Gambar 1.5 Proses Pengumpulan Data Penelitian di Kab. Karawang Peneliti lokal, Sakri Chaerudin (kiri) sedang mewawancarai purna PMI asal Kab. Karawang yang telah mengetahui keberadaan LTSA
menandakan praktik intermediasi yang selama ini ada tetap berjalan. Petugas lapangan terus mendampingi PMI sejak level RT/RW hingga masuk ke LTSA, sehingga tidak jelas bagaimana praktik LTSA yang sekarang berjalan mengubah pola-pola buruk sebelumnya yang didasarkan pada logika penempatan. PMI terus diposisikan sebagai obyek, bukan subyek yang memiliki political agency sendiri. Sistem perantaraan oleh calo yang telah membudaya berpuluh-puluh tahun mengindikasikan lebih jauh bagaimana konteks Indonesia ditandai dengan politik koneksi dan hubungan antara patron dengan klien (patronage) ketimbang sistem politik/ kemasyarakatan yang berbasis hak (Lindquist 2018). Khususnya dalam konteks pembangunan desa, secara historis proyek-proyek pemerintah kerap melibatkan infantilization, di mana masyarakat desa diperlakukan sebagai anak kecil (infant). • Tidak adanya mekanisme pengaduan di LTSA Dari perspektif HAM, ketiadaan saluran pengaduan merupakan sebuah cacat besar, karena mengisyaratkan ketiadaan mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan khususnya menjadi krusial ketika ada aktor swasta yang terlibat dalam sebuah sistem. Sistem penempatan pekerja migran Indonesia yang dalam perundangan baru UU No. 18 Tahun 2017, meski memberlakukan pembatasan peran terhadap P3MI, masih memberikan ruang kepada swasta, dan selama ini terjadi, maka pemerintah perlu memastikan adanya akses terhadap pemulihan. Sebagaimana yang umum diketahui, PMI memiliki berbagai kerentanan, khususnya dalam relasinya terhadap P3MI. Eksploitasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor swasta dalam migrasi ketenagakerjaan Indonesia sudah banyak didokumentasikan, dan telah tercatat terjadi di semua tahapan migrasi. Indonesia sendiri telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM yang diterbitkan pada tahun 2017. Secara eksplisit, RAN tersebut mengambil acuan Prinsip-prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Bisnis dan HAM yang mensyaratkan komitmen negara dalam menangani dampak HAM dari kegiatan
65
