yaitu: SIAP, SEHAT, dan TERHUBUNG; dan 6 (enam) Kegiatan Priortias Jakarta Berketahanan yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2 (dua) Peluang Prioritas.
4
Berita
JakartaBerketahanan
JANUARI, 2019
>>> Localization and Preparedness in Indonesia
disesuaikan dengan peta bencana yang dijelaskan secara detail oleh dokumen tata ruang sehingga tidak ada pemukiman atau daerah komersial/industersebut diharapkan dapat menjadi tri yang dibangun di daerah rawan bencaupaya untuk langkah preventif oleh na. masyarakat dalam kesiapan bencana. Setelah itu, pemaparan selanjutnya Pemaparan lainnya disampaikan oleh disampaikan oleh CBM International Bapak Nelwan Harahap dari Kemenko mengenai inklusifitas dan aksesibilitas PMK mengenai kondisi terkini proses untuk penyandang kebutuhan khusus rehabilitasi dan rekonsiliasi di tiga daerah terhadap kesiapan bencana. Sebagian pasca bencana, yaitu daerah terdampak besar gedung dan fasilitas yang ada di gempa dan tsunami di Palu, daerah Indonesia masih belum dilengkapi oleh terdampak gempa di Lombok, serta jalur evakuasi untuk para disabilitas tsunami akibat erupsi Gunung Anak sehingga menyulitkan mereka untuk Krakatau di sekitar daerah pesisir Selat melakukan mobilitas terutama ketika Sunda (Banten & Lampung). Beliau terjadi bencana. Hal tersebut perlu menjamengungkapkan kendala relokasi di perhatian oleh para pemangku pengungsi terdampak bencana di daer- kepentingan terkait kesiapan menghadaah-daerah tersebut salah satunya adalah pi bencana terhadap penyandang kebupada penyediaan sarana dan prasarana tuhan khusus. utilitas hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Poin penting Pada sesi kedua, dapat dipetik beberapa lainnya yaitu kontribusi besar para NGO poin penting mengenai praktik lokalisasi dan rekan-rekan private sector dalam tanggap bencana di Indonesia yang menyediakan huntara dan huntap yang dipaparkan oleh beberapa praktisi dari patut diapresiasi. Namun karena kurang- berbagai organisasi yang berbeda. Dr. nya koordinasi antar pihak, ditemui fakta Suprayoga dari Bappenas menyampaikan bahwa terdapat beberapa hunian yang banyak pemerintah daerah yang belum dibangun di lokasi yang tidak tepat dan siap menjadi aktor utama penanganan juga dengan fasilitas yang kurang layak. dan mitigasi bencana mengingat lemahnDari pemaparan tersebut, pelajaran pent- ya kapasitas institusi yang mereka miliki. ing yang bisa kita petik dalam Hal ini diperburuk juga dengan masih langkah-langkah penguatan ketahanan rendahnya anggaran untuk urusan kebenkota Jakarta yang rawan akan bencana canaan di daerah (rata-rata 1% dari adalah : (i) pentingnya perhatian APBD). Kedua, lambanya revitalisasi terhadap penyediaan utilitas yang prasarana air minum dan air limbah pasca ramahlingkungan serta memenuhi bencana yang mana tentu menjadi persostandar sanitasi dalam pembangunan alan yang sangat penting dan perlu diperatau relokasi permukiman dan (ii) upaya hatikan oleh Pemerintah dalam menanrevitalisasi situs rawan bencana harus gani masalah bencana di masa depan.
and The Asean Region
Pada sesi pertama, BMKG menjelaskan tentang kondisi cuaca dan iklim yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) La Nina dan El Nino, (2) Dipole Mode, (3) Gelombang Angin Dingin, (4) Madden–Julian Oscillation (MJO), (5) Siklus Siklon Tropis, dan (6) Local Convective, dimana faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa daerah di Indonesia mengalami cuaca yang tidak menentu khususnya DKI Jakarta. Dalam pemaparan tersebut, BMKG mengatakan bahwa prakiraan kondisi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada akhir Januari dan pada bulan Maret untuk ditindaklanjuti dalam upaya preventif kebencanaan banjir di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPBD telah melakukan persiapan dan penanggulangan bersama terkait masalah tersebut yaitu mengeluarkan peraturan Instruksi Gubernur Nomor 133 tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang pada Musim Hujan. Dalam peraturan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memandatkan kepada 23 institusi terkait antisipasi bencana ketika musim hujan. Selain itu, BPBD DKI Jakarta telah melakukan berbagai program dan kegiatan seperti Kampung Siaga Bencana yang terdiri dari 81 kampung di DKI Jakarta serta melakukan pelatihan penanganan bencana sejak dini Safe School). Dengan adanya program
>>>
Kunjungan Centre for LiveableCities Singapore
Deputi Gubernur TRLH DKI Jakarta menjelaskan pelaksanaan Land Value Capture (LVC) dalam pengembangan kawasan TOD mempunyai beberapa masalah seperti kepemilikan tanah oleh berbagai institusi yang berbeda. Hal ini mengakibatkan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu mengembangkan kawasannya secara optimal. Berbeda dengan konteks di Singapura yang seluruh lahan dimiliki oleh Negara sehingga Pemerintah dapat melakukan Land Value Capture (LVC) yang optimal. Berbeda antara Singapura dan Jakarta. Selain masalah lahan, aspek sosial juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pengembangan kawasan TOD juga perlu memperhatikan aspek inklusivitas sehingga dampak positifnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan kawasan TOD perlu memperhatikan proses Revisi RTRW secara terperinci sehingga kawasan TOD nantinya saling menunjang dengan fungsi ruang kota lainnya.
Permasalahan yang lain yakni kurang terintegrasinya stasiun-stasiun public Source : Dokumentasi transit dengan komponen strukturJakBer ruang yang diperlukan dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada kondisi eksisting guna lahan kota. Hal ini dikarenakan masih belum adanya rencana induk yang komprehensiv dan menjadi acuan utama. Sampai saat ini, proses perencanaan Kawasan TOD masih belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam proses tersebut. Menurut Oswar Mungkasa selaku Deputi Gubernur TRLH, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengatur tata kelola institusi dalam pengelolaan TOD. Hal ini diperlukan mengingat saat ini BUMD terkait (PT. MRT Jakarta) hanya bertanggung jawab dalam mengelola 10 dari 18 titik TOD yang ditetapkan di Jakarta. f. Selain itu, Deputi Gubernur TRLH DKI Jakarta melihat bahwa kesuksesan TOD tidak diukur dari tambah cantiknya kota
semata, namun bagaimana mengangkat taraf hidup masyarakat kurang mampu menjadi lebih baik. Menanggapi hal tersebut, pihak CLC Singapura juga memberikan masukan terkait pengembangan kawasan TOD di Jakarta perlu mengembangkan urban structure plan yang diintegrasikan ke dalam master plan pengembangan kota. Lebih dari itu, Pihak CLC Singapura juga secara langsung mengundang Pemprov DKI serta stakeholder yang ada untuk hadir pada forum diskusi yang diadakan oleh CLC Singapura pada 13 Maret 2019 di Singapura yang mana didalamnya akan membahas mengenai upaya pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Singapura. Dengan begitu, Pemprov DKI dan stakeholder yang hadir dapat mengambil best practice maupun bad practice dari apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Singapura terkait pembangunan kota.
5
Berita
JakartaBerketahanan
JANUARI, 2019
Portal Jakarta Berketahanan Energi
Sekretariat
Manajemen Pengetahuan Jakarta Berketahanan
Produk Sekretariat Jakarta Berketahanan Laporan - Dokumentasi - Strategi
Laporan Bulanan Sekretariat Jakarta Berketahanan Bulan Januari 2019
Draft Nol Strategi Ketahanan Kota Sekretariat Jakarta Berketahanan
Tautan Unduhan : http://jakberketahanan.org/wp-content/uploads/2019/02/20190206_197LAP02C O2019_Des-Report_V1_-Final.1.pdf
Tautan Unduhan : http://jakberketahanan.org/wp-content/uploads/2018/11/Jakarta-Draft-0-Resilience-Strategy_v10_18 1130.pdf
Kliping
Kumpulan Berita Terkait Jakarta Berketahanan
93 Kelurahan di Jakarta Masih Belum Punya RPTRA 29
Jan 2019 | Link : http://tarulh.com/2019/01/29/93-kelurahan-di-jakarta-masih-belum-punya-rptra/
Pustaka
Publikasi Terkait Ketahanan Kota
Draft Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta Tautan Unduhan : http://jakberketahanan.org/wp-content/uploads/2019/01/RPPLH.pdf
Media Digital
Media Informasi Jakarta Berketahanan
Portal Sekretariat Jakarta Berketahanan
Tanggul Permanen di Jatipadang Rampung Dibangun 29 Jan 2019 | Link : http://tarulh.com/2019/01/29/tanggul-permanen-di-jatipadang-rampung-dibangun/
“Jakarta Saat Ini Masih Terkendali dan Aman dari Banjir� 28 Jan 2019 | Link : http://tarulh.com/2019/01/28/jakarta-saat-ini-masih-terkendali-dan-aman-dari-banjir/
Sambut Musim Hujan, Wali Kota Jakpus Pastikan Pompa Berfungsi Baik 28 Jan 2019 | Link : http://tarulh.com/2019/01/28/sambut-musim-hujan-wali-kota-jakpus-pastikan-pompa-berfungsi-baik/
Langganan Banjir, Warga Minta Anies Tinjau Kali Krukut 24 Jan 2019 | Link : http://tarulh.com/2019/01/24/langganan-banjir-warga-minta-anies-tinjau-kali-krukut/
JAKARTA
bERKETAHANAN
SEKERTARIAT JAKARTA BERKETAHANAN Gedung Balai Kota, Blok E, Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta 10110, Tel. (62-21) 389 01 802 Email : info@jakberketahanan.org, Portal : www.jakberketahanan.org
Jakarta Berketahanan JakBerketahanan jakberketahanan