Newsletter Jaringan Pemantau Independen Edisi Pertama by Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Pertemuan Nasional JPIK

Abu Meredian Kembali Terpilih Menjadi Dinamisator JPIK Untuk 3 Tahun Ke Depan

anggota mengenai SVLK merupakan beberapa ‘PR’ yang harus dikerjakan untuk kerja JPIK yang lebih baik. Tidak hanya anggota JPIK yang akan mendalami persoalan SVLK dan bagaimana memantaunya, masyarakat di sekitar konsesi perusahaan pun juga perlu agar dapat turut serta dalam melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dimaksudkan untuk menghentikan deforestasi dan sekaligus untuk memastikan kayu yang keluar/ekspor dari Indonesia adalah kayu legal. JPIK yang terbentuk pada 23 September 2010 bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kepemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen atas sertifikasi kehutanan. Pernas JPIK ini juga menetapkan Dewan Kehormatan, yaitu orang-orang yang diharapkan dapat memberikan nasihat dan mengawasi Dinamisator Nasional dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam dinamisasi jaringan, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kode etik dan etika kerja JPIK. Telah ditetapkan 5 nama yang menjabat sebagai Dewan Kehormatan JPIK, yaitu: Eri Damayanti, Arbi Valentinus, Bob Purba, Willem Pattinasarani, dan Mahir Takaka. [Nike Arya Sari – Sekretariat Nasional JPIK]

Agenda utama Pertemuan Nasional (Pernas) Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) adalah pemilihan Dinamisator JPIK periode 2014-2017. Abu Hasan Meridian kembali dipercayai untuk memimpin Laporan Investigatif pergerakan JPIK untuk 3 tahun ke depan. Kali ini Abu Meridian tidak hanya terpilih sendiri, ia juga di dampingi oleh Mardi Minangsari dan Zainuri Hasyim sebagai Dinamisator.

Tragedi Perampasan Tanah di Blora

Pernas JPIK berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 16-17 Januari 2014. Agenda pertama Pernas adalah laporan pertanggungjawaban kerja JPIK selama 3 tahun (2011-2014) oleh Dinamisator di hadapan 14 orang Focal Point (FP) bersama 1 orang anggotanya yang hadir. Dalam Pernas ini juga dilaporkan bahwa terdapat 11 laporan keluhan dan 25 laporan pemantauan yang dihasilkan oleh JPIK selama 3 tahun dan terdapat 12 laporan pemantauan yang belum dilaporkan. “Aktivitas selama 3 tahun terakhir ini menjadikan JPIK memiliki posisi yang diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)” tutur Abu Meridian dalam penyampaian laporannya. Pernas ini juga membahas working standar dan strategi kerja yang selama ini menjadi pedoman JPIK dalam menjalankan perannya. Melalui working standar dan strategi kerja ini diharapkan JPIK akan bekerja lebih baik dan memberikan dampak yang berarti bagi SVLK di Indonesia. Banyaknya tanggung jawab yang harus dipastikan berjalan dengan baik membuat peserta Pernas memutuskan untuk menambah jumlah Dinamisator menjadi tiga orang. Abu Hasan Meridian dan Mardi Minangsari bertanggung jawab untuk bertugas untuk memastikan kegiatan eksternal Namanya Suwono, umur 68 tahun. Lelaki yang sudah pantas dipanggil berjalan dengan baik, sedangkan Zainuri Hasyim diharapkan dapat “mbah” ini telah “menyita” perhatian masyarakat di Blora, Jawa Tengah mengawal kegiatan internal JPIK. lewat pemberitaan koran Jawa Pos dan koran Diva pada penghujung Desember 2013 lalu. “Tanah dirampas Perhutani, warga Desa Tanggel Pernas JPIK kali ini berlangsung di Hotel Grand Cemara Jakarta, merupakan mengungsi”, demikian judul salah satu media itu. Mbah Suwono tinggal di tempat yang sama saat JPIK melaksanakan Pernas pertama kalinya Dukuh Jambeyan Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada 2010 lalu. Melihat hasil evaluasi kinerja JPIK 3 tahun sebelumnya, Jawa Tengah. Apa yang ditulis kedua Koran Blora cukup beralasan karena banyak ‘PR’ untuk JPIK untuk tiga tahun ke depan. Peningkatan kapasitas mbah Suwono dilarang Hadi Wasto, Mantri Perhutani untuk menggarap pemantau dalam melakukan pemantauan dan meningkatkan pemahaman Lembar Informasi Berkala ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagi informasi terkait dengan perkembangan di internal JPIK dan sekaligus menyebarluaskan kegiatan dan informasi terkait dengan kerja-kerja JPIK yang sedang berlangsung kepada pihak ekternal JPIK.

Penerbitan Lembar Informasi Berkala, yang merupakan mandat dari Pernas JPIK pada Januari 2014 lalu, ini dilaksanakan oleh Tim Dinamisator Nasional bersama Staf pada Sekretariat Nasional JPIK. Lembar Informasi Berkala dirancang untuk terbit setiap tiga bulan sekali dengan ragam tulisan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, JPIK mengundang pihak-pihak di internal dan eksternal JPIK untuk dapat mengirimkan tulisan yang sesuai dengan tujuan dari Lembar Informasi Berkala ini. Untuk kebutuhan informasi dan korespondensi, dapat menghubungi Sekretariat Nasional JPIK a.n Zainuri Hasyim dan Nike Arya Sari, alamat Jl Sempur Kaler No 62 Bogor, email jpikmail@gmail.com

LEMBAR INFORMASI BERKALA #1

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

tanahnya. “Sawah ini tidak boleh digarap, dan bila tetap digarap akan Tanggel menemui dan meminta Suwono agar melakukan pengukuran dilaporkan dan dikecrek oleh Polisi”, begitu ucapan Mantri KRPH Bogorejo lahan pada Sabtu, 19 April 2014 tanpa memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu juga menjadi substansi dari surat complain kedua kepada seperti dituturkan Suwono (23/11/2013). PT. SGS Indonesia. Suwono diketahui sudah menggarap lahannya selama puluhan tahun. Ia mendapatkan warisan tanah tersebut dari ayahnya, Surohardjo Samijan Permasalahan tenurial antara Suwono melawan Perhutani KPH (alm). Dalam Buku (tanah) C Desa Tanggel tanah Suwono tercatat sebagai Randublatung hingga kini terus berlanjut. Rabu, 23 April 2014 sekitar Persil 0329 dengan No. 405 serta terdaftar pada objek pajak (PBB) pada pukul 12 siang, petugas Perhutani telah memasang patok beton pada kantor pelayanan pajak Kabupaten Pati sejak 13 September 1990 dengan lahan yang sedang disengketakan. Tindakan pemasangan patok di lahan luas 6000 m2. Sebagai warga negara yang baik, Suwono tercatat juga aktif ini memicu ketegangan dan semakin mendorong ketidakjelasan upaya penyelesaian sengketa tanah di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, dan tertib membayar pajak SPPT hingga tahun 2013. Blora. Itulah sebabnya, FP JPIK Jateng bersama LBH Semarang menyiapkan Merasa hak atas tanahnya “dirampas’, Suwono berupaya menyampaikan surat untuk Komnas HAM agar segera dilakukan kegiatan Penataan Batas surat laporan tertulis kepada Bupati Blora dengan tembusan kepada Camat pada lahan yang tengah disengketakan. Permohonan kepada Komnas Randublatung, Kepala Desa Tanggel, Kapolsek Randublatung, Danramil HAM ini didasari oleh adanya PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 45/ Randublatung, DPRD Blora, LSM Blora maupun Komnas HAM di Jakarta PUU-IX/2011 serta Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/ agar penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan “perampasan” Lembaga terkait Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Indonesia tanah garapannya yang telah dilakukan KRPH Bogorejo (1/12/2013). yang ditandatangani pada 11 Maret 2013 di Istana Negara. “Sudah kita Namun, semenjak Suwono melaporkan terjadinya “perampasan” pahami bersama bahwasanya Pengukuhan Kawasan Hutan merupakan tanahnya kepada pihak terkait itu, muncul tindakan intimidasi dan teror serangkaian kegiatan mulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan yaitu rumahnya dilempari batu sehingga menimbulkan kerusakan atap. serta penetapan kawasan hutan dengan tujuan memberikan kepastian Yang lebih tragis lagi, saat Suwono bersama istrinya berkendaraan sepeda hukum atas status, letak, batas maupun luas kawasan hutan, “Andrianto, motor kembali dari Desa Gabusan, Jati Doplang telah dibuntuti orang dan FP JPIK Jawa Tengah. [Andrianto – JPIK FP Jawa Tengah] sempat ditabrak dari sisi kanan sehingga jatuh tersungkur (21/12/2013). Akibat tabrak lari tersebut Suwono pingsan dan mengalami luka-luka.

Pelibatan Masyarakat Dalam Pemantauan SVLK

Pada Jumat, 10 Januari 2014, Desa Tanggel mendadak tegang. Asper

Kamis 19 Februari 2014, bertempat di Kantor Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diadakan acara diskusi terkait dengan Pengenalan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pengenalan SVLK ini dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Insani (YMI) sebagai perwakilan dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk wilayah Riau. Yayasan Mitra Insani (YMI) selama ini di Desa Harapan Jaya melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan warga desa dalam aspek pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan gambut.

Perhutani Desa Tanggel bersama anggota Polres Blora bersitegang dengan mbah Suwono saat rombongan petugas tersebut datang mengunjungi tanah miliknya. Atas terjadinya peristiwa tersebut maka Focal Point JPIK Jateng melayangkan Surat Komplain kepada PT. SGS Indonesia pada 17 Januari 2014 agar membekukan Sertifikat No. SGS-FM/COC-009321 atas nama Perhutani KPH Randublatung yang diterbitkan pada tanggal 30 Acara pengenalan tentang SVLK ini dihadiri Zainuri Hasyim sebagai Maret 2012 dan akan berakhir pada 29 Maret 2017 dengan luas konsesi narasumber bersama Dodi Faudilah dan Ary Sandi. Dan dalam pertemuan hutan 32.646 ha. yang dilakukan selama 2 hari ini dihadiri oleh lebih kurang 30 orang warga dan perangkat desa, tak juga mau ketinggalan perwakilan dari petugas Pada 24 Februari 2014, Suwono mendapatkan surat pemanggilan Radio Komunitas Selasih 107,7 FM yang akan menyebarluaskan hasil dari dari Polres Blora atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah milik acara pengenalan SVLK ini untuk masyarakat. Perhutani petak 80 RPH Bogorejo, BKPH Tanggel, KPH Randublatung, Blora. Atas adanya pemanggilan dari kepolisian ini maka LBH Semarang Dengan adanya pengenalan ini masyarakat kini mulai mengetahui melayangkan surat klarifikasi kepada Kapolres Blora, 14 Maret 2014. bahwa untuk penebangan kayu harus ada izin legalitas kayu yang sah Surat klarifikasi disampaikan setelah FP JPIK Jawa Tengah bersama LBH di mata hukum. Serta, melalui sistem ini terbuka peluang masyarakat Semarang melakukan investigasi ke Blora menemui Suwono. dapat mengambil peran melakukan pemantauan terhadap perusahaanPada Minggu, 20 April 2014 kembali FP JPIK Jateng melayangkan Surat Komplain kepada PT. SGS Indonesia untuk yang Kedua kalinya. Dalam surat komplain kedua kalinya ini didasari oleh karena PT. SGS Indonesia sama sekali tidak memberikan respon/tanggapan apapun atas adanya surat komplain pertama. Selain itu, tindakan Mantri dan Asper Perhutani BKPH

perusahaan kehutanan yang berada di sekitar kawasan desa dalam proses dan pelaksanaan SVLK ini. Masyarakat desa begitu antusias mengikuti acara pengenalan SVLK ini, terlihat begitu banyak pertanyaan dan informasi yang muncul dari warga selaku peserta dalam acara tersebut.

[Hardian - Pewarta Warga; Penyiar Radio Komunitas Desa Harapan Jaya – Selasih 107,7 FM]

LEMBAR INFORMASI BERKALA #1

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Pemantauan Bersama Upaya Peningkatan Kapasitas Anggota JPIK Regio Sumatera

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengenai catatan kecelakaan kerja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) terkait izin Gangguan Lingkungan Sekitar (HO) dan beberapa aspek lainya. Tim JPIK Sumatera tidak hanya berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait di wilayah Sumatera Utara tetapi juga langsung menanyakan kepada masyarkat yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan dan pihak perusahaan. Pertemuan langsung dengan pihak perusahaan mendapatkan informasi bahwa tidak dilakukannya perpanjangan atas sertifikat disebabkan oleh kondisi perusahaan yang tidak stabil akibat pemenuhan bahan baku yang tidak mencukupi pada aspek produksi.Â Saat melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan operasional di tingkat masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, menemukan belum adanya proses penanganan limbah cair perusahaan yang hanya dibuang di sekitar parit perusahaan, dan limbah padat menjadi tumpukan sampah dan kerap terjadi polusi di sekitar tempat tinggal perusahaan tersebut.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Regio Sumatera dalam proses pemantauan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), JPIK Focal Point Riau melakukan inisiasi bersama 10 orang dari JPIK Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan Bengkulu. Kegiatan bersama beberapa focal point (FP) di Sumatra ini berbentuk pemantauan atas pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) yang telah berhasil memperoleh sertifikasi legalitas kayu untuk industri dengan kapasitas diatas 6.000 m3 yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara. Pemantauan dilakukan didasari oleh hasil analisis dari JPIK dan koordinasi dengan lembaga sertifikasi bahwa perusahaan ini seharusnya sudah melakukan re-sertifikasi pada akhir april tahun 2014.

PT. TRD bergerak di bidang industri untuk mengolah kayu bulat menjadi kayu lapis dan kayu gergajian semenjak tahun 1970 hingga saat ini. Pada tahun 2001 pernah melakukan pelanggaran terhadap ijin yang diberikan 1770 kubik/tahun dan seharusnya hanya menggunakan 3 buah mesin potong tetapi ditemukan 12 mesin pemotong sehingga disita oleh satgas sebanyak 9 unit. Pada tahun 2009 PT. TRD pernah memberhentikan karyawan pabrik secara sepihak terhadap 254 karyawan dan mendapat perlawanan dari FrontÂ Solidaritas perjuangan buruh Sumatera Utara (FBSU), sehingga pihak perusahaan sudah melanggar Undang-undang tenaga kerja No 13.

Dilihat dari aspek organisasi pekerja, terdapat 2 organisasi yang menaungi pekerja yakni SBSI 1992 dan SPSI. Pun demikian keberadaan 2 organisasi ini dirasakan tidak memberi dampak positif bagi pekerja yang bergabung didalamnya. Informasi yang diperoleh selama pemantuan, perusahaan terkesan anti dengan berdirinya SBSI 92 di wilayah PT. TRD. Hal ini dapat dilihat dari perlakukan pihak perusahaan kepada pekerja, seperti memProses pemantauan penting dilakukan sebagai faktor pendukung PHK pekerja dan mutasi pekerjaan. dalam kredibilitas SVLK, sehingga tim JPIK Sumatera melakukan analisis beberapa dokumen terkait perusahan TRD dan dirumuskan dalam Dari aspek keterbukaan informasi, pihak perusahaan terkesan menutup strategi pemantauan melakukan beberapa kajian yang terkait verifier akses informasi ketika terutama saat Tim Pemantau bermaksud dalam VLK. Tim JPIK Sumatera berkoordinasi dengan Balai Pemantauan mendapatkan beberapa dokumen berkaitan dengan berkas perijinan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) mengenai Tata Alur Kayu, dan AMDAL. Walaupun sesungguhnya, dokumen-dokumen tersebut merupakan informasi publik dan siapa saja dapat untuk mengaksesnya. [Mulyadi â&#x20AC;&#x201C; JPIK FP Riau]

Daftar Sertifikat PHPL yang diterbitkan Periode Februari - April 2014 Nama Perusahaan

Masa Berlaku

LP&VI

Sumatera Riang Lestari PT Garingging Intraca Hutani Lestari PT. Ruas Utama Jaya PT. Triwiraasta Bharata PT Sumber Hijau Permai PT. Bina Silva Nusa PT. Adindo Hutani Lestari PT. Paramitra Mutiara Langgeng PT. Sumalindo Lestari Jaya IV PT. Inhutani I Umh Labanan PT. Mayangkara Tanaman Industri PT. Mitra Tani Nusa Sejati PT Multi Wahana Wijaya PT.

5 februari 2014 - 4 februari 2019 2 Februari 2014 - 1 Februari 2019 15 Maret 2014 - 20 Mei 2017 11 Februari 2014 - 10 Februari 2019 28 Februari 2014 - 27 Februari 2019 16 Desember 2013 - 15 Desember 2018 21 Oktober 2013 - 20 Oktober 2018 21 Oktober 2013 - 20 Oktober 2018 14 Juni 2013 - 13 Juni 2018 5 November 2013 - 4 November 2018 24 September 2013 - 23 September 2018 19 September 2013 - 18 September 2018 31 Mei 2013 - 30 Mei 2018

PT Sarbi International Certification PT Trustindo Prima Karya PT Equality Indonesia PT Trustindo Prima Karya PT Forest Citra Sejahtera PT Inti Multima Sertifikasi PT Sarbi International Certification PT Inti Multima Sertifikasi PT Trustindo Prima Karya PT Almasentra Sertifikasi PT Equality Indonesia PT Equality Indonesia PT Ayamaru Certification

LEMBAR INFORMASI BERKALA #1

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Nama Perusahaan

Masa Berlaku

LP&VI

Barito Putera PT. Acacia Andalan Utama PT Bina Multi Alam Lestari PT. Bumi Andalas Permai PT. Inhutani I UMH Pangean PT Meranti Mustika PT. Bumi Andalas Permai PT. Inhutani I UMH Pangean PT Hasnur Jaya Utama PT. Nusapadma Corporation PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung Dasa Intiga PT. Sarana Piranti Utama PT. Wana Kencana Sejati PT. Rizki Kacida Reana PT Satria Perkasa Agung PT. Salaki Summa Sejahtera PT. Salaki Mandiri Sejahtera PT Wapoga Mutiara Timber Unit II PT. SBK Delang Sentosa Bahagia Bersama PT. SUN PT Inhutani II Unit Sei Tubu PT Sumatera Sylva PT Tebo Multi Agro PT Mitra Hutani Jaya PT Wana Kencana Sejati PT. Fajar Surya Swadaya PT

10 September 2013 - 9 September 2018 31 Oktober 2013 - 30 Oltober 2018 3 Juni 2013 - 2 Juni 2018 27 Desember 2013 - 26 Desember 2018 21 Noveber 2013-20 November 2018 12 Agustus 2011 - 11 Agustus 2016 27 Desember 2013 - 26 Desember 2018 21 November 2013-20 November 2018 9 September 2013 - 8 September 2018 13 Mei 2013 - 12 Mei 2018 28 Desember 2013 - 27 Desember 2018 25 Oktober 2013 - 24 Oktober 2018 14 Agustus 2012 - 13 Agustus 2017 19 April 2013 - 18 April 2018 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 14 Agustus 2012 - 13 Agustus 2017 13 November 2013 - 12 November 2018 11 November 2013 - 10 November 2018 3 Januari 2014 - 2 Januari 2019 16 Desember 2013 - 15 Desember 2018 9 September 2013 - 8 September 2018 21 Oktober 2013 - 20 Oktober 2018 2 Desember 2013 - 1 Desember 2018 30 Desember 2013 - 29 Desember 2018 4 Februari 2014 - 3 Februari 2016 25 Oktober 2013 - 24 Oktober 2018 14 November 2013 - 13 November 2018 14 Mei 2013 - 13 Mei 2018 16 Desember 2013 - 15 Desember 2018

PT Ayamaru Certification PT Ayamaru Certification PT Ayamaru Certification PT Ayamaru Certification PT Almasentra Sertifikasi PT Mutuagung Lestari PT Ayamaru Certification PT Almasentra Sertifikasi PT Ayamaru Certification PT Sarbi International Certification PT Ayamaru Certification PT Equality Indonesia PT Mutuagung Lestari PT Rensa Global Trust PT Sarbi International Certification PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari PT Ayamaru Certification PT Equality Indonesia PT Inti Multima Sertifikasi PT Ayamaru Certification PT Multima Krida Cipta PT Equality Indonesia PT Sarbi International Certification PT Mutuagung Lestari PT Inti Multima Sertifikasi PT Inti Multima Sertifikasi PT Sarbi International Certification PT Mutuagung Lestari

Daftar Sertifikat VLK yang diterbitkan Periode Februari - April 2014 Nama Perusahaan

Masa Berlaku

TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDO- 22 Maret 2014 - 21 Maret 2024 NESIA PT KALINGGA PUTRA CV 12 Maret 2014 - 11 Maret 2017 KAYU MULTIGUNA INDONESIA CV 25 Maret 2014 - 24 Maret 2017 PELITA MANDIRI CV 19 Maret 2014 - 18 Maret 2017 KOPERASI PRODUKSI SPKP MAKMUR 11 Maret 2014 - 10 Maret 2024 WONOAGUNG SEJAHTERA PD 25 Februari 2014 - 24 Februari 2017 Erinaka Perdana CV 6 Maret 2014 - 5 Maret 2017 Yooshin Indonesia PT 28 Februari 2014 - 27 Februari 2017 JATI LESTARI KPH 20 Februari 2014 - 19 Februari 2024 GLOBAL FURNIKA MANDIRI PT 13 Maret 2014 - 12 Maret 2020 Kayu Karet Mulya PT 19 Maret 2014 - 18 Maret 2017 Sinar Belantara Indah PT 1 April 2014 - 31 Maret 2017 KULINAMITRA USAHANUSA PT 26 Februari 2014 - 25 Februari 2020 Furniture Direct PT 14 Maret 2014 - 13 Maret 2020 Matratama Manunggal Jaya PT 27 Maret 2014 - 26 Maret 2017 Mentari Raya CV 18 Februari 2014 - 17 Februari 2024 Sejahtera Usaha Bersama PT 5 April 2014 - 4 April 2017 Sumatera Sylva Lestari PT 4Februari 2014 - 3 Februari 2016

LP&VI PT EQUALITY INDONESIA

PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT SGS Indonesia PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. EQUALITY INDONESIA PT. EQUALITY INDONESIA PT BRIK Quality Services PT. Ayamaru Sertifikasi PT BRIK Quality Services PT Mutuagung Lestari PT BRIK Quality Services PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari

LEMBAR INFORMASI BERKALA #1

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Nama Perusahaan

Masa Berlaku

LP&VI

Idec Abadi Wood Industries PT Balikpapan Forest Industries PT Putra Sumber Utama Timber PT Rich Harvest Hasil Timber PT Aura Living CV Segara Timber PT Ago Furindo PT Cipta Kreasi Wood Industry PT Tarita Furniture PT Teak Line Collection PT Viktor Indah Prima PT Yamaha Indonesia PT Borneo Karunia Mandiri PT Botena Indo Utama PT Sumber Graha Sejahtera PT SARIKAYA SEGA UTAMA PT TANAMAS INDUSTRY COMUNITAS PT ARTHA KARYA NUSA PT KSU HR “GRAHA MANDIRI SENTAUSA” UD. Kartika Sari Anugerah Bersama CV APIK Buleleng Cahaya Mitra Allbasia PT Karya Long Hajiep Utama CV Limase Laras CV Melah Raya CV Sungai Berlian Jaya CV Tanjung Manis Indah PT

3 Maret 2014 - 2 Maret 2017 4 Mei 2014 - 3 Mei 2017 6 April 2014 - 5 April 2017 7 Maret 2014 - 6 Maret 2017 5 Februari 2014 - 4 Februari 2017 3 Mei 2014 - 2 Mei 2017 5 Februari 2014 - 4 Februari 2017 18 Februari 2014 - 17 Februari 2017 13 Februari 2014 - 12 Februari 2017 5 Februari 2014 - 4 Februari 2017 5 Februari 2014 - 4 Februari 2017 6 Februari 2014 - 5 Februari 2017 17 Februari 2014 - 16 Februari 2017 3 Februari 2014 - 2 Februari 2020 2 Februari 2014 - 1 Februari 2017 14 Februari 2014 - 13 Februari 2017 4 Februari 2014 - 3 Februari 2017 12 Februari 2014 - 11 Februari 2020 7 Februari 2014 - 6 Februari 2024 13 Februari 2014 - 12 Februari 2017 19 Februari 2014 - 18 Februari 2017 berlaku sampai 8 Oktober 2018 26 Maret 2014 - 25 Maret 2017 4 Maret 2014 - 3 Maret 2017 12 Maret 2014 - 11 Maret 2020 4 Maret 2014 - 3 Maret 2017 5 Februari 2014 - 4 Februari 2017 22 Februari 2014 - 21 Februari 2017

PT BRIK Quality Services PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari PT SGS Indonesia PT Mutuagung Lestari PT SGS Indonesia PT SGS Indonesia PT SGS Indonesia PT SGS Indonesia PT SGS Indonesia PT SGS Indonesia PT Mutuagung Lestari PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT Mutuagung Lestari PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. SUCOFINDO - SBU SICS PT. EQUALITY INDONESIA PT Mutuagung Lestari PT Mutuagung Lestari PT Trustindo Prima Karya PT. Transtra Permada PT. Transtra Permada PT Trustindo Prima Karya PT. Transtra Permada PT Trustindo Prima Karya PT Trustindo Prima Karya PT Trustindo Prima Karya

LEMBAR INFORMASI BERKALA #1

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN Sisipan-1: Daftar DN & FP JPIK Daftar Dinamisator dan Focal Point JPIK 2014

Focal Point

Lembaga

Keterangan

Provinsi

1. FWI (House)

FWI

Sekretariat

Jawa Barat/Nasional

3. Zainuri Hasyim

Mitra Insani

Tim Dinamisator

Riau

2. Abu Meridian

4. Mardi Minangsari

5. Juli Ermiansyah Putra 6. Faisal

7. Mora Bangun

8. Hisam Setiawan

9. Umi Syamsiatun 10. Yuliusman

11. Oka Andriansyah 12. M. Sidik

13. M. Kosar

14. Andrianto

15. Slamet Wasair 16. M Ikhwan

17. Rangga Irawan 18. Wancino 19. Juliade

20. Ahmad SJA (Among)

21. Asmar Exwar (Slash) 22. I Manche Al Rahman 23. Rizal

24. Ikhsan Weli 25. Hasyim

26. Pietsau Amafnini 27. Lyndon Pangkali

28. Jean Hendry Souisa

FWI EIA

Pena YLL

Qbar

Mitra Insani CAPPA WBH

Ulayat YKWS FWI

SPPT

Serikat Tani Merdeka (SETAM) Ecoton Titian

Teropong LPMA PADI

Jurnal Celebes Komnas-Desa ROA

Walhi Sulawesi Barat Japesda Jasoil

PT PPMA VM3

Tim Dinamisator

Tim Dinamisator Focal Point Aceh

Focal Point Sumatera Utara Focal Point Sumatera Barat Focal Point Riau

Focal Point Jambi

Focal Point Sumatera Selatan Focal Point Bengkulu Focal Point Lampung

Focal Point Jawa bagian Barat Focal Point Jawa Tengah Focal Point Yogyakarta

Focal Point Jawa Timur

Focal Point Kalimantan Barat

Focal Point Kalimantan Tengah

Focal Point Kalimantan Selatan Focal Point Kalimantan Timur Focal Point Sulawesi Selatan

Focal Point Sulawesi Tenggara Focal Point Sulawesi Tengah Focal Point Sulawesi Barat Focal Point Gorontalo

Focal Point Papua Barat Focal Point Papua

Focal Point Maluku

Jawa Barat/Nasional Jawa Barat/Nasional Aceh

Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Jawa Tengah Yogyakarta

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Gorontalo

Papua Barat Papua

Maluku

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN Sisipan-2: Working Standard JPIK JPIK‐WS#1

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN WORKING STANDARD #1 Pemantauan Akreditasi 1. TUJUAN (OBJECTIVE)

Memastikan akuntabilitas proses akreditasi LP&VI yang dilakukan oleh KAN, serta memastikan pemenuhan standar kerja oleh personil dan lembaga penilai (LP&VI) yang telah diakreditasi dalam tiap‐tiap tahapan kerjanya guna menjamin kredibilitas LP&VI.

2. RUANG LINGKUP (SCOPE)

Standar kerja ini digunakan dalam pemantauan terhadap:

(1) Ketaat‐azazan dan kecukupan proses akreditasi LP&VI oleh KAN. (2) Realita pemenuhan standar kerja oleh personil dan lembaga penilai (LP&VI) yang telah diakreditasi dalam tiap‐tiap tahapan kerjanya. 3. RUJUKAN (REFERENCE)

(1) P.38/Menhut‐II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

(2) P.02/VI/BPPHH/2010 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu,. (3) SE 08 / 2010 tentang Penjelasan Kedudukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (4) DPLS dan PSM KAN terkait (5) ISO terkait 4. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITIES)

Pemantau independen elemen JPIK merupakan penyampai/pengaju laporan dalam kerangka keberatan akreditasi. Pemantau independen elemen JPIK adalah perseorangan atau lembaga yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan mendapatkan nomor registrasi JPIK yang masih berlaku.

5. PENGERTIAN (DEFINITION)

5.1. Berkas dibedakan atas: (i) berkas dasar hasil pemantauan, (ii) berkas pemantauan input penilaian, dan (iii) berkas keberatan. 1. Berkas dasar hasil pemantauan adalah laporan yang berisi temuan dasar hasil pemantauan terhadap (a) ketaat‐azazan dan kecukupan proses penilaian oleh KAN dan pengambilan keputusan oleh personil pengambil keputusan KAN, dan/atau (b) realita pemenuhan indikator dan verifier oleh LP&VI yang sedang atau telah dinilai/diverifikasi oleh KAN. Laporan ini merupakan laporan internal pemantauan. 2. Berkas pemantauan input penilaian adalah laporan yang berisi ekstraksi/analisa atas laporan dasar hasil pemantauan, atau penyampaian data/informasi relevan dari berbagai pihak atau sumber, atau gabungan keduanya, yang ditujukan sebagai input untuk memaksimalkan bahan penilaian, proses penilaian, dan/atau pengambilan keputusan oleh KAN. Laporan ini disampaikan kepada KAN, pada saat pra keputusan akreditasi. 3. Berkas keberatan adalah laporan yang berisi keberatan terhadap indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan penilaian, dan/atau ketidaksesuaian temuan pada hasil penilaian dan/atau hasil keputusan KAN atas LP&VI. Laporan dilengkapi dengan identitas pelapor serta data/bahan pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini disampaikan kepada KAN atau KEMENHUT , pada saat paska keputusan akreditasi. 5.2. Data dan informasi diklasifikasikan sebagai berikut (i) opini, (ii) data/informasi awal, (iii) data/informasi tak terbantah. 1. Opini adalah informasi yang merupakan pendapat/kesimpulan/interpretasi yang bukan merupakan kesaksian langsung atau tidak/belum memiliki bahan dasar penguat/pendukung.

2. Data/informasi awal adalah data/informasi dari berita media; atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang didukung dengan bahan penguat/pendukung, namun belum ditriangulasi/uji silang. 3. Data/informasi tak terbantah adalah data/informasi yang merupakan kesaksian langsung (ground truth) pemantau independen dan didukung dengan bahan penguat/pendukung, atau data/informasi awal yang telah ditriangulasi/uji silang. Data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mencakup data/informasi awal dan data/informasi tak terbantah. 6. PROSEDUR (PROCEDURE)

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN 6.1. Pemantauan 6.1.1. Pemantau independen elemen JPIK mulai melakukan pemantauan berdasarkan laporan/infomasi kasus dari berbagai sumber (seperti masyarakat, lsm, media, ordal). Laporan/informasi kasus ini didokumentasi secara tertulis dalam formulir penyampaian informasi (form pengaduan), dan/atau infomasi tentang pelaksanaan penilaian. Form pengaduan memiliki komponen informasi yang meliputi (1) identitas pelapor beserta alamat jelas dan nomor identitas, (2) data dan informasi kasus yang diadukan yang sedapat mungkin memenuhi aspek 5W1H, (3) identitas penerima laporan beserta nomor registrasinya sebagai pemantau. 6.1.2. Pemantau independen elemen JPIK memberitahukan tentang akan dilakukannya (atau ditindaklanjutinya) suatu pemantauan kepada Dinamisator JPIK dan ditembuskan kepada focal point terkait, melalui surat tertulis/elektronik. Surat pemberitahuan pemantauan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi dan (2) identitas LP&VI. 6.1.3. Dinamisator JPIK membuat surat keterangan pemantauan secara tertulis/elektronik apabila diminta oleh pemantau independen elemen JPIK. Surat keterangan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi serta (2) identitas penilaian/verifikasi yang dipantau (LP&VI). 6.1.4. Pemantau independen elemen JPIK dapat mengembangkan metode pemantauan yang ditentukan sendiri sepanjang tidak melanggar kode etik (tidak memiliki konflik kepentingan, tidak korupsi dan tidak menerima gratifikasi, imparsialitas). 6.1.5. Pemantau independen elemen JPIK dapat melakukan komunikasi dengan para pihak terkait guna meminta informasi dalam kerangka mendukung proses pemantauan (seperti permintaan informasi tahapan kerja penilaian kepada LP&VI). Komunikasi dengan para pihak terkait ini harus dilakukan secara tertulis/elektronik dan ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.1.6. Setelah suatu pemantauan dilakukan, pemantau independen elemen JPIK membuat dan mengarsipkan berkas tertulis berupa (a) laporan dasar hasil pemantauan, (b) berkas identitas narasumber, serta (c) ringkasan hasil pemantauan. (1) Laporan dasar hasil pemantauan dibuat secara tertulis dan disimpan/diarsipkan secara baik oleh masing‐masing pemantau independen elemen JPIK, dengan menyamarkan secara memadai terhadap identitas narasumber (responden dan/atau informan) yang perlu dijaga kerahasiaannya demi keamanan dan/atau keselamatan. Laporan dilengkapi dengan bahan pendukung seperti salinan dokumen, foto beserta caption (keterangan foto), transkrip rekaman audio ataupun berkas digitalnya, resume footage video dan/ataupun berkas digitalnya. Data dan informasi perlu didukung dengan kelengkapan 5W1H sejauh dimungkinkan, seperti titik koordinat. Data dan informasi dalam laporan dasar hasil pemantauan perlu diberikan keterangan klasifikasi secara jelas yakni (i) opini, (ii) data/informasi awal, (iii) data/informasi yang tak terbantah (telah ditriangulasi atau diuji silang atau didukung dengan bahan penguat). Laporan harus setidaknya meliputi (1) identitas personil pemantau, (2) waktu dan tempat pemantauan serta alat kerja pemantauan, (3) temuan pemantauan atau data/informasi yang terkumpul, (4) lampiran bahan pendukung. (2) Informasi identitas narasumber (responden atau informan) yang harus dijaga kerahasiaannya demi menjaga keamanan dan/atau keselamatan sumber informasi, dibuat secara tertulis dalam berkas terpisah dan disimpan/diarsipkan secara baik oleh masing‐masing pemantau independen elemen JPIK. Berkas identitas narasumber berisi komponen informasi yang setidaknya meliputi nama jelas serta profil ringkas (jabatan/titel/pekerjaan dan/atau domisili). (3) Suatu ringkasan hasil pemantauan dibuat secara tertulis yang mencakup pokok‐pokok temuan hasil pemantauan, ketersediaan bahan penguat/pendukung, serta catatan pembelajaran. Pemantau independen elemen JPIK menyampaikan berkas ringkasan hasil pemantauan secara tertulis/elektronik kepada Dinamisator JPIK untuk keperluan ‘pooling knowledge’, antara lain sebagai bahan dasar untuk evaluasi sistem. Berkas ringkasan hasil pemantauan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (2) identitas LP&VI yang dipantau, (3) waktu dan tempat pemantauan, (4) pokok‐pokok temuan hasil pemantauan serta bahan penguat/pendukung, serta (5) catatan pembelajaran. 6.2. Keberatan 6.2.1. Keberatan disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan keberatan dan ditujukan kepada Direktur LP&VI, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK serta Direktur Akreditasi KAN. 6.4.2. Laporan keberatan disertai surat pengantar dari pemantau independen elemen JPIK. Surat pengantar memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) tanggal dan nomor surat, (2) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (3) identitas LP&VI yang dipantau, (4) permohonan tanggapan tertulis. 6.4.3. Laporan keberatan harus mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal‐hal berikut: (a) Identitas pelapor/pemantau (nama, alamat, badan hukum/nomor identitas), (b) Materi keberatan dan sejauh dimungkinkan dikuatkan oleh bahan pendukung obyektif dengan kekecualian kerahasiaan identitas narasumber (responden atau informan). 6.4.4. Dalam hal keberatan tidak ditindaklanjuti secara memadai/memuaskan, maka pemantau independen elemen JPIK meneruskan laporan keberatan serta surat pengantar yang disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada PAC, APLAC, IAF, dan/atau ILAC, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.4.5. Pemantau independen elemen JPIK melakukan komunikasi lanjutan secara tertulis dengan KAN dan/atau PAC, APLAC, IAF, dan/atau ILAC, termasuk dalam mempertanyakan tanggapan balik baik berupa konfirmasi diterimanya laporan, hasil validasi laporan, tindak lanjut yang akan atau sudah diambil oleh KAN dan/atau PAC, APLAC, IAF, dan/atau ILAC, dan/atau notifikasi dari bentuk/hasil resolusi keberatan. Surat komunikasi (dari pemantau) dan surat tanggapan balik (dari KAN atau PAC, APLAC, IAF, dan/atau ILAC), ditembuskan/diteruskan kepada Dinamisator JPIK. 6.4.6. Dinamisator JPIK berkoordinasi dengan pemantau independen elemen JPIK guna membantumemantau kelanjutan atas surat dan/atau laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pemantau independen elemen JPIK.

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN 7. DOKUMEN TERKAIT (RELATED DOCUMENTS)

JPIK‐WS#2 : Pemantauan Pelaksanaan Penilaian dan Keputusan Penilaian JPIK‐WS#3 : Evaluasi Sistem

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 9 Januari 2011 Abu Hasan Meridian/ Dinamisator Nasional Zainuri Hasyim/Focal Point Provinsi Riau Umi Syamsiatun/Focal Point Provinsi Jambi Yuyun Kurniawan/Focal Point Provinsi Kalimantan Barat Ahmad SJA/Focal Point Provinsi Kalimantan Timur Edy Suprapto/Focal Point Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta M. Ikhwan/Focal Point Provinsi Jawa Timur Asmar Exwar/Focal Point Provinsi Sulawesi Selatan Pietsau Amafnini/Focal Point Provinsi Papua Barat

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN JPIK‐WS#2

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN WORKING STANDARD #2 Pemantauan Pelaksanaan Penilaian dan Keputusan Penilaian

1. TUJUAN (OBJECTIVE)

(1) Mendorong dilaksanakannya proses penilaian terhadap pemegang ijin (2) Memastikan akuntabilitas proses penilaian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LP&VI, agar hasil penilaian dan keputusan atas penilaian/verifikasi terhadap pemegang izin sungguh terjamin kredibilitasnya dan dapat diterima pasar.

2. RUANG LINGKUP (SCOPE)

Standar kerja ini digunakan dalam pemantauan terhadap: (1) Ketaat‐azazan dan kecukupan proses penilaian oleh auditor LP&VI dan pengambilan keputusan oleh personil pengambil keputusan LP&VI

(2) Realita pemenuhan indikator dan verifier oleh pemegang izin yang belum, sedang atau telah dinilai/diverifikasi oleh LP&VI. 3. RUJUKAN (REFERENCE)

(1) P.38/Menhut‐II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

(2) P.02/VI/BPPHH/2010 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, secara khusus Lampiran 4 P.02/VI/BPPHH/2010 tentang Pedoman Pemantauan Independen dan Lampiran 5 P.02/VI/BPPHH/2010 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. (3) SE 08 / 2010 tentang Penjelasan Kedudukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITIES)

Pemantau independen elemen JPIK merupakan penyampai/ pengaju laporan, baik dalam kerangka merekomendasikan dilaksanakannya proses penilaian, memaksimalkan input dan/atau keberatan. Pemantau independen elemen JPIK adalah perseorangan atau lembaga yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan mendapatkan nomor registrasi JPIK yang masih berlaku.

5. PENGERTIAN (DEFINITION)

5.1. Berkas dibedakan atas: (i) berkas dasar hasil pemantauan, (ii) berkas pemantauan input penilaian, dan (iii) berkas keberatan. 1. Berkas dasar hasil pemantauan adalah laporan yang berisi temuan dasar hasil pemantauan terhadap (a) ketaat‐azazan dan kecukupan proses penilaian oleh auditor LP&VI dan pengambilan keputusan oleh personil pengambil keputusan LP&VI, dan/atau (b) realita pemenuhan indikator dan verifier oleh pemegang izin yang sedang atau telah dinilai/diverifikasi oleh LP&VI. Laporan ini merupakan laporan internal pemantauan. 2. Berkas pemantauan input penilaian adalah laporan yang berisi ekstraksi/analisa atas laporan dasar hasil pemantauan, atau penyampaian data/informasi relevan dari berbagai pihak atau sumber, atau gabungan keduanya, yang ditujukan sebagai input untuk memaksimalkan bahan penilaian, proses penilaian, dan/atau pengambilan keputusan oleh LP&VI. Laporan ini disampaikan kepada LP&VI, pada saat pra keputusan sertifikasi. 3. Berkas keberatan adalah laporan yang berisi keberatan terhadap indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan penilaian, dan/atau ketidaksesuaian temuan pada hasil penilaian dan/atau hasil keputusan LP&VI atas pemegang izin. Laporan dilengkapi dengan identitas pelapor serta data/bahan pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini disampaikan kepada LP&VI atau KAN, pada saat paska keputusan sertifikasi. 5.2. Data dan informasi diklasifikasikan sebagai berikut (i) opini, (ii) data/informasi awal, (iii) data/informasi tak terbantah. 1. Opini adalah informasi yang merupakan pendapat/kesimpulan/interpretasi yang bukan merupakan kesaksian langsung atau tidak/belum memiliki bahan dasar penguat/pendukung.

3. Data/informasi tak terbantah adalah data/informasi yang merupakan kesaksian langsung (ground truth) pemantau independen dan didukung dengan bahan penguat/pendukung, atau data/informasi awal yang telah ditriangulasi/uji silang. Data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mencakup data/informasi awal dan data/informasi tak terbantah. 6. PROSEDUR (PROCEDURE) 6.1 Pemantauan

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN 6.1.1. Pemantau independen elemen JPIK mulai melakukan pemantauan berdasarkan laporan/infomasi kasus dari berbagai sumber (seperti masyarakat, lsm, media, ordal). Laporan/informasi kasus ini didokumentasi secara tertulis dalam formulir penyampaian informasi (form pengaduan), dan/atau infomasi tentang pelaksanaan penilaian. Form pengaduan memiliki komponen informasi yang meliputi (1) identitas pelapor beserta alamat jelas dan nomor identitas, (2) data dan informasi kasus yang diadukan yang sedapat mungkin memenuhi aspek 5W1H, (3) identitas penerima laporan beserta nomor registrasinya sebagai pemantau. 6.1.2. Pemantau independen elemen JPIK memberitahukan tentang akan dilakukannya (atauditindaklanjutinya) suatu pemantauan kepada Dinamisator JPIK dan ditembuskan kepada focal point terkait, melalui surat tertulis/elektronik. Surat pemberitahuan pemantauan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (2) identitas pemegang ijin, serta (3) identitas LP&VI. 6.1.3. Dinamisator JPIK membuat surat keterangan pemantauan secara tertulis/elektronik apabila diminta oleh pemantau independen elemen JPIK. Surat keterangan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi serta (2) identitas penilaian/verifikasi yang dipantau (LP&VI, pemegang izin) 6.1.4. Pemantau independen elemen JPIK dapat mengembangkan metode pemantauan yang ditentukan sendiri sepanjang tidak melanggar kode etik (tidak memiliki konflik kepentingan, tidak korupsi dan tidak menerima gratifikasi, imparsialitas). 6.1.5. Pemantau independen elemen JPIK dapat melakukan komunikasi dengan para pihak terkait guna meminta informasi dalam kerangka mendukung proses pemantauan (seperti permintaan informasi tahapan kerja penilaian kepada LP&VI). Komunikasi dengan para pihak terkait ini harus dilakukan secara tertulis/elektronik dan ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.1.6. Setelah suatu pemantauan dilakukan, pemantau independen elemen JPIK membuat dan mengarsipkan berkas tertulis berupa (a) laporan dasar hasil pemantauan, (b) berkas identitas narasumber, serta (c) ringkasan hasil pemantauan. (1) Laporan dasar hasil pemantauan dibuat secara tertulis dan disimpan/diarsipkan secara baik oleh masing‐masing pemantau independen elemen JPIK, dengan menyamarkan secara memadai terhadap identitas narasumber (responden dan/atau informan) yang perlu dijaga kerahasiaannya demi keamanan dan/atau keselamatan. Laporan dilengkapi dengan bahan pendukung seperti salinan dokumen, foto beserta caption (keterangan foto), transkrip rekaman audio ataupun berkas digitalnya, resume footage video dan/ataupun berkas digitalnya. Data dan informasi perlu didukung dengan kelengkapan 5W1H sejauh dimungkinkan, seperti titik koordinat. Data dan informasi dalam laporan dasar hasil pemantauan perlu diberikan keterangan klasifikasi secara jelas yakni (i) opini, (ii) data/informasi awal, (iii) data/informasi yang tak terbantah (telah ditriangulasi atau diuji silang atau didukung dengan bahan penguat). Laporan harus setidaknya meliputi (1) identitas personil pemantau, (2) waktu dan tempat pemantauan serta alat kerja pemantauan, (3) temuan pemantauan atau data/ informasi yang terkumpul, (4) lampiran bahan pendukung. (2) Informasi identitas narasumber (responden atau informan) yang harus dijaga kerahasiaannya demi menjaga keamanan dan/atau keselamatan sumber informasi, dibuat secara tertulis dalam berkas terpisah dan disimpan/diarsipkan secara baik oleh masing‐masing pemantau independen elemen JPIK. Berkas identitas narasumber berisi komponen informasi yang setidaknya meliputi nama jelas serta profil ringkas (jabatan/titel/pekerjaan dan/atau domisili). (3) Suatu ringkasan hasil pemantauan dibuat secara tertulis yang mencakup pokok‐pokok temuan hasil pemantauan, ketersediaan bahan penguat/pendukung, serta catatan pembelajaran. Pemantau independen elemen JPIK menyampaikan berkas ringkasan hasil pemantauan secara tertulis/elektronik kepada Dinamisator JPIK untuk keperluan ‘pooling knowledge’, antara lain sebagai bahan dasar untuk evaluasi sistem. Berkas ringkasan hasil pemantauan memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (2) identitas penilaian/verifikasi yang dipantau (LP&VI, pemegang izin), (3) waktu dan tempat pemantauan, (4) pokok‐pokok temuan hasil pemantauan serta bahan penguat/pendukung, serta (5) catatan pembelajaran. 6.2. Rekomendasi Pelaksanaan Penilaian 6.2.1. Rekomendasi untuk pelaksanaan penilaian disampaikan melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral BUK Kementerian Kehutanan dalam hal belum dilaksanakannya proses penilaian terhadap pemegang izin tertentu, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.2.2. Surat rekomendasi untuk pelaksanaan penilaian memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) tanggal dan nomor surat, (2) identitas pemantau (nama, alamat, badan hukum/nomor identitas), (3) identitas pemegang izin, (4) materi rekomendasi yang sejauh dimungkinkan dikuatkan oleh bahan pendukung obyektif dengan kekecualian kerahasiaan identitas narasumber (responden atau informan), serta (4) permohonan tanggapan tertulis. 6.2.3. Pemantau independen elemen JPIK melakukan komunikasi lanjutan secara tertulis dengan Kementerian Kehutanan, termasuk dalam mempertanyakan tanggapan balik baik berupa konfirmasi diterimanya surat rekomendasi, tindak lanjut yang akan atau sudah diambil oleh Kementerian Kehutanan, dan/atau notifikasi lainnya. Surat komunikasi (dari pemantau) dan surat tanggapan balik dari Kementerian Kehutanan, ditembuskan/diteruskan kepada Dinamisator JPIK. 6.2.4. Dinamisator JPIK berkoordinasi dengan pemantau independen elemen JPIK guna membantu memantau kelanjutan atas surat rekomendasi yang telah disampaikan oleh pemantau independen elemen JPIK. 6.3. Input Penilaian 6.3.1. Input penilaian disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan input penilaian oleh pemantau independen elemen JPIK dan ditujukan kepada Direktur LP&VI, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. Laporan pemantauan input penilaian disampaikan pra keputusan sertifikasi. 6.3.2. Laporan pemantauan input penilaian disertai surat pengantar dari pemantau independen elemen JPIK. Surat pengantar memiliki kom-

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN ponen informasi yang setidaknya meliputi (1) tanggal dan nomor surat, (2) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (3) identitas penilaian/verifikasi yang dipantau (LP&VI, pemegang izin), (4) permohonan tanggapan tertulis. 6.3.3. Laporan harus setidaknya meliputi (1) identitas pelapor/pemantau, (2) materi input penilaian berupa ekstraksi/analisa atas laporan dasar hasil pemantauan, atau penyampaian data/informasi relevan dari berbagai pihak atau sumber, atau gabungan keduanya, yang ditujukan sebagai input untuk memaksimalkan bahan penilaian, proses penilaian, dan/atau pengambilan keputusan oleh LP&VI. 6.3.4. Pemantau independen elemen JPIK melakukan komunikasi lanjutan secara tertulis dengan LP&VI, termasuk dalam mempertanyakan konfirmasi diterimanya laporan, dan/atau tanggapan balik berupa tindak lanjut yang akan atau sudah diambil oleh LP&VI. Surat komunikasi (dari pemantau) dan surat tanggapan balik (dari LP&VI), ditembuskan/diteruskan kepada Dinamisator JPIK. 6.3.5. Dinamisator JPIK berkoordinasi dengan pemantau independen elemen JPIK guna membantu memantau kelanjutan atas surat dan/atau laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pemantau independen elemen JPIK. 6.4. Keberatan 6.4.1. Keberatan disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan keberatan dan ditujukan kepada Direktur LP&VI, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK serta Direktur Akreditasi KAN. Laporan keberatan secara tertulis juga ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral BUK Kementerian Kehutanan dalam hal keberatan merupakan kejadian baru antar waktu (paska keputusan sertifikasi hingga pra penilikan). 6.4.2. Laporan keberatan disertai surat pengantar dari pemantau independen elemen JPIK. Surat pengantar memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) tanggal dan nomor surat, (2) identitas pemantau beserta nomor registrasi, (3) identitas penilaian/verifikasi yang dipantau (LP&VI, pemegang izin), (4) permohonan tanggapan tertulis. 6.4.3. Laporan keberatan harus mencakup, tapi tidak terbatas pada, halâ&#x20AC;?hal berikut: (a) Identitas pelapor/pemantau (nama, alamat, badan hukum/nomor identitas), (b) Materi keberatan dan sejauh dimungkinkan dikuatkan oleh bahan pendukung obyektif dengan kekecualian kerahasiaan identitas narasumber (responden atau informan). 6.4.4. Dalam hal keberatan tidak ditindaklanjuti secara memadai/memuaskan, maka pemantau independen elemen JPIK meneruskan laporan keberatan serta surat pengantar yang disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Direktur Akreditasi KAN, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.4.5. Pemantau independen elemen JPIK melakukan komunikasi lanjutan secara tertulis dengan LP&VI, termasuk dalam mempertanyakan tanggapan balik baik berupa konfirmasi diterimanya laporan, hasil validasi laporan, tindak lanjut yang akan atau sudah diambil oleh LP&VI atau KAN atau Kementerian Kehutanan, dan/atau notifikasi dari bentuk/hasil resolusi keberatan. Surat komunikasi (dari pemantau) dan surat tanggapan balik (dari LP&VI atau KAN atau Kementerian Kehutanan), ditembuskan/diteruskan kepada Dinamisator JPIK. 6.4.6. Dinamisator JPIK berkoordinasi dengan pemantau independen elemen JPIK guna membantu memantau kelanjutan atas surat dan/atau laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pemantau independen elemen JPIK.

7. DOKUMEN TERKAIT (RELATED DOCUMENTS) JPIKâ&#x20AC;?WS#1 : Pemantauan Akreditasi JPIKâ&#x20AC;?WS#3 : Evaluasi Sistem

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN JPIKâ&#x20AC;?WS#3

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN WORKING STANDARD #3 Evaluasi Sistem

1. TUJUAN (OBJECTIVE)

Memastikan pengembangan dan/atau perbaikan sistem, guna peningkatan efektifitas dan lebih terjaminnya kredibilitas sistem secara keseluruhan.

2. RUANG LINGKUP (SCOPE)

Standar kerja ini digunakan dalam pemantauan terhadap: Kecukupan dan kelayakan sebagian atau keseluruhan komponen/elemen dalam sistem, yang meliputi standar penilaian dan pedoman pelaksanaan penilaian; termasuk didalamnya struktur dan fungsi sistem.

3. RUJUKAN (REFERENCE)

(1) P.38/Menhutâ&#x20AC;?II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. (2) P.02/VI/BPPHH/2010 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. (3) SE 08 / 2010 tentang Penjelasan Kedudukan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITIES)

Pemantau independen elemen JPIK merupakan penyampai/pengaju laporan, baik dalam kerangka merekomendasikan pengembangan dan/ atau perbaikan sistem. Pemantau independen elemen JPIK adalah perseorangan atau lembaga yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan mendapatkan nomor registrasi JPIK yang masih berlaku.

5. PENGERTIAN (DEFINITION) 5.1.

Berkas dibedakan atas: (i) berkas dasar hasil pemantauan, (ii) berkas pemantauan input penilaian, dan (iii) berkas keberatan.

1. Berkas dasar hasil pemantauan adalah laporan yang berisi temuan dasar hasil pemantauan terhadap (a) ketaatâ&#x20AC;?azazan dan kecukupan proses penilaian oleh auditor LP&VI dan pengambilan keputusan oleh personil pengambil keputusan LP&VI, dan/atau (b) realita pemenuhan indikator dan verifier oleh pemegang izin yang sedang atau telah dinilai/diverifikasi oleh LP&VI. Laporan ini merupakan laporan internal pemantauan. 2. Berkas pemantauan input penilaian adalah laporan yang berisi ekstraksi/analisa atas laporan dasar hasil pemantauan, atau penyampaian data/informasi relevan dari berbagai pihak atau sumber, atau gabungan keduanya, yang ditujukan sebagai input untuk memaksimalkan bahan penilaian, proses penilaian, dan/atau pengambilan keputusan oleh LP&VI. Laporan ini disampaikan kepada LP&VI, pada saat pra keputusan sertifikasi. 3. Berkas keberatan adalah laporan yang berisi keberatan terhadap indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan penilaian, dan/atau ketidaksesuaian temuan pada hasil penilaian dan/atau hasil keputusan LP&VI atas pemegang izin. Laporan dilengkapi dengan identitas pelapor serta data/bahan pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini disampaikan kepada LP&VI atau KAN, pada saat paska keputusan sertifikasi. 5.2. Data dan informasi diklasifikasikan sebagai berikut (i) opini, (ii) data/informasi awal, (iii) data/informasi tak terbantah. 1. Opini adalah informasi yang merupakan pendapat/kesimpulan/interpretasi yang bukan merupakan kesaksian langsung atau tidak/belum memiliki bahan dasar penguat/pendukung.

6.1.1. Pemantau independen elemen JPIK melakukan evaluasi sistem berdasarkan bahan dasar dari pembelajaran pemantauan. Evaluasi sistem mencakup identifikasi kekurangan (gap) elemen, interhubungan antar elemen, dan rumusan rekomendasi tindak penyempurnaan sistem dalam kerangka pengembangan dan/atau perbaikan. Evaluasi sistem dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan elemen sistem maupun interhubungan antar elemen dalam sistem

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN 6.1.2. Dalam kerangka evaluasi sistem, pemantau independen elemen JPIK dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya serta para pihak lainnya terkait sistem (pemerintah, lembaga akreditasi, lembaga penilai, pemegang izin). 6.1.3. Evaluasi sistem dapat dilakukan secara periodik atau secara insidentil sesuai dengan kebutuhan (atau apabila diperlukan). 6.1.4. Setelah suatu evaluasi sistem dilakukan, pemantau independen elemen JPIK membuat dan mengarsipkan berkas tertulis berupa (a) laporan dasar hasil evaluasi sistem, dan (b) ringkasan hasil evaluasi sistem. (1) Laporan dasar hasil evaluasi dibuat secara tertulis dan disimpan/diarsipkan secara baik oleh pemantau independen elemen JPIK. Laporan dilengkapi dengan bahan pendukung yang relevan. Laporan harus setidaknya meliputi (1) identitas pemantau, (2) materi evaluasi, (3) rekomendasi tindak pengembangan dan/atau perbaikan sistem, serta (4) lampiran bahan pendukung. (2) Suatu ringkasan hasil pemantauan dibuat secara tertulis yang mencakup pokok‐pokok hasil evaluasi, ketersediaan bahan penguat/pendukung, serta catatan pembelajaran. Berkas ringkasan hasil evaluasi memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) identitas pengaju evaluasi sistem beserta nomor registrasi, (2) pokok‐pokok hasil evalusi serta bahan penguat/pendukung, dan (3) catatan pembelajaran. (3) Pemantau independen elemen JPIK menyampaikan laporan dasar hasil evaluasi dan berkas ringkasan hasil pemantauan secara tertulis/ elektronik kepada Dinamisator JPIK, termasuk untuk keperluan ‘pooling knowledge’. 6.2. Rekomendasi Perbaikan Sistem 6.2.1. Rekomendasi untuk perbaikan sistem disampaikan melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral BUK Kementerian Kehutanan dan kelompok kerja terkait, serta ditembuskan kepada Dinamisator JPIK. 6.2.2. Surat rekomendasi untuk perbaikan sistem memiliki komponen informasi yang setidaknya meliputi (1) tanggal dan nomor surat, (2) identitas pemantau (nama, alamat, badan hukum/nomor identitas), (3) materi rekomendasi pengembangan dan/atau perbaikan sistem, serta (4) permohonan tanggapan tertulis. 6.2.3. Pemantau independen elemen JPIK melakukan komunikasi lanjutan secara tertulis dengan Kementerian Kehutanan, termasuk dalam mempertanyakan tanggapan balik baik berupa konfirmasi diterimanya surat rekomendasi, tindak lanjut yang akan atau sudah diambil oleh Kementerian Kehutanan, dan/atau notifikasi lainnya. Surat komunikasi (dari pemantau) dan surat tanggapan balik dari Kementerian Kehutanan, ditembuskan/diteruskan kepada Dinamisator JPIK. 6.2.4. Dinamisator JPIK berkoordinasi dengan pemantau independen elemen JPIK guna membantu memantau kelanjutan atas surat rekomendasi yang telah disampaikan oleh pemantau independen elemen JPIK.

7. DOKUMEN TERKAIT (RELATED DOCUMENTS) JPIK‐WS#1 : Pemantauan Akreditasi

JPIK‐WS#2 : Pemantauan Pelaksanaan Penilaian dan Keputusan Penilaian