pentingnya pengurusan terpusat di satu tempat dengan kehadiran seluruh instansi (LTSA); (3) adanya loket pengaduan kasus, sehingga PMI/keluarga dapat mengadu ke LTSA; (4) sosialisasi keberadaan LTSA oleh Pemda—lokasi LTSA yang jauh dari kantong asal para PMI menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak tahu tentang LTSA, tidak memahami manfaatnya dan tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Terakhir PMI juga meminta agar dapat mengurus persyaratan kerja secara mandiri/ individual di LTSA dan adanya transparansi job order.
3.2. Temuan kualitatif Dalam bagian ini, kami menyarikan data primer yang menjadi temuan kualitatif penelitian ini, dimulai dengan potret layanan terpadu di tiga LTSA, penggunaan LTSA di kalangan PMI, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan temuan-temuan menarik yang diperoleh dari komponen penelitian kualitatif. 3.2.1 Potret LTSA di tiga wilayah • Banyuwangi Di Banyuwangi, LTSA telah hadir sejak tahun 2018, dan diintegrasikan ke dalam Mal Pelayanan Publik. Dasar hukum untuk hadirnya mal pelayananan publik ini adalah Permenpan No. 23 tentang Penyelenggaraan Mal Publik dan juga Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Publik di Banyuwangi. Dalam penyelenggaraannya, MPP Banyuwangi masih melakukan pelayanan secara luring, dan belum bisa daring, meski dalam situasi pandemi saat ini sekali pun. Jumlah PMI yang mengakses layanan belum banyak, dengan rerata yang mereka laporkan sejumlah 2-5 orang per hari kerja. Pihak LTSA Banyuwangi menyatakan bahwa secara rutin Disnaker setempat telah
Gambar 1.1 Loket LTSA di dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi Peneliti lokal, Miftahul Jannah (kiri) dan Agung Subastian (kanan) sehabis melakukan wawancara dengan petugas LTSA Banyuwangi (tengah)
46
