SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 99 by John Amhygose

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN IV Â&#x201E; EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Ekbis

Pasar Desa Cimurah Segera Dibangun

Direncanakan pasar desa ini di lahan seluas 4.335 M2 dan akan dibangun sebanyak 50 unit ruko (4 m x 4 m) dan 250 unit kios (3 m x 4 m).

Politik & Hukum Terkait Pemilukada Karawang

Kinerja KPUD Tidak Profesional

Bandung

Pembangunan Break Water Tak Sesuai Bestek ?

Priangan

Kemasan Produk Berbahasa Asing Marak Beredar

Dinas Perdagangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menemukan banyak kemasan barang impor yang beredar di wilayahnya tak berlabel bahasa Indonesia .

PNS Dilarang Tinggalkan SMAN 3 Tamsel Tetapkan Pungutan Tanpa Rapat Komite Ruangan Saat Jam Kerja DISDIK PEMKAB BEKASI DIMINTA TEGAS

KOMITE Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan BACA etisiensi pengelolaan HAL 8 pendidikan di satuan pendidikan...

PEGAWAI Negri Sipil (PNS) diminta tidak meninggalkan ruangan ketika saat jam kerja masih berlangsung. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indragiri BACA Hilir (Inhil), H Afrizal HAL 20 Selasa (28/9) lalu.

Pengangkatan Sekdes Jadi PNS Bermasalah BACA

HAL 23 PROGRAM pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan diduga bermasalah. Betapa tidak seharusnya Seretaris Desa (sekdes) yang diangkat sesuai dengan Peraturan...

TAHUN IV Â&#x201E; EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

KONSULTASI HUKUM

DARI REDAKSI

LENSA

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Siasat Kota

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

PENGUMUMAN Diberitahukan kepada khalayak umum baik instansi pemerintah, Swasta dan Perwakilan, Biro. Wartawan, Bahwa kantor redaksi Surat Kabar Siasat Kota telah pindah ke: JLN.CIPINANG BESAR NO.26 RT.008/RW 06 KEL.CIPINANG BESAR SELATAN JAKARTA TIMUR

Membuka kolom Konsultasi Hukum serta Siap Memberikan Bantuan Hukum Perdata Maupun Pidana Yang Diasuh oleh : Jhonson Purba Marajo E. Hutagaol SH. MH Alamsyah P.Tarihoran SH Alamat Kantor : Jln.Pemuda, Kav.721 Rawamangun Jakarta Timur,Telp (Fax) : (021) 47882752, Jln. Prambanan Raya, Blok G-1, No.10 Komp. Borobudur, Aren Jaya, Bekasi Timur, Telp (021) 80272658, Email : siasat_badai@yahoo.co.id

TERHITUNG SEJAK Tanggal 20 September 2010

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota

z Julham

Ka.Biro Kabupaten Bekasi

z Wellington

Wartawan Liputan Denakertrans dan BPN2TKI

Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. ttd Pemimpin Redaksi DIMINTA kepada saudara Julham (Ka.Biro Kab. Bekasi) supaya mengembalikan uang titipan dalam 1 minggu setelah pengumuman ini diterbitkan, Apabila tidak dikembalikan akan di dilakukan upaya hukum sesuai nundang-undang yang berlaku ttd Pemimpin Perusahaan JHON HENDRI

Pada Tanggal 26 Agustus 2010 lalu kami GEPAK BEKASI telah melaporkan WALIKOTA BEKASI Sdr. Mochtar Mohamad Atas kinerja yang sangat Buruk dan tidak Bermoral, karena Sdr. Mochtar Mohamad Terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi,Penyalahgunaan Wewenang serta Pembohongan Publik terhadap Masyarakat Kota Bekasi tentang Pengalokasian Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008 Sebesar Rp. 2.444.027.400,- Yang telah Di Realisasikan Pada Dinas Pertanian Kota Bekasi Sebesar Rp.1.364.000.000,- Dan Dinas Kelautan & Perikanan Kota Bekasi Sebesar Rp.1.080.027.400,- Yang mana Keberadaan DINAS PERTANIAN Kota Bekasi DAN DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Kota Bekasi Adalah FIKTIF Berdasarkan SKPD Kota Bekasi PP 8 Tahun 2003 (Eksisting) Dan PP No.41/2007 & PEMENDAGRI No.57/2007.

Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

DEWAN PENASEHAT: F Montororing SH MA, Riduan Pardede, Elizabeth Carren | PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Maruli Harianja, Anju DT. Pardede, SH, | PEMIMPIN UMUM: B Purba | PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri | PEMIMPIN REDAKSI: Jhonson Purba | DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, B.Purba, Exson Hartono, Jhonson Arios, | MANEJER IKLAN / ADVETORIAL: | SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi | BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita | REDAKTUR PELAKSANA: Jhonson Arios | REDAKTUR :Exson Hartono | REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba | STAF REDAKSI : Richard P, Jhon P Simamora, Jhon Nainggolan, Ipong JH, Buyung Rivai, Ahmad Shody, Liza, Boy Tampubolon,Togap Huta Galung, Nurita Sinaga, Paskah Simamora, Vefro Margondo Marbun | ARTISTIK: Dava | KORLIP: Eliaman.S | LIPUTAN DEPNAKERTRANS & BNP2TKI: Djoko Soetarko | LIPUTAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN dan DEPKES: | LIPUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN: Anissa Rachma, Feby Octafianty S | DEPARTEMEN PENDIDIKAN: Richard P| DEPARTEMEN PERHUBUNGAN: Jhon P Simamora | DEPARTEMEN DALAM NEGERI: Buyung Rivai | MABES POLRI: Ipong JH | POLDA METRO JAYA: Mombang, Rosmaniar | JAKARTA BARAT: Antony Tjioe (Korlip) | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi (Korlip) | JAKARTA UTARA: Yanso Mansur Sitorus (Korlip) | JAKARTA TIMUR: Albert Simangunsong.

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999

KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Cipinang Besar No.26 RT.008/RW 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur TELEPON : ( 021 ) 80272658 - 37415008

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jonson Purba

Percetakan PT Temprina (Jawa Pos Group) isi di luar tanggung jawab percetakan.

LAPORAN UTAMA

TAHUN IV Â&#x201E; EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

MA IKUT BERMAIN KERUHNYA MASALAH ORGANISASI ADVOKAT Jakarta, Siasat Kota Pelantikan dan pengambilan sumpah advokat muda dari salah satu organisasi advokat PERADI oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Rabu 22 September 2010 di Jakarta, dibuat kacau dengan munculnya sekitar 300 advokat dari KAI, mereka menguasai ruang pelantikan di hotel Gran Melia selama empat jam, mengakibatkan keributan dan ratusan polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan turun tangan.

ENURUT pendapat be berapa pengamat hukum yang dihubungi oleh Siasat Kota usai keributan itu menuding bahwa Mahkamah Agung ikut bermain dengan merekomendasikan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta hadir dan mengambil sumpah 800 advokat muda dari Peradi, demikian juga pelantikan tiga advokat Peradi di Pengadilan Tinggi Mataram oleh Lalu Mariyun pada rabu 29 September 2010 yang lalu, didemo oleh puluhan anggota KAI. Sejarah advokat indonesia semenjak era orde baru tak pernah sepi dari pertikaian. Para elit pengurusnya selalu ribut berebut kekuasaan sehingga organisasi advokat tidak pernah berhasil disatukan. Contohnya lahirnya IKADIN pada 1980-an di zaman advokat Harjono Tjitrosubono dimana lahirnya ikut dibidani oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh guna menyatukan berbagai organisasi advokat seperti PERADIN, PUSBADHI, Badan Bantuan Hukum, dll, namun pada umurnya singkat saja, kala itu terjadi perseteruan antara kelompok Gani Djemat dan kelompok Rudhy Lontoh mengakibatkan lahirny organisasi baru yakni Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang dipimpin Gani Djemat. Dilain pihak para pengacara yang hanya diangakt oleh Pengadilan Tinggi membentuk Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang tokohtokohnya terdapat Profesor Marthin Thomas, terakhir ketuanya Indra Sahnun Lubis, tak puas dengan kepemimpinan organisasi yang ada Trimedya Panjaitan dan kawankawan mendirikan Serikat Pengacara Indonesia (SPI). Terakhir ketika disahknanya Undang Undang Advokat tahun 2003 oleh DPR, organisasi advokat yang diakui oleh undang undang advokat terdapat delapan organisasi yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, APSI, kedelapan organisasi inilah yang diwajibkan oleh undang undang advokat untuk membentuk wadah tunggal, Teguh Samudra mengatakan bahwa pada mulanya wadaah tunggal itu adalah PERADI, namun karena dibawah kepemimpinan Otto Hasibuan terjadi banyak penyimpangan maka sebahagian pengurus yang barasal dari IKADIN, IPHI, HAPI dan APSI memprakarsai segera dilakukan kongres advokat di Jakarta, yang dihadiri para advokat dari seluruh Indonesia pada Mei 2008 yang lalu, dan kongres mengamanatkan berdirinya organisasi berdasarkan kongres, sedangkan Peradi didirikan hanya dengan akte yayasan oleh 16 orang advokat kata advokat DR. Tommy Sihotang, yang juga dosen di Universitas Jayabaya.

Memang setelah hasil kongres advokat diumumkan pada publik akhir Mei 2008 silam, Peradi tidak lantas di likwidasi karena Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan menolak mengakui kongres itu, maka apa yang terjadi adalah muncul dua organisasi advokat, sementara kelompok Maruli Simorangkir tidak puas dengan kedua organisasi yang ada, ia menghimpun para mantan pengurus Peradin dan kembali melakukan konsolidasi hingga peradin eksis kembali kata R. Rambe, SH dan Peradin juga melakukan rekrutmen advokat muda katanya. MA sendiri pada mulanya mengambil jarak terhadap ketiga organisasi advokat itu dengan tidak menerima permintaan pengambilan sumpah ad-

INDRA SAHNUN LUBIS Ketua KAI

HARIFIN TUMPA Ketua MA

OTTO HASIBUAN Ketua DPN Peradi

Konstitusi (MK), dan MK akhirnya memutuskan mencabut kewenangan pengambilan sumpah advokat yang diberikan pada Ketua Pengadilan Tinggi. Sekalipun kewenangan mengambil sumpah yang dimiliki Ketua Pengadilan Tinggi sudah dicabut oleh MK, tapi ternyata Peradi masih meminta penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi, dan herannya Ketua MA Harifin Tumpa juga tidak menolak permohonan Peradi walau tak ada ketentuan hukum yang mengaturnya lagi karena telah dibatalkan oleh MK. Maka siapa

2003 tentang Advokat. Pada undang-undang advokat, kontrol terhadap advokat dilakukan melalui kewenangan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sekalipun kewenangan mengangkat dan memberhentikan advokat ada pada organisasi advokat, tapi tanpa pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi menjadikan seorang advokat tak diakui oleh MA. Kedua kewenangan untuk mengontrol para advokat oleh MA akhirnya dibatalkan oleh MK melalui uji ma-

Apa sebetulnya yang menarik dari kursi memimpin organisasi advokat, dari sumber-sumber yang dikumpulkan Siasat Kota, ternyata ada pundi-pundi uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam melakukan rekrutmen advokat muda, sedikitnya seorang kandidat mengeluarkan uang sekitar Rp 5,5 juta, bagi kandidat yang direkrut KAI. Kalau setiap angkatan meluluskan 1500 kandidat, maka tak kurang uang sebesar 8,2 milyar dikumpulkan, sedangkan KAI sudah meluluskan tiga angkatan, artinya sekitar 4500 kandidat advokat telah direkrut KAI, maka tak kurang Rp 16,5 milyar masuk ke rekening pengurus. Sementara Peradi untuk biaya pendidikan kandidat advokat biayanya rata-rata Rp 4,5 juta, dan biaya ujian hingga pelantikan/pengambilan sumpah, kandidat masih harus merogoh sekitar Rp 2 juta, berarti total dana yang dikeluarkan kandidat Peradi sekitar Rp 6,5 juta, sedangkan jumlah yang telah direkrut Peradi sekitar 7000 kandidat maka tak kurang Rp 45 milyar masuk ke kantong pengurus Peradi, sebahagian sudah dilantik sebahagian lagi masih mengikuti proses magang. Tak heran jabatan pengurus organisasi advokat menggiurkan sejumlah elit. Menjadi pimpinan organisasi advokat disamping nama besar diperoleh seorang ketua umum, ia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan para petinggi penegak hukum lainnya seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung bahkan ketemu Presiden sekalipun. Nama besar pasti akan berpengaruh pada masuknya calon klien dan honorarium yang akan diperoleh, tak heran profesi advokat menjadi tempat subur mengumpulkan harta, walau tak sedikit advokat yang idialisme tinggi memilih hidup paspasan demi menjaga hati nurani. Indra Sahnun Lubis Presiden KAI sendiri ketika memberikan komentarnya di tengah demo anggota KAI menyatakan bahwa marahnya anggota KAI ditujukan pada MA karena sikap MA yang diskriminatif dan berpihak pada Peradi. Sementara itu Otto Hasibuan ketika dihubungi disela-sela pelantikan dan pengambilan sumpah advokat Peradi di Jakarta yang ricuh itu, ia hanya mengatakan bahwa satu-satunya organisasi advokat yang sah adalah Peradi, dan atas tindakan kekacauan yang dilakukan oleh KAI ia akan menuntut polisi mengusutnya. z JHONSON/DJOKO S

PARA anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) melakukan aksi jalan kaki sambil membentangkan spanduk dan poster menuju ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, saat berunjuk rasa menolak diskriminasi advokat, di Semarang, Jateng, Kamis (23/9). Mereka menuntut pencopotan jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, karena dinilai telah menggiring MA pada posisi tidak netral dalam menyikapi perselisihan pada organisasi advokat. vokat pada ketiga organisasi ini, akibatnya para advokat muda yang telah lulus ujian tak dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi, kebijakan ini diambil oleh Harifin Tumpa Ketua MA, tapi kemudian Tumpa melirik pada Peradi dengan mengakui Peradi sebagai wadah advokat yang sah melalui suratnya No. 089/ KMA/VI/20010 tanggal 25 Juni 2010 lalu, karuan saja Indra Sahnun Lubis Presiden KAI bereaksi keras hingga melahirkan demo anarkis di MA oleh KAI beberapa waktu yang lalu. Beberapa kandidat advokat yang telah lulus ujian advokat oleh KAI kemudian mengajukan gugatan terhadap pasal 4 ayat (1) undang undang advokat pada Mahkamah

sesungguhnya yang salah, Peradi yang menginginkan formalitas hubungan dengan MA melalui akreditasi sumpah, atau Mahkamah Agung yang memanfaatkan kekisruhan para advokat agar para advokat tidak lagi punya waktu mengkritik kinerja MA, tanya Aditya Prakasa, SH pegiat bantuan hukum probono yang ketika masih menjadi mahasiswa di FH-UI merupakan aktivis pro reformasi di tahun 1998. Kewenangan mengawasi advokat oleh MA semula diberikan oleh Undang Undang No.14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009, dan Undang Undang No.18 Tahun

teril undang undang, pertama putusan MK No.067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 dan putusan MK No.101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Sekalipun MK telah membatalkan kewenangan pengambilan sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tapi perselingkuhan MA dengan Peradi membuat jalinan hubungannya tetap mesra, sehingga penyumpahan advokat Peradi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada 22 September 2010 silam sekalipun ricuh tetap berjalan sesuai skenario, kata Moh. Erzi Zulfian, SH pengacara Bengkulu yang juga aktifis Forum Umat Islam (FUI) ketika dimintai komentarnya.

EKONOMI & BISNIS

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Bank DKI Kucurkan Kredit Investasi Rp 210 Miliar Jakarta, Siasat Kota Sebagai upaya untuk meningkatkan volume pembiayaan kredit, Bank DKI memberikan fasilitas refinancing kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebesar Rp 210 miliar. Kredit investasi dengan jangka waktu lima tahun tersebut ditandatangani bersama dengan Direktur Indah PT Kiat Pulp & Paper Baharudin dan Wakil Presiden Direktur Hendra Jaya Kosasih, Senin (27/9) kemarin, dan dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Direktur Utama yang juga Direktur Pemasaran Bank DKI, Mulyatno Wibowo. Mulyatno menjelaskan, pemberian kredit didasarkan pertimbangan pertumbuhan industri pulp dan paper yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan. Industri ini bersifat padat modal, dan selain itu menyadari kebutuhan kertas

akan selalu meningkat. Terlebih PT Indah Kiat Pulp & Paper juga merupakan perusahaan yang didukung Grup Sinar Mas yang reputasinya cukup bagus. Kredit investasi dengan bunga 11,5% dan bersifat aflopend/non revolving tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) mesin produksi paper machine 8 (pm8) yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Pekanbaru, Riau. Jika sebelumnya Bank DKI lebih dikenal gencar menyalurkan kredit komersial di sektor pembangunan infrastruktur berupa pembiayaan jalan tol dan pembangkit listrik, saat ini Bank DKI mulai memasuki industri pulp dan paper sebagai industri pilihan. Sebelumnya pada akhir Agustus 2010 Bank DKI juga turut bergabung dalam sindikasi kredit investasi kepada Pelita Cengkareng Paper sebesar Rp 600 miliar. Pada kesempatan itu

Pasokan dan Harga Beras Stabil Jakarta, Siasat Kota Meski dalam beberapa hari terakhir hujan kerap mengguyur sejumlah wilayah, namun hal itu tidak mengganggu pasokan beras dari sejumlah wilayah ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Terbukti, pasokan beras dari beberapa daerah pemasok tetap aman dan lancar. Hal itu rupanya diikuti dengan stabilnya harga beras yang saat ini masih terbilang normal. Kondisi seperti ini tentu sangat diharapkan pedagang dan pembeli agar berlangsung lama sehingga tidak menyulitkan semua pihak. Sayangnya, sejumlah pedagang beras, saat ini mengaku mengalami penurunan penjualan beras alias sepi pembeli. Seper ti diungkapkan Harsono Rusli, salah seorang pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Ia mengaku, biasanya dalam sehari mampu menjual beras hingga mencapai 25 ton. Namun, beberapa hari belakangan ini dirinya hanya mampu menjual sebanyak 18 ton beras saja. Ia pun tidak mengetahui penyebab berkurangnya pembeli itu. “Padahal, sekarang kan awal bulan tapi jumlah pembelinya malah sepi. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Biasanya kalau awal bulan saya bisa menjual sampai 25 ton beras, tapi sekarang hanya 18 ton,” ujar Harsono Rusli, Jumat (1/10) pekan lalu. Umumnya, pembeli yang datang adalah para pedagang eceran di pasar-pasar tradisional, warung dan kios yang ada di wilayah DKI Jakarta. Stabilnya harga beras, menurutnya, lebih disebabkan oleh rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan harga beras dan stok beras. Rencana itu pun disambut positif oleh para pedagang. Hanya saja, para pedagang juga meminta agar pemerintah tidak terlalu banyak mengimpor beras karena dikhawatirkan akan mematikan para petani. Sebab, jika jumlah beras impor mem-

banjiri pasar-pasar di Indonesia, otomatis akan menjatuhkan harga beras dari para petani tradisional. Kalaupun ingin membantu masyarakat, utamanya warga miskin, pemerintah dapat mengendalikan harga beras melalui operasi pasar di sejumlah tempat. Hendaknya OP ini langsung ditujukan pada masyarakat, bukan ke pedagang. Ketua DPD Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi se-Indonesia DKI Jakarta, Nelis Sukidi mengatakan, stabilnya pasokan dan harga beras saat ini lebih dipengaruhi oleh adanya informasi bahwa pemerintah akan mengimpor beras. “Informasi bahwa pemerintah akan mengimpor beras, agaknya sangat berpengaruh terhadap pasar. Sebab ini akan menutup celah para spekulan yang biasa menimbun beras. Tentunya mereka menjadi tidak berani untuk menimbun dengan adanya rencana impor beras ini,” kata Nelis, Jumat (1/10). Saat ini, dungkapkan Nelis, pasokan beras yang masuk ke kiosnya di Pasar Induk Beras Cipinang, juga masih stabil, yakni sekitar 75 ton per hari. Adapun harga sejumlah jenis beras di Pasar Induk Cipinang, ditambahkan Nelis untuk jenis IR III, seharga Rp 5.700 – Rp 5.800 per kilogram. Kemudian jenis IR II, Rp 6.100 - Rp 6.200 per kilogram, jenis IR I, Rp 6.400 – Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan untuk jenis IR super, harganya di atas Rp 6.800 per kilogram. Beras jenis Muncul II, Rp 6.500 per kilogram dan Muncul I, Rp 7.200 per kilogram. Untuk beras jenis tertentu, yakni IR 42, saat ini harganya masih tinggi, yakni Rp 9000 per kilogram. Demikian halnya jenis pandan wangi super, yang harganya masih Rp 9.200 per kilogram. Adapun pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, ditambahkan Nelis, secara umum saat ini masih stabil yakni, antara 2.500 ton – 3.000 ton per hari. z SHODY

PEDAGANG Pasar Induk Beras Cipinang.

kan untuk meningkatkan portofolio kredit Bank DKI yang lebih berkualitas, khususnya di segmen komersial dan korporasi,” jelasnya, Selasa (28/9). Mulyatno menyebut sejumlah perusahaan yang saat ini sedang didekati untuk mencapai target itu di antaranya BANK DKI memberikan fasilitas refinancing. PT Berlian Laju Tanker, PT Garuda Maintenance Facility, PT Bank DKI menyalurkan Rp 100 miliar. “Bank DKI baru-baru ini juga men- BFI Finance Indonesia Tbk, PT Aquaria yalurkan kredit investasi untuk PT Trans Shipping (Indika Grup), PT Kariangau Lingkar Kita Jaya, kelompok usaha Gra- Power (Bayan Resources Group) dan pemedia Group sebesar Rp 200 miliar dan rusahaan lain yang mempunyai reputasi kredit modal kerja kepada PT Hutama baik di pasar. Mulyatno menjelaskan saat ini realKarya sebesar Rp 200 miliar. Ini dilaku-

isasi penyaluran kredit PT Bank DKI posisi Agustus 2010 adalah sebesar Rp 7,52 triliun, terdiri Rp 4,59 triliun (61 %) untuk sektor konsumer, Rp 1,5 triliun (20%) untuk sektor komersial, Rp 797 miliar (11%) untuk sektor KPR, UKM dan Kredit Program dan Rp 621 miliar (8%) untuk pembiayaan syariah. “Setelah menjaga pertumbuhan kredit pada semester pertama lalu, semester kedua ini Bank DKI akan lebih giat ekspansi kredit dengan tenor yang lebih panjang, termasuk pembiayaan infrastruktur, dan project financing lain di industri pilihan,” katanya. Namun, Bank DKI tetap mengambil kebijakan selektif dalam mengucurkan kredit untuk menjaga posisi CAR. “Kami menyeleksi dengan lebih teliti prospek debitur atau pun calon debitur yang ingin menambah fasilitas kredit maupun mendapatkan fasilitas kredit baru,” tandasnya. z SHODY/BJ

PASAR DESA CIMURAH SEGERA DIBANGUN Garut, Siasat Kota Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan secara geografi letaknya di tengah tengah Pasar Wanaraja (Kecamatan Wanaraja) sekitar 6 Km dan 12 Km ke Pasar Guntur Garut (Pasar Induk Garut). Direncanakan pasar desa ini di lahan seluas 4.335 M2 dan akan dibangun sebanyak 50 unit ruko (4 m x 4 m) dan 250 unit kios (3 m x 4 m), dengan anggaran diperkirakan sebesar Rp. 4 Miliar.

OKASI pasar desa yang semula bekas tanah kuburan ini, mendapat dukungan dari masyarakat desa juga para kepala desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Karangpawitan. Beberapa kuburan yang ada di lokasi untuk pasar ini (Kp. Acipak) dipindahkan ke lokasi baru di pekuburan Kertasari dan Kaum, serta sebagian ke pekuburan desa Sindan-

gpalay. Pemindahan kuburan di mulai tanggal 17 September 2010 dan direncanakan selesai selama sebulan. Setelah itu, persiapan pembangunan pondasi pasar secara bertahap. “Pembangunan pasar desa ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian khususnya di desa Cimurah, umumnya masyara-

kat Karangpawitan. Dan di tempat itu juga akan dibangun sub terminal untuk angkutan kota (angkot) no 12 . Dimana selama ini angkot tersebut Cuma berputar di pertigaan jalan desa Cimurah,” terang Ujang Sopiyan, kades Cimurah. “ Masalah perijinan hingga saat ini tinggal dari dinas terkait di tingkat Kabupaten. Ya mudah mudahan secapatnya selesai,” lanjut sang Kades. Sementara Sekwilmat Karangpawitan Ahmad Ridwan, mengatakan, dukungannya atas itikad pembangunan pasar desa ini. Selain meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah itu, juga meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar yang selama ini terlihat statis. Pada dasarnya, dari muspika mendukung sepenuhnya program ini, jelas Ridwan. z HAROLDS

SOSIALISASI HASIL PEMBANGUNAN

Pemkab Karawang Serahkan Kartu Jamkesda dan Bantuan Sirtu Jalan Karawang, Siasat Kota Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil-hasil pembangunan 5 tahun terakhir ke desa - desa, Pemerintah Kabupaten Karawang menyerahkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta bantuan pasir dan batu (sirtu) untuk rehabilitasi jalan lingkungan. Hal ini sebagaimana terlihat saat kegiatan sosialisasi hasil pembangunan di Kecamatan Cibuaya, Selasa (28/9). Dalam kegiatan sosialisasi yang difokuskan di tiga desa, yaitu Desa Cemarajaya, Cibuaya, dan Kertarahayu, prosesi penyerahan kartu Jamkesda bantuan sirtu dilakukan secara simbolis oleh Anggota DPRD, Bambang Maryanto dari Partai Amanat Nasional dan Didin Saepudin dari Partai Golkar, dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Dadang S. Muchtar. Dadang S. Muchtar, mengatakan keberadaan kartu Jamkesda dapat menghilangkan berbagai polemik yang ada terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

DADANG S. MUCHTAR dalam program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya kartu ini, maka masyarakat miskin tidak perlu lagi diantar oleh kepala desa untuk berobat. Bupati melanjutkan, mereka yang mendapatkan kartu jamkesda ini adalah masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas dari pemerintah pusat, dan rumah mereka telah ditandai (disemprot) saat pendataan masyarakat miskin beberapa waktu lalu. “Kartu ini akan dibagikan dan berlaku se-

cara efektif mulai tanggal 10 Oktober 2010, dan penyerahan dilakukan secara simbolis saat ini,” ujarnya. Bambang Maryanto, anggota DPRD dari PAN menambahkan, program Jamkesda ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Karawang yang kepala daerahnya adalah Bupati Dadang S. Muchtar. “Dengan dibagikannya kartu ini secara simbolis pada hari ini, diharapkan tidak ada lagi ada orang bicara bahwa bapak Bupati tidak mendukung masyarakat berobat gratis untuk masyarakat miskin,” tambahnya. Di sisi lain, Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan memberikan bantuan sirtu untuk pengerasan jalan – jalan lingkungan dan langsung diantarkan langsung ke tempat yang dituju. “Dengan demikian, masing-masing kepala desa tinggal menunjuk lokasi dan bantuan langsung diantar ke tempat tujuan,” imbuhnya. z IMAM S

JAKARTA

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

KAPOLDA METRO JAYA: WASPADAI SMS PROVOKASI Jakarta, Siasat Kota Maraknya aksi tawuran antar ormas dan pemuda yang kerap terjadi belakangan ini, bukan hanya dipicu oleh orangorang yang terlibat konflik tersebut. Namun, juga ditengarai karena penyebaran informasi yang tidak benar dari SMS. Sebab, dengan perkembangan teknologi yang sangat maju ini, masyarakat cepat sekali merespons sesuatu sehingga kejadian tawuran meluas karena adanya pesan pendek dari ponsel tersebut. “Karena itu, kalau ada SMS atau pesan pendek yang tidak benar, kita semua jangan ikut menyebarkannya. Kalau perlu balas bahwa isi SMS itu tidak benar. Dengan begitu, kita bisa menciptakan situasi keamanan di Jakarta menjadi lebih baik,” imbau Irjen (Pol) Timur Pradopo, Kapolda Metro Jaya saat kegiatan silaturahmi forum koordinasi pimpinan daerah dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (1/10) malam. Tidak hanya itu, Timur mengajak semua tokoh masyarakat, pemuka agama dan pimpinan ormas agar menyelesaikan permasalahan melalui cara lintas sektoral. Ditegaskannya, keamanan merupakan suatu kebutuhan hakiki yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan dengan dinamika cukup besar. Sehingga diperlukan kondisi kamtibmas yang kondusif agar target pembangunan dapat tercapai dengan baik. “Masyarakat adalah bagian yang dapat diberdayakan untuk ikut menyelenggarakan dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif,” sarannya. Pihaknya melihat Jakarta memiliki karakteristik luar biasa karena segala aspek kehidupan yang mewakili seluruh provinsi, suku, dan agama di Indonesia ada di dalamnya. Kondisi ini mengandung potensi gangguan keamanan yang cukup rumit. Namun dengan kerja sama antara Muspida bersama-sama dengan masyarakat, angka kriminalitas dua bulan terakhir ini dapat ditekan. Bahkan, pada Agustus-September 2010 hanya terjadi 7.307 kejadian kriminalitas di Jabo-

detabek. Padahal, sebelumnya pada JuniJuli 2010, jumlah angka kriminalitas mencapai 10.150 kejadian. Artinya, pada Agustus-September terjadi penurunan tindakan kriminalitas sebanyak 28 persen. “Bahkan kalau dilihat dari jangka waktu kejadian, bulan Agustus-September waktu kejadiannya lebih lama dari Juni-Juli. Yakni, satu kejadian kriminalitas terjadi setiap 11 menit 49 detik pada Agustus-September. Sedangkan Juni – Juli, satu kejadian kriminalitas terjadi setiap 8 menit 30 detik,” paparnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga dan dipelihara. Sebab, pembangunan kota Jakarta dapat berjalan maju jika suasana lingkungan tetap aman dan tertib. “Saya mengharapkan pertemuan silaturahmi ini bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Juga meningkatkan kesadaran tokoh masyarakat serta para pemimpin ormas dan pemuka agama untuk semakin merangkul anggotanya agar tidak melakukan kekerasan,” kata Prijanto. Kekerasan atau perilaku premanisme hendaknya tidak digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebab, kalau ingin bersama-sama membangun kota Jakarta sebagai kota yang sejahtera untuk semua kalangan, maka silaturahmi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. “Dengan cara ini, kita bisa hidup saling hormat-meng-

IRJEN (POL) TIMUR PRADOPO hormati dan menghargai,” ujarnya. Terkait sering terjadinya tawuran antar ormas dan pemuda, Prijanto menegaskan bukan berarti Pemprov DKI dapat seenaknya membubarkan ormas yang ada di DKI Jakarta. Pasalnya, pembentukan ormas dilindungi dan diatur dalam undang-undang, sehingga tidak bisa dilarang keberadaannya. Selain itu, semua orang berhak berorganisasi dan berkumpul dalam satu wadah. Namun, harus dikoordinir dengan baik. Pangdam Jaya Mayjen Marciano Norman, menyesalkan betapa mudahnya masyarakat diadu domba. “Sangat menyedihkan melihat antar warga bentrok. Masalah kecil diselesaikan dengan pengeroyokan. Padahal bentrokan itu merugikan kita semua dan tidak ada yang diuntungkan,” kata Marciano. Dia juga mengimbau warga Jakarta agar dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan cara yang bermartabat, melalui komunikasi yang baik dengan mencarikan solusi yang tidak merugikan orang lain dan hubungan yang telah dibina. Jangan memberikan peluang sekecil apa pun yang dapat digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mengadu domba sesama warga Jakarta. “Kita tidak boleh merasa takut di lingkungan kita sendiri. kalau ada masalah kita selesaikan dengan baik. Agar situasi Jakarta tidak mencekam, mari kita eratkan persatuan dan kedamaian kota ini bersama-sama,” tandasnya. z EXSON

Banyak Pendatang Baru, Jaktim Siap Gelar OYK Jakarta, Siasat Kota Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memastikan kesiapannya menggelar operasi yustisi kependudukan (OYK). Sebanyak 102 petugas gabungan akan dikerahkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Plh Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, Hamdi Yusen, mengatakan, OYK akan difokuskan di Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar. “Yang pasti, besok pagi akan gelar OYK secara serentak dengan wilayah lain. Khusus untuk Jakarta Timur, kita fokuskan di Kecamatan Makasar,” kata Hamdi Yusen, Rabu (29/9) pekan lalu. Alasan OYK difokuskan di Kecamatan Makasar, kata Hamdi, karena daerah tersebut saat ini menjadi salah satu daerah padat penduduk dan disinyalir banyak terdapat pendatang baru. Apalagi kawasan ini berbatasan langsung dengan Bekasi, Jawa Barat dan dekat dengan Terminal Bus Kampungrambutan. Sehingga mobilitas penduduk dan angka urbanisasi di kawasan ini tergolong sangat tinggi. “Berdasarkan laporan yang kami terima, banyak pendatang baru yang tinggal di Kecamatan Makasar. Tidak hanya kalangan ekonomi kelas bawah, akan tetapi juga banyak pendatang ekonomi atas yang tinggal di ka-

PENDATAAN penduduk. wasan ini,” ungkap Hamdi. OYK ini dilakukan semata-mata untuk mendidik warga ibu kota, khususnya di Jakarta Timur agar mematuhi peraturan atau UU administrasi kependudukan yang ada. Bagi warga yang terjaring dalam OYK diharuskan mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Berdasarkan peraturan yang ada, mereka yang terjaring akan dikenai sanksi ku-

rungan maksimal tiga bulan atau denda sebesar Rp 3 juta. “Namun seperti yang terjadi sebelumnya, denda biasanya hanya sekitar Rp 50 ribuan per orang. uang denda ini akan kita masukkan ke kantor kas negara,” tukas Hamdi. OYK ini merupakan kali pertama paska Idul Fitri 1431 H. Selanjutnya OYK akan kembali digelar pada bulan November mendatang. z RICHARD

Ditlantas PMJ Gelar Cerdas Cermat Pelajar Jakarta, Siasat Kota Beragam cara dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas PMJ dalam meningkatkan ilmu pengetahuan lalu lintas kepada para pelajar. Salah satunya dengan menyelenggarakan cerdas cermat yang diikuti oleh sekitar 12 Sekolah SMA dan SMK diwilayah hukum Polda Metro Jaya, di Pancoran Jl MT Haryono, Pancoran Jaksel, Kamis (30/09) lalu. Acara yang dibuka oleh Direktur Lalu lintas PMJ Kombes Pol Drs Condro Kirono, MM ini dihadiri juga oleh Kasubdit Dikyasa AKBP Drs. Kanton Pinem, MM serta pimpinan seluruh Kasat Lantas diwilayah hukum Polda Metro serta perwakilan dari Jasa Raharja, AHM dan Shell. Direktur Lalu Lintas PMJ Kombes Pol Drs Condro Kirono, MM dalam arahannya mengatakan pemahaman tentang tertib lalu lintas harus dilakukan sejak dini, hal ini karena banyak pelajar yang belum memiliki SIM namun sudah mengendarai sepeda motor, selain itu mereka pun dalam mengendarai motornya sering ugal ugalan dan melawan arus. Hal ini yang tidak boleh ditiru oleh pelajar lainnya,” ujar Kombes Pol Condro Kirono. Oleh karenanya sambung Condro diharapkan dengan diadakan lomba cerdas cermat ini dapat menambah pengetahuan lalu lintas kepada para pelajar, sehingga nantinya bisa memberikan pemahan kepada para siswa lainnya tentang pentingnya arti keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas. Dalam acara cerdas cermat yang dibagi dalam dua tahap penyisihan dan final ini, akhirnya SMU Negeri 1 Tanggerang kota meraih peringkat pertama, disusul oleh SMA 28 Jakarta diperingkat kedua dan SMA PKP Jakarta Timur menduduki peringkat ketiga . SMU Negeri 1 Tanggerang Kota yang menjadi juara mendapatkan piala bergilir dari Direktur Lalu lintas PMJ dan uang pembinaan. Sekaligus menjadi perwakilan dari Polda Metro Jaya pada acara cerdas cermat yang diselenggarakan secara nasional pada tanggal 04 s/d 09 Oktober 2010 di Cibubur ,Jaktim. “Mereka nantinya akan berkompetisi dengan seluruh perwakilan SMU se Indonesia,” ujar Kasubdit Dikyasa AKBP Kanton Pinem,MM seusai memberikan piala. z EXSON/ARIOS

Pantai Publik Marunda Rawan Pungli Jakarta, Siasat Kota Program wisata pesisir yang dimaksudkan untuk memperkenalkan obyek wisata di kawasan pesisir Jakarta Utara, nampaknya tidak tergarap maksimal. Selain faktor infrastruktur pendukung yang belum memadai, praktik pungutan liar (pungli) yang merajalela dilakukan sekelompok pemuda di kawasan Pantai Publik Marunda, tak ayal membuat pengunjung merasa resah. Padahal, untuk masuk ke area tersebut harusnya tidak ditarik biaya apa pun. “Saya kaget ketika masuk ke arena Pantai Publik untuk menuju ke rumah si Pitung dimintai uang karcis masuk Rp 2.000 per orang. Padahal, setahu saya lokasi rekreasi keluarga ini gratis. Namun, kenyataannya tidak,” keluh salah seorang pengunjung. Ia juga menyayangkan, masih minimnya sarana dan fasilitas di lokasi yang merupakan bagian dari 12 destinasi wisata pesisir ini. “Sudah bayar tapi fasilitas dan sarana penunjangnya belum maksimal. Seharusnya ada taman mau pun sarana bermain anak-anak. Fasilitas toilet saja hanya ada satu akhirnya pengunjung harus antre lama jika ingin buang hajat,” tambahnya. Keluhan serupa juga disampikan Samsudin, (45), warga Warakas, Tanjungpriok, Jakarta Utara. Dia yang datang bersama istri dan kedua anaknya juga mengaku dimintai uang karcis masuk. “Ya, sempat heran saja. Waktu saya datang ke sini bersama teman kerja untuk mancing tidak ada biaya masuk alias gratis. Tapi kini, harus bayar Rp 2.000 per orang,” katanya. Ironisnya, pada karcis masuk yang diberikan tidak tercantum logo Pemkot Administrasi Jakarta Utara, maupun pemerintah setempat seperti kecamatan, lurah, karang taruna dan pengurus RT/RW. Selain mengutip uang karcis masuk, juga mengutip biaya parkir untuk sepeda motor sebesar Rp 2.000, sedangkan mobil sebesar Rp 5.000. “Belum lagi buat ke toilet juga dikutip Rp 2.000,” tambah Samsudin. Camat Cilincing Junaidi mengaku, pungutan karcis masuk yang dibebankan kepada pengunjung tanpa sepengetahuan dirinya selaku pamong wilayah. Ia mengaku telah memberikan imbauan kepada masyarakat pada saat kerja bakti agar tidak melakukan pungutan liar terhadap pengunjung yang datang. Sebab, itu akan merugikan warga sendiri, karena dampaknya wisatawan akan kapok berkunjung. “Kalau untuk urusan parkir saya perintahkan lurah untuk dibahas dengan pengurus RT/RW, tokoh pemuda dan masyarakat yang rencananya akan dilaksanakan, Senin (4/10) mendatang di Kelurahan Marunda. Jika memang ada pungli karcis masuk nanti akan kita bawa dalam rapat tersebut,” tandas Junaidi. z BUYUNG/BOY

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

POLITIK & HUKUM

Terkait Pemilukada Karawang

KINERJA KPUD TIDAK PROFESIONAL Karawang,Siasat kota Pesta demokrasi pemilukada Kab.Karawang untuk priode 2010-2015, tinggal hitungan hari lagi, Panitia penyelenggara pemilukada terlihat sibuk mengurus penerimaan kandidat Balon bupati dan wakil Bupati.diantara Balon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftarkan diri ada lima(5)pasangan yaitu;1.Soni hersona&Dadang s.muhtar,2. Eli Amelia&Endang abdulah,3 Endang warsa&Agus s,4 Ade suwara&Gus taofik,5 Karda wiranata&Deden darmansyah.

ARI kesemua pasangan hanya Dua (2) kandidat yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk diloloskan, pasalnya kedua kandidat tersebut dianggap tidak sehat jasmani dan Rohani,menurut hasil chek kesehatan dari Tim IDI (Ikatan dokter Indonesia) yang dituangkan dalam surat Model BB 5 KWK,diantara kandidat tersebuat Karda Wiranata. SH dari Parpol PDIP yang sekarang masih menjabat selaku ketua DPRD Kabupaten Karawang,dan Gustaofik dari Parpol Demokrat. Wartawan Siasat kota, saat konfirmasi Karda Wiranata dikantor DPC PDIP (17/09) lalu, mengatakan, ”Semua pemeriksaan yang dilakukan dokter dari Tim IDI meragukan, maka saya melakukan Scond opinium kerumah sakit Cip-

to Mangun kusumo (RSCM) agar tahu keadaan yang sebenarnya tentang apa yang saya derita,Dari Hasil pemeriksaan dokter-dokter RSCM ternyata saya sehat-sehat saja dan tidak mengalami penyakit seperti yang diperiksa oleh dokter dari IDI,papar Karda. Lanjut Karda, ini sudah jelas ada pembohongan public tentang hasil chek kesehatan yang dilakukan IDI, Saya melakukan scond opinium ke RSCM ada alasan, karena saat saya diperiksa kesehatan oleh TIM IDI juga itu scond opinion, Pasalnya saya juga dirujuk kerumah sakit Hasan sadikin di Bandung dan rumah sakit swasta Bornius,sementara dalam aturan prosedur, KPUD seharusnya menunjuk Rumah sakit pemerintah, itupun Rumah sakit yang me-

MENYAMBUT HUT TNI

KODIM 0314 Inhil Gelar Berbagai Perlombaan Tembilahan, Siasat Kota Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 65 yang jatuh pada 5 Oktober mendatang, Kodim 0314 Indragiri Hilir (Inhil) menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat. Adapun berbagai perlombaan tersebut, seperti catur, domino, remi dan bulu tangkis, yang nantinya akan digelar di Makodim 0314 Inhil. Pendataftaran telah dibuka sepekan yang lalu dan akan ditutup pada 30 September besok. Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf RTS Manoppo, kepada wartawan mengatakan, dalam rangka menyambut HUT TNI ke-65 nanti pihaknya akan mengelar berbagai perlombaan yang langsung melibatkan masyarakat. “Untuk memeriahkan HUT TNI nati kita akan gelar berbagai perlombaan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Pendaftaran telah kita buka sepekan yang lalu di Makodim 0314 Inhil dan akan kita tutup besok (hari ini, red),” ujarnya kemarin. Lanjutnya, untuk hadiah, bervariasai, sesuai dengan jenis perlombaan. Namun semuanya belum dapat disebutkan secara satu persatu. “Mengenai hadiah kita sesuaikan dengan jenis perlombaan yang jelas akan menarik agar semua yang mengikuti dapat terkesan dengan acara yang akan dilaksanakan nanti,” jelasnya. z IIN

ORASI LSM Laskar di KPUD Karawang. menuhi syarat kereteria seperti RSCM sebab pernah dipakai untuk chek kesehatan calon Presiden Dan Wakil Presiden.Maka hasil chek kesehatan dari IDI Cacat secara Hukum,” tegas Karda Begitu juga Tono Bahtiar selaku pengurus fungsional PDIP, Saat dikonfirmasi Siasat kota (21/09), mengatakan, Kami dan jajaran pengurus partai PDIP tidak terima atas perlakuan KPUD dan IDI yang telah mendholimi kader terbaik dari Parpol PDIP ini, kami sudah lakukan Hearing dikantor DPRD untuk meminta pertanggung jawaban KPUD dan IDI (17/09), KPUD mengambil keputusan bahwa semua dikembalikan ke DPRD selaku wakil Rakyat, tetapi sampai hari ini KPUD tidak pernah komitmen dengan semua yang dikatakannya. itu, Tetap kami akan perjuangkan Hak pak karda walau apapun Resikonya, kalau pihak KPUD tidak meloloskan kader kami yang didzolimi, kami selaku kader PDIP akan duduki KPUD sampai ada keputusan yang jelas.Tegas tono . Ace Sopiyan selaku pengurus DPC PDIP,saat berbincang dengan wartawan Siasat Kota (28/09), mengatakan, kami melakukan orasi ini juga berdasarkan Aturan Normatif bukan hanya mengikuti Emosi saja,menuntut Haknya pak

karda yang sudah di zholimi oleh pihak KPUD dan IDI,selaku kader partai jelas kami akan urus masalah ini sampai tuntas dan alhamdulilah perjuangan kami ini tidak sia-sia ternyata kebenaran itu bisa dibuktikan sehingga pak Karda selaku kandidat yang kami usung lolos menjadi calon Bupati 20102015,dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada simpatisan dan Elemen masyarakat terutama LSM LASKAR yang telah membantu perjuangan ini,sampai membuahkan hasil yang maksimal, Waqul ja’a wa jahaqol batilu innal batila kana jahuqon:kebatilan tidak akan pernah menang melawan kebenaran, seraya ace mengahiri bicara. Ditempat Terpisah,Suparno/ Uwa Selaku ketua Umum DPP LSM LASKAR,saat dijumpai diRuang kerjanya 27/09/2010,Terkait permasalahan ini mengatakan,Kami selaku lembaga social control sangat prihatin akan kinerja KPUD yang tidak profisonal,sehingga bisa memicu pemilukada Karawang Ricuh,sedangkan pemilihan saja belum berjalan, gimana nanti waktu pemilihannya, .dari semua kejadian ini KPUD harus bertanggung jawab selaku panitia penyelenggara. Tambah suparno, dari hasil investigasi dan pengamatan kami selaku social control,ada kejanggalan-

kejanggalan,Salah satu bukti Hasil chek kesehatan jasmani dan Rohani Model BB5 KWK Sudah bocor sebelum waktu penetapan oleh KPUD,disini jelas-jelas KPUD tidak profisional dalam bekerja,dari hal kebocoran tersebut kami selaku social control menganggap bahwa persoalan tersebut cacat secara Hukum,Ditambah bukti yang ditemukan hasil second opinion atas nama karda wiranata dari RSCM yang menyatakan Sehat,Maka wajar kami selaku social control mengadakan sikap peduli untuk menyikapi kinerja KPUD yang Telah merugikan pihak para kandidat, harapan kami pemilukada karawang kondusif,aman, nyaman dan tertib,” tegas Suparno Karta TR selaku Staf administrasi LSM LASKAR,Menambahkan perkataan Suparno,”kami selaku lembaga independen yang tufoksi social control,dalam hal ini tidak akan tinggal diam saja,pasti akan menyelusuri permasalahan ini sampai ke akarnya, kenapa bisa terjadi?....,kami bergerak atas dasar Normatif dan tidak ada keberpihakan serta kepentingan apapun,kami selaku lembaga masyarakat akan ikut mengawal pemilukada ini dari awal sampai ahir agar aman,tertib dan kondusif.tambahnya. z IMAM SAPRUDIN,SH

Anas Urbaningrum: Pemilihan Jaksa Agung Tidak Dipolitisir Garut, Siasat Kota Proses pemilihan Jaksa Agung RI diharapkan tidak dipolitisir oleh pihak manapun. Pemilihan Jaksa Agung bahkan harus kedap dari unsur politik. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum usai menghadiri Muktamar Pemudi Persis di pomdok Pesantren Persis 99 Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Minggu (26/9). “Saya minta berbagai kalangan untuk tidak mempolitisir proses pemilihan Jaksa Agung. Pemilihan Jaksa Agung harus kedap dari unsur politik,” ujarnya. Dikatakan Anas, institusi penegak hukum yang profesional harus dijauhkan dari tendensi politik. Sampai proses pengangkatan Jaksa Agung yang baru lanjutnya, tidak perlu adanya gerakan politik, duku-

ngan politik dan gesekan politik. Jika hal itu sampai terjadi, menurutnya dapat berakibat tidak profosionalnya kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum. Menurut Anas, Jaksa Agung yang dibutuhkan sekarang harus dapat menjalankan tugas penting, diantaranya mampu untuk membina institusi kejaksaan termasuk di dalamnya para jaksa. Selain itu, Jaksa Agung juga harus mampu mengakselerasi reformasi birokrasi kejaksaan, perbaikan citra dan kinerja kejaksaan. “Karena itu Partai Demokrat, tidak akan mengusung salah satu nama calon Jaksa Agung. Termasuk apakah calon itu berasal dari internal kejaksaan maupun bukan. Fokus kita bukan masalah kandidat, tapi lebih kepada orang yang memiliki kemampuan,” imbuhnya.

Disebutkannya, pemilihan Jaksa Agung merupakan kewenangan mutlak seorang presiden oleh karena itu pihaknya hanya akan mendukung langkah SBY dan tidak akan ikut interpensi. Dia yakin, SBY akan memiliki pertimbangan yang komprehensif untuk memilih orang yang terbaik dalam memimpin kejaksaan “Satu hal yang harus diingat, pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak preogratif presiden. Saya yakin presiden tidak akan salah pilih, dia akan memilih orang yang terbaik,” katanya. Pengangkatan Darmono sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung oleh Presiden, menurut Anas merupakan upaya untuk meredam kontroversi legalitas Jaksa Agung. Terkait calon nama Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Anas meminta

presiden agar hanya mengajukan satu nama calon saja ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan agar tidak terjadi politisasi di kalangan wakil rakyat. Dengan hanya ada satu calon yang diajukan, masih menurut Anas, juga diharapkan bisa mencegah kemungkinan terjadinya transaksi-transaksi yang dianggap tidak perlu. Ketika ditanya bentuk transaksi seperti apa yang dikhawatirkan tersebut, Anas hanya tersenyum. Namun menurutnya, satu calon Kapolri akan memudahkan kinerja dewan. Karena DPR, tambahnya, hanya bertugas memberikan persetujuan saja atas pilihan Presiden bukan untuk memilih kembali calon Kapolri. Lebih jauh diungkapkannya, saat ini SBY tengah mempertimbangkan dua nama calon Kapolri

yang telah beredar di masyarakat untuk dinilai dari segala aspek, seperti kapasitas, kapabilitas, dan intergritas. Sebagaimana diketahui, kedua nama yang santer disebut bakal menjadi calon Kapolri itu diantaranya Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo dan Komisaris Jenderal Nanan Sukarna. Namun saat ditanya siapa yang akan diusulkan presiden, Anas mengaku belum mengetahuinya. Dia dinilai hal itu merupakan hak prerogatif penuh presiden. Menurutnya kedua nama tersebut cukup mampu untuk memimpin kepolisian. “Kalau masalah siapa yang diusulkan, yang tahu tentunya hanya presiden sendiri. Kami sama sekali tidak tahu karena memang tidak ada hak untuk itu,” tandasnya. z AAM

POLITIK & HUKUM

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Sertijab Kapolres Karawang Berlangsung di Polda Jabar

AKBP Rudi Antariksawan, S.Ik, SH, M.Si dan AKBP Drs.Merdisyam,M.Si saat sertijab di Polda Jabar.

Tembilahan, Siasat Kota Sidang lanjutan dugaan korupsi dana operasional (OP) beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan terdakwa Kasubag Ekonomi Kerakyatan Pemkab Inhil Haris, Senin (4/10) di Pengadilan Negeri Tembilahan dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan Ferziansyah Sesunan melalui Kasi Pidsus Hendri Antoro.

IKATAKANNYA, sidang lanju tan kasusu dugaa korupsi dan OP Raskin dengan terdakwa Haris, akan digelar senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan JP “Ya Senin besok sidang saudara Haris dengan kasus dugaan korusi dana OP raskin, sudah memasuki tahapan tuntutan JPU,” ujar Hendri Jumat (1/10). Namun ketika singgung mengenai berapa tuntutan yang akan dikenakan

(22 bulan) telah berakhir, dan sertijabnya sudah resmi dilaksanakan di Polda Jabar, Lebih Lanjut AKBP Rudi Antariksawan, mengatakan, Selama saya memimpin Polres Karawang banyak suka dan duka yang sudah dirasakan, dan selama itu pula tidak ada hal-hal yang menonjol atau krusial. “Ini terjadi tentunya karena keikhlasan temanteman yang membantu saya. Mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab dilindungi oleh Allah SWT, dan saya berharap dukungannya dalam mengemban jabatan yang dipromosikan menjadi Wakapolresta Jakarta Selatan harapnya. z MARSEVEN

Karawang, Siasat Kota Serah terima jabatan Kapolres Karawang AKBP Rudi Antariksawan, S.Ik, SH, M.Si kepada AKBP Drs.Merdisyam,M.Si yang dilaksanakan di Polda jabar pekan kemarin, yang disertai hujan namun berlangsung hikmat dan lancar mulai dari tahap awal penyambutan Kapolres yang baru, hingga pelepasan Kapolres Karawang yang lama, kamis 22/9 pekan kemarin. Sementara AKBP Rudi Antariksawan, S.Ik, SH, M.Si dalam Upacara Parawel dalam Pidatonya mengatakan “Tanggung jawab dan pengabdiannya selama menjadi KaPolres Karawang selama 2 tahun kurang dua bulan

TUNTUTAN HARIS AKAN DIBACAKAN JPU kepada saudara Haris, Hendri, masih belum mau berkomentar karena tuntutan tersebut merupakan rahasia JPU.“Untuk masalah tuntutan semuanya merupakan haknya JPU, kita lihat aja sama-sama Senin besok,“ jelasnya. Selain Hendri, JPU pada sidang dugaan korupsi dana transportasi raskin dengan terdakwa Haris, adalah Ravendra, Lilik dan Hari. Sedangkan yang akan bertindak menjadi hakim ketua Abdul Siboro, sedangkan Hakim anggota yakni Maria Rina dan Ricard Edwin Basoki. Terdakwa akan didampingi kuasa hukumnya Edwar. Sekedar mengingatkan, terdakwa Haris, diduga melakukan perbuatan yang salah, yakni tidak menyalurkan dana raskin mulai per Desember 2009 untuk Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Keritang Rp47,9 juta lebih dan sebagian telah diangsur, Kecamatan Mandah Rp117 juta lebih dan belum diangsur, Kemuning Rp31 juta lebih, Gas Rp31 juta

lebih, Gaung Rp40 lebih dan sudah diangsur Rp10 juta, Enok Rp41 juta, Tanah Merah Rp41 juta lebih dan sudah diangsur Rp5 juta. Selanjutanya untuk Kecamatan Pulau Burung Rp31 juta lebih dan sudah diangsur Rp20 juta, Teluk Belengkong Rp30 juta lebih dan sudah diangsur Rp16 juta, Concong Rp21 juta dan sudah dilunasi seiring kasus berjalan. Dari total dana yang belum diangsur sebanyak Rp447 juta lebih, Rp77 juta diantaranya telah diangsur terdakwa, sedangkan Rp370 juta lainnya belum dikembalikan. Akibat perbuatannya tersebut kini terdakwa telah diancam dengan melanggar pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu perbuatan terdakwa dengan sengaja telah menguntungkan diri sendiri dengan kewenangannya serta ingin memperkaya diri sendiri, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. z IIN

ANTISIPASI MASUKNYA TERORIS DAN PERAMPOK

Polres Inhil Terus Lakukan Razia Tembilahan, Siasat Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai cukup rawan sebagai tempat pelarian para teroris dan para perampok yang akhir-akhir ini cukup menggelisahkan masyarakat diantisipasi oleh jajaran Mapolres Inhil dengan terus gencar melakukan razia pada setiap titik kerawanan. Bersamaan dengan operasi ini, Satlantas Polres Inhil juga ikut terus memberikan penyadaran kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. Sejak mulai digelarnya razia, Jum’at (24/9) kemarin hingga Selasa (28/9) ini sudah terjaring ratusan pengendara motor yang melanggar ketentuan berlalu lintas dan kepada mereka dikenakan sanksi. Razia yang dilaksanakan di berbagai tempat dalam wilayah hukum polres ini dilakukan pada beberap titik yakni seperti daerah perbatasan Propinsi Jambi dengan Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Desa Selensen kecamatan Keritang karena daerah ini dinilai cukup rawan terhadap pelarian dan masuknya para kriminal. Kapolres Indragiri Hilir AKBP TJ Djati Utomo yang turun langsung bersama Kasat Lantas AKP Ferly Rosa Putra, mengatakan bahwa razia yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta untuk mengantisipasi masuknya teroris di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir pasca penyerangan Polsek Hampatan Perak Sumut serta aksi perampokan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Polsek Kateman juga menggelar operasi di perairan Kateman yang dipimpin Kapolsek AKP Zulkarenen, Senin (27/9) kemaren walaupun petugas tidak menemukan pelaku kriminal. “Untuk antisipasi adanya pelaku curas atau teroris masuk diwilyah Kateman kita juga sudah melakukan razia dengan memeriksa setiap penumpang kapal, baik yang masuk atau keluar, ” kata Zulkarnaen. z IIN

Koordinator TMC Polda Metro Jaya: Sebagian Jakarta Lumpuh Tahun 2011 Jakarta, Siasat Kota Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2011 diperkirakan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.Bahkan pada tahun tersebut lalu lintas di sebagian jalan terancam lumpuh. Koordinator Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya Kompol Indra Jafar mengatakan, pihaknya memprediksi pada tahun 2011 akan ada 700.000 kendaraan baru yang masuk di Jakarta.

Data tersebut dihimpun dari pendaftaran kendaraan baru yang ada di Polda Metro Jaya dan sekitarnya,seper ti Bekasi, Depok,dan Tangerang. Dia menjelaskan, jumlah kendaraan yang tercatat di Polda Metro Jaya saat,yakni 11.362.396 unit, terdiri dari roda dua sebanyak 8.244.346 unit dan roda empat sebanyak 3.118.050 unit. Dengan demikian, pada tahun 2011, tidak kurang dari 12.062.396 kendaraan akan memadati jalan di Jakarta.”Kami prediksi

pertambahan kendaraan untuk tahun depan mencapai 700.000 kendaraan,” kata Kompol Indra Jafar, . Selain itu, angka tersebut belum ditambah dengan jumlah angkutan yang melintas dalam satu trayek yang menurut data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya sebanyak 859.692 armada.”Memang siap tahunnya tren jumlah kendaraan pribadi seperti motor dan mobil terus meningkat,”paparnya.

Dia melanjutkan, kondisi ini kian mengkhawatirkan dan dapat dipastikan kemacetan di Jakar ta akan semakin parah. Ditambah lagi jumlah kendaraan dengan pertumbuhan ruas jalan tidak sebanding. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun. Belum lagi tingginya angka perjalan-

TERKAIT PEMEKARAN

DPRD Diminta Lakukan Kajian Secara Ilmiah Tembilahan, Siasat Kota Terkait pemekaran, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), diminta melakukan kajian secara ilmiah atau akademisi untuk memberikan rekomendasi. Karena rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh eksekutif berdasarkan studi yang melibatkan tim ahli. Demikian yang disamapiakan Bupati Inhil, H Indra Muclis Adnan kepada wartawan Senin (27/9) lalu. “Maunya DPRD Innhil harus melakukan kajian ulang terhadap rekomendasi yang telah mereka keluarkan, sebab hasil rekomendasi tersebut, sangat bertolak belakang dengan hasil kajian kita yang melibatkan tim ahli dari akademisi,” ujarnya. Lanjut Indra, mestinya rekomendasi yang dikeluarakan oleh DPRD Inhil terkait dengan pemekaran adalah tiga, yakni Kota Madya Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan. Karena dari berbagai aspek kajian yang dilakukan oleh eksekutif, semuanya terpenu-

hi dan layak untuk dimekarkan menjadi tiga. “Tapi karena Dewan lebih mengedepankan sikap emosional dan makanya rekomendasi yang dikeluarkan hanya dua. Padahal Pemkab Inhil tidak ingin mengeluarkan rekomendasi tanpa bisa dipertanggungjawabkan, makanya sebelum mengeluarkan rekomendasi, Pemkab telah melakukan kajian secara akademis, hingga hasil yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan juga secara akademis,” terang Indra. Masih menurutnya, keterlambatan dalam memberikan rekomendasi, tidak ada masalah. Karena untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi butuh berbagai pertimbangan terhadap aspek pendukung, makanya studi yang dilaksanakan benar-benar independen dan mereka dibayar untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi A yang juga mantan ketua Pansus I yang mengkaji tentang pemekaran Kabupaten Indragiri Sela-

tan Arfah juga mengaku heran kenapa sampai Bupati Inhil Indra M Adnan mengeluarkan tiga rekomendasi pemekaran. Mestinya sesuai dengan hasil kajian yang kita lakukan, yang bersangkutan maunya mengikuti hal tersebut, sebab itu sudah menjadi keputusan Dewan dan diparipurnakan. “Saya juga sempat bingung kenapa rekomendasi yang dikeluarkan malah tiga, padahal Dewan jauh–jauh hari telah mengeluarkan remomendasi yang intinya hanya menyetujui Inhil dimekarkan menjadi dua. Maunya yang bersangkutan ikutilah hasil rekomendasi kita, karena rekomendasi yang kita keluarkan juga berdasarkan kajian,” jelas politisi Partai Persatuan Pemabgunan (PPP) tersebut. Arfah berharap, marilah sama-sama menyatukan kata kalau memang ingin mendukung upaya pemekaran yang dilakuakan. Karena kalau kita terus berbeda pendapat, tentunya menurut Arfah akan menghambat proses pemekaran. z IIN

an di Jakarta yang mencapai 20 juta per hari. ”Kita meminta Pemprov agar pembangunan transportasi publik terus dilakukan, dan apa yang sudah ada,seperti busway terus dioptimalkan dan diperbaiki,” tuturnya. Pihaknya juga terus melakukan langkah untuk meredam kemacetan, seperti penutupan ruas pintu tol dan penutupan akses masuk mal yang dinilai menambah efek kemacetan. ”Selain itu rencana untuk pembatasan sepeda motor di ruasr uas jalan utama pada jam-jam sibuk,”ujarnya. z MOMBANG/EXS

DPRD PROVINSI BANTEN Bersama Staff Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Banten

Mengucapkan

SELAMAT HUT TNI KE-65 AENG HAERUDIN Ketua Hj.Ratu Tatu Chasanah.SE Irfan Maulidi.A.Md.Ak Wakil Ketua Wakil Ketua Jayeng Rana Eli Mulyadi.SE Wakil Ketua Wakil Ketua DRS DADI RUSTANDI Sekretaris Dewan

KASUISTIK

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Disdik Pemkab Bekasi Diminta Tegas

SMAN 3 TAMSEL TETAPKAN PUNGUTAN TANPA RAPAT KOMITE

Bekasi, Siasat Kota Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan etisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tertanggal 2 April 2002.

ADAN ini bertujuan men yalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dalam memajukan satuan pendidikan, Komite Sekolah berperan memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung (supporting agency), mengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta menjadi mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat. Tujuan dan peran Komite Sekolah yang diharapkan pemerintah ini menurut masyarakat tidak terlaksana di SMAN 3 Tambun Selatan (Tamsel), yang beralamat di Perum Graha Prima, Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hal itu menurut sumber tercermin pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2010/2011, baru lalu. Pihak sekolah menetapkan sejumlah iuran/dana terhadap siswa baru tanpa melakukan rapat dengan orang tua siswa. Iuran tersebut terdiri dari; Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Rp. 2.700.000 per siswa, biaya seragam sekolah Rp. 440.000 tiap siswa, kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) selama tiga hari sebesar Rp. 125.000 per siswa. Selain itu juga ditetapkan pungutan untuk pembelian buku sebesar Rp. 704.600 untuk kelas reguler sedangkan untuk Bilingual Rp. 798.800 ditambah lagi dengan iuran bulanan yang terdiri dari; STT sebesar Rp. 150.000, Sumbangan Kegiatan Kesiswaan Rp. 10.000 serta Iuran Komputer Rp. 25.000. Ironisnya, jauh dari peran dan fungsinya, Ketua Komite Sekolah, H. Abdul Kadir, menandatangani

formulir yang memuat ragam pungutan tersebut tertanggal 2 Juli 2010, tanpa terlebih dahulu merapatkannya dengan semua orang tua siswa. Yang paling memberatkan orang tua siswa, komulatif dana tersebut harus dibayarkan setiap siswa yang dinyatakan lulus pada 6 Juli 2010 pada saat daftar ulang mulai tanggal 7 hingga 9 Juli 2010. Apabila dana tersebut tidak dibayarkan sebagaimana ditetapkan pihak sekolah dan catatan pada formulir kata sumber, maka siswa yang telah diterima disekolah tersebut tidak diikutkan dalam pemberkasan ataupun dianggap mengundurkan diri. Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, untuk penjualan buku pihak sekolah bekerja sama dengan salah satu toko buku di Cikarang. Kerjasama ini diduga

DR. RUSDI.M. BIOMED Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi sebagai upaya untuk mendapatkan fee atau komisi penjualan. Selain itu, penetapan pungutan tanpa mengadakan rapat dengan seluruh orang tua siswa dinilai masyarakat sebagai bentuk pemaksaan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan yang berujung pada hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan bagi keluarga tak mampu atau keluarga miskin. Kemungkinan hilangnya kesempatan belajar bagi siswa tak mampu sangat besar,

PEMBANGUNAN 3 lokal bersumber APBD TA 2010. mengingat besarnya kocek yang harus dikeluarkan pada awal tahun ajaran, yang mencapai Rp. 4.154.600 (kelas reguler) dan Rp 4.248.000 (kelas Bilingual). Sebagaimana diberitakan media ini pada edisi terdahulu, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah, Ujang Suriana, S.Pd,MM dengan surat redaksi Nomor: 548/ KONF/RED-SK/VII/10, Ujang melalui Pembantu Kepala Sekolah Bidang Humas, Adik Ardiansyah ditambah jawaban surat konfirmasi No: 22/KOMITE/P/2010, tertanggal 21 Juli 2010 membantah informasi yang disampaikan sumber. Menurutnya, bahwa besarnya dana yang dikenakan kepada setiap calon siswa ditetapkan berdasarkan rapat kerja komite sekolah tanggal 12 Juni 2010, yang hanya dihadiri pengurus tanpa mengikutkan orang tua siswa. Selain itu pihak sekolah juga membantah besaran dana yang diharuskan kepada calon siswa. Dalam jawaban surat yang disampaikan Kepala Sekolah dan Ketua Komite berkelit bahwa sekolah hanya menganjurkan kepada siswa untuk menitipkan sejumlah uang kepada bendahara komite, sebagaimana katanya tertuang dalam surat pemberitahuan Komite Sekolah No.19/KOMITE/OT/2010 tanggal

2 Juli 2010, padahal dalam formulir dibubuhkan catatan sebagai pertanda keharusan membayar. “Agar poin 1,2,3 dibayarkan pada saat daftar ulang tanggal 7,8 dan 9 Juli 2010 pada bendahara, yang meliputi Dana Sumbangan Pendidikan, Iuran Kegiatan bulanan, dan Kegiatan MOS. Paket seragam, dan buku paket, dalam formulir tertera catatan bahwa Point I dan II (Biaya Pakaian, buku paket) dibayarkan pada saat daftar ulang,” catatan pada formulir point ke 5. Disinggung mengenai dasar hukum atau peraturan yeng mengatur tentang adanya uang titipan, Adik Ardiyansah mengaku tidak mengetahuinya. “Ga jelas juga masalah itu, ntah diatur dimana,” katanya, seraya menambahkan bahwa jumlah siswa baru sekitar 400 orang. Apabila dikalkulasi, untuk TA 2010/2011 dengan jumlah siswa sekitar 400 orang, SMAN 3 Tambun Selatan telah mengumpulkan Rp. 1 miliar lebih, yang menurut Adik Ardiansyah akan dialokasikan untuk kegiatan Operasional dan pengadaan sarana dan fasilitas sekolah. Pengalokasian DSP untuk sarana sekolah juga menjadi jawaban yang meragukan, pasalnya untuk TA 2010 ini, sekolah tersebut mendapat kucuran dana bersumber

APBD Rp. 537.529.400 untuk Pembangunan Lanjutan 3 Lokal, yang dikerjakan CV. Erde. Ketika hal ini hendak dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi, DR. Rusdi.M. Biomed, Kamis (22/7) di kantornya, tidak berhasil. Menurut stafnya, Kepala Dinas sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Dikonfirmasi via ponselnya di nomor 08131887XXXX, tidak aktif. Demikian juga dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pemkab Bekasi, Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd dan Kasie SMA dan SMK, Drs. H. Ruminta, M.Pd, belum dapat dikonfirmasi karena sedang keluar kantor. Masyarakat mengharapkan agar Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi tanggap terhadap keluhan masyarakat, khususnya keluarga tak mampu yang terbentur dengan dana pendidikan, untuk menjamin terselenggaranya pemerataan pendidikan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan diharapkan mampu mengevaluasi kinerja seluruh Kepala Sekolah di wilayahnya, khususnya Kepala SMAN 3 Tambun Selatan, karena telah membuat keputusan yang memberatkan dengan Ketua Komite tanpa terlebih dahulu merapatkannya dengan orang tua siswa. z ARIOS/EXSON

Irigasi Tercemar Limbah Industri, Produktivitas Pertanian Menurun Bekasi, Siasat Kota Tercemarnya beberapa sungai di Kabupaten Bekasi seperti Sungai Cibeel dan Cikarang yang biasanya digunakan sebagai sumber irigasi petani membuat produktivitas hasil per tanian mereka menurun. Hal ini dikarenakan mereka tetap menggunakan air irigasi dari sungai yang tercemar. Salah seorang petani di Sukatani mengaku, sawah yang dulu dalam satu hektar bisa memanen 6 ton gabah setahun kini hanya bisa maksimal 4 ton saja. “Air yang tercemar ikut mempengaruhi produktivitas

pertanian dan juga tidak bisa kami gunakan untuk mandi dan air minum. Kita minta, Kali Cikarang harus bersih kembali, perusahaan yang diduga ikut mencemarkan harus bertanggungjawab,” ujarnya. Tidak hanya pertanian di Sukatani saja, namun persawahan di sejumlah kecamatan yang dilewati Kali Cikarang seperti, Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Kedungwaringin juga mengalami hal yang sama. “Sepanjang aliran di Kali Cikarang ini sudah tercemar. Sementara satu-satunya sumber irigasi kami ya dari Kali Cikarang ini. Mau tidak mau meski produk-

tivitas gabah menurun karena pengairan dengan sumber air tercemar ya tetap kami gunakan. Mau gimana lagi,” tuturnya. Menurutnya, selama ini Pemkab Bekasi tidak benar-benar seirus berpihak pada petani. Tidak saja masalah tercemarnya sumber irigasi mereka, persoalan hama wereng yang sudah terjadi sepanjang tahun ini pun tidak mendapat respon yang cepat dan tanggap. Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sekaligus ketua kelompok Tani Pebayuran, Sardi menga-

takan BPLHD Kab.Bekasi tidak pernah menindak perusahaan perusahaan nakal yang telah mencemari lingkungan tersebut. “Oleh karena itu para petani di Pebayuran maksimalkan untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai ada limbah yang dibuang sembarangan,” ujarnya. Industri-industri di wilayah Kab.Bekasi yang membuang limbahnya ke wilayah perairan utara, kata dia, mengakibatkan produktivitas pertanian dan perikanan di kawasan tersebut menurun. Menurunnya, kualitas air sungai di kawasan utara aki-

bat limbah industri maupun domestik itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para petani sawah atau tambak di Kab. Bekasi terpuruk. Sementara itu, Kepala BPLHD Kab. Bekasi, Daryanto mengakui kualitas air sungai yang semakin menurun itu antara lain Sungai Cikarang, Kali Bekasi, Kali Citarum, serta Saluran Induk Pembuang Cibeel. Limbah perusahaan yang dibuang di banyak sungai yang tidak terdeteksi itu kemudian bermuara di Kanal Bekasi Laut di kawasan utara Kabupaten Bekasi. z ARIOS

KASUISTIK

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Komplotan Perampok Satroni Gudang Pabrik Garmen Sumedang, Siasat Kota Gudang Garmen milik PT. Budi Agung Sentosa di Desa Sindang Pakuon, Kec. Cimanggung, Sumedang, disatroni delapan orang perampok, Rabu (1/9) sekitar pukul 04.00 WIB. Komplotan pelaku aksi pencurian dengan kekerasan (curas) di gudang tersebut sempat meringkus dan merampas uang tunai serta sejumlah pesawat telepon selular (HP) sejumlah karyawan dan penjaga malam di gudang itu. Dalam aksi tersebut, di antara pelaku juga sempat ada yang memukulkan linggis kepada seorang karyawan yang berusaha melawannya, hingga mengalami luka memar. Namun, mereka gagal membawa kabur barang-barang berharga

yang ada di gudang tersebut. Kecuali itu komplotan perampok hanya berhasil merampas uang tunai dan sejumlah HP dari sepuluh karyawan dan satpam di gudang itu senilai Rp 12 juta. Komplotan perampok itu, menurut saksi, tidak melanjutkan aksinya dan segera kabur karena mengetahui ada salah seorang satpam yang telah diringkus berhasil melepaskan diri lari ke luar lingkungan gudang. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sumedang AKBP H. Nurullah menyebutkan, komplotan pelaku curas tersebut masuk ke lingkungan gudang perusahaan itu melalui benteng bekalang dan pintu depan. Caranya, beberapa di antara mereka masuk benteng bagian belakang kemudian membuka

pintu gerbang depan memasukkan kawannya. Begitu masuk, mereka langsung memburu dan melumpuhkan satu persatu satpam dan karyawan yang sedang berada di lingkungan gudang. Salah seorang karyawan bernama Indra Hidayat (30) sempat melawan sehingga kepala Indra dihantam linggis oleh para perampok. “Menurut keterangan para korban pelaku curas yang terlihat ada sekitar delapan orang,” kata Kapolres. Padahal, menurut keterangan saksi yang diperoleh Polres Sumedang, sebenarnya satpam yang berhasil kabur dari sekapan perampok itu, hanya bersembunyi di sekitar gudang karena ketakutan diketahui dan dikejar oleh kompolotan perampok. z YANA

REALISASI DANA RAKSA DESA DIDUGA DIGASAK HABIS KADES Karawang, Siasat Kota Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Telaga Sari Karawang, Acam, mencoba melakukan praktek korupsi dari uang bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi hak warganya, tetapi sayang sekali setelah hampir 2 tahun berjalan, ahirnya terbongkar

ARGA Desa Pulosari yang ditemui Siasat Kota, mengatakan, bahwa mereka (warga) tidak pernah sama sekali bantuan Raksa Desa pada tahun 2008 silam, tidak heran lagi kata warga setempat kalau uang tersebut habis untuk biaya kawin, sejak Acam menjabat tahun 2006 diketahui sudah 2 kali menikah lagi, “kata warga ketika dikonfirmasi Sia- ACAM sat Kota belum lama ini. Berdasarkan informasi yang diterma Siasat Kota dari beberapa warga, juga pengakuan anak buahnya yang tidak mau namanya kami tulis, kalau kepala Desa mengambil alih semua pekerjaan stafnya, salah satu bukti lanjut stafnya, bantuan apa pun yang diberikan pemerintah ke Desa Pulosari, baik itu ADD, KUB, Raksa Desa dan yang lainnya, struktur organisasi kepemerintahan yang dibentuk, hanyalah sekedar formalitas saja, walaupun

ada bendahara, tetapi tidak difungsikan, semua keuangan dipegang dan dikuasai penuh oleh kepala desa,”papar warga Sementara keterangan Acun sebagai bendahara Desa Pulosari ketika ditemui Siasat Kota mengaku tidak tahu banyak, namun diakuinya, kalau dirinya diperlakukan Kepala Desa (Acam) hanya sekedar formalitas, semua keuangan dipegang oleh Kepala Desa (Acam), “saya hanya sebagai bendahara bohong-bohongan, tidak tahu apa-apa, saya hanya dijadikan kambing congek oleh kades Acam, kalau soal yang bapak tanyakan ini, silahkan saja langsung Tanya kepala Desa, “kilah Acun dengan polos. Terpisah, Apin selaku Kaur Kesra juga sebagai pelaksana realisasi dana Raksa desa Tahun 2008 sebesar Rp.104.000.000,00, saat di temui Siasat Kota dirumahnya, menunjukkan sikap arogannya ,”ini bukan

KANTOR Kepala Desa Pulosari jam kerja.. silahkan datang besok ke kantor, kita bicarakan disana aja ini sudah malam, mengenai yang anda tanyakan , bukan kewenangan saya untuk jawab,” elaknya dengan gemetar ketakutan Sedangkan Kepala Desa (Acam), ketika dikonfirmasi di rumahnya (26/09) membantah telah menggelapkan dana bantuan Pemerintah tersebut, dikatakannya kalau ada permasalah seperti ini merupakan persoalan biasa dan wajar,”ini persoalan yang wajar, saya tahu siapa dibelakang ini semua, pasti lawan Politik saya waktu pencalonan, kalau ada laporan warga saya korupsi,,, warga yang mana dulu? mengenai masalah ini samasama tahu sajalah… rekan wartawan yang datang kesini juga banyak, bukan Cuma anda saja, kalau bisa kita selesaikan saja permasalahan ini, nanti saya hubungi, kelit Acam. z MARSEVEN PETRUS

Dua Penambang Emas Tewas Dalam Lubang Galian Garut, Siasat Kota Dua warga Kecamatan Cikajang, Aa Rohana (38), warga Kampung Badega Desa Cipangramatan dan Ajang (30) warga Kampung Potongan, Desa Cipangramatan Kabupaten Garut, ditemukan tewas di dalam lubang pertambangan Blok Sakura, Kampung Cihideung, Kecamatan Cikajang Garut, Senin (27/9) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Para korban tewas setelah sebelumnya sempat berusaha mencari emas di kawasan pertambangan Cihideung bersama tiga orang rekannya yang lain yaitu Dadang, Atep, dan Amang, yang juga merupakan warga Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang. Camat Cikajang Undang Syarifudin mengatakan, penyebab kematian para korban ini sementara disebabkan oleh karena keduanya menghirup gas asam di dalam lubang tambang emas tersebut. Keduanya, terang dia, baru diketahui tewas oleh rekanrekannya setelah para korban ini lama tidak naik ke atas permukaan tanah. “Dari laporan yang saya terima, kelima orang tersebut datang ke lokasi itu, tiga orang masuk ke dalam lubang. Dalamnya kira-kira sedalam 30 meter. Sedangkan yang dua lagi menunggu di atas sambil memegang tali. Mungkin yang tidak masuk berperan sebagai penarik tali. Kebetulan, yang diikat oleh tali adalah orang yang terakhir masuk ke dalam lubang. Nah, saat

orang yang terakhir masuk, dia merasakan bau gas asam, dan selanjutnya orang itu minta kepada kedua rekannya di luar lubang untuk menariknya. Akhirnya dia berhasil diselamatkan, sedangkan yang dua lagi tertinggal di dalam lubang,” jelas dia kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya. Undang menambahkan, setelah kejadian tersebut, warga mengevakuasi kedua korban dari dalam lubang. Usai diangkat ke permukaan, sebut dia, keduanya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Setelah itu para korban pun langsung dibawa warga ke rumahnya masing-masing untuk dikebumikan. “Dengan kejadian itu, masyarakat pun melaporkan peristiwa yang mengenaskan itu ke pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan. Soal status kedua warga Cikajang yang tewas, mereka berdua bukan karyawan yang biasa menambang di situ. Hal ini saya peroleh dari Kelompok Penambang emas Rakyat Cikajang. dan terkait masalah apa motif mereka masuk ke dalam lubang, saya tidak mengetahuinya,” paparnya. Kapolres Garut, AKBP. Yayat Ruhiyat Hidayat, S.Ik, MH mengatakan Akibat kejadian ini, dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kajian. Bila terbukti, galian emas itu ilegal maka pihaknya meminta pemerintah untuk menutupnya.

Disinggung mengenai maraknya oknum aparat keppolisian yang menjadi beking galian emas ilegal ini, Yayat mengaku akan menindaknya. “Saya akan mengingatkan bawahan saya untuk mudur dari lokasi galian emas ilegel, tapi kalau untuk sanksi belum bisa saya ungkapkan takut salah,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Garut Aceng H.M Fikri mengaku pernah mendapatkan informasi tentang banyaknya warga yang tewas tertimbun di dalam lubang galian emas ilegal itu. Namun dia, mengaku tidak pernah mendapat laporan secara resmi, sehingga sulit untuk menindak lanjutinya. “Kalau kabar burung sih saya pernah mendengar warga yang tertimbun, tapi resminya belum ada,” tukasnya. Karena itu, Dia meminta tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI untuk dapat bekerja cepat dalam melakukan kajian. Soalnya, hasil kajian itu akan menjadi acuan pemerintah untuk mengizinkan atau menutup galian emas tersebut Kegiatan pertambangan emas di Kampung Cihideung ini telah dilakukan sejak 2008 dan berlangsung ilegal tanpa kepemilikan izin usaha pertambangan. Hingga kini, tak lebih dari 200 lubang galian yang tengah dieksploitasi pada luas lahan sekira 25 hektare. Jumlah pekerjanya mencapai ratusan orang, tetapi didominasi warga luar Cihideung. z AAM

PERAMPOKAN di Dinas PU DKI Jakarta

Kantor UPT Dinas PU Dirampok Jakarta, Siasat Kota Peristiwa perampokan kembali terjadi di ibu kota. Tak tanggung-tanggung, kali ini yang menjadi sasaran aksi para perampok adalah, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta yang terletak di Jalan DI Panjaitan Kav 583, Cipinangbesar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (1/10) sekitar pukul 02.40. Diperkirakan, para pelaku perampokan terdiri dari delapan orang yang disertai dengan senjata tajam. Mereka sempat menyekap enam pegawai dan dua petugas keamanan kantor tersebut. Bahkan, dua pegawai yang tengah menginap di mushola kantor itu menderita luka bacok lantaran mencoba melakukan perlawanan terhadap kawanan perampok tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui jumlah kerugian yang diderita akibat peristiwa itu. Dinas PU DKI Jakarta pun langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Timur dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, sekawanan perampok menyatroni kantor UPT sekitar pukul 02.40 dengan cara melompati pagar berlapis dua setinggi tiga meter. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku dilengkapi dengan berbagai senjata tajam seperti golok, celurit, serta linggis. Kedatangan sekawanan perampok itu tentu saja mengagetkan enam pegawai bagian Seksi Pengukuran, yang saat itu tengah tidur di mushola kantor. Dua dari enam pegawai yang masing-masing bernama, Abdurahman (40) dan Suratno (40) sempat mencoba melakukan aksi perlawanan. Namun, naas bagi keduanya. Karena para pelaku menggunakan senjata tajam, keduanya pun akhirnya menderita luka di lengan serta kepala akibat sabetan golok yang dilakukan para pelaku. Sedangkan dua petugas keamanan kantor dan enam pegawai lainnya berhasil disekap para pelaku. Usai melumpuhkan para pegawai serta petugas keamanan kantor, para pelaku pun langsung melanjutkan aksinya dengan mengobrak-abrik seluruh ruangan yang berada di lantai 1-3 kantor tersebut. Dengan menggunakan linggis, kawanan perampok ini berhasil membobol sebuah brankas yang berada di lantai dasar. Namun sial, brankas yang berhasil dibobol ternyata tidak ada isinya sehingga dibiarkan begitu saja di lantai. Sebelum meninggalkan ruangan, para pelaku akhirnya berhasil menggondol delapan unit LCD dan dua CPU. Tak cukup sampai disitu. Kawanan perampok itu juga berhasil menguras seluruh isi dompet milik enam pegawai dan dua petugas keamanan kantor yang berhasil disekap. Dari isi dompet milik pegawai itu, diperkirakan para pelaku berhasil meraup uang sebesar Rp 1,5 juta. Setelah berhasil menjalankan aksinya, para pelaku pun kabur melewati pagar utama yang kuncinya telah dirampas dari petugas keamanan. Sedangakan kedua korban luka bacok langsung dilarikan ke poliklinik 24 jam yang berada di kawasan Cipinangbesar Selatan. Setelah mendapatkan pengobatan, keduanya sudah kembali bekerja seperti biasa pada hari ini. Kepala UPT Pengukuran dan Pengujian Dinas PU DKI, Irsyadi, mengaku, langsung melaporkan kejadian itu pada pihak Polres Jakarta Timur dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. “Ke-6 pegawai bagian seksi pengukuran itu menginap karena paginya akan mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya. Mereka menginap karena rumahnya jauh,” ujar Irsyadi, Kepala UPT Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Dinas PU, Jumat (1/10) pekan lalu. Berkas yang ada di dalam CPU yang digondol para perampok itu, diungkapkan Irsyadi, isinya berkaitan dengan dokumen kantor. Sayangnya ia enggan menyebutkan secara rinci apa isi dokumen tersebut. “Hanya dokumen kantor tentang pengukuran profil tanah di DKI. Tidak ada dokumen lelang karena kami tidak melakukan lelang di sini,” tandasnya. Saat ini, aktivitas di kantor tersebut telah kembali normal. z MOMBANG/BJ

PENDIDIKAN

TAHUN IV Â&#x201E; EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

SMPN 1 TAMSEL TARGETKAN SBI AGUS KUSMAN S.Pd

Mengenal Sosok Kepala SMPN 1 Kragilan Serang, Siasat Kota Kepala SMPN 1 Kragilan, Agus Kusman merupakan sosok yang handal dengan jiwa homoris tinggi, sehingga sangat disenangi teman sejawatnya. Suka duka dilaluinya dengan penuh kesabaran, tanpa terbersik sedikit kuluhan darinya sebagai bukti ketaatan kepada Alloh SWT. Kemampuannya berkomunikasi dibalut senyum dan tawa yang khas membuat Kepala Sekolah ini dikenal dikalangan jurnalis, baik dari provinsi, Kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Saat ini sekolah yang dipimpinnya telah menyandang status Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dengan kualitas pendidikan yang cukup membanggakan, tak kala bersaing dengan SSN maupun RSBI. Untuk memperoleh hasil maksimal, sekolah tersebut masih membutuhkan tambahan ruangan belajar. Program unggulan di sekolah tersebut adalah pendidikan olah raga, sehingga banyak prestasi membanggakan yang telah disumbangkan anak didik untuk SMP Negeri 1 Kragilan. z ARY

Bekasi, Siasat Kota Dalam rangka pengembangan instrument kependidikan, sebuah sekolah standar nasional (SSN) harus dikembangkan dan dinilai secara terus menerus berdasarkan aspek indikator untuk mencapai bobot yang telah ditentukan sesuai instrument Kinerja Sekolah (IKS). Instrumen kinerja sekolah yang meliputi standar kompetensi kelulusan, standar proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolahan manajemen sekolah, pembiayaan pendidikan dan standar penilaian, kelak akan menjadi skoring untuk menentukan skor total kinerja sebuah sekolah.

MPN 1 Tambun Selatan (Tamsel) yang masih berstatus SSN dalam tahun ajaran baru 2010-2011 targetkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI), maka untuk itu terus berbenah diri dalam banyak hal di bidang pendidikan, guna mengantisipasi globalisasi pendidikan dan pengentasan wajib belajar (Wajar Didas) tahun 2010. Sebagai sekolah yang kini menyandang SSN SMPN 1 Tambun Selatan diharuskan mampu mengkolaborasikan tenaga kependidikan dengan peserta didik bersama-sama dengan unsur masyarakat, guna memenuhi tuntutan sekolah mandiri seperti : perluasan akses, peningkatan mutu serta peningkatan efektivitas manajemen, hal ini dapat dilihat dari berbagai sarana pendukung KBM sebuah sekolah SSN yang kini tersedia di SMPN 1 Tambun Selatan seperti Lab IPA, ruang UKS

dan lingkungan sekolah yang menambah suasana sekolah asri dan hijau. Dari hasil pantauan Siasat Kota, tenaga pendidik di SMPN 1 Tambun Selatan telah memenuhi kriteria profesionalisme karena seluruh guru SMPN 1 Tambun Selatan telah memenuhi pendidikan S1 dan S2. Kepala Sekolah SMPN 1 Tambun Selatan Dra. Hj. Budi Windarti, M.Pd., mengungkapkan bahwa setiap siswa di SMPN 1 Tambun Selatan diarahkan mengemban visi dan misi sekolah yaitu menjadikan SMPN 1 Tambun Selatan berprestasi di bidang pendidikan, disiplin beserta beriman dan berguna terhadap Tuhan yang Maha Esa, dalam profesionalisme guru sebagai fasilitator adalah tuntutan mutlak di dalamnya,â&#x20AC;? ungkapnya. Masih menurut Dra. Hj. Budi Windarti, M.Pd., kini SMPN 1 Tambun Selatan

Halal Bi Halal SDN Pulogebang 23 Petang

SMA Negeri 8 Adakan Halal Bi Halal Bogor, Siasat Kota Usai lebaran Hari Raya Idul Fitr, guru beserta murid-murid di halaman sekolah Bogor Utara, berhalal bi halal di lapangan sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor pada hari senin 20 September 2010 yang lalu. Bersalam-salaman saling memaafkan. Cara itu dihadiri guru yang ada di Sma Negeri 8. Acara halal bi halal tersebut sangat sederhana. Diharapkan melalui halal bi halal ini, dapat terjalin kerja sama yang baik mewujudkan terciptanya peningkatan pendidikan di Kota Bogor. Dalam acara halal bi halal ini merupakan kegiatan rutin yang ber tujuan agar silaturahmi di antara para guru dan murid dapat berjalan dengan baik,selain ajang halal bi halal di harapkan mampu memberikan sinyal komunikasi di antara guru dan murid yang ada sehingga tercipta sebuah kekeluargaan. Acara halal bi halal ini juga di isi ramah tamah serta jamuan serta makan untuk guru-guru serta kepala sekolah yang telah di siapkan oleh ibu guru di SMA Negeri, s dan selesai acara halal bi halal ketua Osis Danu mengadakan berbagai perlombaan supaya lebih meriah. z MAYA

melangkah dengan pasti, sebagai sebuah sekolah Standar Nasional melalui kombinasi pengembangan KBM. Satu shift dengan guru yang komitmen profesional melalui kegiatan-kegiatan bermutu dalam wadah ekstrakulikuler, seperti : paskibra, pramuka, olahraga, iptek, serta kerohanian khusus kegiatan kerohanian kami membiasakan siswa melaksanakan sholat sebelum dan sesudah usai belajar. Sementara itu, humas SMPN 1 Tambun Selatan H. Aang mengatakan, pola pengembangan kepada siswa dalam KBM disekolah kami, kami menerapkan indikator-indikator penilaian sesuai standar mutu kompetensi yaitu, teramati, terukur, praktis, relevan, representatif serta melalui pengembangan instrumen, guna mendapat input yang selalu dievaluasi bersama guru. Ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler, dimana dalam hal olahraga, SMPN 1 Tambun Selatan selalu indentik dengan juara khususnya Futsal, Basket baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Dengan demikian diharapkan SMPN 1 Tambun Selatan, kelak dapat naik nantinya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki siswa unggul dalam prestasi, bermoral tinggi, akhlaqul qarimah, dan pantang menyerah ditengah persaingan globalisasi pendidikan. Semua ini akan terwujud bila siswa SMPN 1 Tambun Selatan menjiwai moto sekolah kami,â&#x20AC;? paparnya. z J. SIHOMBING

SUASANA Halal Bihalal Inzet: Kepala SDN Pulogebang 23 Petang Drs. Anum Rochman

Jakarta, Siasat Kota Setidaknya 200 orang menghadiri Halal bihalal atau silaturahim keluarga besar SDN Pulogebang 23 Petang Jakarta Timur. Pada hari Senin, 20 September 2010, lalu di halaman sekolah. Melalui Halalbihalal kita tingkatkan Iman dan Taqwa serta provesionalisme guru dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan yang kompetitip. Dalam sambutannya kepala SDN Pulogebang 23 Petang Drs. Anum Rochman mengatakan dengan Halal bihalal atau Silaturahim kita jadikan wahana atau sarana komunikasi antar kita keluarga besar SDN Pulogebang 23 Petang serta dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja kita yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya di Pulogebang dan Jakarta Timur pada umunya. Dalam kesempatan yang sama juga kepala SDN Pulogebang 23 Petang dalam sambutannya mengatakan sekaligus berkesan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Kalau kamu kecewa atau sedih artinya anda belum mengerti. Dan kalau bisa selalu memberi kepada orang dan ciptakan fikiran damai. Acara berlangsung meriah sebagai tali kasih dan juga perdamaian bulan Syawal 2010 Drs. Anum Rochman bersalam-salaman dengan siswa siswi juga wali murid yang turut hadir pada acara tersebut. z SHODI

TERKAIT PROGRAM BOS DAN BSM

Kepala UPTD Pendidikan Kec. Talegong Garut Diterpa Isu Tak Sedap Garut, Siasat Kota Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi, biaya satuan BOS SD/SDLB di kota,Rp 400.000/siswa/pertahun, SD/SDLB di Kab Rp 397.000-/siswa/tahun. sedangkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bantuan dari pemerintah untuk para siswa miskin ,dana bantuan tersebut sebesar Rp360.000/siswa. Terkait kedua program tersebut isu tak sedap terasa dilingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Talegong kab Garut.

Salah seorang sumber yang dapat dipercaya di lingkungan pendidikan Kacamatan Talengong Kab Garut yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan setiap bulan ada pemotongan dana BOS sebesar Rp 1100/siswa yang diperuntukan untuk kepala UPTD dan mengenai bantuan BSM yang di salurkan kepada para siswa yang berhak menerima bantuan tersebut ,ternyata diterima sudah tidak utuh , silahkan wartawan cek kelapangan ujarnya seraya meminta identitasya dirahasiakan Ditempat terpisah UPTD Pendidikan Kecamatan talegong Garut Ade Supriyatna saat dikonpirmasi di kantor PGRI kab Garut membantah hal tersebut itu hanya isu dan fitnah , kalaupun itu ada silahkan usut tuntas, dana BOS masuk ke

rekening kepala sekolah masing masing jadi tidak mungkin ada potongan mengenai dana BSM pengelolaannya di serahkan ke pada kepala sekolah dan komite sekolah masing masing, ujarnya . Isu itu telah bergulir beberapa pekan ini lanjut Ade, setelah kami selidiki mengenai uang BOS yang Rp 1100/siswa /perbulan yang ditampung di salah satu stap UPTD itu hanya titipan untuk pembayaran sejumlah media cetak(Koran) dan media pendidikan ,jadi sekolah sekolah yang berlangganan Koran menitipkan uang pembayaran Koran tersebut ke salah satu stapnya dan itu sudah berlangsung sebelum saya menjabat kepala UPTD Kecamatan Talegong ujarnya Sedangkan mengenai BSM pengelolaanya di serahkan ke kepala

sekolah dan komite sekolah , bentuknya mau uang atau barang keperluan siswa itu tergantung musyawarah dan kearipan local dan setiap musyawarah saya selalu menyarankan agar dibuat berita acaranya , Ade mengharapkan bila ada sesuatu hal di internal lingkungan pendidikan kecamatan Talegong hendaknya di sampaikan langsung jadi tidak menimbulkan fitnah saya siap dikritik bila dalam kepemimpinan saya ada yang kurang berkenan ujarnya seraya mengajak semua pihak baik wartawan atau LSM untuk memantau seluruh program dilingkungan Pendidikan kecamatan talegong. Ditempat terpisah Ujang Kusnadi selaku Sekjen Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia(SEMMI)

juga sari LSM Forum Koalisi Rakyat Bersatu (LSM FKRB) kepada wartawan mengatakan para kepala UPTD Pendidikan hendaknya memantau langsung kelapangan mengenai pengelolaan dana BOS dan BSM , kami sering mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai kurang transparanya pengelolaan dana BOS dan BSM bahkan tidak sedikit terjadi penyimpangan dalam program tersebut, setiap menerima laporan dari masyarakat, SEMMI dan LSM FKRB siap menurunkan tim Investigasi kelapangan untuk menindak lanjuti .bila memang terjadi penyimpangan bantuan kami tidak akan segan segan melaporkan penyimpangan tersebut ke aparat penegak hukum agar di proses sesuai aturan yang berlaku, ujarnya. z RIDWAN

PENDIDIKAN

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

PEDULI MADRASAH Beberapa siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul falah Cendono menerima bantuan secara simbolis dari perwakilan PT Djarum dalam Djarum Peduli Madrasah (DPM) di Desa Samirejo, Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (2/10). Program CSR Djarum Bakti Pendidikan perusahaan ini hingga putaran ke-V ini sudah menyebar ke 287 sekolah madrasah, 4.363 guru dan 38.397 siswa se Kudus.

Dra. ZULEDA

Pesantren Kilat di SDN Pulogebang 10 Petang

SLB MADINA BERIKAN SANTUNAN KEPADA KAUM DUAFA Serang Siasat Kota SLB Madina memberikan santunan kepada kaum duafa dan orang-orang yang tidak mampu untuk meningkatkan ukhwah islamiah dan hikmah Hari Raya Idul Fitri, selain meningkatkan hubungan antar sesama umat islam juga untuk meningkatkan rasa sosialisme terhadap anak-anak pendidikan sehingga SLB Mandina di masa mendatang mampu mencetak anak yang bersosialisme yang tinggi serta memberikan contoh betapa pentingnya arti kehidupan seseorang yang butuh bantuan dari donator dan orang yang berjiwa social dan patut di tiru oleh sekolah-sekolah lainnya, karena tidak semua sekolah melakukan hal ini,tidak semua sekolah mampu menjaring anak untuk peduli terhadapa sesama.

EPALA SLB Madina juga men erangkan “tidak hanya itu saja kegiatan kami ahir-ahir ini tapi masih banyak,seperti hal nya lomba melukis,pesantren kilat di tiap bulan puasa bagi anak-anak muslim dan masih banyak lagi”ungkapnya.

Menuju sumberdaya manusia yang handal (SDM) dan siap pakai maka sector pendidikan harus menjadi prioritas sebab segala sesuatu nya harus di dukung SDM yang memadai. Pendidikan merupakan pondasi demi kemajuan bangsa,demikian uraian yang di sampaikan kepala sekolah

luar biasa (SLB)madina kota serang lis mulyati ini. Menurut lismulyati SLB madina adalah sekian dari sekilah luar biasa swasta di Provinsi Banten yang mengutamakan pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia,Kebersamaan dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan dalam membangun suatu tatanan pendidikan. Hal ini menjadi pengangan bagi kepala sekolah SLBmadina ini. Serta dalam pengembanan amanat sebagai kepala sekolah madina patut diacungi jempol, karena dengan berpedoman terhadap hal tekadnya membangun pendidikan bagi anak-anak yang tidak normal bersama para dewan guru maka dirinya dapat menyelesaikan berbagai macam program di SLB ini. Bagi lis mulyati pembangunan skil di lingkup pendidikan dapat mensejahterakan anak didik di kemudian hari ,bagi kepala sekolah ini pendidikan adalah tanggung jawab orang tua sehingga guru dan orang tua harus saling mendukung dan dengan semangat anak didik untuk belajar. Untuk itu, dirinya memprioritaskan Bidang berbagai keterampilan. Ini telah dibuktikan dengan berbagai kejuaraan yang di peroleh sekolah ini. z ARY

288 Mahasiswa/i STIKES Karsa Husada Diwisuda Garut, Siasat Kota Bertempat di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Stikes Karsa Husada mewisuda 288 mahasiswa/i S1 dan D3 Keperawatan kelas Reguler dan Non reguler, Selasa (28/09). Proses wisuda dihadiri langsung oleh Bupati Garut, Aceng H.M Fikri, S.Ag. Ketua Stikes Karsa Husada, dr. Teni S. Rifa’i menghimbau, mahasiswa/i Stikes Karsa Husada yang telah menimba ilmu keperawatan dapat kiranya mentranformasikan ser-

ta memanfaatkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi kebanggaan bagi orangtua yang telah mengeluarkan jerih payahnya dalam mendidik serta menyekolahkan mulai dari TK hingga mendapatkan gelar dibangku perkuliahan. Sementara itu, Bupati Garut, Aceng H.M Fikri berharap, para wisudawan/wati dapat mendharmabaktikan ilmu dan pengetahuannya dalam rangka peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) di daerah, maupun peningkatan kapasitas pembangunan Kabupaten Garut. Dirinya menekankan, setelah melewati proses perkuliahan yang ditandai dengan prosesi wisuda, 288 lulusan Stikes Karsa Husada ini akan memasuki tantangan nyata setelah sekian lama bergelut dengan berbagai macam teori. Semoga para wisudawan/wati dapat menjadi hikmah dan berkah bagi keluarga, warga di lingkungannya, serta masyarakat yang membutuhkan tenaga bantuannya, harapnya lagi. z SIMSON

TERKAIT KASUS KORUPSI MULTIMEDIA

Mantan Pejabat Disdik Pemkab Bekasi Ditahan Bekasi, Siasat Kota Mantan Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Een Suwandi akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi atas kasus pengadaan perangkat Multimedia yang diduga menimbulkan kerugian negara. Een yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal, Kota Bekasi, Kamis (30/9). Menurut Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Cikarang, Agus Setiadi, kasus dugaan korupsi pengadaan alat multimedia senilai Rp 3 miliar untuk 26 SMP Negeri di Kabupaten Bekasi mulai diusut Kajari sejak Maret. Een diduga melakukan mark

up anggaran pengadaan perangkat multimedia. Pemeriksaan terkahir yang dilakukan penyidik Kajari membuat bukti lengkap hingga Een ditahan. “Buktinya sudah cukup kuat, sementara keterangan ahli, saksi, dan dokumen juga sudah lengkap. Kami melakukan penyidikan kasus multimedia ini khusus untuk tersangka sudah mengundang 60 saksi termasuk saksi ahli dan beberapa kepala sekolah,” ujarnya. Dalam dokumen pengadaan barang, Een yang sebagai Pejabat pembuat komitmen diduga melakukan mark up dengan mengubah pengadaaan dari satuan menjadi paket tanpa menyertakan perubahan RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran). Selama pemeriksaan, kata dia, tersangka

sangat kooperatif hingga proses penyidikan cepat selesai. “Untuk perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 Tahun dan Pasal 3 penyalahgunaaan Kewenangan dia sebagi PPK, ancaman 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tuturnya. Sementara itu, Saat penahanan dari Kantor Kajari Cikarang hingga dibawa ke LP Bulak Kapal menggunakan mobil tahanan, da dikawal tiga petugas Kajari Cikarang, Een yang dimintai keterangan enggan menjawab. Ia hanya melambaikan tangan pada wartawan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. z ARIOS/EXSON

Jakarta, Siasat Kota Berbagai kegiatan dilaksanakan di tiap-tiap sekolah pada saat bulan Ramadhan seperti : member santunan pada anak yang kurang mampu, penyaluran zakat , membaca Al-qur’an serta buka bersama. Pada bulan Ramadhan 1431 H tahun ini SDN Pulogebang 10 Petang berperan aktif melaksanakan Pesantren Kilat. Menurut Dra. Zuleda Pesantren Kilat yang di hadiri 150 siswa beserta guru agama, guru kelas, yang sebagai pembimbing dari tiap-tiap sekolah dan juga saat itu Nampak hadir komite sekolah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pesantren Kilat ini adalah membentuk karakter siswa agar mendalami keimanan dan ketaqwaan (Imtaq) sekaligus memotivasi siswa mau belajar lebih tekun meraih ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Selain itu juga diharapkan dapat memperkaya khasanah kerohanian dan meningkatkan rasa social anak. Dengan adanya Pesantren Kilat ini hubungan selaturahim dari pihak sekolah dengan orang tua wali murid dapat terpelihara. Berbuka dan makan sahur merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah puasa. Karena itu sangat memperhatikan dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Sukses dalam kegiatan ini juga menjadi bukti dari sebuah usaha serius para guru, kepala sekolah, komite sekolah dan siswa siswi yang telah merasakan iklim demokrasi yang disemai dengan peran yang aktif. Beberapa siswa yang ditemui oleh penulis mengaku sangat senang dan enak ikut Pesantren Kilat, karena banyak kegiatan yang diadakan seperti membaca Al-Qura’an, Shalat tarawih bersama teman dan beberapa Bapak guru maupun Ibu guru, maunya sih ikut lagi tahun yang akan datang kata siswa sambil bergurau. z SHODI

Pokja Wartawan DPRD Provinsi Banten Adakan Halal Bi Halal Banten, Siasat Kota Kelompok Kerja (Pokja ) wartawan DPRD Provinsi Banten mengadakan halal bihalal di kantor Pokja Wartawan di Pusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten (PK3B) pada tanggal 30 September 2010 lalu. Acara hala bihalal ini dihadiri ratusan anggota Pokja Wartawan DPRD Provinsi Banten yang dibuka langsung oleh Ketua Pokja, Lesman Bangun. Dalam sambutannya Lesman mengatakan bahwa acara tersebut merupakan bentuk rasa syukur setelah satu bulan berpuasa dan diakhiri dengan kemenangan yaitu hari raya idul fitri. Di samping itu Lesman juga mengharapkan agar wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, dimana kedudukan wartawan adalah sebagai social control, sehingga harus benar-benar menjaga kode etik jurnalis. z ARY

DPRD PROVINSI BANTEN Bersama Staff Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Banten

Mengucapkan

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN AENG HAERUDIN Ketua Hj.Ratu Tatu Chasanah.SE Irfan Maulidi.A.Md.Ak Wakil Ketua Wakil Ketua Jayeng Rana Eli Mulyadi.SE Wakil Ketua Wakil Ketua DRS DADI RUSTANDI Sekretaris Dewan

JEJAK KASUS

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Lecehkan Keppres

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SUDIN DIKDAS JAKTIM LAYAK DIPERIKSA Jakarta, Siasat Kota Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perobahan ketujuh atas Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Kepres tersebut dengan jelas diatur prinsip dasar dan etika pengadaan yang harus dilakukan pihak pengguna maupun penyedia barang dan jasa.

AMUN pada prakteknya, peraturan tersebut acap kali diabaikan bahkan terkesan dilecehkan oknum pejabat yang diangkat atau diberi wewenang di beberapa instansi pemerintah. Gambaran seperti ini disinyalir terjadi di Sudin Dikdas Jakarta Timur, pada proses pelelangan 99 paket pekerjaan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, yang pembiayaannya bersumber dari APBD TA 2010. Sebagaimana diberitakan media ini pada edisi sebelumnya, berjudul Terkait Pengadaan Barang dan Jasa “Sudin Dikdas Jaktim Rampok Uang Negara” bahwa dalam penjelasan umum Aanwuzing, tertangal 3/8/010, Panitia lelang pengadaan barang/jasa Sudin Dikdas Jakarta Timur, menekankan agar tidak ada KKN antara Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau Panitia Lelang dengan Rekanan atau kontraktor pelaksana jasa konstruksi. Hal tersebut tersirat pada poin 1 dan 5 berita acara aanwuzing . Kendati cukup tegas diuraikan dalam aanwuzing, namun dalam praktiknya, hasil pelelangan Sudin Dikdas Jakarta Timur, disinyalir telah dipenuhi kepentingan

para kelompok dan golongan tertentu. Dampak proses yang ditengarai bermuatan kepentingan tersebut, secara tidak langsung akan menimbulakn kerugian keuangan negara atau daerah. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, pelelangan yang tidak transparan tersebut juga dinilai telah melecehkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ke7 Kepres No.80 tahun 2003 serta Keputusan Gebernur DKI Jakarta Nomor. 174 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Gebernur Nomor 103 tahun 2008 tentang Anggaran Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adanya dugaan praktek KKN pada proses pelelangan di Sudin Dikdas Jakarta Timur, diperkuat pengakuan salah satu rekanan atau peserta lelang. Ia mengaku mendaftarkan 4 perusahaan untuk satu lokasi, dan penawarannya berada pada posisi terendah, tapi oleh panitia atau KPA menggugurkan. “Hal seperti itu sudah biasa di Sudin Dikdas Jakarta Timur,” kata terlihat kecewa.

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Menurut sumber, kompetisi persekongkolan secara profesional oleh mafia mampu menggiring anggaran agar kegiatan di instansi itu dapat dimonopoli. Kekuatan kelompok dapat menjegal sistim yang dibuat Pemerintah, hingga jauh beda dengan sistem di Departemen atau Dinas. Lazimnya, penawaran terendah, yakni, I,II dan III menjadi pilihan pemenang, ternyata di Sudin Dikdas Jakarta Timur, jika diamati pada pengumuman lelang teratanggal 07 September 2010 sangat bertentangan dengan metode tersebut. “Kalau di Sudin Dikdas Jakarta Timur tidak seperti itu, perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan justru dimenangkan. Salah satu contoh pembangunan SDN

PENGUMUMAN lelang.

JHONSON P Ketua Umum LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LSM BPPK-RI):

Dengan memenangkan penawaran tertinggi, berarti prinsip tersebut telah terabaikan dan merupakan pelecehan terhadap Kepres. Monopoli proyek yang terjadi merupakan praktek kotor berindikasi KKN yang selayaknya mendapat perhatian serius dari para penegak hukum.

di Kecamatan Ciracas, ada rekanan yang menawar 88%, tapi yang dimenangkan justru penawaran 96%. Hal serupa juga terjadi pada SDN Kecamatan Kramat Jati, Penawaran 80% dikalahkan, sementara penawaran 93% dimenangkan dan sejumlah lokasi lain, “ ujar sumber seraya menyebut, akibat indikasi kecurangan tersebut Negara akan menderita kerugian hingga puluhan miliar. Beberapa paket kegiatan yang menurut sumber sarat dengan kecurangan berindikasi KKN, seperti pada rehab berat SDN Ciracas 13, yang memenangkan penawaran Rp. 1.192.067.052,52 padahal masih ada 3 penawaran terendah yaitu Rp. 884.224.000 (74%), Rp. 931.238.000 (78%) dan Rp. 1.145.889.357 (96%). Demikian juga dengan Rehab SDN Gedong 08, yang dimenangkan penawaran tertinggi Rp. 1.048.358.366,48 yang menyingkirkan 3 penawaran terendah, yaitu Rp.779.3427.000 (74%), Rp. 820.116.000 (78%) dan ketiga Rp. 935.595.000 (89%). Kemudian Rehab SDN Ciracas 01 yang dimenangkan penawaran Rp. 820.164.000 menyisihkan 2 penawaran terendah dengan penawaran Rp. 654.913.000 (80%) dan Rp. 655.741.000 (80,50%). Menurut salah satu rekanan, praktek setali tiga uang atau yang lebih lazim disebut dengan persekongkolan sangat kental pada pelelangan di Sudin Dikdas Jakarta Timur. “Kami akan menyampaikan RKS dan Berita Acara Aanwizing yang sarat dengan KKN maupun kejanggalan di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur kepada aparat penegak hukum,” katanya. Ketika hal ini hendak dikonfirmasi kepada Kasudin Dikdas Jaktim, Drs. H.Zaenal Abidin dan Ketua Panitia Lelang Sudin Dikdas Jakarta Timur, Togu Siagian serta dan Kasie Sapras, Daniel tidak berhasil. Satu jawaban yang diterima wartawan media ini setelah berulangkali melakukan upaya konfirmasi, yaitu tidak ada di kantor. Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dr. H. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd saat dicoba dikonfirmasi wartawan media ini, melalui Kepala Bagian Humas, Yuli, menyarankan agar mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI, Didi Sugandhi. “Coba dikonfirmasi kepada pak didi di Kuningan, Gedung Nyi Ageng Serang, lantai 4,” katanya. Di tempat terpisah Ketua Umum LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LSM BPPKRI), Jhonson P, ketika dimintai tanggapan di kantornya Sabtu (2/10) terkait proses lelang di Sudin Dikdas Jakarta Timur yang diduga sarat KKN mengatakan bahwa sudah selayaknya penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak terkait, khususnya Ketua Panitia Lelang, karena menyangkut keuangan negara. “Salah satu prinsip dasar yang tertuang pada Kepres 80 tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 adalah efisiensi anggaran. Dengan memenangkan penawaran tertinggi, berarti prinsip tersebut telah terabaikan dan merupakan pelecehan terhadap Kepres. Monopoli proyek yang terjadi merupakan praktek kotor berindikasi KKN yang selayaknya mendapat perhatian serius dari para penegak hukum,” tegasnya, seraya menambahkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sudin Dikdas Jakarta Timur layak diperiksa, kerena kecurangan yang sama juga sudah sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. z ARIOS/EXSON/JHS

JEJAK KASUS

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

ERNI SIMAMORA, SH, Direktur LBH AMPERA Cabang Jakarta :

KASUS HKBP CIKETING BEKASI KEGAGALAN WALIKOTA Bekasi, Siasat Kota Merebaknya perseteruan umat Islam di Kota Bekasi dengan umat Kristen khususnya jemaat Gereja HKBP di Ciketing Kota Bekasi adalah cerminan kegagalan Walikota Bekasi mengelola manajemen konflik. Erni Simamora, SH menuturkan pendapatnya usai dilantik menjadi Direktur LBH Ampera Cabang Jakarta dikantornya bilangan Cipinang Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu.

ENGELOLA sebuah kota yang penduduknya sangat pluralislis tis, baik keaneka-ragaman agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, semua itu diperlukan kemampuan kepemimpinan yang arif dan tegas disamping pengetahuan keaneka ragaman budaya itu sendiri tentunya, Erni melanjutkan pandangannya. Betapa sedihnya hati para founding fathers republik ini dari dalam kuburnya, menyaksikan rakyat yang mereka merdekakan dari penjajahan Belanda bertikai hanya soal-soal sepele. Sejak semula ketika para pendiri negara ini merumuskan dasar dan bentuk negara yang akan didirikan, mereka sepakat bahwa negara yang kini telah 65 tahun merdeka didirikan didasarkan pada paham nasional kebangsaan yakni Pancasila, buka negara agama atau negara Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa sebelum Indonesia merdeka soal dasar negara yang akan dipakai merupakan perdebatan krusial antara dua tokoh, Bung Karno dan Mohamad Natsir, dimana Bung Karno memandang bahwa dasar negara yang akan dibangun tidak boleh didasarkan pada negara agama, harus ada pemisahan antara agama dan negara. Pandangan sebaliknya justru dikemukakan oleh Natsir. Bahkan Wachid Hasyim, AK Mudzakir, Agus Salim serta Abikusno yang merupakan tokoh Islam pendiri negara dapat berkompromi dan menerima ketika pada akhirnya negara Indonesia yang didirikan tidak menggunakan dasar Islam tapi paham nasional kebangsaan dengan Pancasila sebagai fondasinya. Kenapa setelah kita melewati 65 tahun merdeka isu-isu agama masih menjadi lahan gemuk untuk komoditi politik kata Erni yang pernah empat tahun studi di Jerman. Masalah jemaat HKBP Ciketing Kota Bekasi yang terus mendapat teror oleh sebahagian kelompok mengatasnamakan umat Islam dengan memakai simbol Forum Umat Islam Bekasi, memang bukan hanya masalah umat Gereja HKBP, tapi ini masalah kita bersama, yakni bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara dimana kemajemukan budaya dapat dikelola sebagai keunikan, seharus pengelolaan konflik tidak mengedepankan toleransi semata-mata, tapi harus mengedepankan penghormatan pada nilai-nilai kemanusian yang sederajat dan bermartabat. Pentingnya mengedepankan hubungan kesetaraan sebagai warga negara membuat tidak terjadinya diskriminasi konstitusional, artinya jangan membangun paradigma hubungan negara dengan warga negara didasarkan pada legitimasi sosial keagamaan, ini berbahaya. Kalau begini cara pemerintah mengelola negara, wah kita masih membutuhkan waktu 200 tahun lagi baru mencapai kemajuan menuju masyarakat adil dan sejahtera apa lagi konflik sosial umat islam dan umat Kristen tidak dikelola dengan baik. Belajar dari pengalaman ketika Eropa bergumul untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan pemisahan hubungan Gereja dan negara. Kita ini bersaudara, marilah wahai para ulama, uztad, pendeta, penginjil, tentramkanlah warga jemaat dengan mengajarkan keruku-

nan dan kedamaian, bak sedang berkhotbah sambil berdiri dari kursinya Erni bertutur pada Siasat Kota. Walikota Bekasi sebagai Kepala Daerah yang memiliki legitimasi hukum untuk menertibkan warga kotanya seharusnya bersikap adil dan tegas, Walikota tidak boleh membiarkan anarkisme warganya dengan memakai simbol agama melakukan kekerasan pada warga lainnya, simbol agama tidak boleh menjadi alat pembenaran suatu tindakan kriminal, apabila Walikota tidak bertindak tegas dan arif maka kita akan menguburkan tujuan kita bernegara seperti apa yang diamanatkan oleh mukadimah UUD 45, “begitu lho” ujar wanita batak yang fasih berbahasa batak dan Jerman ini, dan katanya ia sendiri tidak bergereja di HKBP. Berbicara tentang kultur Gereja HKBP memang sangat berbeda dengan GerejaGereja aliran pantekosta yang sangat rohani sentris, Gereja denominasi Pantekosta karena doktrin teologinya berciri eskatologis maka ketika timbul tekanan-tekanan eksternal seperti yang terjadi penutupan paksa beberapa Gereja di Bogor bahkan pembakaran ratusan Gereja di Tasikmalaya pada Desember 1996 silam jemaatnya cenderung tidak melawan, doktrin teologinya melihat masalah teror dan penutupan Gereja sebagai cobaan iman, dari sejarahnya Gereja HKBP dan Gereja-Gereja protestan ex zending diawal pendiriannya dikelola oleh pengaruh negara ketika itu kekuasaan pemerintah kolonial, karena ada kepentingan politik didalamnya, dalam hal ini politik kolonialisme, maka tak heran cara misi Gereja ini cenderung bersifat politis, berbeda dengan masuknya aliran pantekosta yang pada mulanya memulai misinya di Singaraja Bali di awal abad ke-20 masuk murni tanpa pengaruh politik negara. Sejarah perkembangan Gereja ini tak heran mendapat penentangan oleh umat Islam karena dianggap agama penjajah (kolonialis), seorang cendikiawan muslim DR. Suminto di tahun awal orde baru pernah meneliti politik kolonial dalam mengekang Islam pada masa penjajahan. Timbulnya gesekan Islam versus Kristen sudah terjadi sejak masa penjajahan, seharusnya disadari oleh para pemimpin kita dan dilakukan kanalisasi konflik dengan memberikan penyaluran melalui hubungan-hubungan silaturahim antar umat beragama pada harihari raya kegamaan yang sakral, seperti lebaran dan natal, kata Erni menguraikan sisasisa ilmu teologi yang diingatnya. Dengan nada tinggi Erni berkata pada wartawan Siasat Kota, “Aku tak mengerti kenapa banyak pemimpin kita yang memimpin negara ini tidak mengerti tujuan kita bernegara?” ujar Direktur LBH Ampera Cabang Jakarta ini, karena gemasnya ia melihat pemimpin kita yang sudah kehilangan sense of belonging atas bangsa ini. Tujuan kita bernegara adalah bagaimana negara memberikan perlindungan pada warganya, negara menjaga tanah tumpah darahnya, negara mensejahterakan warganya, negara mencerdaskan warganya, serta negara turut dalam ketertiban dunia, itulah tujuan kita bernegara yang diamanatkan oleh UUD 45 ia menjelaskan secara sederhana.

Saat diajak berbincang mengenai penegakan hukum, ibu dua anak perempuan kembar ‘Sheyla/ Sheyly’ yang masih duduk di kelas dua SMP ini, dengan bersemangat berkata “memprihatinkan” judicial coruption itu harus dibereskan, kalau tidak maka negara hukum yang kita bangun akan roboh, karena hukum tidak lagi mampu menjadi instrumen tertib sosial, kejahatan tidak akan dapat dibasmi karena hukum dapat dibeli. Pengalaman menjadi advokat yang paling berkesan dihatinya ketika ia membela seERNI SIMAMORA, SH orang ibu muda yang dituduh menggelapkan uang perusahaan tempat ibu muda itu bekerja, besarnya ratusan juta rupiah, sekalipun tidak ada bukti tuduhan penggelapan itu, tapi karena untuk membela sejawat Jaksa, Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara, tentu saja kliennya banding atas putusan sang Hakim. Ernipun sempat jatuh sakit karena ia tahu sidang itu penuh rekayasa dimana majikan si ibu muda membayar sidang itu agar kliennya dihukum. Ketika ditanya Siasat Kota, kok hanya karena klien dihukum anda sampai jatuh sakit? Wah, hati nuraniku teriris merasakan ketidak adilan itu, perasaan seorang wanita mungkin? dengan nada tanya ia ajukan pada Siasat Kota. Ternyata kemudian diketahui bahwa Erni memiliki latar belakang pendidikan teologi, setamat SMA tahun 1990 ia masuk seminari teologi, ia rupanya bergelar Sarjana Teologi (S.Th) dan pernah mengajar sekolah minggu di sebuah gereja injili. Ditanya Siasat Kota bagaimana anda mengetahui kalau sidang klien anda ada rekayasa, atau ada pihak lain membayar hakim agar klien anda dihukum? Wow, pertanyaan yang sulit dijawab, (Erni berbisik pada Siasat Kota) katanya; aku tau dari rekan wartawan yang memantau persidangan) ini ibarat menyimpan duren, baunya ada, barangnya tak nampak. Tapi saya perlu memberi masukan pada Bambang Widjoyanto maupun Buysro Muqodas kandidat ketua KPK, judicial coruption itu sangat sistemik dan kolektif masif, itu hanya bisa diberantas dengan cara-cara yang bersifat noodrecht (hukum darurat) atau kalau meminjam istilah Professor Satjipto Rahardjo “breaking to the law” kalau memakai cara-cara konvensionil maka yang terjadi sama saja “penjahat menuduh polisi maling, padahal polisi sedang mengejar si maling, karena si maling kepepet, maka si maling membuat manuver dengan berteriak maling menunjuk si polisi” kata Erni. Saat reformasi bergulir pada tahun 1998 yang mengakibatkan kerusuhan massal di Jakarta dan sekitarnya, aku sedang studi di Jerman, tepatnya di kota Hamburg ujarnya, aku menyaksikan kejadian kerusuhan melalui berita televisi, dan yang paling memprihatinkan aku banyak mendapat pertanyaan rekan-rekan mahasiswa dari berbagai negara waktu menyaksikan rakyat membobol toko-toko dan berbagai pusat perbelanjaan serta menggarong isinya, bahkan ada yang memanggul

lemari es dengan tenaga sendiri, di Jerman aku sangat malu melihat rakyat miskin bangsaku menggarong toko-toko dan mengangkuti isinya bak milik sendiri. Sepulang dari Jerman tahun 2000 aku diajak pak Ferdinand kerja di kantornya sebuah firma hukum, yang akhirnya mengantar saya masuk Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, setelah menjadi Advokat akhirnya Erni dilantik oleh H. Indra Sahnun Lubis, Presiden DPP KAI sebagai Ketua Bidang Luar Negeri Dewan Pimpinan Cabang Wilayah Bekasi Kongres Advokat Indonesia bulan April 2009 yang lalu. Dikala menjadi mahasiswa di Jerman Erni menceritakan pengalamannya berurusan dengan Pengadilan, ia sempat dituduh menelantarkan kedua anak kembarnya yang masih berumur dua tahun, hal itu terjadi karena ia mengurus anak sambil kuliah, tentu tidak mudah maka ia menitipkan anak di tempat penitipan, suatu ketika ada orang yang tidak senang padanya dan ia dipersoalkan di Pengadilan, tapi secara pro bono ia mendapatkan pendamping seorang pengacara, tanpa membayar sesenpun semua proses ia lewati, dan “puji syukur pada Tuhan Yesus aku bebas” tuturnya, tuduhan tidak terbukti dan ia melenggang pulang bebas dari dakwaan. Pengadilan di Jerman luar biasa tertibnya dan sangat profesional ketika memeriksa perkara, betul-betul prinsip “due process of law” dijalankan dengan sikap yang korektif dan profesional. Rupanya kejadian itu terus tersimpan dibenak hatinya, tak disangka Tuhan mengantar aku kembali ke Indonesia dan aku kemudian menjadi advokat, luar biasa rencana Tuhan yang aku tidak mengerti, sambil menyiapkan berkas perkara pidana, Erni sedang siap-siap ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendampingi seorang pembantu rumah tangga kliennya yang dituduh mengedarkan shabu-shabu, “padahal klienku sama sekali tak tahu-menahu dengan tuduhan Jaksa” kata Erni. Apa rencana kerja LBH Ampera Cabang Jakarta yang anda pimpin? tanya Siasat Kota. Ah, baiknya tanya pak Ferdinand, (maksudnya Ferdinand Montororing, SH.,MA-red) dia dewan kuratornya yang merancang program, saya hanya pelaksana. Tapi yang pasti core business lbh pasti memberi bantuan hukum atau berikhtiar mendistribusikan keadilan pada rakyat yang termarjinal ujarnya menutup pembicaraan. z JHONSON

BEKASI

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Tak Bersedia Dikonfirmasi Wartawan

PEJABAT DBMP MILIH TINGGALKAN KANTOR, KONTRAKTOR MENGELUH LEDAKAN SUMBER ARTA Sejumlah Petugas Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri melakukan penyelidikan tempat kejadian meledaknya bom di halte bus Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, Kamis (30/9) Sumber ledakan diperkirakan merupakan bom rakitan dan Akibat ledakan tersebut seorang lelaki penuntun sepeda terluka hingga kini kondisi kritis.

Pelayanan di Kantor Kecamatan Tambun Selatan Memuaskan Bekasi, Siasat Kota Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekai terus melakukan pembenahan, khususnya dalam penanganan administrasi kependudukan. Pelayanan yang dilakukan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk. Camat Tambun Selatan, Tuftana kepada Siasat Kota di ruang kerjanya mengatakan, terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama pada permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Menurut Tuftana, semua usaha yang dilakukan bertujuan menciptakan tertib administrasi yang lebih baik, seperti masyarakat yang akan mengurus KTP, KK, dan administrasi lainnya agar tidak mengalami kesulitan dan keterlambatan dan terlayani sesuai ketentuan dan prosedural. Pelayanan yang dilakukan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada, serta jumlah pegawai yang dengan sendirinya dapat menghindari timbulnya masalah dalam pelayanan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang bermaksud melakukan perpanjangan surat-surat agar terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan soal administrasi kependudukan, kiranya terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan seperti surat pengantar RT dan RW di Kecamatan Tambun Selatan. Tuti, saat mengurus KTP kepada Siasat Kota mengatakan, kali ini saya puas dengan pelayanan di kecamatan Tambun Selatan ini, petugasnya ramah-ramah. Pernah saya kurang persyaratan, kemudian petugas memberikan pengarahan dan penjelasan. Meski singkat, tapi mudah dipahami. z J. SIHOMBING

MTsN 1 Setu Berbenah Tingkatkan Prestasi Bekasi, Siasat Kota Seiring kemajuan teknologi dan era globalisasi persaingan dari aspek pendidikan maupun aspek ketenagakerjaan, maka keberadaan MTsN 1 Setu menjadi salah satu sarana pendukung. Demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu berkiprah diera globalisasi. Maka dari itu, keberadaan sekolah MTsN 1 Setu sangat berarti dan bermanfaat bagi siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk masa mendatang karena di sekolah ini pendidikan adalah mutlak, disamping peningkatan, pengetahuan dan wawasan dimana hak tersebut karya nyata. Kepala MTsN 1 Setu, Drs. H. Endang Hidayat, SE., MBA., saat ditemui Siasat Kota di ruang kerjanya mengatakan, bahwa semua itu perlu mendapat dorongan serta motivasi dari pihak terkait. Keberhasilan yang selama ini diraih, itu semua berkat dukungan dan peran serta dari berbagai pihak baik dari guru, orang tua murid, serta komite sekolah. Drs. H. Endang Hidayat, SE., MBA., selalu berbenah diri dengan melakukan berbagai perubahan, dari mulai perbaikan sarana dan prasarana meliputi perbaikan teras sekolah, atap sekolah, halaman sekolah, dan sarana olahraga. Masih menurut Drs. H. Endang Hidayat, SE., MBA., sarana pendukung pembelajaran saat ini termasuk yang terpenting. MTsN 1 Setu yang kini memiliki jumlah siswa kurang lebih 1.100 siswa. “Dari tahun ke tahun selalu kami upayakan peningkatan prasarana dan sarana sangat dibutuhkan, guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang nyaman”. Sehingga memotivasi siswa untuk berprestasi. Dengan predikat yang tak kalah membanggakan. Perlu diketahui MTsN 1 Setu sepanjang perjalanannya telah mendapat 100 lebih thropy dan piagam penghargaan. Disamping itu Drs. H. Endang Hidayat, SE., MBA., mengharapkan kepada siswa untuk belajar lebih giat agar nilainya memuaskan,” imbuhnya. z J. SIHOMBING

Bekasi, Siasat Kota Salah satu Dinas yang paling sibuk saat ini di lingkungan Pemkab Bekasi adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). Lalu lalang dengan berkas di tangan menjadi pemandangan yang menghiasi dinas ini. Instansi ini menjadi tempat ngumpul para kontraktor atau rekanan, sosial kontrol semisal wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pihak terkait lainnya.

ONDAR-mandir dengan raut wajah kesal menjadi suasana yang menarik perhatian dan rasa penasaran bak teka teki. Jawaban pun didapatkan setelah perbincangan media ini dengan salah satu rekanan atau kontraktor. Menurutnya, hampir keseluruhan rekanan kecewa terhadap kinerja pejabat berkompeten di Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Bekasi, mulai dari Kasie, Kepala Bidang hingga Kepala Dinas. Hal itu dikatakan karena setiap kontraktor yang hendak mengurus atministrasi berupa tanda tangan pekerjaan, pejabat terkait jarang ditemukan di kantor. Ironisnya menurut rekanan tersebut, pejabat terkait jarang ngantor karena alergi dengan wartawan yang selalu mempertanyakan fisik proyek di

lapangan, sehingga dokumen dianjurkan untuk dititipkan kepada staf pejabat masing-masing. Arahan titip ini juga mengundang kekecewaan dari rekanan karena banyak dokumen yang terlewatkan. “H. Adang, Saifulloh setiap hari tidak ada di tempat. Dia merasa alergi sama teman-teman wartawan. Rekanan pada nitip semua, dibawa sama stafnya, sehingga banyak tanda tangan yang kelewat,” katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh rekanan lainnya dan mengharapkan agar pejabat terkait standby di kantor, serta memperkuat asumsi bahwa jarangnya pejabat DBMP menduduki kursi di kantornya saat ini bertujuan menghindari wartawan. “Bahasanya gini dia ma kan, lah gue di kantor

habisnya ngelayani wartawan mulu, bukan masyarakat yang gue layanin,” katanya menirukan pejabat dimaksud. Salah seorang kontraktor bahkan sempat berdebat dengan Sekretaris Dinas, Ahmad Fauji, sebagai puncak kekecewaannya terhadap pejabat di Dinas yang membidangi infrastruktur ini. Dari percakapan yang tertangkap media ini, bahwa Ahmad Fauji bersekukuh kalau pejabat yang dimaksud ada, tanpa mendengar keluhan kontraktor yang telah menunggu hingga beberapa hari. Kini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pejabat DBMP harus menghindar dari wartawan dan lembaga kontrol lainnya apabila bekerja sesuai dengan tupoksinya. Investigasi media ini pada beberapa kegiatan di lapangan akhirnya mampu menjawab pertanyaan tersebut. Hasil pantauan di lapangan ditemukan beberapa paket kegiatan yang diduga tidak sesuai besaran teknis (bestek), serta maraknya pengurangan volume melalui pengurangan ketinggian/ketebalan jalan. Merasa direpotkan wartawan yang hendak mengkonfirmasi masalah tersebut, pejabat DBMP memilih minggat dari kantor. z ARIOS

PGRI Kecamatan Bekasi Utara Adakan Halal Bi Halal Bekasi, Siasat Kota Ketua Halal Biihalal PGRI Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Marsin S,Ag mengucapkan terimakasih kepada para panitia yang terlibat dalam sebulan ini yang sudah menyiapkan acara halal bihalal dan tidak juga mengucapkan terimaksih kepada para donatur karena tanpa mereka acara ini tidak akan terselenggara. Dalam acara Halal bihalal yang bertema Kita jalin silaturahohim dan kebersamaan yang hakiqi yang mempunyai makna kita tidak usah sungkan-sungkan dan basa basi kalau mau memaafkan orang dengan senang hati yang terbuka dan tulus mudah-mudahan dengan hati yang tulus insya Allah silaturahmi keluarga besar PGRI Kecamatan Bekasi Utara semakin

kuat sehingga dengan adannya silaturahmi yang kuat maka pendidikan akan lebih maju, tuturnya Kepala Sekolah SDN Perwira IV Rosita M.Mpd mengatakan siswa/i nya diminta untuk mengisi acara tersebut menampilkan pentas seni yang bertemakan masjid yang merupakan karya dari tenaga pendidik Lebih lanjut dikatakannya, jika kita mencermati yang ditampilkan anak didik diatas panggung kita banyak sekali melihat makna yang terkandung didalamnya mis estetika, moral, ilmu pengetahuan yang sifatnya mendidik, katannya Sama halnya dengan Kepala SDN Harapan Jaya I Seri Parawati mengatakan pendidikan adalah proses yang direncanakan agar siswa tum-

buh dan berkembang melalui kegiatan belajar, paparnya Sementara itu, Kepala UPTD Kecamatan Bekasi Utara Titin Supriatin dalam sambutannya mengatakan dengan adanya acara halal bihalal maka kita jalin silaturohim kebersamaan yang hakiqi dan ia juga tidak lupa mengucapkan terimaksih kepada pihak panitia karena telah bekerja keras sehingga acara ini terlesenggara dan berjalan dengan sukse, ungkapnya KH.Madina penceramah dalam acara Halal Bihalal berpesan agar mengaplikasikan apa yang telah kita lakukan sebulan penuh ibadah puasa ke kehidupan sehari-hari, “ insya Allah tidak ada lagi orang sombong didunia ini” z BUYUNG/ES

Ada Asap Pasti Ada Apinya Bekasi, Siasat Kota Pesan penipu terhadap orang yang ditipu, Samsudin pesan terhadap Yamamoto Siturus sadarlah dengan perbuatannya, saya sudah cukup baik dengan Yamamoto saya suruh kuliah sampai Yamamoto kuliah sama-sama satu kampus dengan saya di Universitas Bayangkara, kalau ada kesulitan Bayaran uang kuliah, uang semesteran sering saya bantu. datang ke rumah saya Yamamoto minta dengan saya, pak Samsudin saya pinjam uang saya tanyakan untuk keperluan apa,untuk usaha menjalankan kredit Eletronek pada saat itu saya percaya dengan Yamamoto, Orangnya rajin sholat tidak akan berbuat yang negatif, dana yang saya pinjamkan pertama kali Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), dengan perjanjian resmi mendapat keuntungan di bagi, kedua uang yang saya pinjamkan yang tidak ada bukti kwitansinya kepada Yamamoto saya hitung total semuanya Lebih Kurang Rp.400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah), setelah saya tanyakan

perkembangan usahanya seperti apa, jawaban Yamamoto yang pinjam para kabur. sampai sekarang uang saya tidak dikembalikan dengan saya, atas inisiatif saya permasalahan ini saya serahkan kepada pihak yang berwenang, dan laporannya sudah ditangani Polres Kota Bekasi.Yamamoto sudah dua kali di panggil Polres Bekasi ungkap samsudin. Sehubungan Pabrik saya Memproduksi mengolah behan kemia, pernah diberitakan di Koran Berita Metro Pabrik saya behan kemianya bisa membuat BOM,Nama PT.tidak resmi,tidak ada plang perusahaan,dan samsudin selingkuh dengan seorang gadis namanya Arini sama-sama satu tempat kuliah di Universitas Bayang Kara,dan Samsudin seorang tidak manusiawi,saya sampaikan kepada wartawan siasat kota dengan adanya pemberitaan di Berita metro pengaruhnya tidak ada terhadap diri saya, Pesan Penipuan terhadap orang yang di tepu yang namanya Yamamoto Siturus sadarlah.selanjutnya Wartawan Siasat Kota Kunfirmasi dengan Yamamoto

Siturus menurut pengakuannya saya pinjam uang itu benar, saya menjalankan Kredit Elektronek itu benar dan saya setoran setiap harinya,usaha tersebut sudah cukup lama uang Rp.34.000.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), itu adalah gaji saya selama menjalankan usaha,dan pernah kekantor Deprindag menanyakan Keabsahan PT.Pantai mas yang beralamat di Perumahan Harapan Indah itu tidak ada namanya,dan Samsudin memiliki senjata api,juga Samsudin memberi uang terhadap seorang gadis yang namanya Arini didepan Rumah makan di Bolevar Harapan indah disamping pintu mobil habis di ajak jalan-jalan uang diberikan Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah),setelah transaksi samsudin menyuruh Arini pulang dan tidak diantar melainkan disuruh samsudin naik angkot,pernah juga keponakan kandung saya di ajak Samsudin jalan-jalan terus diajak berhubungan badan di ajak kehotel ponakan saya menolak, semua yang saya ceritakan bisa dibuktikan kata Yamamoto. z TIM

BANDUNG

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi Dinas ESDM

BREAK Water yang sebagian jebol.

POHON Bakau yang harusnya tumbuh, pada kenyataannya mati.

PINGGIR jalan harusnya di KIRMIR agar sampah tidak kejalan.

PEMBANGUNAN BREAK WATER TAK SESUAI BESTEK ? Bandung, Siasat Kota Salah satu bentuk konsekuensi pemerintah dalam pembangunan masyarakat pantai adalah dengan pembangunan Break Water (Tanggul Pemecah Ombak). Pembangunan ini bertujuan untuk menghindari abrasi dan menjaga kerapian pantai. Di sisi lain masyarakat sekitar pantai dapat mengembangkan ekonomi dan menggunakan lahan pantai untuk kegiatan pertambakan ikan dan usaha lainnya.

AMUN sesuai penelusu ran wartawan Siasat Kota, bahwa pembangunan Break Water di Pantai Kesanden diduga rawan manipulasi dan pembangunannya dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai bestek. Anggaran

rehabilitasi pantai TA 2009 yang dilaksanakan oleh tiga Lembaga Pemerintah diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Cirebon, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung Cirebon dan Dinas Sumber Daya Air dan Pertamban-

gan Kabupaten Cirebon. Penyimpangan bestek dibuktikan dengan bagian dari bangunan yang telah keropos bahkan ada yang roboh. Kondisi Break Water kini menjadi perbincangan dimasyarakat bagaimana hal ini bisa lolos dari pengawasan Lembaga terkait seperti Inspektorat Departemen Kelautan dan Perikanan dan Inspektorat Kementrian Pekerjaan Umum dan Auditor Negara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara), Keberadaan BREAK WATER di Pantai Kesanden seharusnya menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi lembaga – lembaga terkait terutama Lembaga Pemantau dan Pengawas Penggunaan Anggaran Keuangan Negara. z ROLISTON/ABET

DINSOS JABAR TAK TRANSPARAN

Dua Kegiatan APBN TA 2009 Diduga Sarat KKN Bandung, Siasat Kota Dua Kegiatan pelaksanaan yang dikerjakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat diduga menyisakan banyak masalah. Menurut hasil penelusuran Siasat Kota di lapangan ditemukan kejanggalan yang terindikasi bermuatan KKN. Ketika Siasat Kota mencoba untuk melakukan konfirmasi melalui surat konfirmasi bernomor 050051, dengan kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya sebesar Rp 8.905. 000.000, dan kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Komunitas) sebesar Rp 2.500. 000.000, pada tanggal 10 Agustus 2010 yang dikirimkan melalui Bagian Umum Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, sampai dengan berita ini diturunkan belum mendapatkan

jawaban. Bagian Umum Dinas Sosia Provinsi Jabar yang beralamat di Jl. Raya Cibabat No 331, saat ditemui wartawan media ini menyarankan agar mempertanyakan jawaban surat kepada bagian Humas. Anehnya, Humas yang sejati mampu sebagai corong tidak dapat memberikan jawaban surat konfirmasi yang diwampaikan Siasat Kota. Karena tidak ada pihak yang bersedia atau mampu menjawab Surat Konfirmasi, wartawan meminta agar dipertemukan dengan Pemegang kegiatan tersebut. “Pemegang kegiatan tersebut sudah pindah,” katanya. Memang kerap muncul pemberitaan di Massa Media khususnya menyoroti kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyebut tentang keengganan Dinsos Jabar dalam membuka berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh Dinas tersebut kepada khalayak, hal

ini tentunya menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi masyarakat tentang apa yang mendasari ketertutupan Dinsos Jabar dalam memberikan informasi. Seharusnya para pejabat di lingkunga Dinas Sosial Prov Jabar, khususnya Kepala Dinas harus proaktif untuk memberikan informasi seputar pengelolaan anggaran kegiatan tersebut, dan kalau hal ini didiamkan dan terus berlanjut akan menambah kesan serta dugaan kuat bahwa penyimpangan pengalokasian anggaran tersebut untuk dua kegiatan di Dinsos Prov Jabar. Kepala Dinas Sosial , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Kuasa Pengguna Anggaran diharapkan agar lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, Siasat Kota masih tetap memantau perkembangan permasalahan tersebut dengan melakukan penelusuran atas jawaban surat konfirmasi yang pernah dikirmkan beberapa waktu lalu. z ROLISTON

Bandung, Siasat Kota Menyoroti kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jabar dalam enggan membuka berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh Dinas, Media Siasat Kota melayangkan Surat konfirmasi perihal penggunaan anggaran yang tidak transparan yang diduga adanya indikasi Korupsi dan Nepotisme di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar. Yang beralamatkan di jalan Soekarno Hatta no 576. Sampai berita ini di turunkan, SK Siasat Kota belum menerima tanggapan atau jawaban dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral , dengan Surat Wawancara Khusus yang dikirimkan pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan no 070-071, dan no 072 yang dikirimkan pada tanggal 6 September 2010 meminta kepada. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar agar mau turun kelapangan dan lebih

transparan dan terbuka dalam menjawab pertanyaan surat konfirmasi yang masuk tentang kegiatan tersebut , Sebagaimana UU Pokok PERS no.40 Tahun 1999 dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) no.14 Tahun 2008 Ketika wartawan SK Siasat Kota menanyakan tentang jawaban/klarifikasi surat kepada dinas tersebut,selalu tertahan di Pos Satpam dan tidak diijinkan masuk dengan alasan kalau tidak ada janji di larang masuk kedalam Dinas tersebut,dan selalu jawaban yang di terima wartawan SK SIASAT KOTA bagian HUMAS tidak ada di ruangan. Berarti di duga Bagian HUMAS tidak pernah masuk Dinas. Kerap muncul pemberitaan di Massa Media hal ini menimbulkan tanda tanya besar, untuk itu masyarakat meminta Kejati Jabar agar pro aktif menindak lanjuti laporan Masyarakat z ROLISTON JR

PROGRAM KEGIATAN AKREDITASI

Disinyalir Terindikasi KKN Bandung, Siasat Kota Kegiatan pelaksanaan yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat diduga menyisakan banyak masalah. Menurut hasil penelusuran SK di lapangan, bahwa terkait kegiatan tersebut, ditemukan kejanggalan yang terindikasi bermuatan KKN. Adannya dugaan Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Siast Kota melayangkan Surat Konfirmasi surat bernomor 041, Akreditasi SMP,SMA/SMK NEGRI/SWASTA sebesar Rp 1.410.113.000, yang penanggunga jawab kegiatan Feri dan bendahara Dory, yang dikirimkan melalui Bagian Umum Disdik Provinsi Jawa Barat belum mendapat jawaban Dan ketika SK Siasat Kota menelusuri kembali ke Disdik Prov Jabar, sampai saat ini belum mendapatkan jawaban sampai berita ini di turunkan, Salah seorang tokoh masyarakt yang dimintai tanggapannya terkait kegiatan diatas dan sulitnya mendapat jawaban Surat yang dilayangkan Media Siasat Kota mengatakan sangat menyayangkan dan prihatin,. “Diharapkan bagi kepala Dinas Pendidikan Dr. H.Moh. Wahyudin Zarkasyi.Ak, dan juga bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Kuasa Pengguna Anggaran, agar lebih transparan dalam memberikan informasi,” katannya. Sampai dengan berita ini diturunkan, SK masih tetap memantau perkembangan permasalahan tersebut dengan melakukan penelusuran atas jawaban surat konfirmasi yang pernah dikirmkan beberapa waktu lalu. z ROLISTON JR

Kinerja PT P3GL Penuh Tanda Tanya Bandung,Siasat Kota Menyoroti kinerja di Pusat Penelitan Dan Pengembangan Geologi Kelautan yang beralamat di jalan Dr Junjunan no 236 yang enggan membuka berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh P3GL tersebut kepada khalayak umum, Media SK Siasat Kota dan terbuka atas Surat konfirmasi yang masuk, Sampai di turunkan belum mendapatkan jawaban atas surat wawancara khusus yang di kirimkan pada tanggal 6 September 2010 no 001, berdasarkan KiP No 14 dan sebagaimana perintah dan amanah UU Pokok PERS NO.40 Thn 1999,tentang PERS yang bebas dan bertanggung jawab dan UU NO 28/1999 BAB II psl 8 ayat (1) dan (2) , dan PP No 68/1999

BAB II dan III dan PP No 71 BAB II psl (2) dan (3) dan Instruksi Presiden RI No 5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ketika SK mempertanyakan jawaban dari surat wawancara khusus melalui telepon seluler ke bagian Humas Ferry Andi Siboro,S T, SK belum juga mendapatkan jawaban surat tersebut dengan alasan surat jawaban masih di proses dan juga P3GL sedang diaudit oleh INSPEKTORAT. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat, untuk mereka berharap berharap agar Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan mau turun kelapangan memantau kinerja P3GL. z ROLISTON JR

PRIANGAN

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Bupati Garut Kembali Lantik Kades

ENAM Kades saat dilantik Aceng HM Fikri, S.Ag, Bupati Garut.

Garut, Siasat Kota Pelantikan para Kepala Desa hakikatnya adalah kontrak politik antara para Kepala Desa dengan masyarakat dan kepada saya selaku Bupati. Tugas dan jabatan merupakan kepercayaan dan kehormatan yang mesti dijalankan sesuai dengan kewajiban dan tuntutan kepentingan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Garut, Aceng H.M Fikri, S.Ag saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Kepala Desa dan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Ke VII Tingkat Kabupaten Garut, di Kecamatan Bl. Limbangan, Rabu (29/09) lalu.

Aceng mengajak kepada para Kepala Desa untuk senantiasa melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya yang mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. “Terkait Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Ke VII Tingkat Kabupaten Garut, saya menilai, kegiatan ini merupakan upaya lebih menggelorakan semangat masyarakat dalam pembangunan yang dijadikan sebagai gerakan nasional yang didasari tiga pertimbangan utama, yakni memperkuat integritas sosial dalam kehidupan kehidupan masyarakat pada setiap komunitas lokal, Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pemban-

KEMASAN PRODUK BERBAHASA ASING MARAK BEREDAR Garut, Siasat Kota Dinas Perdagangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menemukan banyak kemasan barang impor yang beredar di wilayahnya tak berlabel bahasa Indonesia . Sebagian besar di antaranya merupakan produk kosmetik dan makanan. “Kami sedang menginventarisir jumlah barangnya, tapi yang jelas cukup banyak,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdangangan dan Koprasi Kabupaten Garut, Teddy Kusnadi, baru baru ini. Menurut dia, tidak adanya label bahasa Indonesia dalam suatu produk akan sangat merugikan konsumen. Masyarakat tidak akan mengetahui jelas sumber informasi yang dibutuhkan, seperti petunjuk penggunaan, komposisi dan sumber informasi lainnya. Bila kondisi ini dibiarkan bisa jadi akan berisiko terhadap kesehatan. “Kalau tidak bisa baca, bagaimana kita mau makan, jangan-jangan komposis-

inya juga berbahaya,” ujarnya. Karena itu, tambah Tedyy, pihaknya berencana mengeluarkan imbauan kepada para pedagang baik di tingkat agen maupun pengecer untuk tidak menjual barang tak berlabel bahasa Indonesia . Bahkan pihaknya juga akan menyita barang tersebut bila masih beredar di masyarakat. Kebijakan itu seiring dengan rencana Kementerian Perdagangan yang akan memberlakukan semua produk untuk menggunakan bahasa Indonesia pada Oktober mendatang. Aturan label berbahasa Indonesia juga sudah tercantum sejak lama di Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan. “Bila ada pengusaha yang membangkang, kami akan menutup izinnya,” ujar Tedyy. Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Rajab Prilyadi Syam, meminta pemerintah untuk memperketat produk impor. Apalagi bila produk tersebut tidak menggunakan label bahasa Indonesia. Pemerintah pusat juga diminta untuk membuat aturan yang tegas, agar pemerintah di tingkat daerah dapat melakukan kajian untuk membuat peraturan daerah. “Produk luar yang masuk ke kita ini harus mau mengikuti aturan, bila tidak tolak saja,” ujarnya. Menurut dia, tidak adanya label bahasa Indonesia dalam kemasan ini cukup merugikan, konsumen tidak dapat memilih barang yang diinginkannya. Selain itu juga, keberadaan prodak tanpa bahasa Indonesia juga dianggap sebagai bentuk pelecehan. “Bagai mana mau cinta produk Indonesia , kalau tidak ada bahasa Indonesianya,” ujar Rajab. z HAROLDS

Kabupaten Garut Masuk Nominator Anugerah IGA Garut, Siasat Kota Kabupaten Garut dikabarkan masuk daftar 30 nominator penerimaan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Innovative Government Award (IGA) ini merupakan salah satu kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan sejak tahun 2007 sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, Selasa(21/09). Kegiatan ini untuk ketiga kalinya diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri. Anugerah Innovative

Government Award (IGA), menurut Diah, dari 30 daerah kabupaten/kota yang masuk sebagai nominator dari hasil itu ditetapkan 4 daerah Kabupaten/Kota sebagai pemenang Anugerah IGA. Dari keterangan Puspen Kemendagri, ke tigapuluh daerah kabupaten/kota yang masuk daftar Nominator Terpilih Penerimaan Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA), antara lain: Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Batam, Kabupaten Bangka, Kabupaten Lebak, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kota Surakar ta, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Po-

norogo, Kabupaten Tulungagung, Kota Pontianak, Kabupaten Kutai Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Gowa, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Boalemo, Kota Ambon dan Kab. Raja Ampat. Pemberian IGA Award berdasarkan 4 kategori penilaian, yaitu di bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Garut sendiri memiliki inovasi, diantaranya mewajibkan menanam pohon kepada pasangan yang akan menikah atau cerai. z SIMSON

gunan yang berlandaskan semangat gotong royong dan keswadayaan, serta meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri,” pukasnya. Sementara itu para Kepala Desa yang dilantik, Emay Sumarna Kepala Desa Sukawangi, Kec. Tarogong Kaler, Imat Rohimat, S.Ip, Kepala Desa Sukajadi, Kec. Tarogong Kaler, Toha Kepala Desa Tegalega, Kec. Bungbulang, Ade Atan Andriana Kepala Desa Sirnagalih, Kec. Cisurupan, Asep Sopianto, SE Kepala Desa Galih Pakuwon, Kec. Bl. Limbangan, dan Iwan Setiawan Kepala Desa Sukarame, Kec. Caringin. z Ridwan

Bagian Informatika Gelar Donor Darah Garut, Siasat Kota Bertempat di Kantor Bagian Informatika Setda Kabupaten Garut digelar Donor Darah Rutin (tiga bulan sekali), yang bekerjasama dengan Unit Trsanfusi Darah Cabang (UTDC) Kabupaten Garut, Kamis (30/09) lalu. Kepala Bagian Informatika Setda Kabupaten Garut, Drs. Dikdik Hendrajaya, M.Si menghaturkan banyak terimakasih kepada para sukarelawan yang telah mendonorkan sebagian darahnya demi keberlangsungan stok darah yang ada di UTDC Garut. Meskipun kali ini hanya 22 orang sukarelawan yang mendonorkan darah, ia tetap senang, karena berapa pun hasilnya tetap akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan bantuan darah. Sementara itu, Staff UTDC Garut, Deden Kustandi memaparkan, UTDC Garut saat ini hanya memiliki stok 32 labu darah. 10 labu darah yang dihasilkan dari donor darah dari SMKN 01 Garut yang dilakukan kemarin dan kini di lingkungan Setda sebanyak 22 labu. Deden menjelaskan, tiap bulannya UTDC Garut membutuhkan sekitar 1000 labu darah guna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Garut yang membutuhkannya, sementara UTDC Garut rata-rata memiliki 400 labu darah. Sehingga memang kebutuhan darah tidak sesuai dengan stok darah yang ada di UTDC Garut. Oleh karena itu, dirinya berharap, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Garut agar dapat senantiasa menghimbau kepada masyarakat Garut umumnya, dan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar dapat mendonorkan darahnya apabila ada kegiatan donor darah seperti saat ini, atau apabila ada warga Kabupaten Garut yang hendak mendonorkan darahnya bisa datang langsung ke UTDC Garut. z SIMSON

Insan Olahraga Raih Penghargaan

Garut, Siasat Kota Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia membuktikan bahwa olahraga tidak hanya sebagai sarana peningkatan pola hidup sehat dan prestasi, tetapi sekaligus sebagai media perjuangan dan pemersatu bangsa. Hal tersebut tertuaang dalam sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, Andi Alfian Malarareng yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Garut, H. Hilman Faridz, SE, M.Si pada acara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-27 di Lapang Apel Setda Kabupaten Garut, Jum’at (24/09) lalu. Menpora melalui Hilman menambahkan, atlet tidak akan datang dari langit, bakat harus diasah sejak dini dengan melakukan pembinaan di dalam keluarga, sekolah, klub-klub olahraga dan oleh berbagai organisasi olahraga di pusat maupun di daerah. Dunia swasta dan segenap masyarakat Indonesia harus bersatu padu untuk mendorong kebangkitan prestasi olahraga nasional, tandasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs. H. Komar Maryuna, M.Mpd melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, H. Totong, S.Pd, M.Si melaporkan, peringatan Haornas yang ke-27 tahun 2010 tingkat Kabupaten Garut kali ini yang bertemakan “Kebangkitan Olahraga Nasional Raih Prestasi Dunia”, ditandai dengan penyerahan penghargaan Bupati Garut kepada insan dan masyarakat olahraga, diantaranya : Drs. Tatan Lusdinar,M.Mpd, Ridwan Riswanda, S.Pd,M.Mpd, Sudirman Futsal Centre, Undang Supardi, Letkol. Purn. Nana Sukmana, M. Muhamad, Weni Widayani,S.Pd, Ijang, Yahama Berlian Garut dan Kapten Inf Tukiman. z HAROLDS

Guna Penuhi Kebutuhan Air, PDAM Bangun Sumber Air Baru Garut, Siasat kota Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan, kabupaten Garut H Ahmad Ayub, mengatakan untuk memenuhi penambahan jumlah pelanggan di tahun ini, pihaknya kini telah menganggarkan anggaran dana bantuan sebesar Rp 10,8 Milyar. Dana tersebut, kata Ayub, digunakan untuk pelaksanaan dua program pembangunan, yakni pembangunan sumber air Cipulus yang terletak di Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu dan sumber air di Kecamatan Cikajang Garut. “Target kita melalui pembangunan di dua tempat ini yakni un-

tuk bisa menambah sekitar 8.000 pelanggan di Cilawu dan 2.000 pelanggan di Cikajang. Meski begitu, saya akui dalam satu tahun kita tidak mungkin akan mendapatkan pelanggan sebanyak itu. Makanya, dalam satu tahunnya, kita menargetkan total sebanyak 2.000 pelanggan,” katanya kemarin. Hingga September 2010 ini, pihaknya mencatat sedikitnya terdapat 1.400 pelanggan baru. Sedangkan untuk tahun 2011 mendatang, pihaknya telah merencanakan akan mengusulkan pembangunan mata air baru ke Departemen Pekerjaan Umum pusat. Pembangunan mata air baru ini rencananya akan dilakukan di sumber

mata air Ciraab Kecamatan Cilawu “Sumber air ini nantinya akan dapat menutupi kebutuhan air bersih sekitar 10.000 pelanggan yang ada di Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Karangpawitan,” jelasnya. Adapun sumber dana bantuan yang digunakan untuk pembangunan sumber air di Cilawu dan Cikajang pada tahun 2010 ini diperoleh dari Dirjen Sumber Daya Air sebesar Rp 3.7 Milyar, Dirjen Cipta Karya sebesar Rp 2.4 Milyar, Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 1 Milyar, dan dari Kabupaten Garut sendiri sebesar Rp 3.7 Milyar. Dana bantuan ini disebutkan Ayub berasal dari dana anggaran tahun 2009 lalu.

“Untuk memenuhi 70 persen pelanggan di tahun 2014 mendatang, diperlukan investasi sedikitnya Rp 100 M dalam lima tahun. Ini berarti setiap tahun diperlukan sekitar Rp 20 M. Tapi karena ada keterbatasan anggaran, maka Pemkab Garut waktu tahun lalu telah melakukan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Jabar. Dan hasilnya pada tahun anggaran 2009, kita mendapat bantuan dari berbagai pihak,” ungkapnya. Ditambahkan Ayub, beberapa program yang tengah dijalankan oleh pihaknya kini merupakan pemenuhan terhadap program kebija-

kan dari pemerintah pusat berupa target pelayanan pasokan air bersih terhadap masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. “Kebijakan pemerintah pusat ini mengikuti juga kebijakan dunia yang mengharuskan 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan harus mendapat pasokan air bersih pada tahun 2015. Hal ini ditindaklanjuti Pemkab Garut dengan memasukan program untuk pasokan air bersih yang dituangkan dalam RPMJD dimana akan diusahakan sampai tahun 2015 nanti, sedikitnya 70% penduduk perkotaan dan pedesaan sudah mendapatkan pasokan air bersih,” tukasnya. z AAM

PRIANGAN

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

BUPATI KELUARKAN SK PENCAIRAN BANTUAN GEMPA TAHAP II Tasikmalaya, Siasat Kota Bupati Tasikmalaya Drs. H. Tatang Farhanul Hakim,MPd sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) soal pencairan dana bantuan tahap kedua rekontruksi bangunan korban bencana gempa 2 September 2009 lalu, dan menandatanganinya agar bisa segera dicairkan. “Kami justru kini tengah menunggu proses SK pencairan dana bantuan gempa tersebut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pembentukan Tim Fasilisator, yang berfungsi untuk mengawal proses pencairan dana, juga memberikan arahan dalam proses pembangunan rumah para korban,” ungkap H. Djedje Suhendi ST MSi, Ketua BPBD Kabupaten Tasikmalaya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, bahwa BPBD Kabupaten Tasikmalaya sudah mengirim ulang semua rekening kelompok masyarakat (Pokmas) ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, sebelumnya nomor rekening milik pokmas tersebut banyak yang ‘hangus’ tidak aktif, sehingga menghambat terhadap proses pencairan dana bantuan tahap kedua rekontruksi bangunan/rumah yang dinantikan para korban gempa “Hasil klarifikasi ulang, semua nomer

rekning bank milik pokmas sudah aktif kembali, dan tidak ada masalah. Bahkan, semuanya sudah kami kirim ulang ke BPBD H. TATANG F. HAKIM Provinsi Jawa Barat dan semoga saja bantuan dana tersebut segera cair,” tuturnya. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa bantuan bencana gempa 2 September 2009 untuk tahap berikutnya, Pemkab Tasikmalaya mengajukan anggaran sebesar Rp. 186 miliar untuk 15.129 unit rumah yang rusak, yakni rusak berat sebanyak 3.832 unit (Rp.15 juta/unit) dan rusak sedang sebanyak 11.297 unit (Rp.19 juta/unit). z HERI

Lima Siswa SMKN 04 Garut Mendapat Ikatan Dinas Garut, Siasat Kota Bertempat di SMKN 04 Garut, Yayasan Pendidikan Cimari PT. Condong menggelar Silaturahmi dan Pengukuhan Ikatan Dinas dengan Siswa SMKN 04 Garut, Kamis (23/09) lalu. Bupati Garut, Aceng H.M Fikri menyampaikan apresiasinya kepada PT. Condong yang telah berpartisifasi aktif meringankan beban para orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini akan sangat berarti bagi peningkatan akselerasi pendidikan di Kabupaten Garut, guna menuju pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisiensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuhnya. Dirinya bersyukur bahwa PT. Condong sebagai dunia usaha sekaligus sebagai pengguna tenaga kerja yang berani meberdayakan bakat dan keahlian siswa SMKN 04 Garut. Semoga peran SMKN 04 Garut terus aktif dalam mencetak siswa yang memiliki kualitas dan kreatif dan mampu menjawab tantangan masa depan, harapnya. Sementara itu, Direktur Perkebunan PT. Condong,

Dinas Bina Marga dan Pengairan Adakan Acara Halal Bi Halal Bogor, Siasat Kota Meski hari Raya Idul Fitri sudah berlalu, suasana saling maaf memaafkan masih kental terasa dirumah makan Padawatiga Kota Bogor. Jumat 24 September 2010 jajaran pegawai dan staff berkumpul menggelar halal bi halal dengan nikmat dan sederhana bersalamsalaman saling memaafkan dirumah makan pandawatiga. Halal bi hahal ini merupakan rutin yang bertujuan agar silaturahmi di antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, selain itu ajang halal bi halal diharapkan mampu member sinyal komunikasi di antara para pe-

gawai yang ada sehingga tercipta sebuah kekeluargaan. Pokoknya dengan adanya pertemuan halal bi halal ini berharap ke depannya semua program kerja yang ada di lingkungan instansi Dinas Bina Marga dan Pengairan dapat berjalan lancar. Dengan adanya pelaksanaan ini berharapkan mampu memberikan makna kebersamaan di antara pegawai yang berdinas di wilayahnya dapatnya bekerjasama dengan baik di tahun yang akan datang. Selain menggelar Halal Bihalal juga adannya lepas sambut Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bogor antara pejabat

yang lama Indra Safei, M.S.I dengan yang baru H. Eddy Supriadi Warsa yang dilaksanakan dirumah makan Pandawatiga. Dalam acara pisah sambut juga dihadiri Kadis DPKBD (Drs. Bambang Hermanto) Komisi (Usman Hariman,Iyus) dan karyawan-karyawan. Dalam sambutannya Kepala Dinas DBMP mengatakan bahwa jabatan merupakan suatu amanah yang harus di jaga dan di pertanggung jawabkan. Saya berharap Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang baru agar dapat melanjutkan kinerja kepala DBMP yang lama yang belum terselesaikan. z MAYA

Warga Linggarjaya Tasikmalaya Geger, Tiang Masjid Bergeser Tasikmalaya, Siasat Kota Warga Linggajaya RT 02 RW 07 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan bergesernya empat tiang Mesjid Al Falah yang berada di tengah pemukiman warga setempat. Anehnya, meski tiang bergeser, masjid tetap kokoh berdiri. Dudung, 47 tahun, saksi mata yang juga ustad setempat mengatakan fenomena bergesernya empat tiang pilar mesjid Alfalah berlangsung Rabu (22/9) sore kemarin. Saat itu, kata dia, sekitar pukul 16.00 beberapa anak didiknya usai mengaji menyaksikan keempat tiang mesjid Al Falah bergeser ke sebelah kanan. Kontan para santri yang menyaksikannya kaget. Mereka pun kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Dudung. “Mereka tiba-tiba memberitahu saya bahwa tiang mesjid bergeser,” ujar Dudung kepada Tempo Kamis (23/9). “Awalanya saya tidak menghiraukan terhadap laporan anakanak.” Dudung baru menyadari laporan anak didiknya itu pada saat melangsungkan shalat Ashar. Saat itu, dirinya bersama warga lainnya yang akan melakukan shalat berjamaah kaget saat menyaksikan keempat tiang mesjid bergeser ke kanan dari tempat semula atau sekitar 30 derajat dari arah kiblat. “Saya kaget dan langsung berteriak dengan menyebut Allahu Akbar,” ujarnya. Teriakan itu sontak mengundang perhatian warga sekitarnya. Warga pun mulai mendatangi masjid yang dibangun pada 9 Oktober 1989 tersebut. “Warga langsung pada ke mesjid untuk melihat pergeseran itu,”ujarnya. Warga yang berkerumun menyaksikan pemandangan aneh tersebut. Mereka melihat posisi muka keempat tiang tembok mesjid memang menjadi tidak sejajar de-

SALAH seorang siswa sedang menandatangani surat ikatan dinas disaksikan oleh Bupati Garut dan Direktur PT Condong. Heri Sunardi menyatakan, keberadaa tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidangnya akan sangat membantu terhadap kuantitas dan kualitas kerjasama dan hasil kerja, oleh karena itu sangat dibutuhkan pula para pekerja yang kreatif dan inovatif, dan diharapkan para pekerja tersebut dimiliki oleh para siswa SMKN 04 Garut, tambahnya. Adapun, siswa yang mendapatkan ikatan dinas tersebut, diantaranya Hilman Sopyandi, Fajar Eka Taofik, Jabar Sidik Al Hadi, Mohamad Rizki dan Hendra Dwi Setiawan. z HAROLDS

Halaman Parkir Balaikota Rawan Curanmor Bandung, Siasat Kota Tanty Anggita Sri Rahayu (27) terpaksa pulang ke rumahnya di daerah Astana Anyar, menggunakan angkutan umum. Pasalnya, motor Yamaha Mio nopol D 6921 DQ miliknya, raib di halaman parkir Balaikota Bandung, Sabtu (3/10) siang. Ceritanya, hari itu, Tanty mengikuti rapat di Pemkot Bandung, sejak pagi. Seperti biasa, ia memarkirkan motornya di tempat parkir di halaman Balaikota Bandung. Beres rapat, Tanty langsung menuju tempat parkir untuk mengambil motornya. Namun, Tanty kaget bukan kepalang. Motor yang ia parkir, tak ada lagi di tempatnya. Akhirnya, Tanty pun melapor ke Mapolrestabes Bandung. Akibat kejadian itu, Tanty mengalami kerugian sekitar Rp 9 juta. z ROLISTON KERUMUNAN orang menyaksikan tiang masjid. ngan garis keramik ataupun mimbar, namun mengarah kearah sudut kanan mesjid. Saat warga menyaksikan pergeseran itu, tiba-tiba warga dikejutkan fenomena aneh lainnya. Saat itu juga warga melihat ke empat tiang mesjid kembali berubah ke arah semula. Dimana posisi keempat tiang mesjid berdiri searah dengan keramik yang digunakan menghadap mimbar dan mengarah arah kiblat. Menyadari keempat tiang mesjid berubah, warga yang berkerumun langsung histeris, mereka mengucapkan istigfar, Allohu Akbar, bersujud hingga beberapa diantaranya menangis. “Suasana mesjid berubah. Saya juga sempat merinding,” ujar Dudung. Dijelaskan Dudung, sejak awal pendirian mesjid tersebut memiliki empat tiang yang berdiri searah dengan keramik menghadap mimbar dan mengarah arah kiblat. Namun selepas terjadinya bencana gempa Tasikmalaya, tepatnya 16 Juli 2010 lalu,

Ketua Dewan Keluarga Mesjid Mesjid Al Falah, Rofiq yang terkenal ahli falaq bersama warga mengubah arah kiblat mesjid tersebut ke arah sebelah kiri sekitar 30 derajat dari semula. Menurutnya, pada saat melakukan perubahan arah bayangan matahari tidak sejajar dengan arah kiblat dan menunjukan ke arah kiri hingga warga pun mengikuti intruksi Rofiq tersebut. ”Lihat saja posisi sejadah ini belum diubah sejak perubahan itu,” ujarnya. Syarifulgaos, warga lainnya yang menjadi saksi pembangunan mesjid tersebut mengaku kaget dengan adanya fenomena tersebut. Sebab menurutnya, pada saat pendirian mesjid, semua garis presisi antara arah muka dan tiang mesjid berdisi sejajar dan simetris. “Bagi saya ini ini mungkin petunjuk,” ujarnya. “Bahwa arah kiblat yang sebenarnya harus mengarah ke arah mesjid semula pada saat dibangun”. z HERI

DPRD PROVINSI BANTEN Bersama Staff Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Banten

Mengucapkan

SELAMAT HUT KABUPATEN SERANG AENG HAERUDIN Ketua Hj.Ratu Tatu Chasanah.SE Irfan Maulidi.A.Md.Ak Wakil Ketua Wakil Ketua Jayeng Rana Eli Mulyadi.SE Wakil Ketua Wakil Ketua DRS DADI RUSTANDI Sekretaris Dewan

KARAWANG

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

PERINGATI HAPSAK DAN HAORNAS

Pemkab Karawang Bagikan Puluhan Doorprize Karawang, Siasat Kota Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) dan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Karawang membagikan puluhan doorprize bagi para PNS serta masyarakat yang mengikuti kegiatan senam pagi bersama PNS dan masyarakat di Lapang Karang Pawitan, Karawang, Jumat (1/10) lalu. Sejumlah hadiah yang dibagikan tersebut diantaranya adalah sepeda gunung, sepeda gunung, lemari es, televisi dalam berbagai ukuran, serta kipas angin. Sedangkan hadiah utama yang diperebutkan adalah 6 unit sepeda motor. Sebelumnya, Pemkab Karawang sendiri telah membagikan ribuan kupon kepada para PNS dan masyarakat yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah. Pengundian kupon tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar, serta para unsure muspida dan pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Karawang. Mereka secara bergantian mengambil kupon undian dan menyebutkan nama para pemenang untuk maju ke tribun utama. Diantara para PNS dan masyarakat yang beruntung mendapatkan 1 unit sepeda motor adalah Rahyadi dari Kec. Telagasari, Hj. Alisah dari Lembah Sumur, dan Hanafiah dari Kantor Kementerian Agama Kab. Karawang. Sedangkan nama-nama lainnya adalahRizki Andriani, mahasiswa yang mendapatkan lemari es dua pintu, Ida Hasanah dari Jayakerta mendapatkan sepeda gunung, Ani, PNS dari Cilebar dan jubaedah mendapatkan lemari es, serta Yati, ibu rumah tangga dari Jatirasa yang mendapatkan 1 unit TV. Selain membagikan hadiah, Pemkab Karawang juga memberikan penghargaan dan hadiah kepada dua orang lansia yang terus aktif berolahraga setiap hari di Lapang Karang Pawitan. Penghargaan dan hadiah berupa sepeda gunung tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Dadang S. Muchtar kepada Bpk. Tulas dan Bpk. Dai. Tulas sendiri merupakan penjaga menara air PDAM Karawang yang kini telah berusia 81 tahun, sedangkan Dai merupakan pensiunan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berusia 88 tahun. Meskipun usia mereka berdua telah senja, namun mereka tetap aktif berolahraga. Bpk Tulas sendiri akan mengikuti kejuaran lari lansia 10 km dalam waktu dekat, sedangkan Bpk. Dai merupakan peraih emas dalam kejuaran lari lansia 800 m tingkat Provinsi Jawa Barat. z IMAM S

PENANDATANGAN prasasti oleh Menpera RI, Suharso Monoarfa.

Menpera Resmikan 9.239 Unit Rumah Layak Huni Karawang, Siasat Kota Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Republik Indonesia, Suharso Monoarfa meresmikan 9.239 unit rumah sejahtera yang dikembangkan oleh gabungan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat. Peresmian tersebut ditandai dengan dengan ditandatanganinya prasasti oleh Menpera di Perumahan Griya Indah, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Selasa (28/9). Dalam kesempatan tersebut menteri mengatakan, sebagian besar wilayah perumahan dulunya berupa sawah maupun lahan tidur, yang belum berkembang. Namun dengan adanya perumahan terdapat berbagai keuntungan yang bisa didapatkan. “Antara lain adanya pendapatan dari sektor pajak maupun bunga bank”, ujarnya. Lebih lanjut menteri juga mengatakan rumah adalah sesuatu yang wajib bagi masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan terhadap kondisi sektor perumahan yang ada diwilayahnya. “Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan membentuk perumahan yang indah, asri, dan apik,” jelasnya. Ketua DPD Apersi Jawa Barat, Ainur kardiman mengharapkan agar ke depan dapat meresmikan seratus ribu lebih lagi perumahan sejahtera untuk kalangan atas, menengah dan bawah. “Namun demikian, permasalahan yang seringkali dialami oleh pengembang adalah masalah perijinan,” imbuhnya. Ketua pelaksana Wawan Dermawan mengatakan dari 9.239 unit rumah ada 70 pengembang tapi yang di resmikan hari ini hanya 23 pengembang, selebihnya karena ada faktor dan berbagai kendala. Persemian 9.239 unit rumah sejahtera merupakan gabungan dari seluruh pengembang apersi se-Jawa Barat di pusat kan di Griya Indah Kabupaten Karawang. Sementara itu, turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Ir. Iman Sumantri , Kepala Bappeda Drs. Teddy Ruspendi, Kepala Dinas Cipta Karya, Drs. Asikin, MM, Kapolres Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan sejumlah pejabat lainnya z MARSEVEN

Kades Gombong Sari Karawang

KSP MAS CABANG RAWAMERTA LEBIH DARI RENTENIR ? Karawang,Siasat Kota Pemerintah membentuk koperasi bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat yang kurang modal usaha, tetapi masih ada ditemukan koperasi - koperasi yang nakal yang membuat aturan sendiri, bukannya membantu nasabahnya, malah mencekek perlahan-lahan, pada hal harapan dan tujuan pemerintah memberikan ijin bagi pelaku usaha Koperasi mandiri untuk membantu mendongkrak perekonomian rakyat. KSP MAS di Jl.Sumur batu No.20 Sukamerta

EPERTI yang dialami Endin warga Desa Gombongsari Dusun Gombong RT/RW: 02/ 01, kecamatan Rawamerta, mengaku telah meminjam uang dari Koperasi KSP MAS (Mulya Abadi Sejahtera), yang beralamat di Jl.Sumur batu No.20 Sukamerta kecamatan Rawamerta, dengan No anggota 2140 besar pinjaman Rp.2 juta, dipotong Tabungan Rp.90 ribu, ADM Rp.110.000,- dan harus membayar perbulannya Rp. 270.000 x10 bulan. Tetapi, lanjut Endin, kewajiban perbulan yang harus dibayarkan memang sering terlambat dan itu bukannya dis-

engaja, tunggakan saya selama ini sudah beres bahkan denda sebesar RP.826.650juga sudah saya bayarkan, tetapi saya belum bisa mengambil BPKB motor yang saya jaminkan, “ucap Endin kepada Siasat Kota. Sementara Kepala Desa Gombong sari H.Adim, mengaku kecewa dengan pihak Koperasi KSP MAS cabang Rawamerta, dikatakannya koperasi tersebut lebih-lebih dari Rentenir, saya akan memberikan himbauan kepada warga saya khususnya. jangan sampai tertipu oleh KSP MAS, yang memberikan kebijakan tidak wajar, pada saat saya mendampingi warga saya untuk memberes-

kan semua hutangnya, BPKB motor yang dulu dijaminkan belum bisa diambil. Kenapa pihak koperasi nyuruh kepala Desa Ambil BPKB Kepusat,,? Emangnya saya karyawan KSP,” ucap Kades kecewa Sementara ketika siasat kota mengkonfirmasikan hal ini ke kantor KSP MAS (Mulya Abadi Sejahtera), Cabang Rawamerta 29/09, salah seorang stafnya yang diketahui bernama Jagat mengatakan, sekarang Bosnya lagi keluar, sampai berita ini diturunkan pihak KSP MAS belum berhasil dikonfirmasi wartawan. z MARSEVEN/IMAM SAPRUDIN, SH

SEBANYAK 261 PEJABAT ESELON II, III, DAN, IV AMBIL SUMPAH JABATAN

Bupati: Tidak Ada Kepentingan Terkait Pilkada Karawang, Siasat kota Drs. H. Dadang S. Muchtar Bupati Karawang, melantik dan mengambil sumpah sebanyak 261 pejabat eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Plaza Pemkab Karawang, Dan Sebelum mengambil sumpah, Dadang S. Muchtar mengingatkan kepada para pejabat yang akan dilantik untuk tidak main-main dengan sumpah jabatan mereka. karena dalam sumpah tersebut, terkandung makna dan tanggung jawab ” jelas Bupati Lebih lanjut Bupati mengatakan dalam pengambilan sumpah jabatan, selain disaksikan oleh diri sendiri dan mereka yang hadir saat ini, sumpah jabatan ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa mengetahui apa yang tampak dan terlihat, akan tetapi hanya Tuhan yang mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam hati masing-masing. “Dan kepada Tuhan lah saudara akan bertanggung jawab,” ujarnya. Bupati melanjutkan, alih tugas dan jaba-

tan baru dapat diselenggarakan saat ini, meskipun telah direncanakan sejak tiga bulan yang lalu. Hal ini karena masih menunggu turunnya SK dari Gubernur Jawa Barat atas jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang baru, yaitu Ir. Iman Sumantri. alih tugas dan jabatan ini merupakan salah satu upaya penyegaran organisasi, yang merupakan hasil usulan Badan Pertimbangan Baperjakat serta rekomendasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Oleh karenanya, Bupati mengingatkan seluruh jajarannya untuk senantiasa bekerja dengan baik dan memiliki integritas. Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada kepentingan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), melainkan murni untuk penyegaran organisasi, dan mengingatkan kembali bahwa jabatan adalah amanah dari Allah dan rakyat. “Untuk itu, Selamat Bertugas, semoga Karawang ke depan semakin lebih baik,” tambahnya. Berikut ini para pejabat yang dilantik antara lain : Drs. H. Teddy Rusfendi dari Asda III menjadi Kepala Bappeda, Drs. H. Momon Sudirman,

M.Si dari Kepala BPMPD menjadi Asda III, Drs. Saridin Sinabang dari Kepala Disperindagtamben menjadi Kepala BPMPD, Ir. Hanafi, MM dari Sekretaris Disperindagtamben menjadi Kepala Disperindagtamben, Okih Hermawan, S.Sos, MM dari Kabid Perdagangan menjadi Sekretaris Disperindagtamben, Aip S. Chalil, SH, M.Si dari Kepala BKD menjadi Inspektur Kabupaten Karawang, Drs. H. Ramon Wibawalaksana, M.Si dari Kepala Kantor Diklat Menjadi Kepala BKD, Poltak Sahat Marudut Lumban Toruan dari Kabid Kebersihan menjadi Kepala Kantor Diklat, H. Dadang Bachrum Ilhami, SH dari Kepala Disduk dan Catpil menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Enday Damanhuri, M.Si dari Kepala BPLH menjadi Kepala Disduk dan Catpil. Drs. Asikin, MM dari Sekretaris BPLH menjadi Kepala Dinas Cipta Karya, Raden Tedjasuria, SH, M.Si dari Kabag Hukum menjadi Kepala Satpol PP, H. Kiki Saubari, SH, MH dari Kasubag Banhuk menjadi Kabag Hukum Setda, Drs. Banuara Nadeak, MM dari Kepala Dinsos menjadi Kepala Disnakertrans, H. Endang Soemantri dari Kabag Kesra menjadi Kepala Dinsos. z IMAM S

BUPATI DIMINTA TINDAK TEGAS

Pembuatan KTP Bingungkan Warga Karawang,Siasat Kota Drs.Totong Rustandi selaku Kepala Bidang Kependudukan Catatan Sipil Karawang, saat ditemui Siasat Kota (25/ 09) lalu di kantornya, terkait permasalahan pengurusan KTP,KK warga Rawagabus Selatan,dengan NIK 3215266008850006, atas nama Regina Simbolon, dikatakannya bahwa KTP tersebut palsu dan stempelnya juga berbeda”kalau pembuatan KTP, harusnya kami Verifikasi terlebih dahulu, baru distempel di kantor Catpil, bukan stempel dikantor Kecamatan, karena yang memiliki stempel Catpil hanya kami, kenapa blangko KTP belum kami ferivikasi, , sudah ada stempelnya dari kecamatan, ini jelas palsu,ucap Totong. Lebih lanjut Drs.Totong Rustandi, mengatakan sambil menunjukkan sikap aroganya kepada wartawan dan lansung menahan surat-urat KTP dan KK yang didugakan palsu itu, “ini bukan urusan anda, silahkan bawa orang yang bersangkutan kesini, saya juga wartawan,

semua kenal sama saya… ,”kami akan menahan ini (KTP, KK), untuk barang bukti, karena ini merupakan document Negara, yang harus saya tindak lanjuti kebenarannya,”ucap Totong Berdasarkan keterangan sumber (warga marga sari), juga keterangan pemegang KTP tersebut, dalam pengurusannya dulu melalui RT setempat, “kami berlima pada pengurusan KTP dan KK melalui pak RT 009 RW 004 Desa Margasari, dengan biaya Rp 200.000 per orang, sekarang untuk pengurusan pergantian status perkawinan tidak bisa, kami masyarakat yang tidak ngerti apaapa jadi Korban pembodohan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang pihak catatan sipil mengatakan KTP tersebut palsu,,, apa-apaan ini, kami jadi bingung “paparnya kepada Siasat Kota ketika dikonfirmasi. Sementara keterangan Kasi Kependudukan Kecamatan Karawang Timur Bambang, ketika dikonfirmasi Siasat Kota dikantornya (30/09), mengata-

kan, berjanji akan menindak lanjuti permasalahan ini sampai tuntas,”nanti saya akan temui Kabid Totong, saya kan masih baru menjabat disini, jadi belum tau banyak, tapi akan kami selesaikan secepatnya,”ujar bambang Karta TR aktivis LSM Laskar Karawang, ketika berbincang dengan Siasat Kota seputar masalah ini, Karta mengaku Prihatin dengan Prilaku Drs.Totong Rustandi kepada Wartawan, dikatakannya, Ucapan Totong jelas tidak menghargai kedatangan wartawan, apalagi Totong mengaku-ngaku sebagai wartawan, apa bisa seorang Kabid merangkap jadi wartawan… diminta kepada Bupati Karawang Drs.Dadang S Muchtar, agar menindak lanjuti masalah ini, serta memberikan pembinaan tata krama kesopanan terhadap pejabat seperti ini, dan kalau tidak akan merajalela mencoreng nama baik pemerintahannya, atau jangan-jangan lanjut Karta, banyak pejabatnya merangkap jadi wartawan, ucapnya. z MARSEVEN P / IMAM SAPRUDIN, SH

JATIM

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

SISA SUPERMARKET

Polisi Bongkar Perdagangan Makanan Kadaluwarsa

TEROR KARBIT Seorang anggota Jihandak Brimob Polda Jatim dengan mempergunakan tongkat yang diberi metal detektor sedang mendeteksi sebuah kotak yang diduga berisi bom di sebuah warung rokok di Desa Sumbang, Kecamatan Kota Bojonegoro Jatim Jumat (1/10). Setelah diamankan dan dibuka, ternyata kotak tersebut berisi 25 bungkus karbit MDQ yang sengaja ditinggal seorang pembeli yang berusaha membuat takut masyarakat.

KEJARI GRESIK PERIKSA KASUS PUNGLI PT KAI Gresik , Siasat Kota Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memeriksa delapan orang warga Kelurahan Indro terkait kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

OESNIANTO, warga Dusun Indro Baru, kepa da wartawan mengatakan, materi pemeriksaan terkait uang pungutan yang dibayarkan kepada oknum PT KAI, sejak tahun 2003.”Kami juga ditanya kepada siapa uang pungutan dibayarkan, dasar penarikan pungutan serta bukti-bukti pembayaran,” katanya didampingi Ahmad Zaini Alawi, dari Forum Masyarakat Kelurahan Indro Dikatakanya, bukti pembayaran, warga hanya diberi secarik

kuitansi berstempel Stasiun KA Indro. Warga mengaku tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.”Sebab jika tidak membayar, rumah kami diancam akan digusur,” terang Ahmad Zaini Alawi. Namun saat pungutan itu dikonfirmasi ke kantor PT KAI di Surabaya, warga sangat kaget karena perusahaan milik negara tersebut tidak mengakui adanya pungutan tersebut. “PT KA tidak pernah mengakui pungutan, yang dilakukan oleh pegawainya sendiri itu,” katanya.

Kasie Intel, Kejaksaan Negeri Gresik Adung Sutranggono membenarkan, pihaknya memeriksa delapan orang warga Dusun Indro Desa Indro Kecamatan Kebomas. Status mereka, sebagai saksi pelapor tentang dugaan pungli yang dilakukan oknum PT KAI. “Rencananya, kami akan panggil dua orang saksi dari PT KAI,” terangnya. Munculnya kasus dugaan pungli itu bermula saat 40 kepala keluarga warga Dusun Indro Baru Desa Indro Kecamatan Kebomas hendak digusur oleh PT KAI. Kemudian warga melaporkan kasus tersebut ke Kejari Gresik, karena hal itu dinilai sebagai pungli. Sedangkan, besarnya pungutan bervariasi, paling rendah Rp 20.000, Untuk rumah yang dipakai tempat usaha, biaya pungutannya mencapai Rp100.000. z TAN

Surabaya, Siasat Kota Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya berhasil membongkar kasus perdagangan makanan dan minuman kadaluwarsa sisa barang supermarket yang melebihi batas waktu penjualan. Menurut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Anom Wibowo, pihaknya melakukan pengungkapan setelah menerima hasil laporan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya perdagangan ini. “Masyarakat yang tertipu langsung melapor ke polisi. Setelah itu kami melalukan penyelidikan dan mengetahui identitas pedagang, Ternyata benar, setelah kami selidiki, pelaku menjual makanan dan minuman kadaluwarsa,” ujarnya kepada wartawan Pelaku adalah pasangan suami istri warga Bulak Setro Utara III, Surabaya. Mereka masingmasing, SYN (44) dan SUS (36). Saat ditangkap, keduanya tak bisa berkutik lagi karena polisi mendapati sejumlah barang bukti.Selain pelaku, polisi juga menyita puluhan jenis makanan, minuman dan buah-buahan yang sudah tidak layak makan.

Bahkan, tidak sedikit dari makanan yang dipenuhi ulat serta jamur. Dijelaskan Anom, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mencari makanan dari sampah pembuangan beberapa supermarket di Surabaya. Barang-barang itu sudah tidak dipakai lagi karena dalam kondisi rusak atau kadaluwarsa, namun belum sempat dimusnahkan, sudah diambili pelaku. Menurut pengakuan tersangka, keduanya nekat mencari makanan, minuman dan buah-buahan dari tempat sampah pembuangan supermarket besar. “Sebelum dimusnahkan, kami cari dulu di sampah pembuangan. Kemudian kami bersihkan dan dijual,” tutur SUS di sela penyidikan. Akibat perbuatan yang dilakukannya, kedua pelaku dijerat Pasal 8 jo Pasal 62, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu, juga dijerat Pasal 55 huruf f dan g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, dan denda paling banyak hingga Rp600 juta. z TAN

Pengosongan Pasar Turi Surabaya Tunggu Putusan Pengadilan Surabaya, Siasat Kota Pengosongan pedagang Pasar Turi Kota Surabaya yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2010 terancam gagal karena pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya masih menunggu proses gugatan pedagang setempat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang kini masih berjalan. Asisten II Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Muhlas Udin, S mengatakan, pihak kepolisian tidak ingin upaya pengosongan Pasar Turi justru berujung polemik, hanya karena proses di pengadilan. “Kami sudah melayangkan surat ke Polrestabes Surabaya untuk permintaan bantuan pengamanan pada saat pengosongan Pasar Turi, tapi sampai saat ini belum dijawab karena masih menunggu

proses gugatan di pengadilan,” katanya. Penolakan tersebut seolah menjadi sinyal jika proses pembangunan Pasar Turi akan molor lagi. Padahal sesuai rencana, pada bulan Oktober ini pembongkaran bisa dilakukan sehingga pada November nanti, proses pembangunan pasar bisa dimulai. Atas penolakan itu pula, Muhlas mengaku belum berani bertindak. Sebaliknya hingga saat ini pihaknya masih konsentrasi terhadap proses di pengadilan terlebih dahulu. “Kami berharap semua sama-sama berjalan. Baik proses hukum di PN maupun juga pembangunannya. Tetapi ternyata ini sulit sekali,” katanya. Sementara itu, Kabag Hukum Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan, saat ini proses gugatan Pasar Turi

di PN telah memasuki tahap replik (Jawaban) dan setelah itu hakim akan memberikan putusan sela. Tahap inilah kata Suharto yang akan menentukan nasib Pasar Turi, apakah dilanjutkan proses pembongkarannya atau juga ditunda. “Semua bergantung putusan sela nanti. Kalau gugatan ditolak berar ti Pemkot Surabaya bisa melanjutkan pembongkatan dan pembangunan. Begitu juga sebaliknya. Karena itu kami berharap putusan sela nanti berpihak kepada kami,” katanya. Sebab, kata dia, proses lelang (penghapusan aset Pasar Turi) yang menjadi materi gugatan pedagang sudah prosedural, yakni mendapat persetujuan dari DPRD Surabaya. Berdasar acuan itulah sehingga Pemkot Surabaya berani melakukan pengosongan. z TAN

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI Sejumlah petugas melakukan pemusnahan barang bukti dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) I, Tanjung Perak, Surabaya berupa kepabeanan dari penyelundupan dan tindak pidana cukai dengan cara dibakar di incinerator kantor operasional Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Benowo, Surabaya, Rabu (29/ 9). Pemusnahan barang bukti kepabeanan dari penyelundupan senilai Rp1,8 miliar berupa 1.561 bale pakaian bekas dan barang bukti tindak pidana cukai senilai Rp100 juta lebih.

Bupati Jember Belum Tunjuk Pengacara Kasus Korupsi Jember, Siasat Kota Bupati Jember MZA Djalal belum menunjuk seorang pengacara atau tim kuasa hukum terkait kasus korupsi pengadaan mesin daur ulang aspal senilai Rp1,4 miliar. “Pengacara belum ada. Kalau memang diperlukan, nanti saya akan menunjuk pengacara, namun sampai saat ini belum memerlukan pengacara,” kata MZA Djalal, Jumat, di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Berkas kasus korupsi pengadaan daur ulang aspal senilai Rp1,4 miliar dengan terdakwa Bupati Jember MZA Djalal sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan nomor perkara 2640/ Pid.B/2010/PN.Sby. MZA DJALAL Menurut Djalal, ka- Bupati Jember

sus tersebut terjadi saat yang bersangkutan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2004, sehingga tidak ada hubungannya dengan Kabupaten Jember. “Persoalan itu kan sudah enam tahun lalu, sebelum saya

menjadi Bupati Jember. Ini masalah pribadi saya, saya tidak akan khianati masyarakat Jember dan siap menghadapi sendiri,” paparnya. Bupati Jember yang terpilih untuk kedua kalinya itu menegaskan akan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.”Saat menjabat, saya sudah disumpah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga saya

akan menghormati proses hukum yang berjalan,” tutur putra daerah Jember itu. Ia mengimbau masyarakat bersikap arif dan bijaksana untuk melihat kasus hukum itu dan menghormati praduga tak bersalah. ”Tidak perlu disikapi secara emosional kasus hukum itu, biasa-biasa saja. Kalau disikapi secara emosional maka bisa sakit hati. Saya tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. z TAN

20 34 Desa Terima RIS-PNPM Tembilahan, Siasat Kota Sedikitnya 34 Desa yang menerima Program RIS-PNPM Mandiri tahun 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir, telah menerima pencairan dana tahap awal beberapa waktu lalu. Pencairan dana tahap awal itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku PJM-Pronagkis (Program Jangka Menengah dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dan buku rekening per tanda bahwa dapat mencairkan dana tahap awal. Penyerahan buku PJM, SP3 dan Buku Rekening tersebut diserahkan langsung Pemkab Inhil melalui Assiten II, Ir H Syafrinal Hedy kepada dua OMS perwakilan dari 34 desa, di Aula Kantor Dinas PU Inhil. Acara itu selain dihadiri para OMS dari 34 desa, turut hadir juga Sekretaris PU Inhil H Rasyid, dan perwakilan dari Bappeda Inhil. Menurut Kadis Pekerjaan Umum (PU) Inhil HM Nasir MP melalui Kabid Cipta Karya H Syahrul Lazem, rencana penyerahan buku PJM, SP3 dan buku rekening. Sebelumnya akan dilakukan pada pada akhir bulan agustus lalu. Namun karena adanya perubahan aplikasi dari KPPN Rengat, akhirnya acara penyerahan terpaksa diundur dan dilaksana pada 23 September lalu. “Dari 98 Desa yang melakukan tahap pembuatan PJM dan SP3, baru OMS 34 desa yang telah menyelesaikan kelengkapan administrasinya dan pada 23 September lalu telah menerima buku PJM. SP3-nya serta buku rekeningnya. Dimana OMS yang telah menerima ini sudah bisa untuk mencairkan dana tahap awalnya. Kemudian 43 desa lagi akan menyusul, karena menunggu administrasi dari KPPN Rengat,” ungkap Syahrul, Kamis (30/9) lalu. Sementara itu, untuk Desa lainnya lagi yang masih dalam prose tahap pembuatan PJM dan SP3 diperkirakan akhir September 2010 sudah bisa melakukan pencairan tahap awalnya. “Kepada 34 OMS yang telah bisa mencairkan dana tahapnya itu, dapat menggunakan dana sesuai Rencana Kegiatan Masyarakat (RRM)-nya yang telah dituangkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SP3) yang telah diterimanya itu,” pungkasnya. z IIN

INDRAGIRI HULU

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

PNS DILARANG TINGGALKAN RUANGAN SAAT JAM KERJA Tembilahan, Siasat Kota Pegawai Negri Sipil (PNS) diminta tidak meninggalkan ruangan ketika saat jam kerja masih berlangsung. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indragiri Hilir (Inhil), H Afrizal Selasa (28/9) lalu.

ALAUPUN demikian tapi masih banyak saja para abdi negara tersebut meninggalkan ruang ketika jam kerja masih berlangsung dan mengangkangi teguran atasan mereka. Menurut Afrizal, selama ini pihaknya maupun Satker yang bersangkutan sudah sering melakukan pembinaan terkait hal ini. Salah satunya adalah jangan meninggal ruangan saat jam kerja “Kita akan imbau dan pantau lagi, untuk mereka yang masih saja nongkrong di kedai kopi ketika jam kerja. Dan seharusnya mereka kan tau jam kerja itu kapan dan jam istirahat itu kapan,” ujar Kepala BKD Inhil Pembinaan terhadap PNS di Inhil, lanjut Afrizal, akan terus dilakukan dalam berbagai kesempatan yang ada. Hanya saja memang ada

sebagian dari PNS yang masih membandel, walaupun terkadang sudah mendapatan teguran baik secara lisan maupun tulisan dari BKD dan Satker yang bersangkutan. “Teguran tetap kita lakukan kepada mereka, namun saat diperingati beliau-beliau itu memang mengakui kesalahan. Sayangnya saat lain waktu.. eh malah kembali lagi melakukan hal yang sama,” tukasnya. Ketika disinggung apakah ada teguran khusus bagi mereka yang membandel, ia mengatakan setakat ini belum ada teguran kusus yang diberikan pihaknya maupun satker yang bersangkutan, mengenai masalah tersebut. “Untuk teguran khusus saya rasa sejauh ini belum ada, tapi Satker bisa saja memberikan sanksi tegas terhadap PNS yang telah melanggar aturan ssuai dengan PP 30

H. AFRIZAL Tahun 1980. Sehingga dengan adanya sanksi tegas tersebut bisa memberikan efek jera atau pelajaran terhadap mereka yang telah berbuat dan melanggar mekanisme yang berlaku,” terangnya Memang hal demikian sangat membuat jeleknya kinerja para abdi negara tersebut (PNS, red). Namun tidak semua PNS yang berbuat demikian. Yang kelihatan seperti itu hanya segelintir para PNS saja, yang amat kita sayangkan di luar sana masih banyak anak bangsa yang jauh lebih baik bisa mengabdikan diri menjadai PNS tapi sayangnya yang sudah menjadi PNS tidak menjaga apa yang telah diamanatkan kepadanya. z IIN

KORBAN KAPAL TENGGELAM Tiga dari lima jenazah korban tewas tenggelamnya KM Imim Jaya, di perairan Tembilahan, Inhil, Riau Selasa (21/9) sesaat sebelum dimandikan di kamar mayat RSUD, Minggu (26/9). Kelima jenazah tersebut Syarifuddin (47), Daming (72), Andi Noval Safik (4), Syahrul Ihsan (2) dan Halimah (2).

ANDANG YUDIANTORO:

DPRD Inhil Kurang Menghargai Wartawan Tembilahan, Siasat Kota Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Andang Yudiantoro, meminta kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menghargai insan pers dalam menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya, insan pers maupun lembaga DPRD adalah mitra kerja yang sejajar yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. “Antara pers dan DPRD adalah mitra yang sejajar yang sangat erat kaitannya dan saling membutuhkan. Di satu sisi keberadaan pers sangat dibutuhkan oleh DPRD dalam mengekspos berbagai kegiatan yang mereka laksanakan. Sedangkan pers tentunya juga membutuhkan bahan berita dari lembaga DPRD dalam menjalankan tugas

yang diemban oleh masing-masing wartawan,” ujar Ketua PWI perwakilan Inhil yang juga Kepala Biro Koran Genta tersebut baru-baru ini di Tembilahan. Begitu erat hubungan diantara keduanya, maka sudah sepantasnya ada penghargaan yang layak dari lembaga tersebut. Salah satunya adalah menyediakan tempat duduk dalam berbagai kegiatan penting yang ada di DPRD misalnya seperti paripurna. Selama ini dalam meliput rapat paripurna belum pernah para wartawan punya tempat duduk sendiri. Hingga pada saat meliput rekan-rekan pers terpaksa berdiri, atau duduk di lantai. Kondisi itu tentunya kurang pantas, dan tidak menghargai rekan-rekan pers yang juga punya andil dalam berbagai kemajuan yang telah dicaapi dan dicita-cita-

kan Inhil. Maka selaku mitra sejajar, ke depan bagaimana lembaga DPRD dapat menyediakan tempat duduk yang dibutuhkan. “Terkadang saya prihatin melihat temanteman yang sedang meliput di DPRD Inhil, terpaksa berdiri berjam-jam, atau malah jongkok di lantai,” jelasnya lagi. Makanya lanjut Andang, terkadang ia merasa iri dengan rekan-rekan pers yang ada di Pekanbaru ataupun di daerah lainnnya dimana pada saat melakukan peliputan di lembaga DPRD mereka sudah ada tempat duduk. Bahkan di berbagai daerah juga disediakan ruang khusus untuk konfrensi pers. Jadi ketika ada sesuatu hal yang dianggap penting, dan akan dilakukan konfrensi pers tinggal menuju ruangan yang ada. Hal lain menurut Andang yang mesti ada pembenahan, terkait den-

gan persoalan data yang dibutuhkan. Selama ini sering terjadi, dari berbagai laporan yang disampaikan apakah itu oleh Pansus, Panggar atupun fraksi yang berkaitan dengan pandangan mereka copiannya sangat sulit untuk didapat. Sehingga tidak jarang, ada rekan-rekan pers yang terpaksa menunggu copian dari sekretariat, atau malah meng-copy sendiri. “Selama ini anggaran untuk meng-copy hal-hal seperti itu sudah dianggarkan. Jadi rasanya tidak perlu harus menunggu lebih lama, atau malah meng-copy sendiri. Karena kalau hal itu sampai terjadi, pantas untuk dipertanyakan kemana anggaran untuk itu larinya, hingga dalam berbagai pandangan yang dilakukan tidak pernah disediakan oleh pihak sekretariat,” imbuhnya mengakhiri. z IIN

15 Orang Pengidap HIV/AIDS Tembilahan, Siasat Kota Januari hingga Agustus 2010, tercatat sebanyak 15 orang warga Kabupetan Indragiri Hilir (Inhil) yang positif terjangkit virus HIV/ AIDS. Dimana 3 dari mereka telah meninggal. Data ini merupakan data Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan. Menurut Dirut RSUD Puri Husada Tembilahan, Rasul Halim, dari Januari hingga Agustus 2010 pihaknya telah mencatat sebanyak 15 orang warga Inhil yang telah terjangkit virus HIV/AIDS,namun 3 diantaranya telah meninggal. “Ini berdasarkan catatan kita, hingga memasuki Agustus 2010 kemarin sudah ada 15 orang yang dinyatakan postif terjangkit virus yang mematikan itu. Namun 3 diantaranya memang telah meninggal,” ujar Rasul, Jumat (1/10). Sementara itu, untuk skala tingkat nasional berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, ternyata pada tahun 2010 ini untuk Provinsi Riau merupakan daerah peringkat ke-4 pengidap HIV/ AID dari 32 provinsi yang ada di tanah air ini. Hal ini diungkapkan pakar seks, Dr Boyke, beberapa waktu lalu di Tembilahan. “Peringkat tertinggi pengidap HIV/AID per tama Provinsi Irian Jaya, kemudian Ibukota Indonesia, Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan peringkat empat ditempati oleh Provinsi ini (Riau,red),” papar Dr Boyke. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia WHO 2010 ini menunjukkan sudah ada sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang terkena vir us ini. Angka ini diprediksikan akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 nanti, sehingga Indonesia akan menjadi negara urutan pertama di Asean yang pengidap virus AIDS. “Saat saya menghadiri seminar ke Thailand, salah seorang pakar kesehatan di sana mengatakan, sekitar dua tahun lagi Indonesia akan melewati Thailand terkait jumlah penduduk yang terjangkit virus HIV/AIDS. Artinya, jika penyakit ini tidak cepat dicegah, Indonesia akan menjadi negara per tama di Asean jumlah penduduk terserang penyakit AIDS. Bahkan, di Irian Jaya diperkirakan dalam 10 tahun mendatang penduduknya akan habis, akibat meninggal dunia karena virus itu,” jelasnya. Namun Dr Boyke tidak sepenuhnya percaya terhadap hasil survei yang mengatakan Provinsi Riau menempati urutan keempat terbanyak di Indonesia penduduk yang mengidap AIDS. Karena, hasil survei itu merupakan jumlah yang digabungkan dengan Provinsi Kepri, dimana beberapa tahun lalu masih bagian dari Provinsi Riau. Meskipun dalam senimar itu, Dr Boyke tidak memaparkan lebih rinci berapa jumlah warga di Riau yang terjangkit penyakit yang disebabkan seks bebas dan pengguna narkoba ini. Menurut Boyke hanya cara yang paling jitu untuk menghindari penyakit ini, adalah dengan selalu berpegang teguh kepada agama yang kita anut. “Karena setelah saya melakukan konsultasi dengan semua pakar agama di Indonesia, tidak satupun agama yang membolehkan melakukan zina atau seks bebas. Sebab selain berisiko tertular AIDS, juga akan menularkan virus penyebab kanker mulut rahim bagi kaum perempuan, dan berbagai penyakit kelamin lainnya bagi kaum pria,” tutupnya. z IN

KALIMANTAN

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

DEMO SAWIT Ratusan warga desa Tabanio Kabupaten Tanah Laut mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalsel menggelar aksi demo menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit milik PT Kintap Jaya Watindo (KJW) di desanya, Selasa (22/9). Penolakan warga dikarenakan keberadaan areal perkebunan sawit tersebut memusnahkan hutan galam yang menjadi kawasan warga mencari nafkah seperti mencari ikan dan pemanfaatan kayu galam sebagai bahan baku pondasi bangunan.

DEWAN EVALUASI KINERJA IPAL

DISHUB KOTA BANJARMASIN

Tindak Tegas Para Supir yang Melakukan Pelanggaran Banjarmasin, Siasat Kota Pada umunya para sopir angkutan barang masih banyak yang tidak menaati peraturan dan rambu-rambu yang mana saat ini masih terjadi pelanggaran, seperti halnya yang di alami oleh supir angkutan barang karena melebihi batas angkutan. Yunus Bawoel Kasi Menejemen dan Penyidik menjelaskan, Pengawasan lalulintas untuk kawasan kota Bajarmasin sampai perbatasan KM. 6 dari Dinas Perhubungan Kasi Menejemen dan Penyidik berserta jajaran melakukan pengawasan disejumlah titik di kota Banjarmasin antaralain di KM. 6, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Hasanudin, dan Jl. Kayutangi, Jl. Trisakti, serta Lingkar Basirih. ”Kalau ada yang melakukan pelanggaran seperti kelebihan angkutan dan memasuki kawasan yang dilarang sebelum jamnya, itu akan kita tilang. Dan mereka yang sudah pernah melakukan pelanggaran beberapa kali maka kita minta pengadilan agar dendanya ditinggikan ketika sidang” katanya. z RZ/TIM

Banjarmasin, Sisat Kota Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Komisi II Aliansyah mengatakan pihaknnya telah mengundang Pengelolaan Air Limbah di kota Banjarmasin, PD PAL untuk mengevaluasi hasil kinerja IPAL yang mana sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dan yang mana akan dibangun bebepara titik sarana untuk penyaluran IPAL tersebut, antara lain Banjarmasin Selatan, Barat, dan Tengah.

ARANA penyaluran IPAL sudah dalam tahap pelelangan yaitu didaerah Banjarmasin Selatan tepatnya di Perumahan Martama. “Jadi untuk saat ini sudah ada Empat Titik, antaranya di daerah Hasan Basri, Basirih, Pekapuran Raya, dan Lambung Mangkurat. Dan langkahlangkah IPAL kedepannya agar, tidak ada lagi WC yang berada dipinggir sungai dan supaya tidak ada limbah sungai lagi di Kota Banjarmasin, yang jelas dengan adanya IPAL ini agar sanitasi masyarakat kita sehat” katannya. Alyansyah melanjutkan untuk pemasangan belum ada pungutan biaya masih di gratiskan sementara. Jadi mu-

ngkin sementara ini IPAL sendiri mungkin sosialisasinya masih berjalan, yang jelas daerah-daerah perumahan yang masyarakatnya mau dengan IPAL tersebut. Dan untuk PERDA Limbah cair sudah diberlakukan dan sudah di godok. Dan itu sudah dilaksanakan oleh IPAL sendiri, yang jelas untuk Limbah cair itu terkait dengan rumah sakit, Hotel-hotel, dan perusahaan. Jadi untuk untuk masyarakat, yang jelas kalau sarana sudah mencukupi termasuk yang akan dilelang tadi, dan otomatis yang mana pelanggan PDAM akan dikhususkan memasang IPAL tersebut, ungkapnya Jadi IPAL sendiri bekerja sama den-

gan Puskesmas keliling, Tim Kelurahan , Ibu PKK Kelurahan dan Kecamatan untuk mensosialisasikan tersebut. Sebab apa yang dikhawatirkan masyarakat itu kan kadang-kadang maysrakat kurang mengetahui. Jadi dengan sosialisasi berjalan masyarakat akan memahami terkait dengan pembuangan itu sendiri. Dan harapan kita sebagai dewan dan sebagai pengawas adalah, kepada masyarakat menyadari tentang kesehatan itu sendiri, yang jelas tujuan dari PD PAL tersebut adalah untuk kebersihan dan kesehatan kita bersama artinya supaya dengan sehat itu Sumber Daya Masyarakat (SDM) di kota Banjarmasin akan meningkat. z SYAH/DYT/TIM

MOBIL Kelebihan Muatan di TKP.

ANGGOTA Dishub Kota Banjarmasin.

Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke – 484 (24 September 2010)

H. RUDY ARIFIN GUBERNUR KALSEL

H. MUHIDIN WALIKOTA BANJARMASIN

KEGIATAN Hari Jadi Kota Banjarmasin di halaman Balai Kota Banjarmasin

NUSANTARA

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Terkait Dugaan Pungli PSB

LSM GRANSI DAN BADAI-RI MELAPOR KE KEJARI SIDIKALANG WAKIL Bupati Pakpak Bharat menyerahkan bantuan alsintan Kepada Kelompok Tani.

Pemkab Pakpak Bharat Berikan Bantuan Alsintan Phakpak Bharat, Siasat Kota Salah satu cara untuk meningkatkan hasil – hasil pertanian adalah dengan penerapan teknologi, sehubungan hal tersebut Departemen Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan alat mesin pertanian hand traktor sebanyak tiga (3) unit kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat. Acara penyerahan alsintan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Februari 2009. Alat mesin pertanian ini diserahkan oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat (Remigo Yolando Berutu, MBA) kepada ketua kelompok tani. Dalam acara tersebut turut disaksikan oleh Kadis Pertanian Kab. Pakpak Bharat (Mian Bancin, SP) Kelompok Tani penerima bantuan hand traktor :Kelompok Tani Cikala Ria, Desa Penanggalan Binanga Boang Kecamatan Salak, Kelompok Tani Tani Gabedep, Desa Perpulungen Kecamatan Kerajaan,Kelompok Tani Sumber Rezeki, Desa Perduhapen kecamatan STU Jehe Dalam kesempatan itu Wakil Bupati mengharapkan agar kelompok tani penerima bantuan benar – benar menggunakan/ memanfaatkan alat ini untuk peningkatan pendapatan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun spesifikasi bantuan 3 unit mesin hand traktor :Merek dagang : Agrindo TRG IA – Mitsubishi DI–900 L, Kekuatan Mesin : 9 HP ddan putaran 2.400 RPM Daya Kerja : Lahan Sawah 10 jam/Hektar z JTR

Longsor, Jalan Tiga BaruSidikalang Terancam Putus Sidikalang, Siasat Kota Jalan di Desa Tiga Lama Kecamatan Pegagan Hilir Dairi longsor pada Sabtu, (25/9). Kerusakan sepanjang 6 meter dan lebar sekitar 3,5 meter itu dikhawatirkan akan memutuskan badan jalan secara menyeluruh. Pantauan Wartawan, tanah yang longsor mengakibatkan jurang sedalam 25 meter membahayakan pengendara yan g melintas. Di mana Jalan Kabupaten itu merupakan lintasan yang ramai dilalui, sebagai jalur Kecamatan Tigalingga menuju Kecamatan Tiga Baru. Bahkan Jalan itu juga biasa dilintasi kendaraan dari Kota Cane, Aceh Tenggara menuju Kota Medan. Beberapa pengendara yang melintas saat ditanya Global menyebutkan jurang akibat longsor ini dikhawatirkan bertambah. Sebab musim hujan saat ini berpotensi menggerus badan jalan yang dilintasi parit. Sebagaimana diketahui, jalan yang mengalami kerusakan itu merupakan jalan yang vital bagi warga. sebab setiap hari ribuan warga dari berbagai desa di 5 Tiga Baru menjadikan jalur itu sebagai lintasan alternatif menuju Medan tanpa melalui Sidikalang. Masyarakat berharap Pemkab Dairi segera membangun atau memperbaiki jalan tersebut sebelum menimbulkan arus lalu lintas putus total dan kerugian ekonomi lebih besar. z BANGUN.P

Sidikalang, Siasat Kota Belum lama ini, Ketua DPC LSM Gerakan Nasional Anti Korupsi Indonesia (GRANSI), Jonner Simbolon dan Ketua DPC LSM Badan Analisa Deteksi Anggaran Inventaris Republik Indonesia (BADAI-RI), Yudiman Simbolon melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) beberapa sekolah di Kabupaten Dairi kepada Kejaksaan Negeri Sidikalang, dengan laporan nomor 02/LSM-GB/08/2010, pada tanggal 24 Agustus 2010.

UGAAN Pungli itu dilaporkan pihak LSM GRANSI dan BA DAI-RI karena untuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) TA 2010/2011 telah dianggarkan dari APBD Kabupaten Dairi sebesar Rp. 113.088.900, namun setiap SMA yang ada di Kabupaten Dairi memungut biaya Rp. 20.000 per siswa sementara setiap SMK memungut Rp. 30.000 per siswanya. Tindakan tersebut diduga telah melanggar UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hasil investigasi kedua LSM tersebut juga menyebutkan bahwa SMK Negeri 1 Sidikalang telah memungut dana sebesar Rp. 30.000 dari setiap calon siswa tanpa persetujuan komite sekolah. Anehnya lagi, pihak SMK Negeri 1 Sidika-

lang mengharuskan calon siswa, khususnya yang mendaftar di jurusan Komputer membuat surat pernyataan dibubuhi materai 6000, yang isinya harus memiliki Komputer pribadi di rumah, agar diterima di sekolah itu. Apabila suatu saat tidak dapat meyanggupi sebagaimana dimaksudkan dalam surat pernyataan, maka siswa tersebut dikeluarkan dari jurusan Komputer. Adapun jumlah pendaftar di SMK Negeri 1 Sidikalang sebanyak 1.198 calon siswa. Sehingga komulatif dana yang dipungut Rp. 35.940.00 (1.198 X Rp. 30.000), tanpa pengalokasian yang pasti. Jonner Simbolon kepada wartawan media ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bupati Dairi, KRA Jhonny Sitohang yang terkesan tutup mata dengan banyaknya penyelewengan di setiap sekolah di wilayahnya. “Padahal dalam setiap kunjungan kerja, Bu-

pati selalu menekankan agar selalu peduli dengan Kesehatan, Pertanian dan Pendidikan. Apa memang seperti ini kepedulian beliau? Berarti apa yang disampaikan Bupati selama ini hanya sebatas rutinitas dengan gaya retorika kepemimpinannya,” katanya. Masih menurut Jonner, para penegak hukum agar lebih jujur dalam mejalankan tugasnya. Masyarakat sangat butuh kesungguh-sungguhan para penegak hukum dalam menanggapi pengaduan/laporan masyarakat, seperti pengaduan kami pada bulan yang lalu tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009, yang hingga kini belum jelas perkembangannya. Sementara itu menurut Ketua DPC LSM BADAI-RI, Yudiman Simbolon, bahwa para penegak hukum di bumi ini adalah wakil-wakil tuhan, seharusnya mereka takut akan Tuhan, betapa baiknya Tuhan mempercayai mereka sebagai penegak Hukum, apa bila mereka bermain-main dan tidak serius dalam tugasnya mereka bukan bersalah kepada manusia melaninkan juga Kepada Tuhan. Yudiman menambahkan, ia akan menyampaikan berkas pengaduan kepada DPP LSM BADAI-RI di Jakarta, untuk ditindaklanjuti. Hal itu dikatakan karena pihaknya telah menyampaikan tembusan kepada Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI dan Menteri Pendidikan Nasional. z BANGUN PURBA

Hentikan Kasus Korupsi, Pejabat Dairi Suap Aparat Sidikalang, Siasat Kota Oknum PPK Bidang Perikanan di Dinas Pertanian Kabupaten Dairi berinisial DT dan JS diduga menyuap oknum aparat hukum agar kasus korupsi mereka dihentikan. Kasus itu, terkait proyek TA 2008 senilai kurang lebih Rp 690 juta yang seyogianya diperuntukan pada pengadaan benih induk ikan nila merah dan pakan ikan. Berdasarkan temuan dan laporan salah satu LSM Kabupaten Dairi, perkara penyelewengan dana ratusan juta di bidang Perikanan Dinas Pertanian ini telah pernah di laporkan ke Polres Dairi dan Kejaksaan Sidikalang. “Memang pada sat itu oknum PPK nya di panggil oleh Satuan Tipikor Polres Dairi.Oknum JS selaku PPK pengganti oknum DT yang di ketahui pada waktu itu dalam keadaan sakit, juga di-

periksa di Satuan Tipikor. Tapi kenyataanya sampai saat ini kasus dugaan korupsi ini sepertinya diendapkan tanpa alasan yang pasti,” kata sumber di Pemkab Dairi, Selasa (27/9). Oknum PPK pengganti berinisial JS pernah mengatakan kalau dirinya telah berkoordinasi dengan Kadis Pertanian untuk mengatur Polres Dairi dan Kejaksaan agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke permukaan.”Habis kami bah. Tapi nggak apalah yang penting masalah ini bisa selesai,” kata oknum JS ketika ditemui di ruang kerjanya Belum lama ini medankoma.com juga mengkomfirmasikan seputar dugaan suap tersebut kepada oknum JS. Tapi JS sepertinya tidak mau tau dan mematikan telepon genggamnya. Demikian juga dengan Kadis Pertanian Dairi Ir.Tahan Lumban Tobing.

Mantan Kadis Kehutanan yang juga pernah tersangkut masalah proyek GERHAN di di Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi TA 2008 senilai milyaran rupiah tersebut, seakan yakin kalau kasus sudah aman disebabkan mereka diduga telah menyuap aparat kepolisian dan kejaksaan. Dikontak ke nomor selular hubungan diputus (off), konfirmasi via SMS tak dibalas. Ketua Sulang Silima Marga Capah S E.Capah ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, hal ini apa bila dibiarkan akan berakibat buruk bagi seluruh masyarakat Dairi.Untuk Capah meminta agar kasus ini diambil alih lembaga anti korupsi yang lebih independen seperti KPK atau Satgas Mafia Hukum. ”Sebaiknya kasus ini diserahkan saja ke KPK. Kalau hanya aparat hukum di Dairi, nggak akan sampai ke pengadilan,” tegas Capah. z BANGUN P

Judi Togel Kembali Merebak di Dairi Sidikalang, Siasat Kota Pada masa kepemimpinan Jenderal Pol Sutanto selaku Kapolri Aktivitas perjudian jenis Toto Gelap (Togel) atau kupon putih yang meresahkan banyak masyarakat sempat meredup, karena pada masa itu Polisi berkomitmen menabuh genderang perang terhadap semua jenis perjudian di bumi pertiwi indonesia. Namun kini telah merebak kembali, bagaikan jamur di musim hujan, bahkan telah merambah hingga pelosok pedesaan. Salah satu daerah di bagian barat indonesia yang kini menjadi lahan menjanjikan bagi para bandar

Togel adalah Kabupaten Dairi. Mulai dari pelosok hingga Kota Sidikalang Judi jenis Togel dengan mudah ditemukan. Keberadaan Togel didaerah itu bagaikan pisau bermata dua, satu sisi aktivitas Togel membantu sekitar 200 orang pengangguran, namun ribuan masadepan akan tenggelam, karena masyarakat sudah kecanduan membelinya. Ironisnya, maraknya peredaran Togel di wilayah ini tidak mendapat reaksi dari pihak Kepolisian Resort Dairi sebagai institusi yang berwenang dalam pemberantasannya. Tidak adanya tindakan dari pihak kepolisian diduga karena sudah

mendapat upeti atau koordinasi dari bandar Togel di daerahnya. Kepada Siasat Kota, Ketua LSM Garansi, Jonner Simbolon mengatakan bahwa situasi tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. “Kami sudah membentuk Tim dari beberapa Media dan LSM yang peduli terhadap nasip masyarakat. Adapun kami membentuk tim ini untuk membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami berencana melakukan demo ke Mapolres Dairi, apabila tidak ditanggapi, aksi demo akan dilanjutkan ke Polda Sumatera Utara. Memang hal ini sangat sulit, namun kami percaya dengan niat iklas dan se-

rius akan menuai hasil yang sesuai seperti yang diharapkan masyarakat,” katanya. Jonner menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan dokumen berupa kepingan CD berisi rekaman penjualan togel dan juga foto-foto pendukung, mulai dari bandar, juru rekap sampai kepelosok desa. “Bukti-bukti ini akan kami serahkan ke Kapolda Sumatera Utara dan kepada Kapolri Baru nanti, agar Kapolri mengetahui keterlibatan anggotanya dalam melanggengkan aktivitas perjudian jenis Togel,” tambahnya. Sementara itu, seorang pemuka agama yang dimintai tanggapannya oleh wartawan Siasat Kota terkait

maraknya peredaran Togel di daerahnya, sangat menyesalkan maraknya peredaran togel dan tidak adanya reaksi dari Kepolisian untuk memusnahkan judi Togel. “Betapa sempurnanya Tuhan menciptakan dunia ini, beserta isinya seperti kita manusia, namun dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga keluarga bertengkar karena Togel. Sebenarnya kalau kita masih bersifat manusiawi, apa kita tidak kasihan melihat anak-anaknya yang kadang tak dapat diberikan jajanan, padahal untuk membeli Togel berusaha untuk mendapatkan uang,” katanya. z JS

NUSANTARA

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Pengangkatan Sekdes Jadi PNS Bermasalah Musi Rawas, Siasat Kota Program pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan diduga bermasalah. Betapa tidak seharusnya Seretaris Desa (sekdes) yang diangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekdes Jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah sekdes yang masih aktif sejak tahun 2004 sampai dengan keputusan peraturan pemerintah YULIUS ADI Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. ditetapkan atau lima tahun masa kerja.

Kusnadi yang akrap dipanggil Didik sekdes Sidodadi, Kecamatan Suka Karya mengatakan, dirinya diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ciptodadi Nomor : 141/138/KPTS/CIP/JLK/2003. Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ciptodadi Mujiyati SPd dan diketahui oleh Camat Drs Tomix Talesa. “Sampai saat ini belum ada surat keputusan pemberhentian dari Bupati Kabupaten Musi Rawas mau pun Kepala Desa Ciptodadi.” tegas Didik Menurut Didik, dirinya aktif sejak di-

JEMBATAN BH III AKAN DIBANGUN Jambi, Siasat Kota Setiap bupati dan walikota di Provinsi Jambi boleh memiliki visi dan misi yang berbeda. Namun, visi misi tersebut tetap harus bersinergi dengan visi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) Jambi Emas 2015. Hal itu disampaikan HBA saat menghadiri acara halal bihalal di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muarojambi, kemarin (30/9). “Saya menyambut baik acara halal bihalal dalam rangka kunjungan kerja yang diselenggarakan oleh Bupati Muaro Jambi, Burhanudin Mahir. Jalinan silaturahmi antar jajaran pemda seperti ini harus lebih ditingkatkan agar pembangunan dapat bersinergi,” ucap HBA kepada sejumlah wartawan. HBA juga menyatakan rasa bangganya karena Kabupaten Muaro Jambi telah berhasil swasembada beras. “Ini perlu dicontoh oleh kabupaten lain. Bagaimana kita bisa tidak bergantung kepada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras, seperti kabupaten Muaro Jambi yang sudah berhasil,” ungkap HBA. Dalam kesempatan itu, Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir menyampaikan rencana untuk membangun jembatan Batanghari III yang dibangun di Sengeti. Mendengar usul tersebut, HBA menyatakan dukungannya. “Itu adalah usul yang sangat bagus. Saya sangat setuju dan akan segera kita

bahas agar bisa masuk dalam APBD 2011. Oleh karena itu saya meminta untuk segera membuat desainnya, full design tahun 2011-2012 mendatang, untuk anggaran mungkin akan ada sharing antara pemerintah pusat dengan daerah,” sambut HBA. Pembangunan Jembatan Batanghari (BH) III, menurut HBA adalah salah satu cara untuk menghidupkan perekonomian rakyat dan juga untuk menghemat biaya pemeliharaan jalan. Terutama yang selama ini menempuh jalan kota dapat langsung menembus menuju Desa Teluk Selat. Begitu juga dengan kendaraan dari Pekanbaru tidak perlu memakan waktu lama melewati jembatan Batanghari I. “Selain itu bisa membuka akses ibukota kabupaten Muarojambi, kalau perlu kita bangun lagi jembatan Batanghari IV, pokoknya saya mendukung pembangunan yang pada intinya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuh HBA. HBA juga menyoroti tentang adanya usul tentang peralihan jalan yang diusulkan

oleh Bupati Muarojambi. Menurut HBA rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena keterbatasan anggaran.“Ini sebenarnya masalah yang berkaitan dengan melempar tanggungjawab. Karena beban pemda sudah terlalu berat, masalah peralihan jalan seperti ini tidak mudah. Seperti juga jalan yang melintas dari Merangin ke Sungaipenuh, padahal jalan tersebut juga melintas ke Sumatera Barat, namun menurut pemerintah pusat ini masih jalan Provinsi. Ke depan kita akan mengalihkan jalan tersebut agar menjadi jalan nasional,” kata HBA. Terkait pembangunan jembatan di Muara sabak yang menuai polemik karena ketinggiannya dinilai tidak sesuai, HBA menegaskan bahwa pada Kamis (30/9), dirinya akan mengundang Dirjen Perhubungan Laut hadir ke Jambi.“Biar pusat yang menilai. Ini adalah masalah nasional. Jangan nanti disangka kepentingan pribadi, kepentingan ketua DPRD. Di sini tidak ada istilah like or dislike,” bebernya. “Kita menghimbau agar jajaran pemerintah Tanjung Jabung Timur dan anggota dewannya untuk tidak menilai pemerintah provinsi Jambi menghambat pembangunan, itu sama sekali tidak. Tetapi ini sudah menjadi masalah nasional, kebijakan pemerintah tingkat dua tidak boleh bertentangan dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat,” tandas HBA. z JHONI

Jenazah Pelaku Perampokan ATM di UBH Belum Dipulangkan Jambi, Siasat Kota Pihak keluarga Suhardi alias Hendra (30), satu di antara tersangka pelaku perampokan ATM di Universitas Bung Hatta (UBH) Padang yang tewas ditembak polisi masih belum yakin Hendra keluarga mereka. Jika memang itu Hendra, keluarga meminta polisi memulangkan jenazah ke Jambi. “Wajahnya memang mirip, tapi saya belum yakin kalau belum melihatnya secara langsung,” kata Lailatul Qodar (29) istri dari Suhardi alias Hendra, Senin (27/ 9) yang ditemui di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Jambi. Ela mengaku mengetahui suaminya menjadi satu di antara tersangka perampok bank yang berhasil ditembak oleh aparat kepolisian dari televisi. “Saya tahunya dari TV, kalau melihat di TV memang mirip suami saya, namun saya belum yakin kalau belum melihatnya sendiri,” kata Ela. Dikatakannya ketidakyakinannya tersebut karena di TV disebutkan namanya Hendra padahal suaminya tersebut aslinya bernama Suhardi dan sehari-hari akrab dipanggil Edi. Ela mengatakan dari pihak keluarga hingga Senin sore belum ada yang berangkat ke Padang untuk melihat kondisi jenazah Suhardi alias Hendra.”Kita tidak punya biaya untuk menjemput kesana,” ujarnya. Ia berharap pihak Kepolisian Daerah Jambi memfasilitasi untuk membawa pulang jenazah pria yang diduga suaminya tersebut. Ia berharap jenazah almarhum

dapat segera dipulangkan ke Jambi. “Bagaimanapun ia masih mempunyai keluarga yang akan mengurusnya, kita pasrah kalau memang benar jenazah itu adalah jenazah suami saya. Pulangkan jenazahnya,” ujarnya. Menurutnya ia sekeluarga akan berupaya untuk membawa pulang almarhum, “Kasihan kalau jenazahnya tidak ada yang mengurusnya, kalau memang polisi tidak membawanya kemari dari keluarga akan menjemputnya ke Padang,” kata Ela. Ela menuturkan terakhir kali ketemu suaminya ialah pada hari Kamis pagi. Suaminya tersebut pamit ke Lampung untuk menjual besi bekas, “Saya tanya kok jual besinya sampai ke Lampung, dijawabnya karena yang memberi modal orang Lampung,” kata Ela menirukan ucapan suaminya tersebut. Ela percaya saja dengan kepergian suaminya yang hendak mencari uang tersebut, sama sekali tidak terpikir olehnya suaminya ternyata pergi ke Padang dan terlibat perampokan di Padang. Selain itu menurut Ela pada saat meninggalkan rumah pada Kamis pagi suaminya tersebut pergi sendiri dan tidak membawa pakaian selain yang dipakainya. Saat meninggalkan rumah pada hari Kamis pukul 06.00 Ela masih ingat suaminya tersebut memakai kaos berwarna putih dengan garis-garis biru.”Janjinya hari Minggu mau pulang,” kata Ela. Namun hingga kini ayah dari dua anaknya tersebut tidak kunjung pulang juga, menurut Ela ia sudah berusaha menghubungi

suaminya melalui ponsel tetapi sejak hari Jumat HP suaminya tersebut sudah tidak aktif lagi. Ela mengaku suaminya tersebut memang sering pergi ke luar kota, menurutnya kepergiannya tersebut adalah untuk bekerja ke kebun sawit yang berada di daerah Tungkal. HP 2 Buron TerdekteksiPengejaran terhadap dua pelaku perampokan ATM di kampus Universitas Bung Hatta, Padang, belum membawa hasil. Namun polisi berhasil mendeteksi pembicaraan handphone sang buron yang tengah bersembunyi di hutan Gunung Singgalang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam pembicaraan telepon itu perampok menghubungi temannya di Medan dan Pekanbaru, minta bantuan agar bisa lolos dari kepungan polisi. “Kami mendapatkan informasi dari pelacakan sinyal HP. Didapatkan informasi bahwa dua buron itu minta dijemput oleh jaringan mereka yang berada di Sumatera Utara dan Riau,” kata Kapolresta Bukittinggi AKBP Wisnu Andayana, Senin (27/9) lalu. Tim pemburu menemukan sebuah pistol merek Browning buatan Belgia berisi enam peluru yang ditinggalkan pelaku perampokan di semak-semak sekitar kaki Gunung Singgalang. Selain itu perampok yang diidentifikasi bernama Rahmat dan Irwan, meninggalkan baju dan ikat pinggang tak jauh dari temuan pistol. “Ya, kami berhasil menemukan senpi buatan Belgia itu. Sekarang sudah diamankan di Mapolresta Bukittinggi untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kapolresta z JHONI

angkat jadi sekdes sampai 2008. Di tahun yang sama kades yang baru, Tono mengangkat Agus menjadi sekdes, tanpa memberhentikan saya selaku sekdes. “Kalau nanti pejabat pemerintah dibukakan pikirannya, saya diangkat jadi PNS,” kata Didik berharap. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan H Yulius Adi S STP MSi mengatakan, Sekdes yang diangkat sesuai dengan Permen tahun 2007 tentang pengangkatan Sekdes Jadi PNS. Dirinya tidak mengetahui kalau Sekdes yang diajukan oleh desa adalah sekdes yang diangkat tahun 2008 melainkan tahun 2004 sesuai dengan Permen. ”Coba koordinasikan langsung dengan sekdesnya, saya juga baru tahu ini,” ujar Yulius setelah melihat SK Sekdes yang lama. Menurut yulius, pengangkatan sekdes murni dari BKN, seleksi masuk atau tidak mereka yang menentukan. Namun, BKN biasanya meminta berkas yang kurang agar segera dikirim. Terkait pengangkatan Sekdes yang tidak prosudural, Yulius meminta kepada Waratawan Siasat Kota agar mengonfirmasikan kepada Sekdes, “Minta tolong, coba konfirmasi langsung dengan sekdesnya?,” pinta Yulius. Semetara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Menggugat (GMM) Kabupaten Musi Rawas dan Lubuklinggau Budjang Irawan, SH mengatakan, “Pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan Sekdes Menjadi PNS ini telah melanggar Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan Akta Otentik diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Dan dugaan adanya pelicin dalam pengurusan berkas dengan dalih ongkos berangkat ke Jakarta dengan minta sejumlah uang, hal ini telah melanggar Pasal 419 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,” demikian Budjang. z ABUHASAN AZHARI

Jalan Menuju Desa Muaro Jambi Dirusak Jambi, Siasat Kota Kemarahan warga Desa Muaro Jambi, Jambi memuncak. Ratusan orang memutuskan jalan ke desa mereka yang biasa digunakan sejumlah perusahaan batubara, Sabtu (2/10). Massa berdalih, beberapa perusahaan batubara kurang perhatian dan bahkan membiarkan jalan rusak. Jalan dirusak dengan menggali ruas jalan sedalam lebih dari satu meter. Warga menggunakan cangkul dan alat lain seadanya. Akibat pemutusan jalan ini, puluhan truk pengangkut batubara mengantre di sepanjang jalan Talang Duku. Ramli, Kepala Desa Muaro Jambi mengatakan ada tiga perusahaan batubara telah beroperasi sejak 2003 silam. Antara lain PT BBI, PT TGM, dan PT SAP. Sekitar Agustus silam ketiga perusahaan membuat kesepakatan dengan warga. Saat itu mereka berjanji mengaspal jalan sepanjang 800 meter. Ketiga perusahaan itu memberi batas waktu pengaspalan 5 September silam. Namun sampai sekarang tak kunjung direalisasikan. Sampai berita ini disusun, belum ada perundingan antara perusahaan dan warga. z JHONI

DPRD PROVINSI BANTEN Bersama Staff Sekretariat Daerah DPRD Provinsi Banten

Mengucapkan

SELAMAT HARI KESAKTIAN PANCSILA AENG HAERUDIN Ketua Hj.Ratu Tatu Chasanah.SE Irfan Maulidi.A.Md.Ak Wakil Ketua Wakil Ketua Jayeng Rana Eli Mulyadi.SE Wakil Ketua Wakil Ketua DRS DADI RUSTANDI Sekretaris Dewan

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN IV EDISI: 99 4 - 18 OKTOBER 2010

Terkait Pembangunan Pasar Rawasari

RUSIAN S.E.

P4R TANGGAPI POSITIF PERNYATAAN KETUA DPRD KOTA BANJARMASIN

Banjarmasin, Siasat Kota Menanggapi pemberitaan media ini pada Edisi 94 lalu, berjudul Ketua DPRD Minta Pansus Pasar Rawasari Jangan Berlarut-larut, Panitia Persiapan Pembangunan Pasar Rawasari (P4R) Dewan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjar Masin Tengah mengirimkan surat ke Kantor Redaksi Surat Kabar Siasat Kota, tertanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. M.D. Hakim, selaku ketua. Berikut tanggapannya;

ERLU diketahui bahwa keberadaan/ kehadiran Pasar Rakyat Rawasari ini adalah buah dari instruksi/ultimatum Walikota Banjarmasin, per 1 Oktober 2009 yang berlokasi di bantaran sungai Zafri Zam-Zam yang dikenal “Pasar komplek DPR, telah harus dibongkar bersih bangunan-bangunannya, untuk memenuhi program keindahan kota, pemasangan siring sepanjang sungai, selain itu pasar ini telah lama ditolak oleh penduduk sekitarnya dan

tak ada kaitannya dengan Dinas Pasar Pemko (Pasar liar) Menghindari gejolak yang dapat memicu unjuk rasa dari lebih 200 pedagang ditambah keluarga kurang lebih 500 orang, 31 Agustus 2009 difasilitasi Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Banjarmasin, mengadakan pertemuan dengan dinas/bidang terkait, Camat, Lurah, dan Dewan Kelurahan memutuskan sepakat atas persetujan Walikota mengijinkan untuk hak pakai sebidang tanah

BIRO BANTUAN HUKUM KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) CABANG BEKASI

JL. Veteran No.5 Kota Bekasi 17133 Telp. 021-9859075 e-mail : legalaid.kaidpcbekasi@gmail.com

JAJARAN PEMBELA UMUM DAN DIREKSI M E N G U C A P K A N SELAMAT KEPADA:

Ibu Erni Simamora, SH & Bapak Moh. Erzi Zulfian HB, SH ATAS DIANGKATNYA SEBAGAI DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMPERA CABANG JAKARTA

ADITYA PRAKASA, SH Direktur

LAW OFFICE AMPERA MAADIN-NATSIR-MONTORORING

milik Pemko Banjarmasin yang lokasinya berada di RT 100 Rawasari Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah area tersebut dihuni oleh beberapa penduduk dengan bangunan-bangunan lainnya. Maka penyandang kebijakan Pembangunan Pasar Rakyat Rawasari diserahkan kepada Camat Banjarmasin Tengah dan Lurah Teluk Dalam dan pelaksanaannya dikelola oleh Ketua Dewan Kelurahan Teluk Dalam. Berpacu dengan waktu, desakan para pedagang, pembebasan bangunan daam area ini menguras banyak pengorbanan, pengukuran area, bagaimana mencari dana apalagi pengurusan izin-izin yang diperlukan. 28 Juli 2010 Pengelola pasar telah mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh pedagang yang telah memiliki nomor kios masing-masing, mulai 2 Agustus 2010 Pasar Rakyat Rawasari siap difungsikan sebagaimana layaknya pasar pada umumnya. Dana pembangunan pasar ini murni swadaya masyarakat pasar sendiri, tak ada bantuan dari pemerintah atau terikakt dengan salah satu Bank, semua diatur secara kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam kaitan judul diatas, sesungguhnya kami Panitia Pembangunan Pasar Rakyat Rawasari tidak ingin memasuki RANA yang disinyalir oleh Yth. Ketua DPRD bahwa “ada dua hal yang sangat berbeda keinginan DPRD untuk melegalisasi dan pihak-pihak oknum tertentu yang ingin selalu illegal, karena kalau ilegal enak, tapi kalau yang legal itu tidak enak, karena semua dipertanggungjawabkan jadi niat DPRD adalah melegalkan , sedangkan pihak-pihak oknum tertentu mungkin ingin supaya illegal agar tidak dipertanggung jawabkan.....dst... Memahami sungguh-sungguh niat DPRD Kota Banjarmasin, maka kami sejalan dengan

SURAT tanggapan P4R

itu telah kami layangkan satu surat tanggal 21 Juni 2010 Nomor 019/P4R/DK/TDL/6/010 atas nama rakyat yang berprofesi sebagai pedagang pasar memohon bantuan kepada wakil-wakilnya yang ada di DPRD Kota Banjarmasin, bagaimana upaya untuk memperoleh izin-izin yang masih diperlukan. Adapun kelengkapan surat yang kami miliki : 1. Izin Prinsip bangunan lahan 2. Rekomendasi membangun di atas lahan tersebut 3. Surat UKL/UPL 4. MOU Pengelola pasar dengan Pemko wajib setor retribusi perbulan. 5. Bestik dan Lay Out Pasar/Konstruksi bangunan 6. SKKT areal pasar rakyat Rawasari 7. Izin Parkir (Dinas Hub. Kominfo) Demikian hal ini kami jelaskan agar masyarakat memahaminya. Tertanda tangan Ketua Pengelola Pasar Rakyat Rawasari, Drs. M.D. Hakim. z TIM

LAW OFFICE EMI ZOLA & PARTNER

Advocates & Legal Consultants

Advocates & Legal Consultant

SEGENAP ADVOKAT & KARYAWAN

Jl. Mustika Jaya Raya, Perumahan Griya Persada Elok Blok A-8 Telp.021-8251883 Kota Bekasi

Jl. Gunawarman No.51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Telp.021-32910263 Fax. 021-7203752

M E N G U C A P K A N SELAMAT KEPADA:

Ibu Erni Simamora, SH & Bapak Moh. Erzi Zulfian HB, SH

ATAS DIANGKATNYA SEBAGAI DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMPERA CABANG JAKARTA

Direktur dan Wakil Direktur Yayasan Asosiasi Masyarakat Pro Reformasi

FERDINAND MONTORORING, SH.,MA Managing Partner

EMI ZOLA, SH