KORAN PARAMETER EDISI PERDANA

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

1

Edisi 1 | Tahun I | 28 September - 12 Oktober 2011 Harga Rp 3.500,-

Irjen Anton Bachrul Alam

Polri Selidiki Otak Bom Solo

BOM SOLO

Nirina Zubir Jadi Khawatir TEROR bom yang terjadi di Solo, pada Minggu (25/6) lalu turut membuat artis Nirina Zubir berkomentar. Nirina mengaku bahwa hal tersebut jangan dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menghasut kerukunan.

“Kalo dibilang sedih, pasti ya, karena ini kan sudah berulang-ulang. Hidup ini sekali, nikmatin aja tanpa nyakitin siapapun. Jadi, ayo doong para koruptor pemerintah itu bergerak. Kasihan orang kecil dapet masalah terus.

Bersambung ke Hal 11

Jakarta, PARAMETER Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menyesalkan sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menghentikan pembahasan RAPBN 2012 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Jakarta, PARAMETER Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan, pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Keputon, Solo, Pino Damayanto alias Hayat, meledakkan sendiri bom rakitan yang dibawanya, Minggu (25/ 9) pekan lalu. Hal itu diketahui setelah di depan gerbang gereja tersebut, tim kepolisian menemukan serpihan sakelar pemicu ledakan.

“Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, ada serangkaian besi, satu baterai 9 volt dengan merk Alkaline. Selain itu juga ditemukan serpihan sakelar on off warna hitam, sementara bom itu diledakkan oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain barang-barang tersebut, Tim Gegana Polri juga menemukan mur ukuran kecil, paku berukuran 2,5 sentimeter, plakban hitam, dan potongan kabel berwarna abu-abu di depan gereja. Saat ini, kata Anton, tengah ditelusuri apakah Hayat merencanakan pengeboman itu seorang diri atau tergabung dalam kelompok tertentu. “Polri sedang lakukan penyidikan dan pengembangan siapa otaknya, siapa pengendalinya, dan temantemannya,” kata Anton.

NIM Kecam Bom Solo Sementara itu, Gerakan Integrasi Nasional atau National Integration Movement (NIM) sangat menyesalkan terjadinya

Bersambung ke Hal 11

PENGUSUTAN DINILAI TEBANG PILIH Gedung Kementerian Keuangan RI

Kebijakan DPR Soal Pembagian DPID Rp.7,7 T Dipertanyakan Jakarta-PARAMETER Badan Anggaran (Bangar) DPR-RI tahun ini memperoleh anggaran Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 7,7 triliun untuk 491 daerah kabupaten/kota.

Namun alat kelengkapan DPR itu kemudian mengurangi pengurangan daerah penerima DPID menjadi 395 kabupaten/kota.

Manufer wakil rakyat itu tidak hanya berhenti di situ. Buktinya, dari 395 kabupaten/kota kemu-dian dilakukan simulasi perhi-tu-ng-an DPID dan Banggar memu-tuskan memberikan DPID pada 298 kabupaten/kota. Anehnya pengurang-an itu dilakukan de-ngan alasan yang tidak jelas.

Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, dari 298 dae-r-ah Banggar me-masukan 13 provinsi yang tidak layak menerima DPID. Pada waktu simulasi per-hitungan DPID digunakan kate-gori pem-be-rian untuk kabupaten/ kota. Tapi kemudian muncul ka-tegori pem-berian provinsi.

Bersambung ke Hal 11

Petugas Satpol PP Kota Bekasi bekerjasama dengan personel gabungan dari kepolisian, Kodim, Dinas Perekonomian Rakyat, Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan saat penertiban puluhan lapak PKL.

SEBABKAN KEMACETAN

PKL Jalan Baru Bintara Ditertibkan Bekasi, PARAMETER Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini menggunakan bahu Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bintara, Bekasi Barat sebagai tempat mengais rejeki ditertibkan pada Selasa (27/9) lalu. Penertiban itu dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi bekerjasama dengan personel gabungan dari kepolisian, Kodim, Dinas Perekonomian Rakyat, Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan. Penertiban puluhan lapak PKL tersebut, Satpol PP Kota Bekasi menerjunkan dua peleton personil ditambah Kepolisian dan Kodim 0507 Bekasi.

Menurut Kepala Bidang Ketenteraman dan Keter tiban Umum Satpol PP Kota Bekasi, Kandar Iskandar, sebelum ditertibkan pihaknya telah menyebarkan surat imbauan kepada para pedagang sejak 19 September lalu. Edaran itu menurut Kandar intinya mengingatkan

Bersambung ke Hal 11

KPK Didesak Usut Mark Up Proyek Wisma Atlet Jakarta, PARAMETER Pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games (WASG) 2011 oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dinilai masih diwarnai potensi pencitraan dan terkesan tebang pilih. Ragam komunitas masyarakat yang sebelumnya berempati dan menaruh harapan besar kepada KPK kini beralih pesimis seiring terungkapnya fakta pertemuan dan jalin komunikasi antara oknum petinggi ins-

titusi pemberantasan korupsi itu dengan tersangka korupsi M. Nazaruddin.

Hal yang lebih merimiskan hati rakyat juga terkait belum adanya geliat positif KPK untuk mengusut kasus ini pada sektor hulu menyangkut dugaan mark up atau penggelembungan harga proyek WASG 2011 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.191.672 miliar.

Beranjak dari kenyataan

Bersambung ke Hal 11

Ketua Umum IPI, Danny Soebandi, SH saat berunjuk rasa di KPK

Mochtar Mohamad Salahkan Bagian Umum Bekasi, PARAMETER Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohamad meminta majelis hakim membebaskannya dari vonis 12 tahun penjara seperti yang dituntut jaksa. Ia kembali menyangkal empat dakwaan terkait korupsi dan suap diantaranya dengan melempar kesalahan kepada anak buahnya di bagian umum. “Saya tak melakukan tindak pidana,” katanya dalam pleidoi yang dibacakannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Senin (19/9) lalu.

Mochtar Mohamad Mochtar menyalahkan Bagian Umum dalam pemerintahan kota yang dipimpin-

nya yang tidak mencatat administrasi dan pembiayaan kegiatan dengan baik. Bahkan, Mochtar menuding, Bagian Umum justru sengaja membuat dokumen rekaan dan fiktif pengeluaran dan pertanggungjawaban dana sehingga memojokkan dirinya.

Dokumen fiktif itu, kata dia, belakangan bahkan digunakan jaksa sebagai bahan untuk mendakwa dan menuntut di Pengadilan Tipikor Bandung. “Karena itu kami memohon Majelis Hakim cermat,” katanya.

Dalam satu dakwaan disebutkan kalau Mochtar

Bersambung ke Hal 11

Pajak Rp 1,7 Miliar di Pulau Seribu Berpotensi Raib Jakarta, PARAMETER Sejak dilakukan pemekaran pada November 2001, seluruh potensi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus digali dan dilakukan pengembangan. Salah satunya pengembangan potensi pulau.

Dari 108 pulau, 48 pulau di antaranya telah dikembangkan menjadi pulau-pulau komersil, seperti resort dan pulau wisata.

Kemudian 11 pulau dijadikan lokasi pemukiman. Sedangkan sisanya, berupa pulau konservasi dan pulau-pulau kosong.

Dengan adanya pengembangan potensi ini, khususnya

terhadap pulau-pulau komersil, diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakar ta. Sebab, pulau-pulau tersebut dikelola pihak swasta dan perorangan melalui Surat Izin Penggunaan Per untukan Tanah (SIPPT) dengan masa kontrak 20 tahun.

Karena itu, para pengelola tersebut wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Sudin Pendapatan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Bersambung ke Hal 11

telah menggelar kegiatan fiktif berupa kegiatan audiensi dengan warga. Dia lalu meminta bawahannya di Bagian Umum untuk menyisihkan dan menyetor duit rakyat senilai total Rp 639 juta ke rekening pribadinya.

“Para saksi dalam persidangan mengakui bahwa kegiatan audiensi dengan tokoh masyarakat benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Terlepas dari itu, Mochtar juga mengisyaratkan, dana Rp 639 juta itu juga merupakan haknya.

Bersambung ke Hal 11

Kepulauan Seribu

LSM DAN WARTAWAN DESAK PENGUSUTAN PROYEK TPU PEDURENAN

Kajari Bekasi Baru Diminta Lanjutkan Pemeriksaan PPK dan PPTK Bekasi, PARAMETER Pengggiat antikorupsi yang tergabung dalam LSM Parameter Indonesia bersama dengan Kelompok Kerja Wartawan Hukum Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Bekasi (Pokja Warkum) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi supaya melanjutkan pengusutan kasus dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pekerjaan proyek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pedurenan bersumber APBD Kota Bekasi tahun anggaran (TA) 2010 sebesar Rp.1.361.440.000 oleh rekanan berbenderakan PT. Erni Juta Agung.

Desakan itu kata Parulian selaku Ketua Umum LSM Pa-

rameter Indonesia dan Anton Sitinjak Ketua Pokja Warkum dilakukan seiring fisik pekerjaan proyek di lapangan yang terlihat tak sebanding dengan besaran anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut Parulian, pihaknya bersama dengan Pokja Wartawan Kejaksaan yang diketuai Anton Sitinjak, akan mendesak Kepala Kejaksaan yang baru untuk melanjutkan pengusutan kasus tersebut.

Hal itu dilakukan guna menghindarkan terjadinya kerugian keuangan Negara milik Pemerintah Kota Bekasi dari proyek itu. “Kami mengantongi data soal proyek itu, serta mengetahui bahwa

TPU Pedurenan Tampak Rata dengan Sawah meski biaya pengurugannya Rp.1.361.440.000.

banyak pihak yang telah disuap oleh oknum pejabat terkait proyek tersebut dari Dinas Pemakaman Kota Bekasi,” ungkap Parulian.

Parulian juga menduga bahwa kasus yang diusut oleh KPK dalam tuduhan Wali Kota Mochtar Muhamad (M2) menyuap DPRD pada pengesahan APBD 2010 di dalamnya terkait sejumlah proyek yang ada di Dinas Pertamanan Dan PJU yang dikerjakan perusahaan kroninya M2 yaitu RS. “Banyak pihak tahu soal kedekatan RS dengan M2.

Atas kedekatan itu sejumlah proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut kala itu, didominasi oleh perusa-

haan milik Keluarga RS. Tender pun hanya formalitas belaka karena sebelumnya telah diatur rekanan yang bakal mengerjakannya,” ujarnya.

Sementara Anton kepada PARAMETER melalui selulernya, Minggu (25/9), menuturkan pihaknya beberapa waktu lalu, mendapat pengakuan dari Sugeng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu di ruangannya, telah mendapat pemeriksaan dari Jaksa Kejari Kota Bekasi.

Namun apa motif di balik pemeriksaan itu tidak berlanjut, menjadi pertanyaan.

Bersambung ke Hal 11

2

REDAKSI

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

ISTIMEWA

Media Lebih Dipercaya Ketimbang Lembaga Lain

Penerbit : CV. MULTI ARTA JAYA Pembina : H. Danny Subandi, SH

WARTAWAN-SMA 6 BERDAMAI

Penasehat Hukum : Galumbang Hutapea, SH Pemimpin Umum : Marojahan Parulian Hutapea, SE Wakil Pemimpin Umum : J. Perdana Putra Pimpinan Perusahaan : Antoni L Pemimpin Redaksi : Ramly Manurung Wakil Pemimpin Redaksi : Anton Simanjuntak Dewan Redaksi : Ramly M, Marojahan Parulian Hutapea, Anton S, Jhonson Arios Redaktur Pelaksana : Jhonson Arios Redaktur : Soepianto Naibaho Tata Letak : Dava Sekretaris : Dian Kristina Staf Redaksi : Roy Manalu, Marudut Tampubolon, Marudut Haloho BIRO : Kabupaten Bekasi : Claudius S Kota Bekasi : Adriana FTB Karawang : Marseven (Ka.Biro), Gensus, Hamres, Benget L Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Kompleks Mutiara Sanggraha, Blok K6. No 5 Jakarta Telp : (021) 480 7360, Fax : (021) 480-7360 Pengaduan: 081317123615 Email : koranparameter@yahoo.co.id Percetakan : PT. Temprina (Jawa Pos Group) Isi di luar tanggung jawab percetakan

EDITORIAL

KPK-DPR Saling Mereaksi SEJUMLAH anggota DPR-RI di Badan Anggaran (Banggar) mereaksi “miring” aparat penegak hukum bangsa ini (Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ketika menjalankan tugas dan kewajibannya atas amanat hukum yang diembannya. Reaksi “elit politik” multi partai itu tak tangung-tanggung. Intinya, tidak menerima pemeriksaan yang dilakukan KPK atas informasi yang menyebutkan oknum DPR yang ada di Banggar terlibat dengan kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mereka pun kemudian menunjukkan siapa Banggar, lalu, mogok bertugas membahas Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2012, dan karenanya bakal berdampak kepada kepentingan rakyat bangsa ini dari Sabang hingga Merauke, bilamana DPR yang duduk di Banggar tersebut tak melanjutkan kewajibannya soal pembahasan RAPBN 2012 dengan Pemerintah sesuai tatanan waktu yang semestinya.

Memang dan patut mendapat maklum bahwa wakil rakyat terhormat itu sejatinya jauh lebih memiliki kekebalan dibanding KPK. Itu pasti, karena KPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak lain hanya bermuara kepada hal pemberantasan koupsi di negeri ini meliputi; pencegahan dan penindakan. Sementara mereka elit politik yang duduk di “Gedung Rakyat” itu memiliki ragam hak di antaranya; angket, interplasi, dan menyatakan pendapat (Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik) ditambah fungsi yang dimilikinya; legislasi, budget dan pengawasan.

Diduga tersinggung atau tak terima pemeriksaan yang dilakukan KPK dengan gaya atau pola yang luar biasa seperti kekuasaan yang dimilikinya luar biasa, kemudian DPR-RI pun kabarnya akan memanggil balik KPK sesuai dengan hak dan fungsi yang dimilikinya. Saling mereaksi yang diperlihatkan antar lembaga itu tanpa tersadari keduanya sangat berdampak kepada kondisi rakyat republik tercinta ini. Betapa tidak, bukankah mereka tersebut (DPR-RI dan KPK) bekerja/bertugas dibiayai oleh uang rakyat?

Mungkin kita sudah lupa akan makna kalimat bijak pro-rakyat yang diajarkan oleh guru Sekolah Dasar (SD) di bangku kelas VI yaitu: Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jika kita masih ingat, maka makna yang tersirat di dalamnya dalam masa sekarang ini tidak lain bahwa aparat penegak hukum yang ada di KPK dan anggota DPR-RI harus kembali kepada ucapan tulus yang terlontar dari guru SD tersebut, yaitu semuanya berpaling kepada rakyat. Karena memang kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah di tangan rakyat. Bukan ditangan yang mengatasnamakan rakyat.

Untuk itu, saatnya berhenti beraktivitas berdampak kepada hal merugikan rakyat tanpa terkecuali KPK, DPR, serta lembaga negara atau institusi pemerintah lainnya di mana pun. Karena tanpa rakyat semuanya tak berarti.

Sehingga bila KPK melakukan pemeriksaan kepada DPRRI untuk kepentingan rakyat melalui tugas dan fungsinya sebagai pemberantas korupsi, maka DPR tak perlu mereaksi miring, karena kalian juga punya hak untuk mempertanyakan kinerja KPK (*)

W A R T A W A N

Pewarta foto Seputar Indonesia Yudistiro Pranoto (berdiri, kedua dari kiri) yang juga korban pengeroyokan oleh siswa SMA 6 Jakarta, usai menyerahkan rekaman bukti pengeroyokannya kepada pihak komite sekolah SMA 6, di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (23/9). Setelah sekitar empat jam melaksanakan pertemuan tertutup, akhirnya pihak SMAN 6 dengan koalisi Wartawan Anti Kekerasan Melawan Kebrutalan, yang diwakili Pewarta Foto Indonesia sepakat berdamai.

Kemenkominfo Lemah Diduga Ada Beking BlackBerry Jakarta, PARAMETER Dunia telematika dikejutkan ‘kekecewaan’ Kemenkominfo kepada pembuat BlackBerry (BB), Research In Motion (RIM). Hal ini seolah menguatkan betapa lemahnya lembaga itu.

“Ungkapan semacam ini sebaiknya tidak muncul dari sebuah kementerian,” ungkap pengamat telematika Abimanyu Wachjoewidajat pada wartawan. Pernyataan ‘kecewa’ tersebut seolah menunjukkan, keadaan Kemenkominfo yang memprihatinkan.

Benarkah begitu adanya, ataukah ada sesuatu antara Kemenkominfo dan RIM? Sebelumnya, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto menyatakan kekecewaan terhadap RIM dalam mengembangkan pembangunan jaringannya di Indonesia. “Kami secara umum sangat kecewa, progress mereka lamban,” kata Gatot S Dewa Broto, barubaru ini.

Dalam kesepakatan awal tahun ini, RIM berkomitmen dalam filter konten pornografi, koordinasi penyadapan BB, memperluas jaringan pembangunan layanan purna jual, dan membangun network aggregator. Mengenai filter pornografi sudah dilaksanakan sementara tiga lainnya masih berjalan.

Pada pertemuan 17 Januari 2011 lalu, RIM menjanjikan empat hal pada peme-

DEWAN PERS :

rintah. Termasuk, memenuhi tuntutan pemerintah menyediakan pusat layanan purna jual dan kini telah memiliki lebih dari 40 Authorized Customer Care Center (ACCC).

Selain itu, memfasilitasi akses lawful interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia, membangun Regional Network Aggregator di lokasi yang belum disebutkan dan melakukan blokir akses konten internet negatif.

Keempat hal tersebut sendiri sebenarnya bukan tuntutan baru karena sudah diajukan sejak 2010.Pada saat itu, RIM ‘hanya menjanjikan’ empat hal tersebut dan tak disebut batasan waktu dan target memenuhi kewajiban tersebut.

“Artinya, kesepakatan Kemenkominfo dan RIM merupakan perjanjian yang sangat longgar. Sehingga, jika ‘niat’ RIM baru akan dipenuhi pada 2015 sekalipun, Kemenkominfo tak bisa melakukan tindakan. Apakah Kemenkominfo sedemikian ‘kecolongan’ atau turut berperan membuat kelonggaran tersebut?,” papar Abimanyu barubaru ini.

Kejanggalan makin tam-

pak ketika segalanya seolah diserahkan pada kemampuan RIM, bukan menjadikannya sebagai ultimatum pemerintah, lanjutnya. “Selaku pebisnis, setiap penundaan itu menguntungkan, perjanjian pasti akan ditunda pelaksanaannya karena tak memiliki implikasi hukum pada perusahaan,” ujarnya lagi.

Nyatanya, dari keempat komitmen tersebut, hanya penyediaan layanan purna jual dan blokir akses konten internet negatif saja yang dipenuhi RIM. Secara bisnis, efek pelaksanaannya tak berimbas langsung pada biaya yang terlalu besar dan pemasukan RIM. Berbeda dengan memfasilitasi akses lawful interception (penyadapan) bagi penegak hukum dan membangun Regional Network Aggregator yang memang akan berpengaruh langsung. Untuk komitmen menyediakan layanan purna jual, RIM cukup menggandeng operator lokal.

“Sejauh operator lokal mau bertindak sebagai ACCC, maka pemerintah tak lagi bisa memaksa RIM mengelola ACCC sendiri,” ujarnya. Sedangkan untuk komitmen memfasilitasi akses lawful interception (penyadapan) dan membangun Regional Network Aggregator RIM dipastikan memerlukan banyak dana untuk tempat, perangkat, personil, dan lainnya.

Termasuk, capital expense dan operational expense. “Efeknya, BB tak lagi diandalkan pengguna yang mengharapkan komunikasi aman dari tangan hukum.

“

Artinya, kesepakatan Kemenkominfo dan RIM merupakan perjanjian yang sangat longgar.

Sehingga, jika ‘niat’ RIM baru akan dipenuhi pada 2015 sekalipun, Kemenkominfo tak bisa melakukan tindakan.

Apakah Kemenkominfo sedemikian ‘kecolongan’ atau turut berperan membuat kelonggaran tersebut?.

”

Demikian, BB akan banyak ditinggal penggunanya dan disinilah letak keberatan RIM, terlebih RIM sudah sangat menghargai ‘kebebasan berekspresi,” paparnya.

Penerapan Lawful Interception jelas dianggap melanggar ketentuan perusahaan Kanada itu namun tak akan menjadi masalah jika pusat data BBM dipasang di Indonesia, lanjutnya.

Menurut pemberitaan, dukungan Lawful Interception bukan untuk kepolisian melainkan KPK. Artinya, dukungan itu terbatas pada kasus korupsi dan bukan masalah lain yang lebih besar seperti upaya makar, penipu-

an, kolusi, terorisme dan lainnya.

Bisnis RIM di Indonesia sendiri sangat menggiurkan.

Misalnya, pemasukan RIM dengan hitungan kasar biaya bulanan rata-rata Rp75 ribu (BIS dan BBM) dan pelanggan mencapai tiga juta kemudian dipotong BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan), profit share operator, dan lainnya.

Sisa yang diperoleh bisa mencapai 50 persen atau sebesar Rp112,5 miliar untuk RIM per bulannya. “Jika pemasukan dikelola RIM Indonesia, maka pemasukan bagi pemerintah akan lebih banyak,” katanya.

Mengapa Kemenkominfo amat lemah menghadapi RIM? Seperti diketahui, tak ada kendala bagi Kemenkominfo memberi tindakan atau sanksi karena RIM terkesan lamban, bahkan seperti mengabaikan permintaan Kemenkominfo. “Melihat pemasukan RIM yang begitu besar, kemungkinan ada ‘orang besar’ yang berkepentingan pada ‘pemasukan rutin’ RIM. Jika benar, orang inilah yang membuat Kemenkominfo tak berdaya,” tutupnya. MDR/Arios

Aceh, PARAMETER Anggota Dewan Pers, Satria Naradha mengemukakan bahwa kredibelitas media massa di Indonesia lebih dipercaya ketimbang lembaga lain. “Hasil riset menunjukkan bahwa di atas 50 persen masyarakat Indonesia masih mempercayakan kredibilitas untuk media massa,” katanya dalam acara pendataan media massa di Banda Aceh, Selasa.

Menurut Satria, untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka perlu dilakukan uji kompetensi terhadap wartawan dan perusahaan pers agar kepercayaan masih tetap melekat di dalam masyarakat.

“Kepercayaan itu jangan disia-siakan dan harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskannya, kepercayaan itu diraih karena kinerja wartawan di lapangan masih menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Namun, masyarakat juga harus bersinergi untuk membantu tugas wartawan.

Dewan Pers mendata sejumlah media cetak dan elektronik yang berkerja di Provinsi Aceh. Pendataan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) No 40 tahun 1999 untuk Dewan Pers.

“Pendataan media hanya dilakukan sekali dalam setahun guna mengetahui berapa banyak jumlah media yang bekerja di Aceh dan akan dibukukan,” ungkap Satria.Dengan lahirnya buku ini, tentu media di wilayah Papua sekalipun bisa mengetahui jumlah media yang ada di Aceh.

Sementara itu, anggota Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Samsuri mengatakan, pendataan tersebut berakhir hingga Desember. “Insya Allah buku tersebut akan rampung Febuari atau Maret,” sebut dia. Acara tersebut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Aceh, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan sejumlah pemilik media di Aceh.

Ant/Marudut

Perusahaan Pers Harus Lengkapi Keamanan Wartawan BANDUNG, PARAMETER Ketua Dewan Pers Prof.

Bagir Manan mengimbau semua perusahaan pers untuk melengkapi wartawannya dari segi keamanan setiap ditugaskan meliput di lapangan. Sebab kondisi masyarakat saat ini sulit diprediksi dan membuat profesi wartawan semakin rawan. Apalagi menyusul berbagai tindak kekerasan yang menimpa wartawan di berbagai daerah di Indonesia.

“Tentu kita sedih, kenapa wartawan sampai dipukuli.

Ini artinya dari sudut pers kita harus semakin waspada.

Perusahaan pers pun harus selalu melengkapi wartawannya dan mengingatkan wartawannya untuk selalu berhati-hati,” kata Prof. Bagir Manan yang ditemui di selasela Serial Diskusi Akademik “Revitalisasi dan Reorientasi Sistem Penegakan Hukum” dalam rangka Purnabakti Prof. Bagir Manan, di Hotel Holliday Inn, Jln. Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Sabtu (24/9) lalu.

Bagir yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung ini pun

P A R A M E T E R

“

Tentu kita sedih, kenapa wartawan sampai dipukuli. Ini artinya dari sudut pers kita harus semakin waspada.

Perusahaan pers pun harus selalu melengkapi wartawannya dan mengingatkan wartawannya untuk selalu berhati-hati.

Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan menyatakan sedih dan prihatin dengan berbagai tindak kekerasan yang menimpa wartawan. Oleh karena itu, Dewan Pers pun terus berupaya melakukan upaya pencegahan untuk

meminimalisasi kejadian buruk yang bisa menimpa wartawan melalui berbagai pelatihan yang diberikan, baik kepada wartawan langsung maupun kepada perusahaan pers.

N A M A N Y A

“Sudah berkali-kali saya katakan, kita sekarang semakin tidak tahu kondisi masyarakat kita. Kita yang sekarang harus berhati-hati.

Kelengkapan untuk menyelamatkan diri saat bertugas

T E R C A N T U M

”

harus selalu ada,” ucapnya.

Melalui berbagai pelatihan tersebut, kata Bagir, pihaknya sudah menyampaikan mengenai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi wartawan terutama ketika meliput daerah bencana atau konflik. Meskipun upaya tersebut tidak serta

D I

B O X

merta menghilangkan risiko buruk termasuk risiko tindakan kekerasan yang bisa menimpa wartawan.”Kita tidak bisa mengatur masyarakat kita saat ini.

Sebaliknya kita sendiri yang harus waspada dan berhatihati,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan, tindak kekerasan terhadap wartawan di Indonesia cenderung meningkat. Beberapa waktu lalu kasus kekerasan terjadi terhadap sejumlah wartawan yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 6 Jakarta. Beruntung akhirnya terjadi damai setelah dimediasi Dewan Pers.

Bahkan, terakhir pada Kamis (23/9), seorang koresponden televisi swasta di Makassar menjadi korban penikaman dan saat ini dalam kondisi kritis. Kejadian tersebut telah menambah panjang daftar kasus kekerasan yang dialami wartawan di Indonesia yang dalam setahun terakhir sudah mencapai lebih dari 60 kasus, di mana 10 kasus (17 persen) di antaranya menyebabkan wartawan terbunuh. AA/Baho

R E D A K S I

POLITIK & HUKUM ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kehutanan Rp 9,1 Triliun Jakarta, PARAMETER Indonesia Corr uption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan adanya kerugian negara senilai Rp 9,1 triliun akibat praktek konversi dan alih Febri Diansyah fungsi kawasan hutan ilegal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

“Sejauh ini kami baru melakukan penelusuran pada empat kabupaten, ini melibatkan 22 perusahaan dengan kerugian negara Rp 9,1 triliun. KPK harus bekerja lebih jauh untuk turun ke lapangan dan menemukan pelaku lain yang jauh lebih besar,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta.

ICW melaporkan hasil penelitiannya tersebut ke KPK. Febri menjelaskan, di Kalimantan Barat setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan penebangan kayu tanpa izin demi kepentingan bisnis kelapa sawit di daerah Sambang, Kepatang, dan Bengkayan. Akibatnya, negara diduga merugi Rp 1,15 triliun.

Hal serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hanya saja katanya modus penyelewengannya berbeda. Di Kabupaten Seruyan, Kaltim, oknum pejabat berinisial DA diduga membentuk perusahaanperusahaan boneka untuk memberi izin lokasi kepada perusahaanperusahaan tertentu.

Jika ditelusuri lebih jauh, lanjutnya perusahaan-perusahaan boneka tersebut memiliki afiliasi dengan oknum pejabat tersebut.

Total setidaknya ada 15 perusahaan yang dibentuk dan mengelola 211.580 hektar wilayah Seruyan secara ilegal.

Dia melanjutkan, selain mengobral izin kepada pihak terafiliasi, pejabat DA diduga memberikan izin lokasi pada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak dapat dijadikan areal perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Perbuatan pejabat DA itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. “Estimasi kerugian akibat korupsi di Kalimantan Tengah Rp 7,9 triliun,” tukasnya. Arios

Hermanto Pimpin Kejari Cikarang Bekasi, PARAMETER Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cikarang diganti dari Undang Mugopal kepada Hermanto, SH yang sebelumnya menjabat Kajari Takalar, Sulawesi Selatan. Pergantian ini diharapkan berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bekasi, mampu lebih optimal dalam menegakkan hukum, khususnya kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat seperti korupsi, narkoba, dan Hermanto kasus besar lainnya.

Seperti yang dituturkan Ketua LSM Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Bekasi, Zuli Zulkipli, SH kepada PARAMETER, di Bekasi Minggu (18/9).

Aktivis ini bertutur gembira atas rotasi jabatan di tubuh Pimpinan Kejari Cikarang. Menurutnya, melalui rotasi diharapkan ada perubahan signifikan soal penegakan hukum di Kab. Bekasi yang lebih berpihak kepada kebenaran.

Zulkipli juga optimis kinerja Hermanto bakal lebih baik dari pejabat sebelumnya. Hal itu menurutnya dapat ditilik dari jejak rekam Hermanto di enam tempat yang dijalaninya tercatat nilai baik. Baho

DITEGUR KEMENDAGRI

Penjabat Wali Kota Janjikan Posisi Pejabat Termutasi Jakarta, PARAMETER Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Syamsurizal akhirnya selamat dari ancaman pemecetan dari jabatan yang baru saja disandangnya pada 18 Juli lalu.

Kemendagri hanya meminta Syamsurizal untuk memberikan jabatan pada eselon yang sama kepada para pejabat yang telah dinonjobkan, termasuk yang diturunkan jabatannya ke eselon yang lebih rendah.

Keputusan itu mer upakan hasil rapat bersama antara Kemendagri dengan Pemko Pekanbaru soal permasalahan kebijakan penataan atau mutasi Pejabat di lingkungan Pemko di Gedung Kemendagri, Jumat (23/9).

Hadir pihak Kemendagri, Sekjen Diah Angraini, Plt Kepala Biro Hukum Juhdan Arif dan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek. Sementara pihak Pemko hadir Pj Wako, Syamsurizal, Sekko Pekanbaru Wardan dan Kepalda BKD Kota dengan didamping Sekdaprov Riau, Wan Syamsir Yus. Langkah pencabutan mutasi, seper ti kasus di Pemko Pekanbaru, menurut Reydonnyzar, tahapannya adalah dilakukan terlebih dahulu pemetaan jabatan. Jika sudah terpetakan, maka dicarikan posisi jabatan untuk pejabat yang telah dinonjobkan dan diturunkan jabatan eselonnya (demosi).

“Jadi, dikembalikan bukan pada jabatan yang sama, tapi pada eselon yang sama. Kalau dikembalikan ke jabatan yang sama, sulit (karena sudah terisi orang lain - red),” ujar Donny.

Kesepakatan yang sudah menjadi keputusan itu, kata Donny, Syamsurizal akan bekerja untuk memetakan dalam waktu dekat ini. Kemudian menyampaikan laporannya ke Mendagri melalui Gubernur. “ Mendagri tentunya akan melakukan proses monitoring terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil Pj Wako sesuai yang disepakati,” imbuhnya.

Donny menjamin dengan adanya keputusan ini tidak akan ada polemik di kemudian hari, karena ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembinanan dan pengawasan enyelenggraan Pemda. “ Saya berani jamin tidak akan ada polemik.

Jadi tolong diakhiri kekisruhan ini,” tukasnya.

Syamsulrizal sendiri menyatakan siap menjalankan perintah kemendagri. “Kami akan kerjasama dengan Pemprov Riau dan BKD Provinsi, supaya tidak ada yang demosi dan non job,” ujar mantan Bupati Bengkalis itu dengan wajah suntuk.

Dia berjanji akan menjalankan keputusan itu termasuk mengembalikan jabatan para camat, lurah dan sekcam yang kena demosi ke eselon semula. Bagi mereka (pejabat) yang kena nonjob akan dicarikan jabatan baru.

Dijelaskan, pemberian jabatan kepada pejabat yang sebelumnya dinonjobkan dan didemosi, diusahakan tetap di lingkungan Pemko Pekanbaru. Jika ternyata formasi sudah penuh, baru akan dicarikan jabatan di Pemprov. “Kita usahakan tidak sampai nyebrang ke kabupaten/kota lain,” ucapnya.

Donny menjelaskan, setelah melakukan pemetaan dan memeberikan jabatan pada pejabat yang dinonjobkan dan didemosi, Kemendagri akan terus melakukan supervisi. Yud/Sam/Arios

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011 ISTIMEWA

3

TAKSI PLAT HITAM MENJAMUR

Kasat Reskrim Polresta Barelang Janji Tindak Tegas

KONSULTASI PIMPINAN DPR-BANGGAR

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng (kiri), Wakil Banggar Mirwan Amir, dan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman (kanan) bergegas seusai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Pimpinan DPR merestui Banggar DPR untuk tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu, 28 September 2011 terkait commitment fee dalam kasus dugaan suap Kemenakertrans.

DATANGI KPK

4 Pimpinan Banggar Dikawal Bodyguard Jakarta, PARAMETER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yakni Melchias Marcus Mekeng, Olly Dondokambey, Mirwan Amir dan Tamsil Linrung. Keempat politisi ini tiba di gedung KPK bersamaan menggunakan mobil Suzuki APV silver pukul 09.50 WIB. Mirwan yang lebih dulu turun datang dengan baju safari biru, disusul Melchias yang mengenakan baju safari krem, Tamsil Linrung memakai batik warna keemasan, dan terakhir Olly dengan batik cokelat tua. Enam pria berbadan tegap tampak

mendampingi empat anggota DPR RI ini.

Saat diwawancarai, mereka belum memberikan banyak komentar. “Ini baru mau klarifikasi tentang itu,” tutur Tamsil, politisi dari PKS. Hal yang sama diungkapkan Dondokambey. “Iya,

Johan Budi kami mau klarifikasi saja,” ujar politisi dari PDIP. Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pemanggilan pada pimpinan Banggar DPR RI ini untuk kasus dugaan suap Kemenakertrans. “Terkait proses penyidikan kasus suap

Kemenakertrans, kita akan meminta keterangan pimpinan Banggar DPR RI,” tutur Johan.

Seperti yang diketahui, Banggar disebut jelas dalam kasus Kemenakertrans ini.

Menurut tersangka, ada setoran sebesar 10% dari nilai proyek yang harus diberikan, setoran ini nanti akan dibagikan pada kementerian serta Banggar. Bukann hanya kasus dugaan suap menyuap di Kemenakertrans yang membawa-bawa nama Banggar.

Kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang menyeret nama politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka, Banggar juga disebut menerima aliran dana proyek senilai Rp191 miliar itu. Baho

Batam, PARAMETER Para Supir Angkot jurusan Bengkong-Muka Kuning mengeluh karena setiap harinya pendapatannya menurun. Penurunan pendapatan itu disebabkan banyaknya taksi plat hitam yang mangkal di Muka Kuning.

Keberadaan taksi plat hitam tetap membuat gerah para sopir angkutan, padahal telang berulang kali dirazia.

Bukannya berkurang, keberadaannya kini bagaikan jamur di musim hujan.

“Sekarang itu sudah susah pak cari penumpang.

Kebanyakan pekerja sekarang sudah naik sepeda motor, belum lagi taksi plat hitam yang mangkal di sana.

Pendapatan jauh menurun,” kata seorang sopir bernama Anto.

Anto juga protes karena merasa dirinya dan sopir lainnya yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum tidak mempunyai kelebihan dibanding sopir yang tidak punya izin. “Kita mengurus izin operasi, termasuk plat kuning dan trayek harus keluarkan uang, ini mereka suka-sukanya beroperasi tanpa ada tindakan pihak dari pihak berwajib,” tambahnya.

Pantauan PARAMETER di wilayah Muka Kuning, banyak mobil plat hitam mangkal mencari penumpang. Tanpa merasa takut atau was-was para sopirnya terang-terangan menawarkan jasa kepada pekerja atau orang yang melintas.

Anehnya, antrian taksi plat hitam ini tidak jauh dari pos polisi Muka Kuning.

Bahkan sebagian sopirnya kenal dekat dengan aparat kepolisian yang bertugas di pos Polisi tersebut.

Selain Muka Kuning, pelabuhan domestik Telaga Punggur juga menjadi tempat yang menjanjikan untuk para pengelola atau pengusaha taksi plat hitam. Menunggu saudara atau keluarga yang hendak datang ke Batam adalah dalil yang sering dilontarkan para sopir ketika ditanya akan keberadaannya di tempat itu. Modus yang dilakukan, tidak masuk ke Pelabuhan tetapi menunggu di pinggir jalan raya punggur.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Barelang, Kompol Melda Yani ketika dikonfirmasi berjanji menindak tegas taksi plat hitam yang mangkal dan beroperasi di Muka Kuning dan di wilayah lainnya. “Dalam waktu dekat kita akan tindak tegas. Akan segera kita lakukan razia, bukan hanya di Muka Kuning, di daerah lain yang sering jadi tempat mangkal taksi plat hitam juga akan dirazia,” katanya.

Kompol Melda Yani menghimbau kepada warga atau calon penumpang untuk tidak menggunakan jasa taksi plat hitam yang dianggapnya sangat beresiko. “ Janganlah mau naik taksi plat hitam, Selain tidak ada asuransi jiwanya, Tarif ongkosnya kan tidak jelas,” himbaunya. Baho

LAKI-PEJUANG :

Korupsi Masuk Dalam Struktur Kekuasaan Jakarta, PARAMETER. Korupsi di Indonesia disebut penggiat antikorupsi yang tergabung dalam LAKI-PEJUANG (Laskar Anti Korupsi Pejuang) sudah sedemikian menggurita.

Dipastikan setiap ranah tersentu dengan tindakan korupsi, baik di lingkungan (kalangan) politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Dari segi efek kerusakan yang ditimbulkan korupsi, ditilik dari kebocoran anggaran keuangan negara berefek sampai kepada persoalan kemiskinan yang kini menjerat sebagian besar warga negara baik secara langsung atau pun tidak. Korupsi katanya adalah the root of evil .

Kejahatan para koruptor di Indonesia sangat eskalatif dan sistemik ser ta akibatnya masif (padat-kuat). Maka untuk perlawanan terhadap setiap pelaku korupsi katanya harus pula terstruktur dan sistematis (menggunakan suatu sistim – red).

Salah satu di antara sekian cara mensistematisasi gerakan antikorupsi versi LAKI-PEJUANG mengidentifikasi peran dan posisi yang bisa dimainkan oleh masingmasing elemen gerakan antikorupsi secara tepat. Melalui cara itu dinilai bisa memberikan kontribusi pemberantasan korupsi secara optimal dengan tidak mengesam-

Aktivis Antikorupsi LAKI – PEJUANG saat mendatangi KPK pingkan sinergitas dan kolaborasi kerja antar elemen gerakan antikorupsi.

Menurut aktivis itu, daftar kasus korupsi di Indonesia kian bertambah sejak kasus dugaan korupsi 7 Yayasan Suharto, Pertamina, BHS Bank, Century, Gayus, hingga Wisma Atlet. Dalam setiap masa, Indonesia katanya tidak pernah lepas dari penyakit kronis korupsi serta sudah masuk dalam struktur kekuasaan kemudian akan memproduksi praktek korupsi (koruptor).

Pemberantasan korupsi tidak

bisa hanya menunggu KPK, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang berakhir kepada penjara yang disulap bak Vila kelas Surga.

Tapi, gerakan antikorupsi butuh kesadaran, dorongan dan gerakan seluruh elemen bangsa Indonesia.” Pemberantasan Korupsi ni negeri ini hanya akan berhasil jika semua kalangan (pemerintah, masyarakat, pers, LSM, ser ta lainnya) memiliki komitmen dan itikad untuk turut ser ta dalam membasminya,” demikian Pers Release LAKI- PEJUANG yang disampaikan kepada redaksi PA-

RAMETER, di Gedung KPK JL. Rasuna Said, Jakarta (22/9) lalu.

LAKI-PEJUANG mendatangi KPK pada 22 September lalu, dan memotori segenap lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bersama memberangus korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini.

“Bersama LAKI-PEJUANG kita bebaskan bangsa ini dari budaya korupsi dan bersihkan tanah air dari kotoran penjahat korupsi.

Mari Kita tegakkan hukum demi bangsa yang besar, bermartabat, serta bebas korupsi”.

Gedung Polda Metro Jaya

Lima Kapolres di Lingkungan PMJ Dimutasi Jakarta, PARAMETER Sesuai Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor STR/1525/VII/2011 dan STR/1526/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 soal Mutasi Perwira Menengah Kepolisian, dilakukan mutasi terhadap lima Kepala Kepolisian Resor Metropolitan (Kapolrestro) dan Direktur Reserse Kriminal di lingkungan Polda Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Dua dari lima Kapolrestro yang dimutasi adalah Kapolresta Bekasi Kota dan Kapolresta Bekasi Kabupaten.

Kapolresta Bekasi Kabupaten yang dulu dijabat Kombes Pol Setija Junianta dimutasi menggantikan Kombespol Yazid Fanani sebagai Kapolrestro Jakarta Barat, karena Yazid mengikuti Sespati.

Sedangkan posisi Kapolresta Bekasi Kabupaten diisi Kombes Pol Wahyu Hadiningrat yang sebelumnya menjabat Kepala Satgaswil Jabar Densus 88 Mabes Polri.

Sementara Kapolresta Bekasi Kota yang dulunya dijabat oleh Kombes Pol Imam

Sugianto kini digantikan Kombespol Priyo Widyanto.

Imam selanjutnya menjabat sebagai Kapolrestro Jakarta Selatan. Sedangkan posisi Kombespol Gatot Edy Pramono sebagai Kapolrestro Jakarta Selatan yang lama menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya menggantikan Kombespol Herry Rudolf Nahak yang mengisi posisi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Dan Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Angesta Romano Yoyol menjadi Kapolrestro Jakarta Pusat menggantikan Kombespol Hamdidin yang mengikuti Sekolah Perwira Tinggi (Sespati).

Sedangkan Kapolrestro Depok Kombespol Ferry Abraham menjadi Kabag Paminal Provos Divpropam Polri. Kapolrestro Depok diisi Kombespol Mulyadi Kaharni dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Yan Fitri Halimansyah diganti Kombes Pol Sufyan Syarif. Sementara, Yan Fitri menjadi Kabagrenma Robinops Bareskrim Polri. Arios/Tampu

Wartawan Dianiaya di PN Jaktim

Jhonson Purba dalam kondisi luka dianiaya saat mengikuti persidangan di PN Jakarta Timur.

Jakarta, PARAMETER Tindak kekerasan terhadap pers kembali terulang.

Kali ini menimpa Pimpinan Umum Surat Kabar Siasat Kota, Jhonson Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim), saat mengikuti sidang lanjutan peme-

riksaan saksi perkara dugaan penggelapan hak atas tanah dengan terdakwa H Hotib (8/9) lalu.

Selain Jhonson, Lasport H wartawan Siasat Kota juga menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan pihak pelapor, Budi Akhmad. De-

mikian Jhonson dalam surat elektroniknya, Selasa (20/9) kepada Koran Parameter.

Penganiayaan itu mengakibatkan Jhonson luka di bagian kepala 27 jahitan dipukul menggunakan kayu balok, sementara Lasport Hutagaol delapan jahitan di kepala, dilempar batu bata.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya (PMJ) dengan No LP: TBL/3070/ IX/2011/PMJ/Dit. Reskrimum. Pelaku dijerat pasal 351 dan 170 KUHP. Informasi yang didapat Koran ini, dua orang pelaku berhasil ditangkap pihak Kepolisian PMJ dari Komplek Perumahan Billy & Moon dua hari setelah kejadian.

Menurut Jhonson, kejadian berawal saat wartawan Siasat Kota meliput sidang pemeriksaan saksi atas per-

kara dugaan penggelapan hak atas tanah dengan terdakwa H Hotib. Saat itu dua wartawan Siasat Kota, Laubinsar dan Lasport memotret para saksi dan pengunjung sidang seusai persidangan. Melihat itu, pelaku menghampiri wartawan dan menegur, tak lama kemudian terjadi pemukulan di depan pintu ruang sidang.

Lebih lanjut dijelaskan Jhonson, pihaknya sebelumnya sudah melayangkan surat konfirmasi bernomor 001/ KONF/RED-SK/VIII/11 kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur tertanggal 18 Agustus 2011 atas intimidasi dan perbuatan menghalangi wartawan mengikuti persidangan yang menurut Jhonson terbuka untuk umum, namun tidak mendapat jawaban.

Atas kasus penganiayaan

itu, Jhonson meminta Ketua Mahkamah memberikan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Jakarta Timur dengan alasan tidak merespon informasi masyarakat. “Saya minta Ketua Mahkamah mencopot Ketua Pengadilan Jakarta Timur yang menyepelekan keluhan masyarakat soal jaminan keselamatan dalam persidangan,” ujarnya.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara itu ketika dikonfirmasi wartawan soal antisipasi kemungkinan terjadinya aksi kerusuhan atau pengeroyokan menyebut bahwa situasinya masih kondusif. “Untuk saat ini masih kondusif, tetapi tidak tertutup kemungkinan kami minta bantuan pengamanan dari Polres Jakarta Timur,”

ujarnya.

Pada kesempatan lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara tersebut, Prinuka Arrom SH, sangat menyesalkan dan mengutuk kejadian itu. “Saya sangat menyesalkan dan mengutuk kejadian ini, dan ketua pengadilan Jakarta Timur harus bertanggung jawab akan kejadian ini. Akibatnya banyak persidangan yang tertunda,” katanya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol Baharuddin Jafar juga mengatakan, bahwa polisi tetap akan mencari siapa yang menjadi aktor pelaku penganiayaan.

“Jelas kita akan mencari siapa actornya dan dua pelaku sudah menjadi tersangka dan ditahan di PMJ,” katanya. Arios

4

PENDIDIKAN

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

Mendiknas: Pendidikan Karakter Tangkal Radikalisme Jakarta, PARAMETER Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh mengatakan, guna meredam radikalisme yang terjadi di kalangan pelajar, maka seluruh pihak yang terkait diimbau untuk lebih gencar mengedepankan pendidikan karakter kepada para siswa.

Menurut Nuh, untuk mencegah segala tindakan radikalisme adalah dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa empati terhadap sesama kepada para siswa sehingga tidak ada lagi pemikiran untuk melakukan tindakan radikal.

“Coba kita lihat yang melakukan pengeboman kemarin itu kapan terakhir sekolah? Maka dari itu, kita harus melihat bahwa implikasi pendidikan itu sangat panjang,” kata Nuh, Senin (26/9) lalu.

Dijelaskan, dalam pendidikan karakter ada tiga hal utama yang harus ditanamkan, yaitu kesadaran sebagai makhluk Yang Maha Kuasa, keilmuan dan kecintaan, serta kebanggaan terhadap tanah air. “Urusan empat pilar kebangsaan itu masuk ke dalam rasa kecintaan dan kebanggan terhadap tanah air,” lanjut Nuh. Terkait dengan banyaknya gejala radikalisme yang lahir dan tumbuh di lingkungan sekolah, Nuh mengatakan, hal itu disebabkan oleh tingginya jumlah pelajar di Indonesia. Maka dari itu, dirinya mengaku tidak heran jika gerakan radikalisme banyak beredar di sekolah. “Bukan hanya di sekolah saja, tempat lain juga banyak.

Namun, justru di sini peran Kemdiknas dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain bekerjasama dengan Kemenag, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kempolhukam) yang mendukung deradikalisasi ditanamkan sejak di bangku sekolah. Menkopolhukam ujarnya, juga telah memberikan atensi khusus untuk menciptakan kehidupan yang lebih toleran sejak usia sekolah.

Kemdiknas sendiri telah menangani permasalahan ini secara khusus melalui beragam cara. Salah satunya adalah dengan memberikan ruang khusus tentang pendidikan karakter dalam setiap pelatihan yang melibatkan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

“Yang paling efektif menekan pertumbuhan radikalisme di sekolah adalah melalui kepala sekolah untuk kemudian mengawasi lingkungan sekolahnya secara langsung,” ujarnya. KC/Baho

Orang Miskin Ditolak Bersekolah Jakarta, PARAMETER Lenny ibu rumah tangga kurang mampu berkeinginan memasukkan anaknya ke sekolah Alhuda-Islamic Education Center Metropolitan. Di brosur sekolah yang beralamat di Jalan Utama Raya No. 2 Cengkareng Barat, Jakarta Barat ini ditulis besar dengan huruf cetak “Biaya Pendidikan Terjangkau”, menerima pendaftaran siswa-siswi baru untuk SMP Alhuda, SMA Alhuda, dan SMK Mutiara Bangsa.

Di cover belakang brosur terpampang rapi susunan dewan yayasan, dan Dewan

Pembina DR. Meutia Hatta Swasono, Prof.Dr. Sri Ediswasono, dan Mayjend TNI-

Purn H. Nachroni Ramli, SE. Melihat itu kemudian Lenny mendaftar anaknya Danny ke sekolah tersebut (SMK Mutiara Bangsa). Lenny selaku orangtua ingin anaknya mendapat pendidikan di sekolah itu tanpa dia sadari keadaan ekonominya kategori kurang mampu.

Kemudian berbekal uang Rp. 500 ribu Lenny mendaftarkan anaknya di SMK Mutiara Bangsa. Menurutnya soal kekurangan nanti diangsur. Keterangan Lenny kepada PARAMETER biaya pendaftaran di Alhuda AIECM tahun pelajaran 2011/2012 SMP Rp. 950.000, SMK Rp. 1.675.000, SMA, Rp. 1.500.000.

Pada 25 Juni 2011 kemudian Lenny datang mendaftar dan membayar forISTIMEWA

Sekolah Dikhawatirkan Ambruk

Ratusan Murid Tangerang Belajar di Balai Desa Tangerang, PARAMETER Ratusan murid Sekolah Dasar Negeri II Sindangsono, Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, Banten, belajar di bekas Balai Desa yang tak difungsikan lagi, karena sekolah yang digunakan mereka hampir roboh.

“Para murid terpaksa belajar di bekas balai desa setempat karena bangunan sekolah tidak layak lagi ditempati dan dikhawatirkan roboh,” kata Badrawi, guru SDN II Sindangsono.

Para guru sudah beberapa kali melayangkan surat kepada petugas Dinas Pendidikan dan Pemkab Tangerang agar dilakukan perbaikan tapi tidak juga ditanggapi.

Menurutnya, jumlah murid SD yang berada di kawasan pantai utara itu sebanyak 339 orang dan sebagian belajar di bekas balai desa.

Kegiatan belajar mengajar para murid pada ruangan yang dianggap tidak layak itu sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir ini.

Bangunan sekolah nyaris ambruk, pada bagian dalam terpaksa ditopang mengunakan balok agar genteng dan plafon tidak jatuh.

Demikian pula pada kusen dan pintu sekolah itu sudah dimakan rayap termasuk dinding sudah terkelupas meski sebagian ditambal mengunakan semen. M.Haloho

RAZIA PELAJAR

Petugas Satpol PP mengangkut sejumlah pelajar yang terjaring razia ke mobil di Taman Kota, Serpong Tangerang Selatan, Selasa (27/9).

Razia bagi pelajar yang bolos sekolah tersebut untuk mengurangi kenakalan pelajar dan pencegahan tawuran antar pelajar.

Kemendiknas akan Keluarkan Permen Pungutan Pendidikan Jakarta, PARAMETER Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait pembatasan pungutan pendidikan pada 2012 mendatang.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, peraturan mendiknas (permendiknas) ini akan mengatur pola pungutan yang berlaku di jenjang sekolah dan perguruan tinggi.

Untuk tingkat SD dan SMP akan bebas dari pungutan karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan menutup biaya operasional hingga 100 persen. Peraturan ini dikeluarkan karena Kemendiknas mengakui masih banyak pungutan yang dilakukan di sekolah meski sudah ada dana BOS. “Alasan sekolah melakukan pungutan karena tidak tahu lagi bagaimana cara mencari dana sisa untuk menutupi biaya operasional karena dana BOSnya hanya sebesar 60-70 persen,” kata M Nuh di Gedung Kemendiknas, Senin (26/9) lalu.

Lebih lanjut M. Nuh menegaskan, pungutan akan dilarang di sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Peraturan tersebut juga akan menjangkau pembatasan pungutan di perguruan tinggi. Ia mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum di fakultas tertentu pungutan yang diberlakukan sangat tinggi.

Dia mencontohkan, di Fakultas Kedokteran ada perguruan tinggi yang mematok dana Rp100-200 juta sebagai uang masuk. Dengan permendiknas tersebut nantinya, lanjutnya, pemerintah akan bisa memeriksa, apakah masih kampus yang memberlakukan pungutan semahal itu. Kemendiknas juga akan menentukan batas atas suatu pungutan. “Mereka tidak akan bisa lagi memungut seenaknya,” tegasnya.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menambahkan, perguruan tinggi juga akan wajib menetapkan kuota 20 persen bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi ke bawah. Ujian jalur mandiri, yakni yang membebankan uang pangkal tinggi bagi calon mahasiswanya, juga tidak akan berlaku lagi pada 2012. Dia memperkirakan, pada Oktober mendatang permendiknas ini akan keluar. KSI/ARIOS

Hamzah ? yang kami perlukan adalah membawa uang”.

Lenny katanya mendapat penjelasan anaknya dapat diterima di sekolah itu bilamana membayar lunas biaya pendaftaran Rp. 1.675.000.

Kelonggaran yang diberikan boleh membayar separoh dulu Rp. 800.000 kemudian baru dikasih tempat duduk atau kelas. Pihak sekolah membenarkan kalau Lenny ada membawa surat pengantar SKTM dari RT/RW dan surat permohonan bantuan yang ditujukan pada Ketum Yayasan Drs. H. Nukman Muhayasim namun hal itu tak dikabulkan pihak manajemen sekolah itu meski pun berbagai upaya sudah dilakukan di antaranya pada 10 Juli Lenny menemui Rustam

Semarang, PARAMETER Penyebab kesenjangan pendidikan antara daerah dan pusat sangat mempengaruhi tingkat Sumber Daya Manusia (SDM).

Umumnya SDM di daerah jauh tertinggal dibandingkan pusat, hal ini disebabkan banyak factor seperti; Informasi Teknologi, keterbatasan anggaran dan perangkap perundangan-undangan pemerintah daerah yang kurang mendukung. Hal itu disampaikan Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi.

Muhdi menilai, sudah saatnya otonomi pendidikan yang tercakup dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dievaluasi.

“Pada kenyataannya, banyak daerah, baik kabupaten/kota yang belum sepenuhnya siap, terutama pembagian kewenangan di bidang pendidikan, antara pusat dan daerah,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkan, sebenarnya sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dalam pendidikan. Namun mutu pendidikan di daerah-daerah juga tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

“Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan sering tidak mendapatkan penanganan secara cepat, karena ada yang menganggap penanganannya merupakan kewenangan pusat. Karena itu su-

dah selayaknya UU Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mencakup otonomi pendidikan dievaluasi, dengan memberikan pembagian kewenangan pendidikan secara proporsional,” lanjut Muhdi.

Ditambahkannya, pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus lebih proporsional, berdasarkan kemampuan finansial maupun kompetensi suatu daerah.

“Kalau bisa provinsi dan pusat justru diberi kewenangan lebih dalam mengatur dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah, karena pusat memiliki pos anggaran lebih dibandingkan pemerinta daerah,” tambahnya. PK/Roy

Jakarta, PARAMETER Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan, kualitas pendidikan di Jakarta sejauh ini dinilai lebih unggul dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Untuk itu, segala sarana maupun prasarana yang mendukung tentunya sangat diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Hal itu disampaikan di depan 5.000 orang yang berasal dari komunitas pendidikan saat kegiatan Halal Bihalal komunitas pendidikan bersama Gubernur DKI Jakarta, di halaman kantor Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Selasa (27/9).

Atas prestasi itu, Fauzi menyampaikan rasa bangga dan rasa terimakasinya kepada para pelaku dan komunitas pendidikan di Jakarta. “Tentu saya sangat bangga, Jakarta memiliki komunitas

pendidikan yang berprestasi mulai dari kepala sekolah, guru, pengurus PGRI hingga para muridnya,” ujarnya.

Meski begitu, secara khusus, Bang Fauzi, sapaan akrabnya meminta kepada komunitas pendidikan Jakarta agar tidak terlena dengan prestasi yang telah dicapai saat ini. Sebab, kemajuan peradaban juga harus diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. “Tuntutan masyarakat dan tuntutan peradaban semakin meningkat. Jika tidak siap merespon dengan tanggung jawab tentunya hanya akan menjadi penonton dari kemajuan zaman,” jelas Fauzi.

Kota Jakar ta, ditambahkan Fauzi, tidak memiliki Sumber daya alam yang melimpah. Jadi yang perlu dikembangkan oleh ibu kota adalah kekayaan akan kualitas SDM. “SDM berkualitas diwujudkan melalui sistem dan

program pendidikan yang benar.

Untuk itu, buat siswa-siswa belajar yang benar agar menjadi pintar, jangan belajar yang pintar tapi jadi tidak benar,” ucap Fauzi menasehati ribuan siswa dari SD hingga SMA yang hadir di acara tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakar ta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, halal bihalal ini bertujuan memperkuat silaturahmi dengan komunitas pendidikan. Karena pendidikan memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang sangat tinggi, sehingga harus selalu saling berkomunikasi untuk sharing. “Kami akan bahu membahu meningkatkan pelayanan pendidikan. Kehadiran Gubernur tadi bisa menjadi inspirasi dan dorongan serta semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Jakarta,” tandasnya. BJ/Roy

Effendi, S. Pd (bendahara yayasan) dan Kepala SMK Mutiara bangsa Drs. H. Abdullah Syafei. MM. Kasus yang dialami lennya dan anaknya adalah contoh soal ribuan kasus rakyat miskin yang ditolak di sekolah tertentu. Lenny banyak ibu-ibu lain berharap agar Kementerian Pendidikan Nasional lewat para pejabat di daerah menindak tegas sekolah-sekolah yang menolak anak didik dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan bersekolah seperti yang terjadi di Sekolah Alhuda Cengkareng yang di dalamnya duduk sebagai dewan pembinan DR. Meutia Hatta Swarsono (Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Mutu Pendidikan Bisa Dicapai dengan Partisipasi Warga Medan, PARAMETER Masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah diminta untuk lebih proaktif dalam membuat anggaran sekolah. Dengan demikian, penyimpangan akan dapat dicegah. “Masyarakat harus terlibat membuat anggaran sekolah. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki sekolah, dan pengelolaan dana sekolah juga akan lebih terbuka, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dana,” Demikian Koordinator Divisi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri.

Ia mengatakan masyarakat, guru, dan orangtua murid merupakan komponen penting untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan kata lain, pendidikan

terhadap peserta didik tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada guru, namun orangtua juga harus turut terlibat.

“Partisipasi masyarakat, guru, dan orangtua murid diperlukan untuk membangun kemitraan antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan,” katanya.

Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) Arif Faisal, mengatakan, peningkatan mutu pendidikan bisa dicapai dengan adanya partisipasi warga di sekolah.

“Partisipasi dalam anggaran sekolah bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan partisipasi dalam pengembangan kurikulum bisa menyesuaikan ke-

Saatnya Otonomi Pendidikan Dievaluasi Sebaiknya

Fauzi Bowo Minta Komunitas Pendidikan Tidak Terlena

Siswa SMP

mulir pendaftaran Rp. 50.000, tanpa tanda terima uang alias kuitansi. Alhasil, uang formulir tidak bisa Lenny minta kembali seiring anaknya gagal diterima.

Penuturan Lenny, adalah bernama Evi yang berurusan soal formulir pendaftaran dengannya.

Seiring unek-unek yang ada di benak Lenny, katanya pada 9 Juli datang ia ke sekolah Alhuda bersama Amir Hamzah Ketua Badan Dakwah Islam, Ketua Himpuna (Himpunan Pensiunan Pertamina) Jakarta Utara menghadap Zarkasih (Perlengkapan Yayasan). Namun saat itu Lenny malah mendapat jawaban dengan lontaran perkataan; “kenapa ibu Lenny bawa-bawa bapak Amir

butuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.

Perda tentang pendidikan sangat penting sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan terutama di Kota Medan. Karena dalam desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk membuat peraturan dalam urusan wajib pemerintah.

“Saat ini, di tingkat pemerintahan daerah, lebih banyak peraturan yang mengatur tentang pungutan, tetapi peraturan tentang pemberdayaan masyarakat, sangat minim sekali. Maka Perda pendidikan ini sangat penting sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan,” katanya. AN/Baho

Kurangi Buta Aksara

Pendidikan Seks Masuk Kurikulum Medan, PARAMETER Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Syafri mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya jika pendidikan seks dimasukkan dalam kurikulum, namun harus dibatasi yakni tidak pada semua jenjang pendidikan.

“Materi pendidikan seks itu tidak perlu untuk semua jenjang pendidikan.

Misalnya pada tingkat TK, SD, dan SMP. Saya setuju jika dimasukkan hanya pada kurikulum SMA sederajat,” katanya menanggapi usulan pendidikan seks dimasukkan dalam kurikulum, Kamis lalu, di Medan.

Ia mengatakan, pendidikan seks yang diajarkan muatannya sangat bermanfaat bagi pengetahuan siswa sejak dini, misalnya saja pergaulan bebas. Selain itu, siswa juga diberitahu betapa bahayanya pergaulan bebas yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Dari muatan bahan pendidikan tersebut, lanjutnya, juga akan diperkenalkan jenis-jenis penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas.

“Dengan adanya pendidikan seks itu, siswa bisa mengetahui penyakit-penyakit yang membahayakan akibat pergaulan bebas tersebut. Selain itu, pendidikan seks juga akan membahas bahaya menikah di usia dini. Ini tentunya perlu disampaikan pada siswa, mengingat melakukan hubungan di luar nikah lebih banyak bahayanya daripada amannya,” katanya.

Menurut dia, pentingnya pendidikan seks dimasukkan ke dalam kurikulum di Indonesia karena budaya atau kultur Indonesia juga belum secara gamblang menerangkan persoalan tersebut. Di Negara Barat, seks bukan hal tabu atau asing lagi. Malah setiap orang yang sudah dinyatakan dan mengerti seks, maka tidak disalahkan kalau orang itu berbuat seks secara bebas. “Di negara luar itu, malah diajarkan dan langsung dipraktikkan.

Namun di sini pastinya tidak demikian karena kita menganut adat ketimuran,” katanya. AN/Baho/Tampu

Disdik Kotabaru Perbanyak TBM Kotabaru, PARAMETER Untuk mengurangi tingginya angka buta aksara di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Pemkab Kotabaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memPenderita buta aksara perbanyak Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Slamet Riyadi, tingginya angka buta aksara yang mencapai 13.883 orang atau sekitar tujuh persen dari penduduk Kotabaru mengharuskan Dinas Pendidikan Kotabaru bekerja keras menyusun beberapa langkah strategis untuk menguranginya. Di antaranya membangun TBM yang tersebar di beberapa daerah kecamatan di Kotabaru dan memberikan bantuan buku cerita dan bacaan-bacaan inspiratif sesuai dengan kondisi daerah kecamatan masing-masing.

Selain buku inspiratif kata Slamet, Disdik juga akan memperbanyak buku bacaan tentang keagamaan dan diberikan kepada masyarakat sesuai daerah kantong-kantong buta aksara berada.

Lebih jauh dijelaskan, Dinas Pendidikan juga memperbanyak kelompok-kelompok belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di daerah kepulauan dan pesisir. “Hingga saat ini, Kotabaru juga telah memiliki sedikitnya 25 unit PKPBM yang tersebar di daerah kecamatan,” ujarnya.

PKBM dan TBM menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi warga yang belum dapat baca tulis, serta menyelenggarakan ujian penyetaraan paket A, B dan C. Khusus untuk paket A, B, dan C diperuntukkan bagi yang tidak sempat lulus SD, SMP dan SMA. “Sesuai Deklarasi Dakkar, kami berharap pada 2015 nanti angka buta aksara di Kotabaru bisa berkurang minimal 50 persen, syukur-syukur lebih dari itu,” jelasnya. AN/Baho

Kemendiknas Canangkan Program Sekolah Sehat Jakarta, PARAMETER Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama dengan PT Sinar Sosro mencanangkan program sekolah sehat di seluruh jenjang pendidikan. Program tersebut difokuskan pada upaya pembentukan budaya sekolah, pola pikir, sikap dan perilaku untuk mendukung terwujudnya sekolah sehat.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan, saat ini banyak jajanan anak sekolah yang jauh dari

kategori sehat, aman dan bergizi. Karenanya, dengan kerjasama ini diharapkan akan memperbaiki kantinkantin di sekolah dan membantu pemahaman makanan yang bergizi dan aman.

“Nantinya juga akan diberikan penyuluhan mengenai bagaimana pengelolaan kantin. Untuk ke depannya, anak-anak SMK juga bisa menjadikan kantin itu sebagai usaha dan bagian dari unit produksinya.

Sehingga, mereka akan mendapatkan pengalaman

kelola kuliner,” ungkap Fasli usai penandatangan MoU antara Kemdiknas-Sosro di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (22/9).

Di tempat yang sama Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto menambahkan, program ini bertujuan untuk membangun peradaban yang melahirkan orang-orang sehat jasmani dan rohani. Ditegaskannya, para siswa di sekolah formal perlu dipersiapkan menjadi anak-anak yang cerdas, memiliki kemandirian dan

berbudaya hidup sehat.

Sedangkan Presiden Direktur PT Sinar Sosro, Joseph S. Sosrodjojo mengatakan, program yang melibatkan Kemdiknas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak-pihak terkait lainnya itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekolah. “Selain itu,program ini juga bisa dijadikan ajang pelatihan kepada peserta didik mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungans ekolah. Sehingga ke depan-

nya, dapat menciptakan orang-orang yang memiliki kualitas SDM yang lebih baik,” terangnya.

Untuk periode pertama, sekolah yang tersentuh program itu antara SD Tamanan Kediri (Jawa Timur), SDN 9 Mempawah Pontianak (Kalbar), SDN CBN Surya Kencana (Jawa Barat) dan SDN 11 Mataram (NTB), SMPN 6 Banjarmasin (Kalsel), SMPN 2 Mempawah Pontianak (Kalbar), SMPN 10 Malang (Jawa Timur), dan SMPN 3 Lebak (Banten). Sedangkan

Fasli Jalal untuk tingkat SMA antara lain SMAN 7 Mataram (NTB), SMAN 7 Banjarmasin (Kalsel), SMKN 01 Mempawah Pontianak (kalbar) dan SMAN 1 Majalengka (Jawa Barat). Cha/Arios

LINGKUNGAN & KESEHATAN Habiskan Rp2,8 M Bersihkan 70 Titik Saluran Air Jakarta, PARAMETER Menghadapi musim penghujan yang diprediksi mulai berlangsung pada per tengahan Oktober mendatang, Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakar ta Timur, melakukan pengurasan dan normalisasi di 70 titik saluran air. “Jika tidak segera dilakukan pengurasan maupun normalisasi, dikhawatirkan dapat memicu timbulnya genangan air. Terlebih saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan dimana terjadi pendangkalan ser ta dipenuhi sampah,” terang Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, Suhartono.

Menurut Suhartono ke-70 titik saluran air tersebut sangat rentan memicu terjadinya genangan air, terutama saat hujan. “Proses normalisasi dilakukan sejak akhir Agustus lalu, ditargetkan rampung sekitar September -Oktober mendatang. Diharapkan, saat musim penghujan tiba, seluruh saluran air mampu mengalirkan dan menampung air secara optimal,” ujarnya.

Ditambahkannya anggaran yang digunakan untuk program normalisasi berasal dari anggaran tak terprediksi yang nilainya mencapai Rp 2,8 miliar. “Hingga Rabu (21/9) ini, dari 70 titik saluran air yang dikerjakan, sudah 45 titik yang dinyatakan selesai dikerjakan. Sedangkan 25 titik lainnya ditargetkan rampung awal Oktober mendatang,” ujar Suhartono, Rabu (21/9).

Seluruh saluran air yang dinormalisasi itu tersebar di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Hampir di sepanjang saluran air yang dilakukan normalisasi, terdapat sampah berserakan. Jika tidak segera diangkat ke permukan, dipastikan sampah itu akan menjadi penyebab terjadinya genangan.

Bahkan, saluran air di kawasan PIK (perkampungan industri kecil) Penggilingan, Cakung, terpaksa di sisi kiri kanannya dipasangi turap, masing-masing sepanjang 20 meter. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya luapan air, mengingat di titik tersebut sudah terjadi longsor. Rata-rata saluran air yang dinormalisasi ini lebar dan kedalamannya bervariatif. Yakni, mulai dari lebar 50-100 centimer, dengan kedalamannya antara 50-100 centimeter.

Beberapa saluran air yang tengah dilakukan normalisasi itu di antaranya terdapat di sepanjang Jl Raya Inpeksi Kalimalang hingga Jl Basuki Rachmat, Durensawit. Kemudian di Jl Pahlawan Revolusi, utamanya mulai dari Jl Pondok Bambu Atas hingga depan Swalayan Tiptop. Selain itu saluran air di Jl Pangkalan Jati hingga depan Supermarket Naga di Jl Raya Inspeksi Kalimalang. Marudut/Arios

Kemenkes dan Kadinkes MoU Pengendalian TB Jakarta, PARAMETER Pengendalian tuberculosis (TB) di Indonesia telah menunjukkan kemajuan bermakna. Ini terlihat dari tercapainya target angka penemuan dan angka keberhasilan pengobatan sesuai indikator MDGs, yaitu menurunnya angka kesakitan dan kematian menjadi setengahnya di tahun 2015. Peringkat Indonesia dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia telah turun dari peringkat ke-3 menjadi peringkat ke - 5.

Akhir 2010, Indonesia telah mencapai 78,3 persen penemuan kasus dari 70 persen yang ditargetkan. Selain itu, keberhasilan pengobatan TB telah mencapai 91% dari 85% yang ditargetkan.

Keberhasilan ini antara lain karena akses pelayanan kesehatan semakin baik, pendanaan semakin memadai, dukungan pemerintah pusat dan daerah, peran serta masyarakat dan swasta semakin meningkat, di samping membaiknya teknologi pengendalian TB. Demikian sambutan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama pada acara Penandatanganan Sub Grant Agreement untuk Single Stream Funding (SSF) the Global Fund (GF-ATM) Komponen TB, di Jakarta (16/ 9). Penandatanganan ini dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Empat Sub Recepient juga ikut menandatangani yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Kesehatan Kemenhankam dan Coordinating Country Mechanism (CCM) Indonesia.

“Dalam hal prevalensi TB, target MDG’s Program Pengendalian TB telah on the tract”, ujar Prof. Tjandra. Prof. Tjandra menyatakan, saat ini angka prevalensi TB turun menjadi 285/100.000 penduduk dari target tahun 2015 sebesar 221/100.000 penduduk. Sementara angka kematian TB saat ini telah mencapai target MDGs yaitu 27/ 100.000 penduduk dari target 46/100.000 penduduk.

Walaupun banyak keberhasilan yang dicapai, namun TB masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Jumlah kasus TB di Indonesia sekitar 5,8 persen dari total jumlah kasus TB di dunia.

Setiap tahun terdapat 660 ribu kasus di Indonesia, 61 ribu diantaranya meninggal atau sama dengan 238 orang TB yang meninggal setiap harinya. Sementara, TB terjadi pada lebih dari 70 persen usia produktif sehingga beban ekonomi akibat TB cukup besar, jelas Prof. Tjandra.

Ditambahkan, ada beberapa tantangan dalam pengendalian TB di Indonesia diantaranya meningkatnya kasus Multi Drug Resistant (MDR-TB) dan ko infeksi TB-HIV. Untuk itu perlu kegiatan kolaboratif antara kedua program TB dan HIV ser ta ekspansi manajemen program kasus TB-MDR. Tantangan lain, dengan semakin komprehensif dan integratif program, manajemen program TB semakin complicated. Untuk itu perlu keterlibatan semua pihak dalam pengendalian TB termasuk masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, dan pasien. Penguatan sistem dan layanan kesehatan penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan TB. Baho/Arios ISTIMEWA

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

5

Gubernur DKI Fauzi Bowo Terusik Soal Pot Bunga

Fauzi Bowo

Jakarta, PARAMETER Penghijauan yang baik sangat dibutuhkan kota metropolitan seper ti Jakar ta. Sebab selain memperindah wajah kota supaya terlihat asri, juga tanaman juga berfungsi sebagai paru-paru atau filter polusi di Jakarta.

Meski demikian, penghijauan hendaknya ditata secara baik agar terlihat lebih indah. Maraknya penempatan pot bunga tidak pada tempatnya di sejumlah wilayah di

ibu kota membuat “gusar” Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Untuk itu, dalam pertemuan antara Gubernur dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jajaran kecamatan dan lurah seJakarta, Fauzi Bowo sempat menyentil para lurah dan camat yang hadir pada kesempatan tersebut.

“Saya tanya sama Catharina (Kadis Pertamanan dan Pemamakaman DKI Jakarta), itu pot bunga kok diletakan sembarangan,”

tanya Fauzi. “Bukan saya pak, tapi camat dan lurah yang meletakannya,” ucap Fauzi menirukan jawaban Chatarina, di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/9) lalu.

Untuk itu, Fauzi meminta kepada camat dan lurah agar meletakan pot bunga di tempat yang sesuai. Jika salah meletakan atau tidak pada tempatnya, keindahan itu justru akan hilang. “Saya ingin Anda sadar, ada tempat tertentu

yang tidak bisa ditempatkan fasilitas seperti itu,” kata Fauzi Bowo.

Selanjutnya, Fauzi berharap, selalu tercipta koordinasi yang baik antara Dinas Per tamanan dan Pemakaman hingga ke tingkat lurah dan camat. Koordinasi itu juga berlaku untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Selama ini, kita selalu teriak kekurangan RTH. Tapi, RTH yang ada justru tidak dijaga,” keluh Fauzi.

Pada kesempatan itu, Fauzi

juga sempat menyebutkan sejumlah taman yang kondisinya sangat buruk. Salah satunya yakni, Taman Warakas. Ia juga meminta kepada lurah dan camat untuk lebih aktif menjaga lingkungan. “Fasiltas di kota ini seperti terkesan tak bertuan. Taman jangan dijadikan tempat sampah. Tolong pelihara fasilitas tersebut, jangan digunakan untuk hal-hal yang merusak atau mengotori taman,” tandasnya.

Marudut/Arios

Pemprov DKI Alokasikan Rp 5 Miliar Antisipasi Banjir Jakarta, PARAMETER Meski Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan hingga akhir 2011, Jakarta relatif aman dari banjir besar, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Salah satunya menyiapkan dana sebesar Rp 5 miliar, untuk biaya operasional penanganan banjir Rp 3 miliar dan pengadaan kesiapan peralatan dan bahan-bahan Rp 2 miliar. Dana tersebut diambil dari pos anggaran cadangan APBD DKI 2011 yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI sebesar Rp 12 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI, Tarjuki menegaskan, usulan Dinas PU meminta dana tambahan pos anggaran cadangan Rp 5 miliar telah disetujui dalam APBD Perubahan 2011.

“Dana cadangan untuk mengantisipasi banjir seperti untuk biaya operasional penanganan banjir, serta untuk peralatan dan bahan antisipasi banjir. Peralatan dan bahan tersebut kita lelang secara terbuka,” kata Tarjuki, Jumat (23/9).

Dengan anggaran tersebut, Dinas PU telah mempunyai kesiapan dan peralatan yang memadai. Kesiapan peralatan penanganan banjir itu, terdiri dari pompa mobile, pompa stasioner, truk, truk sampah, eskavator panjang, eskavator kecil, shovel loader, jetting truck,

pontoon, jack hammer atau breaker, takel, handy talky, genset dan truk trailer.

Khusus pompa mobile, Dinas PU DKI memiliki sebanyak 78 unit, yang tersebar 13 unit di Jakarta Pusat, 9 unit di Jakarta Utara, 12 unit di Jakarta Barat, 12 unit di Jakarta Selatan dan di kantor dinas sebanyak 32 unit.

Tidak hanya itu, Dinas PU DKI juga memiliki pompa permanen seperti pompa Sunter Timur (Kodamar) 9 unit, pompa Sunter Utara 3 unit, pompa Tomang Barat 7 unit, Pompa Melati 6 unit dan pompa junction ada 7 unit.

“Semuanya siaga di kawasan rawan banjir, sehingga bisa dengan cepat dialirkan ke sungai atau laut,” paparnya.

Sedangkan kesiapan sarana dan prasarana pengendali banjir yang dimiliki Pemprov DKI, terdiri dari 344 pompa pengendali banjir, 55 lokasi waduk pengendali banjir, 93 unit pintu air pengendali banjir, 51 lokasi posko piket banjir dan 7 titik pantau sistem peringatan dini. Selain itu, ada

PDAM Didesak Bangun Instalasi Tangsel, PARAMETER Pembangunan instalasi penyaluran air ke pemukiman warga di wilayah Tangsel diminta segera dilaksanakan oleh PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten (Kab) Tangerang. DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai sebelum penyerahan aset BUMD tersebut dari Kab. Tangerang, instalasi diharap sudah tersambung mendekati pemukiman-pemukiman warga. ”Air menjadi salah satu kebutuhan yang paling hakiki. Sejauh ini memang masih banyak daerah di Tangsel yang belum terjamah PDAM,” terang Bambang P Rachmadi, Ketua DPRD Kota Tangsel.

Pembangunan instalasi perlu sesegera mungkin dilakukan mengingat dalam waktu dekat, penyerahan aset BUMD berdasar UU 51 Tahun 2008 soal pemekaran Tangsel sudah dilaksanakan. Dalam aturan tersebut segala aset daerah paling lambat lima tahun sudah diserahkan dari Kabupaten Tangerang, selaku daerah induk. Dan sejauh ini jelas Bambang, warga yang Tangsel yang teraliri PDAM mayoritas masih warga yang tinggal di perumahan. Di luar itu, semuanya masih menggunakan sumur bor. ”Apabila dihitung, paling lama tiga tahun lagi seluruh aset dari daerah induk sudah harus diserahkan. Termasuk PDAM dan

instalasinya. Jadi instalasi ke pemukiman warga yang tidak tinggal di perumahan harus sudah mulai dibangun,” kata Bambang.

Langkah yang harus dilakukan kata Bambang, Pemkot Tangsel diharap secepatnya untuk mempersiapkan struktural direksi PDAM Kota Tangsel. Termasuk nama BUMD yang mengurusi air tersebut nantinya. DPRD, kata Bambang, secepatnya juga akan menyiapkan payung hukum untuk pembentukan direksi dan BUMD terkait pengadaan air. ”Memang tidak bisa cepat. Namun kalau dilakukan ber tahap setidaknya bisa menyelesaikan persoalan,” kata Bambang.

Bambang menerangkan, pembangunan instalasi berupa pipa ke wilayah-wilayah pemukiman penduduk tidak terlalu sulit dilakukan. Karena jelas Bambang, PDAM yang saat ini dikelola oleh Kab. Tangerang membentangkan pipa utama di wilayah Tangsel.

Jadi secara umum, tinggal menyambung pipa-pipa sekunder ke lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Setelah pipa itu dibangun maka, warga yang hendak mengajukan penyambungan, tidak lagi terlalu lama menunggu. ”Soal biaya pengadaan instalasi, itu yang harus dibicarakan kedua daerah (Tangsel dan Kab. Tangerang),” kata Bambang. kin

17 lokasi penakar curah hujan, 26 situ dan waduk retensi, 47 polder, 442 kilometer saluran makro dan sub makro serta 1.537 kilometer saluran penghubung dan mikro.

Sementara untuk personel, pihaknya memiliki 646 orang petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Diantara jumlah petugas tersebut, sebanyak 105 satuan petugas (satgas) yang secara rutin akan memantau dan memonitoring debit air serta saluran air saat musim hujan. Dengan rincian 30 petugas merupakan satgas dinas dan 75 orang merupakan satgas di lima wilayah kota administrasi.

“Pengadaan satgas ini atas permintaan Gubernur DKI. Mereka akan patroli keliling saat musim hujan untuk memantau debit air di pintu-pintu air dan saluransaluran air yang tersumbat oleh sampah di wilayah masing-masing. Sehingga bisa langsung ditangani dengan cepat,” jelasnya.

Marudut/Arios ISTIMEWA

Dokter membawa Siti Rahmah, bayi dengan jantung di luar tubuh, menggunakan kotak inkubator di RS Ibnu Sina, Pekanbaru, Riau, Sabtu (17/9). Bayi berusia lima hari itu batal diberangkatkan ke RS Harapan Kita Jakarta karena tak mendapat penerbangan yang memadai dengan pesawat komersil, sedangkan pemerintah daerah tak sanggup membiayai carter pesawat menggunakan biaya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk keluarga miskin.

SELAMATKAN SITI RAHMAH

Peluncurkan Pedoman CSR bidang lingkungan bekerjasama dengan CECT.

KLH Luncurkan Pedoman CSR Bidang Lingkungan Jakarta, PARAMETER. Pada 18 Agustus 2011, lalu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Pedoman CSR (Corporate Social Responsibility) bidang lingkungan bekerjasama dengan Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Universitas Trisakti dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS, mengatakan, meningkatnya tuntutan para pihak terhadap praktek usaha yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, membuat perusahaan harus lebih bersikap proaktif untuk tetap mempertahankan daya saingnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan yang memiliki image positif; ramah lingkungan dan memiliki kepekaan sosial tinggi, akan lebih unggul dalam kompetisi bisnis, oleh karenanya Corporate Sosial Responsibility (CSR) harus dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis perusahaan jangka panjang.

Konsep CSR berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat atau Comdev, di mana merupakan bagian penting dalam proses implementasi kegiatan CSR. Comdev merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat melalui partisipasi aktif, di mana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersifat wajib di mana dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mengacu kepada semua peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); UU No. 18/

2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 82/2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pada peluncuran pedoman CSR bidang lingkungan dimintakan agar semua pihak berperan aktif dalam setiap kegiatan CSR sehingga dapat terbangun komitmen dan kemitraan yang kuat dalam menerapkan CSR di bidang lingkungan. Implementasi kegiatan CSR bidang lingkungan yang benar, tepat dan berkelanjutan menjadi harapan besar bagi KLH untuk terjalinnya sebuah keseimbangan yang harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, hingga akhirnya dapat membentuk dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dengan melibatkan semua pihak secara terus menerus.

Lounching buku CSR Bidang Lingkungan di lakukan di Hotel Nikko, di Diamond Room Jakarta Pusat, Kamis 18 Agustus 2011 dan dilanjutkan Presentasi Pedoman CSR Bidang Lingkungan oleh Asdep Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan KLH yang diwakili Asdep Komunikasi Lingkungan Siti Aini Hanum.

Sementara panel diskusi dibawakan oleh Sarwono mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sekertaris Jendral ESDM Waryono Karno, Noke Kiroyan Presdir PT Komunikasi Kinerja, Yanti Koestoer Direktur IBL-Indonesia dan Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Ilyas Asaad.

Pemunculan buku tersebut diharapkan minimal menjadi rambu atau pijakan dalam mengkualifikasikan kegiatan CSR dalam bidang Lingkungan. Dan diharapkan tidak adalagi tumpang tindih informasi atau pencitraan pada perusahaan yang terkena sangsi hukum dalam hal pelanggaran lingkungan hidup. Baho/Tampu

Menkes Saksikan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan

Sejumlah warga mengantre saat pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PHK) di Kantor pos cabang Indramayu, Jawa Barat, Selasa (20/ 9). Sekitar 1457 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) menerima bantuan langsung tunai untuk pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan meningkatnya kesetaraan Gender.

PEMBAGIAN BANTUAN PKH

Jakarta, PARAMETER Upaya promosi dan prevensi merupakan upaya penanganan masalah di hulu yang tidak cepat terlihat hasilnya dibandingkan upaya kesehatan di hilir seperti mengobati orang sakit. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini hendaknya terus disosialisasi kepada semua masyarakat untuk menjadikan air minum dan sanitasi sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan dasar serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perilaku higienis dan menumbuhkan rasa memiliki, ujar Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH ketika menyaksikan deklarasi masyarakat ttop buang air besar Sembarangan (SBS) di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jateng, (14/9).

Menkes menyatakan bangga atas semangat yang

Endang Rahayu S kuat pemerintah dan masyarakat Boyolali untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya yang memperjuangkan pentingnya perilaku sehat, memenuhi kebutuhan akan sarana air minum dan sanitasi dasar melalui pemberdayaan masyarakat sesuai kearifan lokal setempat.

“Dengan semangat keber-

samaan, kita akan berjuang menyelamatkan hidup anakanak atau adik-adik kita supaya terhindar dari berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, ajaklah masyarakat di sekitar kita untuk ikut membiasakan perilaku yang sederhana dan sekaligus menjadikannya sebagai perilaku hidup yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Menkes.

Menkes menyambut baik acara ini karena menyangkut masalah mendasar di bidang kesehatan dan kebutuhan masyarakat akan air minum dan sanitasi yang merupakan wujud nyata dari upaya promosi dan prevensi yang menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2010-2014 dan MDG. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMASS), di Indonesia dimulai pada tahun 2008, tersebar di 15

provinsi dan 110 kabupaten/ kota, serta 5.500 desa di Indonesia. Kegiatan program ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia, Australia dan Bank Dunia, bertujuan meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyaraat miskin di perdesaan, khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota, melalui pendekatan Demand Responsive Approach.

Kiprah PAMSIMAS, hingga saat ini telah banyak membantu masyarakat di perdesaan, terutama yang tidak mendapatkan akses sarana air minum dan akses sanitasi dasar yang layak.

Tercatat, sampai dengan 30 Agustus 2011, dari target (2012) 6-7 juta jiwa pemanfaat Sarana Air Bersih yang layak, telah mencapai 3.5 juta jiwa pemanfaat Sarana Air Minum dari target 2 - 3 juta jiwa pemanfaat sarana sa-

nitasi dasar yang dibangun secara swadaya.

Khusus di Provinsi Jawa Tengah, dari 30 kab/kota target desa PAMSIMAS tercatat sebanyak 1486 desa, dan yang telah diintervensi program adalah 1452 desa. Dari 5 komponen program PAMSIMAS, salah satu komponen program terpenting adalah perubahan perilaku melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, yang sejak tahun 2008 menjadikan STBM sebagai pintu masuk program pemberdayaan di bidang kesehatan, dengan Community Led Total Sanitation (CLTS) sebagai pendekatan utama dalam pemicuan di masyarakat menuju perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Proses penyadaran masyarakat untuk meninggalkan

kebiasaan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan menjadi BAB di jamban tertutup, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan bagi pelaksanan program untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Prestasi masyarakat/komunitas yang telah 100 persen menyatakan Stop Buang Air Besar Sembarangan menjadi penuh arti, khususnya bagi masyarakat di 8 desa (dari 50 desa di Boyolali yang sudah diintervensi), yaitu Desa Genting, Kembang Kuning, Suroteleng, Tarubatang, Ringin Larik, Candigatak, Kunti dan Trayu. Peringatan Deklarasi 100 persen Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dipusatkan di Desa Trayu pada tanggal 14 September 2011 ini telah ditetapkan sebagai hari penuh arti bagi masyarakat di Kab. Boyolali. hms/kmks

6

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

ADVERTORIAL & PROFIL

UPAYAKAN PELAYANAN PRIMA

Samsat Kabupaten Bekasi Terus Berbenah

Bekasi, PARAMETER Lembaga atau kantor yang bergerak di bidang pelayanan, selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terlayaninya masyarakat dengan tetap berada pada rangkaian prosedur, menjadi bukti kemampuan institusi tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Demikian juga dengan Kantor Bersama Sistim Atministrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bekasi, yang berusaha maksimal meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

(WP), hanya untuk memberikan rasa puas dengan tetap berjalan dalam koridor atau aturan yang ada. Suasana berbeda dengan kemajuan pelayanan yang cukup signifikan dirasakan setiap

WP yang sedang mengurus kelengkapan atministrasi kendaraannya.

Pantauan PARAMETER di lingkungan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi, bahwa Proses pengurusan jauh lebih cepat dan akurat dari tahun sebelumnya, dengan biaya sesuai ketentuan. Dengan komitmen meningkatkan pelayanan, petugas di kantor tersebut dengan sabar mengarahkan para wajib pajak untuk mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilalui sebelum mendapatkan suratsurat penting kendraannya.

Setiap WP tidak perlu khawatir lagi dengan alasan pengurusan yang lama, karena dokumen yang akan diproses sesuai dengan urutan formulir yang masuk dan tidak ada lagi yang diistimewakan dan tidak ada yang ditelantarkan. Sehingga proses cepat dan tertip dapat terlaksana.

Berbagai cara telah dilakukan dalam rangka pemenuhan kepuasan kepada wajib pajak, mulai dari sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun

2010, tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di berbagai dealer atau showroom kendaraan di wilayah Kabupaten Bekasi, penyediaan fasilitas Wifi atau layanan piranti lunak berbasis internet dan juga membuka gerai atau outlet di beberapa mall atau pusat perbelanjaan.

Tidak hanya itu, keramahan petugas serta kedekatan dengan masyarakat WP juga terus diterapkan, hingga diciptakannya alat ukur tingkat kepuasaan di beberapa loket pelayanan. Pelayanan prima Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh AKP Anton Alfrino Trisanto selaku Kasubsi, kian nyata dengan tetap dijaganya ketertiban, yang mempermudah tercapainya pelayanan optimal.

Paur STNK Samsat Kabupaten Bekasi, Iptu Sukisno mengatakan, pihaknya akan selalu berupaya menciptakan suasana yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat dan tertip. “Kepuasan Wajib Pajak adalah barometer pelayanan kita. Apabila masyarakat merasa puas dengan layanan di kantor ini berarti usaha kita telah berhasil, walaupun belum sempurna,” katanya. Arios

PT JKI Produksi CPF Kaca Film Dapat Kurangi Sinar UV Jakarta, PARAMETER PT Jaya Kreasi Indonesia (JKI) selaku distributor tunggal kaca film CPF 1 di Tanah Air dan CPF1 kaca film yang dimport langsung dari Amerika dan selama ini lebih di kenal oleh pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) pemegang brand-brand besar di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan kaca film bermutu tinggi CPF1 perkenalkan langsung ke pasar retail Indonesia yang selama ini dimonopoli beberapa brand.

Ketika di jelaskan Yungistira selaku Marketing Manager CPF1 mengatakan, Logo baru CPF di IIMS JIExpo Kemayoran. Minggu (31/7).”Jelang berakhirnya gelaran IIMS 2011, CPF1 resmi berganti logo setelah sebelumnya meminta izin terlebih dahulu dari pusat yang berada di Amerika.

Produk kaca film asli bawaan Amerika ini dan bukanlah pemain baru di pasar otomotif Indonesia, karena produk ini sebelumnya juga telah sempat menjamur namun di bawah bendera APM

PT Jaya Kreasi Indonesia (JKI) selaku distributor tunggal kaca film CPF 1 ternama. Dengan bergantinya logo sesuai dengan permintaan konsumennya, maka CPF1 akan secara berkelanjutan berkomitmen untuk memberikan dan meningkatkan mutu setiap jajaran produknya,” kata Yungistira Menurutnya, salah satu hal yang mendorong pergantian logo ini dikarenakan untuk menjadi cerminan komitmen dan meningkatkan mutu pelayanan bagi customer.”CPF1 akan men-

jadi solusi bagi pemilik mobil untuk menikmati kenyamanan yang di tawarkan oleh kaca film dengan harga terjangkau,” ujarnya Ia menambahkan, bahwa persaingan di pasar retail kaca film akan sengit dan dari pihak CPF1 optimis produk CPF1 ini akan mendapat tempat di pasar, karena produk ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain mampu menghalangi sinar UV hingga 99 persen dan memblok cahaya

matahari sampai 90 persen serta keunggulannya dapat dinikmati bagi para pengguana CPF1.”Dengan logo baru tersebut CPF1 menandakan akan semakin terus ekspansif berjualan di pasar Indonesia. Setidaknya disetiap kota propinsi seperti Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang dan Jakarta ada 3 dealer, kemudian Bandung, Jogya, Semarang, Surabaya dan Kupang, Di Sulawesi ada 2 yakni Makassar. Manado, Kalimantan tepatnya di Pontianak,”ucapnya.

Sementara Assisten Manager Marketing CPF1 Dedy Lim mengatakan, Untuk CPF1 bergaransi produk bergaransi sampai 5 tahun pemakaian normal.

“Sebenarnya kaca film itu juga punya umur pakai, apalagi kalau kondisi iklim tropis seperti di sini (Indonesia), sangat mempengaruhi kecepatan umur pakai kaca film dengan mengunakan kaca film CPF1 ini akan dapat mengurangi teriknya panas matahari, sehingga akan nyaman di mobil anda,” kata Dedy Lim R Lenny

Mancing massal gratis

Peringatan Hari Jadi Karawang ke- 378 Karawang, PARAMETER Guna memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke378 pada 14 September 2011, Pemkab Karawang mengelar beragam event, yang diakhiri dengan menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD, sebagai puncak kegiatan.

Sidang paripurna istimewa tersebut dihadiri Kepala Badan Koordinasi Pemerintah Provinsi (BKPP) Wilayah II Purwakarta, Drs. H. Ruchyat, M.Si yang mewakili Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Ahmad Heryawan mengucapkan selamat Hari Jadi Ke-378 kepada Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Karawang. “Semoga dengan hari jadi ini, Pemerintah Daerah dapat termotivasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur melanjutkan, prestasi Kab. Karawang sebagai lumbung beras dan pemasok kebutuhan beras nasional sangat membangkan, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu, Gubernur berpesan untuk terus menjaga lahan pertanian agar tidak dikonversi,

karena dapat membahayakan ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun nasional.

“Pemerintah Daerah agar tidak mengizinkan alih fungsi lahan pertanian, karena saya yakin bahwa dengan pembangunan sektor pertanian yang baik akan membawa kesejahteraan bersama,” imbuhnya seraya mengingatkan untuk tetap mengembangkan sektor lainnya, seperti industri, sumber daya manusia, UKM, pendidikan dan pemerintahan.

Sementara Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam mengawali usianya yang ke-378, mulai memasuki era baru dalam proses pembangunan daerah “Khususnya dalam mewujudkan Visi baru Kabupaten Karawang yaitu, Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman dan Taqwa,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, kesejahteraan rakyat merupakan titik akhir yang dituju dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Guna mencapai tujuan tersebut, Pemda tahun ini telah menetapkan kebijakan penanggu-

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan Ir. Duddy Setiabudhi, MM Kepala Bappeda

langan kemiskinan, yang diwujudkan melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Keberhasilan program-program penanggulangan kemsikinan tersebut diantaranya dapat terlihat dari keberhasilan penanganan program beras untuk keluarga miskin atau raskin, dimana Pemerintah Pusat akhirnya menetapkan Kabupaten Karawang sebagai Pilot Project Program Nasional Fortifikasi Raskin.

Di sisi lain, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga diimplementasikan melalui berbagai kebijakan lintas sektor, khususnya di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kerakyatan.

Pemerintah Daerah sendiri saat ini tengah berupaya mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek, disamping kawasan perkotaan Karawang Kota dan Rengasdengklok. Pengembangan kawasan perkotaan Cikampek tersebut adalah untuk mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikampek – Cikopo dengan dominasi kegiatan berupa permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa,

dan pengembangan industri.

Pada bidang Pemerintahan, lanjut Bupati, tengah membahas rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, diantaranya rencana membentuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Dengan harapan pembentukan lembaga dan kegiatan operasionalnya dapat berlangsung pada tahun 2012 mendatang.

Bupati juga menambahkan pada bidang Kependudukan, Karawang telah ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu daerah yang menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Sementara itu, rangkaian kegiatan lainnya yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Karawang diantaranya; Mancing Massal Gratis, Khitanan Masal setiap kecamatan, Binojakaran/Festival Wayang Golek, Pameran Kegiatan PNPM Mandiri, Pawai Kendaraan Hias dan Helaran Budaya, Bajidoran, serta Kolaborasi Wayang Golek dan Wayang Kulit. Pandi

Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat Wilayah Kota Bekasi MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan DONI BALNADI KOERDI, S.Sos,MSi Kepala Cabang

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi

Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bekasi

Camat Rawa Lumbu Kota Bekasi

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan H. DADANG HIDAYAT,SE,MSi Kepala Badan

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan Ir. H.KOSWARA Kepala Dinas

ARKADI,S,Sos Sekretaris

Koperasi Angkutan Bekasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi

MENGUCAPKAN

Beserta Staf MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan H. SURIADI Ketua Umum

SAHATA L RAJA, SH Sekretaris Umum

Selamat & Sukses Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan KAMALUDDIN DJAENI Kepala BKD

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan ROHIM MINTAREJA Ketua DPC

MUSTAKIM Sekretaris DPC

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan EDY SUTARDI Camat

Kepala SMPN 1 Cikarang Barat dan Dewan Guru

Kepala SMPN 6 Tambun Selatan dan Dewan Guru

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan H. JUANDA, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan SIGIT SANTOSO, S.Pd Kepala Sekolah

KASUISTIK

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

PEMKOT BEKASI TAK PUNYA DATA

Ratusan Hektar TKD Terancam Hilang Bekasi, PARAMETER Ratusan hektar Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berada di wilayah Kabupaten (Kab) Bekasi tidak jelas rimbanya. Pemkot Bekasi bahkan tidak memiliki data pasti tentang TKD. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Zaki Oetomo mengatakan, TKD milik Pemkot Bekasi yang berada di wilayah Kab. Bekasi masih dalam proses pendataan. Sampai saat ini Zaki tidak mengetahui berapa jumlah dan luas tanah TKD

milik Pemkot Bekasi tersebut.

“Saya tidak tahu angka pastinya, karena itu menyangkut masalah teknis.

Tapi yang pasti sampai kita terus melakukan pendataan terhadap TKD milik Pemkot Bekasi di Kabupaten Bekasi,” kata Zaki menjawab konfir-

Zaki Oetomo masi wartawan.

Menurut Zaki, ketidakjelasan data TKD tersebut merupakan dampak perubahan status desa menjadi

kelurahan pascapemekaran wilayah antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Pada saat itu, kata Zaki ada beberapa makanisme serah terima aset antar kedua pemerintah daerah.

“Pada waktu serah terima tanah TKD tersebut datanya tidak lengkap, sehingga kami kesulitan melakukan penelusuran,” katanya.

Zaki mengatakan, saat ini sedang ada pembicaraan intensif antara Plt Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dengan Bupati Bekasi Sa’duddin, untuk rencana tukar guling aset daerah. “Terkait masalah kebijakan aset daerah itu yang memiliki kewena-

ngan adalah Plt Walikota.

Untuk datanya, saya tidak tahu persis, silahkan tanya ke anak buah saya,” ujar Zaki.

Inforormasi yang berhasil dihimpun PARAMETER seputar TKD milik Pemkot Bekasi di Kabupaten Bekasi disebutkan berkisar seluas 390 hektar. Hal itu sesuai dengan investigasi yang dilakukan salahsatu Komisi DPRD Kota Bekasi beberapa tahun lalu. Kondisi ke 390 hektar TKD itu terbengkalai, ada batasnya hilang, lokasinya tak jelas, serta luasnya berkurang di lapangan. Selain itu, ada yang sudah didirikan bangunan liar.

TKD tersebut tersebar di

beberapa kecamatan di antaranya di Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Tambelang, Sukatani, Tambun, dan Pabayuran.

Komisi A DPRD Kota Bekasi, pernah membentuk tim penyelamat TKD pada tahun 2005 dan 2008. Tim itu bertugas melakukan pendataan, pematokan, pemagaran dan pengukuran tanah untuk melindunginya dari alih fungsi atau bangunan liar.

Tapi sampai saat ini kinerja tim tersebut tidak jelas dan tidak ada tindaklanjutnya.

Anggota DPRD Chairuman J Poetro terkait nasib TKD tersebut berjanji akan melakukan penelusuran. TB/Baho ISTIMEWA

SOAL KORUPSI DI KEMENKES

17 Direktur RS akan Diperiksa Jakarta, PARAMETER Mabes Polri mengaku akan memeriksa 17 direktur rumah sakit umum dan rujukan terkait dugaan korupsi pengadaan alat bantuan kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2009.

Juru Bicara Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam menyebutkan saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan direktur. “Pemeriksaan terhadap direktur rumah sakit akan dilakukan hingga 29 September mendatang,” ujar Anton di kantornya, Jumat, (23/ 9)pecan lalu.

Lebih jauh Anton menyebutkan saat ini kepolisian tengah membidik satu tersangka dalam kasus korupsi di kementerian kesehatan. Pada proyek pengadaan alat kesehatan ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mene-

Irjen Anton Bachrul Alam mukan kerugian negara mencapai Rp 15 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp 490 miliar.

Meski begitu, Anton belum bisa memastikan kerugian negara dalam proyek pengadaan untuk 17 rumah sakit di 12 provinsi itu.

“Jumlah pasti kerugian masih kami hitung,” katanya.

Meski sudah mengantongi nama tersangka, An-

ton belum bisa menyebutkan identitas tersangka itu. Pasalnya polisi masih akan mengembangkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Tersangkanya memang ada tapi belum bisa disampaikan karena belum dipanggil.”

Sebelum memanggil tersangka, kepolisian katanya akan melengkapi bukti untuk menguatkan pemanggilan tersangka. Mengenai adanya keterlibatan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dalam pengadaan alat kesehatan itu Anton berkelit. “Nanti biar saya tanya lagi lah,” ujarnya.

IG/MARUDUT

7

Kasus Aksrindo Ditangani 27 Penyidik Jakarta, PARAMETER Sebanyak 27 penyidik gabungan dari Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakar ta Raya (Polda Metro Jaya) menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana PT Askrindo senilai Rp 439,7 miliar.

“Polda Metro Jaya serius menangani kasus Askrindo, bahkan mendapatkan dukungan dari tim Bareskrim Mabes Polri,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, KaKombes Pol Baharudin Djafar mis (22/9).

Baharudin mengatakan, tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri bertugas menyelidiki dan mengawasi penanganan dugaan korupsi PT Askrindo. Ia menjelaskan, tim Bareskrim Mabes Polri akan mengontrol langkah penyelidikan kasus Askrindo agar tetap proporsional dan sesuai prosedur.

Baharudin menyebutkan, korupsi Askrindo merupakan kasus besar, sehingga membutuhkan tenaga penyidik yang memiliki ketelitian dan keahlian tinggi. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka, yakni ZL, Direktur Keuangan PT Askrindo dan RS, Kepala Divisi Keuangan PT Askrindo, ser ta mengajukan surat pencekalan terhadap delapan orang saksi.

Penyidik juga telah memeriksa 37 orang saksi sebagai langkah awal penyelidikan dan memblokir sejumlah rekening tabungan.

Baharudin berjanji, pihaknya akan transparan menginformasikan perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi Askrindo.

Para tersangka dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tipikor.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya mengendus adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan PT Askrindo senilai Rp435 miliar. Polisi menduga dana milik PT Askrindo sekitar Rp435 miliar diinvestasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repurchase Agreement (Repo), surat utang korporasi, dan surat utang negara (SUN) sejak 20042010. Ant/Roy

13 Rumah di Tambora Curi Listrik

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Islam Karawang membentangkan spanduk saat unjuk rasa di depan kantor Pemkab Karawang, Jabar, Selasa (27/9). Para mahasiswa menuntut pemerintah daerah setempat menyampaikan hak jawab atas kasus dugaan penyalahgunaan APBD Karawang dalam program perjalanan kerohanian keagamaan atau terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD untuk umrah.

DUGAAN PENYIMPANGAN UMRAH

Jakarta, PARAMETER Seringnya musibah kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, direspons petugas gabungan PLN, Konsuil, AKLI, TNI, Polisi, Satpol PP dan Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI dengan melakukan sweeping instalasi listrik di wilayah tersebut. Dari 102 rumah yang di-sweeping, sebanyak 13 rumah diketahui melakukan pencurian listrik dengan menambah daya tanpa seizin petugas.

Titik lokasi yang sisir meliputi, RT 01, 04, 05, 06, 07, 08, b erada di RW 10. Namun, hanya 13 rumah yang melakukan kecurangan, dan tanpa ampun pemilik langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk memper tanggungjawabkan

Kejagung Bantah Hentikan Kasus Korupsi KTP Jhonny Allen Bantah Terima Duit dari Nazar Jakarta, PARAMETER Kejaksaan Agung menepis dugaan korupsi Rp 9,2 miliar dalam kasus perkara KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), akan dihentikan penyidikannya, karena tidak ditemukan cukup bukti. “Siapa yang bilang ? Tidak benar sama sekali, kita meningkatkan ke penyidikan perkara itu, tentu karena telah ditemukan cukup bukti,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menjawab pertanyaan wartawan di Kejagung, Senin.

Menurut Noor, tim penyidik, kini tengah berkoordinasi dengan BPKP, dalam rangka mencari ahli, untuk menghitung dugaan kerugian negara sekaligus sebagai keseriusan Kejagung untuk melanjutkan perkara ke pengadilan.

Perkara ini disidik sejak setahun lalu dan empat tersangka sudah ditetapkan.

Mereka, Direktur Administrasi Kependudukan Kem-

Gedung Kejaksaan Agung dagri Ir Irman Msi, pejabat Kemdagri Drs Dwi Setyantono, Direktur PT Karsa Wira Utama Suhardijo dan Dirut PT Inzaya Raya Indra Wijaya.

Namun status mereka tidak dikenakan penahanan dan hanya pencegahan.

Kasus ini berawal, 2009 saat Kemdagri mengadakan proyek KTP berbasis NIK dengan anggaran Rp15,4 miliar. Pemenang lelang, adalah PT Karsa Wisesa

Utama dan PT Inzaya Raya, 16 November 2009. Kedua usaha ini kebagian pengadaan perangkat lunak, sistem dan blangko KTP serta chip dengan nilai Rp9,2 miliar.

Namun dalam prakteknya, diduga telah terjadi penyalahgunaan tidak sesuai ketentuan. Proyek ini sebagai pilot project (proyek percontohan) di Padang, Cirebon, DI Yogyakarta, Makassar dan Bali.

Jakarta, PARAMETER Wakil Ketua Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun kembali membantah menerima duit dari perusahaan Muhammad Nazaruddin.

“Apa itu? Enggak ada itu,” kata dia sebelum rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, (20/9) lalu.

Sebelumnya, dalam laporan keuangan PT Anugrah Nusantara, salah satu perusahaan Grup Permai milik Nazaruddin, tercatat adanya setoran duit ke Jhonny dan Izedrik Emir Moeis. Dalam laporan keuangan tertanggal 25 Januari 2008 itu, seperti dilansir situs Gresnews.com, dibeberkan bahwa Nazar meneken pemberian uang kepada politikus Partai Demokrat dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Saat itu, Jhonny menjabat Wakil Ketua Panitia Anggaran, sedangkan Emir men-

Jhonny Allen Marbun jabat Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan. Keduanya memperoleh jatah dari perusahaan Nazar terkait dengan proyek di Kementerian Perhubungan. Jhonny memperoleh kucuran Rp 350 juta dan Rp 46.950.000 (dalam dolar AS). Adapun Emir ditulis kebagian Rp 422.550 (dalam dolar AS).

Pada 2008, PT Anugrah antara lain menggarap pengadaan 18 pesawat latih dan 2 simulator sayap pesawat untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di

Curug, Tangerang Selatan.

Nilai proyek Rp 114,59 miliar dari empat proyek di Kementerian Perhubungan yang nilai totalnya mencapai Rp 298,1 miliar.

Jhonny pun dengan lantang membantah hal tersebut. “Pertama, saya enggak ada urusan soal itu. Dan saya tahu itu tidak ada dan itu hanya catatan saja,” kata anggota Komisi Energi DPR ini sembari berlalu masuk ke dalam ruang rapat. Emir Moeis juga membantah menerima dana dari perusahaan Nazar.

Selain aliran ke Jhonny dan Emir, dalam laporan keuangan Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, tercatat setoran duit ke Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung dan politikus Partai Amanat Nasional yang menjadi Ketua Komisi Perhubungan DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow.

Kejaksaan Didesak Ungkap Korupsi DPU DKI Jakarta Jakarta, PARAMETER Indonesian Coruption Observer (InaCo) mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek layanan saluran atau kali di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta.

Pasalnya hasil temuan Inaco dari proyek tersebut diduga negara dirugikan sebesar Rp 109 miliar. Pe-

laku diduga mafia anggaran DPU DKI. “Makanya, kami meminta kepada kejaksaan untuk mengusut tuntas mafia anggaran DPU DKI. Karena anggaran layanan pembersihan saluran di DPU itu meningkat drastis setiap tahun sejak tahun 2008 hingga sekarang ini,” kata Koodinator InaCo A. Wahab

kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/9).

Karena itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta agar tak mengendapkan kasus tersebut. Ini mengingat layanan kebersihan kali maupun saluran air di DKI sangat didambakan warga DKI. Sebab, sampai saat warga DKI masih waswas datangnya banjir akibat

menumpuknya sampah di sejumlah kali maupun saluran air.

Lanjut Wahab, warga DKI sangat berharap kepada kejati DKI secepatnya menetapkan tersangka. Mengingat uang rakyat yang dikorup pejabat DPU dan pelaksana proyek dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebenarnya pekerjaan

layanan pembersihan saluran air atau kali di DKI merupakan pekerjaan yang sederhana, jika pihak DPU maupun pelaksana proyek menggunakan dana sesuai peruntukan.”

Wahab, mengingatkan anggaran meningkat 100 persen. Tapi kondisi saluran kali tetap kotor dengan sampah. Peningkatan angga-

ran ternyata tak diikuti perbaikan pekerjaan di lapangan sehingga hanya menimbulkan kerugian negara.

Sementara, saat dihubungi secara terpisah, Asinten Intelijen (Asintel) Kejati DKI Deden Riky menyatakan akan kembali memeriksa laporan kasus itu. “Kami akan mengecek kebenaran laporan itu,” ucap Deden.

Petugas PLN sedang mengecek meteran listrik. perbuatannya.

Plt Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN DKI Jakarta, Irwan Darwin, mengungkapkan sanksi tegas itu terpaksa diambil petugas, karena ke-13 pemilik rumah kontrakan tersebut ternyata kedapatan mencuri daya secara bervariasi. Ada yang seharusnya sesuai izin hanya 450 watt, tanpa sepengetahuan petugas ditambah menjadi 900 watt. Selain itu, ada juga yang awalnya 900 watt menjadi 1.300 watt.

“Perbuatan tersebut sudah melanggar aturan dan jelas-jelas mencuri daya. Ini sangat membahayakan, karena dengan menambah daya otomatis menambah instalasi listrik secara serabutan hingga rawan terjadi kebakaran. Itu tidak boleh dibiarkan, dan kami akan tindak tegas,” ungkapnya, Selasa (20/9).

Irwan menambahkan, bagi pemilik rumah yang kedapatan menambah daya tanpa izin, pihaknya langsung menormalkan daya sesuai daya awal dan mengganti MCB (main circuit breaker) pada instalasi listrik di rumah tersebut. Pihaknya juga mewajibkan pemilik rumah membayar tagihan susulan sesuai sesuai masa pengambilan listrik secara ilegal tersebut.

Camat Tambora, Isnawa Adji, mengatakan sweeping listrik dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang disebabkan arus pendek listrik di Kecamatan Tambora, sekaligus mengingatkan masyarakat jika penggunaan listrik tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kerugian.

“Warga harus peduli dan waspada di rumahnya masing-masing dengan tak memasang jaringan seenaknya. Ketua RT dan RW diminta aktif memantau rumah warganya terutama terkait instalasi listriknya,” terang Isnawa.

Maisaroh (45) warga RT 05/10, mengaku dirinya hanya pengontrak rumah. Jadi ia tidak tahu menahu perihal penambahan daya pada rumah kontrakan tersebut. “Saya hanya ngontrak, jadi saya tidak tahu soal listrik. Sebab yang bayar pemilik kontrakan,” tandasnya. Marudut/Baho

Kepala SMPN 16 Kota Bekasi dan Dewan Guru

Kepala SMPN 1 Kota Bekasi dan Dewan Guru

Kepala SMPN 1 Tambun Selatan dan Dewan Guru

Kepala SMK 1 Cikarang Barat dan Dewan Guru

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan KARMAWAN, S.Pd Kepala Sekolah

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan Drs. KUSMAYADI, MM Kepala Sekolah

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan Hj . IIS ISTIQOMAH, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan Drs.TEGUH WAHYUDI, M.Pd Kepala Sekolah

8

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

PERHUBUNGAN & KETENAGAKERJAAN Wali Kota Lepas Tangan Soal Relokasi Pedagang

Parkir On Street di Pasar Baru akan Ditertibkan Jakarta, PARAMETER Sukses menertibkan parkir on street (badan jalan) di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, memotivasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar di lokasi lain di wilayah ibu kota. Yang dijadikan target berikutnya yaitu parkir liar di Pasar Baru, Jakarta Pusat.

“Saat ini banyak masyarakat mengeluhkan tarif parkir di Pasar Baru yang dipungut lebih dari satu kali. Kawasan Pasar Baru memiliki potensi untuk penerapan parkir dalam gedung (off street). Parkir kita pindahkan ke tempat yang tidak mengganggu,” ujar Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakar ta, Selasa (20/9).

Di kawasan itu, konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi sehingga tidak mungkin parkir tanpa dasar waktu. Dengan melakukan pener tiban parkir liar, menurutnya, sejumlah keuntungan di antaranya trotoar yang biasa dipenuhi sampah akan menjadi bersih, serta premanisme berkurang.

Terhadap rencana ini, ditegaskan Udar, para pengusaha di kawasan Pasar Baru tak perlu khawatir kehilangan pelanggan jika parkir liar ini dihilangkan. Sebab, lanjutnya, dengan dipindahkan ke dalam gedung justru akan mendukung kegiatan ekonomi.

“Ya, memang ada rencana untuk menertibkan parkir liar di Pasar Baru. Namun kami belum bisa menentukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini. Karena kami masih berkonsentrasi di Gajahmada-Hayamwuruk dan Taman Suropati,” ungkapnya. Marudut/Arios

Pengiriman TKI ke Malaysia Dibuka Lagi Jakarta, PARAMETER Pemerintah Indonesia dan Malaysia merampungkan pembicaraan terkait penataan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Alhasil, kedua negara sepakat mengirimkan TKI ke Malaysia mulai 28 September 2011 khusus rekrutmen penata laksana rumah tangga.

Seperti diketahui akibat banyaknya masalah, pemerintah Indonesia melakukan moratorium atau pemberhentian sementara TKI ke Malaysia Juni 2009. Keputusan menghentikan moratorium diperoleh setelah dilakukan rapat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pekan lalu.

Delegasi Indonesia diwakili Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika BNP2TKI Anjar Prihantoro. Hadir pula dalam rapat tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Tatang B Razak, Gabungan Profesi TKI Jawa Timur (GAPRO TKI), dan Indonesian Man Power Supply Association (IMSA).

Anjar Prihantoro mengungkapkan, JTF Indonesia mengevaluasi persiapan pembukaan kembali penempatan TKI ke Malaysia sesuai protokol Amandemen MoU dengah pihak Malaysia yang sudah diteken pada 30 Mei lalu.

Kedua, Menakertrans Muhaimin Iskandar akan mengundang para Bupati/ Walikota yang menjadi kantong-kantong rekruitmen TKI PLRT ke Jakarta. Tujuannya, untuk lebih meminta keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola TKI. Anjar mengharapkan, sebelum pengumuman pembukaan 28 September itu, JTF Indonesia-Malaysia sudah bisa meneken mekanisme penempatan dan pengawasan TKI ke Malaysia.

Tujuan pembentukan JTF adalah untuk mengawal implementasi MoU dengan memberikan bantuan penyelesaian yang tepat bagi berbagi permasahan yang muncul di lapangan (sehingga bersifat teknis). Anggota JTF Indonesia, BNP2TKI, Kemenakertrans dan Kedutaan Besar Malaysia. Secara struktural JTF berada di bawah Joint Working Group (JWG).

Menurut Anjar, untuk mempersiapkan penempatan TKI PLRT ke Malaysia, JTF Indonesia telah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil Draft TOR (mekanisme kerja/tugas dan fungsi, serta keanggotaan) JTF Indonesia. Sebagaimana amanat protokol MoU maka tugas/fungsi pembinaan/ pengawasan dan fasilitasi permasalahan TKI. Selain ke-3 pertemuan tersebut, Anjar menambahkan telah dilaksanakan pertemuan JTF Indonesia-Malaysia pada 29 Juli 2011 di Kemenakertrans.”Secara keseluruhan pertemuan-pertemuan dimaksud kami anggap telah menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif sebagai dasar persiapan penempatan TKI PLRT ke Malaysia,” kata Anjar. FO/Baho

Pemda Harus Perkuat Pengawas Ketenagakerjaan Jakarta, PARAMETER Pengawasan ketenagakerjaan di daerah sangat penting untuk meningkatkan jumlah peserta Jamsostek. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, agar pengusaha menaati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja nasional (rakernas) PT Jamsostek (Persero) di Yogyakarta, Rabu (21/9) lalu. Rakernas tiga hari yang dihadiri 157 pejabat Jamsostek ini ditutup Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handaya. “Kami sekarang sedang membangun indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diharapkan akan menjadi salah satu indikator bagi DPRD mengukur keberhasilan kepala daerah bekerja. Indeks ini akan mencantumkan perluasan kepesertaan sehingga daerah pun harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan,” ujarnya.

Jamsostek yang kini mengelola dana pekerja sedikitnya Rp 105 triliun memiliki peserta 33,6 juta peserta sampai dengan 31 Agustus 2011. Dari jumlah itu, baru 9,97 juta peserta yang aktif membayar iuran bulanan dan 23,72 juta orang lagi tidak aktif.

Menurut data Kemnakertrans, saat ini ada 2.384 pengawas ketenagakerjaan yang menangani 216.547 perusahaan dengan pengawas umum sebanyak 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 563 orang.

Namun, Muji mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Dari jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tercatat, ternyata yang benar-benar ada itu hanya 1.404 orang. “Kalau deviasi (penyimpangan) data 5 persen bisa dipahami, tetapi ini hampir 100 persen,” ujarnya.

Sejumlah peserta rakernas meminta pemerintah lebih serius menegakkan regulasi, terutama terkait UU Nomor 3/1992. Menurut mereka, pemerintah semestinya yang bertanggung jawab atas penambahan jumlah peserta, bukan Jamsostek.

Saat ini, sedikitnya 12.000 perusahaan tidak melaporkan data kepeser taan dengan jujur. Jamsostek hanya bisa melaporkan pelanggaran ini kepada dinas ketenagakerjaan dan kejaksaan setempat untuk penindakan.

Sri Murwardjo Srimardji, salah satu perintis yang kini menjadi penasihat direksi Jamsostek, mengatakan, program yang berjalan berasas undang-undang semestinya ada penegakan hukum. “Apa yang salah, sistem atau mekanisme? Kewajiban penegakan hukum sebenarnya tugas penyelenggara negara di Kemnakertrans dan pemerintah daerah,” kata Sri. Marudut H

Terminal Khusus Mayasari 9A

Masyarakat meminta supaya Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi segera meresmikan terminal khusus Mayasari 9A di depan Kantor Dishub Kota Bekasi. Jika tidak ditindak sekalian konsekuensi dugaan pelanggaran Analisa Dampak Lalu lintas.

Kemenakertrans Optimalkan

Bandung, PARAMETER Pasca terbakarnya 144 kios di Pasar Induk Gedebage, Bandung, Jumat (16/9) lalu, Walikota Bandung Dada Rosada menyatakan tidak akan merelokasinya karena hal tersebut katanya merupakan tanggung jawab pengelola pasar, PT Ginanjar.

“Lihat saja, tempat kebakaran itu milik siapa? Jika kepunyaan pemerintah, ya kita akan tanggung jawab.

Namun, jika yang lain kita serahkan saja ke pengembangnya,” katanya di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (17/9).

Dada mengaku prihatin dengan kejadian itu. “Saya heran kenapa penyebab kebakaran kok itu-itu saja,” tuturnya. Ia mengimbau warga untuk lebih berhatihati dan menjaga kondisi lingkungan agar tidak terulang kejadian serupa.

“Semua orang jangan lalai.

Karena kerugian akan berimbas ke banyak orang.

Jika sudah terjadi, kita tidak bisa membantu sepenuhnya,” cetusnya.

Pada sisi lain para pedagang kepada PARAMETER mengaku kecewa atas penanganan kebakaran yang dilakukan pihak Pemadam Kebakaran (Damkar). Mereka menilai Damkar lambat memadamkan api.

Menanggapi kekecewaan pedagang, Dada berpendapat disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana Damkar. ”Kita sekarang belum mampu menyediakan jumlah kendaraan damkar dan hydrant secara memadai di sejumlah titik keramaian,” katanya seraya menjelaskan minimnya anggaran yang tersedia untuk belanja peralatan Damkar. Wam/Baho

Pengawasan Naker Jakarta, PARAMETER Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengoptimalkan peranan pengawas ketenagakerjaan yang berada di dinasdinas tenaga kerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Muji Handaya Salah satu upaya yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan adalah mendorong peningkatan kepesertaan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program jamsostek Hingga saat ini program kepersertaan Jamsostek belum berjalan optimal. Data kepesertaan Jamsostek menunjukkan program Jamsostek belum berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemenakertrans Muji Handaya, di Jakarta, Rabu (21/9).

“Diperlukan juga upaya melalui program edukasi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka dituntut untuk berperan

serta dalam perlindungan jaminan sosial,” kata Muji.

Berdasarkan data kepesertaan jamsostek pada PT. Jamsostek (Persero) sampai Agustus 2011, menunjukkan bahwa program jamsostek belum berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari data kepesertaan jamsostek sebanyak 33,69 juta, dari data tersebut peserta aktif baru 9,97 juta orang (29,6 persen), sedangkan sisanya sebanyak 23,72 juta orang (70,4 persen) peserta tidak aktif.

Menurut Muji , belum optimalnya Jamsostek sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja disebabkan beberapa hal antara lain, masih banyaknya usaha-

usaha yang menurut peraturan perundangan tergolong pada Perusahaan Wajib Daftar, tetapi belum mendaftarkan pekerjanya dalam program Jamsostek, serta masih sering munculnya keluhan dari peserta terkait penyelenggaraan Jamsostek.

“Dalam mendorong peningkatan kepesertaan Jamsostek, selama ini pemerintah telah memberikan bantuan iuran bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja. Kegiatan tersebut, merupakan stimulans agar para tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat tertarik mengikuti program jaminan sosial,” kata Muji.

Mengenai masih minimnya pengawas ketenagakerjaan pihak Kemenakertrans berupaya mempercepat pe-

ningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan serta melakukan upgrading dan bimbingan teknis secara terus menerus.

Bahkan, sampai data terakhir 2010, belum semua daerah mengangkat pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sehingga kerapkali terjadi salah menjalankan fungsi pengawasan, serta salah penempatan petugas pengawas ketenagakerjaan.

Data Kemenakertrans menunjukkan bahwa saat ini, jumlah dinas ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Indonesia ada sebanyak 506 kabupaten/kota, penyebaran pengawas ketenagakerjaan di Disnaker yang memiliki tenaga tersebut ada 304 dinas, sedangkan Disnaker yang belum memiliki Pengawas ada 202 dinas.

“Otonomi daerah menjadi satu penyebab dari tidak meratanya penyebaran tenaga pengawas ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga kurang efektif untuk mengawasi banyaknya perusahaan yang ada,” tegas Muji. Baho

TMC BERHASIL ATASI KEMACETAN

Kepolisian Brunei Studi Banding ke PMJ Jakarta, Parameter Belum lama ini, tepatnya Selasa (13/9) Kepolisian Brunei atau lebih dikenal dengan Brunie Force mengunjungi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya (PMJ).

Kunjungan itu bertujuan menimba ilmu atau study banding dalam rangka penanggulangan kemacetan.

Brunie Force yang beranggotakan sekitar lima orang petinggi Kepolisian Brunei Darussalam, yang dipimpin Comissioner of Royal Brunie Force, Yang Mulia Orang Kaya Pendekar Alam Jatuh Sri Paduka Seri Haji Yasrin bin Datuk Paduka juga bertujuan meninjau dan mengambil pengalaman dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mengatasi masalah kemacetan dan keamanan yang terjadi di Jakarta.

Marine Comander Police Diraja Brunei Darusalam Amirudin Bin Haji Junaidi pada kesempatan itu juga

Kepolisian Brunei saat tiba di PMJ. terkesan dan harus mengakui Asia Tenggara, tentunya kecanggihan dan sistem yang diperlukan penanganan yang ada di TMC Polda Metro Jaya, tidak biasa dalam menganyang ditangani secara ter- tisipasi hal ini. Oleh karenaintegrasi dan tersistem de- nya kami ingin tahu secara ngan baik dalam menanggu- langsung solusi apa yang langi kemacetan di Ibu Kota dilakukan oleh kepolisian Indonesia dalam memberikan Jakarta.

“Kita mengetahui Jakarta jalan keluar,” ujar Amir.

Koordinator TMC, Komtermasuk kota yang padat di

pol Iwan Saktiadi, SIK pada kesempatan tersebut memberikan penjelasan kepada Kepolisian Brunei, mengenai mekanisme TMC mengurai kemacetan di Jakarta dengan menggunakan teknologi seperti CCTV, Komputerisasi, GPS, serta Handy Talkie. Arios

Personel gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota (Satlantas Polresta Bekasi Kota) merazia angkutan kota (angkot) yang dipasangi kaca film.

Polres Kota Bekasi Gelar Razia Kaca Film Angkot Bekasi, PARAMETER Menindaklanjuti maraknya aksi kriminalitas di dalam angkutan umum, personel gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota (Satlantas Polresta Bekasi Kota) merazia angkutan kota (angkot) yang dipasangi kaca film. Razia yang digelar dalam empat hari terakhir itu menjaring lebih dari 60 angkot berkaca film.

Pada Selasa (20/9), razia dilakukan di Jalan Cut Mutia, tepatnya di seberang pintu masuk menuju Terminal Induk Kota Bekasi. Sejumlah angkot dihentikan petugas gabungan untuk diperiksa kelengkapan surat-suratnya dan diminta melepas kaca film yang terpasang.

Salah satu angkot yang terjaring ialah yang sedang dikendarai Siswanto (39).

Sopir trayek 39 jurusan Kompas/SKU-Terminal Bekasi itu kemudian disuruh petugas melepas sendiri kaca film yang terpasang. “Bos saya yang pasang kaca film dan melengkapi segala macam akse-

soris angkot ini, termasuk pengeras suara. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 700 ribu semua ditanggung bos,” katanya.

Pemasangan kaca film di angkot tersebut, menurut Siswanto inisiatif sang pemilik. Tujuan utamanya katanya memberikan kenyamanan bagi penumpang.

“Kasihan, apalagi yang bawa anak kecil, matahari sangat terik, sehingga penumpang kepanasan kalau tidak dipasangi kaca film,” ucapnya.

Meski mengutarakan alasan yang logis, Kepala Unit Patroli Satlantas Polresta Bekasi Kota Ajun Komisaris Sayuti tak menolerirnya. Pelaksanaan razia sudah merupakan instruksi Kepolisian Republik Indonesia yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah.

“Ini bentuk antisipasi atas aksi kriminalitas yang belakangan marak, seperti perkosaan yang berujung pembunuhan.

Pemasangan kaca film menyulitkan orang melihat ke dalam angkot,” katanya di sela razia. PR/ARIOS

PERINGATAN HARHUBNAS 2011

PLT Wali Kota Berharap Jalur Khusus untuk Sepeda Bekasi, Parameter Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Kota Bekasi 2011, yang dilangsungkan di Plasa Pemkot Bekasi, Senin (19/9), Plt Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi membacakan Sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Freddy Numberi.

Dalam sambutan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh setiap 17 September, ditegaskan keselamatan merupakan faktor yang paling utama dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang berkualitas. Kita sebagai re-

Dr H Rahmat Effendi gulator harus mampu mengawasi seluruh regulasi atau aturan transportasi dijalan-

kan oleh setiap operator, dan kepada seluruh masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan angkutan, saya ingin tekankan bahwa untuk terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi perlu dibayar dengan pengurangan kemudahan-kemudahan yang selama ini dinikmati oleh baik penumpang maupun pelaku bisnis dalam mengirimkan barang.

Acara tersebut dihadiri pejabat Eselon II, III di lingkup Pemkot Bekasi, perwakilan DPRD Kota Bekasi, Komandan Kodim 0507 Bekasi

Letnan Kolonel (Arm) Dedi Nurhadiman, Kapolres Metro Bekasi Kombespol Drs Priyo Widyaanto, camat, lurah, unsur Muspida Kota Bekasi, serta tamu undangan.

Tema yang diusung pada peringatan itu “Melalui Peringatan Harhubnas, Kita Wujudkan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Berkualitas Kepada Masyarakat”.

Dalam sambutan tersebut, Menhub mengucapkan Selamat Idul Fitri 1432 H, semoga Hari Raya yang baik ini dapat dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk saling memaafkan atas segala

kesalahan, serta sebagai sarana untuk saling intropeksi diri agar lebih baik kedepannya. Melalui peringatan ini, saya mengharapkan rasa kebersamaan dapat terus ditingkatkan, dan makna dari peringatan adalah sebagai wahana untuk meningkatkan prestasi serta pengabdian akan meningkatkan kinerja sekaligus memperkokoh rasa persatuan dan persaudaraan.

Usai membacakan sambutan tersebut, Plt Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengucapkan terima kasih kepada Dishub Kota Bekasi yang bekerjasama dengan

Polres Metro Bekasi telah berhasil mendapatkan penghargaan dari Polda Metro Jaya sebagai juara pertama dalam perlombaan revitalisasi kawasan tertib lalu lintas. ”Dalam rangka meningkatkan tertib lalu lintas, maka akan dilaksanakan jalur khusus yang berkenaan dengan sepeda”, harapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Plt Walikota Bekasi secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada juru parkir dan pemungut retribusi teladan tingkat Kota Bekasi tahun 2011. Hms/Arios

9 JABODETABEK DPRD Desak Pemkab Bekasi Inventarisir Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

KID Jabar Kunjungi Bekasi Bahas KIP Bekasi, PARAMETER Kedatangan rombongan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Jawa Barat (Prov. Jabar) kali ini, merupakan kunjungan pertama ke Kota Bekasi. Selain ajang silaturahmi, kunjungan itu juga memantau peran Pemerintah Kota/Kabupaten soal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Rombongan KID Prov Jabar ini dipimpin Karso, selaku Sekretaris Komisi Informasi Prov. Jabar, disambut di Ruang rapat Asisten II Setda Kota Bekasi. Turut hadir Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, Imanuddin, Kepala Bagian Telematika, Sri Sunarwati serta perwakilan dari Bagian Hukum dan Humas Setda Kota Bekasi, Selasa, (20/9).

Silaturahmi ini juga dipergunakan sebagai bahan masukan kepada KID Prov. Jabar mengenai pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi publik terlaksana baik atau ada hambatan tiap Kota/Kabupaten. Dan KID ini dibentuk guna menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan advokasi, tutur Karso, Sekretaris KID Jabar.

Menurut Kepala Subbagian Ekternal Humas Kota Bekasi, KIP di Kota Bekasi dengan UU KIP No 14 tahun 2008 ter us disosialisaikan kepada badan publik se-Kota Bekasi, baik tiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), UPTD Pendidikan Menengah (SMP dan SMA) hingga Puskemas di Kecamatan.

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Bekasi ini juga telah di bentuk dan dinas terkait sebagai PPID. Sementara untuk Sekretariat Kota Bekasi, Bagian Humas sebagai PPID nya, lanjutnya.

Sementara Kepala Bagian Telematika Sri Sunarwati menyatakan, peran ser ta yang dilakukan bagian telematika dalam penyedia informasi daerah adalah mensosialisaikan informasi melalui website Kota Bekasi, untuk mempercepat akses penyampaian informasi tersebut tanpa harus menyampaikan permohonan secara langsung.

“Mereka dapat langsung melihat dan mengunduh berbagai informasi yang diinginkan, melalui jaringan internet untuk meringankan beban mereka sendiri,” ujar Kabag Telematika.

Di akhir per temuan, dicapai sebuah simpulan mengenai kesediaan pemerintah Kota/kabupaten dalam melayani pemohon informasi secara baik dan diharapkan terjalin koordinasi tiap SKPD dalam pemenuhan informasi tersebut. hms/baho

KALI BEKASI TERCEMAR

BPLH Kesulitan Deteksi Sumber Limbah Bekasi, PARAMETER Walaupun bukti pendukung sudah dikantongi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi perihal tercemarnya kali Bekasi dengan cairan limbah obat nyamuk, namun tidak bisa menentukan pihak yang bertanggungjawab.

Adanya bukti tersebut diakui Kepala BPLH Kota Bekasi, Dadang Hidayat. Menurutnya bukti diperoleh dengan mengambil contoh air pada tujuh titik berbeda sepanjang Kali Bekasi dengan penurunan derajat keasaman menjadi 4,6 yang sejatinya 6 dan konsentrasi COD melewati baku mutu.

Menurut Dadang, temuan itu sulit ditindaklanjuti karena sumbernya tak terdeteksi. “Kalaupun kecurigaan limbah itu dibuang pabrik obat nyamuk, penindakan tak dapat dilakukan karena lokasinya berada di Kabupaten Bogor. Koordinasi dengan Kabupaten Bogor akan kami jalin, meskipun penindakan kasus lintas wilayah seperti ini lebih ideal ditangani langsung pemerintah provinsi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan kemungkinan lain akan sumber limbah itu ialah arus balik di Kali Bekasi. Pada saat hujan deras dengan aliran air yang deras akan membuat membuat lumpur yang sudah lama mengendap kembali terangkat ke permukaan.

“Tidak tertutup kemungkinan dalam endapan lumpur itu ada kandungan limbah. Itu yang membuat ikan-ikan mabuk hingga akhirnya mati,” katanya.

Asal limbah yang mengendap dalam lumpur itu kata Dadang memungkinkan muncul dari industri yang berlokasi di Kota Bekasi, karena industri banyak yang nakal, yang tak memenuhi kewajibannya melaporkan dokumen pengendalian yang semestinya wajib disampaikan setiap bulan.

Ditambahkan Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Bekasi ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lambat 3 Oktober ini seluruh perusahaan harus melaporkan dokumen tersebut. “Tapi banyak yang belum punya. Antisipasi kalau mereka nakal, pengawasan akan diperketat karena biasanya mereka turut membuang limbah saat hujan turun,” tambahnya. Arios/Roy

Kekeringan Air Bersih di Bogor Bogor, PARAMETER Bupati Bogor Rachmat Yasin menyikapi kasus krisis air bersih yang menimpa ratusan warga RW 01 dan RW 02 Desa Dramaga.

Ia pun mengirimkan dua tangki air bersih PDAM dibagikan kepada warga Desa Dramaga sebanyak 4 ribu liter.

Rachmat mengakui benar ada warga yang mengalami krisis air bersih namun hanya 28 kepala keluarga (KK). “Kami sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah desa juga mendatangi warga, ternyata ada warga yang kekurangan air 28 KK,” tuturnya.

Ia menambahkan, kedatangannya ke lokasi merupakan upaya memastikan kondisi warga di lapangan. “Ada 750 KK di dua RW itu. Tapi, hanya 28 KK yang kekurangan air bersih,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Dramaga, Yayat Supriatna.

Menurutnya kekeringan terjadi dampak penurunan debit air.

Sedangkan warga yang mengaku sumber airnya berubah kuning lantaran kandungan besi yang terdapat dalam air.

“Pemerintah desa telah mengajukan program sarana air bersih diharapkan masuk dalam APBD Per ubahan sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Kami juga mendapatkan kabar bahwa PDAM akan standby 24 jam untuk mengatasi kemarau di Kabupaten Bogor,” tandasnya. bac/Tampu

Aset Bergerak Bekasi, PARAMETER DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk segera menginventarisasi aset bergerak berupa kendaraan dinas dan operasional yang saat ini tidak jelas datanya.

Wakil ketua DPRD Kab. Bekasi, Syamsul Falah, di Cikarang, Jumat, mengatakan inventarisasi aset bergerak milik daerah tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan keberadaannya saat ini.

“Kepastian data ini sangat berkaitan erat dengan penganggaran dalam APBD untuk penambahan kendaraan dinas operasional dan biaya perawatan. Jika tidak ada datanya akan sulit melakukan estimasi alokasi anggarannya,” kata politisi asal PKS tersebut.

Menurut Syamsul, beberapa kali rapat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda kepemilikan aset daerah, DPRD sudah berulang kali meminta agar disajikan data detail tentang kondisi dan keberadaan aset daerah. Namun, kata Syamsul, sampai hari ini, data yang diminta tidak pernah disajikan. “Kita sudah berulangkali minta agar laporan tentang aset daerah disampaikan lengkap dan detail, sehingga untuk melakukan pelacakannya mudah,” tukas

Gedung Pemkab Bupati Syamsul.

Dikatakan Syamsul, banyak laporan yang diterima DPRD, bahwa kendaraan operasional dan dinas tersebut tidak dimanfaatkan sesuai mestinya, ada juga yang menguasai hampir 2-3 kendaraan. Padahal, tambahnya, keberadaan kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pegawai lain yang lebih membutuhkan.

“Misalnya dimanfaatkan untuk tenaga kesehatan atau pendidik yang bertugas di daerah pinggiran, tentu akan lebih bermanfaat ketimbang satu orang pejabat memiliki dua sampai tiga kendaraan dinas,” kata Syamsul.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bekasi, Sudarisman, di Cikarang, Kamis,

mengatakan data aset bergerak milik pemerintah daerah sudah diserahkan ke DPRD, namun masih dalam bentuk laporan neraca keuangan. “Tapi untuk detailnya belum kita sampaikan, karena datanya ada di SKPD masing-masing,” kata Sudarisman.

Menurutnya, setiap aset bergerak dikelola oleh masing-masing SKPD, sehingga

TOLAK PASIEN KARTU MULTIGUNA

pihaknya tidak mengetahui detail dan kondisi setiap kendaraan dinas dan operasional tersebut saat ini.

Sementara pengamatan PARAMETER di lapangan, ditemukan sejumlah aset pemerintah itu dikuasai oleh pihak lain atau mantan para pejabat. Seperti mantan kepala desa dan para pensiunan pegawai daerah itu. Tamp/Arios ISTIMEWA

Izin 7 Rumah Sakit Terancam Dicabut Tangerang, PARAMETER Seorang pemilik kartu multiguna, Emi Gloria Suhandi (70), warga Gang Jambelang, Kelurahan Pabuaran Indah, Kecamatan Tangerang ditolak 7 rumah sakit ketika hendak berobat. Ke 7 rumah sakit tersebut pun terancam mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin perasional oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Sebelumnya pensiunan guru SMPN 1 Kota Tangerang ini sempat dirawat di Rumah Sakit Arrahmah, sejak Jumat (23/9) lalu, karena menderita penyakit komplikasi. Namun, setelah dirawat selama empat hari, kondisinya semakin memburuk akibat peralatan di rumah sakit Arrahmah kurang lengkap.

“Kemudian pihak rumah sakit merujuknya ke rumah sakit yang melayani pasien multiguna dengan peralatan yang lebih lengkap, seperti ke RSUD Tangerang, Mayapada, Usada Insani, dan Sari Asih.

Sampai 7 rumah sakit yang sudah kita datangi tetap tidak ada yang mau menerima, katanya ruang instalasi gawat darurat (IGD) sudah penuh,”

Arief R Wismansyah terang Evi salah satu alumnus SMPN 1 Kota Tangerang, Senin (26/9).

Ditambahkan Evi, beberapa alumnus SMP 1 Tangerang berupaya membantu Emi dengan memberikan uang bantuan sebesar Rp 4 juta guna berobat. Ketika uang tersebut digunakan sebagai jaminan uang muka, Emi baru diterima Rumah Sakit Usada Insani. “Akhirnya Bu Emi berobat sebagai pasien umum, tidak menggunakan kartu multiguna,” ujarnya.

Ia mengaku kecewa denganpelayanan rumah sakit karena menolak pasien,

apalagi Emi pemegang kartu multiguna. Ia berharap kartu multiguna bisa terpakai, karena jumlah uang Rp 4 juta dari sumbangan para alumnus hanya untuk jaminan rumah sakit. “Kita belum tau bagaimana nanti biaya untuk perawatannya,” terangnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengancam akan memberikan sanksi kepada rumah sakit dengan mencabut izin operasionalnya jika menolak pasien yang memiliki kartu multiguna.

“Sesuai kebijakan Pemkot, seluruh rumah sakit di Kota Tangerang yang bekerja sama dalam program kartu multiguna harus melayani pasien pemilik kartu multiguna tanpa terkecuali,” katanya.

Arif mengaskan, pihaknya akan memanggil direktur ke 7 rumah sakit yang menolak pasien kartu multiguna untuk meminta klarifikasi. “Kalau benar ada penolakan, kita akan kenakan sanki. Sebagai regulator, kita berhak mencabut izin operasional rumah sakit,” tandasnya. RAZ/ M.Haloho

DKP Beri Bantuan Alat Pemilah Sampah Depok, PARAMETER Warga Jl. Raya RTM Rw 10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimannggis mendapatkan bantuan berupa alat perlengkapan pemilahan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok berkat kepeduliannya terhadap lingkungan.

Lurah Tugu, Supardi mengatakan selama ini warga dinilai telah berhasil menjalankan program pemilahan sampah dan memanfaatkannya menjadi barang bernilai. Karena itu pihaknya berupaya membantu warga dengan memberikan alat perlengkapan pemilihan sampah dari DKP. “Warga Rw 10 mendapatkan 30 buah takakura, 30 buah tempat sampah terpilah dan sebuah gerobak, serta beberapa bungkus pupuk organik. Semua ini diberikan atas kepeduliannya terhadap lingkungan, “ucapnya.

Supardi menuturkan, dengan diberikannya Tatakura dari DKP para warga diharapkan bisa menghasilkan pupuk organik. Se-

FESTIVAL KULINER SERPONG

Sejumlah pengunjung antri di salah satu stand kuliner di Serpong Kuliner Festival di halaman mal Sumarecon, Tangerang, Banten, Selasa (27/9). Dengan menyajikan konsep Bali ada sekitar 70 stand makanan yang hadir mengikuti festival tersebut yang akan berlangsung hingga 9 Oktober 2011.

Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Sarat Pungli Bekasi, PARAMETER Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi, diduga lakukan Pungutan liar (pungli) terhadap Calon Jamaah Haji dalam penetapan biaya vaksin maningitis dan anti virus influenza sebesar Rp 200 ribu.

“Tega-teganya membebani biaya sebesar Rp 200 ribu,” ujar salah satu Calon haji saat pemberian vaksin di RS Hermina, Grand Wisata, Tambun Selatan.

Menurutnya, tidak ada penjelasan resmi dari petugas dan pemberian uang tidak diikuti dengan kwitansi atau jenis keabsahan pembayaran lainnya. “Ketika kita minta kwitansi untuk klaim ke perusahaan, petugasnya bilang tidak ada,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan sumber, selain biaya itu Petugas juga masih mengharuskan Calon Haji untuk membeli obat-obatan lain dengan biaya tinggi. “Saya nggak apa-

apa, disuruh beli vitamin padahal biayanya gede banget,” lanjtnya.

Ketika dugaan Pungli ini dikonfirmasi kepada Kasie Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Shobirin, mengatakan bahwa calon haji hanya diwajibkan vaksin maningitis dengan biaya Rp 50 ribu. Sedangkan untuk anti virus influenza biayanya Rp 150 ribu, akan tetapi tidak wajib. Roy Manalu

Pelantikan 9 PNS Eselon III dan IV Alat pemilah sampah lain itu dengan, diberikan tempat sampah terpilah, masyarakat nantinya akan terbiasa membedakan mana sampah organik dan non organic yang harus dibuang sesuai dengan tempatnya,” Sedangkan gerobak sampahnya bisa menjadi alat bantu bagi warga yang ingin membuang sampah ke UPS atau TPS. Disamping itu, gerobak itu juga bisa dimanfaatkan warga bagi keperluan lainnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan sampahsampah yang sudah dipilah dan tidak terpakai warga selanjutnya bisa dijual melalui lapak-lapak yang ada.

”Sedangkan sampah yang bisa dimanfaatkan, akan dijadikan barang kreativitas dan pupuk kompos lalu dapat dijual warga sendiri,” tuturnya.

Supardi berharap, dengan adanya bantuan dari DKP ini, penumpukkan sampah di kawasannya diharapkan bisa berkurang sampai 50 persen. Pasalnya, satu-satunya UPS yang berada di Kelurahan Tugu, belum bisa difungsikan kembali,” Saya bersyukur ini bisa terwujud dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya, terutama warga Kelurahan Tugu.

Depok, PARAMETER Usai menjadi pembina apel di halaman Balaikota Depok, H. Nur Mahmudi Ismail melantik 9 pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Senin pagi (8/11) di Aula Lantai 5 Balaikota Depok. Hadir dalam pelantikan Hj. Ety Suryahati, Komisi D DPRD Kota Depok, seluruh Kepala OPD dan Camat seKota Depok.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasar pada Surat Keputasan Walikota Depok No. 821.2/ SK.460.XI/03/Kepeg/2010 tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Depok. Walikota mengucapkan selamat kepada 9 PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkot Depok yang dilantik.

Walikota berharap seluruh PNS yang baru dilantik dapat beradaptasi dan bekerja

secara optimal sehingga kinerja Pemerintah bisa berjalan dengan baik. Pelantikan bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot Depok dan merupakan bagian dari kebutuhan dari roda Pemerintahan.

“Saya berharap semua PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang telah dipikul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teruslah melakukan evaluasi terhadap rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sehingga motivasi terus bisa ditingkatkan” ujar Walikota.

Kesembilan pejabat yang dilantik adalah; drg. Novarita (Eselon III a) Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Drs. Tatang Djuhana (Eselon III a) Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran,

Ir. Harry Prihanto (Eselon III a) Kabag Kepegawaian Sekda, Agung Sugiharti (Eselon III a) Kabag Umum Sekda, dr.

Auliadi Setiajaya (Eselon III a) Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Dra. Ruhama (Eselon III a) Kabid Perbekalan Kesehatan, Pengawasan, Obat dan Makanan pada Dinkes, Drs. Sony Triyarmin Herfandi (Eselon III a) Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga kerja pada Disnakersos, Agus Baachri (Eselon IV a) Kasubag Keuangan pada Disdukcapil, dan Mulyono (Eselon IV a) Kasubag Keuangan pada DKP. Di akhir sambutannya, Walikota menghimbau untuk menciptakan kualitas kinerja terbaik dan meningkatkan komunikasi serta memberikan informasiinformasi aktual sehingga masyarakat dapat merasakan kedekatannya dengan Pemerintah. Roy

mulai bekerja. Otomatis untuk dana sementara kami patungan dengan anggota dan staf Panwaslukada. Kalau tidak begitu bagaimana kita bisa kerja. Jadi anggaran itu juga nanti untuk bayar hutang,” katanya.

Sementara itu, anggota Panwaslukada Kab. Bekasi Udi Kurnia menjelaskan, akibat terlambatnya pencairan anggaran berdampak pada pelaksanaan tahapan. Dia juga mengatakan, sebaiknya

pencairan bisa segera dilakukan mengingat penyerahan DP4 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil kepada KPUD Kab. Bekasi dilakukan pada pertengahan Oktober.

“Kalau bisa secepatnya dicairkan maka pelantikan dan pembekalan juga cepat dilakukan. Karena pengawasan akan segera dimulai. Semoga saja saat penyerahan DP4 nanti pelantikan dan pembekalan sudah dilakukan,” katanya. Baho

Anggaran untuk Bayar Hutang

Warga saat berebut air bersih

Bekasi, PARAMETER Terkait persoalan anggaran yang belum juga cair, Panita Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten (Kab) Bekasi mendatangi Kantor Kesbang (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), Rabu (21/9). Kedatangan dua anggota Panwaslukada tersebut untuk menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai syarat pencairan

anggaran.

Ketua Panwaslukada Kab. Bekasi Mulyadi Asyamsudin mengatakan, meski sudah menandatangani NPHD, belum bisa dipastikan kapan anggaran dicairkan. Pasalnya kata dia, sejumlah mekanisme pencairan masih harus dilakukan.

Sehingga, sambung Mulyadi, untuk melakukan reschedule terhadap tahapan yang sebelumnya tertunda masih belum bisa dilakukan.

Sehingga, kemungkinan besar untuk dilakukan pelantikan dan pembekalan pada anggota Panwascam terpilih juga belum terwujud dalam waktu dekat.

“Kami buka rekening mungkin besok. Tapi belum tentu juga bisa langsung cair, karena nanti harus ke bagian keuangan lagi. Kalau kami berharap, anggaran itu bisa secepatnya cair. Setelah cair, kami akan pleno kembali untuk menetapkan waktu pelak-

sanaan pelantikan dan pembekalan. Bisa saja pelantikan dilakukan pada pekan depan,” ucapnya.

Dikatakan Mulyadi, NPHD yang sudah ditandatangani merupakan anggaran untuk pelaksanaan seleksi, pelantikan dan pembekalan. Anggaran sebesar Rp150 juta itu nantinya kata dia juga untuk menutupi hutang pada anggota selama dilakukannya tahapan seleksi.

“Dari April kami sudah

10

NUSANTARA

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

TIDAK MAU DIKENCANI ?

Oknum Guru Dituduh Aniaya Siswa Karawang, PARAMETER Guru dianugerahi gelar pahlawan tanpa tanda jasa adalah atas jasanya mengajar dan membimbing para anak didiknya dengan ketulusan hati supaya kelak berbudi pekerti kepada bangsa dan Negara atas ilmu yang didapatkannya dari sang guru. Tapi lain halnya dengan Ade, guru SMPN 2 Tempuran yang kesehariannya mengajar Drumband. Diduga tak terima perlakuan Sonjaya kelas 1 yang bertengkar dengan Fimansyah (anak kandungnya) sesame anak didiknya ahirnya Ade memukul Sonjaya.

Sonjaya saat dikonfirmasi membenarSonjaya kan dirinya dipukuli oleh gurunya Ade dan dibantu Bajuy tukang kebersihan di sekolah itu. “saya ditarik bapak Ade keluar ruangan dengan kasar, kemudian menempeleng saya 2 kali dan memukul bagian belakang kepala dibantu Bajuy memukul satu kali. Banyak temen menyaksikan pemukulan tersebut, dan sekarang saya sering merasakan pusing akibat pemukulan itu,” paparnya.

Menurut Sonjaya permasalahannya sepele, tapi guru Ade langsung memukulinya. “Sebenarnya Firmansyah yang menyerobot kursi saya. Lalu saya pindahkan bukunya ke meja lain. Seharusnya guru menanyakan dulu letak permasalahannya jangan langsung main tarik dan pukul. Emangnya saya dianggap apa ?,” katanya.

Encung, orangtua Sonjaya ketika dikonfirmasi saat mendampingi anaknya mengatakan kalau guru Ade sering ia dengar orangnya pemarah dan pendendam. Encong nenuturkan pihaknya tidak terima anaknya dipukuli. “Sangat saya sayangkan sampai saat ini juga pihak sekolah tidak ada yang melihat Sonjaya. Saya sudah mendatangi sekolah tapi tidak satu pun guru yang respon. Salah satu di antara gurunya mengatakan bahwa permasalahan ini tidak usah dilanjutkan.

Mendengar itu saya sangat kecewa,” lanjut Encung.

Di tempat terpisah Ade menerangkan bahwa dirinya tidak benar memukuli atau menganiaya siswanya Sonjaya. Saya mengakui memang menarik Sonjaya keluar ruangan kelasnya dengan maksud supaya tidak dilihat teman-temannya. Kalau masalah pemukulan yang dituduhkan Sonjaya itu tidak benar. Seharusnya saya-lah yang menuntut Sonjaya karena memukul anak saya 2 kali di bagian punggungnya. Sampai di rumah anak saya masih kesakitan,” ujarnya sembari menambahkan jika ia bermaksud mendatangi rumah Sonjaya tapi kemudian terpikir olehnya bahwa hal itu permasalahan anak-anak maka diurungkan. Saya tidak jadi ke sana.

Kalau katanya Orangtua sonjaya mau melaporkan saya ke Polisi silahkan saja. Sampai ke mana pun akan saya hadapi,” terang Ade kepada Wartawan.

Sementara Zaenal guru wali kelas Sonjaya membantah bahwa guru Ade melakukan pemukulan. “Guru Ade tidak memukul Sonjaya.

Kalau mau tahu, Sonjaya adalah anak nakal dan jarang masuk sekolah. Selain itu, Sonjaya juga sering bolos, makanya kemarin tinggal kelas,” tegas Zaenal. Pandi ISTIMEWA

General Afair PT SFI Pecat Karyawati Karawang, PARAMETER General Afair (GA) PT. Sentra Food Indonusa (SFI), Aris yang beralamat di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang memecat karyawatinya bernama Intan tanpa ada pemberitahuan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan alasan

Intan menggunakan Izasah palsu saat melamar pekerjaan.

Aris yang dikonfirmasi PARAMETER via selularnya, berkilah bahwa pemecatan Intan dikarenakan saat melamar menggunakan Izasah Palsu yang di Scaning. “Jadi tanpa koordinasi dengan Disnakertrans saya mengeluarkannya dari perusahaan saya,” kata Aris.

Sementara pemecatan dengan alas an lain dituturkan oleh Intan. Menurut karyawati yang mengantongi Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) 3 bulan di PT. Sentra Food Indonusa ini, bahwa ia dipecat karena menolak ajakan Aris untuk dating sendiri ke rumahnya.

“Saya baru kerja 5 hari dan langsung dikeluarkan

oleh bapak Aris, sebenarnya bukan karena izasah Palsu, melainkan karena saya selalu menolak ajakannya untuk datang sendiri kerumahnya.

Saya ingat sebelumnya ia pernah mengajak saya ke Hotel tetapi saya tolak, lalu mengancam akan memenjarakan saya kalau memberitahukan hal ini ke orang lain,” ungkap Intan. Pandi

Proyek PNPM Rengas Dengklok Asal Jadi Karawang, PARAMETER Proyek bersumber dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan di Kabupaten (Kab) Karawang, ditemukan bermasalah factor pelaksanaan yang tidak baik, diduga terjadi kolaborasi busuk antara Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) dengan oknum konsultan di lapangan.

Akibatnya, setiap pekerjaan bersumber dana PNPM Mandiri Pedesaan dianggab proyek bagi-bagi rejeki.

Padahal tujuan program itu menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu mengatasi persoalan di lingkungannya.

Salah satu bukti kasus tersebut terjadi pada pembangunan jalan lingkungan di Desa Dewi Sari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kab. Karawang, dengan Volume : Panjang 780 meter, Lebar 2,5 meter, dan Tinggi 15 cm tepatnya di Pacing Selatan dan Utara ( dari RT.04 sampai RT.05). Di lapangan, proyek jalan yang dibagun 10 titik terlihat sudah retak-retak. Kasus itu dituturkan sumber wartawan PARAMETER di Karawang faktor kealpaan pihak Pejabat Pemkab. Karawang melakukan pengawasan sehingga

kontraktor leluasa berbuat curang mengurangi volume dan bekerja tak sesuai ketentuan untuk meraup keuntungan. Sehingga, tidak-lah mengherankan bila kini masyarakat berebutan ingin menjadi tim pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan.

Keterangan masyarakat sekitar kerusakan jalan yang baru dibangun akibat dikerjakan menyalahi besaran teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau RAB. Sejumlah warga menyayangkan kasus kerusakan jalan yang baru dikerjakan tersebut lebih lagi dalam Program PNPM menggunakan jasa konsultan pengawas.

Kini di lapangan ditemukan kondisi jalan yang baru usai dikerjakan tinggi tidak merata. Tepatnya di RT.05 yang diuruk menggunakan batu dan langsung dicor.

Jalan terlihat rusak pada retak.

Ketinggiannya berkisar 7 cm.

Keterangan Ketua TPK Sapri kepada PARAMETER melalui telepon selulernya pada 3 September lalu, bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan. Soal kasus

pecah atau retak katanya akibat cuaca. “Anda bisa lihat pembangunan jalan lainnya yang didanai APBD juga semua pada retak. Itu kan permasalahan biasa. Silahkan saja dipublikasikan, itu hak anda,” katanya Pandi

Membiasakan Rakyat Memilah Sampah Yogjakarta, PARAMETER Kepala daerah diminta berperan aktif mensukseskan program Bank Sampah. Program tersebut adalah salah satu program pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang kian meningkat tiap tahun. Pemerintah menargetkan penurunan volume sampah sebesar tujuh persen tiap tahun.

Hal tersebut sangat penting mengingat target kebijakan nasional Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi jumlah timbunan sampah dan mengolah sampah sebesar tujuh persen per tahun,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bank Sampah di

Sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan daging Trenggiling sitaan yang dibungkus kardus, di Medan, Sumut, Jumat (23/9). Sebanyak 1.795 ekor atau 5,9 ton daging tanpa kulit dan 790 kg kulit hewan trenggiling berhasil disita petugas bea cukai saat akan diselundupkan ke Vietnam melalui Pelabuhan Belawan Medan.

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Kampak : Korupsi Dana Perizinan Kapal Isap Rp 42 Miliar Pangkal Pinang, PARAMETER Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (Kampak) Bangka Belitung (Babel) melaporkan dugaan korupsi perizinan kapal isap pasir timah ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diduga ada dana retribusi izin senilai Rp 42 miliar yang tidak jelas mengalir ke mana.

Data Kampak Babel menyebutkan, sekitar 200 izin kapal isap sudah diterbitkan. Akan tetapi, tidak jelas ke mana biaya perizinan itu. Padahal, pengelola mengeluarkan hingga rata-rata Rp 210 juta untuk perizinan setiap kapal.”Dana itu termasuk jaminan reklamasi dan jaminan eksplorasi,” kata Wakil Ketua Kampak Babel, Ivan Romadoni, Selasa (27/9/2011) di Pangkal Pinang.

Menurut Ivan, meski demikian dana itu tidak masuk ke kas daerah. Seharusnya, setiap pembayaran retribusi dimasukkan ke kas daerah. ”Kami mendesak kejaksaan memeriksa pihak-pihak terkait penerbitan izin ini,” katanya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Babel Iskandar Zulkarnain mengatakan, harus dipastikan dahulu kapal isap beroperasi di mana. Jika di wilayah nol sampai empat mil laut, perizinan dikeluarkan oleh kabupaten/kota. Jika beroperasi di wilayah empat hingga 12 mil laut, perizinan merupakan kewenangan provinsi. ”Harus dipastikan pula dana itu retribusi atau titipan. Kalau dana jaminan, masuk titipan dan itu memang tidak masuk kas daerah karena dana itu memang bukan milik daerah,” tuturnya.

Hotel Plaza, Yogjakarta.

Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk membiasakan masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan anak-anak. Akhirnya masyarakat terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah yang pada gilirannya akan membatasi timbulan sampah. Dengan mengembangkan Bank Sampah menumbuhkan perekonomian kerakyatan.

Sebagai ilustrasi perputaran nilai ekonomi terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan khususnya bagi rumah tangga yang dihasilkan da-

ri pengembangan terdapat dalam sebuah bank sampah perputaran nilai ekonomi berkisar sebesar 750 ribu sampai dengan 1 juta rupiah per bulan. Maka dalam 1 tahun dapat dihasilkan nilai sebesar 9 juta rupiah.

Dalam Rakernis Bank Sampah ini, sejumlah kepala daerah tampak hadir ser ta melakukan kesepakatan dengan KLH tentang Bank Sampah. Di antaranya Gubernur DIY Sultan Hamengkubowono X yang diwakili sekretaris daerah, Walikota Tangerang Wahidin Halim, Walikota Yogjakarta Haryadi Suyuti, Walikota Batam Ahmad Dahlan, Walikota Bandar Lampung Herman HN, Walikota Bogor Diani Budiarto, Walikota Palembang Eddy Santana Putra, dan Walikota Surabaya Tri Ris-

maharini.

Dalam Rakernis Bank Sampah ini, akan dibahas sejumlah persoalan. Seper ti visi, misi, tujuan dan program kerja Bank Sampah serta Gerakan 3R (Reduce, Reuse, dan Recyle) di Indonesia. Selain itu, juga akan dir umuskan standar minimal pelaksanaan Bank Sampah dan Gerakan 3R. Dikatakan, rakernis ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif untuk mengelola sampah sedekat mungkin dari sumbernya. Dengan mulai memilah sampah, membatasi timbunan sampah. Sehinga pengelolan sampah yang berwawasan lingkungan hidup menjadi budaya bar u di Indonesia, katanya. KLH/Baho/Tampu

Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara menyalami Mahasiswa Uniska.

Bupati Ade Swara Lepas KNM Unsika Tahun 2011 Karawang, PARAMETER Sebagai salah satu wujud kerjasama antara pemerintah dengan institusi pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) dalam melaksanakan Kuliah Nyata Mahasiswa (KNM) Tahun Akademik 2011 dengan sasaran meningkatkan kualitas SDM Kabupaten (Kab) Karawang. Pelepasan para mahasiswa peserta KNM tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH di Plaza Pemda Karawang.

Melalui KNM tersebut, para mahasiswa Unsika akan ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui program Pendidikan Anak Usia Dini, Revitalisasi Posyandu/Desa Siaga, dan Ekonomi Kerakyatan/Kelompok Usaha Bersama. Selain itu, KNM Unsika juga memiliki program kerja pendukung berupa penjabaran keahlian disiplin keilmuan dari masingmasing mahasiswa. Namun demikian, program kerja pendukung tersebut tetap mengarah kepada tercapainya program kerja utama.

Dalam Laporannya, Rektor Unsika H. Harun Firdaus, Msc, melaporkan bahwa total sebanyak 619 mahasiswa akan melaksanakan kegiatan tersebut.

Mereka merupakan mahasiswa jenjang S1 yang telah memenuhi 110 sks, berasal dari 7 fakultas, yaitu Ilmu Hukum, Manajemen, Ekonomi, Pertanian, Pendidikan Agama Islam, dan Teknik Industri.

KNM Unsika akan dilaksanakan mulai dari 12 September 2011 hingga 22 Oktober 2011. Dengan prioritas Program Posdaya yayasan mandiri, Program Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor bekerja sama dengan DPPAKD Provinsi Jawa Barat.

Mereka akan ditempatkan di 34 desa di empat kecamatan, yaitu 9 desa di Kecamatan (Kec) Tegalwaru, 8 desa di Kec. Pangkalan, 7 desa di Kec. Ciampel dan 10 Desa di Kec. Telukjambe Barat.

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini selain merupakan salah satu metode pendidikan pada perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam perkuliahan, juga merupakan penerapan dari “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Nyata Mahasiswa, dengan diterjunkannya Mahasiswa ke desa, tentunya untuk turut berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, seperti memberikan penyuluhan meliputi : program umum seperti pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (posdaya) sedangkan program khusus seperti kegiatan yang bersifat fakultatif sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing program studi.

Semua ini menurut Bupati merupakan bekal yang sangat berharga dan akan mendorong para mahasiswa, baik dalam menyelesaikan study maupun dalam mempersiapkan diri secara matang dan dewasa dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya teori-teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kampus untuk dipraktekan di masyarakat, dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas diri pribadi masing-masing, sehingga bila saatnya nanti harus terjun ke tengahtengah masyarakat para mahasiswa sudah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ucapnya. Pandi

Wabub Karawang dr. Cellica Nurachadiana Sosialisasi P4GN Karawang, PARAMETER Sebagai salah satu upaya memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman secara jelas dan transparan tentang bahaya penyelahgunaan narkoba kepada generasi bangsa serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjauhi narkoba, Badan Narkotika Provinsi (Prov) Jawa Barat (Jabar) menggelar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dibuka langsung oleh Ketua BNK Karawang, juga Wakil Bupati dr.

Cellica Nurachadiana, di Hotel Dewi Jl. Kertabumi Karawang, Selasa (20/9).

Dalam Sambutan Ketua BNP yang dibacakan Kabid Penyalahgunaan Narkoba, Agus mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya Badan Narkotika Prov. Jabar untuk memberikan dan menyampaikan ilmu serta bahaya narkoba agar para peserta khususnya dan masyarakat umumnya terbebas dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum penyalahgunaan narkoba.

Menurut Agus, sosialiasi bertujuan memberikan kesa-

daaran kepada masyarakat khususnya peserta yang terdiri dari organisasi sosial dan pelajar agar mempu mencegah, memberantas penyelahgunaan peredaran narkoba.

“Diharapkan pada 2014 Jabar bebas dari narkoba,” ucapnya.

Dr. Cellica Nurachadiana Ketua BNK/Wakil Bupati Karawang dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sebagai negara transit, namun sudah di label sebagai negara produsen narkoba jenis psikotropika dengan jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 4 juta orang. Persentase tertinggi didominasi oleh kaum remaja usia produktif. “Kasus kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15 juta jiwa pertahun, “imbuhnya.

Ia juga mengatakan, Kab. Karawang letaknya sangat strategis dekat dengan Ibu Kota Jakarta dan Bandung.

Selain daerah transit, juga sudah menjadi daerah peredaran gelap narkoba, dan target pelaku/bandar narkoba melakukan aksinya. Cellica menginformasikan di Kab. Karawang pada periode Januari - Agustus 2011 ada sebanyak 52 kasus, dan 62 tersangka.

Suasana sosialisasi P4GN “Setiap bulan ada sekitar 7 kasus dan 8 tersangka. Ini sangat memperihatinkan karena itu Ketua BNK sangat menyambut baik kegiatan in.

Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk tidak terjebak dalam kubangan narkoba,” ucapnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, kondisi maraknya narkoba sangat mengkhawatirkan terlebih sebagian besar kasus-kasus ter-

sebut terjadi pada kalangan remaja. “Permasalahan ini tentunya perlu dicermati oleh generasi muda Kabupaten Karawang, narkoba merupakan barang berbahaya dan akan mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya. Seseorang yang telah menggunakan narkoba maka pikirannya akan terganggu, dan bila diajak bicara tidak akan konsentrasi. Yang lebih parah adalah tubuh akan selalu menagih narkoba dan peng-

gunanya pun tidak akan mempunyai masa depan,’ terangnya.

Ditambahkan, besarnya bahaya yang ditimbulkan Narkoba tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Khususnya remaja dan generasi muda para siswa. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak kepada seluruh generasi muda ormas, organisasi kepemudaan dan peserta yang hadir, serta masyarakat Ka-

rawang untuk mengatakan tidak kepada narkoba.

Wakil Bupati juga berpesan agar para peserta di Kab. Karawang tidak pula terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, termasuk di antaranya merokok, minumminuman keras, serta prilaku menyimpang yang melebihi batas. Hal ini karena jenis-jenis pergaulan tersebut seringkali menjadi awal dari adanya penyalahgunaan narkoba.

Ia juga menambahkan, para remaja merupakan generasi penerus pembangunan Kab. Karawang di masa yang akan datang. “Di pundak Kalian tanggung jawab pembangunan Kab. Karawang akan dibebankan. Arah keberhasilan, kemajuan, dan kemunduran Kabupaten Karawang akan bergantung pada generasi muda yang ada saat ini, ujarnya.

Usai dibuka Wakil Bupati Karawang, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari berbagai nara Sumber di antaranya BNP Prov. Jabar, BNK Kab. Karawang, Polri, Dinas Kesehatan. Turut Hadir Mantan Wakil Bupati/ Ketua BNK Karawang H. Salahudin Mufti, Sekda Karawang dan beberapa pejabat terkait. Pandi

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

Kapal Penyelundup Pakaian Bekas Ditangkap Medan, PARAMETER Petugas Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Minggu (25/9) lalu, menangkap dua kapal di perairan Zona Ekonaomi Ekskutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Kedua kapal yang datang dari Malaysia itu memuat sekitar 350 bal berisi pakaian bekas yang akan diselundupkan ke Indonesia. Kapal tersebut, yakni KM Jaya Uta-

ma dan KM Rahmat, tertangkap oleh Kapal Pengawas HIU 001 yang dinakhodai Moch Nursalim dan Kapal Pengawas HIU 010 yang dinakhodai Martin Yermias pada pukul 12.00.

Kapal KM Jaya Utama dinakhodai Hendrik dan kapal KM Rahmat dinahkodai Irwanto. Selain nahkoda, masing-masing kapal ditumpangi empat anak buah kapal.

Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan

Mukhtar mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari pantauaun patroli yang melihat dua kapal menyerupai kapal ikan. Ketika petugas mendekat, ternyata kedua kapal tersebut memuat pakaian bekas tanpa dokumen.

“Setelah berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, kami bawa kedua kapal itu merapat. Sekarang sedang proses identifikasi barang dan ABK,” kata Mukhtar.

Mochtar Mohamad Salahkan ....... Sambungan dari hal 1 Alasannya, sebagai walikota, dia telah menalangi kegiatan sosial, termasuk audiensi dengan warga, dengan duitnya sendiri selama anggaran audiensi dari APBD belum tersedia. “Adalah hak Wali Kota untuk menagih uang yang sudah dikeluarkannya sesuai ketentuan dan pengguna anggaran (Bagian Umum) wajib mencairkan uang untuk membayar kegiatan yang dananya sudah ditalangi oleh walikota asal tak lebihi plafon,” tambahnya.

dan sasaran; Juga soal Kaidah Pelaksanaan, hal ini katanya guna membuat comperative approach penggunaan anggaran yang efektif dan efesien sesuai ketentuan hukum bahwa kasus suap sangat memungkinkan bilamana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dijalankan tidak sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku; Penegakan hukum yang benar dan tepat. Dalam hal ini IPI memandang bahwa penegakan hukum harus optimal, efektif, proporsional dan berkesinambungan ser ta senantiasa melakukan koordinasi dan supervisi termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu, juga dijabarkan soal; Tindakan Tegas Tanpa Diskriminsi ; Penetapan Asas Praduga Tidak Bersa-

lah; Komitmen Pimpinan Dan Segenap Jajaran Aparat KPK; Peningkatan Peran Serta Masyarakat; Pengembangan Wistle Blower; Penetapan Hukum Maksimal Guna Menciptakan Efek Jera; Itikad Baik Pimpinan.

Menur ut Plt. Sekretaris Jenderal IPI, Parulian M.H, SE, pasca penetapan M. Nazaruddin sebagai tersangka kasus WASG 2011 dan penangkapannya dari pelariannya telah terungkap fakta yang menyebutkan terjadi praktik suap dan gratifikasi pada pembangunan WASG 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Hal tersebut sejatinya patut dijadikan KPK dasar mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu siapa pun di dalamnya yang terlibat.

“Tidak dapat lagi dipungkiri bahwa proyek ini telah terencana dan direncanakan secara terorganisir meliputi; pemenang tender dan soal besaran nilai anggaran. Karenanya, banyak pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum (di pengadilan-red) atas kerugian negara yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, KPK dengan kewenangan luar biasa yang dimiliki harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai garda terdepan di negeri ini memberantas korupsi kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan kewajibannya menghadapkan para koruptor ke muka hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban terkait proyek ini mulai dari tahapan perencanaan, pelelangan, pe-

nentuan nilai proyek, hingga pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Parulian, kaidah proyek ini tentu tak luput dari makna yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Tata Kelola Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Tata Kelola Keuangan Negara.

“Bilamana kaidah tersebut dilanggar lalu berbuah kepada terjadinya kerugian negara, maka semua pihak yang terlibat mulai dari pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah sekalipun selaku sumber pendanaan, anggota DPR sebagai legislasi, hingga kepada rekanan atau kontraktor wajib dimintakan per tanggungjawabannya di hadapan hukum,” tegasnya.

Ditambahkannya, didasari kesadaran, kepedulian, dan kecintaan terhadap bangsa ini, maka IPI berkewajiban untuk berperan menegakkan keadilan dan kebenaran serta mempertahankan NKRI. Atas dasar itu maka IPI melayangkan surat kepada KPK mengingatkan sekaligus mendorong dengan segenap kekuatan agar tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

“Kepercayaan yang telah diberikan rakyat Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke yang tergabung dalam IPI kepada KPK kiranya jangan dihianati. Untuk itu, KPK supaya segera melakukan pengusutan mark up yang terjadi di Proyek Pembangunan Wisma Atlet Sea Games (WASG-red) 2011,” tegasnya

KPK Periksa Empat Banggar DPR .................................................................................................................................................................................. Sambungan dari hal 1 Menurut Ray, perilaku Banggar tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. “Mogoknya Banggar jelas merupakan tindakan pembangkangan terhadap tugastugas DPR, khususnya Banggar, sebagaimana diatur dalam pasal 71 hur up g,” katanya dalam keteranga persnya kepada media Sabtu (24/9) lalu.

Banggar, juga dinilainya melanggar pasal 79 hurup D dan E tentang kewajiban mendahulukan kepentingan rakyat daripada golongan serta menghormati demokrasi. “Jelas mogok ini bertentangan dengan pasal 107 yang memandatkan banggar bertugas membahas RAPBN bersama dengan pemerintah,” imbuhnya.

Tindakan banggar ini, lanjut dia, sama sekali tidak terkait dengan menyatakan ketidaksetujuan dengan suatu kebijakan, melainkan menjadikan peristiwa hukum yang menimpa beberapa anggota Banggar untuk melakukan tawar menawar. “Jelas hal ini penyanderaan atas hak warga negara, Banggar menjadikan kewenangan politik mereka untuk mempengaruhi proses penegakan hukum,” ujarnya.

Menur ut Ray, tidak tepat Banggar mengaitkan hak imunitas dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Sebab hak imunitas hanya ada dalam RAPBN, tetapi penyimpangan penggunaan anggaran negara atau adanya indikasi suap dalam proses pembuatan kebijakan merupakan peristiwa pidana yang siapa pun warga negara, tak memandang jabatan atau statusnya, dapat diperiksa seketika.

Karena itu, LIMA mendesak Banggar untuk tetap melanjutkan pembahasan RAPBN 2012.

Tidak ada alasan konstitusional yang membolehkan mereka melakukan boikot atas tugas dan kewajiban mereka. Apalagi alasannya karena merasa tidak nyaman akibat adanya pemeriksaan atas beberapa anggota banggar terkait dengan adanya dugaan suap dalam implementasi anggaran. Banggar, kata dia, dapat diadukan ke BK DPR jika tetap ngotot tidak melanjutkan pembahasan RAPBN. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan Banggar tetap melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 bersama pemerintah. “Saya sebagai pimpinan DPR tetap menyarankan Banggar tetap kembali bekerja dengan baik sambil menunggu ikhtiar yang akan dilakukan pimpinan DPR untuk mengundang aparat penegak hukum rapat konsultasi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/9) lalu.

Menurut Priyo, mandegnya pembahasan RAPBN yang harusnya selesai Oktober nanti, akan membawa kerugian bagi rakyat. “Pembangunan akan tidak jalan kecuali kemudian presiden menggunakan caranya menerbitkan Perpu, tapi cara itu tidak baik,” pungkasnya. Politikus Golkar ini menampik anggapan dugaan pelanggaran atas sikap pimpinan Banggar mengembalikan pembahasan ke pimpinan DPR. “Enggak ada yang dilanggar. Di sini mereka hanya mengembalikan mandat ini kepada pimpinan, DPR akan mencari jalan keluar,” sambungnya.

Priyo berharap kelanjutan pembahasan RAPBN bisa dilakukan setelah digelarnya rapat konsultasi bersama pimpinan

KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Rencananya rapat konsultasi dengan penegak hukum itu dilakukan pekan depan.

“Itu akan kita lihat minggu-minggu ini lah, saya percaya pasti ada jalan keluar,” ujarnya berharap.

Diperiksa KPK Pada Rabu lalu sebelumnya, KPK memanggil empat pimpinan Banggar, yaitu Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar), Mirwan Amir (Par tai Demokrat), Olly Dondokambey (PDI Perjuangan) dan Tamsil Linrung (PKS). Mereka diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan infrastr uktur daerah transmigrasi dan proyek wisma atlet SEA Games. Usai diperiksa, Banggar langsung memutuskan menunda pembahasan RAPBN 2012 yang sedianya dibahas bersama pemerintah pada 21-26 September.

Priyo Budi Santoso membantah Banggar memboikot pembahasan RAPBN tahun 2012. Menurutnya Banggar hanya mengembalikan kewenangan pembahasan kepada pimpinan DPR. “Saya ingin meluruskan pemberitaan seakan-akan ada pimpinan Banggar memboikot membahas RAPBN tahun 2012, itu tidak benar,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/9) lalu.

Priyo menjelaskan, selain mengembalikan mandat pembahasan RAPBN 2012 ke pimpinan DPR, pimpinan Banggar meminta agar DPR memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar konsultasi dan pembicaraan yang serius dengan alat penegak hukum,” pungkasnya.

Permintaan ini disampaikan lantaran Banggar merasa terusik dengan pemeriksaan KPK terhadap empat pimpinan Banggar yakni Melkias Markus Mekeng , Tamsil Linrung , Olly Dondokantbey, dan Mirwan Amir. “Kalau saya lihat substansinya, apa yang disampaikan pimpinan Banggar tersebut karena perasaan mereka merasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang karena tugas mereka kemudian seper ti disalahkan.

Semua telunjuk ter tuju pada pimpinan dan anggota Banggar, itu yang tidak nyaman,” jelas dia.

Priyo berharap KPK ke depan tidak sewenang-wenang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang ber tugas sesuai dengan ketentuan UndangUndang. “Tolong juga ada unsur kehatian-hatian jangan terkesan sporadis memanggil semua kemudian semua menjadi heboh,” lanjut politikus Partai Golkar ini.

DPR keberatan terkait pemeriksaan KPK yang kebanyakan menyinggung urusan mekanisme pembahasan dan alokasi anggaran.

“Tapi ya tenggang rasalah terhadap masalah ini, kecuali terhadap mereka yang diindikasikan sebagai mafia anggaran, silakan itu diperiksa. Tapi kalau masalah kebijakan ini semuanya tidak akan mau karena tugas konstitusi melaksanakan itu,” ujar Priyo.

Anggota Banggar DPR Gede Pasek Suardika menampik aksi ‘mogok kerja’ pembahasan RAPBN tahun 2012 melanggar kode etik.

Pasek menegaskan, Banggar hanya menyetop sementara pembahasan untuk menunggu klarifikasi dari KPK terkait pemeriksaan tiga hari lalu. ”Ini tidak melanggar kode etik. Karena kami tidak menghentikan pemba-

hasan tapi memberikan wewenang ke pimpinan DPR,” kata Pasek kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/9).

M e n u r utnya, keputusan Banggar menyetop pembahasan karena KPK telah mengusik mekanisme pembahasan anggaran yang sudah diatur undangundang. “Biarpun 30 persen orang Banggar terlibat ambil orangnya, jangan aniaya kebijakannya. Jadi agar KPK juga menghormati wewenang Banggar DPR,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga membantah aksi ‘mogok kerja’ bakal merugikan rakyat karena pembahasan anggaran yang notabene untuk rakyat mandeg. “Itu hanya mengatur jadwal ulang saja sambil kita melihat pengaturan bersama,” pungkasnya. S Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) M Prakosa menegaskan aksi pimpinan Banggar bisa dikenakan sanksi karena melanggar kode etik. “Lari dari penugasan yang tidak dapat diper tanggungjawabkan sudah barang tentu melanggar kode etik.

Apalagi mereka yang duduk di Banggar diberi tugas yang diamanatkan undang- undang,” tegas Prakosa terpisah.

Pimpinan Banggar DPR memutuskan memberhentikan sementara pembahasan Rancang RAPBN tahun 2012. BK menegaskan empat pimpinan Banggar akan dikenakan sanksi kode etik bila terus melakukan aksi mogok kerja. “Lari dari penugasan yang tidak dapat diper tanggungjawabkan sudah barang tentu melanggar kode etik. Apalagi mereka yang duduk di Banggar diberi tugas yang diamanatkan

undang-undang,” kata Ketua BK DPR M Prakosa saat dihubungi wartawan, Jumat (23/9).

Menurut Prakosa, aksi mogok kerja pimpinan Banggar justru makin memperpuruk citra DPR sebagai wakil rakyat. Menurut dia, penyetopan pembahasan RAPBN 2012 lantaran terusik dengan pemeriksaan KPK tidak dapat dibenarkan. “Apa yang dipersoalkan para pemimpin Banggar itu terpisah dari tugas dan tanggung jawab untuk membahas anggaran. Secara konstitusi, hak budget itu ada di DPR, dilakukan Banggar,” tegas Prakosa.

Menurut Prakosa, hingga saat ini BK belum merespons keputusan pimpinan Banggar. Namun bila pimpinan Banggar tidak menggelar rapat RAPBN 2012 sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka BK akan proaktif mengusut dugaan pelanggaran.

“Nanti kalau ada indikasinya pelanggaran kode etik akan panggil. BK akan bersikap jika sudah melanggar,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Gelagat “ngambeknya” pimpinan Banggar bermula ketika KPK memeriksa pimpinan Banggar yakni, Melkias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly Dondokantbey dan Mirwan Amir. Keempatnya keberatan dengan pemeriksaan KPK yang menyinggung mekanisme pembahasan dan alokasi anggaran.

Tetapi Tamsil Linrung mengakui penyidik KPK juga menanyakan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut dia, penyidik sempat menanyakan hubungan mereka dengan tiga tersangka suap termasuk dugaan adanya aliran duit ke Banggar DPR

Kebijakan DPR Soal Pembagian DPID Rp.7,7 T Dipertanyakan .................................................................................................................................. Sambungan dari hal 1 Padahal, bila mencermati makna ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah tidak mengatur tentang Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD) untuk level provinsi. Maka dengan masuknya 13 provinsi sebagai penerima DPID patut dicurigai publik. Terkesan dipaksakan untuk mendapatkan jatah dari pemerintah kabupaten atau kota. Karena yang mempunyai penduduk miskin itu bukan pemerintah provinsi melainkan kebupaten/ kota.

“Semestinya setelah dikurangi 13 provinsi penerima anggaran DPID hanya 285 kabupaten/ kota. Kalau yang menerima DPID tetap 298 daerah berar ti memasukan 13 provinsi. Artinya, ada ketidakadilan dalam pembagiannya,” kata Uchok Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra kepada wartawan di Jakarta.

Uchok mengungkapkan setelah ditelusuri ternyata alokasi DPID tidak dilaksanakan secara adil sesuai amanat pasal 18 A Ayat (2) UUD 1945. Dia mencontohkan daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal tinggi dan indeks kemiskinan rendah di bawah rata-rata nasional, seperti Kabupaten (Kab) Halmahera Tengah, dan Kab. Wakatobi yang memperoleh alokasi DPID pada tahun anggaran (TA) 2011.

Sedangkan daerah yang memiliki indeks fiskal rendah dan indeks kemiskinan di atas ratarata nasional seper ti Kab. Indragiri, Kab. Sumenep, dan Kab. Dairi, tidak memperoleh sama sekali alokasi anggaran DPID pada TA 2011.

“Kebijakan penentuan pagu alokasi DPID oleh DPR, tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak lain. Walaupun ada panduan untuk mengukur fiskal daerah dan indeks kemiskinan yang diatur PMK Nomor 61 Tahun 2010, tetapi DPR tidak memakainya. Sehingga terjadi pembagian alokasi yang tidak adil dan merata untuk setiap daerah,” ujarnya.

Ditambahkannya, dana penyesuaian infrastruktur yang ditentukan DPR tidak memiliki kriteria, memerlukan dana pendamping, dan diadministrasikan dengan baik. Dana penyesuaian ini muncul sejak tahun 2008 dengan nomenklatur yang berbeda-beda dengan dana perimbangan lain yang memiliki formula dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Berbeda sekali bila dibandingkan dana penyesuaian dengan dana alokasi khusus (DAK).

Di mana dana penyesuaian dengan DAK ditentukan kementerian/lembaga yang sebelumnya harus mendapat persetujuan dari komisi-komisi DPR, untuk

kemudian bisa merealisasi ke daerah,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Uchok, Banggar DPR sudah mengambilalih fungsi pemerintah yang melakukan penentuan jumlah daerah, dan besaran alokasi atas dana penyesuaian, seper ti DPID. Pemerintah yang telah mengusulkan kriteria dan usulan hanya dijadikan sebagai bahan acuan, namun diabaikan begitu saja oleh Banggar.

“Banggar terkesan mempunyai hak baru dengan melakukan eksekusi terhadap penentuan daerah dan besaran alokasi atas dana penyesuaian seperti DPID. Bisa jadi apa yang dikatakan anggota DPR Wa Ode Nurhayati bahwa dugaan Banggar melakukan kutipan sebesar 7 – 15 persen terhadap pemerintah daerah yang menginginkan pagu alokasi anggaran dari DPID itu benar,” tuturnya.

Dikatakannya, salah satu dampak negatif penetapan DPID oleh Banggar adalah perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Misalnya, alokasi DPIPD Kab. Kubu Raya untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp 2,4 miliar tidak dapat dimanfaatkan karena kabupaten yang bersangkutan tidak mempunyai rumah sakit umum daerah. Selain mempermasalahkan DPID tahun 2011, Uchok juga memper tanyakan pengalokasian dana penyesuaian tahun anggaran 2010.

Menurutnya, pengalokasian dana itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan, penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan sekurangkurangnya 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan APBN. Kemudian penjelasan Pasal 107 ayat (2) menyatakan, DAU ditetapkan sebesar 25,5 persen dari PDN Netto sampai dengan Tahun 2007. Provinsi yang memperoleh DAU lebih kecil dari anggaran TA 2005 diberikan alokasi Dana Penyesuaian sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberian alokasi Dana Penyesuaian dilakukan hanya sampai dengan tahun 2007.

Sedangkan untuk Tahun 2008 dan selanjutnya tidak diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Melihat kondisi tersebut FITRA mengusulkan, sebaiknya anggaran penyesuaian ini dihentikan saja karena melanggar UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurutnya, dalam penentuan dan besaran alokasinya tidak ada aturan dan kriterianya yang sejelas sehingga membuka peluang kepada calo anggaran untuk memberikan fee sebesar 7 – 15 persen kepada anggota dewan. “Kalau Banggar tidak menghentikan dana penyesuaian, nanti dana itu bisa dituding

sebagai setoran untuk kepentingan partai politik,” tegasnya.

Potensi Percaloan Anggaran Sementara menurut peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, menilai Dana DPID yang berasal dari APBN bisa menjadi ajang bancakan para calo anggaran. “Penyaluran DPID diindikasikan terdapat banyak penyimpangan dari tahun ke tahunnya. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlahnya. Kemudian yang mengambil keputusannya Banggar tanpa melibatkan komisi dan kementerian terkait. Prosesproses seper ti ini tentunya menimbulkan potensi praktik percaloan anggaran,” katanya.

Menurutnya, DPID ini seharusnya telah terprogram sehingga setiap tahun dana tersebut diberlakukan sama. Tidak seper ti yang terjadi pada penganggaran Badan Anggaran DPR. Roy curiga sejumlah program yang dibuat mirip dengan DPID, tetapi dengan nama yang berbeda.

Misalnya, pada tahun 2008 Banggar membuat program Dana Infrastuktur Sarana dan Prasarana (DISP). Dari program itu ditetapkan dana APBN senilai Rp 4,6 triliun.

Sementara, dana dari APBNPerubahan senilai Rp 4,1 triliun.

“Kenapa tidak buat satu nama programnya saja sehingga dapat dievaluasi, apakah ada kelemahan, ada penyimpangan. Kenapa selalu berganti nama. Bentuk-

Seolah ingin meyakinkan pembelaannya, kubu Mochtar membuat tayangan berisi fotofoto kegiatan Mochtar semasih aktif sebagai Wali Kota di sudut ruang sidang. Ada layar khusus yang sengaja didirikan disana.

Salah satu tayangan, adalah foto Mochtar bersama beberapa pejabat saat peresmian kantin kejujuran di suatu tempat di Kota Bekasi. Ada juga tayangan foto ukuran jumbo bergambar Mochtar sedang mengepit sebuah piagam. TI/Anton

Nirina Zubir Jadi ......................... Sambungan dari hal 1

Kapal yang mengangkut pakaian bekas

KPK Didesak Usut Mark Up Proyek ................................................................................................................................................................................ Sambungan dari hal 1 buruk itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Indonesia (DPP-IPI) kemudian melalui suratnya pada 12 September 2011 lalu menganjurkan KPK supaya dalam penuntasan kasus korupsi WASG 2011 yang sedang ditangani agar memperhatikan 11 hal penting menyangkut: Kaidah Pengendalian.

Hal ini disebutkan oleh Ketua Umum IPI Danny Soebandi, SH dan Plt. Sekretaris Jenderal Parulian M.H, SE, penting guna mengetahui hirarki pejabat berwenang soal proses tender dengan maksud menilai akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; Pemberlakuan prinsip perencanaan yang baik guna mengatahui penatakelolaan keuangan secara benar dan terintegrasi, hemat, efektif, efisien, tepat guna

11

bentuk program dana ini sangat potensial dimainkan calo, karena mereka menetapkan dana-dana itu baru terjadi tawar penawar dengan daerah. Setelah sepakat, baru diminta fee dari dana yang dikeluarkan,” paparnya.

Selidiki Anggota Banggar DPR-RI Satya W Yudha membantah telah terjadi pelanggaran dalam penetapan daerah penerima DPID karena pengalokasiannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Penetapan daerah yang menerima DPID itu didasarkan pada kriteria yang ditetapkan Banggar dan Kementerian Keuangan. Walaupun rapat Banggar tertutup, publik berhak tahu kok kriterianya. Jadi silakan tanya kriteriannya, kemudian selidiki,” katanya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengungkapkan, salah satu indikasi yang bisa digunakan untuk memastikan telah terjadi pelanggaran adalah jika suatu daerah memiliki dana Daerah Bagi Hasil (DBH) yang besar, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pasti kecil. Itu terjadi karena daerah yang memiliki DBH besar, berar ti termasuk daerah yang kaya karena memiliki sumber pamasukan besar. “Misalnya di Bojonegoro, Tuban. Di sana kan kaya minyak karena ada Exxon.

Pasti DAK-nya kecil. Kalau besar kita patut curigai,” jelas Satya.

Ini orang korup gak dimasalahkan,” papar Nirina.

Nirina yang ditemui di Play Park, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/9) lalu berpendapat bahwa dirinya sempat khawatir mengenai efek bom tersebut.

“Sebaiknya mari kita sebarkan cinta di mana-mana. Apalagi Indo-

nesia kan terkenal karena keamanannya. Kenapa harus jadi saling cemas. Sebetulnya ini kesadaran masing-masing aja. Gimana kita melihat yang baik dan tidak. Ini hanya provokasi dari beberapa pihak, jadi jangan salahkan salah satu agama.

Kalo yang disebut salah, ya pelakunya,” tutupnya. KPL

PKL Jalan Baru Bintara .............. Sambungan dari hal 1 kepada para PKL agar membongkar lapak masing-masing sebelum dibongkar oleh Satpol PP Kota Bekasi. “Kami anjurkan agar pedagang membongkar lapaknya sendiri, kalau tidak akan kita bongkar,” katanya.

Lebih labjut dikatakan Kandar, jalan sepanjang satu kilometer itu dihuni sekitar 60 pedagang dengan kios semi permanen dan ratusan pedagang lapak di bahu jalan sehingga menimbulkan penyempitan arus. “Biasanya para pembeli memarkir motornya di bahu jalan. Tidak jarang keberadaan pembeli itu membuat

kemacetan lalu lintas,” lanjutnya.

Ditambahkannya, para pedagang di lokasi itu mulai beraktivitas pukul 16.00 hingga 18.00 WIB dengan menggelar lapak, kios gubuk bahkan mobil dan motor.

Pascapener tiban, kata Kandar Iskandar, r uas jalan tersebut akan disterilkan dengan menerjunkan petugas pengawas di lapangan agar pedagang tidak kembali berjualan di lokasi itu.

“Kita akan sekat lokasi berjualan mereka oleh petugas di lapangan mulai dari Stasiun Cakung hingga jembatan layang Ahmad Yani,” tambahnya. Arios/Anto

Kajari Bekasi Baru Diminta ......... Sambungan dari hal 1 “Kami akan mempertanyakan kasus ini kepada Kepala Kejari Bekasi yang baru, dengan harapan supaya dilakukan pengusutan secara serius tidak seperti pada masa kejaksaan itu dipimpin oleh Ali Mukartono,” katanya.

Ditambahkan Anton, kasus ini mendapat perhatian dari Wartawan Pokja seiring banyaknya informasi yang mengalir kepadanya menyebutkan bahwa proyek tersebut di lapangan hanya menghabiskan dana berkisar Rp.500 juta rupiah juga adanya kabar

pemeriksaan yang telah dilakukan pihak kejaksaan terhadap PPK Sugeng.

Hingga berita ini diturunkan pihak kontraktor berbenderakan PT Erni Juta Agung, belum dapat dimintakan komentarnya. Akan tetapi Tim PARAMETER pernah mendapat permintaan untuk membicarakan kasus ini oleh salah seorang TNI. Dan ketika terjadi pertemuan di RM Padjajaran, oknum TNI tersebut tak dapat memberi keterangan soal pekerjaan proyek itu. TB/Arios

Polri Selidiki Otak ........................ Sambungan dari hal 1 tindakan itu. Pasalnya, perilaku Teror atau Tindakan Kekerasan atas nama dan dalil apapun tidak dapat ditoleransi. “Apalagi bila teror ini dilakukan di rumah ibadah yang mana tindakan ini rentan akan dapat memancing tindakan kekerasan lainnya seperti konflik horizontal,” kata Direktur Eksekutif NIM, Dr Wayan Sayoga.

Karena itu NIM, kata Wayan, meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, dan tidak memanfaatkan kejadian ini sebagai momentum bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu karena pada akhirnya usaha tersebut akan merugikan kelangsungan kehidupan bersama berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Kebhinnekaan di Indonesia harus terus dijaga dan diper tahankan karena itulah

amanat luhur para pendiri bangsa seper ti yang ter tuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dikatakan, NIM mendukung setiap upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menyelidiki masalah ini secara tuntas, tegas dan tanpa ragu serta mengharapkan adanya tindakan nyata yang cepat.

“NIM juga mengajak semua elemen bangsa untuk menyadari bahwa cinta kasih adalah merupakan solusi dari segala permasalahan yang terjadi di negeri tercinta ini, sehingga mari bersama-sama kita kembali membangun negeri ini dengan cara saling membuka pintu apresiasi untuk dapat menghargai perbedaan sebagai bentuk dari anugerah Tuhan Yang maha Esa untuk Indonesia tercinta,” tandas Wayan.

Pajak Rp 1,7 Miliar ...................... Sambungan dari hal 1 Sayangnya, sejauh ini para pengelola pulau komersil tersebut banyak yang mengabaikan kewajibannya. Misalkan saja, ada yang selama dua tahun terakhir tidak membayar PBB. Karena itu, PAD dari sektor PBB di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sering tidak maksimal. Jika hal itu tidak segera dilakukan terobosan, maka perolehan PBB di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun ini juga bisa dipastikan tidak akan mencapai target.

Padahal, potensi PBB dari 48 pulau komersil tersebut menempati porsi 85 persen dari target PBB tahun ini di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Jika dikalkulasi, maka potensi PBB dari pulau-pulau komersil itu mencapai Rp 1,7 miliar per tahun.

“Potensinya sekitar 85 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan sisanya 15 persen dari PBB masyarakat di pulau-pulau pemukiman,” kata Krisbianto, Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kepada beritajakarta.com, Jumat (4/9). Untuk itu, sambut sekkab, Pemkab Kepulauan Seribu akan mengejar para wajib pajak tersebut.

Sebab, realisasi PBB tahun ini baru mencapai 33 persen dari target.

Hal senada ditegaskan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Burhanuddin. Ia mengatakan, untuk mengejar target tersebut, Pemkab Kepulauan Seribu akan mengejar para pengelola pulaupulau komersil tersebut. “Untuk memenuhi target itu, kami akan optimalkan penagihan terhadap para pemegang SIPPT pulau-pulau komersil,” ujar Burhanuddin.

Kendati demikian, sejauh ini upaya tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal. Sebab,

Pemkab Kepulauan Seribu tidak memiliki data yang lengkap, terkait status dan alamat penangung jawab pulau-pulau komersil tersebut. Sehingga, sangat menyulitkan dalam pengejaran para wajib pajak tersebut. Untuk itu, Pemkab Kepulauan Seribu akan melakukan verifikasi data.

“Ini menjadi rencana strategis yang ingin diwujudkan. Karena dari hasil PBB tersebut merupakan PAD yang dipergunakan untuk pembangunan Kepulauan Seribu ke depan,” terang Burhanuddin.

Kemudian, setelah dilakukan pendataan, maka bagi pulau-pulau yang diketahui menunggak pajak lebih dari dua tahun akan langsung disegel. Tentunya, PBB yang dikenakan akan disesuaikan dengan luas tanah, luas pulau, dan letak strategis dari pulau itu.

Dan sejaun ini, dari enam kelurahan yang melakukan penagihan terhadap pulau-pulau komersil, Kelurahan Pulau Harapan mampu merealisasikan perolehan PBB melebihi target yang dibebankan. Hingga Agustus, kelurahan ini mengumpulkan Rp 950 juta atau sekitar 110 persen dari target yang dibebankan yakni Rp 800 juta.

“Yang menjadi target utama pembayaran PBB adalah pulau wisata dan peristirihatan (resort).

Awalnya memang pemiliknya sering berkelit. Tapi setelah ditegur bupati mereka mau membayar.

Dan Alhamdulillah, kami mampu merealisasikan perolehan PBB melebihi target,” ungkap Muchammad Ali, Lurah Pulau Harapan.

Di wilayah Kelurahan Pulau Harapan terdapat 30 pulau dan 14 pulau diantaranya digunakan investor sebagai pulau resor t.

Misalnya, Pulau Sepa dan Pulau Sebaru yang dikelola PT Paradise Baho/Arios

12

Edisi 1 | Tahun I 28 September - 12 Oktober 2011

Antasari Azhar

SIDANG PK ANTASARI

Majelis Hakim Batasi Kesaksian M. Idris Bagasting ditanam hingga kedalaman 6 cm

DUGAAN MARK UP DAN PENGURANGAN VOLUME

PPK dan Rekanan akan Dilaporkan ke Kejaksaan Bekasi, PARAMETER Semangat reformasi dinilai belum menyentuh jajaran pejabat Dinas Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masih saja mewarnai jalannya pelaksanaan pekerjaan proyek di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah itu.

Modusnya, melalui mark up atau penggelembungan harga pekerjaan dan pengurangan volume di lapangan.

Demikian sumber Koran ini menuturkan, di Bekasi, beberapa waktu lalu.

Ditambahkan sumber, bukti praktik kotor itu semakin nyata manakala di lapangan pejabat berwenang dalam pengawasan tidak aktif menjalankan kewajibannya sehingga pihak rekanan atau kontraktor leluasa berbuat curang mengurangi volume pekerjaan. Seperti yang terjadi pada proyek peningkatan jalan di Desa Karang Satria, oleh CV. Sempadan Raya.

Pengamatan PARAM-

ETER, proyek ini sebelum dikerjakan badan jalannya kondisi keras tapi tidak merata. Akan tetapi setiap hari dilalui kendaraan roda empat dan enam dengan ragam jenis seperti truk dan bertonase berat. Seiring program peningkatan infrastruktur yang digalakan Pemda Kabupaten Bekasi, kemudian jalan itu mendapat alokasi anggaran dengan besaran ratusan juta rupiah. Berdasar kepada papan nama proyek tertera rincian: Panjang 332 x Lebar 4 meter dengan nilai Rp.449.339.000.

Saat pekerjaan berjalan tim PARAMETER menemukan ragam kejanggalan dan

Plang proyek CV Sempadan Raya. mengabadikannya (memfoto). Ditemukan kasus pengurangan fisik dengan modus menanam bagasting hingga kedalaman 4 hingga 6 Cm. Selain itu, besi yang digunakan berukuran kecil kondisi karatan. Saat pengecoran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas tidak berada di lapangan, bedeng dan buku tamu juga tidak tersedia.

Ketika kasus penanaman bagasting dan pembesian dikonfirmasi kepada pihak pelaksana melalui telepon genggamnya dijawab; “besi berkarat

Jakarta, PARAMETER Guna mendukung program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang bertujuan mengurangi tingkat kematian karena kecelakaan di jalan, Ditlantas Polda Metro Jaya akan meluncurkan program bimbingan belajar pembuatan SIM. RUNK merupakan suatu rencana aksi nasional untuk mengurangi tingkat kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas di jalanan.

Untuk efektivitas dari RUNK tersebut, berbagai instansi yang berkaitan dengan lalulintas, baik Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Jasa

SOAL KORUPSI OTORITA BATAM

Sofyan Usman Diancam 5 Tahun Penjara Kamis (22/9) pekan lalu.

Sofyan didakwa menerima Rp 150 juta dan 34 lembar MTC dengan nilai perlembar Rp 25 juta. Total keseluruhan yang diterima Sofyan adalah Rp 1 miliar.

Uang itu diberikan Mohammad Iqbal (Kabag Anggaran) dan Oemar Lubis (staf ahli Ketua Otorita Batam) berdasarkan perintah Ismeth Abdullah (Ketua Otorita Batam) melalui Mochamad Prijanto (Deputi Adren Otorita Batam).

Uang diberikan karena Sofyan memenuhi permintaan Otorita Batam terkait usulan APBN 2005. Sofyan juga membocorkan hasil pemba-

novum. Saat itu, dia hanya berbicara soal isu,” kata Maqdir.

Mun‘im Idris hanya akan menerangkan seputar 28 foto Nasrudin yang meliputi foto sebelum autopsi, foto sesudah autopsi, dan foto anak peluru.

Menurut Antasari, Mun’im Idris tidak akan dihadirkan lagi di persidangan PK ini jika JPU sebelumnya melakukan pemeriksaan cermat terhadap fotofoto itu. “Apa yang kami lakukan ini untuk mendapatkan kebenaran material,” kata Antasari.

Selain Mun’im, Antasari juga menghadirkan ahli balistik, Widodo Harjo Prawito; ahli hukum pidana, Muzakir; dan saksi fakta, Andi Syamsuddin (adik Nasrudin).

Kejari Cikarang Diminta Lakukan Pengusutan hal biasa. Soal bagasting yang ditanam tidak masalah sebab pekerjaan sudah selesai”.

Kini jalan itu sudah rusak dengan kondisi retak meluas meski baru usai dikerjakan.

Namun pihak Pemda Kabupaten Bekasi belum terlihat ada reaksi meminta pertanggungjawaban pihak kontraktor yang berlaku curang meraup keuntungan.

Menanggapi kasus ini Ketua LSM Parameter Indonesia, Parulian Hutapea, SE, saat dimintakan komentarnya di Kantornya, Di Jakarta, beberapa waktu lalu, menga-

takan, pihaknya akan mempertanyakan proyek tersebut kepada Dinas Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air selaku pemilik proyek mulai dari perencanaan hingga pada kasus pengurangan volume yang terjadi di lapangan.

“Kami akan pertanyakan Kadisnya. Hal ini guna pencegahan terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara.

Dan bilamana proyek itu berbau KKN akan kami laporkan kepada pihak berwenang dalam pemberantasan korupsi untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya. Baho

Ditlantas PMJ Luncurkan Program Bimbel Pembuatan SIM

Jakarta, PARAMETER Mantan Anggota DPR Sofyan Usman didakwa menerima uang Rp 1 miliar dalam bentuk uang kontan dan Mandiri Travellers Cheque (MTC) terkait persetujuan anggaran APBN bagi Otorita Batam tahun 2004 dan 2005. Sofyan yang juga merupakan politisi PPP ini terancam mendekam di tahanan selama lima tahun.

“Telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian berupa uang tunai,” kata penuntut umum dari KPK, Dwi Aries Sudarto dalam pembacaan dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan,

novum (bukti bar u), tidak melebar pada pendapatnya dalam sidang sebelumnya,” kata Aminal dalam sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menolak Mun’im Idris sebagai saksi.

Alasannya, ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu sudah pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sebelumnya. “Kami keberatan,” ujar Eri Yudianto.

Namun penjelasan kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail, cukup beralasan sehingga hakim mengabulkan permintaan untuk menghadirkan Mun’im Idris.

“Untuk ahli, Mun ‘in Idris pernah diperiksa dan dimintai pendapat, tapi tidak berhubungan dengan

DUGAAN KORUPSI DI RSDBI JATIMULYA 11

DUKUNG RUNK

Ditlantas PMJ

Jakarta, PARAMETER Majelis hakim membatasi kesaksian ahli forensik, Abdul Munim Idris, yang dihadirkan untuk terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar, dalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, (22/9) pekan lalu.

Majelis hakim yang diketuai Aminal Umam memang akhirnya memperbolehkan Antasari Azhar menghadirkan Abdul Mun’im Idris untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Peninjauan Kembali. Namun kesaksian ahli dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu dibatasi hanya pada persoalan bukti baru. “Boleh, tapi hanya sebatas yang berkaitan dengan

hasan rapat panitia kerja APBN 2005 yang sifatnya rahasia. “Yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,” lanjut Aries.

Otorita Batam meminta supaya usulan anggaran dari mereka untuk APBN 2005 dapat disetujui. Untuk anggaran 2004 sebesar Rp 10 miliar sedangkan untuk Tahun 2005 sebanyak Rp 85 miliar.

Setelah permintaan itu berhasil diloloskan, Sofyan meminta supaya Otorita Batam membantu biaya pembangunan Masjid di Komplek DPR Cakung Timur.

Raharja, termasuk Ditlantas Polri pun dituntut saling mendukung.

Untuk itu Ditlantas Polda Metro Jaya bagian Satuan Pelaksana Administrasi SIM Daan Mogot, meluncurkan program bimbingan belajar (bimbel) pembuatan SIM sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah. “Rencananya program bimbel pembuatan SIM ini diluncurkan pekan depan.

Saat ini program masih dalam tahap persiapan, baik dari materi maupun ruangan,” ujar Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Arsal Sahban, Selasa (13/9) lalu.

Arsal menjelaskn, program bimbel ini tidak akan dipungut biaya karena merupakan bentuk kepedulian akan keselamatan berlalulintas. Menurutnya, tujuan dari program bimbel ini agar masyarakat yang memiliki SIM benar-benar memahami aturan-aturan berlalu-lintas dan memiliki kecakapan yang bagus dalam mengendarai kendaraan bermotor.

“Program ini juga akan menjadi ajang proses belajar bagi para pemohon SIM yang gagal, supaya paham betul teknik mengemudi dan paham aturan-aturan berlalu lintas,” katanya. Roy

Bekasi, PARAMETER Pada Tahun Pelajaran 2009/2010, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menunjuk SDN Jatimulya 11 menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI). Status itu telah disandang tiga tahun (Kelas I,II dan III) serta satusatunya RSDBI di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Namun sangat disesalkan di balik kualitas itu, ternyata ditemukan hal-hal yang tidak baik berkategori pelanggaran hukum undang-undang korupsi dalam pengelolaan keuangannya yang bersumber dari pemerintah dan orangtua siswa yang disebutsebut miliaran rupiah.

Diduga untuk meminta pertanggungjawaban manajemen sekolah yang beralamat di Jl. Swadaya 1 Perum Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini didemo masyarakat sekitar pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2011/2012.

Informasi yang dihimpun PARAMETER aksi dilakukan wujud kekecewaan atas praktik penyalahgunaan status RSDBI yang katanya dimotori oleh Kepala Sekolah, Fahruroji. Para pengunjuk rasa menyebutkan RSDBI Jatimulya 11 terkesan fasilatas anak didik yang berlatar belakang dari kalangan orangtua berada (kaya).

Kelanjutan unjuk rasa masyarakat terungkap direaksi berbagai kalangan, seperti; Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, DPRD, Tokoh Masyarakat sekitar

Fahruroji, S.Pd, MM,Pd sekolah, dan perwakilan orangtua. Dan dicapai hasil musyawarah murid yang tidak tertampung di sekolah itu disalurkan ke sekolah lain. Alasannya apabila dipaksakan dikhawatirkan proses belajar mengajar tidak optimal. Disdik Pemkab Bekasi kemudian menawarkan murid yang tidak tertampung dimasukkan di SD Jatimulya 9 dan SMP 4 Tambun Selatan, menunggu penambahan pembangunan kelas baru dengan biaya sebesar Rp. 8 miliar.

Penuturan sumber PARAMETER Fahruroji selaku Kepala RSDBI Jatimulya 11 disebut menghimpun uang dari para orangtua dengan memanfaatkan kualitas sekolah yang dipercayakan oleh Pemkab Bekasi kepadanya untuk memimpin. Sumber itu merinci pungutan sebagai berikut; pada awal Tahun Ajaran 2010/2011 dipungut Rp. 3 juta per siswa dalil pembangunan dua lokal. Padahal dana untuk pembangunan dua lokal yang dimaksud telah diproyeksikan dari APBD Pemkab Bekasi tahun 2010.

Kejahatan lain ditambahkan sumber itu untuk para pe-

IKATAN PEMUDA INDONESIA (IPI) MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses Atas terbitnya

Semoga sebagai media yang obyektif dalam Setiap Pemberitaan

H. Danny Soebandi, SH Ketua Umum Gedung RSDBI Jatimulya 11 Kabupaten Bekasi

serta didik kelas I dan II dikenakan biaya SPP Rp. 150 ribu per siswa setiap bulannya.

Sementara reguler kelas III sampai VI dipungut Rp. 15 ribu per bulan dalil biaya komputer. Padahal komputer yang digunakan merupakan fasilitas kelas I dan II RSBI (tidak ada pembelian yang baru sebagaimana didalilkan).

Aksi tak terpuji lainnya juga dibeberkan sumber itu mengenai bisnis memperdagangkan buku mata pelajaran. Pihak sekolah menerangkan telah menyiapkan 3 buku mata pelajaran; Sains IPA, Matematika dan Bahasa Inggris seharga Rp. 400 ribu. Namun saat orangtua memberikan uang sejumlah yang ditentukan yang diberi hanya foto copy. Untuk memperlancar aksi memperkaya diri itu, pihak sekolah kata sumber melibatkan salah satu orangtua menghimpun uang dari setiap orang tua peserta didik.

Sumber PARAMETER mengharapkan melalui pemberitaan ini, pihak Kejaksaan Negeri Cikarang supaya menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah, Fahruroji, Sekretaris dan Bendahara sekolah. ”Bilamana pihak Kejari Cikarang membutuhkan informasi untuk kepentingan penyidikan kasus ini saya siap memberikan keterangan, juga membeberkan berbagai pihak yang sudah mendapatkan kucuran ”uang kompensasi kasus” dari pihak RSDBI Jatimulya 11,” bebernya. Arios