SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 114 by John Amhygose

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Ekbis

INATEX Perluas Pasar Tekstil Internasional Politik & Hukum

Kasus Jupe Mulai Disidangkan Bogor Kelayakan Pengeboran PT DAA Dipertanyakan

Bengkulu

Jalan Dalam Kota Madya Terkesan Dibiarkan Rusak

SIDANG KORUPSI APBD INHU SENILAI Rp 116 MILYAR

MAJELIS MINTA JPU TAHAN 21 ORANG TERDAKWA MAJELIS hakim sidang kasus korupsi A PBD INHU meminta jaksa penuntut umum (JPU) agar A BAC melakukan 2 1 HAL penahanan ...

TUJUAN PERLUASAN KAWASAN PERTAMBANGAN DI MUSI RAWAS KABUPATEN Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam. Luas wilayahnya 1.236.582, 66 Ha (12.365,83 KmÂ˛) terdiri dari 21 kecamatan BACA dengan jumlah sebanyak HAL 13 penduduk 505.940 jiwa.

Potensi Penggelapan Iuran Jamsostek di Cikarang

DINILAI CUKUP TINGGI IURAN jaminan sosial tenaga kerja di wilayah hukum kabupaten Bekasi potensi digelapkan oleh oknum pengusaha nakal dinilai cukup tinggi.Sehingga diutuhkan keseriusan pihak terkait dalam ...

BACA HAL 6

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

DARI REDAKSI

LENSA

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999

Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

Dewan Penasehat: Elizabeth Carren, H. Hotib, Riduan Pardede PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Martohap Silaban, SH.MH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Anju DT. Pardede, SH Cuncun SH, MH PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhonson Purba WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Cupa Siregar Litbang: Julham PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Bunatih DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, Cupa Siregar, B.Purba, Drs. Karto Manlu SH, MM, MH, Exson Hartono S REDAKTUR HUKUM: Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Indra Sukma REDAKTUR : Exson Hartono, Jhonson Arios REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba, ARTISTIK: Herni BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi

LAMARAN DITUJUKAN KE:

KANTOR REDAKSI JLN.CIPINANG BESAR O.26 RT.008/RW 06 KEL.CIPINANG BESAR SELATAN JAKARTA TIMUR

TELEPON : 0813 1986 8888, e-mail: siasat_badai@yahoo.co.id

KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Kelapa Kuning III Blok I No. 12 Komplek Billy & Moon Pondok Kelapa Jakarta Timur TELEPON :

(021) 863 74 000 , Hp. 0813 1986 8888

PENGUMUMAN

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jhonson Purba

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota Jhon P Simamora (Staff Redaksi) Herman A (Ka. Perwakilan Bengkulu) Buyung Rivai (Staf Redaksi) Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. Pemimpin Redaksi

Pemerinth Daerah Kabupaten Bekasi melalaui Dinas Bina Marga, hal ini perlu memperhatikan perbaikan dan perawatan Jalan yang berada di wilayah Desa Serta Jaya dan Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang dikerjakan asal jadi. Dengan kondisi Jalan yang sangat parah dan rusak, Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi seharusnya dapat memanggil Pelaksana perbaikan dan perawatan jalan tersebut. Rusaknya Jalan wilayah Desa Serta Jaya dan Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Timur, diduga anggaran APBD -TA 2010 dikantongi oleh Dinas terkait. JULHAM

DIMINTA KEPADA WARTAWAN SIASAT KOTA WILAYAH TUGAS JABODETABEK DAN KARAWANG AGAR MENGHADIRI RAPAT REDAKSI TANGGAL: SABTU 7 MEI 2011 JAM: 12.00 Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

STAF REDAKSI : Julham, Richard Purba, Jhon Nainggolan, Ahmad Shody, Boy Tampubolon, Togap Huta Galung, Ferry Hasahatan.S, Mario, Donald Situmorang, J.Leonard Butar-Butar

JAKARTA : JAKARTA BARAT: Antony Tjioe | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi | JAKARTA UTARA: Sanjaya Siahaan| JAKARTA TIMUR: Indra Sukma (Ka. Biro),Tapyani, Abd.GH Antony

PERWAKILAN: PURWASUKA: Marseven | JAWA BARAT: Rapdin Marpaung (Ka. Perwakilan), H Sinurat | BANTEN: Ary Bintara, SH (Ka.Perwakilan) | PRIANGAN: Harold S (Ka. Perwakilan), Simson D, Ridwan, Aam Sutisna, Bayu Kuncoro| JAWA TIMUR: Hertanto (Ka.Perwakilan) | LAMPUNG: Ricardo Sinaga (Ka.Perwakilan) |BENGKULU: Amir Syaripuddin (Ka.Perwakilan) | JAMBI: M.Zein (Ka. Perwakilan) Darmawan K (Korlip) | RIAU: MR Indrayani (Ka. Perwakilan)|KALIMANTAN TIMUR : Balser (Ka.Perwakilan) | KALIMANTAN SELATAN & KALTENG : M Hatim (Ka.Perwakilan), Nurhidayat KEPRI/BATAM: (Ka.Perwakilan) | SUMUT: M Silaban, Yudiman Simbolon (Koorlip) | SUMSEL : M.Korik (Ka.perwakilan) Efriadi Efendi .NS, Hamsatun NAD: H Miswar Husda (Ka.Perwakilan)

WARTAWAN SURAT KABAR SIASAT KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMA TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI

LAPORAN UTAMA

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Dilaporkan Nasabah

MELINDA DEE JADI TERSANGKA Jakarta, Siasat Kota Sirna setelah sudah tidak lagi muncul di dunia entertainment, Inong Melinda (47) yang lebih dikenal dengan nama Melinda Dee. Kembali melejit dan menghangat dari perbincangan diberbagai kalangan, setelah dirinya berhasil menggelapkan uang nasabah Citibank sebesar Rp. 17 miliar. Sosok cewek yang sudah cukup berumur yang masih kelihatan cantik dan menarik ini merupakan seorang karyawati senior dengan jabatan Senior Relationship Manager dengan pangkat Vice President yang merupakan pangkat tertinggi untuk kelas seorang karyawan di Citibank.

ITIBANK selain memiliki nama juga salah satu bank besar yang diakui dunia, Cabang bank ini tersebar diseluruh kota besar di Indonesia. Produk utama dari Citibank adalah Kartu Kredit. Banyak penduduk dikota metropolitan yang sudah memiliki Kartu Kredit Citibank karena banyaknya merchant – merchant yang bekerjasama dengan Citibank untuk memberikan berbagai macam layanan tambahan dan kemudahan dalam pembelian, pemesanan barang, bahkan pemesanan kamar di hotel-hotel berbintang beserta potongan harga khusus bagi pemilik atau penguna Kartu Kredit dari Citibank. Wanita cantik, kelahiran 5 Juli 1965 ini, mula-mula bekerja di Citibank pada tahun 1989 dengan jabatan sebagai customer service, karier Melinda menanjak hingga menduduki jabatan menjadi Senior Relationship Manager pada tahun 2000 hingga saat ini. Mulai saat itulah Melinda Dee mendapatkan beban dan tanggung jawab untuk mengurusi nasabah dengan dana deposito lebih dari Rp. 500 juta. Dimata rekan kerjanya, ibu dari tiga orang anak ini sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai Account Officer (AO) di Citibank cabang Lanmark Jakarta dan memang terbukti handal, ini terbukti dengan banyaknya Melinda mendapatkan para nasabah dari orangorang kaya termasuk pejabat yang mempercayakan dananya untuk dapat dikelola Melinda. Namun atas kepercayaan dari para nasabah ini, membuat Melinda lupa diri dengan segala kemewahan yang ia bisa dapatkan. Kesuksesan Melinda ini terlihat dalam kesehariannya dalam menjalankan pekerjaannya, Melinda selalu mengendarai mobilmobil mewah yang salah satu jenis mobil mewah yang sering dipakai Melinda adalah Marcedes S300. Ibarat pepatah lama mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga,

ini terbukti setelah selama 15 tahun bekerja dan menimati kariernya dengan segala kemewahan yang berkelas, Melinda dilaporkan oleh pihak Citibank dimana tempat ia bekerja dan memiliki kedudukan kepada Mabes Polri, setelah mendapatkan aduan dari tiga nasabahnya yang merasa dirugikan oleh Melida yang menggelapkan dana senilai hampir 17 miliar. Dalam kasus ini polisi menduga masih banyak nasabah lain yang menjadi korban Melinda. Namun para nasabah tersebut disinyalir masih engan untuk melaporkannya ke polisi. Saat ini Melinda sudah resmi menyandang peridikat tersangka dan ditahan di rutan tahanan Mabes Polri sambil polisi melakukan pengembangan lebih lanjut dalam kasus ini polisi sudah menahan beberapa tersangak termasuk adiknya FL besama suaminya FL sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gelar perkara dalam kasus perbankan ini, dengan tersangka Inong Melinda alias Melinda Dee bersama Bank Indonesia (BI), Citibank, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilakukan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri pada, Senin (11/4) pekan lalu. Dengan kejadian ini pihak Citibank tetap bertanggung jawab dan menganti seluruh uang nasabah yang sudah dirugikan Melinda. Kasus Melinda yang sudah menjadi tahanan Bareskrim Polri sejak 24 Maret lalu kini masih ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dalam kasus ini polisi sudah menyita beberapa mobil mewah yang diduga dibeli dengan uang hasil pembobolan rekening dari para nasabah di Citibank tempat ia bekerja diantaranya, Ferrari tipe F430 bernopol

Malinda Dee dan Andhika Gumilang B 481 SAA warna merah tahun 2010 itu tiba di kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo sekita pukul 19.00 WIB. Sedangkan sedan Mercedes-Benz E350 bernomor polisi B 467 QW itu tiba di Mabes Polri sekitar pukul 19.45 WIB. Sehingga dua mobil itu menambah jumlah mobil mewah Melinda yang sebelumnya sudah disita sebanyak dua unit. Yaitu Hummer-3 Luxury Sport Utility B 18 DIK senilai Rp 3,4 miliar dan Mercedes-Benz S300. Selain itu polisi juga mengungkap 30 rekening milik Melinda bernilai miliaran termasuk data 36 transaksi keuangan Melinda dalam melakukan aksinyaa. Dengan kejadian ini, Melinda dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU nomer 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU nomer 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU nomer 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU nomer 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Sementara penasehat hukum dari Melinda, Halapancas sekali lagi menepis tuduhan bahwa kliennya mengeruk isi rekening nasabahnya demi memupuk pundi-pundi kekayaan. Kata Halapancas, Melinda memang lahir dari orangtua yang kaya. “Ibu hidup dari dulu memang mapan. Orangtuanya sudah mapan. Bapaknya pensiunan di TNI Angkatan Udara,” ujar Halapancas. Namun keterangan dari pengacaranya Melinda ini bertolak belakang dengan keterangan seorang tetangga Melinda, sebut saja Her-

man, yang tinggal di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, mengungkapkan, sebelum Melinda jadi manager dan hartanya melimpah ruah. Melinda sejak dulu memang terobsesi menjadi orang kaya. “Dia awalnya orang Pejompongan. Tadinya, di situ dia orang biasa. Tinggal saja di dalam gang. Sebelum jadi kayak sekarang ini, dia memang sudah bilang ke saudaranya, terobsesi menjadi orang kaya,” ujar Herman. Meski ayahnya seorang anggota TNI Angkatan Laut, katanya, kehidupan Melinda saat itu juga tidak semewah saat ini. “Dia ngelamar ke Citibank. Awalnya kalau enggak salah customer service, tapi sekarang kehidupannya jadi naik. Apa-apa punya,” ujar herman mantan tetangga Melinda. Selain Melinda memiliki harta dan kedudukan, Melinda juga memiliki pria idaman alias simpanan yang diketahui Melinda sudah melakukan nikah siri selama dua tahun yakni, Andhika Gumilang. Pria yang lahir pada tahun 1989 tersebut dikenal sebagai aktor dan model iklan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Dhika mulai dikenal luas masyarakat melalui sebuah iklan rokok yang dibintanginya. Puas dengan model iklan rokok, Andhika mulai merambah di dunia akting dengan bermain dalam beberapa film bertemakan hantu dan horor bersama Dhea Ananda, Angie Virgin dan Sheila Marcia Joseph antara lain film Puber, Horror, dan sinetron Big is Beautiful Sampai saat ini, Andhika Gumilang mengaku sering menerima uang dari Malinda Dee. Namun pemberian itu dinilai wajar karena mereka berdua adalah suami istri. “Ya wajar saja dia sering dikirim kan memang setiap bu-

lan dikirimin,” kata pengacara Andhika, Tomy Sihotang kepada wartawan. “Nggak signifikan jumlahnya. Nggak sebesar yang dibilangbilang orang,” jelasnya. Tomy enggan menjelaskan berapa besaran uang yang diterima Andhika setiap bulannya. Namun dana itu dinilai cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Cukup untuk sehari-hari lah,” imbuhnya. Terkait tuduhan Andhika terlibat pencucian uang, Tomy membantahnya. Tomy menegaskan kliennya tidak tahu sama sekali soal uang hasil pencucian uang. “Mana pidana pencucian uangnya? Ngga ada. Tak ada bukti satu pun yang menyatakan Andhika terlibat. uang yang dikirim Malinda itu uang bulanan saja,” kilahnya. Lalu bagaimana dengan mobil Hummer Andhika yang kini disita polisi? “Kalau itu, dia memang dipinjamin sama istrinya atas namanya memang Andhika,” tandasnya. Andhika ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dan ditahan. Bintang iklan ini diduga menyediakan rekening untuk menampung dana hasil tilepan nasabah Citibank. Polisi menemukan transfer Rp 311 juta di rekening Andhika yang diduga berasal dari nasabah Citibank. Polisi menyita 3 arloji mewah milik Andhika dan menemukan 7 KTP yang diduga palsu. Saat ini Andhika ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Dari ke 7 KTP Andhika Gumilang yang disita polisi, 3 diantaranya memiliki identitas dengan nama Juan Ferrero. Siapakah Juan Ferrero? “Saya belum lihat ada soal KTP (palsu) itu. Tapi nama Juan Ferro itu nama keartisan biasa lah kalau artis kan ada nama bekennya,” kata pengacara Andhika, Tomy Sihotang kepada wartawan. Tomy enggan komentar soal ditemukannya 7 KTP Andhika dengan identitas berbeda-beda. Pihaknya mengaku belum mengetahui langsung hal itu dari penyidik.”Soal itu (pemalsuan KTP) saya belum tahu. Nanti saya cek,” jelasnya. Selama ini, kata Tomy, Andhika memiliki alamat resmi di apartemen Capital Residence, Senayan. Tomy mengungkapkan kliennya berprofesi sebagai artis dan tinggal bersama istrinya. “Setahu saya tinggalnya hanya di apartemen itu saja nggak ada lain-lainnya,” imbuhnya. Dari 7 KTP milik Andhika Gumilang yang disita Polri, 3 diantaranya memiliki nama Juan Ferrero dengan alamat berbeda-beda. Menurut polisi, nama Juan Ferrero digunakan untuk membuka rekening yang menampung duit Malinda dan membeli sebuah mobil Hummer. Dan sampai detik Melinda masih resmi menjadi istri orang yang bernama Ali sebagai salah satu pemilik shorum mobil mewah di Jakarta. INDRA SUKMA

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

EKONOMI & BISNIS INATEX Perluas Pasar Tekstil Internasional

SALAH satu stan di Pameran Tekstil Indonesia.

Sebagian Besar Potensi Energi Garut Belum Termanfaatkan Garut, Siasat Kota Beragam potensi energi di Kabupaten Garut hingga kini sebagian besar masih belum termanfaatkan, padahal selain geothermal (panas bumi) juga terdapat energi angin, air laut, sinar matahari dan sungai. Dari sekitar 1.045 Mega Watt Elektrik (MWE) potensi geothermal Garut, baru termanfaatkan 110 MWE yang diekploitasi PT Chevron Geothermal Energi Indonesia di lapangan panas bumi Kampung Darajat, Kecamatan Pasirwangi, sebagaimana diakui Kadis Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut, Ir Widyana. Bahkan dia menyatakan, Pemkab setempat saat ini pun tak memiliki kesiapan dana Rp12 miliar, untuk memenuhi biaya studi pendahuluan geothermal oleh konsultan. Meski studi pendahuluan tersebut semestinya dilaksanakan tahun ini, sebagai persyaratan pelaksanaan tender kegiatan ekplorasi dan eksploitasi potensi geothermal 40-70 MWE di Kampung Arinem, Kecamatan Pakenjeng, pada 2012 mendatang. Sehingga studi pendahuluan

termasuk tender serta realisasi eksplorasi dan eksploitasi sumber energi terbaru itu, terpaksa mengalami penundaan, menunggu alokasi bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar. “Karena Dinas ESDM Jabar, tahun ini tidak bisa meluncurkan anggaran dari APBD Jabar disebabkan banyak terserap alokasi 20 persen dana pendidikan,” ungkap Widyana. Sedangkan potensi geothermal lainnya, yang hingga kini masih dibiarkan telantar di Kabupaten Garut antara lain di Kampung Cilayu, Kecamatan Cisewu serta yang berlokasi di antara Gunung Guntur dan Masigit, masing-masing berkapasitas energi terpasang berkisar 40-70 MWE. Sementara itu, potensi pengembangan energi sumber daya air sungainya, antara lain terdapat di Cibatarua Kecamatan Pamulihan, Cirompang Kecamatan Bungbulang dan Cimerak Kecamatan Cibalong dengan kapasitas berkisar 19,57 KW hingga 277,5 KW, sehingga masih banyak diperlukan sentuhan investor. BAYU

Jakarta, Siasat Kota Pameran Tekstil Indonesia (INATEX) 2011 diharapkan dapat memperluas pasar tekstil Indonesia di mata internasional karena industri tekstil Indonesia merupakan salah satu industri penyumbang devisa negara yang cukup besar. “Industri TPT bisa menyerap devisa sebesar US$ 5 miliar per tahun dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat ketika membuka INATEX 2011 di PRJ Kemayoran Rabu (27/4/2011).

Ade berharap acara INATEX 2011 dapat Kembali membuka pasar Indonesia dan menambah jaringan di pasar Internasional. “Acara ini dapat meningkatkan kembali pamor industri TPT, baik secana lokal dan internasional,” ujarnya. Saat ini, menurut Ade, telah bermunculan industri tekstil dari negara lain yang menjadi pesaing bagi industri pertekstilan Indonesia. Ade menuntut agar industri tekstil Indonesia lebih meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada pasar.

“Muncul negara industri baru telah mempertinggi persaingan. Industri tekstil indo lebih kreatif dan mutu perlu ditingkatkan juga pelayanan kepada konsumen perlu diperhatikan,” tuturnya. Ade menambahkan, industri pertekstilan Indonesia harus teap menjadi industri yang terbesar di Indonesia dan tetap harus membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, produk tekstil harus memiliki ketepatan di pasar. “Tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu,” pungkasnya. SHODI

TAHUN INI, ANGGARAN RSUD TEMBILAHAN Rp 600 JUTA Tembilahan, Siasat Kota Ketersediaan obat-obatan yang ada di Rumah Sakit Puri (RSUD) Husada Tembilahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat selama ini yang menyebabkan masyarakat terpaksa membeli obat keapotik-apotik merupakan ketetapan dari Menteri Kesehatan RI. “Pengadaan obat maupun penetapan harga obat di RSUD Puri Husada sudah terdaftar di DPHO (Daftar Penetapan Harga Obat) yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI untuk seluruh rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 633/MENKES/SK/1 MARET 2011. Dengan adanya surat ketetapan dari menteri kesehatan itu kami tidak bisa menambah jenis obat-obatan lagi,” ungkap Direktur

RSUD Puri Husada Tembilahan, Rasul Alim, Kamis (28/4). Rasul Alim menjelaskan bahwa obat-obatan yang ditetapkan oleh Menkes pada tanggal 1 Maret tersebut memuat tentang pengadaan obat dan penetapan harga obat. Dalam SK Menkes tersebut terdapat sekita lima ratusan jenis obat yang pada umumnya jenis obat yang termasuk didalamnya adalah obat generik. “Khusus untuk masyarakat miskin yang memiliki Askes ataupun Jamkes, kami menyediakan jenis

obat yang tidak termuat didalam SK Menkes tersebut. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pormoralium rumah sakit untuk pengadaan obatobatan diluar daftar yang ada,” kata Rasul Alim. Kecilnya jumlah anggaran dana yang diterima oleh RSUD Puri Husada Tembilahan pada tahun ini yaitu hanya sebesar Rp 600 juta tidak sebanding dengan kebutuhan dari RSUD Puri Husada yang membutuhkan dana sekitar 2,2 miliar tersebut. “Tahun ini kita hanya mendapat dana sebesar Rp 600 juta sedangkan dana yang kita butuhkan sebesar 2,2 M. Padahal jikalau anggaran kita sebesar 2,2M kita bisa menggratiskan obat-obatan untuk pasien yang ada dikelas 2 dan 3, sedangkan untuk kelas 1 tetap akan bayar,” sebut Rasul. IIN

TINGKATKAN KEMANDIRIAN PARA PETANI

LPPNU Garut Gelar Pelatihan Pertanian Terpadu Usia 40 Tahun Bank Bengkulu Mengalami Kemajuan Signifikan Bengkulu Siasat Kota Dalam perjalanan waktu 40 Tahun Dunia Bisnis akan menjadi mapan, tangguh, menjadi pemimpin pasar serta akan mudah menghadapi persaingan usaha semakin tajam, saat ini dikatakan direksi Bank Bengkulu H. Wimran Ismaun dalam sambutannya pada acara HUT Ke 40 Bank Bengkulu (13/04/ 11). Bank Bengkulu sebagai Etitas Bisnis yang telah berkembang, mengalami pasang surut. Namun beberapa perubahan penting yang telah dilakukan guna untuk menjadikan Bank Bengkulu merupakan kebanggaan masyarakat Bengkulu. Dikatan Wimran dalam usia 40 tahun, Bank Bengkulu banyak keberhasilan yang kita dapatkan. Akan tetapi tidaklah membuat kita berpuas diri, berpangku tangan serta berdiam diri melainkan menjadi cambuk untuk selalu menjadi yang terbaik. Tidak hanya itu tumbuh berkembang menjadi Pemimpin pasar yang selalu mengedepankan Profesionalitas, Integritas dan Loyalitas serta menjadi pelayan Partnership bagi Stakeholder Provinsi Bengkulu.

Tahun 2011 merupakan tonggak penting Bank Bengkulu telah dicanangkan dan Launchingkan Program Percepatan BPD seluruh Indonesia untuk menjadi Bank terkemuka (Regional Champion), dengan Visi, menjadi Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan Kompetatip dengan memiliki jaringan luas dikelola secara profesional dalam rangka mendorong perubahan Ekonomi Regional ungkap Wimran Ismaun. Lebih lanjut Wimran mengatakan perubahan lain yakni BPD Regional Champion (BRC) telah disusun menjadi Starting Poin, guna untuk memacu kita semua untuk dapat berkembang maju kedepan, sehingga dapat bersaing dengan Perbankan lainnya. Tiga Pilar Penting Program BPD Regional Champion yaitu Pertama Ketahanan kelembagaan yang kuat, Kedua kemampuan Sebagai Agen Of Regional Development, Ketiga kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Ketiga Pilar tersebut didukung dengan Manajemen Resiko dan Good Corporate (GCG) menjadi cita-cita besar dan strategis bagi Bank Bengkulu. HERMAN. A

Garut,Siasat Kota Bertempat di Pondok Pesantren (PONPES) Luhur Al Wasilah, Cipanas Kecamatan Tarogong Kaler, Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) kab Garut menggelar pelatihan pertanian terpadu berbasis lingkungan dan Sumber Daya Lokal selama 3 hari (2729/04), dengan menghadirkan nara sumber Akademisi/ Ilmuwan, Praktisi/ Profesional serta Dinas terkait, dengan peserta sebanyak 90 orang yang terdiri dari kelompok tani LPPNU se - kabupaten Garut yang diberi mandat oleh Majlis Wakil Cabang masing masing kecamatan, dengan jumlah peserta sekitar 90 orang, hadir dalam pembukaan tersebut, HJ Mien Aminah Musadad, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PPP (Dewan Pakar LPPNU), Prof Entun Santosa, Asep Permadi MP dari Universitas Garut, KH Tanthowi Jauhari M.Ag serta Unsur pemerintahan kabupaten Garut yang diwakili oleh Asda III, Drs Kostawan M.Si Ir Deni Ranggajaya, ketua PC LPPNU Garut didampingi sekretarisnya Dendin Samsudin, saat di temui Wartawan menjelaskan perlunya diselenggarakan acara seperti ini dikarenakan pada saat ini kondisi petani Indonesia khususnya dikabupaten Garut sangat terpuruk, atau petani Gurem, jika melihat kondis petani saat ini, tentulah kiranya NU

Ir. DENI RANGGAJAYA sebagai sebuah ormas Islam yang anggotanya sebagian besar unsur petani, namun petani gurem ini berkepentingan untuk memberdayakan mereka, karena kondisi rill yang terjadi saat ini, banyak teknologi pertanian hasil riset hasil ujicoba ini banyak yang tidak tersosilaisasikan kepada petani, misalnya penelitian yang dilakukan universitas atau lembaga pertanian lain misalnya, salah satu contoh, petani kita menanam singkong satu pohon bisa menghasilkan 10 kg, padahal ada teknologi yang mampu menghasilkan satu pohon sebanyak 30 kg, informasi ini tidak sampai ke petani, nah salah satu tugas LLPNU adalah menyampaikan informasi dan memfasilitasi mereka (petani) agar lebih berdaya,kita sebagai fasilitator petani baik dengan praktisi, ak-

ademisi atau pemegang kebijakan, ungkap Deni.yang juga aktiv memperjuangkan kepentingan Para Santri melalui organisasi Aliansi Santri Garut (ASG) Deni menambahkan, jangan ada egosentris dimasing masing sektor ini, akademisi asyik dengan dunia ilmu pengetahuannya, praktisi asyik dengan hasil risetnya, sehingga kemudian muncul jurang pemisah yang tinggi, antara langit dengan bawah tanah isitilahnya, bukan antara langit dengan tanah lagi, karena semakin tingginya jurang pemisah informasi ini, padahal petani sebagai yuser dari teknologi yang dikembangkan oleh praktisi dan akademisi ini, LPPNU meminimalisir gap ini sehingga teknologi atau ilmu ini bisa ditransfer dan kemudian dipakai oleh petani. Peserta dari pelatihan ini sudah kita tentukan kriterianya, adalah mereka yang mampu mentransformasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini sehingga dapat ditrasformasikan kepada petani lainnya, sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan oleh peserta dan petani diluar, jadi sifatnya ada teori berantai, ungkap Deni menjelaskan. Dalam Pelatihan ini sekaligus juga dilakukan pelantikan pengurus PC LPPNU Kabupaten Garut yang dilantik langsung oleh ketua PC NU Kabupaten Garut yang juga ketua MUI Garut, KH Drs Agus Muhammad Soleh. RIDWAN

JAKARTA

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

WIRAUSAHA KUNCI KEMAJUAN BANGSA Jakarta, Siasat Kota Tahun ini pemerintah meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sebagai program lanjutan dari penciptaan 1.000 sarjana wirausaha baru yang dimotori Kementerian Koperasi dan UKM. Jika sebelumnya 1.000 sarjana wirausaha baru disasar dari kalangan terdidik, kini GKN lebih mengarah kepada masyarakat umum yang belum mempunyai status bekerja. Selain itu, menyusul sukses tahun lalu, jangkauan GKN juga diperluas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan berkenan meresmikan gerakan tersebut, sebagai salah satu agenda mengurangi angka pengangguran sekaligus kemiskinan.

OMENTUM tersebut dicetuskan di Gedung Smesco UKM Indonesia, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang merupakan pusat dari kegiatan promosi dan pemasaran masyarakat koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM). Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan kewirausahaan di seluruh Tanah Air, Presiden memuji langkah Kemenkop dan UKM yang memprakarsai GKN. Apalagi jika ada semangat tinggi dari generasi muda untuk menjadi entrepreneur atau technopreneur. Seorang wirausaha, menurut Presiden, adalah orang yang memiliki keinginan, tekad, dan selalu memiliki ide, kreatif dan inovatif. “Berani pula melakukan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada” SBY pun memuji bahwa entrepreneur berani mengambil risiko. “Apakah terobosannya, penemuannya, atau idenya itu berhasil atau tidak di kemudian hari,” katanya. Intinya, entrepreneur adalah seorang yang tidak pasif, tidak mudah menyerah, dan aktif menemukan sesuatu untuk dijadikan karya bagi kemajuan hidupnya. “Itulah pengertian atau hakikat seorang wirausaha, entrepreneur, ataupun technopreneur,” tutur Presiden. Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi, seorang wirausaha menemukan produk dan jasa, membuka pasar yang belum ada. “Kalau wirausaha terus berkembang di Indonesia, bisnis atau usaha, maka ekonomi pasti makin bergerak dan berkembang.” Karena itu, Presiden meluruskan bahwa wirausaha ndak identik dengan pengusaha mikro, kecil, dan

menengah. Namun ada pertautan yang erat antara wirausaha dan bidang-bidang usaha yang berangkat dari kecil dan tumbuh menjadi usaha besar. Mengapa pemerintah menginginkankewirausahaan atau enrrepre-neurship makin tumbuh dan berkembang? SBY mengingatkan, karena hakikat pembangunan yang terus dilakukan sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan dirinya sampai ke penggantinya, tujuannya adalah sama. Mengapa semua pemimpin terus membangun dari masa ke masa? “Jawabannya adalah karena kita ingin kesejahteraan rakyat makin meningkat Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kesejahteraan rakyat akan makin meningkat manakala kemiskinan juga terus berkurang,” jelas SBY. Namun mengapa masih ada kemiskinan di dunia ini, termasuk Indonesia dengan keluarga miskinnya? “Mereka miskin karena penghasilannya atau income-nya tidak cukup atau terlalu kecil. Bahkan sebagian keluarga hampir tidak memiliki penghasilan, karena mereka ndak punya pekerjaan atau menganggur.” Apakah pengangguran hanya terjadi di Indonesia? Presiden menjawab tegas Tidak! “Di negara manapun, ada pengangguran, bahkan ketika dunia mengalami krisis tahun 2008, tahun 2009, banyak negara memiliki angka pengangguran jauh lebih tinggi dari Indonesia.” Lantas berapa pengangguran di Indonesia sekarang ini? “Pengangguran sekarang ini atau saudarasaudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan berjumlah 8,32 juta atau 7,14%. Angka ini dari BPS

tahun 2010,° demikian SBY. Penduduk Indonesia sekarang berjum-lah 237,8 juta, adapun angkatan kerja sebanyak 1165 juta orang. Artinya orang yang bekerja berjumlah 108,2 juta. Sisanya yang belum bekerja sekitar 8,32 juta orang, itulah pengangguran. Semua bekerja keras Untuk mendukung GKN, menurut Presiden, pemerintah, lembaga-lembaga negara, para gubernur, bupati, wali kota, semua pihak harus bekerja keras untuk mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan, membuka lapangan kerja yang baru. Dari 832 juta yang belum beruntung mendapat pekerjaan, sebagian ingin jadi pegawai, jadi guru, menjadi anggota TNI, jadi anggota Polri. “Boleh saja, tetapi ada batas karena jumlahnya harus sesuai dengan keperluan negara dan anggaran negara. Untuk menjadi pegawai negeri akan terbuka jika ada yang pensiun,” kata SBY. Jumlah pegawai saat ini sekitar 7.663.570 orang yang terdiri dari PNS 4.700.OOO orang, guru dan dosen sekitar 2.000.000, TNI sekitar 464.000, Polri sekitar 412.000. Karena ada batas penerimaan pegawai, maka sumber potensi yang bisa mengurangi pengangguran adalah menjadi profesional di berbagai organisasi dan perusahaan swasta. Misalnya di sektor pertanian, industri, bidang jasa. Ruang lain yang terbuka bagi penganggur adalah menjadi pekerja pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, perumahan, pembangkit listrik. Potensi terakhir menyerap tenaga kerja baru adalah wirausaha. Pada konteks inilah pentingnya peranan wirausahawan yakni usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi atau UM KMK yang harus ditumbuhkembangkan di seluruh Indonesia. “Kalau program ini berkembang, berarti ada aktivitas baru. Kalau ada aktivitas baru, berarti ada pekerjaan baru. Kalau ada pekerjaan baru, berarti bisa menerima saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan.” Yang menjadi pertanyaan umum, lanjut Presiden, apakah masih ada peluang bagi para wirausaha mengembangkan usahanya pada waktu mendatang? “ Jawabannya tentu masih ada karena Indonesia alhamdulillah memiliki sumber daya alam yang besar dibandingkan negara lain, termasuk negara-negara tetangga.”

“

Kalau program ini berkembang, berarti ada aktivitas baru. Kalau ada aktivitas baru, berarti ada pekerjaan baru. Kalau ada pekerjaan baru, berarti bisa menerima saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan.

”

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia besar. Dari anatomi demografi nasional, penduduk memiliki produktivitas tinggi. “Ini yang disebut dengan demography deuident. Mereka akan menjadi work force, akan menjadi pekerja-pekerja yang insya Allah akan menggerakkan perekonomian kita.” Teori ekonomi mengatakan, yang namanya high growth manakala pertumbuhan di atas 4%. Alhamdulillah, sekarang ini pertumbuhan Indonesia menuju ke high growth. PDB, GDP juga makin besar, atau setara dengan 700 miliar dolar Amerika Serikat Karena itu Indonesia masuk 20 besar ekonomi dunia (anggota G20). Kebutuhan barang dan jasa bagi 237 juta manusia yang daya belinya juga makin tinggi, maka demand juga makin tinggi. Artinya diperlukan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut SBY, potensi ekonomi di provinsi, kabupaten, dan kota, baik pertanian, industri maupun jasa, masih bisa dikembangkan. Saat ini belum pada titik optimalnya. Begitu juga peluang bagi para entrepreneur dan technopreneur. “Mengapa saya mengatakan terbuka bagi wirausaha? Karena pemerintah, dunia usaha, ingin memberi bantuan kepada usaha rintisan baru. Bantuan itu macam-macam seperti pelatihan, pemberian modal, pinjaman, dan lain-lain, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR),” demikian SBY. Pada akhirnya Presiden menginginkan agar masyarakat bisa memahami bahwa konteks wirausaha sangat penting, karena kalau terjadi usaha baru dan pekerjaan tambahan, otomatis pengangguran terserap, dan kemiskinan berkurang. SHODI

SMP Negeri 103 Jakarta Mendapat Pemimpin Baru Jakarta, Siasat Kota SK diawal pergantian tahun 2008 menjadi 2009 suasana pergantian juga dilakukan dikalangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, khususnya kepala sekolah yang sudah lama menjabat kurang dari 4 tahun di salah satu sekolah, seperti pepatah mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Pribahasa ini pas untuk diucapkan. Salah satunya adalah kepala sekolah SMPN. 20 Jakarta, Drs. Ike Dorojatun. Beliau ditugaskan dan dipercaya oleh dinas untuk memimpin SMPN. 103 Jakarta, yang terletak di suatu Komplek Kopassus yang beralamat di Jl. Komplek Kopassus Kelurahan Cijantung. Ketika wartawan siasat kota berbincang-bincang dengan kepala sekolah diruang kerjanya tentang rotasi, beliau menjawab dengan santai, itu sudah hal yang biasa dan juga sudah menjadi keputusan oleh Dinas Pendidikan. Dimanapun kita ditugaskan kita harus siap menerima dengan lapang dada, karena ini merupakan tugas yang harus kita emban. Ditambahkan Drs. Ike Dorojatun Selaku kepala sekolah SMPN. 103, beliau akan meningkatkan hubungan silahturami ke masyarakat dan juga akan bekerjasama dengan guru-guru dan juga para staff supaya terlaksana program pendidikan yang akan kita capai nanti. Ketika diamati oleh wartawan siasat kota tentang kinerja Bpk. Drs. Ike Dorojatun, MA ini memang sudah ada perubahan walaupun masih belum seberapa. Ketika wartawan siasat kota menanyakan ke salah-satu pengajar tentang sosok kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa suasana sekolah di SMPN. 103 sekarang ini sudah mendapatkan angin segar, karena Bapak Ike Dorojatun sangat memperhatikan sekali anak buahnya, tegasnya Drs. Ike Dorojatun, mengungkapkan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa SMPN 103 lebih baik lagi dan menjadi suatu kebanggaan untuk masyarakat sekitarnya dan beliau juga mengatakan bahwa yang dia lakukan sekarang ini bukan karena usahanya sendiri melainkan kerjasama dari para guru-guru dan staff sehingga sekolah ini telah mencapai SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), tegasnya. RICHARD

SMPN 4 CIKARANG SELATAN

SMPN 4 CIKARANG BARAT

SMPN 4 CIKARANG UTARA

Beserta Staf

Mengucapkan HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS)

2 Mei 2011

Wujudkan Anak Bangsa yang Berpendidikan

H. KASMIYANTO,S.Pd Kepala Sekolah

SUKAMTO,S.Pd,MM Kepala Sekolah

DADANG RUKANDA,S.Pd Kepala Sekolah

RUSKANDA,S.Pd Kepala Sekolah

SDN KARANG MUKTI 01 Cikarang Pusat beserta Staf

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

POLITIK & HUKUM

LEPAS DARI DAKWAAN TUNGGAL JPU

Winaldi Chandra Minta Dibebaskan Jakarta, Siasat Kota Perdagangkan kosmetik tanpa izin, terdakwa Winaldi Chandra alias Awi (43) terpaksa harus duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara didampingi Penasehat Hukum (PH), Binsar Nababan, SH. Dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, bahwa klainnya Winaldi Chandra tidak terbukti dan memenuhi syarat juga unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) trimo. SH dari Kejaksaan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Yang menjerat klainnya dengan Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, Binsar Nababan meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang diketaui, Osmar Simanjuntak dalam perkara ini, agar klainnya Winaldi Chandra dibebaskan dari jeratan hukum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya.”tuturnya. Pada sidang sebelumnya terdakwa Winaldi Chandra dituntut selama dua tahun dan enam bulan penjara (2,6 bulan) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo yang digantikan Jaksa Manto dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara yang menyatakan terdakwa Winaldi Chandra telah terbukti bersalah, padahal menurut Binsar Nababan, kesimpulan yang tegas adalah untuk memproduksi kosmetik harus ada ijin produksi bukan ijin edar dan

untuk mengedarkan kosmetik harus ada ijin edar.”tegas Binsar Binsar menjelaskan, Dari fakta hukum dipersidangan maksud atau niat terdakwa memproduksi kosmetik untuk tujuan diedarkan tidak terbukti sama sekali, selain itu juga soal kuantitas produksi tersebut sangat sedikit dan tidak bernilai ekonomis untuk dijual. Dan keterangan dari sejumlah saksi dipersidangan, tidak ada yang mengarah dalam perkara ini. Dan hampir semua keterangan saksi selalu dijawab tidak tahu ketika Majelis Hakim bertanya. Sementara didalam dakwaan JPU Trimo dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menyebutkan bahwa terdakwa Winaldi Chandra dituduh memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa ijin. Dengan berbagai macam kosmetik yang diproduksi dan diedarkan adalah body white yang telah diberi label Yoshihiro Body White, ada juga hand body dengan label merk Keizo Hand Body Whitening. Sedangkan bahanbahan dalam membuat kosmetik tersebut diantaranya lanette,tea,sil oil, sterid acid, methyl paraben dan barcode. Dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi kosmetik tersebut diantaranya panci, mixer dan kompor gas. Apabila peralatan kosmetik tersebut sudah diolah lalu dimasukkan kedalam botol dan masing-masing botol diberi label. SANJAYA SIAHAAN

Kasus Jupe Mulai Disidangkan Jakarta, Siasat Kota Perseteruan antara Julia Perez (Jupe) dengan Dewi Persik (DP) akhirnya sampai ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa 26 April, pekan lalu. Kasus perseteruan dua ar tis papan ini, dalam persidangan Julia Perez kemaren tidak tampak kehadiran Dewi Persik di ruang persidangan. Julia Perez yang didampingi kuasa hukumnya, Henr y Yosodiningrat, Kartika Yosodiningrat dan Sunan Kalijaga tak mau banyak bicara JUPE soal materi sidang kliennnya, begitu juga dengan Julia Perez. Kekasih Gaston Castano itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada para pengacaranya.

SMA NEGERI 6 Kota Bekasi

Mengucapkan HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS) 2 Mei 2011 Wujudkan Anak Bangsa yang Berpendidikan

LUKMAN, Mpd Kepala Sekolah

Menur ut Henr y Yosodiningrat, pihaknya akan meminta agar kliennya itu tidak ditahan. Ia menjamin Jupe tak akan melarikan diri. “Keinginan itu saya sampaikan secara lisan, di persidangan mendatang akan saya lengkapi secara formilnya,” kata Henry saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 26 April 2011. Sidang akan dilanjutkan pada 3 Mei mendatang. Henry mengatakan sidang kedua itu akan mengagendakan mendengarkan keterangan dari para saksi. “Untuk itu saya akan menampilkan proyektor. Kita semua bisa melihat adegan itu. Supaya kita bisa menangkap secara jelas,” ungkapnya. INDRA SUKMA

DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Bekasi

Mengucapkan HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS) 2 Mei 2011 Wujudkan Anak Bangsa yang Berpendidikan

H.ROHIM SUTISNA Kabid Dikmenti RUMINTA Kasie SMA/SMK

KANTOR Cabang PT Jamsostek Cikarang

Potensi Penggelapan Iuran Jamsostek di Cikarang

DINILAI CUKUP TINGGI Bekasi, Siasat Kota Iuran jaminan sosial tenaga kerja di wilayah hukum kabupaten Bekasi potensi digelapkan oleh oknum pengusaha nakal dinilai cukup tinggi.Sehingga diutuhkan keseriusan pihak terkait dalam meminimalisir bahkan pencegahan tindakan yang pastinya akan merugikan pihak tenaga kerja. “Mengingat Jamsostek hanyalah sebatas pengelolah dana, maka untuk koordinasi dari pihak pengawasan Disnaker Kabupaten Bekasi dan Kepolisian Resort Bekasi kabupaten perlu di efektifkan,” kata Gibson, anggota LP2KI Jakarta. Terkait potensi penggelapan dikatakan Gibson, Jamsostek pasti mengetahui perusahaan yang melakukan tunggakan pembayaran iuran, dan perusahaan yang belum membayarkan tunggakan padahal Tenaga Kerja sudah melakukan pencairan dana iuran Jamostek dan tidak bekerja lagi di perusahaan yang melakukan tunggakan. “Itu disebabkan sistem kerja kontrak dan Outshorching,” tambah Gibson. Sebelumnya Rajawali Agung mengatakan

bahwa Jamsostek adalah merupakan hak normatif dari buruh yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Sesuai dengan ketegasan amanat UU No 3 Tahun 1992 tentang besaran dan kewajiban Program Wajib Jamsostek. “Jamsostek merupakan hak normatif buruh,” kata Raja. Sementara, Jamsostek Cikarang hingga saat ini belum membuat jawaban surat konfirmasi yang dibuatkan Redaksi Surat Kabar Siasat Kota. Demikian juga dengan Kasat Reskrim Polrestro Bekasi Kabupaten, hingga berita ini diturunkan belum didapatkan keterangan, terkait koordinasi dengan Disnaker masalah potensi penggelapan dana Jamsostek seperti disebutkan LP2KI Jakarta. CUPA/ EXSON

Ditipu, Warga Tembilahan Polisikan PNS UPTD Kateman Tembilahan, Siasat Kota Oknum PNS di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) salah satu instansi di Kecamatan Kateman, Pahrorozi (49) dilaporkan kepolisi diduga melakukan penipuan sebesar Rp 32 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus ini bermula saat tersangka Pahrorozi menjanjikan dapat meluluskan korban Ria Pariatno (19), warga Jalan Sungai Beringin, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Korban pun merasa yakin akan dapat diterima sebagai PNS, apalagi saat itu tersangka Pahrorozi merupakan PNS di UPTD di Kecamatan Kateman. Saat itu korban dijanjikan akan diterima di Dinas Perhubungan Inhil dan ditempatkan di Bandara Tempuling, namun ia diminta menyetor Rp 32 juta. Korban pun menyanggupi dana yang diminta tersebut. Sekitar bulan Januari lalu, korban mendapatkan tawaran dari rekan ayahnya, bahwa ada lowongan sisipan CPNS di Dishub Inhil dan tersangka sanggup mengurusnya. Korban pun menyiapkan segala administrasi yang diminta tersangka, walaupun saat itu tidak ada penerimaan CPNS. Korban bertambah yakin setelah tersangka juga mengaku kenal dekat dengan Kadishub Inhil.

“Namun ternyata, setelah sekian lama ditunggu-tunggu dan hampir empat bulan tak ada kepastian mengenai janjinya tersebut. Padahal saya sudah menyerahkan uang sekitar Rp 32 juta dan dijanjikan ditempakan di Bandara Tempuling,” ungkap Ria Pariatno kepada wartawan, Senin (25/4/11) malam di Mapolsek Tembilahan. Setelah terus didesak korban mengenai kepastian pekerjaan sebagai CPNS yang dijanjikan, lihainya tersangka Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS atas nama Gubernur Riau yang belakangan diketahui ‘palsu’. SK tersebut lengkap dengan kop dan tanda tangan pejabat terkait. Namun didalam SK tersebut ditemui kejanggalan. Bahkan, di SK tersebut tertera juga nomor telepon instansi terkait, setelah korban menghubungi nomor tersebut ternyata merupakan nomor sebuah rumah makan. Demikian juga dengan yang menanda tangani SK tersebut tertera nama Sekdaprov Riau, tapi namanya Tengku Azmun, SH MH. Merasa yakin telah ditipu tersangka, maka Senin (26/4/11) malam kasus ini langsung dilaporkan korban ke Polsek Tembilahan. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut, langsung melakukan penangkapan tersangka. Saat ini tersangka ditahan di Mapolsek Tembilahan dan menjalani penyidikan petugas. IIN

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

UU KEIMIGRASIAN BARU BERI KEMUDAHAN BAGI PEMEGANG ITAS DAN ITAP Jakarta, Siasat Kota Akhirnya, RUU Keimigrasian berhasil diselesaikan dan ditetapkan sebagai Undang-undang oleh DPR dengan pemerintah pada tanggal 07 April 2011 pukul 11.45 WIB di gedung Nusantara II. Undang-undang tersebut ditetapkan secara aklamasi, musyawarah dan mufakat dari semua fraksi yang ada di DPR.

IDANG dibuka oleh wakil Ketua DPR Drs. H. Priyo Budi Santoso dan dihadiri oleh para anggota dewan dari semua fraksi yang ada di DPR. Dari pihak pemerintah, diwakili oleh menteri Hukum dan Ham, Patrialis Akbar beserta Direktur Jendral Imigrasi, Bambang Irawan, SE, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan DR. Wahiduddin Adams, M.A, Sekretaris Direktorat Jendral Imigrasi Dr. Muhammad Indra, SH., MH, serta para Direktur dilingkungan Ditjen Imigrasi, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian_Erwin Azis, SH., MH, Direktur Izin tinggal dan Status Keimigrasian Pramungnitias Hadiwidjojo, SH, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Drs. Husin Alaydrus SH., MH, Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian Drs. Rindang Napitupulu, serta Direktur Intelijen Keimigrasian Drs. Tamsil Yacob, Direktur Documen perjalanan, Visa dan Fasilitas keimigrasian Drs. Budi Satria Wibawa berhalangan hadir karena sedang berada diluar kota untuk urusan dinas. Turut hadir dalam siding paripurna, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Taswen Tarib, SH, MH. Serta Dr. Asep Kurnia, SH, MH. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda laporan Komisi III DPR RI mengenai Pembicaraan Tingkat I RUU tentang keimigrasian dalam rapat paripurna/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Keimigrasian oleh Fachri Hamzah, SE. Dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar. Rancangan undang-undang (RUU)tentang keimigrasian disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan surat Nomor R-16/

Pres/2/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa RUU keimigrasian ini merupakan penyampaian yang kedua kali, setelah sebelumnya pernah disampaikan oleh Presiden melalui surat Nomor R.18/Pres/10/2005 tanggal 12 Oktober 2005. Presiden menunjuk Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU ini di DPR. Menindak lanjuti Surat Presiden tersebut, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI Tanggal 25 Februari 2010 memutuskan bahwa pembahasan RUU keimigrasian ditugaskan kepada komisi III yang kemudian disampaikan melalui Surat Ketua DPR Nomor TU.04/2118/DPR/RI/III/ 2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal penugasan untuk membahas RUU tentang keimigrasian. Untuk melaksanakan penugasan pembahasan RUU ini, komisi III telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden serta membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Keimigrasian yang selanjutnya ditugaskan membahas substansi/materi RUU tersebut. Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM diselenggarakan pada hari selasa, 27 April 2010 untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tentang Keimigrasian, pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Keimigrasian dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam kesempatan Rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM telah dipahami bahwa arus globalisasi yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berimplikasi pada bidang keimigrasian. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan nasional di bidang keimigrasian dengan

cara memperbarui undang-undang di bidang Keimigrasian. Pembahasan RUU Keimigrasian ini dalam perkembangannya membutuhkan waktu cukup lama, yakni hampir satu tahun. Namun demikian, lamanya waktu tersebut merupakan konsekuensi dari proses penyempurnaan yang diharapkan menjadi tonggak pembaruan Keimigrasian Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Panja RUU Keimigrasian menyampaikan perlunya dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif atas materi yang terdapat dalam RUU Keimigrasian. Hal ini dikarenakan pembahasan RUU Keimigrasian sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian bertujuan mengubah berbagai kebijakan Keimigrasian Indonesia yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian Undang-undang Keimigrasian yang baru nantinya harus memiliki landasan filosofis dan sosiologis dengan paradigma sebagai berikut: 1. Mencegah penyalahgunaan wewenang; 2. Reformasi Birokrasi dan pelayanan public yang efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum; 3. Pembaruan penyelenggaraan fungsi keimigrasian yang berbasis system informasi dan manajemen Keimigrasian; 4. Memodernisasi pendekatan keamanan dengan penghormatan HAM; 5. Memajukan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung peningkatan investasi, pariwisata dan serta mengayomi hubungan sosial budaya bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. 6. Melalui pembahasan yang mendalam dalam rapat kerja maupun rapat Panja, tim perumus dan tim sinkronisasi, akhirnya berhasil dicapai kesepakatan dan dirumuskan materi RUU Keimigrasian sesuai dengan paradigm baru dalam suatu sistematika yang lebih jelas, sehingga pada akhirnya pembahasan RUU Keimigrasian dapat diselesaikan. RUU Keimigrasian yang telah disepakati pada pembicaraan tingkat I telah merumuskan berbagai pembaruan, antara lain : 1. Leading Sector fungsi keimi-

KASUBSI SAMSAT KAB.BEKASI AKP ANTON ELPRINO TRISANTO SIK:

Pelayanan 10 Menit di Samsat Outlet Mempermudah Pembayaran Bekasi, Siasat Kota Pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi untuk melayani pengurusan perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) Bermotor dirasakan sangat sibukoleh petugas dari Samsat Kabupaten Bekasi, karena sedikitnya 500 hingga 600 pelayanan yang terdiri dari perpanjangan STNK, Mutasi dan BBN harus dilayani setiap harinya untuk dikerjakan. Pelayanan perpanjangan STNK dari tahun ke tahu akan lebih sibuk, karena kenderaan roda 2 dan 4 akan semakin lebih banyak terjual dengan target perusasaan industri kenderaan bermotor yang juga sebagai penyebabnya padatnya arus lalulintas di jalan raya karena belum ada pembatasan penjualan kenderaan bermotor di dealer-dealer di kota Besar khususnya di Jabodetabek dan Indonesia pada umumnya. Penjualan kenderaan bermotor yang terus menerus berlangsung dan akan mernambah banyaknyakenderaan di jalan umum dan sebagai dampaknya, pelayanan perpanjangan STNK Bermotor yang semakin hari akan lebih padat lagi, karena volume pekerjaan yang semakin banyak disebabkan kenderaan bermotor semakin bertambah. Untuk solusinya mempermudah perpajangan STNK dengan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kenderaan dengan waktu yang san-

gat singkat, maka Samsat Kabupaten Bekasi kini mempunyai solusi atau jalan keluar dengan membuka Samsat Outlet. Ka Subsi Samsat Kabupaten Bekasi AKP Anton Elprino Trisanto SiK di dampingi Paur STNK Iptu Sukisno ketika dihubungi Koran ini mengatakan, dengan dibukanya kantor Samsat Outlet sangat mempermudah bagi wajib pajak untuk memperpanjang STNK Bermotor dengan cepat dan efisien. Pelayanan Samsat Outlet untuk Kabupaten Bekasi dibuka di Lantai II Mall Plaza Metropolitan Tambun Bekasi untuk melayani pengesahan STNK setiap tahun. Di Kantor Samsat Outlet ini, juga dapat melayani perpanjangan STNK dari Kabupaten lain di wilayah Jawa Barat, dengan membawa Data Identitas,STNK Asli, pelunasan SKPD tahun Berjalan, diperkirakan dalam tempo 10 menit, pelayanan perpanjangan STNK sudah selesai. Bahkan, perpanjangan STNK di Kabupatenm lain di Jawa Barat, juga dapat dilayani di Samsat OUTLET dengan mudah cepat dan efisien, ujarnya. Jadwal pelayanan perpanjangan STNK di Samsat Outlet Lantai II Mall Plaza Metropolitan Tambun Bekasi ini, menurut Anton Elprino Trisanto dilaksanakan setiap hari termasuk hari Minggu yaitu pada jam 9.00 s/d 12.00 Wib dan pada jam 13.00 s/d 19.00 Wib.(Terkecuali hari Libur Nasional). JHON GOL

PATRIALIS AKBAR grasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM; 2. Organisasi Direktorat Jendral Imigrasi yang otonom; 3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; 4. Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia; 5. Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar udara, pelabuhan laut, dan lintas batas; 6. Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatic dan dinas; 7. Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya; 8. Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya; 9. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berwarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap; 10. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/ atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya; 11. Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia; 12. Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang

menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian; 13. Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar system peradilan; 14. Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia; 15. Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan Manusia; 16. Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi di tempat Pemeriksaan Keimigrasian; 17. PPNS keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian; 18. Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan 19. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana. Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingakat I pada 31 maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang keimigrasian, pendapat mini fraksi dimana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draff RUU. Berkenaan dengan hal tersebut, komisi III DPR menyetujui agar RUU tentang Keimigrasian dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan keputusan, guna mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden pada Rapat Paripurna DPR-RI pada Kamis, (7/ 4). DONALD

Bea dan Cukai Gagalkan Narkotika Rp 36 Miliar Jakarta, Siasat Kota Belum lama ini, Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil gagalkan narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp.36 miliar yang dikirim melalui kargo dari Negara Iran. Kasus ini terungkap, saat aparat Bea dan Cukai mencurigai isi dari muatan kargo yang berasal dari Iran tersebut, yang dimuat didalam Container Merek TGHU 3081976/20. Dengan menggunakan kapal YM Portland Voy: SO 17 milik Taiwan menuju Indonesia. Atas kecurigaan petugas Bea dan Cukai tersebut, langsung melakukan pemeriksaan dengan bantuan tim anjing pelacak dan pihak dari kantor pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), kecurigaan petugas, akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya 4 kantong plastik berwarna hitam seberat 17.908 Gram senilai 36 Milyar, yang disembunyikan didalam jok belakang kursi container tersebut. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai Tanjung Priuk, Bonar Lumban Raja kepada wartawan mengatakan, bahwa pelaku penyelundupan narkotika jenis shabu-shabu yang berinisial IRJ warga Negara Iran dan AGS serta KWS warga Negara Indonesia itu sudah diserahkan ke Polres KP3 Tanjung Priuk. Sementara itu, tersangka SK yang merupakan warga Negara Iran tersebut sudah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO).â&#x20AC;?tegasnya Selain itu, Ia juga mengharapkan peran serta dari masyarakat yang menemukan kejanggalan seputar Eksport/Import tersebut, supaya segera melaporkannya. Hal ini ditujukan agar Aparat Bea dan Cukai Tanjung Priuk bisa menanganinya dengan cepat. Tuturnya . SANJAYA SIAHAAN

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Info Polisi Nama

No Telp

Mabes Polri

021.7218000

Yanmas KPPP Pelabuhan

021.492.600

Polda Metro Jaya

021.5234000

K.a Polda Metro Jaya

021 .5709261

Ka Dit Serse Metro Jaya

0215703037

Ka.Dit Sabhara Metro Jaya

021.5708011

Ka.Sat Sabhara Metro Jaya

021.5708035

Dan Sat Brimobda

021.3849020

Wadansat Brimobda

021.3446674

Gegana

021.8727167

Kadit Lantas

021.5708013

Kasat Patroli Jalan Raya

021.83704162

Kadispen Mabes Polri

021.7398025

Kadispen Polda Metro Jaya

021.5709250

Kadit Intel Pampol

021.5708007

Kasat Intelkrim

021.5709252

Info Jaksa Kejaksaan Agung Ri / Jaksa Agung

021.7208557

Wakil Jaksa Agung

021.7393889

JAM Pembinaan

021.7251403

JAM Intelijen

021.7221401,7248116

JAM Tindak Pidum

021.7262667

JAM Tindak Pidsus

021.7250176

JAM Datun

021.7243201

JAM Pengawasan

021.7208748,7250346

Ses JAM BIN

021.7261828

Ses JAM Intel

021.7245216

Ses JAM Pidum

021.7243201

Ses JAM Pidsus

021.7250166

Ses JAM Datun

021.7243201

Ses JAM Was

021.7245026

Kepala Pusat Penerangan Hukum

021.7236510

Pusdiklat Kejagung RI

021.7806861

NAD

BANGUNAN Kantor Bupati Benteng yang terbangkalai.

PROYEK KANTOR BUPATI BENTENG PERLU DI AUDIT BPK Bengkulu, Siasat Kota Sejak dibangunnya Kantor Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Tahun 2009 sudah menghabiskan dana Milyaran Rupiah, akhirnya saat ini terbangkalai tidak selesai dan belum ditempati. Wawancara Siasat Kota dengan Sekretaris Bada Musyawarah Rakyat Kabupaten Benteng (BMR) Amir tanggal, 27 April 2011, menyatakan bahwa sangat perihatin melihat gedung yang dibangun dengan dana milyaran rupiah terbangkalai tidak berpenghuni dan tidak bermanfaat. Seolah-olah pembangunan tersebut perencanaanya tidak matang dan Pembangunan yang dipaksakan.

ALAU kita melihat kebela kang rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diperjuangkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun ternyata pembangunan Kantor tersebut tidak menyentuh masyarakat Benteng secara keseluruhan. Dan awal rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana sebagai Ibu Kota Kabupaten disepakati di Desa Renah Lebar Kec. Karang Tinggi, karena Kantor Bupati harus terletak di Ibu Kota Kabupaten yaitu Renah Lebar pada saat itu

ada suatu pertimbangan mendasar diantaranya untuk mendekatkan masyarakat Kec. Pematang Tiga dan Bang Haji dengan Ibu Kota Kabupaten, sehingga masyarakat lebih dekat untuk mengakses kepentingan dengan Pemerintah Daerah. Tapi dalam kenyataannya Pembangunan Kantor tersebut dibangun di Desa Ujung Karang yang sangat jauh dari jangkauan di dua Kecamatan tersebut, dan justru lebih dekat hubungannya dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Dikhawatirkan dalam waktu-waktu tertentu masyarakat di dua Kecamatan tersebut akan kembali lagi ke Kabupaten Induk (Kabupaten Bengkulu Utara)

karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan pada saat pemekaran dan perjuangan masyarakat Benteng. Pada tahun 2011 pembangunan tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya dan memerlukan tambahan dana mencapai 1 Milyaran dan menurut saudara Darman Anggota Komisi I DPRD Benteng saat ditemui Siasat Kota dikantornya untuk keperluan tambahan dana tersebut sudah dianggarkan dalam tahun ini dan sudah disetujui. Yang seharusnya belum perlu persetujuan DPR sebelum ada hasil audit dari BPK. Untuk ini Sekretaris (BMR) berpendapat sebaiknya dana yang sudah dipergunakan dalam pembangunan kantor tahap awal yang besarnya Milyaran rupiah sebaiknya di Audit terlebih dahulu oleh BPK apakah penggunaannya sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, baru pekerjaannya dilanjutkan dengan persiapan tender terlebih dahulu. Dan untuk pelaksanaan penyelesaian kantor tersebut pelaksanaannya harus ditender ulang secara transparan dan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, demikian Amir. EDEN

0651.21270

Sumatera Utara

061.4514290

Sumatera Barat

0751.55530

Riau

0761.29677

Jambi

0741.63034

Sumatera Selatan

0711.311555

Lampung

0721.482409

Bengkulu

0736.21631

Banten

0254.251053

DKI Jakarta

021.5254128

Jawa Barat

022.4239375

Jawa Tengah

024.8311850

DI Yokyakarta

0274.562928

Jawa Timur

031.8290577

Bali

0361.261438

TUNTUTAN DALAM KASUS KORUPSI DI JAKTIM

Kepala SMPN 144 Terdakwa Paling Beruntung Jakarta, Siasat Kota Sudah bukan rahasia umum lagi, jika rencana tuntutan (rentut) selalu berbeda meskipun ancaman Undang-Undang yang dikenakan kepada terdakwa sama dan selalu mengundang polemik seperti kasus perkara korupsi di wilayah hukum Jakarta Timur. Terkadang para terdakwa bisa menerima tuntutan hukuman yang sama dan terkadang berbeda jauh, meski UndangUndang khusus yang dituduhkan kepada terdakwa sama di dalam pemberantasan bagi para pelaku korupsi di Negeri ini, yang sebelumnya sudah menjadi program pemerintah. Seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur belum lama ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuliana Sagala, menuntut Kepala SMPN 144. Ida Cristiani

dan Ahmad Gopur (Bendahara sekolah) masing-masing selama 18 Bulan penjara, dalam kasus tindak pidana korupsi dana pendidikan yakni, dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2007/2008 hingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 196 juta dengan Undang-Undang korupsi Pasal 3 UU. RI No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana telah diubah menjadi UU.RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Berdasarkan pantauan Siasat Kota, ada beberapa perkara kasus korupsi (perkara terpisah) diantaranya kasus Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Kota Jakarta Timur, Agoes Karsono Daud selaku kuasa pengguna anggaran. dituntut selama 8 tahun penjara. Ir. Wilson Daniel, AS, selaku Kepala Teh-

nik Lingkungan di Suku Dinas PU Tata Air dituntut selama 7 tahun penjara. Dalam kasus yang sama, Camat Ciracas HM. Iwan dituntut selama 7 tahun penjara, Lurah Kelapa Dua Wetan, Drs. Sunaryono dituntut selama 5 tahun penjara. Kasus yang berbeda, Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kebudayaan dan Pemesiuman Jakarta Timur, Agus Bastaman yang terbukti menerima vie kerja lembur dalam rangka mempersiapkan ulang Tahun Kota Jakarta sebesar Rp. 2 juta dituntut 3 tahun penjara Lurah Cakung, Jakarta Timur, Wahyu Prastianto dalam kasus Banjir Kanal Timur (BKT), mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara dituntut selama 4 tahun dan 6 Bulan penjara (4,6 Bulan) INDRA SUKMA

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

PEMKAB “BIDIK” PAJAK ALAT BERAT Rengat, Siasat Kota Selain mensweping tentang IMB dan HO, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ‘bidik’ pajak alat berat. Baru-baru ini, puluhan Perusahaan yang berdomisili di Wilayah Kab. Inhu disurati. “Menjawab wartawan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kasat Satpol PP Kab Inhu Kuwat Widiyanto baru-baru ini menjelaskan, minimnya penerimaan pajak dari sektor alat berat menjadi perhatian pemkab Inhu. Bahkan, selain mengoptimalkan penerimaan pajak alat berat, Satpol PP selaku penegak Perda turut bidik IMB dan HO. puluhan perusahaan sudah kita surati untuk dimintai keterangan’ paparnya.

ULUHAN perusahaan yang sudah disurati itu, se bagian sudah mendatangi Satpol PP. sebagian perusahaan menunjukkan koperatifnya. Sebab, setelah disurati, manajement perusahaan itu sudah menyerahkan copyan dokumen legal yang mereka kantongi beber Kuwat. Selanjutnya, legalitas yang diterima satpol PP tersebut akan disesuaikan ke lapangan. melalui legal yang kita kantongi, kita akan kembali melakukan pengecekan dilapangan’ sambung Kuwat, sembari mencontohkan PT TPP. ‘tentang alat berat, kita akan bekerjasama dengan Dispenda dan Samsat’ tandas Kuwat. Sebelumnya, Kepala UPT Dispenda Riau Rengat, R. Deny MM mengatakan, jumlah alat berat yang terdata dan menyetorkan

pajak alat berat selama tahun 2010, hanya 33 han unit. Artinya, penerimaan pajak dari alat berat yang ada di Wilayah Kabupaten Inhu selama tahun 2010 hanya sekitar Rp. 2 Miliyar dari 13 Perusahaan. “Denny curiga, alat berat di Inhu belum terdata dan terdaftar secara real. Akibatnya, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten merugi dari pajak alat berat setiap tahun. Disisi lain, mengingat potensi perusaaah industry, perkebunan, pertambangan bahkan usaha perorangan cukup signifikan di wilayah kab Inhu, Denni curiga, masih banyak perusahaan maupun perorangan yang belum melaporkan alat berat, alat besar yang dikuasainya. akibatnya, Pemprov dan Pemkab Inhu dirugikan sesal Deni penih curiga.

Dicontohkannya, PKS dan perkebunan PT Kencana Amal Tani (KAT) dan PT Riau Bara Harum sebagai perusahan exploitasi tambang batu bara di Kecamatan Siberida, Batang Gangsal, hingga saat ini belum memberikan data failed tentang jumlah alat berat alat besar yang dikuasai perusahaan raksasa itu. ‘jauh-jauh hari kami sudah menyurati semua perusahaan dan perorangan, tapi, hingga saat ini, mereka belum memberikan data kepemilikan alat berat alat besar nya’ sesal Denni yang mengaku tidak luput menyurati PT Inti Indocomp, dan Pabrik Karet PTPN V di Bukit Selasih. ‘tujuan kita, guna mengoptimalkan PAD dari sektor alat berat, alat besar’ sambung Denni. Anehnya, dari hasil turlap yang mereka lakukan ke PT KAT belum lama ini, ditemukan puluhan kenderaan yang tidak memiliki plat mobil. Bahkan, dikawasan perkebunan kelapa sawit itu ditemukan puluhan kenderaan yang beroperasi non BM. Sementara Perda menyebutkan, kenderaan yang beroperasi di Wilayah Riau harus memutasikan Plat kenderaan paling lambat 3 bulan atau 90 hari. Sesal Denni. Menyinggung tentang sanksi kepada perusahaan dan perorangan atas perbuatannya tidak bayar pajak alat berat, alat besar, Denni menjelaskan, akan dikenakan denda sebesar 25% dari wajib pajak plus denda lagi sebesar 2% terhi-

tung mulai tunggak setiap bulan. Tentang besaran wajib pajak alat berat, alat besar maupun sanksi denda atas perbuatan tunggak pajak, Denni mengaku ada pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak aderah dan retribusi daerah, Permendagri nomor 25 tahun 2010, Perda nomor 13 tahun 2002, dan Pergub nomor 16 tahun 2010, tentang penghitugan dasar pengenaan pajak kenderaan motor dan biaya balik nama. Ditanya tentang formulasi dana bagi hasil PAD antara Pemprov dan Kabupaten Kota dari sektor pajak kenderaan besar alat berat, maupun BPKB, Denni menjelaskan, untuk Pepmrov sebesar 70%, sedangkan jatah Kabupaten Kota sebesar 30%. Sedangkan PAD air bawah tanah, 50%:50%. ‘terkecuali, PAD air bawah tanah diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten Kota’ tandasnya. Daftar Perusahaan dan Nama pemilik alat berat yang bayar pajak hingga Tahun 2010 se Kab. Inhu diantaranya “Sumber Mahkota Kencana 1 Unit, Aute Bukit Selasih 3 Unit, PT Usda Seroja Jaya, 7 Unit, PT Tani Sumber Makmur 2 Unit, PT Tani Kapurindo 3 Unit, PT Kurnia Subur 9 Unit, PT Buana Wira Lestari 1 Unit, Suiling Rengat 3 Unit, PT Talang Jerinjing Sawindo 3 Unit, Putra Surya 1 Unit, berdasarkan sumber UPT Dipenda Rengat yang meliputi dari alat berat seperti Crain, Excavator, Crain, Forklip, Buldoser HATTA MUNIR

TERKAIT PROSESI PERPANJANGAN HGU PT TPP

DPRD Diminta Bela Kepentingan Rakyat Rengat, Siasat Kota “ AB.Purba selaku wakil rakyat yang sedang duduk dikursi DPRD Provinsi Riau itu, tidak telalu ngawur melontarkan ucapannya yang memihak keperusahaan. Terlalu jauh mengikut campuri tentang prosesi perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Platations (TPP) yang ada di Inhu. Rasa enak dan sakitnya, hanya masyarakat disekitar areal perusahaan yang tahu, bukan AB.Purba. Tunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat yang selama ini belum diketahuinya apa yang terjadi antara perusahaan dengan penduduk sekitar. Sejak rencana lahan dikelola perusahaan itu, dari awal telah berupaya mengajukan, agar dari sebahagian lahan yang dikuasainya ada program tentang pembangunan lahan KKPA untuk masyarakat sekitar perusahaan. Tapi tidak terealisasi yang harus di HGU kan oleh instansi terkait. Akibat yang hanya nonton, sehingga menimbulkan masalah bagi warga sekitarnya seperti kerap terjadi kehilangan Tandan Buah Sawit (TBS) lalu menghajar hingga babak belur dan dipenjarakan karena desakan kebutuhan “ Hatta Munir tokoh warga Air Molek Kamis,(28/4). Aktivis Pedati Budi Dharma dan Riau Social Work Justin Panjaitan,SH menurutnya” apa yang dipaparkan PT.TPP itu adalah materi internal yang sangat wajar

dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu” kewajiban atau keharusan” tanpa melihat sisi materi external dari subjek masalah itu sendiri. “Apalagi perusahan sekelas PT.TPP yang notabene sebagai, anak perusahaan PT.Astra Agro Lestari Tbk tersebut melakukan pembayaran pajak PPh Psl 21,PPh Psl 23, PPh Psl 25, PPn, Pajak Kendaraan Bermotor, PBB yang katanya disetorkan pada tahun 2010 senilai Rp77.026.000,- Retribusi (galian C, Limbah Cair, Air, Listrik Generator, Jalan, CPO dan Dermaga) yang disetorkan pada tahun yang sama Rp259.617.171, Sementara iuran Astek dan GAPKI 2010 senilai Rp2.712.887.027, juga merupakan sumbangan kepada pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat tahun 2009 silam senilai Rp249.830.000. Tahun 2010 senilai Rp647.960.403. Hal ini, merupakankewajiban atau konsekwensi semua perusahaan yang berinvestasi dinegeriini,katanya. Selanjutnya kata Justin” HGU TPP itu dinilai kurang layak diperpanjang, Pasalnya” dinilai belum memenuhi persyaratan sesuai PP 40/1996 pasal 4 ayat (1) tentang alasannya HGU dan Hak Pakai Atas Tanah. HGU diberikan perpanjangan setelah dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Dan (3) ketentuan mengenai

tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Kemudian pada pasal 26 ayat (1), Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat yakni” tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Pasal 27 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. Jadi bukan tergantung dari PT.TPP ataupun AB Purba dan Arifin Bur. ” Kalaupun kebenaran hukum itu harus dibuktikan lewat jalur pengadilan, masyarakat sudah siap. Karena antara masyarakat dan PT.TPP sama-sama bermohon ke Negara. “Kalaupun pengusaha local maupun domestic yang berinvestasi di PT.TPP hengkang dari bumi Indragiri Hulu, Indonesia semesta tidak akan rugi karena, petani plasma yang memiliki kepastian hukum juga menyubang pajak untuk Negara. “Bicara masalah hukum atau undang undang, apalagi didalam menyikapi Permentan No 26/ permentan/

OT-140/2/2007 pasal 11 ayat 1. Maka pernyataan AB Purba, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, salah seorang Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum dan Dosen Agraria di Universitas di Riau sangat melukai hati masyarakat, tanpa melihat kondisi akar permasalahan atau sejarah perjuangan setempat sikitar areal perusahaan itu sejak 1999 silam. Statement mereka ini cenderung mengarah kepada terjadinya konflik horizontal yang lebih extrim tentang” pandangan masyarakat terhadap PT.TPP itu sendiri. “Kapan mereka pernah menjadi masyarakat, dimana AB Purba pernah menjadi masyarakat. Jangan karena ilmu hukum yang mereka dapat tidak bermanfaat untuk masyarakat Indragiri Hulu yang menghadang perpanjangan HGU dan kesimpulan dari penerapan Undang Undang yang mereka paparkan adalah, hasil hipotesa atau deskripsi pribadi mereka untuk, menyudutkan masyarakat dengan kaca mata hukum. “Seharusnya sebelum mereka membuat kesimpulan, dilakukan penelitian ke lapangan berdasarkan, kajian hukum ataupun observasi berimbang yang mereka lakukan pada masyarakat, terkait perpanjangan HGU PT TPP dan bukan berdasarkan cerita atau secara sepihak. Ujar Hatta menyambung. FRASETIA

Sistem Finger Print untuk Tingkatkan Disiplin Garut, Siasat Kota Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut terus dilakukan untuk suksesnya pembangunan di Garut ser ta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, di antaranya dengan peningkatan disiplin kerja. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H. Iman Alirahman, SH., M.Si., menghimbau kepada Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Bagian, serta Kantor Camat dan Lurah agar berupaya melakukan perubahan sistem absensi masuk dan pulang kerja dari cara manual ke elektronik (finger print). Setiap pegawai diwajibkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Menurut Sekda, pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rencananya, Seluruh SKPD,Kecamatan dan Kelurahan akan menerapkan hal yang sama. BAYU

BAYI yang ditemukan warga

WARGA TEMUKAN BAYI

Kanit Reskrim Cikarang Pusat Tanggap Laporan Warga Bekasi, Siasat Kota Warga Kampung Paparean, Desa Pasir Tanjung, Kecamnatan Cikarang Pusat baru-baru ini digegerkan adanya temuan bayi laki-laki terbungkus kain putih di semak-semak. Saat warga menemukan bayi tersabut sekitar jam 1700 langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polsek Cikarang Pusat. Begitu menerima laporan dari warga, pihak anggota Polsek Cikarang Pusat langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembuangan bayi tersebut, dengan sigap dan cepat anggota polsek mengamankan bayi yang terbungkus kain putih, jenis kelamin laki-laki di bawa langsung ke Bidan Desa dan Dokter. Saat dikonfirmasi Kanit Reskrim Polsek Cikarang Pusat Somantri mengatakan, bayi yang ditemukan warga terbungkus kain putih sekitar Jam 1700 sore sedang menangis disemaksemak, berat bayi 2 Kg dan panjang 30 Cm, artinya bayi lahir permatur langsung diamankan anggota polsek serta di bawa ke bidan desa dan dokter untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Somantri menjelaskan, bayi yang dibuang sipelaku dalam penyelidikan dan apa bila ditemukan orang yang membuang bayi akan dihukum 9 tahun penjara,”ujarnya. Ditempat terpisah Kepala Ruangan Perinatologi RSUD Nurni Nurmaliyanti mengatakan, bayi yang berat 2 Kg dan panjang 43 Cm diperkirakan kehamil si ibu berumur 37 minggu, karena bayi lahir permatur. Nurni menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bayi mengalami infeksi tali plasenta muncul berwarna kemerahan, karena kondisi bayi belum begitu sembuh masi merintih kesakitan, hingga kini bayi tersebut masi menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi, setelah sembuh akan diserahkan kepanti sosial. JULHAM

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

SMP KP Paseh Tingkatkan Pembelajaran Kab. Bandung, Siasat Kota Peningkatan pembelajaran di tiap sekolah saat menjelang akhir tahun ajaran terus ditingkatkan khususnya bagi siswa-siswa yang akan mengikuti ujian akhir tingkatan mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA sederajat. Adapun peningkatan pembelajaran di luar jam pelajaran rutin, yang dilaksanakan pihak sekolah saat ini untuk mendorong para anak didik mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui.

Di SMP KP Paseh program pembelajaran tambahan bagi Kls. IX telah berjalan sejak bulan Februari lalu, yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran rutin yang dimbimbing para guru-guru dari SMP KP Paseh itu sendiri. Dengan dilaksankannya program pembelajaran tersebut suatu kebijakan yang ditunjukan para guru-guru dan kepala sekolah untuk mendorong para anak didik lebih meningkatkan pembelajaran, agar pelajaran yang diinginkan di

saat pelaksanaan ujian nasional dapat diikuti, maka dengan pelaksanaan program pembelajaran tambahan akan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi anak didik. Kepala Sekolah Drs. Cucu mengatakan “Program pembelajaran tambahan ditiap sekolah khususnya di SMP KP Paseh merupakan suatu pengembangan pembelajaran kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mendorong para anak

didik meningkatan pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah agar tercapai tingkat kelulusan dan standarisasi nilai rata-rata, maka untuk itu pihak sekolah meningkatkan pembelajaran bagi anak didik. SMP KP paseh yang terletak di Kabupaten Bandung terus mendorong para anak-anak didik memberikan pembelajaran tambahan agar keberhasilan dapat tercapai dengan maksimal. R. MARPAUNG

Drs. CUCU

SDN BINTARA JAYA II MENUJU SSN Bekasi, Siasat Kota Sebagai sekolah yang menyandang gelar Rintisan Sekolah Standart nasional (RSSN) ,SDN Bintara jaya II Kota Bekasi diharuskan mampu mengkolaborasikan tenaga kependidikan dengan peserta didik bersama-sama dengan unsur masyarakat ,guna memenuhi tuntutan sekolah mandiri seperti ,perluasan akses ,peningkatan mutu serta peningkatan evektivitas manajemen. Ny. RANI Permata Diky Chandra saat memperhatikan anak yang sedang mewarnai

1.060 Anak PAUD Semarakan Lomba Mewarnai Garut, Siasat Kota Sebanyak 1.060 anak dari berbagai kecamatan di wilayah Garut Selatan, yang merupakan perwakilan dari sekitar 40 lembaga pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD menyemarakan kegiatan bermain sehari bersama Istri Wakil Bupati Garut, Ny.Rani Permata Diky Chandra, baru baru ini di Alun Alun Kecamatan Pameungpeuk. Hadir Kepala Bagian Informatika Setda Garut. Drs.DikDik Hendrajaya, M.Si, dan Camat Pameungpeuk Drs. Sardiman Tanjung. Menurut Ny.Rani dalam sambutannya, menyatakan ditengah minimnya sarana inprastruktur PAUD terutama di daerah pedesaan maupun kawasan terisolir, kita jangan melupakan esensi

dari tugas pendampingan kita terhadap anak didik, terlebih bagi para pengelolanya. Kegiatan gembira seribu anak usia dini ini, di tujukan untuk meningkatkan kreatifitas anak didik dalam suasana yang menggembirakan diselingi dengan acara hiburan yang mendidik, termasuk memotivasi para guru pendampinya. kegiatan serupa diharapkan di laksanakan secara berkesinambungan. Lomba mewarnai ini selain merupakan proses pendidikan, kebersihan, kerapihan serta kreatifitas, juga mensosialisasikan anak akan pentingnya lingkungan, kebersamaan serta solidaritas sosial, melalui jalinan kerjasama yang baik dan sehat. HAROLDS

SDN Telaga Asih 06 Peringati Hari Kartini Bekasi, Siasat Kota Dalam memperingati Hari R.A. Kartini yang Ke-132 SDN Telaga Asih 06 ikut ambil bagian didalam dunia pendidikan, seperti mengadakan acara pawai keliling dengan mengenakan beraneka ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Ketika konfirmasi kepala Sekolah SDN Telaga Asih 06, Sulastri, S.Pd mengatakan bahwa, R.A Kartini merupakan Tokoh perintis ”Emansipasi Wanita dan Pelopor pergerakan kaum perempuan Indonesia dalam memperjuangkan harkat, derajat dan martabat kaum perempuan dalam persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sama derajat dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan. Lebih lanjut, Sulastri mengatakan bahwa dengan semangat hari Kartini ini kita sebagai kaum wanita sadar akan hak-haknya sebagai insan yang hidup merdeka dan terhormat, karena pada masa sebelumnya kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, dengan peringatan hari Kartini ini Siswa/ Siswi SDN Telaga Asih 06 dapat mengambil hikmah dan memahami arti dari perjuangan R.A Kartini

itu sendiri. Sulastri menjelaskan, bahwa Hari Kartini sudah sepantasnya diperingati sebagai Pejuangan Wanita, karena melalui perjuangan Kartini kita Wujudkan kratifitas kaum perempuan sebagai pelopor Wanita penerus yang menyamakan derajat wanita dengan pria” ujarnya. Selain antusias dari Siswa/Siswi SDN Telaga Asih 06, orangtua murid pun turut serta mendampingi anaknya yang sedang pawai, seperti yang diungkapan salah satu orang tua murid kepada wartawan Siasat Kota, beliau berharap anaknya agar dapat mengerti dan memahami arti dari perjuangan R.A Kartini yang sebenarnya.”ujar ibu tersebut sambil istirahat. Orang tua murid menambahkan, hari Kartini adalah merupakan rasa haru milihat anaknya berpakaian adat dengan rasa bangga mengikuti pawai keliling. Harapan orang tua, agar dapat kiranya kegiatan R.A.Kartini dapat diperingati setiap tahun, karena ini adalah untuk mengingat penerus genesrasi anak bangsa,saja sambil mengakhiri perbincangan. JULHAM

AL ini dapat dilihat dari berbagai sarana penduku ng KBM sebuah sebuah sekolah standar SSN yang kini tersedia di SDN Bintara Jaya II seperti lab IPA ,ruang UKS dan tersedianya tanaman obat keluarga [Toga] lingkungan sekolah yang menambah suasana sekolah asri dan hijau. Kepala sekolah SDN bintara Jaya II Hj.Suci Rahayu Ningsih ,S.pd, kepada Siasat Kota mengatakan setiap siswa diarahkan mengemban visi dan misi sekolah yaitu ,menjadikan SDN Bintara Jaya II berprestasi di bidang pendidikan

,disiplin serta beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa .dalam proses belajar mengajar ,prestasi akademik siswa akan yerus ditingkatkan dimana profesionalisme guru sebagai fasilitator adalah tuntutan mutlak didalamnya. Menurut Hj.Suci Rahayu Ningsi ,S.Pd ,kini SDN Bintara Jaya II melangkah dengan pasti sebagai sebuah sekolah Standar Nasional melalui kombinasi pengembangan KBM dengan guru yang komitmen ,professional melalui kegiatan-kegiatan bermutu dalam wadah ekstrakurikuler ,seperti pramuka ,olah raga ,iptek serta kerohanian .

Ditambahkan Suci kepercayaan yang kini diemban SDN Bintara Jaya II sebagai Rintisan Sekolah Standar Nasional akan terus kami pertahankan bersama guru –guru sebagai tenaga kependidikan dan masyarakat melalui Komite Sekolah untuk diupayakan kearah yang semakin bermutu ,baik quantity maupun quality tanpa mengabaikan SSN yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Standar Nasional Pendidikan [SNP ] “Dengan demikian diharapkan SDN Bintara Jaya II kelak dapat naik rantingnya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki siswa unggul dalam prestasi ,moral tinggi ,aklakul qarimah dan pantang menyerah ditengah persaingan globalisasi pendidikan .Semuanya ini akan terwujud bila setiap siswa SDN Bintara Jata II menjiwai motto Sekolah kami,apalagi minggu depan siswa kelas 6 akan menghadapi Ujian Nasional [UN] mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan kita harapkan lulus 100 dengan nilai memuaskan”, ujar Suci . J.SIHOMBING

21 PKBM Bimtek Aplikasi Data Sumedang, Siasat Kota Bertempat tinggal di gedung SKB Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Dinas Pendidikan bidang PLS yaitu Diknas mengadakan Bimtek (Bimbingan Teknik) Aplikasi Data mengenai calon siswasiswi PKBM yang akan mengikuti UAN (ujian Akhir Nasional) secara online. Menurut keterangan Kasie Diknas Cecep mengatakan bahwa kegiatan pembinaan Bimtek ini dilaksanakan Cuma satu hari dan diikuti oleh 21 PKBM yang

akan mengikuti ujian nasional tahun 2011 ini karena sistem pengaplikasian data tahun sekarang menggunakan menggunakan sistem online tidak oleh dinas dalam pelaksanaannnya nanti tetapi oleh masing-masing PKBM itu sendiri. Pengadaan peserta didik yang akan mengikuti ujian melewati internet secara online, dan tiap peserta diwajibkan membawa laptop karena diajarkan cara membikin aplikasi data dan pembinaan tahun sekarang ini tidak ada bantuan dari pe-

merintah tetapi hasil swadaya dari seluruh pelaksana PKBM. Lebih lanjut Cecep mengatakan mudah-mudahan sehabis dikasih pembekalan Bimtek ini para pelaksana kegiatan PKBM dalam mendaftarkan peserta ujiannya nanti lebih mudah dan mempersingkat waktu. Memang sebenarnya jumlah PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang seluruhnya jumlahnya 56 PKBM , tetapi yang akan mengadakan pelaksanaan ujian hanya 21 PKBM. AM. M

Bupati Inhu Open Turnamen Volly Ball Putra Rengat, Siasat Kota Bupati Inhu Yopi Arianto pekan lalu langsung open turnamen volly ball putra sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) penempatan nama Desa Petaling Jaya kecamatan Batang Cenaku. Pertandingan open turnamen volly ball itu dimulai yang dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto, dan sejumlah perangkat daerah, Kapolres Inhu, Kapolsek Batang Cenaku, Camat, kepala desa. Tokoh Pemuda dan Masyarakat Kamis,(21/4) . “Yopi Arianto Bupati Inhu pada pidatonya menyampaikan mengawali pesatnya perekonomian masyarakat saat transmigrasi mulai masuk tahun 1983, cinta ini telah tumbuh dan berkembang yang mapan. Walaupun desa ini baru tumbuh menjadi Petaling Jaya, tapi perkembangan jauh semakin membaik. Sebut Bupati lagi, Bentuk partisipasi tersebut, dengan tersenggelaranya berbagai kegiatan ditengah masyarakat, masih terbukti hingga hari ini masih berjalan dengan diadakan open turnament volly ball setiap tahunnya guna mengingatkan kisah Petaling Jaya ini.

Selain berharap tambahnya Bupati termuda di Riau itu, kepada masyarakat supaya senantiasa menjunjung tinggi spor tivitas dalam per tandingan. Baik keamanan dan ketertiban penyenggeraan turnamen volly harus bisa menjadi penonton dan suporter yang baik dan saling menghormati sehingga per tandingan berjalan aman dan lancar. Karena pada Bulan September 2011, di Inhu akan mengikuti Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) Provinsi Riau yang diselenggarakan dikabupaten Indragiri Hilir, mudah-mudahan volly ball ini memberikan yang terbaik guna penyaringan pemain yang bakal ditampilkan.ucapnya. Mengawali open turnamen volly ball putra Batang Cenaku, tambahnya ketua DPD Golkar Inhu itu, 32 tim pemain putra telah mengajukan yang akan disaksikan pertandingan untuk selama 17 hari kedepan, sportivitasnya perlu ditunjukkan serta semangat, kerena bibit pemain untuk mengikuti Porda waktu dekat ini akan dilakukan. Kepada tim pemain teruslah semangat dalam perjuangannya, pungkasnya. Ketua BPD desa Petaling Jaya Mu-

hammad Subarum,Sag mengatakan, terimakasih kepada Bupati Inhu Yopi Arianto yang langsung melaksanakan oven turnamen volly bally putra didesa Petaling Jaya kecamatan Batang Cenaku. Setelah pertandingan selesai , hadiahnya pada juara per tama diberikan berupa Tropi dan uang tunai Rp.7 jt, kedua TRp.5 jt dan ketiga sebesar Rp.3 jt. Desa Petaling Jaya ini baru tiga kali kepemimpinan desa bertukar. Sebelumnya masih dalam KUPT (Koperasi Usaha Pertanian Transmigrasi) tahun 1983 lalu. Sebelum nama desa dibuat, penghidupan sangat terpuruk saat itu. Ketika ada mulai masuk salah satu investor dari PT.Mega Nusa Inti Sawit, baru berubah transmigrasi ini beralih keper tanaman kebun kelapa sawit yang sebelumnya hanya tanaman padi. Sejak peralihan itu, ekonomi masyarakat semakin meningkat, dan Petaling Jaya serasi untuk menjadi nama desa hingga saat ini, baik masyarakat yang ada kompak dalam melakukan bergotong royong dalam pembangunan. HATTA MUNIR

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

35 SISWA SLTP INHU TIDAK IKUT UN Rengat, Siasat Kota Sebanyak 35 dari 4.986 siswa SLTP yang sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebagai peserta Ujian Nasional (UN) Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengikuti Ujian Nasional pada Rabu. Jumlah itu meningkat dari hari pertama pada Senin yang 32 siswa tidak ikut Ujian Nasional. Demikian diutarakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, U Sudrajad, Rabu (27/4) lalu

UMLAH 35 itu, lanjut Sudrajad, terdiri dari 34 siswa yang berhenti sekolah karena sudah tidak mau sekolah, ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang berhenti karena menikah. Sedangkan 1 siswa meninggal dun-

ia karena sakit sebelum UN diselenggarakan. Sampai hari Rabu, pelaksanaan UN berjalan lancar, belum ada seorang pun siswa yang absen mengikuti UN. Ada siswa yang sakit kepala sewaktu ujian matemati-

ka, tapi akhirnya dapat menyelesaikan ujian. “kalau ada yang berhalangan dengan alasan jelas, siswa boleh ikut ujian susulan tanggal 36 Mei mendatang, katanya. Sudrajad memaparkan, jumlah siswa yang tidak UN pada hari sebelumnya atau Senin dan Selasa sebanyak 32 orang. UN tingkat SLTP di Kabupaten Inhu diselenggarakan di 44 SMP negeri, 5 SMP swasta, 1 SMP terbuka, 6 SMP satap, 1 SMP marginal, 22 MTs swasta, dan 1 MTs negeri. Untuk pelaksanaan UN, sebanyak 23 orang pengawas diterjunkan untuk memantau penyelenggaraannya. Sebanyak 9 orang staf Diknas Inhu juga diterjunkan menjadi pengawas memantau UN di SMP negeri dan swasta. FRASETIA

Karawang akan Bangun Sekolah Tinggi Perikanan Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara mengisyaratkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Republik Indonesia akan membangun Sekolah Tinggi Perikanan di Kab. Karawang. Hal tersebut disampaikan Bupati Ade Swara saat meresmikan bantuan ruang kelas baru dari PT. Pertamina EP Region Jawa di Kec. Cilamaya Wetan. Lebih lanjut Bupati menjelaskan, sebelum menghadiri peresmian tersebut, dirinya terlebih dahulu telah berbicara panjang lebar dengan pihak perwakilan dari Kementerian Kelautan. Pembicaraan yang dilakukan terkait usulan dari Pemerintah Kab. Karawang untuk membangun sekolah tinggi perikanan di Kab. Karawang. “Usulan tersebut ternyata direspon baik oleh pihak Kementerian Kelautan,” jelasnya. Menurut Bupati, sekolah tinggi / universitas tersebut akan menjadi sekolah tinggi perikanan yang terbesar dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Keberadaan sekolah tinggi tersebut akan menampung sebanyak 5 ribu mahasiswa, dengan menggunakan system boarding school (asrama). “Sekolah tinggi ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah daerah terhadap pendidi-

BUPATI ADE SWARA kan dan potensi daerah yang ada di Kab. Karawang,” imbuhnya. Bupati meambahkan bahwa pendidikan merupakan prasyarat utama dan mutlak dalam proses pembangunan. Hal ini karena tanpa pendidikan yang baik, maka masyarakat yang ada akan sulit untuk mencapai kesejahteraan. “Pentingnya pendidikan dalam pembangunan juga dapat terlihat dari besarnya anggaran APBD Kab. Karawang yang dialokasikan untuk sektor pendidikan yang mencapai 43 persen, yang merupakan alokasi pendidikan terbesar di Indonesia,” tambahnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan, Kab. Karawang memiliki potensi sektor perikanan

kelautan yang cukup tinggi. Potensi tersebut antara lain potensi perikanan tangkap berupa panjang pantai 84,23 km, panjang sungai 744 km, rawa 20 hektar, dan bekas galian C seluas 282,3 hektar. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya meliputi tambak 18.273,3 hektar, kolam 980 hektar, Mina Padi 11.851,5 hektar, dan kolam jarring apung (KJA) 86 unit. Di sisi lain perkembangan produksi perikanan di Kab. Karawang pun menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Untuk tahun 2009, produksi perkianan budidaya berupa tambak mencapai 35.005 ton, kolam 2.221 ton, mina padi 671 ton, dan KJA 164,98 ton. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap dari laut mencapai 7.590 ton, sungai 163,41 ton, rawa 83,3 ton, dan bekas galian C mencapai 103,8 ton. Dari sisi kependudukan, Kab. Karawang memiliki jumlah rumah tangga produksi (RTP) perikanan tangkap (nelayan) sebanyak 2.862 RTP, yang terdiri dari laut 1.003 RTP, sungai 1.116 RTP, rawa 93 RTP, dan bekas galian C sebanyak 650 RTP. Sedangkan untuk perikanan budidaya (pembudidaya ikan) terdapat 8.373 RTP yang terdiri dari tambak 3.528 RTP, kolam 4.428 RTP, mina padi 373 RTP, dan KJA 44 RTP. MARSEVEN

SDN Pondok Kelapa 01 Jakarta

SDN Pondok Kelapa 01 Jakarta Persiapkan Diri Hadapi UASBN Jakarta, Siasat Kota Dalam rangka menghadapi UASBN yang sebentar lagi akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi terutama SDN. Pondok Kelapa 01 Jakar ta, khususnya kelas VI mempersiapkan diri untuk mengikuti UASBN. Kepala sekolah SDN. Pondok Kelapa 01 Jakarta Hj. Mulyantinah, Spd, kepada wartawan siasat kota mengatakan untuk melengkapi serta menambah pengetahuan para siswa maka dilakukan upaya ekstra, seperti penambahan pelajaran karena menurutnya ujian UASBN bukan hanya beban para siswa akan tetapi juga termasuk sekoah karena merupakan tempat mereka untuk menimba ilmu. Sesuai dengan visi dan misi sekolah yang di embannya cerdas,

berprestasi dan berkwalitas, sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa. SDN. Pondok kelapa 01 jakarta ingin membuktikan diri sebagai sekolah yang berkwalitas pada penghujung tahun ajaran melalui kelulusan 100%. Lebih lanjut ditambahkan kepala sekolah Hj. Mulyantinah, pihaknya selalu bekerja sama dengan pihak komite sekolah maupun para pengajar serta masyarakat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Ditempat terpisah, seorang gur u mengungkapkan kepada war tawan Siasat Kota tentang kepemimpinan Hj. Mulyantinah bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan guruguru. RICHARD

POTENSI KORUPSI ANGGARAN PENDIDIKAN

Ketika Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Dihadapkan Pada Hukum MIRIS tentunya hati kita mendengar dan mengetahui seorang kepala sekolah itu dituntut penjara karena kasus dugaan korupsi.Bagaimana tidak miris, jika seorang kepala sekolah ataupun guru yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa itu nantinya terbukti Korupsi dan harus menjalani hukuman dibalik terali besi (Penjara-Red).Waduhhhh,,,,,mau dibawa kemana ini anak bangsa. Anggaran untuk pendidikan sudah dibebankan sebesar 20 % dari total Anggaran APBN setiap tahun anggaran (TA). Memang besar, tetapi itu merupakan bentuk keseriusan Bangsa Republik Indonesia (RI) ini untuk pencerdasan anak bangsa untuk menuju pembangunan nasuional. Seorang kepala sekolah di Jakarta Timur, Ida Cristiani Spd MM, saat ini

menjalani proses persidangan di pengadilan Jakarta Timur, Ida dituntut 18 Bulan Penjara oleh Jaksa Penuntut Umum karena dugaan korupsi dana BOS pada Tahun Anggaran 2007/2008.Bagaimana nantinya wajah pendidikan DKI jika Ida terbukti melakukan Korupsi. Ada pihak yang tidak menyangka bahwa seorang guru ataupun kepala sekolah juga sudah mempunyai mental Korup, dan ada juga yang menilai bahwa pejabat hingga tingkat kepala sekolah sudah dihinggapi mental korup. “Siapapun yang korupsi harus dihukum, terkait masalah Ida pemprov DKI harus banyak belajar” kata Hikmat Siregar Ketua Umum Lembaga pemerhati pendidikan dan kesehatan indonesia (LP2KI) Jakarta. RED

Pemkab Karawang Gelar Apel Hari Kartini Karawang, Siasat Kota Dalam Tinjauan Historis R.A. Kartini merupakan tokoh perintis “Emansipasi Wanita dan Pelopor pergerakan kaum perempuan Indonesia” dalam memperjuangkan harkat, derajat dan martabat kaum perempuan dalam persamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yakni mengandung, menyusui dan melahirkan serta mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang beguna bagi Nusa Bangsa dan Agama, demikian dikatakan Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara,MH saat Apel PNS di Padukan dengan Peringatan Hari Kartini ke 132 di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (21/4) Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan perempuan indo-

nesia, yang telah mempelopori pergerakan kaum perempuan dan menggugah semangat kaum perempuan indonesia untuk beremansipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya. sejarah telah mencatat berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini, kaum perempuan indonesia mulai maju dan sadar akan hak-haknya sebagai insan yang hidup merdeka dan terhormat, karena pada masa sebelumnya kaum perempuan dianggap sebagai warga kelas dua. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan waktu itu dan nilai-nilai budaya yang berlaku sehingga menempatkan martabat kaum perempuan lebih rendah dari laki-laki. Untuk itu peringatan seperti ini, penting bagi kita, khususnya kaum perempuan indonesia, untuk mengingat kembali jasa-jasa Raden Ajeng Kartini dalam proses pem-

berdayaan kaum perempuan. disamping itu juga untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya mengakui dan mengangkat hakhak kaum perempuan sebagai mahluk ciptaan Allah yang mulia. saat ini nilai-nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat telah dapat diterima kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah Karawang trus berupaya peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan nasional, maka dikeluarkannya instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang : ”Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional”. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berke-

luarga, bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Ade Swara mengatakan bahwa beberapa posisi penting dan membanggakan telah diperankan oleh kaum perempuan, baik jabatan politik, profesi dan kemasyarakatan maupun jabatan yang lainnya. oleh karena itu, hendaknya tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri pendamping suami, sebagai seorang ibu rumah tangga, karena peran seorang ibu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anakanak dan keluarganya. hal tersebut merupakan kemajuan yang sangat pesat dan mengagumkan serta suatu bukti bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang setara dengan kaum laki-laki. Kesataraan gender adalah : kesamaan kondisi antara laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya

sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Diakhir sambutannya Bupati Ade Swara menghimbau kepada semua Perempuan untuk tingkatkan kwalitas perempuan dibidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan langkah strategis untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, menegakan upaya supremasi hukum yang menyangkut hak-hak kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat lebih berperan dan diakui eksitensinya ; mempercepat proses penyadaran aspek moralitas perempuan itu sendiri terutama yang mengarah kepada tindakan pelecehan dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. DENNY

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

GELAPKAN MOBIL

Dirut PD Putri Kamba Dituntut 2 Tahun Penjara

PENGGELAPAN mobil Toyota Fortuner Jakarta, Siasat Kota Direktur Utama (Dirut) PD. Putri Kamba (PK), Hilman dituntut selama dua tahun hukuman penjara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara atas kasus penipuan dan penggelapan mobil Toyota Fortuner. Akhirnya hannya bisa terdiam setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Nugraha. SH.MH, pekan lalu. Kasus ini bermula, ketika Hilman mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.300 juta dari saksi korban Evi Sari Mulia yang tak lain, penyandang dana di perusahaan PD Putri Kamba tempat terdakwa bekerja. Begitu mendapatkan pinjaman, terdakwa Hilman pun langsung membeli 1 buah unit mobil merek Toyota jenis Fortuner. Dalam perjanjiannya, terdakwa Hilman mengatakan bahwa ia akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Setelah jatuh tempo pembayaran cicilan mobil, sesuai dengan janji terdakwa Hilman meleset. Merasa tidak sanggup melakukan pembayaran, Evi Sari Mulia akhirnya meminta kepada Hilman, agar terdakwa Hilman segera mengembalikan mobil tersebut. Namun, permintaannya itu dianggap sebagai angin lalu. Diketahui pada pembayaran cicilan mobil sebelumnya, ternyata Hilman juga mengunakan uang perusahaan. Pada sidang sebelumnya, saksi Andri Novian dan Riswan yang bertugas sebagai kasir di PD. Putri Kamba itu menerangkan, bahwa mereka kenal dengan terdakwa Hilman itu, sebatas sepupu saja. Selain mengenal terdakwa, mereka juga mengaku kenal dengan saudara Evi Sari Mulia (saksi korban) karena statusnya sebagai penyandang dana di perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk pembelian 1 unit mobil merek

Fortune tersebut, mereka juga mengetahuinya secara pasti. Karena, setiap kali hendak melakukan pembayaran cicilan mobil, mereka lah yang ditugaskan oleh terdakwa Hilman untuk menanganinya. Proses pembayaran cicilan mobil tersebut, biasanya langsung diberikan kepada saksi Neng dan saksi Novi . Namun, semua bukti-bukti pembayaran mobil tersebut tidak dapat ditunjukkan. Pasalnya, ke dua saksi, tidak pernah menuliskannya kedalam buku agendanya. Begitu mendengar keterangan dari ke dua saksi tersebut, saksi Neng dan saksi Novi itu pun langsung membantahnya. “Tidak benar, pak hakim”. Uang yang diberikan kepada mereka itu, bukan uang untuk cicilan mobil hilman. Melainkan, uang untuk pembayaran tagihan besi tua. Dihadapan Majelis hakim, terdakwa Hilman mengatakan bahwa ia sudah bekerja di perusahaan PD. Putri Kamba sejak 2007. Jabatan yang dipegang pada saat itu adalah sebagai Direktur Utama. Perusahaan PD. Putri Kamba yang dikelolahnya itu memang bergerak dibidang Jual/beli besi tua. Pada tahun 2009 lalu, Evi Sari Mulia (saksi korban) pernah meminjamkan uang kepada dirinya senilai Rp.300 juta. Uang yang dipinjamkan tersebut memang benar dipakai untuk membeli 1 unit mobil Fortuner. Terdakwa Hilman juga menjelaskan, bahwa ia sebenarnya tidak berminat untuk membeli mobil merek Toyota Fortuner tersebut. Pasalnya, terdakwa sudah mempunyai 2 unit mobil yakni merek BMW dan Kijang Inova didalam rumahnya. Karena ada promosi dari PT. Toyota Astra Motor dengan DP sebesar Rp.50 juta, ia pun jadi ikut berminat untuk membeli mobil merek Fortuner tersebut. Untuk pembayaran cicilan mobil itu, uang yang dipakainya adalah dari hasil pendapatan milik perusahaan,” ucapnya tanpa merasa bersalah. Dengan kejadian ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Nugraha mempersalahkan terdakwa Hilman, melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan selama dua tahun penjara. Selain itu Jaksa juga meminta agar barang-bukti (BB) berupa 1 unit mobil merek Toyota Fortuner tersebut, dikembalikan kepada saksi korban Evi Sari Mulia. SANJAYA SIAHAAN

HENDRIK Bagio, Fajar Restu Hadi dan Abdul Afis saat giliran sidang korupsi di PN Rengat, Rabu 27 April 2011.

Sidang Korupsi APBD INHU Senilai Rp 116 Milyar

Majelis Minta JPU Tahan 21 Orang Terdakwa Rengat, Siasat Kota Majelis hakim sidang kasus korupsi A PBD INHU meminta jaksa penuntut umum (JPU) agar melakukan penahanan terhadap 21 orang terdakwa.Permintaan penahanan ini oleh majelis setelah melakukan tiga kali sidang.Kasus korupsi APBD Inhu TA. 2005-2008 dinilai merugikan negara sebesar Rp. 116 Milyar, kini resmi dirumah tahanan . Para pelaku didakwa melanggar pasal (2) dan ayat (3) dalam UU No.31 tahun 1999 Tindak pidana korupsi (Tipikor) dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Dari 21 orang terdakwa 4 orang merupakan anggota dewan priode 2009-2014 (Yuridis, ST, Saidina Umar, Tomimi Comara SH, Raja Zulhendra), dan 17 mantan anggota dewan priode 2004-2009 (UU Sumarna, Thamrin Syam, H. Sumrohardi, Raja Sri Indra Putri, Surti, Pono, Ahmad Rijal, Syamsir, Lamin, Rukmini, H. Syafril, H. Firmansyah, Fajar Restu Hadi, Warseno, Hendrik Sagio, Ahmad Afis, Syamsul Rizal) Hakim persidangan yang diketuai M. Irfan SH, M.Hum, beranggotakan Nurmala Sinurat SH, Rudi Ruswoyo SH, Decky A.S, Nitabani SH, Andri Purwanto SH, Dedi Kuswara SH, Muhammad Nafis SH dan Ayu Amelia SH. Sementara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni, Dely Yuzar SH, Tri Djanuar SH, Arkan Alfaisal SH, Iskandar Zulkarnaen SH, Heru Saputra SH.MH dan Rizal Faisal SH,MH. Pantauan Siasat Kota saat proses sidang ketiga, sejumlah para istri terdakwa, anak dan keluarganya tak kuat menahan kesedihan hingga menangis saat petugas melakukan penahanan usai sidang. Tindakan penahan oleh pengadilan negeri Rengat ini mendapatkan keberatan salah satu terdakwa, Fajar Restu Hadi. “Jelasnya sangat keberatan dengan langsungnya dilakukan penahanan. Sebab kami ada indikasi dijebak kerena saat proses pemerikasaan oleh Kejati Riau saat itu memaksa untuk menandatangani Berkas Acara Pidana

(BAP), alasan mereka itu guna mempermudah proses penyidikan, Disisi lain tentang adanya kasbon itu tanda tangan mirip dipalsukan yang bukan saya menandatangani. Pada hal mereka seakan mengkelabui yang akhirnya menjadi menjebak. Hal ini kita tidak terima, dan mohon pak hakim hari ini tidak ditahan dan dipertimbangkan. Kita fakum dengan hukum pak majelis” Pinta Fajar. Menjawab keterangan Fajar Restu Hadi keberatannya, Ketua Majelis Hakim Julien Mamahit,SH melalui M.Irfan,SH,M,Hum yang memimpin sidang yang dilaksanakan Rabu,(27/4) di PN Rengat menjelaskan, itu hak oleh terdakwa. “Ajukan saja esepsinya pada persidangan lanjutan melalui kuasa hukumnya Hari Rabu, (4/5) pekan depan. Namun kepada terdakwa, kenapa sekarang diajukan keberatannya, ko tidak dari jauh hari sebelum-sebelumnya diajukan. Tanya Majelis sambil meneruskan surat keputusan Pengadilan untuk melaksanakan penahanan pada sejumlah terdakwa korupsi” kata Irfan. Sementara usai persidangan berjalan, ketika duduk dikantin kantor PN Rengat, salah satu Kuasa Hukum dari terdakwa korupsi meradang, pasalnya terkejut dengan langsungnya dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Pada hal mereka itu tidak pernah mempersulit proses penyidikan sebelumnya bahkan sebagian ada berprofesi sebagai pekerja pegawai di mesjid dan mushola. Lagi pula keluarganya disekitar Inhu ini yang tidak diragukan mereka itu akan melarikan diri. “Ya, maklum mereka bukan lagi aktif sebagai anggota dewan tentu harus bekerja, Tapi kita dari kuasa hukum tetap mengajukan esepsi keberatan dan panangguhan penahanan mereka, persidangan pekan depan sebagai kuasa hukum dari jumlah mereka, hanya ada tujuh orang yaitu, Pono, Suryani, Surti, Syadina Umar, Thamrin Syam, Syamsir dan Rumini” ucap M. Yusup Daeng. FRASETIA

JUAL BELI BUKU KLKS BODONG DI SMP SE-SIDOARJO

Kadiknas Sidoarjo Kangkangi Permendiknas Siasat, Kota Sidoarjo Setelah diberitakan pada edisi lalu terkait oknum guru dan Kasek mencetak buku KLKS dan dijual belikan kesemua SMPN se Sidoarjo.Kadiknas Sidoarjo Ir.Agoes Budi Cahyono terkesan menghindar,padahal waktu pemberitaan pertama Agus berdalih tidak mengetahui kalau KLKS diperjual belikan ke murid, ironisnya ketika hendak dikonfirmasi untuk kedua kali salah satu stafnya mengatakan “Bapak sibuk tidak bisa diganggu begitu juga ketika dihubungi lewat telepon sellulernya lewat pesan singkat terkait permasalahan tersebut Aguspun tidak menjawab, kuat dugaan Kadiknas sengaja menghindar, dikarenakan terjadi kerjasama yang menguntungkan antara oknum guru, Kasek dan Kadiknas. Salah satu staf dilingkungan Diknas yang sempat membaca Koran terkait pemberitaan jual beli buku tersebut membenarkan ,” Wah itu sih sejak dulu beberapa oknum guru dan kasek memang mencetak sendiri dan diperjual belikan ke murid-murid, yang saya tahu oknum guru SMPN Prambon yang bertugas mencetak dan juga berperan menyuplai ke sekolah-sekolah, dan percetakannya kalau tidak salah di

DR. HARUN Surabaya dan CV nya tidak jelas saya rasa dicetak sendiri tidak pakai CV. Masih sumber, Itu jelas menyalahi dan boleh dibilang illegal dikarenakan tidak membayar pajak ke Negara, aturannya guru dan Kasek mendidik murid bukan berbisnis buku yang keuntungannya ratusan juta rupiah per semester, yang jelas kalau Kadiknas diam saja tidak ada tegoran, Sampean sudah bisa menilai atau menebak sendiri apakah keuntungan cetak buku KLKS tersebut Kadiknas menikmati Sementara wakil MKKKS Mariono yang juga Kepala SMPN2 Sidoarjo ketika dihubungi lewat telepon selulernya (28/4) mengelak Memang tim MGMP

Ir. AGOES BUDI CAHYONO mencetak kumpulan Lembar Kerja Siswa (KLKS) tujuannya agar muridmurid mudah mengerjakannya tapidilembaga kami tidak seperti yang sampean beritakan, perbuku pelajaran seharga Rp.50.000 dilembaga kami buku KLKS dibeli seikhlasnya dan dana yang terkumpul diberikan untukoperasional kegiatan MKKS, karena MKKS sendiri tidak ada bantuan atau anggaran dari Diknas sama sekali dan mengenai dilembaga lain dihargai Rp.50.000 perbuku saya tidak tahu. Ketika ditanya apakah cetak buku tersebut ada ijinnya CV juga dari ijin dari Kadiknas dan juga bertentangan PerMen Diknas Nomor :2 tahun 2008

juga bertentangan Perpres nomor 80 tahun 2003, Mar tono yang diujung telepon sedikit gugup dia membantah kalau yang diperjual belikan berbentuk buku, yang menurut dia berupa lembaran bukan buku, itu pak yunus yang mencetak saya nggak tahu megenai ijin – ijin cetak terkesan bodong dikarenakan tidak ada CVdan tidak membayar pajak, itu semua Tanya saja ke pak Yunus yang tahu masalah tersebut. Ketika dtanya ketika Diknas juga mendapatkan keuntungan jual beli buku KLKS mariono cuma tersenyum saya tidak tahu itu bukan urusan saya mas sambil mengakhiri telponnya. Ditempat terpisah menanggapi maraknya jual beli buku KLKS yang dilakukan oleh guru dan Kepala Sekolah di kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa timur DR.Harun ,” Wah itu jelas bertentangan dengan PerMen Diknas Nomor :2 tahun 2008Dimana lembaga pendidikan fungsinya untuk mendidik murid bukan malah untuk bisnis buku kalau dicetak dan diberikan sukarela tanpa dipungut biaya nggak masalah tapi kalau sampai dibebani biaya apalagi permata pelajaran Rp50.000 ini jelas membebani wali murid.

Masih Harun aturannya dicetak lembaran saja bukan berbentuk buku dan harus ada CV penerbitnya dan harus bayar pajak kalau sampai nggak bayar pajak itu illegal. Kadiknas setempat harus tegas dan memberi sanksi oknum guru dan kasek yang mencetak buku tersebut jangan malah mendukun jual beli tersebut yang jelas ada sanksinya,adan sanksinya berat kalau sampai terbukti “ Ujar Harun ketika ditemui di sela-sela acara gladi bersih hari pendidikan nasionaldikantor Gubernur Jawa Timur. Terkait pencetakan buku tersebut dubenarkan salah satu rekanan yang biasa mendapatkan proyek di lingkungan Diknas Am. Itu memang dicetak sendiri tanpa CV dan penerbit yang jelas dan dijual belikan kemurid pencetak buku tersebut tidak perlu membayar pajak apapun dan saya tahu itu cetak di Surabaya beberapa tumpukan buku juga sempat saya lihat di rumah salah satu guru SMP kalau sampai Kadiknas terkesan diam saja mungkin juga sudah terima fee dari penjualan buku tersebut terbukti sudah tahu tapi didiamkan ini jelas merugikan Negara dan wali murid merasa terbebani dengan panjualan buku KLKS tersebut TIM

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Tujuan Perluasan Kawasan Pertambangan di Musi Rawas

H RIDWAN MUKTI Bupati Musi Rawas

Musi Rawas, Siasat Kota. Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam. Luas wilayahnya 1.236.582, 66 Ha (12.365,83 Km²) terdiri dari

21 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 505.940 jiwa. Julukan Musi Rawas Gerbang Investasi Sektor Barat bukan hanya sebatas selogan, melayani investor yang akan mengurus izin

produksi kegiatan pertambangan di Bumi Silampari sebutan lazimnya Kabupaten Musi Rawas adalah bagian dari pelayanan publik yang wajib di layani secara prima, sama halnya menlayani masyarakat seperti biasanya. Perluasan areal pertambangan dalam hal ini kegiatan produksi pertambangan sangat digalakkan karena, Pendapatan Asli Daerah akan bertambah dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat desa di sekitar lokasi tempat Perusahan yang melakukan kegiatan produksi penambangan dengan sendirinya di untungkan. Keuntungannya, perekonomian masyarakat mengeliat seiring daya beli masyarakat menguat karena,

penduduk desa sudah berkerja di perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut. “Manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat dan daerah, karena perusahaan yang melakukakan kegiatan produksi membutukan tenaga kerja. Dengan demikian terbukalah lapangan pekerjaan baru,” Kata H A Murtin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas. Sementara itu Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti mengatakan, Kemudahan pelayanan perizinan tersebut di berikan kepada investor khususnya bidang pertambangan. Kabupaten Musi Rawas ini ibarat rumah yang memiliki banyak harta karun, kalau rumah tersebut tertutup, tentu harta karunnya tidak akan ditemukan. “Maka dari itu, kita membuka seluas - luasnya

kesempatan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Musi Rawas Darusallam ini.”ujar H Riduan Mukti. Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Musi Rawas H Johan Firdaus optimis Misi Kawasan Pertambangan akan terwujud. Sebagai unsur pelaksana, pihaknya bertugas mewujudkan misi tersebut. Dinas Pertambangan dan Energi mengharapkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi Izin Operasi Produksi, agar melakukan kegiatan pertambangan, tentunya dengan melengkapi persyaratan / perizinan yang telah ditentukan. “Insya Allah apa yang menjadi Misi Bupati akan tercapai dan PAD akan bertambah, ” katanya. ABU HASAN AZHARI/ADVERTORIAL

SMPN 109 Jakarta Adakan Istiqosah Jalan Tol Rusak

DIRLANTAS POLDA BANTEN, KOMBES SUGIHARDI:

Jakarta, Siasat Kota SMPN. 109 Jakarta mengadakan istiqosah dilingkungan sekolah SMPN. 109. Dengan tujuan tidak lain adalah untuk berdoa bersama dengan harapan supaya anak-anak didik mereka bisa memperoleh nilai yang maksimal didalam melaksanakan ulangan penentu kelulusan dan harapan sekolah terlebih orangtua murid berharap agar anak-anak mereka bisa lulus 100% dan jangan ada yang mengulan lagi seper ti tahun kemarin. Terlaksananya acara tersebut berkat kerja keras orangtua murid dan Ketua Panitia adalah dari salah satu orang tua murid Hj. Lusi Cristiani. Didalam sambutannya kepala sekolah SMPN. 109 Jakarta. Drs. H. Gatong S menegaskan kepada anak-anak didiknya supaya lebih giat lagi belajar dirumah dan banyak berdoa. Sambil memberikan sambutan kepala sekolah sangat sedih ketika akan berpisah dengan anak-anak kesayangannya yang tidak lama lagi. Acara istiqosah yang dilaksanakan secara sederhana tetapi mengundang makna yang tak ternilai dengan tema melalui doa bersama kita kuatkan tekad dalam menggapai harapan di masa depan

Kecelakaan Meningkat

SUASANA Istiqosah dengan sebanyak siswa-siswi yang beragama islam kurang lebih dari 350 siswa dan 50 murid yang beragama kristen. Dan mereka semua telah melakukan doa bersama walaupun ditempat terpisah. Sedangkan siswa-siswi yang beragama kristen melakukan doa bersama yang bertempat di Gereja Toraja yang tidak jauh dari sekolah SMPN. 109. Acara doa bersama tersebut mengundang

seorang pastor Desius sebagai pengkhutbah dan yang beragama Islam mereka telah mengundang seorang Ustad Drs. Sarulsah sebagai penceramah dalam acara doa bersama, dan acara doa bersama ini diadakan setiap tahun dan Ustad Drs. Sarulsah sebagai penceramah disekolah tersebut. Karena beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan anakanak. RICHARD

KAKANIM JAKARTA SELATAN:

Banten, Siasat Kota Kerusakan Jalan Tol TanggerangMerak sepertinya membawa bencana kemanusiaan. Berdasarkan data kecelakaan pada Kantor Direktorat Lalulintas Polda Banten, jumlah kecelakaan Lalulintas yang terjadi di Tol TanggerangMerak sepanjang tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur lalulintas Polda Banten, Kombes Pol Sugihardi menyatakan, dari KOMBES SUGIHARDI data yang diperoleh sepanjang Januari hingga Desember 2010 tercatat jumlah kecelakaan mencapai 106 kasus dengan rincian korban meninggal 16 orang, luka berat 69, dan 199 luka ringan, sementara kerugian materi yang dialami mencapai Rp. 3 miliar. “Ada kenaikan pada angka kecelakaan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 4 persen. Jumlah kecelakaan tahun 2009, sebanyak 102 kasus,” kata Sugihardi. Selain diakibatkan oleh kelalaian pengendara, kecelakaan sepanjang Tol Merak-Tanggerang dari Km. 47 sampai Km. 98 tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni kondisi pengendara, cuaca dan kendaraan. “Selain faktor pengendara dan kendaraan, kondisi jalan rusak juga memungkinkan sebagai penyebab kecelakaan,” terangnya. DONALD’S

Prioritaskan Pelayanan Secara Komitmen Jakarta, Siasat Kota Kantor imigrasi Jakarta selatan saat ini sedang meningkatkan cara kinerja dengan memprioritaskan pelayanan secara komitmen pelayanan tersebut akan dilakukan kepada warga Negara Asing dan warga Negara Indonesia. “Yah, memang kami sudah merencanakan pelayanan sebaik-baiknya itu komitmen kami, karena kami takut, kalau-kalau ada masyarakat yang komplen, makanya kami harus hati-hati” jelas Tengku Syahrizal yang kelahiran Medan, 15-Maret1955 ini pada Siasat kota, ketika ditemui diruang kerjanya sepekan lalu. Seminggu sudah menempati Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dimana sebelumnya menjabat sebagai kepala Divisi Imigrasi kantor wilayah Hukum dan Ham, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Agam, panggilan akrab kepala kantor imigrasi, Jakarta Selatan ini, ia merasa kalau pegawainya selalu melakukan kinerja yang terbaik. “Iya, saya senang pegawai saya kerjanya cukup bagus, SDM nya pun cukup bagus, hampir satu minggu ini mereka

TENGKU SYAHRIZAL kerjanya bagus. Mereka komitmen dengan pekerjaannya, melayani masyarakat”, cerita anak medan ini. Agam lahir di medan, hanya mencicpi sekolah TK (Taman kanak-kanak). SD, SMP dan SMA nya Agam sekolah di Jakarta. Ia juga punya pengalaman kerja di tempat produksi pasfor ini saat di Kalimantan bertugas pertama kali, Pernah ia meminum air sungai Barito cerit-

anya, siapa yang minum air tersebut, ia pasti akan kembali bekerja disana. Ternyata benar, tidak berapa lama kembali Agam bekerja di Kalimantan selatan. Kantor imigrasi Jakarta selatan kini memiliki 3500 orang warganegara asing yang mengurus paspor atau visa dan menurut Agam untuk WNA tersebut akan diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk pelayanan ke orang asing tersebut, mereka datang cukup untuk tanda tangan dan foto. Tapi mereka juga harus mengikuti budaya Indonesia, yaitu budayanya antri” jelasnya. Sementara itu, untuk kinerja di kantor yang disewa sekarang ini kantor imigrasi masih belum memadai, terlalu panas. “di ruangan saya ini kalau ada matahari sangat panas” ujar Agam. Menurut Agam kantor baru yang terletak di daerah mampang prapatan tidak berapa lama lagi selesai. Mudah-mudahan bulan Agustus kantor baru sudah selesai dibangun, jadi kami ingin kerja yang nyaman, mudahmudahan kantor baru nyaman dan sejuk, “katanya. DONALD’S

Kepala RSDBI Jatimulya 11 Mengucapkan

HARI PENDIDIKAN NASIONAL (HARDIKNAS) 2 Mei 2011

Wujudkan Anak Bangsa yang Berpendidikan FAHRUROJI, S.Pd, M,M.Pd Kepala Sekolah

BEKASI

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

CALON KEPALA DESA SATRIA JAYA, H.M. SUKMA KAMALUDIN

Prioritaskan Utama Adalah Peningkatan Jaling mewujudkan persatuan Bekasi, Siasat Kota dan kesatuan dalam Pemilihan calon kedewasaan yang beKepala Desa di Kecaragama, berpolitik dan matan Tambun Utara bermasyarakat, menKabupaten Bekasi suingkatkan kesadaran dah diambang pintu. swadaya masyarakat Para kandidat secara dan semangat kegotongterbuka dan transparan royongan, dan menuntuk menyampaikan gurangi angka pengangvisi dan misi agar maguran terdidik dikalangan syarakat setempat mepemuda, serta mewumahami dan mengejudkan pengurangan antahui siapa yang akan gka kemiskinan dengan memimpin wilayahnya. H.M. SUKMA KAMALUDIN program pemberdayaan Penyampaian visi dan misi tersebut, ada menggunakan umbul- masyarakat, terang Sukma Kamaludin. Putra pertama dari lima bersaudara umbul, home center dengan tujuan agar masyarakat dapat menggunakan hak pi- ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat desa Satria Jaya. Pasalnya berkat penlihnya sesuai dengan hati nurani. Salah satu calon Kepala Desa galaman organisasi dan pekerjaan yang (Kades) Satria Jaya adalah H.M. Sukma dimiliki, Sukma Kamaludin sejak menjaKamaludin yang notebene putra pribumi bat Pj. Kepala Desa Satria Jaya dapat asli. Sebagai calon kades, H.M. Sukma membangun sarana fisik berupa memKamaludin termasuk keluarga yang bangun jembatan penghubung di kammemprioritaskan pendidikan dan memi- pung Gebang, pembangunan sarana fisik liki prinsip hidup yakni keluarga unggul di kantor desa, kata Sukma Kamaludin. Ditempat yang sama, Sukma Kadidukung iman dan taqwa ser ta ilmu pengetahuan dan teknologi, kata Sukma maludin mengungkapkan bahwa kalau Kamaludin ketika dikonfirmasi di home sudah terpilih menjadi Kades Satria Jaya, akan melaksanakan pembangunan saracenternya, Rabu (20/4) pekan lalu. Sukma Kamaludin memaparkan bah- na jalan lingkungan dengan tujuan agar wa sebagai calon kades, harus memiliki ekonomi rakyat lancar dan melaksanavisi dan misi agar apa yang diprogram- kan tupoksi sesuai aturan yang berlaku. kan dapat terlaksana. Sebagai calon Saat ini, jalan lingkungan sangat penting kades, visi saya adalah pemerintah desa untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang unggul didukung dengan pelayan- masyarakat, ungkap Sukma Kamaludin. Pemilihan calon kades Satria Jaya an administrasi yang prima dan efektif serta pembangunan yang berkelanjutan, tahun ini, Sukma Kamaludin menghimbau kepada seluruh masyarakat desa papar Sukma Kamaludin. Lebih lanjut ia juga menerangkan mis- Satria Jaya agar kenali dan teliti calon inya yakni mewujudkan system tata kelo- kades yang dipilih, jaga persatuan dan la administrasi pemerintahan yang efektif kesatuan, gunakan hak saudara/i dengan dan prima, mewujudkan pembangunan in- baik dan sesuai dengan hati nurani dan fratruktur desa yang berkelanjutan, men- yang paling utama adalah masa depan ciptakan system administrasi kependudu- Desa Satria Jaya ditentukan oleh kita kan yang prima, mewujudkan penegakan bersama, imbau dan harap Sukma Kasupremasi hukum yang berkeadilan, maludin. BOY

Maraknya Reklame dan Spanduk Liar

DISPENDA DAN SATPOL PP TIDAK KOORDINASI Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), diharapkan mampu membentuk kerjasama maupun koordinasi yang baik dengan pihak Satpol PP untuk menertibkan spanduk reklame atau iklan, karena diduga atribut bisnis liar dan tidak secara keseluruhan menopang PAD.

ETIKA hal ini dikonfirma si kepada Kasi Trantib Ke camatan Cikarang Barat, Hariyanto, setiap Kantor Kecamatan, Polsek serta Koramil harus bebas dari reklame ataupun iklan. “Banyaknya reklame, iklan dan spanduk yang terpasang, seharus-

nya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengadakan koordinasi kepada Satpol PP. Mana yang bayar pajak dan mana yang tidak bayar, dan juga masa berlakunya habis, agar reklame, iklan dan spanduk liar dapat diturunkan”, ujarnya.

Haryanto mencontohkan, adanya reklame Metland di depan kantor Kecamatan Cikarang Barat serta spanduk yang terpasang di sepanjang jalan di wilayah Cikarang Barat, merupakan suatu hal yang tak wajar, karena soal perizinannya tidak mendapat laporan dari pihak Dispenda dan harus segera digempur atau bongkar. Banyaknya reklame, iklan dan spanduk yang terpasang sampai saat ini, mengindikasikan tidak adanya koordinasi antara Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Kecamatan, dan berujung pada pengabaian Perda K-3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan). JULHAM

KUPP Cikarang Diharapkan Terbuka Terhadap Publik Bekasi, Siasat Kota Kantor Unit Pelayanan Pajak (KUPP) Cikarang diminta menerapkan azas keterbukaan terhadap masyarakat luas. Dikatakan Gibson S, anggota LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia (LP2KI) Jakarta, bahwa potensi penguapan pajak dinilai rentan, mengingat potensi objek pajak Kabupaten Bekasi sangat tinggi. “Persentase pembagian dari Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menjadi acuan bagaimana pencapaian kinerja KUPP Cikarang,“ kata Gibson. “Pembagian 30 % dari Provinsi Jabar Tahun 2010 lumayan kecil, kalau memang efektif mungkin lebih dari situ

bisa dicapai,” kata Gibson yang tidak merinci penerimaan Pemkab Bekasi bagi hasil PAD untuk 2011. Saat disinggung, apakah LP2KI menemukan kejanggalan dalam pemungutan PAD Kabupaten Bekasi untuk 2010, Gibson seraya mengiakan adanya temuan LP2KI yang bermuatan KKN. “Tunggu aja, harus benar-benar ditelaah dan dipelajari, kami juga sependapat jika Jabar masuk daftar daerah paling korup,” ujar pria yang juga pengusaha ini. Kepala KUPP Cikarang, beberapa kali ditemui tidak berhasil.” Ibu lagi keluar Kantor” jawaban yang dilontarkan oleh staf Hj.Iska Wahyuni M.Si. CUPA

Hj. ISKA WAHYUNI, M.Si

SDN Kaliabang Tengah III Adakan Pelatihan Dokter Cilik ang kerjanya. Dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim saat ini, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Para dokter cilik ini nantinya akan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki di tengah-tengah keluarganya. Untuk itu, hidup sehat dan bersih harus dimiliki setiap individu dan terutama orang tua murid dapat menjalankan hidup sehat dan bersih kepada anak-anak, terang Teddy. Kepala SDN Kaliabang Tengah Triani Emi Suswati, S.Pd, M.Pd mengatakan para dokter cilik telah diberikan skill kedokteran yang bersifat umum dan pemahamannya yang mudah dimengerti anak. Apalagi saat ini, hidup sehat dan bersih terasa diabaikan oleh individu karena faktor ekonomi, kata Triani. Anak sebagai generasi penerus keluarga, perilaku hidup sehat dan bersih harus di didik sejak dini sehingga kelak anak dapat menjaga kesehatannya. Dengan pemahaman hidup sehat dan bersih, mudah-mudahan anak dapat melaksanakannya di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya, tambah Triani. Komite dan Kepala SDN Kaliabang Tengah III mengharapkan bahwa perilaku hidup sehat dan bersih sudah selayaknya dimiliki oleh kita karna kesehatan itu mahal nilainya. Dengan pelatihan dokter cilik ini, diharapkan mereka sebagai ujung tombak di keluarganya maupun di masyarakat sekitarnya sehingga pelatihan dokter cilik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di tenPARA dokter cilik SDN Kaliabang Tengah III, Beka- gah-tengah dunia pendidikan, si Utara hasil penilaian dewan juri. harap mereka. BOY Bekasi, Siasat Kota Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) Kaliabang Tengah III adakan pelatihan dokter cilik dengan cara hidup sehat tanpa sakit. Tujuan diadakannya acara ini adalah agar anak-anak memahami dan mengerti hidup sehat secara dini sehingga implementasinya dapat dilakukan didalam keluarga masing-masing. Pemberian materi dokter cilik ini, SDN Kaliabang Tengah III mengadakan kerjasama dengan tim dokter dan crew perusahaan susu Dancow, Rabu (27/4), pekan lalu. Hidup sehat tanpa sakit harus diterapkan sejak dini baik itu melalui sanitasi maupun higienisasi di keluarga dan masyarakat. Dengan cara demikian, dapat mencegah dan meminimalisasi penyebaran penyakit. Yang paling praktis adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Demikian penuturan Komite SDN Kaliabang Tengah III, H.Umar Lating dan Teddy kepada siasat kota diru-

KEPALA Sekolah dan Guru-guru SDN Kota Baru X saat merayakan hari Kartini 2011. Siswi SDN kota Baru X saat menerima Piala Lomba Busana pada peringatan hari Kartini

PERAYAAN HARI KARTINI SDN KOTA BARU X

Raih Cita-Cita yang Gemilang Bekasi, Siasat Kota Ceria dan meriah itu kesan pertama yang terlihat pada acara peringatan hari Kartini di SDN Kota Baru X, pada tanggal 23 April yang lalu. Anak-anak yang berbusana dari beraneka ragam daerah bagaikan parade Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Para orangtua dengan antusias menyertai anak-anaknya yang telah didandan rapi berbusana daerah tertentu. “ Senang dan bangga dong, tugas kita sebagai orangtua membimbing anak dan membuat anakanak bahagia sambil belajar seperti hari ini” Ujar seorang wali murid yang terlihat sanggat gembira menyaksikan jalannya acara sambil sesekali membidikkan kamera handphone di tangannya. Menurut Ketua Panitia, Subarkah S.Pd dan Seksi Perlombaan Ibu Laela Fahmi S.Pd, tujuan diadakannya Perayaan Kartini tahun ini ad-

alah untuk menimbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menambah rasa cinta terhadap pahlawan, menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta mencintai dan menghormati budaya bangsa. Selain itu, menurut Nurul Apsah dan Diah Setianingsih siswi kelas VI, bahwa Kartini merupakan wanita yang mengagungkan dan sangat Bijaksana sebab ia adalah Pahlawan Wanita Indonesia. Perayaan hari Kartini di SDN Kota Baru X ini meliputi lombalomba seperti perlombaan pembuatan Nasi Tumpeng untuk kelas VI, lomba Busana atau Pakaian Adat dari kelas I sampai kelas III. Adapun hasil dari perlombaan tersebut juara I membuat Nasi Tumpeng : 1. dari kelas VI B 2. dari kelas V A 3. dari kelas IV B. Lomba busana Kartini juara puteri dari kelas I, II, dan III : Sep-

ti Indrayani dari kelas I, Yara Oktaviades dari kelas I, Cahya Mahasura dari kelas II, Novi Antika dari kelas III, Karina Hidayat dari kelas III, Ignatia dari kelas III dan putera Marselino dari kelas I, Sapto Syafei dari kelas II, M.Farel dari kelas II. Kepala SDN Kota Baru X, Hj. Nurniasih S.Pd, menjelaskan kepada siasat kota bahwa penyelenggaraan perayaan hari Karini tahun ini berlangsung dengan sukses berkat dukungan semua pihak, terutama para panitia dari sekolah dan para orangtua siswa yang sangat antusias mengikutkan putera/puterinya berlomba, “Mereka menyambut baik acara ini, karena manfaatnya sangat besar untuk keberanian dan rasa percaya diri anak-anak mereka”. Di akhir acara diserahkan pula piala-piala hasil dari perlombaan kepada para pemenang lomba. SHODI

BOGOR

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Pembangunan Giant Cileungsi Kangkangi Pemerintah Setempat

Pengeboran air yang dilaksanakan PT. Damour Anugrah Alam.

KELAYAKAN PENGEBORAN PT DAA DIPERTANYAKAN Bogor, Siasat kota Pengeboran air yang dilaksanakan PT. Damour Anugrah Alam ( PT DAA) di Kampung Bojong Kaso Desa Cileungsi Kidul dipertanyakan. Diduga kuat pengeboran tersebut tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Dimana proyek tersebut, dekat dengan tempat pemakaman dan Perumahan Griya Kenari Mas (GKM).

ENURUT beberapa warga yang mengetahui proyek pengeboran air yang sudah kurang lebih 1 tahun, sampai saat ini tidak diketahui peruntukannya. Namun melihat dan mendengar informasi dari Manalu yang ditemui wartawan Koran ini Jumat 25/3 di lokasi pengeboran air, “ kemungkinan besar peruntukannya akan dijual kepada masyarakat sebagai kebutuhan air minum, “ ujarnya. Kalau hasil pengeboran air yang dari Kampung Bojong Kaso di jual kepada masyarakat, apakah air

tersebut layak di manfaatkan masyarakat konsumen untuk air minum ? karena besar kemungkinan, imbas dari pemakaman yang sudah puluhan tahun akan mengakibatkan tidak Higienisnya air tersebut. Memang, semua yang masyarakat khawatirkan dan prediksikan, kadang meleset dari kenyataan, maka diperlukan bukti uji Laboratorium Departemen Kesehatan. Belum lagi, kalau nanti sudah beroperasi, apakah sebelumnya sudah ada izin dari warga linkungan terutama warga Perumahan Griya Kenari Mas ?. Dari pen-

gamatan wartawan yang langsung turun kelokasi pengeboran air di Kampung Bojong Kaso, di curigai belum memiliki izin mendirikan bangunan ( IMB ), izin lokasi (INLOK) dan Izin penggalian Air Bawah Tanah (ABT) dari Dinas terkait atau Badan Perizinan Terpadu Bogor. Sambil menunggu produksi, reaksi dari pemilik sudah bagaimana dan sampai sejauh mana perkembangannya? kok bisa mengebor air disamping pemakaman Kampung Bojong Kaso Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi ?. Warga sekitar harus mewaspadai dampaknya, yakni kekeringan air atau tercemar limbah jenazah yang dimakamkan sudah puluhan tahun. Disamping permasalahan di atas, perlu masyarakat ketahui juga, bahwa jalan masuk ke area pengeboran air dibuatkan portal bertuliskan “ DILARANG MASUK “,membuat Wartawan Koran ini curiga sehingga wartawan memasuki lokasi dan di temukanlah disana ada pengeboran air. SIMBOLON/LING

WARGA MINTA

Tutup Lokasi Galian Pasir Desa Gandoang Bogor, Siasat Kota Masyarakat Desa Gandoang, Cileungsi meminta kepada Bapak Bupati Bogor Drs. Rachamt Yasin agar aktivitas penggalian pasir beradius 20 meter dari Jl. Raya Provinsi Cileungsi - Jonggol segera di tutup. Karena, menurut salah satu warga yang tidak mau namanya di korankan pada Selasa 30 Maret 2010, dari dampak penambangan pasir yang berkedalaman minimal 30 meter dan luas permukaannya kurang lebih 6.000 m2 berpengaruh ke setiap permukaan tanah di lokasi mana terdapat penambangan pasir di Cileungsi dan akan berakibat fatal. Apalagi, penambangan di desa Gandoang, di prediksi 10 tahun ke depan akan mencelakakan warga bila tidak segera di tutup dari sekarang. “Penggalian pasir tersebut akan berakibat fatal bagi bangunan rumah dan

penduduk di 4 Desa Kecamatan Cileungsi, yakni Desa Gandoang, Desa Tunggilis, Desa Cipeucang, dan Desa Mampir. Pergesekan dan penyusutan tanah akan terjadi di sekitar lokasi penyedotan atau penambangan pasir, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Jl. Raya Provinsi Cileungsi – Jonggol sudah semakin rusak, semakin anjlok, turun dari permukaan tanah sekitarnya,” kata Mugi salahh satu warga Diduga kuat, kerusakan bangunan rumah penduduk di 4 Desa tersebut pun, dari awal mulainya ada galian pasir, semenjak dari situlah ada didapati keretakan dinding dan lantai, tetapi warga tidak menyadari sumber kejadiannya. Dan itu tidak akan terjadi, bila akar permasalahan penambangan pasir di Desa Gandoang tidak bermuara kepada koneksitas dari Pemkab Bogor dan Instansi / Dinas terkait yang sangat gampang men-

geluarkan ijin penambangan pasir karena rupiah. “Seharusnya pihak yang berwajib, survai dulu ke lokasi yang akan di jadikan penambangan pasir. Kemudian, apakah sudah layak dan sesuai dengan keamanan dan kenyamanan warga di dalam melaksanakan aktivitas tersebut, baru dari sana diterbitkanlah ijin penggalian pasir” ungkap Mugi “ Dengan kejadian ini Kepala Desa setempat har us lebih vokal dalam menyuarakan suara masyarakat, karena Kepala Desa di pilih langsung oleh warga sendiri, jadi jangan hanya menunggu laporan pemasukan rupiah saja. Sementara, keluhan masyarakat diabaikan dan tidak mendapat respon. “Bila dibiarkan aktivitas penggalian pasir berlanjut di Desa Gandoang, sepuluh tahun ke depan akan terimbas kepada terancamnya keselamatan warga,” akhir Mugi. LING

Bogor, Siasat Kota Dari temuan dan hasil konfirmasi wartawan Koran ini Kamis, 14/4 dengan orang staf Desa Cileungsi Kidul, pembangunan Giant di area Metland Cileungsi di duga tidak memiliki izin mendirikan bangunan ( IMB ), izin lokasi ( INLOK ) dan Analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ). “ Giant sudah mengangkangi atau tidak perduli dengan pemerintah setempat antara lain Kantor Desa, Kantor Kecamatan, dan warga sekitar “, ujar staf Kantor Desa. Sementara, anggota Koramil Cileungsi Serka Munif mengatakan kepada wartawan, hari ini 14/4 pihak Giant akan bertemu dengan pihak Desa / Kades Cileungsi Kidul untuk memenuhi panggilan Desa.

Namun pihak Desa membantah dan tidak tahu-menahu mengenai pertemuan tersebut, karena sebelumnya tidak pernah surat di layangkan dari kedua belah pihak. Sebulan lalu, hanya ketemu dan menanyakan kepada pihak Giant ( Pak Bambang ) mengenai pembangunan Giant apakah sudah memiliki IMB, INLOK, AMDAL dan izin lainnya. Namun demikian, menurut saran salah satu tokoh masyarakat Cileungsi, demi memperlancar dan memudahkan pembangunan pusat perbelanjaan Giant di Cileungsi diminta harus transparan dan memenuhi semua aturan atau syarat dari pemerintah setempat dan lanjutannya pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Perizinan Terpadu. PIGA

SISWA saat mengikuti UN.

UN SMPN dan SMP Swasta di Cileungsi Aman dan Terkendali Bogor, Siasat Kota Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) seKecamatan Cileungsi aman dan terkendali. “Dalam setiap pelaksanaan Ujian Nasional, dari hari pertama sampai hari terakhir selalu melibatkan Tim Pengawasan Independen (TPI), bertujuan untuk mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Ujian Nasional (UN),” tegas Kepala SMP PGRI Suryakencana Cileungsi H. Umar Widia Permana, S.Pd di ruang TU Rabu 31 Maret 2010. “Selain untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan Ujian Nasional di sekolah, pihak dari Tim Pengawasan Independen (TPI) pun, ikut mengawal pengiriman naskah soal-soal Ujian Nasional ke masing-masing sekolah guna menjaga jangan sampai ada kebocoran naskah Ujian Nasional ke pihak-pihak yang tidak di inginkan,” ujar H. Umar Widia Permana, S.Pd. “Untuk mengantisifasi kebocoran soal-soal dalam pelaksanaan Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Cileungsi, jangankan orang lain yang masuk mendekati siswa peserta Ujian Nasional, pihak Depertemen Pendidikan dari pusat pun tidak di perbolehkan masuk ke ruangan kelas, dimana

siswa-siswi sedang mengikuti Ujian Nasional,” ungkap Kepala SMP Negeri 1 Cileungsi Drs. Sumirta Adhi, M.Pd. “Untuk menjamin keamanan dan ketenangan, selama proses berlangsungnya Ujian Nasional di SMP Negeri 1 Cileungsi, khususnya di ruang kelas masing-masing di jaga ketat oleh satuan Tim Pengawas Independen (TPI). Sesudahnya, Kepala SMP Negeri 1 Cileungsi Drs. Sumirta Adhi, M.Pd, bertugas mengantarkan naskah soal-soal yang sudah di jawab dan dikembalikan ke Disdik Kabupaten Bogor,” ujar Amad Patria. Tidak ada perbedaan dengan sekolah lain, demikian juga di SMP Sejahtera 2 Cileungsi. Didukung dengan hasil monitoring wartawan Koran ini, yang melihat langsung, bahwa di dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kali ini lebih ketat pengawasannya dari tahun-tahun sebelumnya. Tim Pengawas Independen (TPI) berujar, mudah-mudahan siswa-siswi SMP Sejahtera 2 Cileungsi lulus 100%. “Dilihat dari semua keadaan sekolah ini, sejak hari pertama sampai hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional, kondusif dan aman-aman saja,” tegas Kepala Sekolah Agus Fahmi Subekti, S.Pd. LING

Pembangunan Mushola UPTK VII Cileungsi Rampung Bogor,Siasat Kota Hasil konfirmasi dengan Ketua Panitia Pembangunan Mushola UPTK VII Cileungsi Drs. Diding. S pada selasa 30 Maret 2010 dikatakan, “semula dana yang dibutuhkan untuk membangun Mushola di areal UPTK VII Cileungsi hanya Rp. 25 juta, namun dana yang sebegitu tidaklah cukup setelah bangunan sudah 85% selesai, masih diperlukan dana tambahan sekitar Rp. 5 juta lagi, untuk merampungkan

bangunan tersebut,” ungkapnya. “Karena didasari kerja sama yang baik dan solid, seluruh anggota PGRI se-Cileungsi dan ditopang oleh petuah dari Ka UPTK VII Cileungsi Drs. H. Dedi Subadri, MM, yang mengutamakan kebersamaan antar sesama, baik suka maupun duka, apa lagi menyangkut pembangunan rumah ibadah kendala sesulit apapun tidak akan berarti apa-apa bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Cile-

ungsi yang di Ketuai Ashabul Kahfi, S.Pd, MM,” tegas Diding. Memang, begitulah yang banyak di alami setiap yang mau membangun sesuatu apapun, dana tak terduga harus tersedia. “Sementara, untuk pembangunan Mushola di areal UPTK VII CIleungsi, ada yang menyumbang batu bata, pasir, semen, dan lain-lain sebagainya. Jadi, bila memang di uangkan infaq dan shodaqoh dari rekan-rekan guru, keseluruhannya dapat mencapai Rp.

30 juta,” ujar Drs. Diding, S Kepala SDN Cipeucang 03 Cileungsi. Di prediksi, 1 minggu ke depan pembangunan Mushola di UPTK VII Cileungsi sudah akan selesai. Dari ide Drs. H. Dedi Subadri, MM, yang dijadikan program bersama untuk menata semua ruangan Kantor yang dipimpinnya sampai kepada pembangunan Mushola, dan kini lengkaplah sudah. Yang sedang berjalan sejak kepemimpinannya 1 tahun silam sampai sekarang, han-

ya mengomandoi setiap Kepala Sekolah dan guru agar berlombalomba memajukan atau meningkatkan kualitas pendidikan melalui anak didik di masing-masing sekolah se-Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Tidak lupa juga Drs. H. Dedi Subadri, MM, menghimbau ke semua warga Cileungsi agar menyekolahkan anak-anak mereka. Sehingga nantinya, tidak akan ada lagi anakanak yang putus sekolah. LING

GARUT

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

BMT Tingkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan

WAKIL Bupati R. Diky Candra bersama Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UMKM dan Industri Pariwisata Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ir. Hamdan, MM dan Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Yatie Rochayatie, SH, M.Si, saat menyambut kedatangan rombongan di GSC, Selasa (19/4).

Alur Bus Wisata Jakarta-Cipanas Garut Resmi Diluncurkan Garut, Siasat Kota Sebagai salah satu terobosan dalam rangka meningkatkan arus wisatawan ke Garut, khususnya dari Jakarta, Selasa, (19/4), di Kompleks Garut Souvenir Center (GSC), jalur khusus Jakarta menuju Objek Wisata Cipanas Garut, akhirnya secara resmi diluncurkan. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UMKM dan Industri Pariwisata Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ir. Hamdan, MM, menandai peluncuran tersebut dengan pemukulan gong, disaksikan Wakil Bupati R. Diky Candra, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Yatie Rochayatie, SH, M.Si. Menurut Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UMKM dan Industri Pariwisata Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ir. Hamdan, MM, diyakini akan berdampak pula pada jasa tempat penginapan hotel dan homestay di Garut akan meningkat, dan konsumen restoran/rumah makan atau wisata kuliner bertambah. Dampak positif juga akan dirasakan para pengrajin, bisnis souvenir berbagai produk, penyewaan sarana transpor tasi, layanan jasa relaksasi, hingga pemanfaatan tenaga kerja lokal akan semakin terbuka peluangnya. Dengan dibukanya jalur ini akan semakin terbuka konsumen potensial menggunakan jasa transportasi khusus mulai dari para PNS Jakarta dalam rangka wisata MICE berupa rapat-rapat koordinasi, lokakarya, pameran bisa dilakukan di Cipanas Garut, selain itu wisatawan umum dari Jakarta

dan sekitarnya akan semakin terbuka menggunakan layanan ini. Sementara itu, Wakil Bupati R. Diky Candra menyambut baik upaya ini. Terlebih Cipanas merupakan segitiga emas Pariwisata Garut, yang telah menjadi ikon pariwisata Garut. Ia berharap rencana ini didukung semua pihak, pemerintah dan lapisan masyarakat, mulai dari sarana transportasi antar kota yang nyaman dan beroperasi tepat waktu, termasuk sarana transportasi dalam kota. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, kata Diky, perkembangan kepariwisataan daerahnya berkembang pesat, hal itu ditandai semakin banyaknya para wsatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut. Meski demikian, ia meminta agar pihak pusat lebih memperhatikan Kabupaten Garut sebagai daerah terisolir, agar kepariwisataan yang selama ini dikembangkan tidak berjalan stagnan. Kabupaten Garut sejak tahun 2010 dijadikan pilot project untuk transportasi wisata, tidak terlepas dari program pemerintah pusat agar tingkat perekonomian masyarakat meningkat. Selain Garut, Pilot Project 2010 di Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui industri pariwisata, adalah Kepulauan Riau untuk bidang VOA, Nangroe Aceh Darussalam untuk bidang Promosi Pariwisata di Mancanegara, Jambi untuk bidang Situs Arkeologi dan Geologi, Kalbar dan Kaltim untuk bidang Ekonomi Rakyat Perbatasan, NTB untuk Wisata Bahari, dan Bali untuk bidang Nesparda. HAROLDS

Garut Dapat Alokasi Dana Rp 9,5 Miliar untuk Ibu Hamil Garut, Siasat Kota Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku mendapatkan jatah sebesar Rp. 9,5 miliar untuk ibu hamil. Dana itu diberikan Kementerian Kesehatan untuk program persalinan gratis selama tahun 2011. “Dananya belum sampai ke Garut, itu hanya alokasi saja dari Kementerian untuk Garut,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Herdi Hidayat, Kamis, (14/04). Menurut dia, saat ini pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kementerian untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut. Salah satunya dengan membuka account rekening. Dana bantuan ini rencana sudah dapat diterima Kabupaten Garut paling lambat Mei ini. Namun, Herdi mengaku, proses persalinan gratis telah bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama ibu hamil yang proses persalinannya di Pusat Kesehatan Masyarakat setempat. “Meski dana belum ada tapi program ini sudah berjalan, klaimnya nanti akan dibayar setelah dana turun,” ujarnya. Herdi menambahkan, dana itu untuk 65 unit Puskesmas dan jaringannya seperti Pustu, Poskesdes serta bidan praktek yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sementara untuk persalinan gratis di rumah sakit akan mendapatkan bantuan tersendiri dari Kementerian. Setiap ibu hamil akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 400-500 ribu. Dana itu di antaranya untuk pemeriksaan kand-

ungan ibu hamil maksimal empat kali dengan biaya setiap kali pemeriksaan sebesar Rp. 10 ribu. Sedangkan sisanya untuk biaya persalinan sebesar Rp. 350 ribu dan Rp. 500 ribu untuk persalinan yang menggunakan alat medis lainnya seperti operasi caesar. Bantuan ini diberikan kepada semua ibu hamil tanpa mengenal status ekonomi. Sebab, program yang diluncurkan pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi pada saat persalinan. Herdi menilai, jumlah bantuan program persalinan gratis yang diberikan ini tidak akan mengakomodasi seluruh ibu hamil di daerahnya. Menurut dia, bantuan itu hanya mampu membiayai sekitar 30 ribu ibu hamil saja, karena berdasarkan data tahun sebelumnya jumlah persalinan di daerahnya mencapai 40 ribu orang. “Bantuan ini masih minim, tapi bagi ibu hamil yang belum terakomodasi akan dibiayai oleh Jamkesda yang bersumber dari pemerintah provinsi,” ujarnya. Sementara itu, program persalinan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut belum berjalan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Garut, Maskut Farid, menyatakan alasan belum dilaksanakannya program ini karena pihaknya belum mengetahui payung hukum pelaksanaan program tersebut. “Sampai sekarang kita masih menunggu petunjuk pelaksanaannya, saya takut dipersalahkan kalau ini dilakukan sebelum ada aturan yang jelas,” ujarnya. AAM

Garut, Siasat Kota Wakil Bupati Garut Rd. Diki Chandra meresmikan pembangunan gedung BMT Cibalong di Jl. Miramareu Kecamatan Cibalong pada Rabu, (27/04). Upaya BMT untuk meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Garut, khususnya meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan, sudah sepantasnya didukung penuh oleh semua pihak demi kemajuan Garut. Menurut Ketua BMT Kecamatan Cibalong Tata Setiana Mustopa, dengan modal awal hanya 1,5 juta rupiah BMT semakin berkembang seiring dengan men-

ingkatnya kepercayaan nasabah serta adanya upaya dilakukan pengurus BMT untuk meningkatkan kinerja. Anggaran untuk pembangunan gedung BMT sebesar 300 juta rupiah berasal dari swadaya para anggota BMT. Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Komisi C Suyatna, Direktur Inkubasi Bisnis Kecil Kabupaten Garut K.H. Cecep Abdulhalim, Kabag. Informatika Drs. Dikdik Hendrajaya M.Si, Kadis Pertanian, Kadis Perindag, Kadis Peternakan, Kadisbun, Sekretaris Disnakersostrans, serta Muspika Kecamatan Cibalong. HAROLDS

WABUP Garut Diki Chandra sedang menandatangi prasasti BMT Cibalong.

ALIH PUNGSI LAHAN SEBABKAN BANJIR BANDANG Garut, Siasat Kota Banjir bandang yang melanda kawasan Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler beberapa waktu lalu merupakan yang kedua kali dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, banjir yang di sebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga penampung air (dam) yang berada di hulu kawasan tersebut tidak bisa menampungnya yang pada akhirnya meluap dan menggusur area perkampungan di bawahnya.

URANGNYA serapan air akibat hutan milik masyarakat yang gundul dan dialih pungsikan lahannya menjadi area tanaman palawija serta banyak dijadikan tempat penambangan pasir liar, ikut menjadi sebab banjir bandang kembali terjadi. Tak hanya material tanah yang merusak rumah-rumah warga sekitar, jalanpun yang pada beberapa waktu kebelakang selesai di perbaiki, kembali rusak bahkan lebih parah dari kejadian serupa, demikian di ungkapkan kepala Desa Sukawangi

BUPATI Garut H. Aceng HM Fikri meninjau lokasi banjir banding di Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler. Emay Sumarna, Minggu (24/4), dihadapan Bupati Garut H. Aceng HM Fikri S.Ag saat meninjau lokasi banjir bandang di Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler. Hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Bina Marga Kab. Garut Drs. Atang Subarjah M.Si, Kepala BPBD Kab. Garut Drs. Jat Jat Munajat M.Si, Bagian Evaluasi daerah Aliran Sungai (DAS) Balai Pengelolaan Das Cimanuk Citanduy Iis Juansyah serta Camat Tarogong Kaler Drs. Muksin M.Si. Menurut Bupati, Kondisi jalan yang menyerupai saluran air tersebut rusak parah dan harus sesegera mungkin untuk di perbaiki kembali, agar dampak dari bencana terse-

but dapat di minimalisir, hal lainnya yang paling penting untuk segera di perbaiki adalah kawasan di atas perbukitan, misalnya dengan mengembalikan fungsi hutan menjadi area tanaman dengan pohonpohon yang keras, yang dapat menahan debit air ketika curah hujan tinggi, perbaiki juga dam-dam penampung air. Sementara Atang Subarjah menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Garut membutuhkan anggaran sekitar Rp. 712 Juta untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak berat akibat di landa banjir bandang tersebut, perbaikan saluran air menjadi prioritas. sementara jalan yang harus diperbaiki hampir sepanjang 500 meter. AAM

Sekda Garut Buka Rakornis Perhubungan Jabar Garut, Siasat Kota Ber tempat di hotel Sabda Alam Cipanas, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H.Iman Alirahman,SH,M.Si membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Se-Jawa Barat. Hadir Kepala Dinas Per hubungan Provinsi Jawa barat H.Dicky Saromi serta Para Kepala Dinas Perhubungan Se-Jawa barat. Dalam sambutannya Sekda mengatakan, hubungan kelembagaan diantara institusi pemangku kebijakan di bidang perhubungan khususnya di wilayah Jabar dipandang penting, terutama ditengah berbagai tantangan yang melingkupi bidang perhubungan, seiring dengan meningkatnya per tumbuhan ekonomi dan pembangunan baik ditingkat nasional maupun, regional maupin lokal. Bagi Pemerintahan Kabupaten Garut khususnya Dinas Perhubungan, urgensinya adalah dalam rangka pertuka-

ran informasi dan pengalaman, dalam bidang penyelenggaraan tugas bidang perhubungan dan tugas pemerintahan lainya. Per tukaran informasi tersebut dalam rangka memperluas cakrawala pandang, serta membuka wawasan. Peran strategis bidang perhubungan, memerlukan pola fikir yang komprehensif, berwawasan kedepan serta mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tentunya harus tetap dilandasi kearifan lokal dari para pemangku kebijakan bidang perhubungan, mengingat persoalanya sangat kompleks dan sangat menentukan dalam perekonomian global. Hal lainnya adalah pengembangan kemitraan yang strategis, dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perhubungan, khususnya organda sebagai organisasi yang selama ini menaungi kepentingan pelaku usaha bidang perhubungan. Oleh karena, menurut Sekda, diper-

lukan pengembangan pemikiran atau konsepsi kebijakan yang mampu menumbuhkan daya saing sehat dari para pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana maupun prasarana yang memadai bagi para pengguna jasa transfortasi umum, ser ta menjamin akuntabilitas manajemen perhubungan. Ketua Panitia Penyelenggara, Drs. Mlenik Maumeriadi mengatakan tujuan rakornis ini untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan perhubungan serta mengevaluasi hasil rakor sebelumnya yang membahas tentang pengujian kendaraan bermotor, angkutan, lalu lintas, laut dan ASDP. Rakornis diikuti oleh Para Kepala, sekretaris, kepala bidang dinas perhubungan kabupaten/Kota Se jawa Barat, dengan narasumber dari Direktur Jenderal Perhubungan darat dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. RIDWAN

GARUT

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

43.144 KK BELUM TERLAYANI JARINGAN LISTRIK Garut, Siasat Kota Di Kabupaten Garut terdapat pembangkit listrik yang mampu memasok energi listrik untuk pulau Jawa, Madura, dan Bali, yaitu PLTP Darajat dan Kamojang, Namun masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik PLN. Dari 42 Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut, berdasarkan data yang masuk untuk pengajuan pembangunan listrik pedesaan (Lisdes), sebanyak 43,114 kepala Keluarga (KK) di 27 Kecamatan masih belum terlayani jaringan listrik.

AL tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomi an dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut, H. Budiman, SE, M.Si pada acara Rapat Koordinasi pembahasan percepatan program pembangunan listrik pedesaan di Kabupaten Garut dalam rangka kegiatan pembinaan, pengawasan pertambangan dan pengelolaan panas bumi berkelanjutan tahun 2011, Kamis (28/4) bertempat di Hotel Sabda Alam. Turut Hadir memberikan materi Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Sugiharto Harsoprayitno, M.Sc, Dion Kumoro dari Chevron Geotermal Indonesia (CGI), Humas PLN Distribusi Jabar Bant-

en Adang Zarkasi serta sebanyak 30 orang peserta dari SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Garut. Lanjut H. Budiman, berdasarkan data ratio elektrifikasi yang masuk dari 35 Kecamatan terdapat 185.721 KK yang belum berlistrik. Keterlambatan penyalaan/penyambungan dikarenakan adanya kekurangan/ belum dipasangnya KWH meter dari PLN, letak geograpis yang berbukit dan cenderung berada di daerah rawan bencana alam, yang mengakibatkan akses jaringan listrik sulit dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, adanya pemukiman yang terpisah oleh kawasan hutan yang dikelola perhutani, sehingga kesulitan untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut sebagai jalur jaringan listrik. Lebih ironis, di sekitar kecamatan yang

ada lokasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas Bumi masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik. Atas dasar kondisi tersebut, rakor ini diharapkan dapat menghasilkan upaya pemberian pelayanan yang terbaik bagi masayarakat kabupaten Garut yaitu salah satunya memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar energi melalui pembangunan infrastruktur listrik, khususnya bagi masyarakat yang belum menikmati listrik di sekitar WKP; adanya penyediaan alokasi anggaran dari program Comunity Development (CD) untuk pembanguan infrastruktur listrik pedesaan yang dikoneksikan dengan jaringan listrik PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat, dengan prioritas masyarakat yangbersinggungan langsung dengan WKP. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Pertambangan (SDAP) Kab. Garut Ir. H. Widiyana, CES. menjelaskan rakor ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan percepatan program pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Garut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembahasan terhadap beberapa permasalahan bidang ketenagalistrikan di kabupaten Garut; serta guna mengetahui hal yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan pertambangan dan pengelolaan panas bumi. BAYU

Keberhasilan Pemerintah Dapat Dilihat Dari Desa Absensi Elektronik Garut, Siasat Kota Berhasil tidaknya program-program pengelolaan Pemerintah pusat, Provinsi maupun Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari keberhasilan di tingkat Desa sebagai ujung tombaknya tercapai, begitupun sebaliknya. Demikian sambutan Bupati Garut H. Aceng HM Fikri, S.Ag pada acara Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Desa depinitif hasil pemilihan di Kab. Garut Tahun 2011, Kamis (21/4) di Gedung LEC. Bupati mengingatkan, dengan terpilihnya menjadi Kepala Desa, mencerminkan besarnya harapan masyarakat dengan adanya perubahan yang lebih baik, oleh karena itu, lanjutnya, dalam menjalankan kepemimpinan sebagai orang nomor satu di desanya masing-masing, dituntut untuk lebih visioner, kreatif, dan inovatif. Tapi tentunya kemajuan desa bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa semata melainkan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat lainnya. Paling tidak menjadi figur yang bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pimpinan yang mampu menggali dan mengolah potensi Desanya. Kepala Desa yang dilantik yaitu Mulyadi Kepala Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng; Ajang Jamaludin Kepala Desa Limbangan Barat Kecamatan Limbangan dan Sukanda Kepala Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler. Lanjut Bupati, seorang kepla desa hendaknya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sadar bahwa ia bukan milik masyarakat yang pada pemilihan memilihnya tapi semua masyarakat didesanya tak terkecuali. Hilangkan pola kepentingan pribadi dan kelompok, jangan sampai ada pihak masyarakat yang termarjinalkan. Keterujian seorang kepala Desa apabila mampu untuk mempersamakan pola pikir dan kehendak yang terjadi. HAROLDS

Pengaruhi Penerimaan TPP Garut, Siasat Kota Setda Kabupaten Garut mengujicobakan finger print (absen sistem elektronik), mulai Senin (18/04), sebagian pegawai sudah mulai didata dan disidik jarinya. Alat ini dapat merekam jejak pegawai hampir 700 orang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, H. Iman Alirahman, SH., M.Si., berharap dengan diberlakukannya absensi sistem elektronik ini tingkat disiplin pegawai dapat meningkat. Selain itu, dengan sistem ini akan terlihat jejak rekam kehadiran pegawai, sehingga akan mempengaruhi pada besar kecilnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “ TPP yang diterima pegawai tidak lepas dari beban kerja dan prestasi kerja”, kata Iman di hadapan para pegawai Sekda dalam apel pagi, Selasa (19/04), di halaman Setda Kab. Garut. Iman menyerukan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa menunjukkan dedikasi dan kinerjanya, karena akan mempengaruhi terhadap prestasi kerja dalam rangka menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. RIDWAN

Drs. DARSANI, M.Si, saat memaparkan dalam Sosialisasi Penerapan e-KTP.

Kabupaten Garut Siap Terapkan KTP Elektronik Garut, Siasat Kota Kabupaten Garut menyatakan siap menerapkan KartuTanda Penduduk Eloktronik (e-KTP), bersama 10 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Ke-11 daerah yang akan memberikan e-KTP kepada penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah tersebut, adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Sebelas dari 26 kota/kabupaten di Jabar yang dinyatakan siap melaksanakan program e-KTP pada tahun ini. Sementara sisanya dipastikan selesai pada tahun 2012. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Drs. Darsani, M.Si, di sela-sela Sosialisasi Penerapan e-KTP,di Hotel Banyu Alam Cipanas Garut, Kamis (28/4), pihaknya kini tengah gencar menyosialisasikan e-KTP. “Selama dua hari kami undang selruh camat dan instansi lain untuk ikut adir dalam sosialisasi ini, termasuk menyiapkan para operatornya” Katanya. Sedangkan pengadaannya akan ada dukungan dari APBN. Karena, jika dilaksanakan oleh kota/kabupaten sendiri

akan berat, meski demikian, pihak Pemkab Garut sendiri akan meyertakan dana pendamping untuk lancarnya penerapan tersebut. Di Kabupaten Garut sendiri, tambah Darsani, tercatat tidak kurang dari 1,9 juta wajib ber-KTP. Sehingga ditargetkan tahun 2012 seluruh warga Kabupaten Garut diharapkan sudah memiliki e-KTP. Bentuk KTP elektronik sendiri akan sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm, dengan ketebalan bahan 0,76 mm hingga 1 mm. KTP sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun dan akan berisi data diri, sidik jari serta foto si pemilik kartu tanda penduduk elektronik itu. Untuk sidik jari, memang pada tahap verifikasi yang dipindai meliputi ke-10 jari tangan. Namun yang dimasukkan ke dalam chip hanya dua jari, yaitu sepasang jari telunjuk. Dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemiliki e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja sehingga akan terwujud Nomor Identitas Kependudukan yang tunggal. HAROLDS

Drs.H. ATANG SUBARJAH, M.Si, Kepala Dinas Bina Marga (foto kiri) dan Ir. H. Widiyana, CES, Kepala Dinas SDAP saat menerima penghargaan dari Bupati Garut H. Aceng HM Fikri, S.Ag, karena dinas yang dipimpinnya bia merealisasikan PAD diatas 100 persen. HAROLDS

Bupati Garut Resmikan Jembatan Gantung Cijambe

BUPATI sedang melintasi jembatan.

Garut, Siasat Kota Kebersamaan dalam usaha membangun suatu tujuan baik itu berupa pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bangunan maupun yang lainnya harus di barengi pula dengan kebersaman dalam pemeliharannya, karena hal tersebut akan memperpanjang usia suatu bangunan. Cepat serta rusaknya bangunan tersebut dikarenakan tidak sejalannya napas pembangunan dan pemeliharaan. Demikian sambutan Bupati Garut H. Aceng HM Fikri S.Ag, pada peresmian penggunaan jembatan Cijambe di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan, Senin, (25/4). Hadir Kepala Satpol PP Kab. Garut Dr. H. Suherman, SH.

M.Si, Kepala Bagian Informatika Setda Garut Drs. Dik Dik Hendrajaya,M.Si, Sekretaris Dinas Pertacip Drs. Diar Cahdiar, M.Si Camat Karangpawitan Drs. Asep Taupan, MH. dan pejabat lainya. Dengan diresmikannya penggunaan Jembatan gantung ini, diharapkan dapat membantu utamanya masyarakat sekitar jembatan serta bisa memperlancar roda perhubungan dan perekonomian diantara dua desa beda kecamatan yang berseberangan tersebut. Menurut Ketua panitia Toyib Abdul Rizal, Pembangunan Jembatan Cijambe dibiayai oleh swadaya masyarakat setempat bersama seorang donatur berkebangsaan

swedia dengan diawasi oleh teknisi asal negara Swis yang secara bersama-sama dalam pengerjaanya bersama warga masyarakat. Jembatan sepanjang 70 Meter diatas sungai Cimanuk tersebut menghubungkan warga kampung Cijambe Desa Sindanglaya kecamatan karangpawitan dengan kampung Patrol Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi. Menurut Ajang (35) Warga kampung Cijambe, keberadaan jembatan ini patut untuk disyukuri oleh semuanya, sebab penantian selama hampir 20 tahun terbalas sudah, selama ini warga kedua kampung yang hendak bepergian satu sama lainnya selalu menggunakan rakit yang melintasi sungai Cimanuk, demikian paparnya. SIMSON

KARAWANG

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

CELLICA RAIH REKOR WAKIL BUPATI TERMUDA

Karawang, Siasat Kota Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana berhasil meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Wakil Bupati Perempuan Termuda. Penyerahan rekor tersebut diserahkan langsung oleh Manager MURI, J. Ngadri kepada Wakil Bupati yang juga disaksikan secara langsung oleh Bupati Ade Swara dan unsur Muspida Kab. Karawang serta sejumlah Anggota DPRD di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Tanjung Mekar, Karawang, Selasa (26/4). MANAGER MURI, J. Ngadri saat memberikan piagam rekor tersebut menjelaskan bahwa dalam catatan MURI terdapat berbagai kiprah perempuan yang berhasil mendapatkan rekor dunia dari MURI. Hal ini tidak lepas dari peran RA. Kartini yang telah menorehkan sesuatu yang luar biasa dan hasilnya bisa dirasakan hingga saat ini. “Termasuk ibu Cellica Nurrachadiana yang berhasil mendapatkan rekor dunia sebagai Wakil Bupati Perempuan Termuda,” tuturnya. J. Ngadri melanjutkan, MURI didirikan sebagai organisasi nirlaba sehingga tidak memiliki orientasi bisnis. Pada awal berdirinya,

MURI mencari orang-orang berprestasi yang memiliki rekor dunia. “MURI didirikan guna memberikan penghargaan terhadap prestasi orang Indonesia, sehingga dapat memberi motivasi masyarakat lain untuk bekerja lebih baik dari pemegang rekor yang ada,” ujarnya. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut juga turut menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi yang telah diraih oleh dr. Cellica Nurrachadiana sebagai Wakil Bupati Termuda. “Semoga penghargaan tersebut dapat semakin memberikan manfaat bagi dirinya sekaligus masyarakat Kab. Karawang,” harapnya. Di sisi lain, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana sendiri menilai bahwa keberadaan rekor yang dis-

ematkan kepada dirinya dalam suasana peringatan Hari Kartini merupakan suatu bukti bahwa saat ini tidak ada perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki. “Ini tentunya merupakan kebanggaan bagi saya, sekaligus merupakan sarana untuk memotivasi saya untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi masyarakat dan pemerintah Kab. Karawang,” ujarnya. Dr. Cellica Nurrachadiana yang lahir pada tanggal 18 Juli 1980 dinobatkan sebagai Wakil Bupati Perempuan Termuda melalui Piagam Penghargaan MURI Nomor: 4854/ R.MURI/IV/2011 dengan usia 30 tahun 5 bulan 10 hari. Piagam Penghargaan tersebut ditandatangani pada tanggal 26 April 2011 secara langsung oleh Direktur MURI, Jaya Suprana. DENNY

Sekda Karawang Buka Rakerda KBPP Tahun 2011 Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu program pembangunan nasional, Program KB dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan dan Sukesnya KB harus ditunjang dengan faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah adanya hubungan sinergi antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri, demikian yang di katakan Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan Sekda Ir. Iman Sumantri, saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKBPP Kabupaten Karawang Tahun 2011 di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Rabu, (27/4) Dalam Laporannya Kepala BKBPP Kabupaten Karawang Abdul Hamid, menginformasikan bahwa pelaksanaan Rakerda ini adalah berdasarkan surat dari BKKBN provinsi Jawa Barat dimana tujuan dari Rakerda adalah untuk memberikan kontribusi kepada Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan kesetaraan kaum wanita dengan pria dalam perannya pada pembangunan dalam rangka mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Karawang Yaitu “ Karawang Sejahtera berbasis Pembangunan berkeadilan dilandasi Iman dan Taqwa”, dan juga Meningkatkan aksesbilitas masyarakat tehadap Pelayanan KB dan KR, Meningkatkan Upaya-upaya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Meningkatkan Pelembagaan dan Pencitraan Prograam KB, Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Meningkatkan akses pemberdayaan ekonomi bagi perempuan sebagai kepala keluarga, Menghapus Perdagangan Orang (khususnya perempuan dan anak) dan KDRT, Perlindungan dan Pengembangan Hak-hak Anak. Thema pada Rakerda ini adalah : ” 2 Juta Penduduk Kabupaten Karawang Kita Kendalikan melalui Gerakan Memantapkan

Lini Lapangan Rancage (Gumelar)” Dalam sambutannya kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat Drs. H. Rukman Heryana, MM mengatakan dirinya merasa bangga bahwa Kabupaten Karawang merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang sukses dengan prgram KB, Rukman juga menambahkan bahwa dalam suatu daerah yang bisa dikatakan maju bisa dilihat dari income perkapitanya tinggi, apabila income perkapitanya tinggi maka IPM akan naik dan bisa dikatakan sejahtera, sejahteranya masyarakat bisa dinilai dari Pendidikan, Kesehatan dan ekonominya. Didaerah yang bagus dan baik serta sejahtera bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, karena apabila masyarakatnya masih ada yang Kawin diusia muda, perkawinan antara miskin dan miskin maka dengan sendirinya akan terciptanya kemiskinan baru ucapnya. Dalam sambutan tertulisnya Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara,MH menegaskan kembali bahwa Program KB sangat penting, karena ini akan sejalan dengan visi Kabupaten Karawang Karawang Sejahtera berbasis Pembangunan berkeadilan dilandasi Iman dan Taqwa. Sisi lain yang masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang juga adalah tentang Pemberdayaan Perempuan yang diantaranya memuat Hakhak Azasi perempuan, perlindungan perempuan dan Anak, karena disinyalir bahwa di Kabupaten Karawang ini masih kerap terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi terhadap anak, dan perdagangan orang (Trafficking) Hadir dalam kesempatan rakerda KB antara lain Perwakilan Dandim 06/04 Karawang, Perwakilan Kapolres, Jumlah peserta 160 orang diantaranya adalah Kepala Bagian di lingkup Setda, Kepala OPD, Para Camat, PKK, Dharma Wanita, GOW, Kepala Puskesmas, Fatayat NU, Para Mahasiswa, dll. DENNY

Bintek Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu upaya untuk Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi Belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBD, serta memperkenalkan aturan, sistem, metode dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan Good Governance, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bidang Pengendalian Program Setda Karawang menggelar Bintek Sosialiasi Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang dibuka Oleh Asisten II Aa Nugraha di Gedung Singa Perbangsa Lt. III. Dalam sambutannya Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, MH yang di Bacakan oleh Asda II AA Nugraha mengatakan bahwa Dalam mewujudkan Good Governance, Pemerintah terus berupaya menjadikan penyelenggara Pengadaan barang dan jasa yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan terbuka. oleh karena itu kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan para peserta, terutama untuk memahami, menguasai dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aa menambahkan bahwa Bintek ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi panitia pengadaan

AA NUGRAHA barang/jasa dan aparatur pemerintah (PA, KPA, PPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pelaksanaan Bintek Perpres nomor 54 tahun 2010 ini, merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme panitia pengadaan barang/jasa dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga para perencana dan pelaksana anggaran khususnya yang berkiatan dengan pengadaan barang dan jasa betulbetul mempunyai pegangan dan referensi yang kuat dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten karawang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. imbuhnya Aa juga menginformasikan den-

gan diterbitkannya Perpres ini, menggantikan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya mendorong efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud. Bupati berpesan dan menghimbau agar tertib administrasi, agar aparat pelaksana penyedia barang harus terampil dan ta’at pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memahami dan mentaati semua peraturan dan perundang-undangan, terutama terhadap isi yang terkandung dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 : agar melakukan koordinasi secara terpadu antar aparat yang terlibat didalamnya, baik pinlak maupun pemborong pekerjaan yang menjadi rekanan pemda, membina sikap mental aparat penyedia barang/ jasa pemerintah, agar tetap ada dalam koridor atau aturan hukum yang berlaku, melakukan pengawasan kelekat (waskat) secara berkesinambungan. Semua itu merupakan langkah konkrit dari Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pembangunan agar tepat waktu, tepat sasaran dan memberi manfaat yang sebesar- besarnya bagi kepentingan masyarakat. IMAM. S

SUASAN bahas kesiapan Sea Games

Bupati Inasoc dan Podsi Kembali Bahas Kesiapan Sea Games Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara bersama Ketua Indonesia SEA Games Organizing Committee (INASOC), Mayjen. Mar (Purn) Djoko Pramono, serta Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) kembali mengadakan rapat bersama guna membahas kesiapan Kab. Karawang yang akan menjadi tuan rumah dalam event SEA Games 2011 mendatang. Rapat yang berlangsung pada hari Senin (18/4) tersebut berlangsung di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemkab Karawang. Rapat tersebut juga mengikutsertakan dinas instansi terkait, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah (Dispora). DKI Jakarta, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya Prov. Jawa Barat, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Perum Jasa Tirta II. Forum rapat sendiri lebih banyak membahas mengenai sejauh mana proyek pembangunan infrastruktur venues dayung yang telah dilakukan di Danau Cipule, Kec. Ciampel, Kab. Karawang. Terlebih sebelum menyelenggarakan SEA Games 2011, Danau Cipule juga akan menjadi tuan rumah bagi kejuaraan nasional dayung di bulan Juli mendatang.

Sejumlah proyek infrastruktur di danau tersebut telah melalui proses tender, dan pemenangnya sudah ditetapkan, diantaranya perataan dan pemadatan tanggul oleh BBWS Citarum, jalan masuk dari kawasan Surya Cipta hingga Finish Area oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Treatment Plant dan reservoir berkapasitas 20 liter per detik oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Sedangkan untuk pembangunan Menara Finish, Gudang Perahu, dan Pontoon naik perahu hingga saat ini masih dalam tahap lelang yang dilakukan oleh Dispora DKI Jakarta. Sementara sarana lomba lainnya, seperti Track Lintasan, Perahu Lomba dan Dayung, Perahu Wasit Katamaran dan mesin, serta Rescue Boat sudah diusulkan kepada pihak Kemenpora. Djoko Pramono sendiri dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa saat ini Indonesia dan Kab. Karawang telah menyatakan sanggup untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games 2011. Untuk itu, pihaknya akan terus bekerja guna menyelesaikan proyek pembangunan yang belum selesai. “Kita sudah nyatakan sanggup dan kita tidak bisa mundur, bahkan bila perlu kita jual celana kita untuk penyelesaiannya,” selorohnya. IMAM SAPRUDIN

PAKPAK BHARAT

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Bupati Pakpak Barat Bahas Peningkatan Hasil Pertanian

JALAN MENUJU RSUD SALAK BUTUH PERHATIAN PEMKAB Pakpak Bharat, Siasat Kota Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang bisa dikatakan 80% masyarakat petani. masyarakat petani adalah pejuang kehidupan dalam rumah tangga, maka masyarakat petani terlebih-lebih yang berdomisili di Kecamatan Salak, Siempat Rube dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu adalah daerah dingin, karena itu masyarakat banyak menderita penyakit reumatik dan asam urat.

EGITU masyarakat ingin berobat ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, merasa sedih begitu melihat jalan menuju Rumah Sakit

Umum selalu digenangi air. Percis seperti kolam ikan, karena jalan menuju rumah sakit tersebut, selalu di penuhi dengan genangan air, dalam hati masyarakat, tum-

buh rasa keragu-raguan untuk melintasi jalan yang di genangi air tersebut, karena air selalu keruh, masyarakat bertanya hanya di dalam hatinya sendiri, apakah genangan air ini kolam tempat pembibitan benih ikan. Warga masyarakat meminta kepada Pemkab Pakpak Bharat, memperhatikan jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pakpak Bharat di Salak. Karena jalan yang selalu digenangi air tersebut. Karena genangan air tersebut adalah salah satu faktor kemacetan, transportasi menuju rumah sakit umum daerah tersebut. J TGR

Layanan Gigi RSU Gigi Kecewakan Masyarakat Pakpak Bharat, Siasat Kota Diduga kuat Rumah Sakit Unmum (RSU) Gigi Pakpak barat, melakukan diagnosa yang salah terhadap salah satu pasiennya.kepada pasiennya I. Sembiring dan M. Marbun, petugas RSU Gigi Pakpak Barat mengatakan kepada salah satu pasien, bahwa gigi yang sakit tidak bisa dilakukan pencabutan disaat sakit.Dan harus menunggu Tiga hari gigi pasien bisa dicabut. “ tidak bisa dicabut hari ini dan harus menunggu 3 hari lagi, karena gigi anda sudah terkena penyakit radang gigi, kalau anda tidak percaya pada kami, dengan lain atau anda harus membuat surat pernyataan pada kami, dengan tertulis” dengan lantangnya medis tersebut mengucapkan kepada pasien atau mop dan apakah pelecehan, setiap warga masyarakat berobat mengunakan kartu askes, atau apakah askes tidak berlaku di Rumah Sakit Umum Kabupaten Pakpak Bharat? pertanyaan di dalam benak si pasien tersebut.

Pasien A. Brt mendengar tawaran se perti itu, akhirnya pulang dengan hati sedih dan air mata mengujami. Kemudian esok harinya pada taggal 26/04-2011 dini hari, selang satu hari kejadian di atas, keluarga A Brt, menyarankan untuk berobat pada medis di Kabupaten Dairi untuk diperiksakan tentang giginya A Brt tersebut. Didairi, Setelah diperiksakan gigi A Brt, dalam pemeriksaan di rumah sakit umum Dairi, hasil pemeriksaan gigi A Brt tersebut, tidak ada dampak penyakit radang gigi sama sekali. Gigi pasien tersebut dapat di cabut pada saat itu juga. “ Pencabutan gigi A Brt tersebut tidak ada rasa sakit sama sekali sampai saat ini, dan ini perlu di perhatikan kinerja para medis di Rumah Sakit Umum Pakpak Bharat yang tidak becus. Para pekerja medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Pakpak Bharat janganlah memandang orangnya yang berobat, walaupun masyarakat rendahan atau orang besar, jangan lah

membeda-bedakan orang yang mau berobat. Karna atas kejadian ini, keluarga A Brt, sujud syukur kepada TUHAN yang maha kuasa dan sekaligus terima kasih kepada medis Kabupaten Dairi yang telah melayani A Brt dari pemeriksaan gigi sampai pencabutan gigi berjalan dengan baik dan sakses. Karena RS DAIRI bukan seperti pelayanan RS Pakpak Bharat yang melayani saya, tidak benar sama sekali dan boleh dikatakan membodoh-bodohi pasien yang berobat, ungkap A Brt, dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat meminta kepada Direktur RSU Kabupaten Pakpak Bharat P Manihuruk dapat mempertimbangkan atas kejadian ini dan juga pada instansi yang terkait, agar masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat tidak kecewa untuk berobat, karena masyarakat yang berobat di Kabupatennya menambah kecintaannya, bukan kebaliknya dan juga menambah PAD kabupaten sesuai dengan perda yang ada di kabupaten pakpak bharat” Kata B Art. J TGR

Pakpak Bharat, Siasat Kota Setelah memekarkan diri dari Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat yang baru mekar sekitar delapan (8) tahun, Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu baru kali ini mengadakan pertemuan di Waris Hotel yang berlokasi di pusat kota Kabupaten Pakpak Bharat. Konfrensi pers yang di adakan di waris hotel membahas tentang pemberitan hasil per tanian masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, salah satu usaha gambir sebab gambir adalah sangatlah menguntungkan, sebab gambir adalah sangat di pentingkan sekali untuk negara tetengga kita. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, telah menganggarkan penanaman gambir sejuta pohon, gambir lah satu-satunya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat petani di Kabupaten Pakpak Bharat, karena gambir adalah tanaman tua yang berpenghasilan setiap harinya, Penanaman sejuta pohon gambir, akan di salurkan ke semua petani masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, bagi petani yang berminat menanam gambir, dan masyarakat petani, yang bertani

di Kabupaten Pakpak Bharat, meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, supaya di koordinir masyarakatnya yang betul-betul punya hati dan niat bulat untuk menanam gambir tersebut. Jangan seperti yang telah lewat selama ini, karena selama ini, Pemerintah sudah sangat baik merealisasikan bantuan kepada masyarakat petani. Namun ada kekurangannya, seperti contoh, Dinas Pertanian membantu masyarakat itu dengan bibit kopi, tetapi instansi yang memberikan bantuan tersebut kurang mengkordinir masyarakat petani, sebab masyarakat yang mendapatkan, sebahagian bukan kesitu jurusan pertaniannya. Harapan Pemerintah nantinya kepada masyarakat petani Pakpak Bharat, jikalau memang masyarakat petani itu tidak suka untuk bertanam gambir, jangan lah di terima, karena seandainya pun dia menerimanya, itu hanya untuk di tumpukkan di pekarangan rumah, padahal masyarakat yang betul-betul ingin meningkatkan hasil per taniannya, dengan bertani gambir, tidak mendapatkan bibit gambir tersebut. J TGR

Ir H. MAJU ILYAS PADANG bertindak Inspektur Upacara.

Pemkab Pakpak Bharat Peringati HUT Linmas ke-49 Pakpak Bharat, Siasat Kota Peringatan HUT Linmas ke-49 di Kabupaten Pakpak Bharat yang dilaksanakan secara nasional bertempat dilapangan Napasengkut Salak,Selasa (19/4) berjalan lancar. Wakil Bupati Pakpak Bharat Ir H. Maju Ilyas Padang bertindak Inspektur Upacara membacakan Amanat tertulis Mendagri ditandai dengan titah meningkatkan Kamtramtibmas. Kegiatan yang dimotori Bagian Kesbanglinmas Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ini dihadiri PNS dari berbagai tingkatan. Unsur Muspida Pakpak Bharat, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu,MBA (diwakili) oleh Wabup Ir H. Maju Ilyas Padang. Dandim 0206/Dairi dan Pakpak Bharat Letkol Inf Abdul Rahman,S.Sos, Kabag OPS Polres Pakpak Bharat AKP Noviman.S, Sekda Drs Gandi Wartha Manik,SE,ME. Kepala PN Sidikalang Jonner Manik,SH.M.Hum. Amanat Mendagri Gamawan Fauzi Pembina Umum Linmas yang dibacakan Inspektur Upacara Ir H Maju I Padang, diawali ucapan Selamat HUT Linmas ke-

49. Berthemakan “Satuan Perlindungan Masyarakat siap mengemban tugas dalam membantu, memelihara Kamtramtibmas serta mensukseskan Pemilukada 2011”. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah pula tingkat kedewasaan dan kualitas serta kuantitas melakukan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan Negara, papar Irup H.Maju I Padang serta merta membeberkan eksistensi Linmas dalam wadah PP No.6 tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu lanjut Wabup, diharapkan Pemkab Pakpak Bharat sesuai Amanat Mendagri, dapat lebih meningkatkan eksistensi dan profesionalisme serta kemampuan manajerial operasional Sat-Linmas guna menunjang tugas, perlu dilibatkan peran serta Linmas diberbagai event. Dan diharuskan setiap senin memakai uniform pencerminan jati diri. Jiwa Korsa untuk menjaga citra, wibawa ditengah masyarakat sesuai poin pertama, dari enam poin penting amanat Mendagri,tegas Irup Ir H.Maju I Padang menyimpulkan. JTGR

PP Diharapkan Bantu Pembangunan Daerah Pakpak Bharat, Siasat Kota Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu mengharapkan Organisai Pemuda Pancasila (PP) mengharapkan agar mengambil bagian penting dalam pembangunan daerah.Harapan Bupati tersebut ditegaskan saat pembukaan Muscab II MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pakpak Bharat.Muscab PP turut dihadiri oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW-PP) Propinsi Sumatera Utara,Anuar Shah,Ketua DPRD Pakpak Bharat,Ir.Agustinus Manik, Wakapolres,Bulmar Pasaribu,Komando Inti PP Sumut, Heri Simanjuntak,Ketua

Srikandi PP Sumut,Ketua MPC PP Pakpak Bharat,Antoni.E.Berutu,PAC dan PRPP se Pakpak Bharat,yang bertempat di Gedung Serbaguna Salak beberapa waktu yang lalu. Menurut Remigo Yolando ,bahwa peran Pemuda dalam pembangunan memiliki energi sebagai potensi yang bisa diandalkan dalam pemmberian sumbangsih dalam proses pembangunan untuk kemajuan Pakpak Bharat. Bupati juga mengharapkan agar organisasi PP adalah organisasi yang selalu mengandalkan intelektualitas dalam melakukan sesuatu kegiatan pembangunan.Anarkis

dan sikap arogansi tidak tercermin dalam tubuh organisasi PP. “ Dengan mengandalkan energi yang kuat dibarengi intelektualitas tidak kekerasanm dan anarkis dalam memberikan sumbangsih pembangunan” kata Bupati. Ketua DPRD Pakpak Bharat, Ir.Agustinus Manik juga sangat mengharapkan agar PP dapat menjadi Garda terdepan memberikan contoh terbaik kepada masyarakat , kader-kader PP yang terutama di Pakpak Bharat diharapkan tidak menjadi momok yang menakut-nakuti melainkan menjadi organisasi yang disenangi masyarakat, memberikan sum-

bangsih melalui akhlak mulia dan berwawasan luas dengan menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini Ketua MPC Pakpak Bharat,Antoni Efendi Berutu juga mengharapkan kerja sama dari seluruh komponen yang terkait dalam membesarkan organisasi PP di Pakpak Bharat,dan menurut ia lagi bahwa selama ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan roda organisasi yan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim. Dalam arahan Ketua MPW Propinsi Sumut,Anuar Shah,yang akrap di pang-

gil dengan sebutan Aweng,ia menegaskan kepada seluruh kader PP Pakpak Bharat untuk tetap menjungjung tinggi Pancasila sebagai ideology organisasi, sebab organisasi PP lahir untuk mempertahankanya dari rongrongan komunisme, Aweng juga mengharapkan agar PP dapat menjadi satu kekuatan pemuda yang energik yang dapat membantu pemerintahan dalam menjalankan program demi kemajuan masyarakat, dan PP lahir bukan untuk menakutnakuti,tetapi untuk mengawal dan mengamalkan Pancasila sebagai ideology ber bangsa,tegasnya. J.TGR

Pengurus Baru LAM-R Kab Inhu Bakal Diganti Rengat,Siasat Kota Sekeretaris I organisasi Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) kabupaten Indragiri Hulu Baharudin Ahmad kemaren Kamis (28/4) mengatakan, waktu dekat organisasi LAM.R akan mengadakan pemilihan pengurus baru, hal itu mengingat akan berakhirnya masa kepengurusan. Saat ini, baru pembentukan panitia yang telah dilaksanakan baru-baru ini, hanya menunggu waktu keputusan Bupati Inhu untuk pelaksanaan, surat telah diajukan. Perhimpunan dalam organisasi LAMR, telah terbentuk sejak tahun 1970 di Riau yang berkedudukan dikota Provinsi Riau di Pekan Baru. Karena LAM-R ini lembaga yang berazaskan syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah,” terangnya. Selanjutnya sambungnya” LAM-R ini adalah berbentuk konfederasi yakni keterpaduan federasi-federasi dari kabupaten/kota dan kawasan otonomi diwilayah Riau. Kemudian LAM-R mempunyai jenis menurut nilai-nilai adat dan teradat yang diadatkan secara kerjasama, bertukar pikiran, otonomi dan melibatkan diri dalam persebatinan yang memayongi semua kelembagaan adat yang ada di Riau. Maka fungsi LAM-R, nelaksanakan perhimpunan anggota masyarakat adat yang menjadi pendukung utama adat serta budaya Riau. Agar dapat mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat khususnya agama muslim serta membela kepentingan masyarakat melayau Riau dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. ”itulah gunanya organisasi LAM-R

adanya mulai berdiri di Riau untuk memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat melayu Riau.Terangnya”. Disinggung masalah tugas pokok, jelasnya Baharudin Ahmad lagi” bagaimana cara menggali, membina, mengembangkan adat dan budaya daerah Riau yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam dan tidak menghambat prosesi pembangunan bangsa. Selain keberadaan, LAM-R yang ada dikabupaten Indragiri Hulu ini, juga sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan adat melayu Riau. Untuk itu perlu mengadakan usahausaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan dari bahan adat dan budaya melayu yang terdapat di Riau yang serasi dengan hukum negara. Kepengurusan priode 2006-2011 saat ini masih di ketuai ” H.M.Azaly Djhohan,SH, sekeretarisnya Drs.H.Husnawan Sekh. Dan panitia telah terbentuk untuk pelaksanaan pemilihan pengurus baru nanti. Hal ini telah disajukan ke Bupati Inhu, hanya tinggal jawaban dari Bupati. Sebab berdirinya organisasi LAM-R ini sebagai acuan dari Permendagri No 44 tahun 2009 tentang pedoman kerjasama Depdagri dan Pemerintah daerah dengan Ormas DAN Lembaga lainnya dalam bidang Kesbangpol dalam negeri. Karena disana dibunyikan, bahwa untuk memperkokoh persatuan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasioanal dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya. katanya. FRASETIA

LOKASI penemuan mayat.

Mayat Tak Dikenal Ditemukan Dekat SPBU Persimpangan Rengat, Siasat Kota Tak diguga akan ditemukan mayat manusia yang tak dikenali terkapar dibelakang SPBU dekat pasar persimpangan PT.Kencana Amal Tani (KAT). Mayat tak dikenal itu ditemukan ketika ada warga sedang melewati kebun miliknya dengan rencana mendodos sawitnya. Menur ut keterangan Kapolsek Pangkalan Kasai kecamatan Seberida melalui kanit Ipda.B.Siahaan di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat ketika dikonfirmasi menjelaskan’ mayat itu awalnya ditemukan oleh Jimmi (42) warga dusun sei bangkar kecamatan seberida sekitar Pukul 5 WIB Sore Senin,(25/4). “Rencananya yang menemukan itu untuk mendodos hasil kebun kelapa sawitnya. Dan letak kebunnya itu didusun Sei Bangkar kecamatan Seberida, dan tidak jauh jaraknya dari belakang SPBU yang di jalan lintas timur dekat pasar persimpangan PT.KAT mayat itu ditemukan. Identitas mayat laki-laki sedang berpakaian baju kaus belang-belang, celana levis, pakai ikat pinggang merk DMG, sandal masih terpakai oleh mayat merk carvil dan rambut kriting. Masalah umur belum dapat dipastikan dengan alasannya wajahnya mayat telah hancur, dan agak kehitaman. Kita tunggu setelah diotopsi untuk lebih jelas. Terangnya. Ditanya warga yang merasa kehilan-

INHU

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

gan, jawabnya kanit itu’ warga selama ini belum ada yang merasa kehilangan, sebaba selama ini warga belum melapor kehilangan warganya, maka juga kita akan mengumumkan nanti melalui mesjid agar diketahui siapa yang merasa kehilangan itu. Dijelaskannya lagi, selain mayat yang ditemukan, di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) didekat sekitar mayat itu juga ada ditemukan Baju warna kuning dan botol aqua sekitar 2 meter dari mayat. Mayat saat ini sedang melakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dan indentisnya belum mengetahui secara jelas.katanya. Sementara Jimmi penemu mayat saat ditanya’ jelasnya tidak menyangka ada mayat. Tujuannya untuk mendodos kelapa sawit dikebun, ketika sedang melintas, merasa agak bau aroma yang menyengat, Setelah didekati kiranya mayat. Kemuadian langsung kita suarakan kemasyarakat dekat itu dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Kasai.ujarnya. Investigasi Siasat Kota diruang RSUD Indrasari Rengat, terlihat mayat sedang badan gembung dan bau menyengat sambil diselimuti ulat dan lalat, Mayat belum dapat dipastikan berapa lama setelah kejadian menurut keterangan Kapolsek melalui Kanit dan pihak Rumah Sakit yang sedang menangani otopsi. FRASETIA

Rengat, Siasat Kota PTPN V Sei Lala, minta minggat dari wilayah desa Lubuk Batu Tinggal (LBT) Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Jangan membuat dunia ini seperti miliknya yang sesukanya menggarap lahan masyarakat tanpa musyawarah. Izin HGU No.10 tahun 1990 seluas 3536,78 ha yang dimiliki PTPN V Sei.Lala itu dialokasikan daerah desa Rimpian, bukan daerah LBT. Tidak perlu memancing amarah masyarakat.

EMBUKAAN lahan untuk HGU PTPN V itu, telah ma suk wilayah LBT seluas 2863 ha. Atas terjadinya prilaku pihak perusahaan melakukan penyerobotan lahan masayarakat, baik tanah perkuburan nenek moyang juga digarap, artinya termasuk kuburan nenek moyang daerah sini dinjak-injak perusahaan. Ujar Asbullah,SH ketua Umum STI kemaren dikantor Bupati Inhu mewakili masyarakat LBT. Mengenai penyerobotan lahan LBT, ditempat terpisah ”Jumarismi Abiyus ketua umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Inhu yang juga dipercayakan mewakili masyarakat menjelaskan menurutnya semua dikembalikan kepada Pemda Inhu. Alasannya’ karena izin itu semua dari pemerintah, bukan dari perusahaan. Artinya Pemda Inhu harus bertanggung jawab, bila izin terbit tanpa tidak pernah melibatkan masyarakat sekitar areal perusahaan, tentu akan tetap bermasalah. Apapun jenisnya yang telah dikuasai negara, adalah tujuannya untuk kemakmuran rakyat sesuai UU yang diatur, tapi sebaliknya terjadi dialami masyarakat yang hanya mementingkan kepihak perusahaan sebagai penggati penjajah belanda. Apapun alasannya, pemda Inhu harus bertanggu jawab, maka minta Bupati Inhu segera menyelesaikan sebelum masalahnya tambah keruh yang akhirnya muncul korban dilapangan. Kita tunggu pemda Inhu turun kelokasi lahan sesuai janjinya. pungkasnya’.

PTPN V DIMINTA MINGGAT DARI LBT

ORASI ratusan warga LBT menuntut sengketa lahan dengan PTPN V Sei Lala. Sebab, HGU PTPN V yang seluas 3536,78 ha itu terletak didesa Rimpian, bukan Lubuk Batu Tinggal. Selain itu, kecamatan Lubuk Batu Jaya bukanlah pemekaran dari desa Rimpian. Lubuk Batu Tinggal telah ada sejak jaman kerajaan yang mayoritas penduduknya petani yang dipimpin Monti penghulu datuk Langsau dahulunya. Kenapa sejak tahun 80-an PTPN V dibiarkan mengekploitasi, Akumulasi dan mengekpansi sumber daya alam, yang akhirnya lahan masyarakat hilang tanpa kisah. Kalau tidak tuntas waktu dua minggu ini oleh Pemkab.Inhu, agar Bupati Inhu mundur saja dari jabatannya, karena yang kami butuhkan pemimpin profesional bukan pemimpin pengecut dan tidak bertanggung jawab.kata seruan para orasi tersebut. Sementara Bupati Inhu Yopi Arianto sambil tersenyum sambil berpanasan menahan panasnya matahari dan menjawab’ karena kepedulian itulah makanya saya mengejar dan menyambut langsung masyarakat saya, karena semua di Inhu ini masyarakat saya. Berharap bersabar, semua punya proses dan tetap memanggil pihak PTPN V untuk mengetahui kebenaran tersebut. Apalagi persoalan ini masalah lama, namun tetap harus kita tuntaskan, kita berjaji itu.Kata Bupati sambil disorakkan oleh unjuk rasa “hidup Bupati Inhu. Mengenai sengketa lahan PTPN V-LBT, Asisten I “HM.Sadar menjawab, akan ditinjau ulang, diharap bersabar warga. Persoalan lahan sengketa seperti ini tentu harus di-

pelajari dan mempunyai proses. Dasar terbitnya oleh BPN Inhu HGU No.10 tahun 1990 miliknya PTPN V Sei Lala itu untuk membuka lahan seluas 3536,78 Ha, daerahnya dimana lokasi sebenarnya akan dicek kembali. Namun Drs.H.Sucipto kepala kantor BPN Inhu, ketika dikonfirmasi selalu menjelaskan telah sesuai prosudural untuk penerbitan HGU PTPN V, dan belum lari dari dalam peta yang telah dibuat. Tetapi persoalan dasar hukum sebagai syarat penerbitan HGU sesuai UU tentang pertanahan tidak pernah dipelajari pihak BPN yang selama ini tidak melibatkan masyarakat sekitar areal perusahaan. Pada hal sebelum HGU itu terbit, harus terlebih dahulu diganti rugi dan resmi direspon masyarakat sekitar areal yang bakal diperuntukkan menjadi HGU kepada perusahaan. Hal itu dibuktikan dibeberapa perusahaan seperti penerbitan HGU PT.Inecda Platation, PT. Tunggal Perkasa Platations termasuk PTPN V yang akibatnya selalu bentrok dengan mesyarakat garagara HGU perusahaan. Masrusllah kepala desa LBT mengakui telah berungkali disampaikan oleh mesyarakat kepemda Inhu, mereka hanya berdalih HGU. Tapi kepala desa tidak bertanggung jawab bila warga merebut lahan tersebut, apalagi tanah perkuburan diambil perusahaan. Yang jelas pemda telah tahu masalahnya, kita hanya sebatas mengajukan dan mengawasi warga saya. Kita akan upayakan hal ini segera clear,” katanya. HATTA MUNIR

Rutan Rengat Melebihi Kapasitas Rengat, Siasat Kota “ Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rengat tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu melebihi kapasitas. Kekuatan penampungan hanya 175 orang. Jumlah yang ada saat ini di Rutan jumlah 291, ditambah lagi menyusul yang baru terdakwa tersandung korupsi APBD Inhu 20052008 sebagai titipan oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat Rabu,(27/ 4) 21 orang dari mantan anggota dewan priode 2004-2009” .Demikian keterangan kepala Rutan Rengat, Sulistyo melalui wakilnya, Dj. Manalu ketika dikonfirmasi lewat selulernya kemaren mengatakan, dari 21 orang yang diputuskan Majelis Hakim dalam sidang kasus korupsi di PN diperintahkan kepada JPU untuk menahan Menjawab pertanyaan wartawan, Dj.Manalu mengatakan, kapasitas Rutan Rengat itu hanya un-

tuk 175 orang, sementara saat ini dihuni oleh Napi sebanyak 291 orang, kalau ditambah lagi dengan 21 orang yang baru diputuskan masuk Rutan Rengat, maka jumlah penghuni Rutan menjadi 312 orang, maka tambahan yang 21 orang ini akan ditempatkan di beberapa ruang tahanan yang kira-kira masih bisa lowong. Kata Manalu, Kamar yang ada hanya 27 kamar, sedangkan muatan kamar kecil hanya 6 s/d 7 orang perkamar, kamar besar sekitar 20 muatannya. Persiapan untuk tahanan yang 21 orang kasus korupsi di Inhu ini, kondisi Rutan Rengat sudah over muatan, kalau dipaksakan bisa saja, kami akan tempatkan mereka bersama Napi lainnya yang ada di Rutan ini, dan tidak ada tempat khusus bagi mereka, semua kami berlakukan sama saja antara sesama napi, terangnya. Pantauan wartawan jumlah

yang masuk ketersandunagan dalam kasus korupsi APBD Inhu TA.2005-2008 Rp.116 Milyar itu, hingga melanggar ketentuan pasal (2) dan ayat (3) dalam UU No.31 tahun 1999 Tindak pidana korupsi (Tipikor) dan UU No.20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Ketika usai dilakukan sidang perdana Rabu, (27/4) langsung dilakukan penahanan terhadap 21 orang yakni” 4 anggota dewan yang kembali masih aktif priode 2009-2014 diantaranya Yuridis,ST, Saidina Umar, Tomimi Comara,SH, Raja Zulhendra, dan dari 17 mantan anggota dewan priode 2004-2009 yakni” UU Sumarna, Thamrin Syam, H. Sumrohardi, Raja Sri Indra Putri, Surti, Pono, Ahmad Rijal, Syamsir , Lamin, Rukmini, H.Syafril, H.Firmansyah, Fajar Restu Hadi, Warseno, Hendrik Sagio, Ahmad Afis, Syamsul Rizal. FRASETIA

INHIL

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Kodim Inhil Kembali Tanam 35 Ribu Pohon Trembesi Tembilahan, Siasat Kota Komando Distrik Militer (Kodim) 0314/ Inhil,(20/4) lalu, kembali menggelar penanaman bibit pohon Trembesi Tahap II sebanyak 35 ribu batang di kawasan Jembatan Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas.Penanaman pohon ini bersempena HUT Korem ke-52 dan merupakan program terpadu Kodim 0314 Inhil dalam penghijauan lingkungan. Kegiatan ini dihadiri Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Rudolf TS Manoppo, Komandan CPM Inhil, Lettu Erlianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil,Alimuddin, Camat Kempas, Sugianto, Kapolsek Kempas, AKP Amir Husen,tokoh masyarakat, perusahaan, ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana danratusan pelajar Camat Kempas, Sugianto menyebut-

kan hampir seluruh kawasan Kempas telahditanami pohon-pohon penghijauan. Diharapkan, kegiatan ini dapatmeminimalisir dampak pemanasan global dan menciptakan lingkunganhijau. Sementara itu Dandim 0314 Inhil, Rudolf TS Manoppo menyatakan bahwakegiatan penanaman pohon Trembesi di jajaran Kodim 0314 Inhil sejalandengan program pemerintah One Billion Indonesian Trees. “Kehadiran kita saat dalam kegiatan Kodim Peduli Penghijauan ini merupakan bukti kita peduli kelestarian lingkungan dan cinta penghijauan di Inhil.Dari awal Februari sampai Mei mendatang kita akan menanam sebanyak 35ribu bibit pohon Trembesi,” ujar Manoppo.

Pertemuan Pemuda Muhammadiyah se-Riau di Tembilahan Tembilahan , Siasat Kota Ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah Riau, Jabarullah, hadiri pertemeuan pemuda muhammadiyah Kabupeten Indragiri Hilir (Inhil) Senin (25/4) malam lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Muhammadiyah Inhil, H Hafitsyah, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, Kepala Kantor Kesbang Polinmas Inhil, H Tanthawi Jauhari, Camat Tembilahan, Sudinoto, Lurah Tembilahan, Mulyadi dan tokoh-tokoh Muhammadiyah Inhil serta undangan lain. Dalam sambutanya Jabarullah menngungkapkan aspresiasi dan memberikan dukungan yang tinggi kepada pemuda Muhammadiyah Inhil. Disamping itu, ia juga berharap pemuda Muhammadiyah juga harus bisa menunjukan serta memperlihatkan kejelian mereka terhadap masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat Lanjut Jababrullah, pemuda muham-

madiyah juga harus dapat berbuat dan memberikan kotribusi nyata untuk pembangunan daerah. Sehingga sinergi yang diharapkan tidak sia-sia. “Disamping ini, kita juga mengharapkan bantuan Pemkab Inhil, terutama bantuan bagi kepentingan umum,” imbuh anggota DPRD Riau ini. Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur pada kesempatan tersebut menyatakan pertemuan yang digagas Pemuada Muhammadiyah itu dalah sebuah kegiatan yang berdampak positif. “Ini adalah bukti kalau memang pemuda Muhammadiyah memiliki track record yang baik, selagi kegiatan yang mereka gelar nanti adalah untuk kepentingan masyarakat dan daerah maka kita akan tetap memberikan dukungan. Mudah-mudahan sinergi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata, terutama untuk kepentingan daerah ini,” tukas mantan Kepala Dispenda Inhil tersebut. IIN

Kodim 0314 Inhil Gelar Pertandingan dan Kegiatan Sosial Tembilahan, Siasat Kota Dalam rangka memeriahkan HUT Persit Kartika Candra Kirana ke-65, Kodim 0314/ Inhil menggelar pertandingan olahraga, termasuk kegiatan sosial. Menurut Komandan Kodim 0314/ Inhil, Letkol Inf Rudolf TS Manoppo menyebutkan kegiatan olahraga dan sosial ini memang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Persit Kartika Candra Kirana ke-65. “Sempena memeriahkan HUT Persit Kartika Candra Kirana ke-65, kita menggelar beberapa pertandingan olahraga dan juga kegiatan social lainnya,” ungkap Dandim 0314/ Inhil, Letkol Inf Rudolf TS Manoppo kepada wartawan (26/4) lalu. Dandim menambahkan, adapun kegiatan yang ditaja tersebut, yakni pertandingan Volly Ball antar jajaran Koramil se Inhil, perlombaan senam Rentak Melayu, perlombaan memasak nasi goreng bagi kalangan perwira Dandim 0314/ Inhil. Menutup kegiatan memeriahkan HUT persit Kartika Candra Kirana ke-65, Rabu (27/4) malam digelar malam hiburan yang diisi dengan penampilan aksi seni oleh ibu-ibu Persit dan hiburan lainnya, seperti sulap. IIN

Diharapkan, kegiatan ini bukan hanya kegiatan sporadis, tapi harus berkesinambungan dan terintegrasi secara konsisten. Ia juga memintapohon yang ditanam ini dapat dijaga perkembangannya. Dengan kegiatan penanaman pohon ini diharapkan juga menjadikan kawasanInhil lebih hijau sempena pelaksanaan Porda Riau VII pada Oktober mendatang dan PON XII Riau pada tahun 2012. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu dilakukan penyerahan secara simbolis bibit pohon Trembesi kepada perwakilan TNI, PNS danmasyarakat oleh Dandim 0314 Inhil, Rudolf TS Manoppo diiringi SekdakabInhil, Alimuddin dan perwakilan PN Tembilahan, Adiswarna Chainur. IIN

DANDIM 0314 Inhil, Letkol Inf Rudolf TS Manoppo saat melakukan penanaman pohon Trembesi, Rabu (20-4) di kawasan jembatan Rumbai Jaya.

KAPOLRES TAMPAR ANGGOTA, DIDUGA GENDANG TELINGA PECAH Tembilahan, Siasat Kota Diduga, gara-gara ditampar Kapolres IndragiriHilir, AKBP TJ Djatiutomo seorang anggota Polsek Tembilahan Hulu diketahui bernama Briptu Syamsir Situmeang mengalami pecah gendang telinga. Namun Kapolres Inhil membantah adanya kabar aksi pemukulan tersebut. Ia membantah berita yang beredar menyebutkan dirinya telah melakukan pemukulan terhadap anggota Polsek Tembilahan Hulu, Briptu Syamsir Situmeang.

ENURUT Kapolres In hil, AKBP TJ Djatiutomo berita terkait adanya pemukulan anggota polisi tersebut tidak benar.“Berdasarkan arahan singkat bapak Kapolres, terkait berita yangberedar saat ini adanya pemukulan anggota oleh bapak Kapolres, itu berita tidakbenar,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP TJ Djatiutomo seperti yang disampaikan Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Ferly Rosa Putra kepada wartawan, Jum’at (15/4) lalu. Sedangkan mengenai penyebab sakit, diketahui gendang telinga anggota Polsek Tembilahan Hulu, Briptu Syamsir Situmeang yang pecah, diterangkannya mengenai hal ini tidak diketahui penyebabnya. “Karena tidak mesti anggota yang sakit harus diketahui oleh pimpinan,” sebutnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, diduga telah terjadi pemukulan salah seorang anggota Polsek Tembilahan Hulu, Briptu Syamsir Situmeang oleh Kapolres Inhil, AKBP TJ Djatiutomo, sehingga menyebabkan gendang telinga korban pecah dan harus dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan. Disebutkan, penyebab dari terjadinya aksi pemukulan ini, karena korban kepergok Kapolres Inhil di Jalan M Boya ujung tidak mengenakan helm saat ia berboncengan bersama rekannya, Rabu (13/4) malam.”Melihat anggota tersebut tidak mengenakan helm tersebut, Kapolres langsung turun dari mobilnya dan langsung menamparnya,” ungkap sumber Tindakan tersebut terjadi dan disaksikan ramai warga sekitar

kejadian ini. Kerasnya tamparan tersebut membuat korban merasa adanya kelainan di bagian telinga dan saat diperiksa ke dokter ternyata gendang telinganya pecah dan harus dirawat di RSUD Tembilahan. Ketika para wartawan liputan Inhil ingin melihat kondisi korban di RSUD Puri Husada Tembilahan, Kamis (14/4) malam lalu, pihak Instalasi Gawat Darurat (IGD) terkesan menyembunyikan keberadaan korban dan mengaku tidak tahu. Sehingga ketika wartawan melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan perawatan RSUD Puri Husada Tembilahan, korban ternyata dirawat di ruang Neurologi, Kamar Strawberry. Saat itu pihak keluarga korban sempat menyatakan memang korban dirawat karena sakit di bagian telinganya. Namun ketika mereka tahu yang datang wartawan, keluarga korban enggan memberikan keterangan lagi dan langsung menutup pintu kamar. Demikian pula dengan para perawat yang bertugas saat itu enggan memberikan keterangan mengenai penyebab sakit korban, bahkan tidak mau memberitahu nama sebenarnya korban. Mereka beralasan hal ini berdasarkan perintah dari pihak kepolisian dan atasan mereka. IIN

10 Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah

KOBARAN api saat menghanguskan rumah di Jalan H Hasan Gani Gang Cenderawasih, Tembilahan, Kamis (28-4-11).

Tembilahan, Siasat Kota Sebanyak 10 unit rumah di di Jalan Hasan Gani, Gang Cenderawasih I, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kamis (28/4) sekitar pukul 14.30 WIB ludes dilalap api. Berdasarkan pengamatan di lokasi kebakaran, terlihat kobaran si jago merah dengan cepat membesar dan merembes ke bangunan rumah di sekelilingnya. Informasinya, api berasal dari bagian dapur rumah milik H Ridwan (55), akibat korsleting arus pendek listrik.Dua unit mobil Damkar yang tiba di lokasi kebakaran, diperkirakan hanya sekitar 10 menit menyiramkan air, kemudian langsung kehabisan air dan penyiraman pun berhenti. Warga secara swadaya menggunakan mesin pompa air milik warga dan paguyuban melakukan pemadaman. Terlihat Kasdim

Kodim 0314 Inhil, Mayor Inf Edi Yanto bersama anggota TNI dan bersama masyarakat mengupayakan peralatan pemadam kebakaran. Dikarenakan keterbatasan mesin pompa yang ada dan diperparah tiupan angina kencang saat kejadian membuat kobaran api tetap tidak dapat dikendalikan, sehingga jumlah rusak yang terbakar terus bertambah. Untuk memudahkan petugas dan warga melokalisir dan mengupayakan pemadaman api, maka terpaksa untuk sementara Jalan Imam Bonjol dan Jalan M Siap ditutup petugas kepolisian Tampak saat itu warga yang rumahnya berhampiran dengan lokasi kebakaran, sibuk menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Setelah berkobar selama lebih kurang satu jam lebih, api baru api

mulai mereda dan padam sekitar pukul 16.30 WIB. Tapi asap rebal masih terus mengepul dari puingpuing kebakaran. Dari 10 unit rumah yang terbakar tersebut, 5 unit diantaranya merupakan rumah kontrakan yang dikelola Taufik (45), sedangkan lima lagi milik H Ridwan, H Idrus (60), Aspira (35), Sirus (40) dan H Samad Asran (50). Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, sedangkan jumlah kerugian material belum dapat ditaksir, namun diperkirakan mencapai ratusan juta. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Kapolsek Tembilahan, Ipda AR Tarigan membenarkan terjadinya kebakaran tersebut dan saat ini anggota polisi sedang mendalami musibah kebakaran tersebut. IIN

BENGKULU

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Jalan Dalam Kota Madya Terkesan Dibiarkan Rusak Bengkulu Siasat Kota Jalan dalam Kota Madya Bengkulu sebagian besar yang sudah rusak berat yang disebabkan kurangnya pemeliharaan, juga karena dilewati oleh Truk-truk Batu Bara, baik siang maupun malam hari. Kerusakan-kerusakan yang terjadi termasuk diantaranya jalan-jalan lingkungan yang tidak terpelihara. Pantauan Siasat Kota dilokasi Perumnas Gria Asri Betungan Kota Bengkulu, tanggal, 27 April 2011, masyarakat sangat mengeluhkan kondisi jalan di daerah tersebut sebagian besar rusak berat. Bahkan diantara bagian jalan yang sudah rusak parah tersebut tidak tersentuh dengan aspal sedikitpun Akibat kerusakan jalan yang sudah mengganggu aktifitas warga, juga menjadi penyebab tingginya tingkat kecelakaan. Termasuk juga gorong gorong jalan yang sudah rusak salah satuu penyebab seringnya terjadi kecelakaan. Penanganan kerusakan jalan ini diharapkan masyarakat agar diperhatikan dinas PU Kota Bengkulu. “Padahal gorong-gorong itu hanya sepanjang kurang lebih 4 M dan lebar 1 M, tapi nyatanya sudah hampir 1 tahun tidak ada perbaikan. Untuk ini masyarakat menghimbau agar pihak Pemda Kota Bengkulu dapat mengusahakan perbaikan dan menyediakan anggaran pada tahun 2011 ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan terhindar dari kecelakaan yang dapat menimbulkan kejolak di masyarakat” kata salah satu warga. EDEN

Masyarakat Harus Tahu Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal Benteng Siasat Kota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu H. Ismayudin, S.Sos, berharap agar masyarakat Kabupaten Benteng harus mengetahui perbedaan dan bagaimana proses pelayanan Jam Kesmas, Jam Kesda dan Jam Persal, harapan itu diungkapkan Ismayudin saat ditemui Siasat Kota diruang kerjanya, senin, 25 April 2011 lalu. Dijelaskan Mahyudin, Jamkesmas yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat, pendanaannya dari dana APBN dan proses serta jalur pelayanannya dari Puskesmas Kecamatan ke RSUD Kabupaten yang rujukan ke RSUD Provinsi, bahkan sampai keluar Provinsi, Sedangkan Jamkesda yaitu Jaminan Kesehatan Daerah yang pendanaannya berdasarkan anggaran Daerah yaitu APBD, proses pelayanannya terbatas hanya sampai Provinsi. Sementara Jampersal yaitu Jaminan Persalinan ini Khusus Ibu-ibu yang mau melahirkan, khususnya masyarakat miskin yang pendanaannya berasal dari APBN, pelayanannya pun sampai ke Provinsi bahkan bisa keluar Provinsi. Lebih lanjut Ismayudin menghimbau kepada masyarakat Benteng tak usah panik dan jangan bingung serta tak usah khawatir, kalau masih ada masyarakat miskin yang kebetulan belum mendapatkan fasilitas tersebut, Pihak Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah saat ini masih melakukan proses pendataan nantinya secara bertahab, baik itu Jam Kesmas, Jam Kesda dan Jam Persal. Ismayudin menambahkan selain pelayanan masalah Jam Kesmas, Jam Kesda dan Jam Persal Dinas Kesehatan Benteng juga melakukan berbagai Program diantaranya melakukan Posyandu yaitu Imunisasi sadar gizi dan warga sadar diri melakukan pencegahan pemakaian obat-obat terlarang seperti Narkoba, Nakotika dan Minuman Keras, serta mencegah pemakaian zat-zat pengawet makanan dan minuman. ZULKIFLI. A

Pelaksanaan UN SMP/MTs Benteng Berlangsung Aman Tertib dan Lancar Benteng, Siasat Kota Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Se-Kabupaten Benteng yang berlangsung 25 s/d 28 April 2011 lalu berjalan aman tertib dan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPORA) Kabupaten Bengkulu Tengah H. Mirhan, S.Sos, saat ditemui Siasat Kota diruang kerjanya menjelaskan pihaknya bersama SEKDA Benteng pada hari pertama pelaksanaan UN SMP / MTs melakukan Sidag di Tiga SMP / MTs dari 26 sekolah SMP / MTs Se-Kabupaten Benteng, ketiga SMP yang Sidag tersebut yaitu SMPN. 1 Taba Penajung, SMPN. 1 Karang Tinggi, dan SMPN. 1 Talang Empat dan hari berikutnya ke SMP / MTs lain nya. Menurut Mirhan bahwa hasil Sidag tersebut tidak ada kejanggalan baik peserta UN mapun pengawasan berjalan dengan tertib aman dan lancar, peserta yang mengikuti UN tersebut sebanyak 1.604 orang yang terdiri dari SMP : 1.370 orang, dan MTs : 234 orang, sementara Mata

Pelajaran yang di UN kan untuk SMP / MTs tersebut sebanyak 4 Bidang Studi yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. Sedangkan soal lemabar jawaban LJK pada malam sebelum pelaksanaan UN diamankan di Mapolsek masing-masing, Kapolsek Taba Penanjung, Kapolsek Talang Empat, Kapolsek Pagar Jati dan Kapolsek Pondok Kelapa. Mirhan pun menambahkan pada pelaksanaan UN SMP / MTs tahun ini tempat ujian sebanyak 95 ruangan yang terdiri dari SMP : 81 ruangan dan MTs : 15 ruangan, setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas silang murni dan satu orang dari Tim Pemantau dari UNIB serta setiap sekolah penyelenggaraan UN dibantu 2 Personil Polri. Mirhan, S.Sos juga berharap agar hasil UN tingkat SLTP tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, kalau kelulusan UN SMP / MTs tahun lalu mencapai 90 % lebih, maka pada tahun ini agar lebih meningkat dari tahun sebelumnya. ZULKIFLI. A

JALAN dalam Kota Madya Bengkulu sebagian besar yang sudah rusak berat.

DPD Harapkan DPRD

SEGERA SAHKAN PERDA PEMEKARAN KECAMATAN Bengkulu, Siasat Kota “Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016 yang Insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal, 15 Oktober 2011 mendatang, maka anggota DPD RI perwakilan provinsi bengkulu juga sebagai bakal calon (Balon) Bupati Benteng H. Mahyudin Sobri, SE berharap agar DPRD Kabupaten Benteng segera mengesahkan Perda Pemekaran 4 Kecamatan yang sudah dimekarkan tersebut “ demikian kata Mahyudin Sobri saat ditemui Siasat Kota dikediamannya di Panorama Kota Bengkulu belum lama ini.

E EMPAT kecamatan yang sudah dimekarkan tersebut yaitu kecamatan merigi kelindang, merigi sakti, pondok kubang, dan kec. Bang Haji, saya khawatir kalau menjelang pelaksanaan Pilkada nanti belum di Perdakan di khawatirkan akan menjadi Polemik dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Tidak hanya itu, kalau Perda Pemekaran tersebut be-

lum di syahkan juga akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di empat kecamatan tersebut. Seharusnya pihak legislatif harus lebih bijak dalam mengambil kesimpulan untuk segera mengesahkan Perda Pemekaran itu, sehingga pelaksanaan Pemilu Kada yang sudah ditetapkan tidak akan molor lagi untuk memilih Bu-

pati definitip periode 2011-2016, sebab Bengkulu Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten definitip sudah hampir 3 tahun karakternya pun sudah tiga kali berganti, biasanya setiap pemekaran paling lambat maksimal 2 tahun sudah mempunyai bupati definitip, lebih lanjut Mahyudin Sobri menjelaskan diketahui bahwa benteng itu sudah dimekarkan 3 tahun lalu, namun seperti kita lihat perkembangannya sangat lambat, terbukti sudah 3 tahun resmi menjadi kabupaten definitip, tapi bupatinya belum terpilih. Entah apa permasalahannya, kalau kita lihat karetaker yang kita tunjuk sebagai pejabat bupati benteng itu apa memang tidak mempu atau tidak mau membentuk pemerintahan definitip, kalau memang tidak mampu berarti salah orang yang menunjuknya, tapi kalau toh tidak mau berarti saya melihat agar tujuan-tujuan tertentu terhadap kabupaten bengkulu tengah itu. ZULKIFLI. A

Penggunaan Kompor Gas Bingungkan Masyarakat Bengkulu, Siasat Kota Pembagian kompor gas di kota bengkulu masih belum rata dan masih banyak yang belum mendapatkannya dan pembagiannya masih kurang sosialisasi tentang penggunaannya oleh pemda dan petugas terkait. Kebetulan siasat kota tanggal, 26 april 2011 menghampiri rumah warga di perumnas gria asri betungan yang sedang melaksanakan peragaan penggunaan kompor gas secara baik dan benar yang pada saat itu kebetulan ada petugas dari komprasi purna karyawan pertamina bengkulu, saudara herdianto / dedi, yang memperagakan regulator produksi koprasi purna karyawan pertamina. Dari penjelasan mereka pembagian kompor gas oleh pemerintah dengan mempergunakan regulator manual yang dibagikan kepada masyarakat regulator berwarna hijau. Pada saat itu petugas

tersebut ada memperagakan beberapa regulator sebanyak 3 macam, termasuk regulator produksi komprasi karyawan pertamina, rinciannya sebagai berikut : 1. Regulator Manual yang diterima masyarakat dari Pemerintah Daerah. 2. Regulator Tokoh semi manual dan keduanya harus pakai Cel berwarna Kuning Keemasan. 3. Regulator Produksi Purna Karyawan Pertamina berwarna merah dan tidak menggunakan Cel. Dari hasil peragaan yang dilakukan ternyata regulator no. 3 adalah yang terbaik dan aman, barang ini dijual dengan harga rp. 399.000,- /paket dengan cicilan 4 kali dan dengan vasilitas asuransi sinarmas dengan jaminan 1 tahun oleh koperasi tersebut. Sebagai masyarakat yang baru menggunakan kompor gas pengganti mitan ten-

tu lebih membingungkan tentang penggunaan regulator ini, mana yang terbaik. dan disamping itu ada juga pabrik lain yang menawarkan produksi regulator seperti PT. Guna indah makmur yang memproduksi biogas regulator, jadi banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat bingung, untuk ini sebaiknya pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menangani pembagian kompor gas ini agar mengadakan pengawasan terhadap beredarnya regulator-regulator yang diluar standar SNI yang dapat menimbulkan malapetaka kepada masyarakat dan berikanlah sosialisasi secara benar dan berulang kali Dan terhadap produk-produk regulator yang banyak ditawarkan oleh sales-sales hendaknya dibawa pengawasan pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan kompor gas ini supaya aman dimasyarakat. EDEN

NUSANTARA

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

PENCANANGAN BULAN BHAKTI IBI-KB-KES TERPADU Pakpak Bharat, Siasat Kota Menyambut Hari Kesejahteraan Keluarga Nasional pada 29 April 2011, Badan PMD Pemberdayaan Perempuan dan KB, Pakpak Barat beserta IBI, Senin (18/4) laksanakan Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI), KB-Kes tingkat Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Serbaguna Salak yang dihadiri oleh seluruh Camat se-Kabupaten Pakpak Bharat, para Kepala Puskesmas, Penyuluh KB, Posyandu dan para Bidan.

ADIR narasumber saat itu Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat dr.Thomas. sebagai wujud kepedulian kesehatan keluarga, Kegiatan itu merupakan hasil kerjasama Badan PMD,PP/KB,Ikatan Bidan Indonesia dan Dinas Keseha-

tan Kabupaten Pakpak Bharat. Acara ini dihadiri Bupati Pakpak Bharat (diwakili) Wabup Ir H. Maju Ilyas Padang, Kepala Badan PMD, PP dan KB Sobat Maha, Asisten I Drs. H.Tekki Angkat. Dalam sambutan tertulis Bupati Pakpak Bharat yang disampaikan oleh

Wabup Ir H. Maju I Padang, ditekankan agar implementasi Bulan Bhakti IBI KB-Kes Terpadu tingkat Kabupaten sesuai Thema “Kita tingkatkan kerjasama untuk mencapai keluarga berkualitas, Sehat, Bahagia, Sejahtera dan Kualitas SDM. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan visi Nasional terkait akan pertumbuhan penduduk dan pengaturan angka kelahiran anak sebagai bentuk kepedulian Pmerintah akan pembangunan masyarakat di bidang kesehatan dan KB, sehingga diperlukan kerjasama yang bersinergi dengan jaringan kemitraan dari berbagai elemen, Juga karena itu, kita akan tetap memperjuangkan dana pusat tetap mengalir pada tahun mendatang untuk upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat” katanya. JTGR

SAMBUT HARI KARTINI

Bupati Pakpak Bharat Tinjau Pelaksanaan UN SMP 2011 Pakpak Bharat, Siasat Kota Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu,MBA meninjau pelaksanaan UN (Ujian Nasional) 2011 tingkat SMP 2011 ke sekolah-sekolah, seperti tampak pada gambar SMP Negeri I Salak, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (26/ 4). Bupati Pakpak Bharat didampingi Kadis Pendidikan Pakpak Bharat Drs. Holer Sinamo, Inspektur Kabupaten Drs. Manombang Sihombing menyampaikan kepada Siswa/i SMP yang jumlahnya mencapai 893 orang peserta UN se-Kabupaten Pakpak Bharat menganjurkan agar tekun mengikuti Ujian Nasional, tidak merasa alergi, dan perlu ditingkatkan semangat, harapnya saat peninjauan. Mudah-mudahan siswa/i yang sedang berjuang lulus 100 persen, tuturnya. JTGR

DWP Pakpak Bharat Gelar Lomba Pakaian Nasional dan Lomba Memasak

REMIGO Y Berutu,MBA saat meninjau pelaksanaan UN

Pelaksanaan MTQ N VII Pakpak Barat Lancar

PELAKSANAAN MTQ N VII Pakpak Bharat. Siasat Kota Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, begitu antusiasnya untuk merangkul

persatuan dan kesatuan antar umat beragama, masyarakat Pakpak Bharat pada umumnya, walaupun berbeda agama, namun kesatuan dan persatuan tetap dirangkul secara kekeluargaan, seperti istilha di pakai masyarakat, walau pun berbeda agama namun tujuannya tetap satu, seperti lambang bineka tunggal ika walaupun berbeda-beda tetap satu. Pakpak Bharat bukan hanya di bentuk forum umat beragama, sebab masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat tidak ada perbedaan suku dan agama,

persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh. Karena masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat hidup di kandung adat, agama, dan pemerintahan, itu makanya pada saat pelaksanaan penutupan MTQ N keVII sangat di meriahkan dan acara dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 di lokasi Pekan jambu, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Pakpak Bharat REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA acara tersebut berjalan dengan lancar dan aman sampai acara selesai. J TGR

Wakil Bupati Karawang Gelar Program Peduli KB-KES dan BAKSOS Karawang, Siasat Kota Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kartini Tahun 2011, Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana menggelar kegiatan Program Peduli Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes) dan Bakti Sosial. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren AlIkhlas, Tanjung Mekar tersebut turut dihadiri oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Senin (26/4). Dalam kegiatan tersebut, Cellica Nurrachadiana menyelenggarakan pelayanan KB Implant dan IUD gratis bagi seratus orang yang merupakan kaum dhuafa. Selain itu, dirinya juga menyelenggarakan pelayanan pengobatan gratis bagi seribu orang, serta menyerahkan santunan bagi seratus orang anak yatim. Kegiatan yang tidak menggunakan dana APBD tersebut diselaraskan dengan program-program yang tengah digalakkan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ade Swara menilai bahwa kegiatan yang digagas Wakil Bupati

tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif bagi perkembangan Kab. Karawang. “Terlebih bila kegiatan ini juga dapat diikuti oleh masyarakat Kab. Karawang lainnya, sehingga tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud,” ujarnya. Bupati melanjutkan, bahwa dalam upaya mencapai Kab. Karawang yang sejahtera, tentu akan sangat berkaitan erat dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Tentunya akan sulit sekali bila bicara sejahtera ketika kita mengabaikan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. “Alhamdulillah pada kesempatan ini ada diantara kita yang peduli terhadap kesehatan dan menyelenggarakan kegiatan seperti ini,” tuturnya. Untuk itu, Bupati mengatakan bahwa dirinya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kab. Karawang mengucapkan terima kasih kepada dr. Cellica Nurrachadiana serta seluruh pihak lainnya yang telah ikut terlibat dan berpartisipasi

dalam kegiatan sosial pada hari ini. Sementara itu, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana mengatakan bahwa diselenggarakannya kegiatan ini salah satunya didasari oleh basic dirinya sebagai dokter, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukannya tidak bisa terlepas dari bidang kesehatan. “Kegiatan seperti ini tidak akan hanya diselenggarakan pada hari ini saja, melainkan juga akan diselenggarakan di waktu lain, salah satunya adalah saat Peringatan Hari Ibu,” jelasnya. Wakil Bupati menambahkan, kegiatan ini juga disinergikan dan diselaraskan dengan program-program yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kab. Karawang yang tengah berupaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. “Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk,” imbuhnya DENNY

Pakpak Bharat, Siasat Kota Menyambut Hari Kartini tanggal 21 April, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pemkab Pakpak Bharat gelar lomba masak-memasak. Lomba keterampilan ini dilaksanakan di Aula Pemkab komplek Panorama Indah Sindeka, baru-baru ini selasa (19/4). Kegiatan ini dilatari sebagai wujud kesamaan gender maka adapun pesertanya adalah kaum pria, sebagaimana diungkapkan Wabup Pakpak Bharat Ir H.Maju I Padang dalam arahannya pada kegiatan menarik ini. Ketua DWP Pakpak Bharat Ny. Gandi Wartha Manik,SE,ME juga mengadakan perlombaan Pakaian Kebaya Nasional yang pesertanya berasal dari anak-anak TK Negeri Mitokona Salak. Sementara untuk lomba memasak Nasi Goreng peser-

tanya berasal dari 3 orang setiap SKPD Pakpak Bharat. Pantauan media ini, diketahui dalam rangka jelang Hari Kartini ini diawali dengan kunjungan ke SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Kecupak Kecamatan PGGS oleh Panitia (Pengurus DWP Kabupaten) dipimpin Ketua Panitia Ny. Manombang Sihombing. Menurut Ketua DWP Ny. Gandi Wartha Manik, SE,ME kegiatan itu untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini, salah satu wanita Indonesia yang hidup di abad ke-19, dengan gigih memperjuangkan kesamaan hak bagi kaum wanita di Bumi Persada Indonesia. Berusaha untuk maju bersama membangun Indonesia yang tak terlepas dari kungkungan ketertinggalan, tutupnya. JTGR

Dinkes Karawang Gelar Pembinaan Bidan PTT Karawang, Siasat Kota Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke 132, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menggelar Pembinaan kepada para Bidan PTT serta diperlombakannya Lomba Busana, Lomba Tari Jaipong, lomba Merias wajah tanpa cermin, dll. Pembinaan Bidan PTT dan aneka lomba tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana di Alam Kreasi Jln.Parahiyangan Karawang, Kamis (21/4). Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Yuska dalam sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan Pembinaan ini rutin dilaksanakan namun pada kesempatan ini berbeda dari yang lainnya karena dipadukan dengan Peringatan Hari Kartini dan beberapa lomba dengan berbusana kebaya, dan sebagai upaya untuk mejalin silaturahmi antar bidan di Kabupaten Karawang, ucapnya. Yuska juga menambahkan bahwa Insya Allah tahun ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang meluncurkan program “ Jampersal” yakni Jaminan Kesehatan untuk Persalinan, dimana bagi yang mampu dapat menggunakan program tersebut dengan diluncurkannya jampersal ini diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunkan Angka Kematian Bayi, pungkasnya. Wakil Bupati Karawang dr. cellica dalam ke dalam kesempatan tersebut mengatakan, Peringatan Hari Kartini memiliki arti historis sejarah yang sangat

penting dalam perkembangan bangsa Indonesia . Saat itu, Raden Ajeng Kartini bercita-cita dan berjuang untuk menyetarakan kedudukan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. “Sehingga kaum perempuan saat ini bisa sejajar dengan kaum laki-laki,” ujarnya Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, Pemkab Karawang sangat apresiasi terhadap kegiatan ini, dan mengingatkan agar Perempuan Karawang harus lebih maju, pengamalan dirinya bahwa setelah lulus Kedokteran dirinya menjadi Dokter PTT di Sukabumi, kemudian menjadi Anggota DPRD Jawa Barat dan sekarang diamanahkan menjadi Wakil Bupati Karawang, dari pengalaman tersebut bahwa wanita dapat mengembangkan potensinya kearah yang lebih baik, banyak wanita di Karawang yang maju,kuat dan mandiri, oleh karena itu Pemkab Karawang memiliki 3 orang camat perempuan, imbuhnya. Usai melakukan sambutan, Orang nomor 2 di Karawang yang akrab di panggi Celly berkesmpatan menyanyi dan berduet bersama Sekdis dr. Yuska, kemudian diberi kehormatan menjadi Dewan Juri pada acara lomba Fhasion Show, sebanyak 13 orang peserta dari Korwil di masing-masing Kecamatan mengikuti lomba tersebut, dengan berbusana anggun layaknya seorang Kartini. Kedepan akan ada Kartini-kartini bar u yang muncul dari Kabupaten Karawang. DENNY

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 114 2 - 16 MEI 2011

Kasus BSD Vs Rusli Wahyudi

PEMERIKSAAN MASIH BERGULIR DI PMJ Jakarta, Siasa Kota Sebelumnya dalam kasus ini, Polda Metro Jaya (PMJ) sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rusli Wahyudi selaku pemilik tanah yang sah dan 2 orang saksi yakni, Sunarto dan Bayu. Dimana tanah milik Rusli Wahyudi ini masih didalam kekuasaan suatu perusahaan property bersekala internasional Bumi Serpong Damai (BSD) di Wilayah Tangerang.

EPERTI yang sudah diber itakan Siasat Kota pada edi si 111,112,113, Polda masih melakukan pemeriksaan dalam kasus ini termasuk menyusul Maulina Manurung. Kepada Siasat Kota, Mujahidin, salah satu kuasa hukum Rusli Wahyudi mengatakan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua pejabat mantan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, yakni H. Adam Hidayat.SH.MH (Saat ini bertugas di Pengadilan Tinggi DKI) dan H. Bastarial.SH.MH (Saat ini bertugas Pansek PN Jakarta Timur) Polda akan melayangkan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.â&#x20AC;?katanya. Sebelumnya Rusli Wahyudi, telah melaporkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang H. Adam Hidayat. SH.MH dan mantan Panitera Sekretaris H.Bastarial. SH.MH ke Bareskrim Mabes Polri. Karena keduanya mantan pejabat PN Tangerang itu diduga telah memasukan keterangan palsu pada akta authentik atau pemalsuan surat terkait berita acara tegoran (aanmaning) No: 10/Pen.Eks/2008/PN TNG tanggal 20 Oktober 2008.

Dalam berita acara tegoran disebutkan seolah-olah kuasa hukum pelapor, Sunarto Cs hadir ke PN Tangerang. Padahal tim kuasa hukum pelapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari PN Tangerang untuk aanmaning putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa tanah antara Rusli Wahyudi dengan PT. PT Dian Swastatika Sentosa (DSS). Mujahidin, salah satu kuasa hukum Rusli Wahyudi, mengatakan pihaknya juga mempertanyakan pelaksanaan dari penetapan PN Tangerang tanggal 25 Oktober 2010 No: 10/Pen.Eks/2008/PN TNG soal pengecekan dan penyerahan tanah sengketa antara PT DSS dulunya PT Supra Veritas (SV) dan PT Simas Tunggal Centre (STC) dengan Rusli Wahyudi pada 10 Januri 2011. Alasan dia dalam hukum acara tidak ada istilah pengecekan dan penyerahan tanah sengketa yang sudah diputus pengadilan, melainkan istilahnya di eksekusi. Persoalan kasus sengketa tanah ini bermula, ketika Rusli Wahyudi membeli tanah itu dari The Kim Tin. Namun pada saat Kim meninggal, terjadi sengketa

â&#x20AC;&#x153;

Kasus yang sudah belasan tahun mengendap di Mabes Polri, kini mulai dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Polda Metro Jaya (PMJ). Setelah laporan polisinya alihkan dari Mabes Polri pada 7 Februari 2011 dengan No. Pol : LP/ 65/II/2011.Bareskrim. dengan pasal 266/263 KUHP, terlapor dua mantan pejabat PN Tangerang, H. Adam Hidayat.SH.MH dan H. Bastarial.SH.MH.

MUJAHIDIN, SH antara Rusli Wahyudi dengan pihak ahli waris Kim. Kasus ini kemudian berlanjut ke meja hijau. Di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, kasus ini dimenangkan oleh Rusli Wahyudi dan putusan tersebut keluar pada tahun 1993. Lalu kemudian putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat pada tahun 1994. Saat akan dilakukan eksekusi dan pengosongan, pada tahun1995, muncul bantahan dari pihak Bumi Serpong Damai (BSD) yang mengaku telah membeli tanah tersebut dari ahli waris Kim. Namun saat itu yang tanda tangan hanya tiga orang ahli waris. Dan tahun 1998 diputus pengadilan kalau tanah itu adalah

sah milik Rusli Wahyudi. Rencana eksekusi kemudian akan dilakukan pada tahun 1998. Namun niat tersebut urung dilakukan karena BSD telah membangun 60 perumahan mewah di atas lahan tersebut di Blok Pitaloka BSD. Karena alasan kemanusiaan eksekusi tersebut, ditunda untuk kurun waktu 3-6 bulan. Pada tahun 2002, Pengelola BSD pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Namun gugatan tersebut ditolak berikut banding yang diajukannya. Dan sekarang sudah belasan tahun, eksekusi lahan tersebut, belum juga kunjung terselesaikan. INDRA SUKMA

buat pribadinya atau mendapat bagian dari pungutan dari warga pemohon sertifikat prona di di kelurahan jatimulya dengan besarnya imbalan Rp. 2,5 juta perbidang. Karena kenyataan dilapangan, biaya pembuatan sertifikat prona ini disalah gunakan oleh aparat kelurahan dengan mengenakan biaya Rp. 2.500.000,perbidang, tidak tertutup kemungkinan dari biaya yang dipungut itu oknum lurah jatimulya Ida Nuryadi disebut-sebut mendapat jatah Rp. 700.000,- perbidang x 150 bidang atau sama dengan total Rp. 105 juta, walaupun rumor itu masih sebatas informasi yang belum dapat dibuktikan. Bila diperlukan, pihak kejari cikarang diharapkan segera turun tangan untuk meneliti kemana aliran dana rp. 2,5 juta perbidang untuk 150 prona yang dipungut dari warga jatimulya itu, namun sumber koran ini dari warga kelurahan jatimulya yang dihubungi koran ini mengatakan, pihak kantor BPN juga diharapkan agar berupaya agar segera menurunkan tim untuk melakukan verifikasi dan meneliti pemohon 150 bidang sertifikat pro-

na di kelurahan jatimulya. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa pemilik tanah yang saat ini tanahnya sedang di proses untuk mendapatkan 150 bidang sertifikat prona, nyata bukanlah golongan orang yang tidak mampu atau miskin. Oleh karena itu, berbagai pihak warga di kelurahan jatimulya minta dengan tegas agar kepala kantor pertanahan kabupaten bekasi, segera membatalkan proses pembuatan 150 bidang sertifikat prona di di kelurahan jatimulya itu yang saat ini sedang dalam proses di kantor BPN kabupaten bekasi. Permintaan pembatalan proses 150 bidang sertifikat prona di kelurahan jatimulya berhubung tidak tepat sasaran, seharusnya prona itu adalah untuk bagi warga yang tidak mampu. Sangat mustahil atau tidak mungkin bila lurah jatimulya ida nuryadi m.si yang akan mengusulkan pembatalan itu, itu hal yang tidak mungkin karena ia terindikasi terlibat mendapat jatah dari biaya pungutan pembuatan sertifikat yang dikenakan hingga Rp. 2.500.000, perbidang. JHON GOLAN

â&#x20AC;? Kejari Cikarang Diminta Periksa Lurah Jatimulya Terkait Pungli Prona

Bekasi, Siasat Kota Berbagai pihak meminta pihak Kejaksaan Negeri Cikarang agar segera menurunkan tim untuk meneliti kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan yang ditudingkan kepada oknum Lurah Jatimulya, Ida Nuryadi M.Si, disebabkan 150 pemohon sertifikat prona yang seharusnya gratis, malah dibebani Rp.2,5 juta perbidang. Para pemohon tidak mengetahui bahwa pembuatan sertifikat prona gratis atau sudah ditanggung oleh negara. Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi Drs. Purwosasmito M.Si kepada media ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 ini, Kabupaten Bekasi mendapat jatah 2000 bidan yang diperuntukkan bagi warga miskin atau tidak mampu dengan tidak dipungut biaya karena biayanya sudah ditanggung oleh negara. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Jatimulya mendapat jatah 150 bidang. Sementara itu, Koordinator prona BPN Kabupaten Bekasi tahun 2011, Dani Syamsul Purnama menanggapi adanya indikasi Lurah Jatimulya bersama jajaran-

KAJARI CIKARANG nya telah memungut biaya Rp. 2,5 juta perbidang bagi 150 warga pemohon sertifikat prona di kelurahan jatimulya. Sehingga sebagian besar warga jatimulya minta dengan tegas agar 150 prona jatimulya di batalkan karena tidak tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Pembatalan sertifikat prona yang saat ini sedang di proses di kantor BPN kabupaten bekasi menurut Dani syamsul pur-

nama si Ptnh harus melalui usulan dari lurah atau kepala desa. Dijelaskan Dani syamsul bahwa proses pembatalan sertifikat prona di kelurahan jatimulya adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh lurah jatimulya Ida Nuryadi, karena terindikasi bahwa oknum lurahnya ditengarai ikut terlibat dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau jabatannya mengambiil keuntungan