Gambar 1.2 Loket BP2MI di PTSP TKI Kab. Karawang Peneliti lokal, Sakri Chaerudin (kanan) sedang mewawancarai petugas BP2MI (kiri)
Pintu Tenaga Kerja Indonesia (PTSP TKI) pada tanggal 19 Desember 2016. Peraturan Bupati ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Dapat diamati di sini, bahwa pengadaan LTSA di Karawang masih mengikuti konsideran lama, yakni UU No. 39 Tahun 2004. Juga perlu dicatat, bahwa hanya baru-baru ini, Karawang mengesahkan Perda yang mengatur tentang tata kelola migrasi, yang menginduk ke UU No. 18 Tahun 2017. Peluncuran PTSP TKI dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018 yang dihadiri Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, BNP2TKI, Imigrasi, Disdukcatpil, Polres, Bank BJB, Dinas Kesehatan, RSUD dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraan Peraturan Bupati tersebut dijelaskan pada Bab II tentang Penyelenggaraan PTSP-TKI Pasal 3 meliputi: a. Informasi Pasar Kerja; b. Pengurusan dokumen kependudukan; c. Penerbitan surat pengantar rekrut; d. Penyuluhan dan bimbingan jabatan; e. Surat pemeriksaan psikologi; f. Penerbitan surat keterangan sehat; g. Surat keterangan catatan kepolisian; h. Verifikasi sertifikat pelatihan kerja; i. Verifikasi sertifikat kompetensi kerja; j. Penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; k. Asuransi TKI pada masa prakerja, sewaktu bekerja dan purnakerja; l. Rekomendasi paspor; m. Pembuatan paspor; n. Pembekalan akhir pemberangkatan; dan o. Pemberian EKTLN. Pihak PTSP TKI Karawang mencatat bahwa jumlah PMI yang terlayani mencapai 30-40 orang di masa prapandemi. Setelah wabah COVID-19, rerata jumlah PMI yang mengakses LTSA hanya sekitar setengah dari angka sebelumnya. Meski tidak memberikan data secara terperinci, pihak PTSP TKI melaporkan bahwa lebih banyak yang berangkat adalah perempuan pekerja migran, yang kebanyakan menuju Singapura, Hong Kong dan Taiwan. PTSP TKI Karawang juga menyebut bahwa layanan mereka juga diakses oleh PMI yang melakukan penempatan yang tidak dalam skema P-to-P, antara lain ke Jepang.
48
