layanan pemerintah dan memutuskan rantai intermediasi/praktik percaloan yang selama ini membengkakkan biaya perekrutan. Penelitian ini mencatat bahwa dari segi indikator proses, salah satu penentu utama dalam memastikan adanya layanan yang baik melalui LTSA adalah dukungan pemerintah daerah. Namun, dalam UU No. 18 Tahun 2017, serta PP No. 59 Tahun 2021 yang mengikutinya, klausul-klausul terkait pembentukan LTSA kerap menggunakan redaksi penulisan yang mengesankan bahwa hal ini tidak wajib diadakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Klausul-klausul tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kerap menggunakan kata “dapat” ketika berbicara tentang pembentukan layanan terpadu—“(pemerintah daerah) dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat (provinsi/kabupaten/kota). Peraturan di tingkat daerah yang mumpuni, serta penganggaran yang suportif, berperan besar dalam menjamin pengadaan layanan terpadu yang baik. Profil ketenagakerjaan daerah Banyuwangi, Karawang dan Lombok yang sudah diperlihatkan pada Bab II menunjukkan keterbatasan pendanaan yang memprihatinkan. Terkait dengan pembiayaan LTSA, salah FGD yang kami adakan dalam penelitian ini, yakni dengan pemerintah daerah Lombok Timur, menghadirkan diskusi yang menarik mengenai faktor pembiayaan dalam kaitannya dengan prioritas daerah.
Gambar 1.6. FGD Online dgn pemangku kepentingan di tingkat Kab. Lotim
Dilimpahkannya pembentukan dan penyelenggaraan LTSA oleh Undang-undang kepada pemerintah daerah mengisyaratkan adanya asumsi bahwa ada penggunaan sumber daya (resources) yang lebih efisien apabila urusan ini dilakukan oleh daerah
72
