• Minimnya sosialisasi tentang LTSA Hasil survei, baik kuantitatif maupun kualitatif memperlihatkan tingkat pengetahuan (calon) PMI yang sangat minim tentang LTSA. Sangat kurangnya pemahaman akan LTSA ini mengindikasikan tingkat sosialisasi yang masih jauh dari optimal kepada (C)PMI sebagai pengguna prospektif. Padahal, sosialisasi ikut menjadi amanah peraturan yang sudah ada bagi LTSA—misalnya, sebagaimana tertuang dalam Perbup Lombok Timur No. 14 Tahun 2017. Gambar 1.4 Tampak Depan LTSP-P2TKI Kab. Lombok Timur Peneliti lokal, Usman (kiri) dan Kusmayanti (kanan) saat sedang mengunjungi LTSPP2TKI Kab. Lombok Timur untuk mengumpulkan data penelitian
Selain kurang menjalankan sosialisasi kepada (calon) PMI, pemerintah juga belum maksimal melakukan sosialisasi terkait keberadaan LTSA ke desa-desa sebagai lingkungan terdekat (calon) PMI. Studi yang tengah dijalankan oleh IOM, UNDP dan SBMI (2021) menengarai bahwa hampir 80% desa di Indonesia tidak mengetahui adanya LTSA. Di Karawang, Dinas Ketenagakerjaan telah mencoba mengusahakan sosialisasi tahunan, paling tidak di tingkat kecamatan. Pada tahap ini, per tahunnya Dinas Ketenagakerjaan baru berhasil menjangkau 5 kecamatan per tahunnya, yang dipilih secara acak. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menjalankan sosialisasi. Pemerintah daerah Karawang, Sosialisasi terkait LTSA juga sudah diusahakan secara lebih informal melalui forum minggon kecamatan. Sementara itu, pihak LTSA Banyuwangi menyatakan sudah melakukan penyuluhan kepada para camat dan lurah sekabupaten Banyuwangi, dan menegaskan bahwa peran sosialisasi itu kini berlokus pada pemerintah desa. Seperti halnya dengan Karawang, sosialisasi LTSA oleh Disnaker di Banyuwangi juga terbatas, hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Menjadi pertanyaan seberapa efektif kemudian proses tersebut, dan apakah cukup untuk mengembangkan kapasitas desa sebagai pihak utama yang harus mensosialisasikan LTSA lebih lanjut ke warganya.
62
