SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 109 by John Amhygose

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Ekbis M-150 Mencari Pahlawan Wujud Kepedulian Terhadap Masyarakat

Politik & Hukum Kejaksaan Negeri Garut Musnahkan BB

Karawang

LSM Laskar Karawang :

DPRD Diminta Segera Buat Perda Trafficking Inhu DPR RI: TPP Astra Group Kangkangi Permentan

Mengenal Sosok Kasat Lantas Pembentukan Forum KUD Bina Sejahtera Disinyalir Illegal Polresta Kab Bekasi

Dinas Sungai dan Drainase Banjarmasin Buat Siring Multifungsi

MENGATASNAMAKAN pembentukan forum KUD Bina Sejahtera (BS) yang diketuai oleh Ridwan dan sekretaris Miliantoni belum diketahui keberadaannya, bahkan belum ada pemberitahuan kepada KUD BS.

DINAS Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin akan membuat siring multifungsi di dua tempat, yakni dijalan sudirman dan dipasar ujung murung untuk menghidupkan tranportasi air. â&#x20AC;&#x153;Dengan rencana pelaksaannya dua tahun anggaran yaitu tahun 2011 dan 2012, karena dana kita terbatasâ&#x20AC;?.

BACA HAL 12

MELALUI perbincangannya dengan wartawan media ini, Pria yang baru menempati jabatan barunya sebagai Kasatlantas Polresta Kabupaten Bekasi, Kompol Tri Yulianto SH.Sik menuturkan beberapa hal mengenai kunci hidup.

BACA HAL 13

BACA HAL 21

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

DARI REDAKSI

LENSA

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999 DEWAN PENASEHAT: F Montororing SH MA, Riduan Pardede, Elizabeth Carren PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Maruli Harianja, Anju DT. Pardede, SH PEMIMPIN UMUM: B. Purba PEMIMPIN REDAKSI: Jhonson Purba WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Cupa Siregar PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, Cupa Siregar, B.Purba, Drs. Karto Manlu SH, MM MH Exson Hartono REDAKTUR HUKUM: Moh. Erzi Zulfian HB, SH REDAKTUR : Jhonson Arios, Exson Hartono REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba, ARTISTIK: Herni BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita MANEJER IKLAN/ADVETORIAL: Sulaiman SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi LITBANG: Julham

Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

LAMARAN DITUJUKAN KE:

KANTOR REDAKSI JLN.CIPINANG BESAR O.26 RT.008/RW 06 KEL.CIPINANG BESAR SELATAN JAKARTA TIMUR

TELEPON : 0813 1986 8888, e-mail: siasat_badai@yahoo.co.id

KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Cipinang Besar No.26 RT.008/RW 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur TELEPON :

(021) 859 000 57, Hp. 0813 1986 8888

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jhonson Purba

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota Alhuda Ka.Biro Sarolangun Buyung Rivai Staf Redaksi Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. Pemimpin Redaksi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalaui Dinas Pengairan Otorita Jatiluhur dinilai tidak mampu memperbaiki Jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam gambar ini terlihat beberapa Jembatan yang membahayakan pemakai Jalan, bahwa Jembatan ini bisa diartikan Jembatan menanti maut. Karena Dana Anggaran perbaikan dan perawatan Jembatan tersebut bisa kita duga di gelakan oleh oknum Dinas Pengairan Otrita Jatiluhur. JULHAM

Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

STAF REDAKSI : Julham, Richard P, Jhon P Simamora, Jhon Nainggolan, Ahmad Shody, Liza, Boy Tampubolon,Togap Huta Galung, , Paskah Simamora, Vefro Margondo Marbun, Erwinsyah Abi Zammil, Golfrid Pasaribu, Maman Surbakti, Ferry Hasahatan.S, Mario, Sulaiman, Donald Situmorang LIPUTAN DEPARTEMEN: LIPUTAN DEPNAKERTRANS & BNP2TKI: Djoko Soetarko | LIPUTAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN dan DEPKES: | LIPUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN: Anissa Rachma, Feby Octafianty S | DEPARTEMEN PENDIDIKAN: Richard P | DEPARTEMEN PERHUBUNGAN: Jhon P Simamora | DEPARTEMEN DALAM NEGERI: | DIREKTORAT IMIGRASI: Donald S| MABES POLRI: Antony Tjioe, Donald Situmorang | POLDA METRO JAYA: Mombang, Rosmaniar

JAKARTA : JAKARTA BARAT: | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi | JAKARTA UTARA: | JAKARTA TIMUR: Tapyani PERWAKILAN: PURWASUKA: Marseven | JAWA BARAT: Rapdin Marpaung (Ka. Perwakilan), H Sinurat | BANTEN: Ary Bintara, SH (Ka.Perwakilan) | PRIANGAN: Harold S (Ka. Perwakilan), Simson D, Ridwan, Aam Sutisna, Bayu Kuncoro| JAWA TIMUR: Hertanto (Ka.Perwakilan) | LAMPUNG: Ricardo Sinaga (Ka.Perwakilan) |BENGKULU: Amir Syaripuddin (Ka.Perwakilan) | JAMBI: M.Zein (Ka. Perwakilan) Darmawan K (Korlip) | RIAU: Dodyanto D.Simbolon, Martono SE |KALIMANTAN TIMUR : Balser (Ka.Perwakilan) | KALIMANTAN SELATAN & KALTENG : M Hatim (Ka.Perwakilan), Nurhidayat KEPRI/ BATAM: Hendra Sihaloho (Ka.Perwakilan) | SUMUT: M Silaban, Yudiman Simbolon (Koorlip) | SUMSEL : M.Korik (Ka.perwakilan) Efriadi Efendi .NS, Hamsatun NAD: H Miswar Husda (Ka.Perwakilan)

WARTAWAN SURAT KABAR SIASAT KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMA TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI

LAPORAN UTAMA

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

LSM BPPK-RI: KOALISI HARUS BERDASARKAN KEPENTINGAN RAKYAT Jakarta, Siasat Kota Koalisi partai politik pendukung pemerintahan SBY-Budiono nantinya , diharapkan bertujuan mempunyai tujuan yang jelas. Koalisi partai politik yang selama ini dinilai hanya sebagai bentuk bagibagi kekuasaan, bukan koalisi yang terbentuk untuk bekerja sama dalam berpikir, bekerja serta berevaluasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

ISI dari koalisi partai se belumnya dinilai se bagai bentuk ‘pembodohan rakyat’. “Koalisi partai untuk pendukung pemerintahan SBY-Budiono, dinilai beberapa pihak hanyalah sebatas bagi-bagi kekuasaan, terutama jatah dalam kabinet,” tegas Jonson P, Ketua Umum LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik indonesia (LSM BPPK-RI). Sejatinya kata Jonson, koalisi partai politik itu tidak semata-mata untuk merebut Menteri. Koalisi ka-

JONSON P Ketua Umum LSM BPPK-RI

AGUNG LAKSONO

PRESIDEN SBY

MARUARAR SIRAIT

tanya harus terbentuk dengan dasar Visi, dan misi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan awal. “Kesepakatan yang dituangkan dalam komitmen harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya. Menolak koalisi karena keberpihakan terhadap kepentingan rakyat merupakan tindakan yang harus dilakukan partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat. Hal ini menurut Jonson, untuk saat ini dilakukan PDI Perjuangan. “Kalau komitmen PDIP untuk tetap menjadi partai oposisi seperti dikatakan Maruarar Sirait, selaku Ketua PDIP yang dengan secara tegas menyebut tidak ada celah partainya untuk bergabung dalam koalisi adalah upaya untuk mengembalikan keterpurukan negara ini,” jelasnya. Sebagaimana diketahui Sikap PDIP untuk tetap menjadi partai oposisi sudah final dinyatakan dalam kongres PDIP di Bali, beberapa

waktu lalu. “Kami minta direlakan saja jadi oposisi,” ujarnya Maruarar Sirait usai mengikuti rapat di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Kamis (3/3) lalu. Menurut dia, PDI Perjuangan konsisten sebagai partai yang ideologis, memilih berada di luar pemerintahan. “Itu sudah final,” ujar Ara, panggilan Maruarar. Ketegasan yang sama, kata dia, ditunjukkan juga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kami ingin menunjukkan bahwa PDIP bukan partai pragmatis.” Dalam rapat itu, kata Maruarar, PDIP tidak menyinggung soal koalisi ataupun reshuffle kabinet. “Kami hanya membicarakan soal program jangka pendek,” katanya. Namun soal reshuffle dan adanya tawaran agar PDIP masuk dalam kabinet, menurut Maruarar, partainya demokratis dan memberikan pilihan. Pilihannya adalah jika bergabung harus melepaskan atribut sebagai kader PDIP. “Kami hargai tawaran (masuk kabinet), soal ada yang mengambil itu pilihan sendiri bukan partai,” katanya. Soal Puan Maharani yang diberi tawaran dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Istana untuk mengisi posisi di kabinet, dia enggan menjawab. Maruarar mengaku tak tahu menahu soal adanya pembicaraan itu. Sementara itu, Politisi Partai

Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta anggota partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk tidak saling memojokkan, sebaliknya menahan diri. “Saya percaya maksud pernyataan beliau (Presiden SBY), agar seluruh anggota koalisi untuk tetap bersatu dan kembali mematuhi serta konsisten melaksanakan butir-butir kesepakatan untuk mengawal dan mendukung sukses pemerintah SBYBoediono sampai akhir masa tugas tahun 2014,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/3), pekan lalu. Menurut mantan Ketua DPR ini, sejak Kabinet Indonesia Bersatu-II terbentuk, semua anggota koalisi sudah menyatakan sepakat melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan perannya. Termasuk diantaranya butirbutir kesepakatan bagi seluruh anggota legislatif masing-masing partai agar tercipta iklim berpolitik yang kondusif. Hal ini sekaligus dimaksud agar kita bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah, menurutnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yang sudah dibentuk dapat menjadi tempat membahas semua pandangan masing-masing partai anggota koalisi dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat. CUPA/ARIOS

KPK Desak Hapus Remisi untuk Koruptor Jakarta, Siasat Kota Desakan menghapus remisi untuk terpidana kasus korupsi kembali muncul. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta DPR menghapus remisi untuk para koruptor. Menurut dia, pemberian remisi kepada koruptor mencederai rasa keadilan masyarakat. “Itu jelas bukan pendidikan yang bagus untuk masyarakat. Masak seorang koruptor, dihukum, lalu tahu-tahu dengan potongan-potongan remisi methungul (mendadak muncul) gitu ya. Selesai. Pesta. Itu menyakitkan,” kata Busyro di gedung KPK pekan lalu. Dia meminta DPR memprioritaskan revisi pemberian remisi daripada revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Dari dulu saya tidak setuju, untuk kasus korupsi jangan pakai remisi dan sejenisnya. Dan UU tentang hal ini (remisi) sebaiknya diamandemen,” katanya.

Ditambahkannya, tahanan koruptor perlu diberikan hukuman sosial. Misalnya, membersihkan gereja di hari Minggu atau masjid pada Jumat. Selain itu, mereka harus mengenakan pakaian khusus untuk membedakan dengan tahanan lainnya. Karenanya kata Ketua KPK, rencana merevisi undang-undang KPK yang mengarah kepada pemangkasan kewenangan penindakan harus dipikirkan kembali oleh wakil rakyat di Senayan. Rencana itu harus berhati-hati dan tanpa dilandasi faktor emosional. “Kalau mau membuat revisi atau membuat undang-udnang setidaknya hati-hati, jangan bernafsu,” ungkapnya. Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menambahkan, rencana perubahan itu hendaknya dilakukan dengan melakukan survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jika ada upaya melakukan pelemahan kepada lemba-

BUSYRO MUQODDAS Ketua KPK ga anti korupsi berpikir berkali-kali. “Tapi melakukan suatu survei yang bertanggungjawab dan surveyornya harus yang indendepen. sehingga kalau mau melemahkan KPK. Berpikir ulang 1000

kalilah,” tegasnya. Anggota DPR, kata Busyro mewacanakan melakukan pemangkasan kewenangan KPK di bidang penindakan, karena agar kerja KPK lebih fokus pada upaya preventif. Artinya kewenangan penyelidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Namun apakah wacana pemangkasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. “Pertanyaannya, statemen yang seper ti itu, bisa diper tanggungjawabkan secara moral akademis metodologis atau tidak. Makanya mereka tentu harus melakukan suatu survei tidak boleh hanya asumsi kosong. Nanti cacat undangundang itu,” tandasnya. Di bagian lain, hukuman setimpal terhadap koruptor mendapat dukungan Mahkamah Agung (MA). Ketua majelis hakim yang mengganjar Anggodo Widjojo kurungan badan sepuluh tahun dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan

penjara, Artidjo Alkostar, menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. “Pokoknya kalau itu sudah melanggar hukum harus tegas. Ini kan korupsi sudah menjadi extraordinary crime (kejahatan luar biasa, Red.). Ini yang membuat rakyat melarat,” tegas Artidjo. Artidjo mengatakan, seorang koruptor bukanlah pencuri biasa seperti dalam kriminalitas. Koruptor adalah pihak-pihak dalam atau di luar pemerintahan yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Baik karena jabatan atau menjadi rekanan dekat pemerintah. Yang dibawa lari, kata Artidjo, adalah duit negara yang mestinya untuk rakyat. Karena itu, kata alumni Universitas Islam Indonesia (UII) ini, hukuman untuk mereka harus setimpal dan tanpa toleransi. “Makanya harus zero tolerance (tanpa toleransi, Red.) terhadap korupsi dari republik ini,” tegas hakim agung asal Situbondo ini. ARIOS/CUPA

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

PERJUANGAN PPODA TANPA KEPEDULIAN PEMERINTAH Sidikalang Siasat Kota Perhimpunan Petani Organik Dairi (PPODA) adalah sebuah organisasi petani Di Kabupaten Dairi. Organisasi ini didirikan pada 3 Maret 2005. organisasi petani organik ini lahir atas keprihatian petani terhadap diri sendiri, selama beberapa dekade telah tergantung pada teknologi import seperti bahan bahan kimia yang sistem pertaniannya sudah tidak bersahabat dengan alam. Ketergantungan pada kemajuan teknologi tersebut telah menggeser berbagai teknologi dan kearifan lokal yang selama ini dapat menjaga keselarasan antara manusia dan ciptaan lainnya.

I pihak lain, minimnya perhatian pe merintah terhadap petani, membuat petani tidak dapat mengandalkan lembaga formal dan orang diluar diri mereka sendiri. Berbagai ketidak adilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik ikut mendorong petani untuk membangun kelompok sendiri. Kelompok yang pada awalnya bertujuan untuk salaing membantu, saling berbagi, saling belajar dan saling menguatkan di tingkat desa atau dusun, namun pada akhirnya kelompok kelompok tersebut sepakat untuk berjejaring dalam perhimpunan petani organik Dairi (PPODA). Tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten Dairi, Propinsi maupun Pusat PPODA mampu bertahan dan kini telah merayakan hari jadinya yang ke 6 pada 3/3/2011. Hari jadinya PPODA ini dirayakan Di Gedung Nasional Sidikalang. Sampai saat ini PPODA telah berdiri di 92 desa / dusun di 12 kecamatan Di Kabupaten Dairi. Total anggota mencapai 6000 orang dan setiap bulanya mengadakan pertemuan rutin, melakukan kegiatan Credit Union dan berbagai pelatihan pertanian Organik. Saat ini PODA juga telah membentuk satu unit pemasaran produk pertanian dan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha. KSU PODA telah mengumpulkan Kopi dari anggotanya dan mencari peluang pasar di Medan. Sebagai Sekretaris eksekutif Pdt. Samuel Sihombing mengatakan “ kedepan Kita berharap bahwa PODA akan mengekspor sendiri kopi ke manca negara. Bulan pebruari kemarin PODA juga telah ikut pameran kopi di Nuremberg Jerman dalam rangka mencari pasar kopi organik milik anggota” katanya. HUT Ke 6 ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya, dimana antusias anggota PPODA membawa sendiri makananya dan mengumpulkan dana untuk seluruh biaya pesta. Hal yang mustahil dilakukan oleh organisasi lainnya bila tidak mempunyai solidaritas yang tinggi. PPODA benar benar dianaktirikan oleh pemerintah kabupaten Dairi dan bahkan tidak dipandang sebelah mata oleh Bupati dan jajarannya, namun petani kecil yang tergabung didalam PPODA ini tidak berkecil hati. Oleh karena itu kedatangan Direktur Jenderal Peternakan yang diwakili oleh Direktur Budidaya Ternak Dr.Ir. Riwantoro dan DPR RI Dr. Anton Sihombing serta dinas pertanian dari Poropinsi terasa sangat istimewa. Kurang lebih 15 tahun mendampingi petani Di Kab. Dairi, Sekretaris eksekutif Petrasa Pdt. Samuel Sihombing mengatakan “Kalau Pemerintah Daerah tidak peduli, kita berharap pemerintah Propinsi terasa sangat istimewa. Kalau pemerintah Daerah tidak perduli, kita berharap Pemerintah Propinsi dan pusat punya perhatian yang lebih baik “ katanya. Pdt. Samuel Sihombing menambahkan, Kehadiran para pejabat dari Pusat dan Propinsi diharapkan akan membuka kerjasama dengan pemerintah sehingga petani anggota PPODA mendapat dukungan untuk pengembangan usaha Pertanian Organik. Kalaupun tidak ada kerjasama kedepan, minimal kita sudah tunjukkan

kepada masyarakat luas kalau petani bersatu akan mampu mengatasi persoalanpersoalan disekitar mereka. Katanya dengan senyum. Menurut Ketua DPRD Kab. Dairi Delfi Ujung mengatakan Kepada Siasat Kota” PPODA ini adalah indepen, karena sistem nya dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka. Dan mereka mengelolah dana sudah berkisar lebih kurang 3.5 miliyar padahal masih seumur dini. Dan menurut keterangan dari Pihak PPODA, bahwa PPODA ini berjalan dengan lancar. Menurut Delfi, kelancaran ini didukung oleh kesadaran para anggota PPODA yang meminjam, mengembalikan pinjamannya tepat waktu, sehingga tidak ada yang macet. Kemudian yang meminjam Ke simpan pinjam PPODA ini bukanhanya Petani, bahkan adajuga Pegawai yang mungkin golongannya rendah menminjam ke simpan pinjam PPODA. Disamping lahan, petani juga membutuhkan Modal, jadi petani yang ikut dalam PPODA ini sudah dapat tertolong oleh Permodalan. Begitu juga dengan hasil panen mereka tidak lagi mendapat tekanan dari Tengkulak, karena PPODA sudah mulai membuka peluang pasar untuk Penolakan hasil Panen para petani. Kemudian organik sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam, bersahabat dengan alam, ramah dengan lingkungan dan bersahabat dengan tanah dibandingkan dengan pupukpupuk kimia. Jadi hal ini sangat bagus untuk dikembangkan kedepan. Sama seperti yang diungkapkan Pdt. Samuel Sihombing yang mengatakan” mimpi supaya bagaimana kabupaten dairi ini agar petaninya menjadi petani ORGANIK”.Menurut Delfi ini tidak mustahil. Sebagai seorang pembina Delfi Mengatakan” kita mempunyai tanggungjawab Moral, bagaimana mendorong supaya Perhimpunan PODA ini lebih maju lagi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan PPODA ini dari pembina adalah Pengayoman sebenarnya, karena dibidang modal, mereka sudah mempunyai modal. Tehnologi juga sudah mereka punya melalui Petrasa, karena Petrasa berdampingan dengan PPODA. Petrasa juga salah satu yayasan, dimana Petrasa mempunyai satu Visi dengan PPODA”. Katanya. Menurut Dr. Anton Sihombing dari DPR RI “saya sangat bangga tadi melihat PPODA Belum dibantu sudah bagus, apalagi dibantu” Katanya. Ditambahkan Dr Anton Sihombing, melihat kedepannya dan akan membantu untuk mendatangkan Ternak, agar seiring dengan pupuk Organik. Menurut Anton dalam empat bulan ini mungkin ternak sudah terrealisasi. Sebagai DPR RI Dr. Anton Sihombing Kepada Siasat Kota mengatakan “untuk masyarakat Petani Dairi. Petani itu adalah pekerjaan yang mulia dan sangat-sangat mulia apalagi kadar alam didaerah ini sangat menjanjikan. Anton mengharapkan agar masyarakat jangan memindahkan lahannya jadi usaha yang lain, tekunilah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar membantu masyarakat petani, itulah namanya otonom, katanya. BANGUN PURBA

EKONOMI & BISNIS Dinas Koperasi Serahkan Bantuan Serang, Siasat Kota Dinas koprasi menyerahkan bantuan ke koperasi cisadane jaya beberapa hari lalu,, Bantuan tersebut untuk pengembangan usaha kecil menengah ( UKM).Penyerahan bantuan di berikan saat sosialisai dukung informasi penyediaan permodalan usaha masarakat kecil menengah (UMKM) yang di hadiri sekretaris daerah (SEKDA) entus mahmuddan para kelompok usaha di kabuapaten serang,turut juga hadir nara sumber dari dinas pertanian IR.M. arif. MM dari dari bank indonersia (BI)cabang serang. Bantuan dari bank Indonesia melalui dinas koperasi kabupaten Serang untuk usaha kecil menengah kali ini di berikan kepada koperasi cisadane jaya dan di serah kan langusng oleh SEKDA dan di terima langsung oleh ketua koprasi cisadane jaya H.khaerudin dan juga menjabat sebagai kepala desa beberan kecamatan ciruas kabupaten Serang. Setelah penyerahan bantuan tersebut kepala dinas koprasi menghimbau kepada semua kelompok koprasi dan UMKM khusus nya kepada kelompok gilingan padi agar beras yang di giling di kemas melalui nama sendiri. Dalam acara tersebut H.Khaerudin sebagai saat di konfirmasi mengenai bantuan pemerintah kepada koperasi Cisadane jaya mengungkap kan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan tersebut dan ucapan kepada terima kasih kepada pemerintah kabupaten serqang memberikan bantuan kepada koprasi cisadane jaya mealalui dinas koperasi “ terang nya. “bantuan ini akan kami gunakan untuk mengembngkan usaha sesuai peruntukan nya dan mudahmudahan kelompok yang lain juga dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat atau daerah di tahun –tahun mendatang “harap nya sambil meninggal kan ruang usai acara selesai. ARY

M-150 Mencari Pahlawan Wujud Kepedulian Terhadap Masyarakat Jakarta, Siasat Kota Program M-150 Mencari Pahlawan akhirnya masuki tahap akhir. 3 orang pemenang diumumkan dan berhak mendapatkan hadiah masing-masing Rp.150 juta. Program yang pertama kali digelar pada bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011. Program yang merupakan salah satu CSR dan komitmen M-150 kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung 20 tahun keberadaan M-150 di Indonesia. Acara yang mendapatkan antusias luar biasa dari masyarakat terlihat dari total pendaftar lebih dari 7.000 aplikasi yang berasal dari berbagai kota diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar dan Padang. Sementara itu, President of PT. M-150 Indonesia Witoon Supprakit mengatakan,”M150 dengan bangga mengumumkan 3 orang pemenang program ini. Sebagaimana diketahui, program ini sesuai dengan misi tanggung jawab sosial kami yaitu menemukan dan menghargai sosok pahlawan dalam keseharian yang memiliki semangat keberanian, pengabdian dan pengorbanan yang merupakan brand essence dari M-150,” ungkapnya Ketiga pemenang dari program M-150 Mencari Pahlawan adalah : Kategori Family Man “ Parjan dari Yogyakarta yang direkomendasikan oleh Ibu Dwi Ciptorini. Kategori Honesty “Denny Hamdani dari Bandung yang direkomendasikan oleh Bapak Budi Setia PB. Kategori Community Mindedness Gusti M. Hamdan F dari Surabayac yang direkomendasikan oleh Bapak Budi Pangestu. Para pemenang ini berhasil memenuhi

SMAN 2 KOTA BEKASI

PEMENANG lomba kriteria penilaian M-150 diantaranya adalah kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh M-150 serta cerita singkat mengenai mengapa pemenang adalah orang yang tepat untuk menjadi Pahlawan M-150. Masing-masing pemenang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.150 juta. “Selamat kepada para pemenang. Semoga hadiah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaikbaiknya dan tentunya digunakan untuk menunjang misi dari bapak-bapak pemenang semua,” tutur Tika Bisono, seorang Psikolog yang juga bertindak sebagai dewan juri. Parjan salah satu pemenang mengatakan, ”Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi pemenang. Uang ini akan saya gunakan sebagai biaya anak melanjutkan sekolah, membantu anak yatim dan sebagain tentu ditabung untuk masa depan,” kata Parjan. Pemenang yang lain pun memiliki pandangan yang sama seperti Bapak Parjan tentang uang Rp.150 juta yang mereka raih. Lebih lanjut lagi Witoon mengatakan, ”M150 mencari sosok pahlawan dalam keseharian karena setiap orang dapat menjadi pahlawan untuk keluarga, dirinya dan komunitas. Diharapkan 3 Pahlawan M-150 ini dapat menjadi contoh dan figur yang memberikan inspirasi dan mewakili M-150,” jelas Witoon. MOMBANG

KELURAHAN JATI CEMPAKA

Beserta Staff

Beserta Staff Kota Bekasi

Mengucapkan HUT

ke-5

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

Dra. Ratna Rahayu Kepala Sekolah

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

H. Saih Lurah

JAKARTA

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Nanan Sukarna Gantikan Jusuf Manggabarani Jadi Wakapolri

SUASAN Rapat Koordinasi di Bekasi

DITLANTAS PMJ RENCANAKAN PEMBAYARAN PAJAK SISTEM ONLINE Jakarta, Siasat Kota Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak STNK, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas PMJ) berencana menciptakan terobosan baru dengan sistem pembayaran online. Persiapan Program Online Sistem (POS) itu dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rapat lantai dua Rumah Makan Wulan Sari, Kota Bekasi, belum lama ini.

APAT tersebut dihadiri oleh pulu han anggota Polri dan pihak Jasa Ra harja, yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) STNK dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Bonaparte Silalahi dan Kepala Seksi BPKB, Kompol Indra Jafar. Program Online Sistem ini nantinya bertujuan mempermudah bagi masyarakat di tiga lokasi yang akan saling berkaitan dan ter-

hubung dengan jaringan sistem server, yaitu Bekasi, Depok dan Jakarta. Ketiga wilayah tersebut menjadi konsentrasi persiapan POS. “Untuk awalnya kami akan persiapkan beberapa daerah, seperti Bekasi, Depok dan Jakarta,” kata Kompol Bonaparte Silalahi. Program ini merupakan keinginan dan terobosan yang berasal dari pejabat Dirlantas PMJ dan Kadispenda Jabar untuk men-

KEPALA KANTOR CABANG JAMSOSTEK KAB BEKASI

KONI KABUPATEN BEKASI

Beserta Staf

Mengucapkan HUT

Beserta Staff

Mengucapkan HUT

ke-5

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

H. M Ikhsan, SE Kepala

DESA SUKA RUKUN

ingkatkan layanan dalam bidang pajak kendaraan bermotor. Dari persiapan sistem pembayaran pajak kendaraan itu, pihak PMJ bekerja sama dengan Jasaraharja, pemerintah daerah, juga beberapa bank yang menjadi rujukan pembayaran online. “Untuk mendukung itu semua perlu disiapkan pendukung program dan peralatannya, seperti sistemnya, aturan atau regulasi tata cara pembayaran pajak kendaraan dan lainnya,” kata pria berdarah batak ini. Sebelum dilaksanakan, kesiapan sangat diperlukan karena melintas di tiga daerah, Bekasi, Depok dan Jakarta. Diharapkan dengan membangun POS, dalam pembayaran pajak dapat membantu dan memudahkan masyarakat. “Kami upayakan secara maksimal agar tidak menabrak regulasi prosedur yang berlaku,” tambah Bonaparte. ARIOS

SMPN 4 CIKARANG UTARA Kabupaten Bekasi Mengucapkan HUT

ke-5

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

ASMAT AMIN,BIE KETUA UMUM BUDI MUHAMMAD MUSTAFA SEKERTARIS UMUM

SMAN 2 CIKARANG UTARA

ke-5

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

DADANG RUKANDA,S.Pd Kepala Sekolah

DESA SETIA MEKAR

Jakarta , Siasat Kota Penunjukan Komisaris Jenderal Pol Nanan Sukarna sebagai Wakil Kepala Kapolri menggantikan Komjen Pol Jusuf Manggabarani yang memasuki masa pensiun dinilai akan membawa perbaikan bagi internal Polri.Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Ronny Lihawa menegaskan bahwa penunjukan Nanan menjadi Wakapolri itu haruslah disambut baik. Ronny optimis dengan menunjuk Nanan ke posisi itu, pembenahan internal di Mabes Polri dapat berjalan baik. Pengalaman panjang yang dilalui Nanan, lama di reserse juga sangat berguna untuk mengungkap sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi. Terutama kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi, seperti dalam kasus Gayus Tambunan.”Ini bagus sekali. Apalagi Pak Nanan pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum, untuk mengawasi pasti lebih mengerti,” kata Ronny, siang ini. Ronny juga mengatakan bahwa Nanan bisa bekerja sama dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Sebab keduanya sudah lama berkawan. Nanan dan Timur sama-sama lulusan Akademi Polisi tahun 1978. “Saya kira beliau sangat dekat dengan Kapolri, berkawan sangat baik. Pasti akan sangat solid dan kompak,” ucap Ronny.Ronny juga membantah ada rivalitas antara Nanan dengan Timur, akibat pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu. “Tidak benar kabar kalau mereka berjarak,” tutur dia. Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Untung Yoga Ana mengatakan bahwa Nanan menjadi Wakapolri berdasarkan surat STR/159/II/2011. Sebelum menjadi Wakapolri, Nanan menjabat sebagai Irwasum sejak awal tahun 2010. MOMBANG/ EDWARD S

Perencanaan dan Pembangunan Ketenaga Kerjaan di Indonesia Jakarta, Siasat Kota “Informasi ketenaga kerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan” begitulah kata yang terlontar dari Pardamean Simanjuntak, digedung Depnakertrans Jakarta kepada Siasat Kota belum lama ini. Dikatakan Pardamean, Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan. Perencanaan Tenaga Kerja dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Ditempat terpisah ketua DPD LSM Lembaga pemerhati pendidikan dan kesehatan Indonesia (LP2KI) Jay Nainggolan mengungkapkan bahwa transparansi ketenagakerjaan saat ini masih perlu ditambahkan dan kiranya pihak kementerian ketenagakerjaan harus bisa bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini dianggap LSM dan media Publik. MARIO

SAMSAT JAKARTA TIMUR

Kab Bekasi

Kec TambunSelatan Kab Bekasi

Mengucapkan HUT

ke-5

Kec Cikarang Utara Kab. Bekasi

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

M.Nurdin HS SPd.I Kades

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

Suratman, MPd Kasek

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

H.M Sebih HS Kades

Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

AKP Apip Ginanjar, SIK Kasubsi

POLITIK & HUKUM

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

PESTA DEMOKRASI DESA PEMATANG JAYA

Empat Calon Bersaing Hadapi Pilkades Rengat, Siasat Kota Suwoto Adi (41), warga desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat akan bertarung maju untuk calon kades. Pasalnya guna merubah pembangunan desa yang lebih baik. Kita menjabat telah 3 tahun sebagai Kepala Rukun Tetangga ( RT ) 09. Kalau tidak ada aral melintang, mungkin (7/4) akan melaksanakan pesta demokrasi, menang atau kalah, hal itu hal yang biasa, dan harus legowo siap menang dan siap kalah, ungkapnya Kamis (4/3) lalu. Maka kita akan maju pada pemilihan kades Pematang Jaya, mudahmudah dapat terpilih. Setelah itu sesuai dengan amanat yang disampaikan melalui pemilihan suara rakyat, akan dijalankan, katannya Ditempat terpisah, Rusman Februansyah alias Man Bungsu yang juga maju untuk calon, sebutnya tetap maju “ yang menentukan menang kalah adalah rakyat Pematang Jaya yang maha kuasa bila diinginkan masyarakat, kita berangkat dari niat baik, semoga hasilnya baik, jelasnya. Sementara itu, calon incumbent Sarno Pambudi menjelaskan, dirinya tetap akan mengemban amanah warganya artinya warganya masih meminta untuk maju bertarung pada pesta demokrasi nanti, hubungan masih tetap erat dengan masyarakat dan tidak pernah ada persoalan. Menurutnya’ masih banyak program pembangunan desa Pematang Jaya yang sebelumnya telah diajukan, mudah-mudah pesan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terang Sarno Menyinggung tentang prosesi pilkades yang akan berlangsung, Drs.H. Junaidi Rachmat Kepala Kantor Bapemades kabupaten Indragiri Hulu ketika dikonfirmasi menyebutkan, pemilihan Kades di Kecamatan Rengat Barat yang akan berlangsung, ada sepuluh desa. Namun kita mengharapkan harus sesuai prosedural dan tata tertib terlaksananya sesuai aturan yang berlaku tentang pemerintahan desa serta sesuai dengan perda 08/2008. Tambahnya, sampai saat ini belum menerima hasil bakal calon tetap, hal itu karena masih berlangsung adanya tahapan dari pihak panitia. Untuk pelaksanaan pilkades dimulai pada bulan April mendatang. Semoga berjalan baik dan lancer, pintanya. Untuk Pilkades tahun 2011 di Rengat Barat ini, semua panitia diharapkan selektif dengan persyaratan para calon Kepala desa, dan diharapkan dengan adanya pilkades, semua panitia harus selektif dengan persyaratan yang diajukan, terutama tentang izazah, jangan sampai ada sandungan izazah yang bermasalah,pungkasnya. Camat Rengat Barat, Idham Muhammad S,Sos kepada wartawan ini berharap para panitia selektif dalam menerima berkas persyaratan balon kades dan sesuai dengan perda nomor 08/2008 serta jangan sampai ada keributan setelah pilkades usai. FRASETIA

Jakarta, Siasat Kota Mabes Polri menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi yang digantikan oleh Brigjen Pol Putut Eko Bayuseno yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya.

KAPOLDA BANTEN RESMI DIGANTI

ERAH terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. “Serah terima jabatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kebutuhan, organisasi sebagai proses penyegaran dalam rangka meningkatkan dinamika operasional kepolisian. Khususnya dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang berat dan komplek,” kata Timur (14/2) lalu. Serah terima ini, lanjut Kapolri, adalah bentuk langkah strategis yang telah melalui berbagai pertimbangan, khsusnya mencermati perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. ”Meskipun tim sampai saat ini masih terus melakukan investigasi dan pengkajian secara komprehensif,” sambungnya. Kaitannya dengan kasus yang terjadi di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten ini, Kapolri menjelaskan, mutasi dilakukan dalam rangka menjernihkan dan mendudukan profesionalitas perwira Polri dalam melakukan tugas.”Maka kebijakan untuk melakukan mutasi bagi pejabat yang bersangkutan mesti dilakukan,” ujarnya. Suhardi Alius Jabat Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suhardi Alius resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya,( 21/2). Suhardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Markas Besar Kepolisian RI, ini

SERTIJAB Kapolda Banten Brigjen Pol Agus Kusnadi digantikan oleh Brigjen Pol Putut Eko Bayuseno. menggantikan Brigjen Putut Eko Bay- er,” ujarnya. useno yang kini menjadi Kepala Polda Pemilihan personel serta waktu Banten. pergantian jabatan, disebutkan Sutar“Wakapolda itu satu kotak dengan man, merupakan kewenangan KapolKapolda sebagai pimpinan, jadi harus ri. “Polda tidak tahu-menahu, hanya mampu mengelola ke dalam,” kata menerima,” katanya. Kapolda Metro Jaya.Sutarman mengaSebelumnya, Brigjen Heriawan tendaikan pergantian wakilnya ini seperti lah ditunjuk sebagai Wakapolda Metro pergantian baterai. “Wakapolda baru Jaya. Baru sepekan setelah penunjutentu akan menjadi baterai baru untuk kan itu, Mabes Polri menerbitkan Sumeningkatkan kinerja Polda,” ujarnya. rat Telegram Rahasia bernomor STR/ Namun demikian, Sutarman men- 119/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 gatakan tidak ada tugas khusus untuk yang berisi penunjukan Suhardi seSuhardi. “Tugas Wakapolda sudah ter- bagai Wakapolda. Heriawan kini struktur dalam organisasi Polri, jadi dimutasikan sebagai Direktur Sabhatidak ada tugas khusus,” katanya. ra Badan Pertahanan dan Keamanan Pergantian ini, dijelaskan Sutar- Mabes Polri. man, sudah melalui pertimbangan Suhardi juga pernah menjabat seKepala Polri Jenderal Timur Pradopo. bagai Kepala Polres Depok, sebelum “Tentu Kapolri punya pertimbangan kemudian menjadi ajudan Kepala Poldari berbagai aspek, seperti pembi- ri Jenderal Sutanto (kini Kepala Badan naan personel, operasional, atau kari- Intelijen Negara). MOMBANG

Pelaku Bom Kalimalang Terancam Hukuman Mati PEMOHON SIM

MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT

Kantor SIM Polres Metro Bekasi Sediakan Kotak IKM Bekasi, Siasat Kota .Pelayanan SIM di Polres Metro Bekasi menonjolkan pelayanan prima setiap harinya. Wujud pelayanan prima itu diharapankan akan tercipta pelayanan cepat dengan masa proses pembuatan SIM baru maksimal 30 menit selesai Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, belum lama ini menyediakan kotak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipajang di Satpas SIM Polres Bekasi banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Petugas sengaja menyediakan kotak tersebut untuk menampung aspirasi warga soal pelayanan kepolisian. “Kami ingin masyarakat bisa menyampaikan penilaian pribadinya secara langsung setelah mendapat pelayanan di satpas SIM Bekasi,” kata AKP I Wayan Sudana, Kepala Satpas SIM Polres Metro Bekasi. Menurut Wayan, dari 103 pemohon yang memberikan .penilaian pada IKM, sebanyak 93 di antaranya menyatakan sangat puas. Sedang 8 pemohon menyampaikanpelayanannya standar dan 2 pemohon menyampaikan kurang puas dan memberi saran polisi harus meningkatkan pelayanan. Lebih lanjut dikatakanya, selain menyediakan kotak IKM, pihaknya juga menerima pengaduan yang banyak menampung berbagai aspirasi. Banyak warga yang memberikan ucapan selamat atas pelayanan yang cepat dan tertib, ada pula yang meminta pelayanan proses SIM A baru dipercepat dari 90 menit jadi 30 menit.“Semua aspirasi dan keluhan masyarakat akan kami jadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya Salah seorang Sopir angkutan umum yang dimintai tanggapannya saat pengurusan SIM A di Polresta Bekasi mengatakan sangat mendukung di buatnya Kotak Indeks Kepuasan Masyarakat karena dinilainnya sangat membantu kepolisian untuk berupaya meningkatkan pelayanan yang cepat dan humanis,” ungkap Rido Rido mengharapkan pelayanan yang sudah ada supaya ditingkatkan lagi pada masa mendatang. “Rakyat senang apabila ada terus inovasi yang dilakukan Polri,” kata ayah dua anak ini. EXSON

Jakarta, Siasat Kota Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhjirnya menunda sidang dakwaan dengan terdakwa Ahmad Abdul Rabani alias Abu Ali, pelaku peledakan bom dengan menggunakan sepeda di Jl Raya Kalimalang September 2010 lalu. Akibat aksi nekatnya itu Ahmad diancam hukuman mati. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum mengancam terdakwa dengan hukuman mati. “Terdakwa terancam hukuman mati karena dikenai dakwaan primer pasal 6 Jo 7 Undang-undang Teroris dengan ancaman hukuman mati atau minimal 4 tahun

atau dakwaan alternatif kedua pasal 9 Undang-undang Terorisme,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo Di temui di balik ruang tunggu tahanan, Ahmad yang mengenakan peci putih dan baju gamis warga putih terlihat asik mengobrol dengan rekannya sesama tahanan. Dia mengaku baru mengetahui dirinya terancam hukuman mati dari wartawan yang sebelumnya mewawancarainya. “Saya cuma pasrah saja menghadapi sidang. Kalau hukumannya mati ya mau gimana lagi,” kata Ahmad dari balik sel tahanan. Bom sepeda Ahmad meledak sekitar

Seluruh Pimpinan, Jajaran Beserta Staff

Kecamatan Bekasi Utara Mengucapkan

Dirgahayu Kota Bekasi Ke 14 Drs.Sudarsono,M.Si Camat Abdul Latif,S.IP Lurah Kaliabang Tengah Aria Budi, S.Pd Lurah Perwira Sutimin, SH Lurah Teluk Pucung

Drs.Asep Supyandi Sekcam Widi Hastono,S.IP Lurah Harapan Jaya H.Ismardi,B.Sc Lurah Marga Mulya H.Ata Sudiar, S.Pd Lurah Harapan Baru

pukul 08.00 WIB, Kamis 29 September. Ledakan itu terjadi di belakang AKP Herry yang sedang mengatur lalu lintas. Ahmad membawa bom di tasnya sembari menuntun sepeda. Dia sempat menderita luka parah dan patah tulang. Saat ini pria yang ditaksir berusia 30 tahun itu dirawat di RS Polri Kramatjati, Jaktim. Ahmad berciri gempal dan berkumis ser ta berjenggot. Pesan ter tulis yang ditemukan darinya adalah pembalasan pada mereka yang disebutnya ”sekutu setan” ROS/ SAIFUL

Kepsek, Guru Beserta Staff

SDN PERWIRA IV Kota Bekasi Mengucapkan

Dirgahayu Kota Bekasi ke-14 Dewi Rosita, S.Pd, M.M Kepala Sekolah

POLITIK & HUKUM

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Kejaksaan Negeri Garut Musnahkan BB

MUSPIDA Kabupaten Garut secara bersamaan membakar barang bukti.

Garut, Siasat Kota Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat, memusnahkan barang bukti berupa atribut bendera Negara Islam Indonesia (NII) dan senjata api dari penanganan kasus hukum selama tahun 2010. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di bakar di halamam kantor Kejaksaan Negeri Garut, Kamis (03/03) lalu Kepala Kejaksaan Garut, H.Wisnaldi Jamal,SH, M.Hum, mengatakan pihaknya tidak hanya memusnahkan barang bukti berupa atribut NII dan senjata api dan juga melakukan pemusnahan berbagai jenis narkotika dan obat-obatan ter-

larang serta barang bukti kasus pidana lainnya. “Barang bukti pembentukan Negara Islam Indonesia, perkara tahun 2010, pelakunya sudah divonis dan dihukum,” Pemusnahan barang bukti di antaranya 4,9 kg ganja dengan 29 terpidana, sabusabu seberat 0,67 gram dengan 1 terpidana, narkotika jenis pil roche sebanyak 1.450 butir, senjata api rakitan beserta peluru dan proyektil. Serta, sejumlah perkakas yang diamankan dari berbagai perkara, termasuk 53 lembar bendera NII. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dihancurkan sampai berbentuk

serpihan kecil, lalu dibakar secara bersamaan. Menurut Kejari Garut, Wisnaldi Jamal, berbagai barang bukti dikumpulkan dari 50 perkara yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap. “Terdiri dari kasus pembunuhan, pemalsuan, sampai kasus makar,” katanya. Barang bukti terlarang seperti senjata ornanik milik TNI diserahkan ke Kodim 0611/Garut dan senjata api rakitan dihancurkan. Selain itu, dilakukan pelelangan kendaraan hasil sitaan senilai Rp 45 juta dan dananya disetorkan ke APBN ujarnya. RIDWAN

Pasca Penyediaan Fasilitas Hotspot

SAMSAT KAB BEKASI BUKA GERAI DI PLAZA METROPOLITAN TAMBUN Bekasi, Siasat Kota Kantor Samsat Kabupaten Bekasi tidak pernah berhenti untuk menciptakan inovasi dalam menjaga kepuasaan masyarakat Wajib Pajak (WP). Sebagai bukti, belum lama ini kantor yang bergerak di bidang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas hotspot untuk menghilangkan rasa jenuh bagi para WP yang menunggu surat-suratnya diproses.

EROBOSAN yang mengikuti perkembangan tekhnologi ini dirasakan sangat membantu bagi WP, khususnya bagi para pekerja kantoran yang selalu berurusan dengan internet, sehingga pengurusan surat-surat kendaraan tidak akan mengganggu pekerjaan. Bagi para WP yang mempunyai laptop yang dilengkapi dengan piranti wifi dengan mudahnya berselancar atau mengakses internet, baik browsing, chating dan mengirim email. ”Sambil menunggu surat diproses, pekerjaan pun bisa dilakukan dari sini,” ujar salah satu WP. Selain memanjakan masyarakat dengan fasilitas hotspot, pihak Samsat Kabupaten Bekasi juga berupaya meratakan kepuasaan itu kepada semua lapisan masyarakat. Dibukanya gerai Samsat di Plaza Metropolitan Tambun, Kecamatan

FASILITAS Free Hotspoot di ruang Samsat Kabupaten Bekasi

SAMSAT Outlet Kabupaten Bekasi di Plaza Metropolitan Tambun.

Tambun, Kabupaten Bekasi juga menjadi upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Gerai Samsat yang secara resmi beroperasi sejak 27 Januari lalu bertujuan mempermudah masyarakat wajib pajak, khususnya di kecamatan Tambun Selatan untuk mengurus perpanjangan STNK. Samsat outlet tersebut dikhususkan bagi perpanjangan STNK milik masyarakat dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu maksimal satu hari dari masa berlaku. Pada proses pelayanannya, masyarakat wajib pajak diwajibkan menyerahkan identitas berupa kartu tanda pengenal asli atau pemilik STNK yang sah, bukti pelunasan PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Jalan Lalulintas tahun terakhir. Pelayanan jam kerja, buka setiap hari, mulai Pukul

09.00 WIB-19.00 WIB. Menurut Kasubsi Samsat Kabupaten Bekasi, AKP Anton Alfrino Tisanto, S.ik, bahwa dibukanya gerai tersebut merupakan satu bentuk komitmen dari polisi untuk meningkatkan pelayanan. Ia juga berharap mampu memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. ”Loket tersebut hanya melayani proses pembayaran pajak setahun sekali. Sedangkan untuk pajak lima tahun dan proses lainnya dilayani di Samsat Cikarang,” katanya. Sementara itu menurut Paur STNK Samsat Kab Bekasi Ipda Sukisno, lokasi outlet tersebut dinilai sangat strategis, karena mudah dijangkau masyarakat, khususnya warga di wilayah Tambun, Babelan, dan Tarumajaya. “Lokasinya cukup mudah dijangkau terutama untuk warga di wilayah tersebut, bila diband-

Pemkab Karawang Sosialisasikan Perpres 54 / 2010 Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kegiatan yang berlangsung di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemkab Karawang tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ade Swara, dengan menghadirkan nara sumber Ir. Gusmelinda Rahmi selaku Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP). Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, guna mewujudkan good governance, pemerintah daerah terus berupaya menjadikan penyelenggara pengadaan barang dan jasa yang tertib, efisien, efektif, tranparan, akuntabel dan terbuka. Oleh karena itu kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya peningkatan wa-

wasan, pengetahuan dan keterampilan para peserta, terutama untuk memahami, menguasai dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut Bupati mengatakan, kegiatan ini, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pejabat atau panitia pengadaan serta pengguna dan penyedia barang dan jasa pada ketentuan perundang-undangan. “Sehingga para perencana dan pelaksana anggaran khususnya yang berkiatan dengan pengadaan barang dan jasa betul-betul mempunyai pegangan dan referensi yang kuat,” ujarnya. Dengan demikian, lanjut Bupati, kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Karawang benar - benar masuk dalam kategori transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Hal ini karena urusan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga

akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” tuturnya. Bupati melanjutkan, melalui sosialiasasi ini juga diharapkan akan tercapai pemahaman awal mengenai ketentuan-ketentuan yang baru, terutama bagi stakeholder pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Karawang. Sementara itu, Gusmelinda Rahmi menjelaskan, terdapat sejumlah perubahan pokok dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan peraturan sebelumnya, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. diantaranya adalah ruang lingkup terkait pendanaan/hibah luar negeri, jenis pengadaan, keharusan membentuk unit layanan pengadaan (ULP) dan E – Procurement, delegasi kewenangan, dan memperjelas aturan khusus terkait penunjukkan langsung dan swakelola. “Selain itu, pada Perpres ini, proses pengadaan lebih fleksibel dalam menghadapi bencana, lebih sederhana, serta lebih berpihak kepada usaha kecil,” tambahnya. IMAM S

KETUA DPRD H.Mustakim,SE melantik Nana Supriatna.

Nana Supriatna Dilantik Bekasi, Siasat Kota Dalam acara Rapat Paripurna Istimewa anggota DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtra Kabupaten Bekasi, diadakan di gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada hari Senin ( 28/2/ 11) serta sekalian melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat “Nana Supriatna” dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtra menggantikan Budi masa Jabatan priode 2009 – 2014 oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ”H.Mustakim,SE. Dalam acara Rapat Paripurna Istimewa dan sekaligus pergantian anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Bekasi tersebut, hadir Ketua DPRD beserta anggota, Bupati Bekasi, perangkat SKPD, Kejari serta Kapolres. Penggantian anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Kabupaten Bekasi No.069/ DPD-01-PKS/XII/2010 pada tanggal 4 November 2010 perihal tentang Pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten Bekasi di laksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171.1/Kep.234-Pem-Um/2011 pada tanggal 14 Perbuari 201, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2009 – 2014. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS yang menggantikan Budi kepada Nana Supriatna di tempatkan di Komisi B berdasarkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi. JULHAM

KAPOLRES melepas pangkat.

Sertijab Kasat Lantas Polresta Kabupaten Bekasi Bekasi, Siasat kota Pergantian empat pejabat Kepolisian kembali dilakukan pada hari Rabu (23/2/11), bertempat di Aula Polresta Kabupaten Bekasi dengan sederhana, pergantian empat pejabat yang dihadiri Kapolresta Kabupaten Bekasi” Kombes. Drs. Setija Junianta.M.Hum beserta Kapolsek dan anggota Bayangkari di jajaran Polresta Bekasi. Dalam pergantian jabatan berdasarkan surat telegram Polda Metro Jaya No:STR/252/II/2011, pada tanggal 10 Perbuari 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya. . Pergantian Kasat Lantas Polresta Bekasi dari Kompol.Iwan Saktiadi digantikan oleh Kompol Tri Yulianto, sebelumnya Kompol.Tri Yulianto menjabat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, sedangkan Kompol Iwan Saktiadi menduduki jabatan baru Kasubsi STNK Dirlantas Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kompol.Rahmad Bariji menjabat sebagai Kasubag Remin Bid TI Polri Polda Metro Jaya, digantikan oleh Kompol Suranto.S,Ip sebagai Kabag Sumber Daya (Sumda) di Polresta Bekasi. Saat dikonfirmasi media ini, Kompol Tri Yulianto mengatakan pergantian Kasat Lantas Polresta Kabupaten Bekasi, ini memang biasa dilakukan di tubuh Polri, karena setiap tugas dan jabatan adalah suatu amanah, Tri Yulianto menjelaskan, karena tugas dan jabatan selaku Kasat Lantas akan meneruskan tugas dan tanggung jawab yang di serahkan kepadanya’ujarnya. JULHAM

KASUISTIK

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Warga Bentuk Tim Pemekaran Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, Siasata Kota Pemekaran yang di dambakan masyarakat Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat telah membentuk tim khusus pemekaran untuk mewujudkan pemekaran kelurahan yang telah diinginkan, sesuai hasil musyawarah yang dilaksanakan pada Senin ( 28/2) lalu. Terang Said Usman Rauf, S.Sos Ketua Tim khusus terpilih dalam musyawarah pembentukan pemekaran Kelurahaan Kampung Besar Seberang kepada wartawan ini Kamis ( 4/3) di Rengat. Menurut Said, dalam rapat pembentukan pemekaran telah di sepakati tokoh masyarakat, 10 RT yang hadir, dan 4 RW, serta beberapa orang pegawai kelurahan Kampung Besar Seberang, intinya kita sepakat akan mewujudkan pemekaran kelurahan kampong besar seberang ini untuk meraih tingkat kesejahteraan masyarakat. Ditambahkannya lagi, pemekaran ini sebutnya, harus bekerja keras, dan harus terwujud, sebelum adanya pengesahan RUU desa di syahkan, memang saya akui dalam perundingan malam kemarin itu, warga sangat antusias adanya pemekaran kelurahan Kampung Besar Seberang. Lebih lanjut dikatakannya, setelah terbentuk tem khusus dan telah di setujui oleh masyarakat ini, kita akan menindak lanjuti adanya peker-

jaan rumah kita ini, apa yang akan di perlukan dalam pendataan untuk mewujudkan pemekaran Kelurahan. “Seperti, wilayah pemekaran, tapal batas, geografis adanya pemekaran terlebih adanya hal-hal yang harus kita sikapi, atau aturan yang akan kita terima adanya pemekaran. Kepala kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemades) Kabupaten Inhu Drs. Junaidi Rachmat ketika di komfirmasi wartawan ini melalui Sekretaris nya Eri Rosa AMP mengatakan, di dalam Pemekaran kelurahan dan desa tersebut, nantinya tem Khusus dari Kabupaten juga akan memantau secara riil daerah pemekaran tersebut, apakah layak untuk pemekaran atau tidak nantinya itu ada tem penilai, ucapnya Sebelumnya keterangan melalui Kasi Pemdes Muda Taruna, S.Sos terkait untuk pemekaran desa yang ada diwilayah di Kabupaten Inhu sekitar tujuh kecamatan, diantaranya adalah desa yang ada di Kecamatan Pasir Penyu, Rengat Barat, Rengat Kota, Seberida, Rakita Kulim dan Peranap, namun sampai sekarang belum terlaksana, “Ungkapnya singkat Kemudian, tanggapan Asisten Administrasi Pemerintahan Inhu Drs.H.M.Sadar ketika di komfirmasi wartawan ini melalui saluran selulernya belum diangkat, ucapnya sedang rapat. FRASETIA

DEMO REVOLUSI PSSI Massa dari gerakan revolusi PSSI Jakarta Raya melakukan aksi menuntut pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (1/3). Mereka juga menuntut Ketua PSSI Nurdin Halid segera mundur dari jabatannya dan pembenahan organisasi PSSI secara menyeluruh.

Komunitas Pencinta Sepak Bola Indonesia Kab Inhu

MINTA SBY BUBARKAN PSSI Rengat, Siasat Kota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Pimpinan yang diketuai Nurdin Khalid terus menuai kecaman, kini datang dari kubu Pencinta Sepak Bola Indonesia asal Kabupaten Indragiri Hulu, minta kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk membubarkan organisasi tersebut dan membentuk organisasi yang baru.

EMIKIAN dikatakan Koordinator lapangan Budi Siswanto, Zul Ahyar, Ahmad Taher dan A Rustandi kepada wartawan ini, Kamis ( 4/3) saat

orasinya di Pematang Reba. Menurutnya, menyikapi perkembangan kemelut di tubuh PSSI secara nasional, maka kami dari Komunitas Pencinta Sepak Bola Indonesia

Kabupaten Indragiri Hulu wajar memberikan aspirasi dan menyikapi hal ini, untuk itu menyampaikan aspirasi orasi kepada Bupati dan DPRD Inhu. Pernyataan yang kami sampaikan, menolak dengan tegas pencalonan Nurdin Halid untuk mencalonkan lagi sebagai ketua PSSI karena kami anggap gagal total dalam memimpin PSSI selama ini, selain itu secara moral Nurdin Halid nyata-nyata mantan Narapidana Korupsi, dan kami dari komunitas sepakbola Indonesia kabupaten Inhu, meminta perubahan secara total di tubuh organisasiPSSI, katanya. FRASETIA

Sejumlah PAC Kecewa Aspirasinya Dikhianati DPC

DEMO PLN Puluhan pencatat meteran listrik (cater), melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (3/3). Dalam aksinya mereka menuntut penghapusan sistem outsourching dan masa kerja.

Garut, Siasat Kota Pasca musyawarah wilayah (Muswil) Par tai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat, yang telah dilaksanakan pada 21 sampai 23 Februari lalu, Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP yang ada di Kabupaten Garut, Senin (28/02) datangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Garut di jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kaler, Mereka merasa kecewa dalam momen muswil lalu, aspirasinya dikhianati oleh pengurus DPC. Para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) menilai, dukungan yang diberikan pengurus DPC pada Rahmat Yasin untuk menjadi Ketua PPP Provinsi Jawa Barat tidak aspiratif dan tidak melalui rapat harian serta tidak mengindah-

kan suara pengurus harian. Selain itu tidak adanya keterbukaan dan transfransi dari pengurus DPC. Adu mulut pun terjadi, saat perwakilan DPC PPP Kabupaten Garut yang diwakili oleh Wakil Ketua Zacky Siradj, Dede Irawan dan Firdaus beraudiensi dengan para PAC. Muhamad Ma’rup, PAC PPP Kecamatan Bayongbong mengaku kesal, pasalnya pertemuan kali ini tidak menemukan keputusan yang dapat diambil oleh para pengurus PAC, karena para pengurus harian dari DPC tidak pada hadir. oleh karenanya para PAC menuntut dalam waktu dekat ini agar seluruh pengurus DPC hadir untuk bertemu langsung dengan para PAC dan mengancam apabila pada pertemuan yang akan da-

tang pengurus DPC ada yang tidak hadir, maka agar mundur dari kepengurusan. Selain itu Muhamad menilai, Ketua DPC PPP Kabupaten Garut Lucky Lukmansyah Trenggana yang baru satu minggu dilantik menjadi Ketua DPC, seharusnya lebih aspiratif dan bisa bekerja untuk kepentingan partai.“ Mestinya cepat tanggap dan bekerja untuk partai” tukasnya. Sebagai bentuk kekesalan terhadap ketua DPC kabupaten Garut, mereka memasang tulisan dalam karton yang ditempel ditembok kantor DPC PPP kabupaten Garut yang intinya protes terhadap sikap ketua DPC PPP pada muswil lalu. Meski tidak terjadi aksi anarkis, namun sejumlah anggota kepolisian dari Polres Garut tengah berjaga-jaga di depan kantor DPC. AAM

Takut Memicu Konflik, Baleho Dirobohkan Rengat, Siasat Kota Pemasangan baleho yang bertuliskan selamat datang diwilayah seribu jembatan, mulai memicu konflik dengan warga Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal. Terangnya Rustami (47) Rabu, (3/3) di Pematang Reba. Baleho itu dipancang tepatnya di Km.17 yang masih wilayah pemerintahan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) oleh pihak Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kalau batas Inhu-Inhil masih jauh jaraknya yang bertepatan di Km.10 dijembatan sungai Gangsal yakni antara batas desa Danau Rambai dengan desa Kuala Sungai Akar Kecamatan Kritang kab.Inhil, maka jaraknya pemasangan baleho yang dibuat oleh Inhil itu, telah memasuki wilayah desa Danau Rambai 7 kilometer. Hal ini ditakut-

kan akan memancing keresahan, ujar kelahiran sungai akar hulu itu. Menurutnya dari masyarakat telah musyawarah rapat bersama membahas pemasangan baleho tersebut, nanti akan kita tujukan kepada Bupati Inhu dan DPRD. Masukdnya takut nanti akan kembali terjadi seperti kejadian beberapa tahun silam, jangan nanti karena persoalan batas wilayah menjadi ribut antar warga desa lain, masyarakat yang menjadi korban, akuinya sambil berharap Bupati dan DPRD Inhu segera menyelesaikan batas wilayah. Lebih dijelaskannya, pemasangan baleho yang bertuliskan selamat datang diwilayah seribu jembatan itu, kiranya diizinkan oleh Kades Danau Rambai yang baru dilantik itu M.Tahir maklum dirinya berawal dari wilayah Inhil. ”Namun saat acara peresmian

koperasi pekan kemaren di desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal, yang dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto langsung, beserta rombongannya telah melihat langsung yang katanya akan berupaya menuntaskan segera agar masalahnya selesai. Kini baleho itu telah dirobohkan,katanya. Ditempat terpisah, Tokoh Ormas Air Molek Hatta Munir menanggapi terkait adanya pemasangan baleho diluar batas, meminta agar Bupati dan DPRD Inhu segera menyikapi menjaga hal konflik yang akan baru muncul lagi seperti sebelumnya. Pemkab.Inhil juga mengharap legowo saja, karena Inhil itu awalnya dari Indragiri Ibu kota Rengat. Masalah ini jangan menjadikan kualat. Harapnya karena kabupaten yang tertua awalnya dari kabupaten Indragiri. FRASETIA

PERISTIWA

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Dalam Rangka Kejurda

KEC SIEMPAT NEMPU BERANGKATKAN 46 PETARUNG TANGGUH Sidikalang, Siasat Kota Untuk mengangkat kemajuan sebuah daerah, bukan hanya digali dibidang potensi dari alamnya. Potensi manusianya juga harus ikut serta mendongkrak kemajuan sebuah daerah. Karena dalam segala hal kemajuan dilibatkan karakter manusia yang ingin menjujung tinggi rasa keyakinan dalam segala hal apa yang pantas disumbangkan untuk mengangkat dan menjujung tinggi rasa cinta terhadap daerahnya. Cinta tentang kemajuan suatu daerah bukan harus menunggu siapa, namun cinta tentang kemajuan harus berbuat mulai dari dirikita sendiri tentang apa yang harus diperbuat untuk kemajuan tersebut. Demikian halnya yang dilakukan salah seorang masyarakat Kec. Siempat Nempu Bunturaja, Risat Siregar sebagai Pelatih. Dengan setulus hati melatih para pengikutnya untuk mempelajari Bela Diri dari Perguruan Wadokai Karate Do Tunas Simbisa. Sekitar 46 orang yang akan diadukan dalam merebut Kejuaraan daerah ini, pada 4 maret 2011 jam 08.Wib. telah diberangkatkan Dari Lapangan Kantor Camat Bunturaja menuju Kab. Dairi. Keberangkatan ini untuk sebatas menguji tentang apa yang dipelajari selama menekuni ilmu bela diri dalam Merebut Kejuaraan Daerah (Kejurda). Andos Tion dari Desa Sinampang, Lulusan dari SMA 1 Adiannangka salah satu dari 46 yang diberangkatkan Kejurda sudah pernah meraih juara se Sumatra Utara. Dan kini telah sanggup untuk mewakili seorang Simpai/ Pelatih Rissat Siregar apabila dalam kesibukan dalam

mengatur waktu. Nova lumban toruan, Hasudungan Sihombing, Mandoro Sihombing, Periantoni Togatorop, Manat Manalu, Jufri Sitohang, Toriston Gultom, Jukendi, Carles Tambunan, Jhonatan Ambarita, Lambok Simbolon, Maruba Purba, Daniel Nababan, Marusaha Butar-butar, Taruan Simamora, Izal Simanullang, Donal Lunban gaol, Apoi Manjorang, Sadrak Simamora, Lampir Medis Sinaga, Siswa/I dari SMA Negeri 1 Adiannangka. Namun ada juga dari luar kecamatan Siempat Nempu Induk yaitu Robby Darwis Simamora, Damli Manalu dari SMA N 1 Pardamean dan Sofian Simamora dari SMA N 1 Parongil. Agus Bangun, Aspri Opussunggu, Harjono Sitohang, Jenri Sitorus, Lihartono, Siswa dari SMP N 1 Bunturaja. Hartono Situmorang, Candra Dolok Saribu, Sumantri Sidabutar, Putra Tambunan, Rizal Limbong, dari siswi SMP N 3 Sihorbo.

Ada lagi dari kalangan pemula yang bernama Hans Sitorus Dari SD No: 030357 Gupa Barisan. Semua nama-nama diatas dengan penuh keberanian untuk beradu dalam Kejuaran Daerah. Apabila satu kemenangan diraih, sudah pasti mengangkat Harum Nama sebuah Daerah Kecamatan Siempat Nempu. Petarung petarung ampuh ini bukan saja mengangkat hanya satu citra, melainkan menaikkan citra dimana mereka menimbah ilmu dengan pendidikan dari berbagai mata pelajaran dimana sekolahnya masing-masing. Sahala Siagian selaku Camat siempat Nempu Induk Bunturaja, diantara puluhan peserta, Simpai, Kepala Desa Bunturaja, orang Tua peserta Dan Staf kantorcamat memberikan pengarahan. Diantara tiang otot dari peserta Kejuaraan Daerah ini, Sahala Siagian Mengatakan “ Ho…..s” Salam Olah Raga” katanya dengan Alunan Suara Kuat dan tegas, untuk memberikan semangat kepada semua peserta. Dengan senyuman penuh pengharapan Sahala Siagian juga Mengatakan “ Kalian adalah Duta, dapat mengharumkan Kecamatan Siempat Nempu ini, kususnya Kabupaten Dairi yang kita sekarang ini. Saya juga mendengar, nama Nova, Andos yang pernah memenangkan kejuaraan Di Provinsi. saya mengharapkan Prestasi ini ditingkatkan, setidaknya dipertahankan. Karate bukanlah untuk dibawa gagahgagahan dan bukan utuk jagoan, melainkan membela diri. Ingatlah larangan-larangan yang diberikan oleh Pelatihmu. Tanggal 5 Besok Bertarunglah secara Sportivitas, Doa Kami kiranya lindungan Tuhan ada padamu semuanya. Katanya. BANGUN PURBA

ACARA peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW di halaman Pemkab Bekasi

Pemkab Bekasi Adakan Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW na Rasulullah SAW telah menerapBekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten kan prinsip tersebut secara Arif dan Bekasi telah mengadakan Peringatan Bijaksana, serta menjunjung tinggi Maulid Nabi Muhammad SAW tahun kehidupan yang harmonis diantara umat tanpa membedakan 2011, pada hari Selasa latar belakang Agama, (22/11) ber tempat di Suku dan Bangsa. Bahwa lapangan Plaza Pemda timbulnya kekerasan dan Kabupaten Bekasi. ketegangan sosial harus Dalam acara perindiredam dengan cara segatan Maulid Nabi Musuai dengan khaidah Aghammad S.A.W tersebut ama serta norma hukum hadir Bupati Bekasi, Ketdan perundang-undanua DPRD, Kejari Bekasi, gan, karena kita sebagai ser ta KH.Jainudin MZ warga Negara harus taat beserta Unsur Muspida dan Kertua Tim pengger- Drs H.Abdillah Majid hukum dan undang-undang yang berlaku. ak PKK, Ketua Dharma Ketua Panitai “Drs H.Abdillah Wanita Persatuan Kabupaten Bekasi ikut memperingati Mauid Nabi Mu- Majid mengatakan, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersehammad SAW tersebut. Bupati Bekasi DR.H.Sad,duddin but dapat memberikan ajaran-ajaran dalam sambutannya mengatakan, bagi umat muslim, agar senantiasa dalam peringatan Maulid Nabi Mu- dapat memberikan prinsip-prinsip hammad SAW ini, mari kita mencari yang di ajarkan oleh Nabi Muhamhikmah dan pelajaran akan perjuan- mad SAW kepada umatnya. H.Abdillah menjelaskan, peringan Rasullullah SAW dan hakekat dari peringatan Maulid Nabi Muhammad gatan Maulid Nabi Muhammad SAW SAW sesungguhnya adalah: untuk tersebut adalah agar mengingatkan meneladani setiap pikiran ucapan dan kita untuk saling meberi dan saling tindakan Rasulullah SAW, maka kita menghargai sesama umat, karena patut meneladani buah pikiran yang dalam Momentum peringatan Mauindah, serta tindakan yang Arif dan lid Nabi Muhammad tersebut adalah Bijaksana.dari apa yang di ajarkan “Mari kita tingkatkan Ukhuwah Wathoniyah, Ukhuwah Basyariah dan oleh Nabi Muhamad SAW tersebut. Ditambakannya, bahwa ajaran Ukhuwah Islamiyah menuju Kabuislam sangat menjunjung prinsip- paten Bekasi yang adil dan seprinsip demokrasi dan politik, kare- jahtra”. JULHAM

Bupati Beserta Paduan Suara Merintas Badai Beribadah di Gereja Bethel Kede Brek Sidikalang, Siasat Kota Minggu 6 maret 2011, sekitar jam 11 siang, mobil pribadi telah parkir di Depan gereja Betel Kede Brek Tigalingga. Hal ini sungguh tidak diduga dimana Jhonny Sitohang beserta rombongannya Paduan Suara Merintas Badai Beribadah Di Gereja tersebut. Gereja Bethel ini tidak jauh SMAN 1 Tigalingga. Gereja tersebut sangat kecil dan masih berlantaikan tanah, namun tidak mengurangi semangat dari tim atau rombongan dari paduan Suara Merentas badai ini untuk menyanyikan lagu pujian dan Kor untuk memuliakan nama Tuhan. Ada dua judul kor yang dibawakan Paduan Suara Meretas Badai ini, yang pertama koor yang berjudul Nanggumalussang Aka Laut dan yang kedua berjudul Terima Berkat Allah. Koor yang pertama bermakana penyerahan diri kepada Tuhan sebab semua manusia mempunyai Cobaan oleh karena itu segala sesuatunya Baik itu berupa cobaan atau rintangan apa yang datang kedalam kehidupan kita kita serahkan kepada tuahan kiranya tuhanlah yang campur Tangan dalam setiap cobaan yang kita alami. Jellas Malau melalui Khotbahnya mengajak umatnya agar tidak membeda-bedekan Gereja, karena menurut Jellas Malau selaku Pdt. Bethel Kede Brek Mengatakan “bagi saya gereja ini seperti Gon-

BUPATI beserta Paduan Suara Merintas Badai saat menyanyikan lagu berjudul Nanggumalussang Aka Laut

DUMA Boru sianturi Istri Bupati Dairi.

dang Sabangunan, beragam-ragam ada mulai dari sarune, ogung dan taganing, namun semuanya disebut dengan Gondang sabangunan. Dalam kita bergereja ini juga menurut saya mirip seperti itu. Walaupun gereja kita berbeda namun kita satu dalam nama Yesus Kristus, jadi jangan lihat perbedaan namun marilah kita ketahui bahwa kita semuanya satu didalam Nama Yesus Kristus,” katanya. Setelah selesai Beribadah, Jhonny Sitohang mengatakan “ maksud kami datang beribadah ke Gereja ini untuk Bersekutu dengan satu untuk

segala cobaan. Kami tidak pernah mencari siapa pemimpin gereja, namun kami selalu mencari Rumah Tuhan. Firman tuhan itu tidak pernah berbeda, di rumah Tuhan yang besar maupun yang kecil, firman tuhan takpernah berbeda. jadi walaupun kedatangan kami ini tidak diberitahu, karena kami tidak mau merepotkan Jemaat, namun kami mau Beribadah sama-sama, katanya. Dengan kepedulian Paduan suara Merentas Badai kepada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kede Brek Tigalingga, Jhonny Sitohang menyumbangkan Rp.5 juta untuk

Memuji Nama Tuhan, kami sangat Berbahagia, di Gereja ini, seperti yang dikatakan Pendeta tadi. Tentang kelayakan, kami sangat layak di Rumah Tuhan ini. Jadi kedatangan kami dari Paduan Suara Meretas Badai, bukan dari Pemerintahan akan tetapi dari Paduan Suara Meretas Badai untuk mempererat Hubungan silaturahmi diantara kita. Jhonny sitohang menambahkan “didalam kehidupan ini, Kaya Miskin tua Muda tidak luput dari cobaan, jadi kamipun tidak luput dari cobaan, namun selalu dilepaskan oleh Mujizat tuhan sehingga lepas dari

membangun gereja tersebut. Setelah itu tiba-tiba berdiri Ibu teracinta istri dari Jhonny sitohang, dengan air mata beliau mengatakan melalui cerita kenangannya masa Pilkada 2008 yang lalu, beliau pernah didoakan umat gereja bethel ini sebelum Pilkada. Duma Boru sianturi Istri Dari Jhonny sitohang mengatakan, “Selama ini saya selalu mengghemat-hemat uang saya, dimana saya pernah berjanji untuk membangun gereja ini kalau Joinpas menang,” katanya sambil dicuri air mata. BANGUN PURBA

PENDIDIKAN

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

PUNGUTAN SMPN 12 TAMSEL DIKELUHKAN ORANG TUA SISWA

Guru dan siswa SLB Madina

Siswa SLB Madina Lolos ke Olimpiade di Athena Serang, Siasat Kota Siswa sekolah luar biasa (SLB) Madina Kota Serang telah lolos ke olimpiade musim semi di Athena Yunani dari cabang olah raga basket ball ,hal ini menmbah haru para pendidik SLB madina serta mendapat respon yang sangat baik dari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi banten.lolos nya siswa SLB madina di olimpiade musim semi di Yunani menambah bangga pmerintah banten hal sebada juga di ungkapkan kepala sekolah SLB madina “ ketua dewan perwakilan rakyat daerah provinsi banten menyambut baik atas lolos nya siswa kami ke olimpiade di YUNANI pada musim semi ini dan lolos nya siswa kami mnedapat respon yang positif dari DPRD provinsi banten” ungkap nya. Lis juga mengucap kan banyak terima kasih kepada ketua DPRD banten H. Aeng khaerudin atsa respon nya ini menambah semangat kami untuk terus mengasah anak didik SLB madina ke yang terbaik dan menjadi SLB kebanggan banten” harap. Selain itu ketua dewan aeng khaerudin di sela- sela usai acara pertemuan kepala sekolah SLB madina dengan mengatakan sangat bangga dengan prestasi yang di peroleh SLB madina beberapa tahun ini ,ini membuat agar lebih memperhatikan lagi tentang sarana yang di butuhkan SLB ke depan nya dan berharap prestasi hal yang demikian tidak Cuma SLB madina namun berharap seluruh SLB yang ada di provinsi banten mencontoh prestasi yang di miliki SLB madina. Lolos nya siswa SLb madina ke olimpiade musim semi di Athena yunani dari cabang olah raga basket ball di harap kan dapat mengharum kan nama bangsa Indonesia sehingga Indonesia menggambar kan bahwa keterabatsan fisik dan tidak menjadi suatu problem menempuh sukses. ARY

Bekasi, Siasat Kota Sesuai dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pendidikan gratis, khususnya pada pendidikan tingkat dasar, baik SD maupun SMP, atau membantu masyarakat ekonomi lemah.

KAN tetapi dalam realitanya, be sarnya anggaran yang dialokasi kan pemerintah untuk meningkatan mutu pendidikan di negara ini tidak serta merta menghilangkan keluhan masyarakat, khususnya orang tua siswa akan tingginya biaya pendidikan. Seperti yang disampaikan salah seorang orang tua siswa yang anaknya menjadi peserta didik pada SMPN 12 Tambun Selatan, yang beralamat di Jalan P. Buton. SKU, Kabupaten Bekasi. Kepada media ini ia mengaku harus mengeluarkan uang Rp. 312.000 untuk biaya sekolah putrinya, tanpa mengetahui pasti tujuan atau realisasi pungutan terhadap siswa tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pungutan tersebut juga

PASCA GEMPA DI GARUT

350 SD Rusak Akibat Belum Diperbaiki Garut, Siasat Kota 350 Sekolah Dasar yang rusak akibat gempa Tasikmalaya pada bulan September 2009 lalu, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga kini belum diperbaiki. Sekolah rusak tersebut tersebar di 18 kecamatan di daerah Garut bagian Selatan. Sekolah yang belum diperbaiki itu masuk dalam kategori rusak ringan dan sedang. “Rehab sekolah belum bisa dilakukan karena belum ada dana,” ujar Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Mahdar, (23/2). Menurut dia, perbaikan baru dilakukan pada sekolah yang mengalami rusak berat sebanyak 50 unit, yang telah dilakukan pada 2009 dan 2010. Dana perbaikan itu di antaranya bersumber dari pemerintah pusat sebanyak 20 sekolah dan 30 sekolah lainnya dibantu oleh pihak ketiga. Mahdar menambahkan, akibat belum diper-

baikinya gedung sekolah ini proses belajar mengajar siswa terganggu. Banyak di antara sekolah yang terpaksa memberlakukan pembagian jam belajar karena ruangan yang rusak tidak digunakan. Selain itu, pihak sekolah juga mengurangi jam belajar siswa. Dari yang semula 45 menit setiap jamnya menjadi 30 menit. “Mereka khawatir roboh, apalagi bila hujan dan angin kencang yang kerap melanda daerah selatan,” ujar Mahdar. Mahdar, menambahkan perbaikan sekolah rusak akibat gempa ditargetkan selesai pada 2012 mendatang. Hal itu sesuai dengan rencana pemerintah pusat beberapa waktu lalu yang menjanjikan akan memberikan bantuan rehab dalam tiga tahap. “Saya harap para donatur juga mau membantu sekolah yang rusak agar cepat diperbaiki, sehingga para guru dan siswa tidak dihantui kecemasan terus,” ujarnya. SIMSON

dikenakan kepada seluruh siswa di sekolahy itu. “Katanya dana itu untuk biaya perp-

isahan, buku dan untuk penamatan. Saya tidak berani berkomentar atau protes karena takut akan berpengaruh terhadap kenyamanan belajar putri saya nantinya,” keluhnya. Selain mengeluhkan pungutan tersebut, ia juga berharap agar pihak Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi tanggap terhadap keluhan masyarakat, khususnya praktek pungli yang selalu mencoreng dunia pendidikan. “Apakah biaya perpisahan dan penamatan siswa memang menjadi tanggung jawab kami. Kalau memang itu sesuai aturan, trus dana BOS dan dana bantuan pendidikan lainnya, dikemanakan dan untuk apa?,” tanyanya. ARIOS

SDN Burangkeng 02 Setu Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW haruslah dituntun oleh orang lain yang tau Bekasi, Siasat Kota Dalam rangka meningkatkan mutu pen- kebenaran” ungkap A.R kamal Sementara Ketua Komite H.Sarun didikan serta peningkatan pemahaman iman dan taqwa, SDN Burangkeng 02 suk- mengatakan bahwa komponen pendidik di ses menyelenggarakan peringatan Maulid SDN Burangkeng 02 ini harus meniru Suri Nabi Muhammad SAW (01/3) lalu dihala- Tauladan Nabi dengan meningkatkan keman sekolah yang mengusung tema Kita bersamaan dan kekompakan sebagaimaTeladani Aghlag Rasullah SAW. Pada cara na Nabi, Kepala Sekolah pu harus memtersebut dihadiri seluruh siswa, guru-guru, perlihatkan kepemimpinannya di sekolah Komite orang tua, orang tua dan pengawas dengan semangat tinggi, paparnya SD Kecamatan Setu. Sebelum memasuki puncak acara, siswa tampil membawakan ragam salawat dan tari tarian Islami ser ta menampilkan Marawis dan pembacaan ayat-ayat Alquran. Kepala Sekolah A.R Kamal S.Ag mengatakan harus mensyukuri kehadiran Nabi sbagai utusan Allah sebagai rahmat karena hadirnya nabi dikalangan Muslim yang ber tugas sebagai Arrahmatul Uzma untuk menyempurnakan akhlak A.R Kamal S.Ag Kepala SDN Burangkeng 02 Setu. manusia yang sesat saat itu Hal senada juga dikatakan Ust. Rasab hidup di zaman Jahiliyah dalam kedaaan Dul Rasid, SPd.I mengemukakan agar tidak menyembah Allah, katannya “Karena itu, syukurilah nikmat hari ini siswa rajin belajar dan menuntut ilmu dikarena melalui peringatan Maulid ini kita jalan Allah karena agama tanpa ilmu dan sealaku umat Muslim disadarkan kembali ilmu tanpa agama sama sama tidak berbahwa untuk mengetahui jalan kebenaran guna, pungkasnya. JALETTAR S

SMAN 15 Garut Pertahankan Gelar Juara LPI Garut, Siasat Kota Bertempat di Stadion Jayaraga Garut, Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri (SMAN) 15 Garut berhasil mempertahankan gelar Liga Pendidikan Indonesia (LPI) jenjang SMA/SMK/MA Tingkat Kabupaten Garut Tahun Pembinaan 2010-2011 setelah pada babak final menundukkan Madrasah Aliah Negeri (MAN) 1 Garut dengan skor 1-0 untuk kemenangan SMAN 15 Garut, Senin (28/02) lalu.Gol kemenangan dicetak dari titik putih oleh Noval Pratama pada menit ke 75, setelah sebelumnya terjadi hansball oleh pemain belakang MAN 1 Garut. Dengan kemenangan tersebut SMAN 15 mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah dan berhak mewakili Kabupaten Garut ke Tingkat Provinsi bulan Maret mendatang.Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS, SMPN 1 Cikajang mewakili Kabupaten Garut ke

KADIS Pendidikan, Drs. H. Komar Maryuana, M.Pd, menyerahkan Piala dan uang pembinaan pada SMAN 15 Garut sebagai Juara Pertama LPI Tingkat SMA/SMK/MA. Tingkat Provinsi setelah pada babak final membekukan SMPN 1 Cibalong yang bergelora semangatnya dari Garut Selatan dengan skor 3-1. LPI Tingkat Kabupaten Garut ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Drs. H. Komar Maryua-

PRASETYO siswa SMPN 1 Cibalong sebagai Top Skorer LPI Tingkat SLP/MTs saat menerima hadiah.

na,M.Pd, dalam sambutannya Komar menjelaskan bahwa Liga Pendidikan Indonesia untuk Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terbukti kegiatan dikuti oleh 409 lebih peserta baik dari jenjang SMP/MTS maupun SMA/SMK/

MA dan itu merupakan yang terbanyak se-Indonesia. Menurut Komar, dengan bertemunya SMAN 15 Garut melawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut menandakan terjadinya pemerataan bidang olah raga di semua tingkatan baik di sekolah umum maupun sekolah yang berbasis Aga-

ma. Hal tersebut merupakan adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, sepiritual dan kinestetis. Berikut Hasil kejuaran LPI Tingkat Kabupaten Garut: Tingkat SMA/SMK/MA, Juara II MAN 1 Garut mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 Juta Rupiah; Pemain Terbaik Yoga Senjaya (SMAN 15 Garut) mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 Juta Rupiah; Top Skorer Noval Pratama ( SMAN 15 Garut) mendapatkan Uang pembinaa 1 Juta Rupiah. Tingkat SMP/MTS, Juara 1 SMPN 1 Cikajang berhak atas uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah; Juara II SMPN 1 Cibalong mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 Juta Rupiah; Pemain terbaik Andre Andrian (SMPN 1 Limbangan) mendapatkan Uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah; top skorer Prasetyo (SMPN 1 Cibalong) mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. HAROLDS

PENDIDIKAN

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Gedung Koperasi CU Mutiara Mandiri Diresmikan

SMAN 2 TAMSEL TARGETKAN KELULUSAN 100 PERSEN Bekasi, Siasat Kota Setelah sukses membuktikan hasil yang memuaskan dalam Ujian Nasional (Unas) tahun Pelajaran 2009/2010, SMAN 2 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi merasa optimis akan kembali mengulang kesuksesan pada tahun ini. karena berbagai upaya sudah dilakukan sehingga timbul rasa percaya diri dan mampu mengerjakan dengan baik.

ENURUT Kepala Sekolah SMAN 2 Tambun Selatan Drs. H Sujadi. M.Pd yang baru dua tuahn menjabat mengatakan permasalahan yang dihadapi sekolah ini sangat pelik karena mengingat keberadaan orang tua dengan latar belakang tingkat sosial yang sangat rendah, katanya H. Sujadi mengakui setelah sukses tahun lalu menghantar para peserta didik Ujian Nasional dengan tingkat kelulusan 100% hal ini sangat memacu kerja keras dari tenaga mengajar untuk men-

ingkatkan semangat belajar para anak didiknya, “ Kami selalu memberikan motivasi kepada siswa kelas XII agar konsentrasi pada pelajaran jangan terganggu oleh keadaan orang tua” ungkapnya Kepala sekolah ini juga sepenuhnya menyerahkan kepada Allah SWT agar anak didiknya saat menghadapi Ujina Nasional diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan soal-soal dengan nilai yang memuaskan, paparnya Untuk menunjang kemampuan siswannya, pihaknya juga telah melak-

sanakan try out semaksimal mungkin, bahkan ketika sudah dilakukan evaluasi hasilnya semakin membaik, tuturnya Disisi lain, Kepala Sekolah ini juga sangat bergembira dimana siswa kelas XII tahun ini ada sekitar 10 orang siswa berprestasi diterima melalui PMDK telkom 2011. Sembari membuka data prestasi dibidang ekstrakurikuler selama 2 tahun terakhir, H. Sujadi menambahkan bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler berjalan aktif bahkan setiap kegiatan lomba baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi selalu diikutsertakan dan sering tampil sebagai juara. Belum lama ini juga Test Bidik misi ITB se Kabupaten rangking 1 yang bernama Nurul Huda, ujarnya Salah satu oarang tua siswa yang ditemui Siasat Kota mengakui selama kepemimpinan Drs. H.Sujadi perubahan baik menyangkut peningkatan mutu akademik maupun ekstrakurikuler, ungkap orang tua. JALETTAR

SDN Mekar Mukti 06 Gelar Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Bekasi, Siasat Kota Perayaan Maulid Nabi besar Maulid Muhammad S.A.W serentak di peringati di seluruh nusantara. Bahkan di beberapa bagian dunia. Dengan memperingati maulid nabi besar muhammad S.A.W Secara tidak langsung kita dapat ambil hikmahnya sehingga bisa tertanam jiwa akhlakul kharimah, sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W yang memiliki akhlakul karimah yang patut kita teladani. Sekolah merupakan langkah awal untuk mendapatkan pembina akhlakul anak usia dini. Tentunya peran orang tua harus lebih utama dalam mendidik putranya untuk bekal masa depan. Apabila akhlakul karimah sudah di terapkan pada anak usia dini, mereka dapat menjalankan hidup dengan dasar benteng akhlak serta akidah yang kuat.pada bulan Febuari yang

bertempatan Robi’ul awal seluruh umat muslim merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad S.A.W yang mana beliu lahir pada tahun gajah di kota Mekah Al-Mukaromah. Nabi Muhammad S.A.W merupakan Nabi dan Rasul terakhir, sehingga tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad S.A.W seperti yang terlihad peringatan maulid yang dilaksanakan oleh keluarga besar SDN Mekar Mukti 06 pg pada hari sabtu berlangsung di halaman kelas secara sederhana. Hadir Kepala sekolah Saidina,S.pd.I, para Wali Kelas, perwakilan komite, serata para siswa/i mulai dari kela I s/d kelas VI. Dikarenaka acara ini akan lebih ditingkatkan lagi, jelas Saidina kepada Wartawan Siasat Kota barubaru ini. Kepala sekolah Saidina.S.pd.I dalam sambutannya mengatakan,

‘’Agama merupakan pondasi dalam kehidupan manusia, apabila kita mempunyai pondasi yang kuat, maka insa Alloh keimanan kita akan lebih kuat sebagai bekal dunia dan akhirat” berpegang teguh pada agama atau keyakinan merupakan pedoman kehidupan manusi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Saidina menyatakan maksud dan tujuan acara ini yaitu untuk meningkatkan keiman dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta menjunjung tinggi sebagai tanda rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad S.A.W dan sekali gus sebagai ajang penigkatan tali silaturahmi antara sesama. Kami mengharapkan kepada siswa/i. Mudah mudahan kalian nanti bisa melanjutkan ke tingkat SMP yang kalian inginkan sehingga tentunya membawa nama baik SDN Mekar Mukti o6, jelas Saidina dengan harap. AL HIDAYAH

Bupati Karawang Hadiri Minggon Karawang, Siasat kota Sebagai salah satu upaya menyerap aspirasi dari bawah, sekaligus mensosialisasikan visi dan misi Pemerintah Daerah, Bupati Karawang, H. Ade Swara kembali menghadiri kegiatan minggon kecamatan (1/3) lalu. Kali ini, beliau hadir dalam minggon yang diselenggarakan di 4 (empat) kecamatan yang terletak di wilayah timur Karawang, yaitu Jatisari, Banyusari, Cilamaya Kulon, dan Cilamaya Wetan. Kegiatan minggon kecamatan sendiri rutin dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari selasa, dimana para aparatur pemerintah desa, kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bertemu muka guna membahas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dari bawah atau sering dikenal dengan istilah bottom up

Kehadiran Bupati Ade Swara dalam rapat minggon tersebut, dimanfaatkan oleh para peserta minggon untuk mengajukan berbagai pertanyaan, serta masukan terhadap berbagai permasalahan yang ada, khususnya terkait kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah ke depan. Selain itu, beberapa peserta juga menyampaikan uneguneg pribadi mereka secara langsung kepada pemimpin mereka. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, selama ini dirinya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang tidak diam saja, melainkan terus bekerja demi mengemban amanah rakya, dimana alam waktu 100 hari kerja sudah ada kepastian program pembangunan yang akan diselenggarakan. Bupati melanjutkan, bila dilihat dari titik awal kinerja dirinya sebagai Bupati, angka indeks

pembangunan manusia (IPM) Kab. Karawang berada pada posisi 69,6 persen, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) 66,58 tahun, Angka Melek Huruf (AMH) 93,14 persen, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 6,78 tahun, dan Daya Beli sebesar Rp. 570 ribu. Guna perbaikan tersebut, lanjut Bupati, Pemerintah Daerah telah menyusun visi Karawang Yang Sejahtera, Berbasis Pembangunan Berkeadilan, Dilandasi Iman dan Taqwa. Sementara itu, sejumlah pejabat daerah sendiri terlihat turut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kasdim 0604/Karawang, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Kesbang Linmas, Kepala Bagian Pemerintahan, serta Kepala Bagian Humas Setda Kab. Karawang. IMAM S

Rengat, Siasat Kota Gedung Koperasi CU Mutiara mandiri kini telah resmi sebagai gedung koperasi simpan pinjam anggota dan keluarga, dimana lokasi tersebut berada di Desa Danau Rambai, Jl. LintasSamudraKM. 17, Kec. Batang Gangsal Kabupaten Inhu oleh Bupati Inhu Yopi Arianto, S.E (26/2) lalu. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Inhu, Asisten I, Ka Dis Koperasi Inhu, Ka Dis Pertanian Inhu, Anggota DPRD Inhu, Suradi dan Camat Batang Gangsal,UPIKA Batang Gangsal, Pengurus BP3D pusat.,Pengurus Koperasi CU Mutiara Mandiri. Anggota Koperasi CU Mutiara Mandiri. Sementara itu, Ketua Koperasi CU Mutiara Mandiri, Halason Sinaga. dalam sambutannya mengatakan, Koperasi CU Mutiara Mandiri bergerak di bidang simpan pinjam, berdiri sejak 19 Juli 2005 dengan jumlah anggota awal 19 orang. Per Februari 2011, jumlah anggota mencapai 1025 org. Gedung Kantor Koperasi didirikan dengan sumber dana sisa hasil usaha sebesar 20 % per tahun selama tiga tahun. Aset koperasi per Desember 2011 mencapai Rp. 3,6 Milliar, . Disebutkan Halason Sinaga lagi, Kendala utama adalah masalah listrik. Setelah peresmian gedung kantor kopersai, akan dilanjutkan dengan Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Mutiara Mandiri Arahan Bupati Inhu Yopi Arianto, S.E mengatakan Jangan ada koperasi yang beroperasi di Inhu tanpa sepengetahuan pemerintah Inhu melalui dinas terkait. Dan harapannya agar Koperasi tidak membeda-bedakan anggota terutama dalam masalah suku, golongan maupun Agama. Masalah listrik akan segera teratasi dengan akan selesainya PLTG di Rengat Barat dan PLTU di Peranap. Bupati Inhu meresmikan gedung kantor Koperasi CU Mutiara Mandiri dengan membuka selubung nama Kantor dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan membuka pintu gedung. HATTA MUNIR

HM Masduki saat memberikan kata sambutan.

Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka HUT Kota Tangerang ke-18 Banten, Siasat Kota “Kota Tangerang dalam kurun 18 tahun sudah memperlihatkan kemajuan secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya dan 8 sasaran MDGs sesuai laporan sudah tercapai, tetapi pemerintah daerah dan warga harus tetap terus berusaha meningkatkan kemajuan Kota Tangerang” ungkap Wakil Gubernur-HM.Masduki saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tangerang ke-18 di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (28/2). Wakil Gubernur juga mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk menanamkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki, mempertebal rasa keimanan dan memperkokoh ketaqwaan, sehingga dari rasa tersebut menjadi modal untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus untuk mencapai visi Banten masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Selanjutnya, Wakil Gubernur Banten atas nama Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan selamat kepada pemerintah dan warga Kota Tangerang, disertai harapan semoga pada Hari Jadi yang ke-18 ini dapat menjadi sarana untuk mengoreksi dan mengevaluasi peran masing-masing serta meningkatkan kinerja dan pengabdian kita semua, sekaligus memperkokoh semangat kekeluargaan agar dapat melaksanakan tugas lebih berkualitas di masa depan dalam memacu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sementara Walikota TangerangH.Wahidin Halim menyampaikan bahwa dalam rangka napak tilas Kota Tangerang pada usia yang masih muda, 18 tahun, tidak luput dari program Kota Tangerang dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait persoalan bidang kebersihan di Kota Tangerang ke depan, pemerintahan yang dipimpin Wahidin Halim ini akan memberlakukan ganti rugi atau sanksi sebesar Rp 1,5 juta per truk bagi para pembuang sampah dari daerah luar ke Kota Tangerang. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan permukiman yang ramah lingkungan dalam bingkai masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan visi Kota Tangerang. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tangerang ke-18 di Gedung DPRD Kota Tangerang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang-Herry Rumawatine. Hadir selain Walikota Tangerang-H.Wahidin Halim dan Wakil Walikota Tangerang-H.Arief R.Wismansyah, Bupati SerangH.Taufik Nuriman, Muspida Banten, para alim ulama, sesepuh, Pimpinan Partai Politik, Akademisi dan segenap warga masyarakat Kota Tangerang. ARY

JEJAK KASUS

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

KLINIK DORA DIDUGA LAKUKAN MALL PRAKTEK

Kadinkes Diminta Berikan Sanksi Karawang,Siasat Kota Kematian alm antir diduga korban mall praktek. “dr.Eko yang mengaku seorang pengusaha, kalau profesi dokter hanya pekerjaan sampingan saja” Kepala Desa Panca Karya (Adang) mengaku kaget ketika dikonfirmasi Siasat kota terkait kematian Alm Antir di Klinik Dora 24 Januari 2011 silam, yang beralamat di Jalan Kalen Asem di Desa

KLINIK Dora Medika Tempuran kecamatan Tempuran, ”saya sangat kaget, karena Alm Antir belakangan ini tidak ada penyakit serius, sebelum kematiannya juga masih terlihat sangat sehat,”ucap Kades. Sedangkan keterangan keluarga Alm Antir (Ani) (20/02) ketika berbincang di kediamannya yang beralamat Ds.Bengle RT/RW:01/01 Desa Panca Karya Kecamatan Tempuran Karawang mengatakan, ”sebenarnya Alm hanya sakit Filek biasa, saat berangkat berobat barang sama saya, dan alm Antir mengendarai Motor sendiri, saya juga waktu itu bawa motor sendiri dan Daftarnya juga sendiri. Lanjut Ani, saya juga sangat kaget, tidak lama setelah disuntik dan diberi obat, langsung meninggal, salah obat mungkin, awalnya diperiksa perawatnya mengatakan bahwa penyakit yang sedang diderita Alm Antir penyakit lambung, saya heran setelah Alm Antir meninggal dokternya mengatakan penyakit jantung, pad hal selama ini,

Alm Antir tidak pernah menderita penyakit jantung,”papar Ani Yang sangat Ironis, ketika pihak Klinik Dora (Ria dan Keti) dikonfirmasi wartawan pada tanggal 10 Januari 2011 mengatakan Alm Antir meninggal tanggal 24/01/11 pukul: 10 lewat, tetapi saat dikonfirmasi pada tanggal 19/02/11 alm Antir meninggal puku : 9:45, dan sangat berbeda dengan keterangan keluarga Alm Antir isuntik langsung meninggal. Berbeda dengan keterangan dr.Eko yang mengaku menagani pasien Alm Antir, bahwa kronologis kematian pasien merupakan rahasia,”saya sudah disumpah untuk tidak memberitahukan tentang kronologis kematian Pasien, karena itu merupakan rahasia kedokteran dan rahasia Klinik Dora, kecuali ada surat dari pihak Kepolisian dan surat pernyataan dari keluarga pasien, baru bisa kami buka. Lebih lanjut dr.Eko mengatakan, sekalipun mengenai jenis obat yang diberikan kepada Alm Antir serta penyakit yang dideritanya, semua merupakan rahasia kami, saya bekerja di Klinik Dora ini kurang lebih 3 (tiga) bulan, disini saya sebagai Dokter pengganti, karena sebenarnya saya seorang pengusaha, dan usaha saya ada dimana-mana, saya bekerja disini tentunya sebagai sampingan saja, silahkan anda beritakan, kepengen masuk Koran ah... gratis... ”kata dr.Eko menambahkan. Sementara dr.Dora selaku pemilik Klinik Dora tersebut, langsung menghubungi Siasat kota dengan nada tidak bersahabat, mengatakan,” informasi ini anda tau dari mana?, silahkan anda publikasikan tidak jadi masalah… asal anda tanggung jawab dengan pemberitaannya, emang bapak dokter? saat Antir meninggal, saya ada ditempat, dan kami sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur,” kelit dr.Dora. MARSEVEN

Keluarga Besar

Ir. SUTRISNO LAMIN Mengucapkan HUT

ke-5 Semoga tetap menjadi media pengemban Kebenaran

BPN Bekasi Dirampok

KERUGIAN MENCAPAI MILIARAN RUPIAH Bekasi, Siasat Kota Perampokan dengan kekerasan dan senjata api seakan tidak pernah berhenti di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kali ini kantor Badan Pertanahan Nasional, di Kelurahan Margahayu Bekasi Timur yang menjadi sasaran kawanan perampok, pada Kamis (3/3) pagi. Sejumlah brangkas dibobol dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

EBELUM memulai aksinya, kawanan perampok yang diperkirakan berjumlah 10 orang masuk melalui pintu belakang gedung. Kawanan perampok yang membawa

senjata api, melumpuhkan 10 orang di dalam gedung, diantaranya petugas keamanan dan penjaga warung, dengan mengikat tangan kaki serta membekap mulut korban.

Bahkan salah satu pelaku perampokan sempat melukai salah satu penjaga warung dengan menggunakan linggis serta menodongkan senjata api kepadanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP di sejumlah ruangan yang terlihat berantakan. Akibat peristiwa perampokan ini, tiga unit brangkas yang berisikan surat penting uang dan barang berharga lainnya berhasil dibawa kabur pelaku perampokan. Kerugian ditaksir mencapai miliyaran rupiah dan kini kasusnya sudah ditangani Polres Metro Bekasi. ARIOS

Pembentukan Forum KUD Bina Sejahtera Disinyalir Illegal Rengat, Siasat Kota Mengatasnamakan pembentukan forum KUD Bina Sejahtera (BS) yang diketuai oleh Ridwan dan sekretaris Miliantoni belum diketahui keberadaannya, bahkan belum ada pemberitahuan kepada KUD BS, apalagi menyampaikan dengan Bupati tentang keberadaan forum itu, tegas Zainal Abidin Ketua KUD BS ketika di konfirmasi yang menurutnhya keberadaan forum tersebut belum jelas alyas illegal. Ditempat berbeda, Kepala Desa Pasir Ringgit Yusman alias Pentong sedikit terkejut ketika ada isu tentang keberadaan yang mengatasnamakan KUD BS yang diketuai oleh Ridwan dan Milianto, sepengetahuan kita selaku desa yang juga masuk warga dalam daftar anggota KUD BS belum mengenal. Selain itu, Ridwan dan Milanto itu tidak masuk dalam daftar anggota di KUD BS, dia hanya mandai-mandai. Akuinya memang Ridwan dan Milanto itu awalnya berasal dari warga Pasir Ringgit, namun dini bukan telah menjadi warga Japura. Maka yang disampaikan ke Bupati Inhu itu tentang ketetapan daftar anggota kelompok tani yang dinaungi KUD BS, awalnya 135 kepala keluarga (KK), bukan hanya 35 KK. Usulan mereka itu data tahun 2009 silam. Kades Pasir

KADES Yusman dan Upika Pasir Ringgit, dari kiri Padlan Kadus, Ardianto BPD, Tholib Ali Bendahara UPK, Yusm. Lebih dijelaskan Thalib Ali tentang Ringgit tidak pernah memanipulasi daftar yang tertera, serta Ridwan dan daftar usulan tersebut dulunya oleh Milono tidak ada tercantum namanya kades yang lama oleh Zulkifli Ishak tahun 2001 yang lalu, dan Ridwan dan Miliandalam Akte Notaris, tegasnya. Sementara itu, Thalib Ali Bendaha- toni tidak ada dalam daftar usulan, menrawan UPK menjelaskan, jika memang yangkut untuk mengusulkan sebagai benar adanya terbentuk yang mengata- anggota pola KKPA, apalagi saat itu saya snamakan forum KUD BS, hal itu dapat sebagai Ketua BPD, di notaris tidak ada dibawa kejalur hukum untuk dipertany- nama mereka.Maka usulan awal yang akan keberadaannya. Karena legelitas- sebenarnya sekitar 425 KK jumlahnya, nya forum itu belum dikenal kelompok hal ini berdasarkan surat desa nomor tani, sambungya Ardianto”Ketua BPD, 066/2023/2001. Saat masih kades Pjs Padlan selaku Kadus, Mustawa Mus Syahnindar tahun 2003 berubah usulan menjadi 389 KK .katanya. FRASETIA ketua UPK desa Pasir Ringgit.

PROFIL

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Mengenal Sosok Kasat Lantas Polresta Kab Bekasi Kompol Tri Yulianto. SIK Bekasi, Siasat Kota Melalui perbincangannya dengan wartawan media ini, Pria yang baru menempati jabatan barunya sebagai Kasatlantas Polresta Kabupaten Bekasi, Kompol Tri Yulianto SH.Sik menuturkan beberapa hal mengenai kunci hidup, pandangan, keberhasilan serta profesionalisme kerja.

ENURUTNYA, untuk mencapai kesuksesan harus mempunyai integritas, kejujuran, dan kerja keras untuk terus belajar. â&#x20AC;&#x153;Dalam setiap pekerjaan pasti ada permasalahan, namun bagaimana kita harus bisa menghadapinya dengan bijaksana,â&#x20AC;? ujar Tri Tri Yulianto yang menggantikan posisi Kompol Iwan Saktiadi, yang kini menjadi Kasubsi STNK Polda Metro Jaya, dengan berbekal pengalaman dan kapabilitas pada penugasan sebelumnya, diyakini mampu membawa perubahan baru di wilayah Kabupaten Bekasi. Pria kelahiran Grobokan (Jawa Tengah) 5 Juli 1976 ini menuturkan, sebelum dipercaya memangku jabatan sebagai Kasatlantas Polresta Kabupaten Bekasi, sebelumnya sudah malang melintang di tempatkan di berbagai berbagai daerah. Tri Yulianto yang berhasil menyelesaikan pendidikan Akademi Kepolisian tahun 1999 den-

program-program kerja setelah menjabat Kasatlantas Polresta Kabupaten Bekasi, Tri Yulianto mengatakan akan meneruskan program Kasatlantas yang lama karena dinilainnya cukup bagus ujar Tri Yulianto Ayah satu putri ini Lebih lanjut dikatakan Mantan

Kapolsek Kembangan , selain melanjutkan program program Kasatlantas yang lama, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat karena belum sepenuhnya memahami daerah â&#x20AC;&#x201C;daerah rawan kemacetan seraya berharap masukan dari masyarakat, mengakhiri pembicaraanya. EXSON/JULHAM

gan pangkat Ipda ditempatkan di Polres Marauke Kemudian Tri Yulianto ditarik ke Pusat Pendidikan Lalulintas (Pusdiklantas), kemudian di tempatkan menjadi Kasatlantas Klaten, Kasatlantas Polres Semarang Barat, Kasatlantas Polres Grobokan (Tanah kelahirannya) selanjutnya ditempatkan di Kudus sebagai Kasatlantas. Setelah mengikuti Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2006 di Jakarta kemudian di tempatkan di Polda Metro Jaya bagian regident selanjutnya ditempatkan menjadi Kasubsi Samsat Cikupa, Kasubsi Jakarta Utara yang menjabat selama enam bulan selanjutnya Beliau di promosikan menjabat Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat. Kurang lebih 10 Bulan menjabat sebagai Kapolsek Kembangan tepatnya 23 Pebruari 2011 menjabat sebagai Kasatlantas Polresta Kabupaten Bekasi. Ketika disinggung mengenai

KOMPOL TRI YULIANTO. SIK

RSBI SDN Jatimulya 11 Galakkan KBM dalam Menciptakan Siswa Berkualitas struksi yang kokoh meyakinkan sekolah ini pantas mendapatkan predikat Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kondisi lingkungan sekolah yang tertata rapi, kebersihan yang terjaga menjadi indikator kemampuan sosok Fahruroji, S.Pd, M,M.Pd dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

FAHRUROJI, S.Pd, M,M.Pd Bekasi, Siasat Kota Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan brtujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD tiap daerah. Bukan hanya itu, ragam dana bantuan juga dikucurkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan khusunya di tingkat dasar sebagaimana tuntutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerjasama

Sejak dinobatkan sebagai Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSD-BI), kini SDN Jatimulya 11 berhasil membuktikan kualitasnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan deretan piala atau tropi yang berjejer di ruangan tata usaha seperti Juara I Dokter Kecil tingkat Kabupaten Bekasi. EXSON

BADAN PELAYAAN PERIZINAN TERPADU Pemkab Bekasi Beserta Staff

Mengucapkan HUT

SDN Jatimulya 11 Kabupaten Bekasi. penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Peranan Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam kemampuan menjalankan program sekolah menjadi modal awal dalam menggenapi tujuan luhur pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti inilah yang terlihat di SD Negeri Jatimulya 11, yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Fahruroji, S.Pd, M,M.Pd sebagai Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengembangkan sekolah merupakan sosok kepemimpinan yang arif, bijak dan berdedikasi tinggi

Sekolah yang menggunakan dua sistem, yaitu RSBI (kelas I dan II) dan Reguler (kelas III sampai VI) yang mempunya 53 orang tenaga pendidik dengan jumlah keseluruhan 1.206 siswa untuk meningkatkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berbagai upaya dan program terus digalakkan baik kurikulum pendidikan maupun ekstrakurikuler untuk menciptakan pendidikan bermutu di sekolah serta menciptakan siswa berkualitas. Selain peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung tetap diupayakan. Fisik bangunan bertingkat dengan kon-

ke-5 Semoga tetap menjadi media pengemban Kebenaran Drs. H.MUHYIDDIN,MM.M.BA Kepala BPPT Hj.NURHAMIDAH,M.Pd Kabid Pelayaan

IMAN SANTOSO Kabid Proses

Drs. SHULHANI AS,MM Kabid Data dan Informasi

BEKASI

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Outshorching Masih Subur Pertumbuhan dan Perkembangannya

MASYARAKAT MULAI TINGGALKAN SA’DUDDIN Kantor BPPT

BPPT Upayakan Pelayaan Terbaik Bagi Masyarakat Bekasi, Siasat Kota Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) saat ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, karena BPPT mampu mencapai target Retribusi kini mencapai kurang lebih 47 Milyar pada 2010, target yang dicapai oleh BPPT dalam pelayaan perizinan bagi masyarakat kini telah mengadakan perobahan-perobahan dalam pelayanan. Perobahan pelayanan yang di sampaikan kepada masyarakat oleh BPPT adalah, agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan yang mendukung sayrat-sayrat tentang perizin yang mereka inginkan. Saat dikondfirmasi media ini, Kabid Pelayaan Hj. Nurhamidah,M.Pd mengatakan, bahwa BPPT dibentuk awal 2009, karena BPPT sudah mulai aktif memberikan pelayan satu pintu pada bulan Juli 2009 dengan baik bagi masyarakat. Dijelaskannya karena BPPT baru berdiri 1 tahun, bisa dibilang telah melaksanakan target Pemkab Bekasi mencapai kurang lebih 47 Milyar pada tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bekasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPPT memberikan pelayanan untuk 62 jenis izin, di antaranya IMB, izin Lokasi, izin Pemasangan Reklame, dan izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan lain-lain, selain untuk mempermudah perizinan menurut Hj, Nurhamidah, BPPT juga menjadi gerbang bagi investor untuk berinvestasi dengan demikian pengembanganwilayah di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pemprosesan BPPT Kabupaten Bekasi Iman Santoso menuturkan, di samping memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pihaknya juga melakukan sosialisasi program Pemerintah agar dapat memahami pengurusan perizinan langsung ke BPPT.”ujarnya. JULHAM

Dinas Bina Marga Adakan Pengumuman Pelelangan Bekasi, Siasat Kota Berdasarkan Surat No. 002 / PAN KONSTURKSI-DBMPSDA / II / 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Bina Marga Pengelola Sumber Daya Air (DBMPSDA) telah mengundang para penyedia Jasa Kontruksi, baik secara individu maupun yang berbentuk Kemitraan / Kerjasama dalam oprasi usaha kecil dan besar meliputi dalam Jasa Kontruksi di bidang civil maupun Tata Lingkungan yang berada di Kabupaten Bekasi. Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi memberi peluang pengumuman pelelangan bagi Umum sebanyak 446 paket kegiatan bagi Jasa Kontruksi yang akan mengerjakan, namun pihak Dinas Bina Marga telah mengadakan seleksi umum pascakualifikasi untuk mengikuti dalam pelelangan paket tersebut. Kegiatan yang akan di kerjakan oleh para Jasa Kontruksi sebanyak 446 paket kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi, yang di biayai oleh Dana APBD-TA 2011 yang meliputi kegiatan diantaranya adalah: 1 . Program Pembanguan Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Bekasi sebanyak 157 paket kegiatan dengan nilai total keseluruhan Rp, 84.008.932.272,. 2. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi sebanyak 13 paket kegiatan, dengan nilai APBD-TA 2011 sebesar Rp, 7.164.90400,. 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan serta Program Pengendalian banjir, sebanyak 36 paket kegiatan yang berada di Kabupaten Bekasi dengan Dana APBD-TA 2011 sebesar Rp, 10.316.979.000,. 4. Program Pengembangan pengelolaan dan Konversi Sungai Danau serta Sumber Daya Air yang berada di Kabupaten Bekasi sebanyak 5 paket kegiatan, dengan nilai Dana APBD-TA 2011 sebesar Rp, 1.259.929.000,. 5. Program Pembanguan Infrastruktur Jalan perdesaan yang berada di Kabupaten Bekasi sebanyak 235 paket kegiatan, dengan nilai dana APBD-TA 2011 sebesar Rp, 85.010.108.277,. Dari program kegiatan dinas Bina Marga tersebut, para jasa kontruksi harus memilik beberapa persyaratan yang harus di penuhi di antaranya:Menyerahkan foto Copy Sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh LPJK.Foto Copy izin usaha Jasa Kontruksi.Akte pendirian Perusahaana dan menyerahkan foto copy Pimpinan. KTP serta Pendapatan yang di lakukan oleh Pimpinan /Direktur Utama.Dari persyaratan yang ada diatas tersebut maka para pihak Jasa Kontruksi yang akan mengikuti Pelelangan yang di lakukan oleh Dinas Bina Marga perlu di adakan seleksi pascakulifikasi. JULHAM

Bekasi, Siasat Kota Setelah Tiga Tahun menjabat Bupati kabupaten Bekasi, Sa’duddin sepertinya belum memberikan perhatian khusus terhadap penanganan masalah perburuhan yang ditimbulkan oleh modus operandi yang dilakukan oleh Perusahaan Penyalur dan Penempatan Tenaga Kerja atau yang lebih populernya disebut Outshorching dalam hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi.Bahkan masalah yang satu ini dinilai beberapa kalangan seakan tidak masuk dalam agenda program kerja Sa’duddin. SA’DUDDIN “ Seakan tidak pernah masuk agenda kerja Bupati” tegas Gibson, dari LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia (LP2KI). “ Bukan hanya kami (LP2KI-Red), yang menyebutnya pemeras anak bangsa, tetapi juga sebagai penjajah buruh yang mempunyai lembaga yang berbadan hukum “ urai Gibson Mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Suryadi juga pernah menyebut

bahwa Outshourching di Kabupaten Bekasi adalah pemeras yang tidak punya rasa perikemanusiaan. “ Mereka (Otshourching-Red) itu, tidak ada bedanya dengan lembaga pemeras” kata Suryadi, yang mengaku mempunyai alasan tersendiri hingga mempunyai penilaian seperti itu. Setelah menjabat Tiga tahun sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, apakah buruh juga akan memilih

Sa’duddin sebagai Bupati untuk Kabupaten Bekasi untuk periode tahun 2013-2018. “ Saya jera memilih Sa,adudin jadi Bupati Kabupaten Bekasi, untuk periode mendatang, saya jera, buktinya saya menjadi korban dari Outshourching” kata seorang mantan Buruh yang tak mau menyebut namanya, kepada Siasat Kota diwilayah Cibitung pekan lalu. CUPA

BANGUAN LIAR MENJAMUR

Kepala Satpol PP Tidak Becus Bekasi,Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak mampu membongkar banguan liar yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi, hal ini adalah tugas Kasat Pol-PP “Drs. Iwan Achmad Septadi, MM serta Camat. Ketidak mampuan serta tidak becusnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi ”Drs. Iwan Achmad Septadi untuk melakukan pembongkaran pada banguan liar, diduga Kasat Pol-PP ser ta Camat mendapat Upeti (Uang Petitipan) setiap bulan dari pemilik banguan liar. Pantauan Siasat Kota, banyaknya banguan liar yang menjamur, hal ini Kasat PolPP terkesan mandul, seharusnya Kasat PolPP mengadakan pendataan bagi banguan liar, banyaknya banguan liar tersebut dapat kita duga bisa di buat tempat maksiat. Berdasarkan Perda yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak berani membongkar banguan liar yang ada, seper-

ti: Panti Pijat, Cape, Warung remang-remang diduga sebagai penghasilan tambahan anggota Satpol PP yang berada di masing-masing Kecamatan maupun Satpol PP Kabupaten Bekasi. Hal ini peran serta Camat dan Kasat PolPP seolah-olah tidak mau tahu adanya banguan liar tersebut, karena dalam Perda No.7 Tahun 2007 serta Perda No.4 tahun 2008 sudah dituangkan untuk menjadi Perogram Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar setiap bangunan liar segera dibongkar. Dengan banyaknya banguan liar dan warung remang-remang yang berdiri di wilayah Kabupaten Bekasi, seharusnya Bupati memerintahkan Kasat Pol-PP untuk mengadakan pendataan bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, agar banguan liar yang tidak memiliki ijin segera ditutup/dibongkar, bukan didiamkan,! hal ini akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Ketua LSM BPPK-RI ”Jhonson Puraba

mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak berani membongkar banguan liar, karena ketidak tegasan Kasat Pol-PP serta Camat untuk membongkar bangunan tersebut. Jhonson mengharapkan, agar Kasat PolPP serta Camat dapat mendata pemilik banguan, sebab kalau ini tidak ada ketegasan dan keseriusan Pemerintah, maka kami menduga keras bahwa Kasat Pol-PP serta Camat menerima Uang Penitipan setiap bulan dari pemiliki banguan liar.Ujarnya. Berdasarkan bunyi Perda yang ada, seharusnya Kasat Pol-PP dapat memperlakukan Perda tersebut, bukan memperlakukan berdasarkan Uang yang mereka terima sebagai Upeti dari pemilik bangunan liar, karena Perda tersebut berlaku sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menegakannya, agar Bupati Bekasi DR. H.Sad’duddin harus dapat tegas memerintahkan Kasat Pol-PP untuk membongkar bangunan tersebut. JULHAM

RSUD Kab Bekasi Menuju Pelayanan Holistik Bekasi,Siasat Kota Dunia layanan kesehatan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat.Muncul krisis kepercayaan terhadap layanan kesehatan dalam negeri, sehingga banyak orang Indonesi lebih memilih berobat luar negeri., “Orang pergi berobat ke luar negeri, karena krisis kepercayaan terhadap layanan kesehatan di negeri ini.Makannya, solusinya bukan pertama-tama membuat sarana di rumah Sakit lebih moderan, melayinkan dengan meningkatkan pelayanan sehinga orang lebih percaya terhadap layanan kesehatan dalam negeri”kata Direktur RSUD Kab.Bekasi Drs.H.Suwarno Kepada Siasat Kota diruang kerjanya. Oleh karena itu, lanjut Suawarno, kepercayaan orang sakit terhadap layanan kesehatan harus menjadi fokusutama pembenahan di rumah sakit, sebab kalau hubungan pihak rumah sakit, dokter, perawat dengan pasien baik, saling tolong menolong, maka tidak mungkin timbul gejolak dan sebagiannya. Seorang pasien yang menyukai dokternya takkan pernah menuntut. “Pembenahan senantiasa diperlukan. SDM

RSUD Kabupaten Bekasi kesehatan perlu dibekali dengan porsi yang lebih besar, komonikasi yang baik, kejujuran, kesehatan, empati, atensi, jangan sekali-sekali melihat seorang pasien sebagai sebuah baut dari bisnis jasa atau industri jasa kesehatan. Seorang pasien harus dilihat secara holistik, secara menyeluruh sebagai manusia yang mempunyai roh, jiwa dan tubuh . jangan sekali-kali melihat hanya melihatnya sebagai pasien yang terjangkit penyakit DBD”jelasnya. Masih menurut Suwarno Kota besar seperti Bekasi seiring memaksa seorang dokter bertindak seperti tukang , yang se-

dang merehabkan rumah? Apa arti dokter spesialis tetapi bersikap Arogan? Pasien bukannya sembuh,ujarnya. Sementara Kabab Umum RSUD dr.Yayan pada Siasat Kota menegaskan pihaknya siap mendukung terwujudnya pelayanan prima di rumah sakit. Lebih jauh Yayan menjelaskan kesehatan adalah hak masyarakat dan masyarakat adalah investasi semua orang berhak atas kesehatan termasuk masyarakat miskin yang kerap kali mendapatkan kesulitan untuk meminta haknya untuk mendapatkan pelayanan yang layak di berbagai bidang khususnya kesehatan, ungkapnya Oleh karena itu, penanganan kesehatan bagi masyarakat harus selalu di tingkatkan, baik sofwarennya yang dilayani pihak dokter maupun hardwarenya seperti sarana maupun prasarana kesehatan “Alhamdulilah seperti semua pengelola kantin maklum atas kebijakan management pihak RS sebab sebagai stake holder masyarakat seharusnya dapat bekerjasama memajukan pelayanan, pihaknya tentu saja menghargai sikap kerjasama dan saling pengertian”, ungkapnya. ALHIDAYAH

BOGOR

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

15 KAYU GAHARU Kepala tim peneliti Gaharu Maman Turjaman (kanan) menjelaskan tentang kayu gaharu unggul untuk diteliti di Laboratorium Puslitbang Kehutanan, Gunungbatu, Bogor, Jabar, Selasa (1/ 3). Kayu gaharu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga bisa mencapai Rp. 12 juta/kg sebagai bahan baku parfum tersebut sedang dilakukan riset yang mendalam agar masa tumbuh dari 25 tahun menjadi dibawah 10 tahun sehingga bisa mencapai target Indonesia untuk ekspor gaharu ke beberapa negara salah satunya China.

ST. B. SIMBOLON BA

Pesta Partangiangan Bona Taon Parna

PEMKAB BOGOR LAUNCING LPSE Bogor, Siasat Kota Launcing Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melalui Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 027/45/Kpts/perUU/2011, Tanggal 21 Januari 2011 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor yang di hadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti, Kepala SKPD Se- Kabupaten Bogor dan Para Penyedia Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor (1/3) lalu. “Kegiatan ini merupakan upaya yang progresif dalam rangka membangun visi dan persepsi yang sama mengenai proses dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)”.Ungkap Hj. Nurhayanti

Sementara itu, Sesuai degan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah, ini berbeda sekali dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang selama ini menjadi panduan pengadaan barang dan jasa pemerin-

tah, Sehingga memerlukan upaya “Pembelajaran Kembali” bagi semua yang terlibat. Diungkapkan Hj. Nurhayanti hal-hal yang berubah dalam ketentuan tersebut antara lain adanya standar document pengadaan yang merupakan bagian dari perpres, pembagian tigas yang lebih jelas antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Penbuat Komitmen (PPK)/ Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), Ketentuan Baru tentang hibah luar negeri, Perubahan Nama Jasa Pemborong menjadi Pekerjaan Konstruksi, Penghapusan Pengumuman di Surat Kabar, Serta Penetapan Pemenang bukan lagi oleh PPK melainkan dilakukan oleh ULP, terangnya Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Bogor mengharapkan pengembangan system E-Procurement atau LPSE memberikan Dimensi baru dalam proses pengadaan barang/jasa yang trasparan,

akuntabel dan mudah di akses, sehingga potensial meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaannya, paparnya Adapun Maksud dan tujuan dari Launcing Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Pemerintah Kabupaten Bogor adalah Terfasilitasinya kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Pemerintah Kabupaten Bogor. Diungkapkan H. Yosep Hernawan selaku Ketua Penyelenggara LPSE. Lanjutnya lagi, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini memiliki etika pengadaan yaitu melaksanakan tugas secara tertib, bekerja secara professional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, jelasnya. PIGA

Pemkab Bogor Selenggarakan Festival Dongdang Bogor, Siasat Kota Suasana di lapangan Tegar Beriman Kompleks Perkantoran Pemkab Bogor sontak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga masyarakat dari berbagai penjuru di Wilayah Kabupaten Bogor, termasuk daerah tetangga Kabupaten Bogor, seperti Kota Bogor dan Depok tumplek membanjiri lapangan yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara hari-hari besar kenegaraan tingkat Kabupaten Bogor. Dengan antusiasnya mereka berbondong-bondong datang sejak subuh dan rela berdesak-desakan hanya karena ingin menyaksikan kesemarakan dan kemeriahan event akbar yang digelar Pemkab Bogor berupa Festival 2000 Dongdang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dirangkaikan pula dengan peluncuran program Visit Bogor 2011, ditandai dengan penekanan sirine oleh Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang dibarengi dengan pelepasan 1000 burung merpati dan 1000 balon. Sabtu, (26/2) lalu Festival 2000 dongdang dengan tema “Membangun potensi budaya dan kearifan lokal melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan warga Kabupaten Bogor yang bertaqwa, berdaya dan berbudaya” merupakan kali kedua digelar Pemkab Bogor setelah pada tahun sebelumnya juga menggelar

H. RACHMAT YASIN Bupati Bogor kegiatan serupa, namun untuk kali ini dalam pelaksanaannya tampak lebih semarak dan meriah, pasalnya dalam festival dongdang kali ini sedikitnya 2000 peserta yang merupakan dari 13 komponen, meliputi unsur desa, PKK, Kecamatan, Polsek, SKPD, Perusahaan, Assosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan mulai dari sekolah negeri dan swasta, Pondok Pesantren, UPTK, UPTD, Ormas Islam dan Koramil se-Kabupaten Bogor diikutsertakan sebagai peserta dalam festival akbar Kabupaten Bogor ini untuk memperlihatkan masing-masing hasil karya mereka. Acara yang digelar sejak pukul 08.00 WIB itu, disaksikan langsung Bupati Bogor H. Rachmat Yasin, Wakil Bupati Bogor H. Karyawan Fathurachman, Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Adjat Sudradjat beserta anggota DPRD juga Sekda Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti,

dan pejabat Muspida Kabupaten Bogor seperti Kapolres, Dandim 0621 Cibinong, Kajari Cibinong, dan para tokoh masyarakat serta seuseupuh Kabupaten Bogor, dengan menghadirkan Group Lawak Cagur (Deni, Wendi dan Narji) yang memandu parade 2000 dongdang tersebut. Peserta Festival Dongdang ini mengambil start dari depan Polres Bogor untuk Group B dan dipertigaan jalan bersih untuk group A, kemudian berjalan melintasi jalan raya depan masjid Baitul Faizin dan berakhir di lapangan Tegar Beriman yang disambut langsung Bupati Bogor beserta Muspida dan Pejabat Pemkab Bogor dilanjutkan makan bersama, dibarengi hiburanhiburan yang dikemas dalam “Nada dan Dakwah” dengan menampilkan para artis papan atas seperti Cici Paramida dan Bimbo yang membawakan tembang lagu-lagu religi yang dipandu pembawa acara Derry Drajat serta dilanjutkan siraman rohani yang disampaikan K.H. Subki-Al Bucharie. Bupati Bogor H. Rachmat Yasin dalam sambutannya antara lain mengatakan, pawai dongdang yang diselenggarakan kali ini merupakan kali kedua digelar oleh Pemkab Bogor dengan tujuan untuk membangkitkan kearifan lokal dan menghidupkan sifat gotong royong masyarakat untuk menampilkan potensi lokalnya masing-masing secara kreatif. Menurutnya, Dengan adanya pawai dongdang, kita mengetahui aset-aset pertanian,

kesenian dan wisata lokal yang ada diseluruh Kabupaten Bogor, baik wisata alam, wisata kuliner, maupun wisata budaya, ujar Bupati. “Sesuai dengan temanya yakni membangun wisata religi dengan mengembangkan budaya lokal sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Bogor, kegiatan Maulid Akbar ini diharapkan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk menyikapi kebudayaan sebagai bagian penting dari kehidupan yang apabila dikembangkan derngan tepat dapat menguatkan kesadaraan keimanan serta membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih bertaqwa” ungkap Bupati. Dikatakannya, peringatan maulid nabi muhammad SAW harus diartikulasikan sebagai upaya tranformasi diri atas kesalehan soaial dan semangat baru untuk membangkitkan sifat-sifat mulia dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya keterkaitan seni yang bernapaskan islam dengan pariwisata yang menjadi pemikiran Pemkab Bogor berkaitan dengan event visit Bogor 2011, menurut Bupati Apabila digarap dengan kreatif dan inovatif, khasanah seni budaya lokal yang tetap memperhatikan norma-norma islam tidak kalah menariknya dengan seni populer dan bahkan memberikan dimensi baru yang unik dan atraktif, sehingga memungkinkan menjadi aset wisata yang mengundang minat wisatawan, baik wistawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. PIGA

Bogor Siasat Kota Pesta Partangiangan Bona Taon 2011 Parsadaan Raja Naiambaton (Parna ) di Gedung Balai Pertemuan Margaret Cileungsi baru-baru ini. Dihadiri sekitar 200 kepala Keluarga Marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere dari wilayah Bantar Gebang – Cileungsi - Klapanunggal – Jonggol – Cariu dan sekitarnya. Pada kesempatan berbahagia itu, banyak hal-hal positif yang tergambar dari realita keadaan dan peradaban marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere yang menjadi satu irama dan harapan sebagaimana di dalam lagu – musik dan tortor yang di persembahkan. Di pesta Partangiangan Bona Taon tersebut. Bahkan di kehidupan sehari-haripun, tali silahturahmi harus menjadi prioritas utama di marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere. Sungguh kekompakan yang sangat luar biasa, salut buat marga Parna – Boru – Bere dan terutama pengurus di wilayahnya masing – masing. Dimana, tidak ada kata menyerah dari pengurus didalam membangun, mempersatukan visi dan misi marga Parna. Bila dilihat dari silsilah, ada sekitar 58 marga. menjadi satu gabungan marga batak terbanyak yakni Parna, yang membuat kebanggaan tersendiri terutama bagi pribadi ST. B. SIMBOLON BA. yang terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketum Parna Nabolon periode 2011 – 2014. Di tambahkan ketua sector 3 Cileungsi bapak Febrian Tamba, “ dari wacana seluruh pengurus dan yang peduli untuk mensejahterahkan marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere, khususnya Ir. F. Hutagaol / boru Sidabutar dan Sidabutar / boru Sitorus akan membentuk Koperasi PARNA JAYA yang bergerak dibidang Perniagaan juga Simpan Pinjam yang berkantor di Kota Wisata, “ ujarnya. Jadi, bagi siapa saja marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere yang mau masuk menjadi anggota, pintu Koperasi Parna Jaya selalu terbuka. Sebab “ semakin banyak anggota Koperasi, semakin maju dan sejahtera anggotanya”, tegas Ling. Lebih lanjut Ketua Umum Parna Nabolon di lima Kecamatan dan juga sebagai Ketum “ SATAHI SAOLOAN” di Kecamatan Cileungsi dan sekitarnya. ST. B. Simbolon BA. menambahkan, bagi semua yang memberikan partisipasi dan donator di dalam pesta Bona Taon Parna 2011, pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih dan senantiasa Tuhan akan menambahkan berkat kepada seluruh keturunan marga PARNABO. Partangiangan ( Do’a )yang dilaksanakan setiap awal tahun dari marga Parna – Boru – Bere dan Ibebere, sudah di agendakan dan menjadi rutinitas di masa lalu – sekarang dan dimasa yang akan datang. PIGA

GARUT

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

BUPATI GARUT LARANG AKTIVITAS AHMADIYAH BUPATI Garut diapit Kepala Desa yang baru dilantik.

Bupati Garut, Lantik Empat Kepala Desa Garut, Siasat Kota Bertempat di Aula Serbaguna Desa Cibatu Kecamatan Cibatu (2/3) lalu Bupati Garut Aceng H.M Fikri Resmi melantik ,Suparman sebagai Kepala Desa Cibunar Kecamatan Cibatu, Ahmad Sutisna sebagai Kepala Desa Kekarsari Kecamatan Cibalong, Dede Sulaeman sebagai Kepala Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong dan Nandang Hidayat sebagai Kepala Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja Dalam Sambutannya Aceng H.M Fikri mengatakan berhasil tidaknya program-program pengelolaan Pemerintah pusat, Provinsi Maupun Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari keberhasilan di-tingkat Desa sebagai ujung tombaknya pembangunan , begitupun sebaliknya. Bupati mengingatkan, dengan terpilihnya menjadi Kepala Desa, mencerminkan besarnya harapan masyarakat dengan adanya perubahan yang lebih baik, oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan sebagai orang nomor satu di desanya masing-masing, dituntut untuk lebih visioner, kreatif, dan inovatif.

Tapi tentunya kemajuan desa lanjut Aceng, bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa semata melainkan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat lainya. Paling tidak menjadi figur yang bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pimpinan yang mampu menggali dan mengolah potensi Desanya. Kepala Desa hendaknya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sadar bahwa ia bukan milik masyarakat yang pada pemilihan memilihnya tapi semua masyarakat didesanya tak terkecuali. Hilangkan pola kepentingan pribadi dan kelompok, jangan sampai ada pihak masyarakat yang termarjinalkan. Keterujian seorang kepala Desa apabila mampu untuk mempersamakan pola pikir dan kehendak yang terjadi. Selamat kepada Kepala Desa yang dilantik, semoga pelantikan ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan khususnya kepada warga masyarakat desa yang telah mempercayakan kemajuan desanya kepada anda selaku pemangku kebijakan desa, ujarnya RIDWAN

Garut, Siasat Kota Aceng H.M Fikri Bupati Garut saat ditemui wartawan, Kamis (03/03) di sela sela acara pemusnahan sejumlah Barang Bukti di Kejaksaan Negri Garut, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyiapkan peraturan daerah tentang pelarangan Ahmadiyah di wilayahnya. Hal itu menyusul keluarnya peraturan Gubernur Jawa Barat yang melarang Ahmadiyah“Dalam waktu dekat kami akan melakukan kajian,”

ENURUT dia, pihaknya juga akan segera men indaklanjuti peraturan gubernur tersebut dengan membuat peraturan bupati. Namun untuk memberikan kepastian hukum terkait pelarangan Ahmadiyah di Garut, akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.ujarnya Peraturan gubernur tersebut menguatkan keputusan musyawarah pimpinan daerah Kab Garut pada tahun 2005. Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah bersama Kejaksaan, Departemen Agama dan Kepolisian, menyatakan bahwa warga Ahmadiyah dilarang untuk melakukan kegiatan keagamaannya dan menyebarkan ajarannya kepa-

da masyarakat. Aceng menambahkan, pada tahap awal ini pihaknya akan segera mensosialisasi peraturan gubernur kepada warga Ahmadiyah. Hal itu agar warga Ahmadiyah secepatnya menghentikan segala bentuk kegiatannya. “Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tetap tidak mengindahkan, aparat yang berwajib harus menindaknya, ujar Aceng. Kendati demikian, Aceng berharap masyarakat dapat menjaga kondisi Garut agar tetap kondusif. Bagi warga Ahmadiyah diminta untuk menaati aturan yang telah dikeluarkan dan masyarakat yang antiAhmadiyah diharap tidak bertindak anarkis atau semaunya. “Saya harap kedua belah pihak menghormati

ACENG H.M FIKRI Bupati Garut keputusan ini dan menjaga kondisi Garut tetap aman,” ujarnya. Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Garut Wisnaldi Jamal menyatakan pihaknya terus memantau segala kegiatan warga Ahmadiyah. Bahkan dia mengaku masih terus mensosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Hal itu agar segala kegiatan Ahmadiyah tidak keluar dari aturan yang berlaku“Pembinaan masih terus kami lakukan, bahkan ada di antara warga Ahmadiyah yang sudah insaf dan kembali lagi ke Islam, ujarnya. RIDWAN

Kecamatan Banyuresmi Dinyatakan Endemis Flu Burung

PEMUSNAHAN hewan yang terjangkit virus H5N1

Garut, Siasat Kota Daerah Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, merupakan daerah endemis penyebaran flu burung hingga menewaskan sekitar seribuan lebih ekor ayam mati akibat terjangkit virus H5N1. “Dengan banyaknya unggas yang mati, daerah itu (Banyuresmi) sudah masuk daerah endemis,” kata Kepala Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut Dida Kardiana saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (01/03). Awal mula penyebaran virus H5N1 hingga menewaskan ayam milik warga secara mendadak itu, kata Dida terjadi di Desa Sukaratu yang ditemukan satu ekor

ayam mati sebulan lalu. Menurut dia, masyarakat sekitar tidak segera melaporkan kepada pemerintah daerah tingkat desa maupun Kecamatan sehingga penanganan wabah virus tersebut tidak cepat ditanggulangi. ”Karena masyarakat sendiri tidak segera lapor ketika ada ayam yang mati mendadak, makannya wabah virus terus meluas di Banyuresmi,” kata Dida. Meskipun dinilai lambat dalam penanganan wabah flu burung tersebut, Dida tetap berupaya memutus mata rantai penyebarannya sehingga tidak meluas ke daerah lain. Upaya yang dilakukannya, kata Dida melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang bahaya flu

burung apabila sampai menular pada manusia.Masyarakat Banyuresmi yang masih memelihara unggas, kata Dida oleh petugas lapangan tetap diminta untuk dimusnahkan dan meningkatkan perilaku hidup sehat dengan selalu membersihkan diri setelah bersentuhan dengan unggas. Berdasarkan catatan, ayam mati mendadak di Kecamatan Banyuresmi sudah mencapai 1393 ekor, jumlah tersebut sebagian besar sudah dalam keadaan mati, bukan diserahkan oleh masyarakat secara sukarela kepada petugas. “Masyarakat sampai sekarang masih ada yang tidak mau menyerahkan unggasnya, tapi tetap kita berusaha melakukan sosialisasi,” katanya. AAM

Pangdivif 1 Kostrad Laksanakan Gerakan Penghijauan Garut, Siasat Kota Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) I Kostrad, Mayjend TNI M Nizam mengatakan dibeberapa daerah terutama di pelosok pedesaan masih banyak di jumpai masalahmasalah yang menimpa masyarakat diantaranya kesehatan dan pelayanannya yang kurang memadai baik dari sisi sarana dan prasarana maupun tenaga medis serta munculnya masalah lingkungan hidup yang di sebabkan oleh pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim yang ekstrim tersebut menjadi tantangan terberat manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal tersebut tentunya harus disikapi oleh semua elemen masyarakat dan prajurit TNI yang merupakan bagian dari masyarakat. Lewat gerakan penghijauan melalui penanaman pohon, akan sangat mendorong peningkatan terhadap rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

PANGDIF I Kostrad Mayjen TNI M Nizam saat menanam pohon

PANGDIF I Kostrad Mayjen TNI M. Nizam didampingi Drs Jajat Darajat,M.Si Camat Pakenjeng saat diwawancarai wartawan.

Demikian sambutan Panglima Kostrad Letjen Jendral Pramono Edhie Wibowo yang dibacakan oleh Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) I Kostrad, Mayjend TNI M Nizam pada acara Penghijauan dan Bhakti Sosial di wilayah kabupaten Garut dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Kostrad ke-50 yang jatuh pada 6 Maret, di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Selasa (1/3).

gan masyarakat serta membantu program pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Jika kegiatan seperti ini dikerjakan secara berkesinambungan dan dilakukan di berbagai tempat, ini akan memberikan pengaruh signifikan bagi kelestarian alam dan makhluk hidup. Dipilihnya Kabupaten Garut, menurutnya setelah dipelajari bahwa

Hadir Letkol. Inf. Tri Yunianto Komandan Brigif 13/1 Kostrad, Danyon 303 Cibuluh Letkol Inf. Agus Supriyanto, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Umum Setda Garut Drs.H. Darsani,M.Si, Kabag Informatika Setda Garut Drs. Dik Dik Hendrajaya,M.Si, Camat Pakenjeng Drs. Jajat Darajat,M.Si. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk mendekatkan TNI den-

kab.Garut termasuk daerah yang sangat mendukung terhadap kegiatan ini, terlebih Garut merupakan daerah rawan longsor dan masih banyak masyarakatnya masuk katagori warga miskin terutama di daerah pedesaan. Dalam kegiatan itu, dilaksanakan juga pengobatan gratis bagi warga Kecamatan Pakenjeng dan memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu. HAROLDS

PRIANGAN

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Pengadaan Tenis Meja di Lingkungan Dispora Diduga Sarat KKN Bandung, Siasat Kota. Seorang PNS harus bersikap dinamis, fleksibel dan kreatif. Dalam bekerja jangan hanya mencari zona aman saja, berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab. Bahkan diharapkan Aparat Penyidik baik Kejaksaan maupun Kepolisian dapat mengungkap secara tuntas penyimpangan tersebut dan menyeret oknum-oknum yang terlibat hingga ke meja hijau. Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran APBD TA 2010 dil-

ingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat senilai Rp 4.000.200.000,- yang belum lama ini sempat mendapatkan sorotan publik karena dissinyalir terjadi kejanggalan baik secara prosedural maupun administratif Pengadaan Lapangan (Meja) Tenis Meja senilai Rp 4.000.200.000,- paket pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD 2010 disinyalir dilakukan pelelangan ulang dan perubahan spesifikasi bahan meja, dalam pelelangan ulang dan spesifikasi barang tersebut dis-

inyalir telah diketahui oleh salah satu rekanan pengusaha sebelum proses lelang, yang disinyalir untuk memenangkan dan menggiring salah satu pengusaha dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ketika SK mencoba untuk konfirmasi terkait permasalahan diatas kepada kepada HM Welid sebagai Kabid dan diketahui Sahili sebagai PPTK di dalam kegiatan tersebut, tidak dapat ditemui, terkesan tertutup dan bersembunyi ‘dibawah ketiak’ Kasubag Umum.

Penyimpangan yang terjadi didalam anggaran kegiatan tersebut disinyalir ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan/terealisasi (Mark Up) dalam kegiatan pengadaan Tenis Meja tersebut seperti di daerah Majalengka, diketahui sasaran pengadaan tenis meja di daerah Kabupaten Majalengka 26 Kecamatan yang terdiri dari 334 Desa tetapi kenyataanya dilapangan disinyalir hanya terealisai 96 Desa, salah satunya di Desa satu Kecamatan yaitu Desa Ciranjeng, Desa Nagara Kembang Kec Cin-

gambul, dan juga disinyalir ada beberapa sasaran di daerah Bandung Barat yang tidak terealisai. Diharapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Jabar Drs Daud Ahmad harus mampu memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungannya untuk mulai berupaya transparan dan ‘bersih’ guna meminimalisasi persepsi miring yang timbul ditengah masyarakat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan opini negatif terhadap Dinas yang dipimpinnya. JACKSON ST

Proyek PLG Disinyalir Jadi Ladang Korupsi

PENGANGKATAN DODID PERLU DIKAJI ULANG Bandung, Siasat Kota Guna meminimalisasi kerugian Negara yang timbul akibat ulah oknum ‘penggerogot’ uang Negara dan untuk memberantas korupsi sebagaimana ‘mimpi’ pemimpin bangsa ini, yakni menciptakan pemerintah yang bersih, akuntable dan bebas dari KKN aparat penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan dan KPK diminta untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dilingkungan Pusat Lingkungan Geologi (PLG) Bandung

ULITNYA menembus akses masuk ke kantor Pusat Lingkungan Geologi (PLG) Bandung melahirkan kesan penjagaan yang berlebihan. Bagaimana tidak, untuk dapat masuk ke lingkungan kantor yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung itu harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Anehnya, kondisi tersebut hanya berlaku bagi para wartawan yang ingin melakukan konfirmasi ke kantor yang kabarnya menyimpan ‘segudang’ permasalahan itu Seperti yang dialami SK ketika hendak meminta konfirmasi dan klarifikasi atas pemberitaan yang dimuat pada edisi sebelumnya. Saat itu berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) di pintu masuk. Setelah bertanya, biasanya sang Satpam pun menghubungi bagian sekretariat kantor, dan lalu menyampaikan bahwa orang yang dituju sedang tidak berada ditempat. Kejadian seperti itu terjadi bukan hanya sekali, melainkan berulang kali setiap akan dikonfirmasi. Bahkan kuli tinta dari beberapa media lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Kadang kala mereka berupaya mengakali si Satpam dengan berpura-pura mengaku dari re-

kanan perusahaan untuk dapat masuk kelingkungan instansi dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Dugaan Berbagai PenyimpanganSeperti yang sudah diberitakan SK pada edisi lalu, bahwa dalam proses pengadaan TA 2007 pekerjaan Explorasi Air Tanah di Daerah Sulit Air Dengan Pemboran Dalam dan Penyedia Sarana Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah, yang diperuntukan untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak untuk mendapatkan air bersih di wilayah masyarakat sulit air, tapi kenyataanya, disatu sisi disinyalir menjadi ajang bisnis di lingkungan PLG untuk memperkaya pejabat-pejabat struktural di lingkungan PLG. Adapun dugaan di dalam kegiatan tersebut yang beraroma KKN, senilai puluhan milyar rupiah didalam pekerjaan tersebut telah terjadi transaksi pembayaran, seperti dikeluarkannya No SPM dan No BAP SP2D pembayaran pekerjaan kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai. SK telah mengantongi daftar nama-nama kontraktor yang menjadi pemenang didalam kegiatan tersebut. Yang disinyalir dikeluarkannya No SPM dan No BAP SP2D

telah diatur oleh pihak Pusat Lingkungan Geologi yang bersifat akal-akalan saja dan untuk menggerogoti uang Negara untuk memperkaya dirinya. Demikian juga penggunaan anggatran pada APBN TA 2008 dengan anggaran berjumlah puluhan miliyaran rupiah, disinyalir beraroma KKN. Informasi yang dapat dihimpun SK, seputar anggaran pada TA 2008, Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disinyalir pengumumannya bodong (hanya beberapa eksemplar saja jumlah Koran Mingguan tersebut di cetak untuk mengelabui perusahaan lain), dan saat ini Koran (Media) tersebut telah kolaps (bangkrut atau tutup) untuk memenangkan perusahaan di lingkungan PLG, SK telah mengantongi sebahagian rincian kegiatan pada TA 2008 yang terletak di wilayah Cianjur dan garut yang disinyalir proyek tersebut tidak sesuai bestek dan sangat kental beraroma KKN. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada TA 2008 Ir Dodid Murdohardono M.sc. yang sekarang menjabat menjadi struktur teratas di Lingkungan PLG menjadi Kepala PLG maka perlu dikaji ulang secara karena dinilai tidak becus dalam melakukan pekerjaaanya Sementara itu, Humas PLG, Andi Sipayung ketika dihubungin melalui pesan singkat (SMS) agar SK di Agendakan untuk dapat diketemukan dengan penanggung jawab kegiatan tersebut, dan untuk meminta klarifikasi dan tanggapan atas berita pertama yang diturunkan SK dari pihak PLG, dan humas mengatakan “maaf belum ketemu, mereka lagi keluar kota pas saya telepon, saya lagi di kampus” ujarnya. ROLISTON JR

SENI KETANGKASAN DOMBA Seekor Domba Garut siap mengikuti Seni Ketangkasan Domba di Babakan Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/3). Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Bandung ini merupakan kegiatan bulanan untuk melatih Domba Garut pada ajang kompetisi tingkat nasional, sekaligus untuk meningkatkan harga ternakan para pemilik Domba Garut.

RESMIKAN RSUD PERTAMA

Pemkab Tasikmalaya Ajukan 470.000 Gakin Dapatkan Jamkesmas Tasikmalaya, Siasat Kota Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya ajukan Jamkesmas kepada Pemerintah Pusat untuk 470.000 warga miskin. Hal itu menyusul diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pertama di Kab. Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya Drs H Tatang Farhanul Hakim Mpd, di Desa Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Kamis (24/2) lalu. Selain itu, peresmian tersebut dilakukan setelah pansus DPRD Kab. Tasikmalaya mengesahkan Perda RSUD tersebut. Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya, di sela-sela peresmian. Menurut dia, pihaknya telah mengajukan Jamkesmas tersebut setelah Perda RSUD diparipurnakan, Senin (21/2) lalu. Kini pihaknya tinggal menunggu kepastian dari Kementerian Kesehatan RI. “Kami sudah men-

gajukan sebelum deadline pada tanggal 25 Februari ini, tinggal melengkapi persyaratan dokumen saja seperti Mou, Perda, profil, dan rekomendasi dinas, katanya. Lebih lanjut dikatakannya, pengajuan Jamkesmas tersebut pada realisasinya nanti disesuaikan dengan rumah sakit yang dimiliki Kab. Tasikmalaya. Sementara itu, untuk pengoperasian RSUD, Agus menargetkan masyarakat bisa menggunakan jasa layanan kesehatan dua minggu mendatang. Hal itu sesuai dengan proses pembahasan Perda di kementrian. Sementara itu, Ketua Panitia Djedje Suhendi mengatakan, peresmian RSUD, sesuai keputusan bupati nomor 451/kep.60/kesra/2011. Peresmian RSUD sebagai tindak lanjut rencana pembangunan sejak tahun 2007 upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. HERI

Anggota DPRD Ciamis Dilarang ke Karaoke Ciamis, Siasat Kota Anggota DPRD dilarang mengunjungi tempat-tempat yang secara luas diketahui umum sebagai tempat tak terpuji seper ti: tempat perjudian, pelacuran, pemabukan dan tempat maksiat sebangsa kecuali karena menjalankan tugas sebagai anggota. Mereka juga dilarang mengunjungi/ memasuki/mengikuti karokean kecuali karokean keluarga atau karena menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Larangan tersebut hanyalah sebagain kecil dari deretan larangan yang tercan-

tum dalam draft kode etik DPRD Ciamis yang sekarang mulai dipelajari anggota badan legislasi (Baleg) DPRD Ciamis. Dalam draft Kode Etik yang akan mengingat etika anggota DPRD Ciamis tersebut tercantum deretan larangan demi larangan , mulai dari pasal 12 ( 9 larangan), pasal 13 (3 larangan), pasal 14 (3 larangan), pasal 15 ( 5 larangan), pasal 16 (1 larangan), pasal 17 (satu larangan), pasal 18 (17 larangan / perbuatan yang tidak patut dilakukan). Anggota dewan dilarang membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas

kecuali atas alasan tertentu atas seijin pimpinan dewan. Anggota dewan, keluarga, dan kroninya dilarang menjadi pengembang/pemborong atau usaha lain yang dananya berasal dari APBD/APBN. Begitu juga anggota dewan dilarang mengadakan wawancara dengan pers atau menulis karangan di majalah/harian/ media lain yang isinya mendeskriditkan orang/pihak lain demi keuntungan politik/pribadi. Dalam melaksakan tugas, baik di gedung dewan atau diluar, anggota dewan dilarang memakai sandal jepit dan

kaus oblong. Juga dilarang merokok di ruang ber AC di gedung dewan, dilarang merokok saat mengikuti rapat dan acaraacara resmi di dalam maupun di luar gedung dewan. Bagi anggota dewan yang nekat melanggar larangan tersebut beberapa tingkatan sanksi siap menanti mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan dan pemberhentian sebagai anggota dewan. “Itu baru draf t kode etik yang sekarang masih kami pelajari sebelum

dibahas untuk ditetapkan jadi kode etik dewan,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Ciamis Hj Yussi Dewi Hastuti kepada wartawan, Selasa (22/2) lalu. Draf kode etik yang akan menjadi “senjata” bagi Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis dalam menegakkan disiplin dan norma tersebut kata Yussi juga tercantum berbagai pasal kewajiban untuk menghadiri setiap rapat dan kegiatan dewan. Bolos enam kali berturut-turut merupakan suatu pelanggaran kode etik. Dan setiap hari kerja, anggota dewan harus hadir di gedung dewan HERI

KARAWANG

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Bupati Lakukan Audiensi dengan Asosiasi Jurnalis Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu mempererat tali silaturahmi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, sejumlah wartawan dan insan pers yang tergabung dalam Asosiasi Jurnalis Karawang (AJK) melakukan audiensi dengan Bupati Karawang, H. Ade Swara. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan serta Kepala Bagian Humas Setda tersebut berlangsung di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemkab Karawang, Senin (28/2) lalu. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa dirinya atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyambut baik terhadap ajakan audiensi yang digagas rekan-rekan pers tersebut. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan oleh rekan-rekan dari Asosiasi Jurnalis Karawang, tuturnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan pihaknya sangat welcome (terbuka) dan tidak alergi terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan melalui media. “Saya kira dengan semangat kebersamaan untuk membangun Kab. Karawang ke depan maka perlu ada kesamaan persepsi untuk bertugas sesuai fungsi dan peran masing-masing,” ujarnya. Bupati melanjutkan, dirinya percaya bahwa apapun yang kita semua lakukan, baik pemerintah daerah maupun insan pers dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Terlebih saat ini Pemerintah Daerah sendiri tidak diam, melainkan kita terus berjalan melakukan perencanaan, program, dan evaluasi terhadap kebijakan yang akan diambil. Sehingga program dapat bermanfaat tidak hanya untuk saat ini, melainkan sampai minimal 5 tahun ke depan dan seterusnya,” jelasnya. Ditambahkannya, bahwa terkait masukan-masukan lain sebagaimana yang disampaikan oleh ketua dan pengurus AJK tentunya akan diakomodir oleh Pemerintah Daerah, sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Akan tetapi pada prinsipnya kami bisa memahami dan memberikan apresiasi yang besar terhadap rekan-rekan pers yang selama ini telah berkiprah dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Ketua AJK, H. Endang S. mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Kab. Karawang yang meskipun memiliki agenda yang padat, namun masih menyempatkan diri bertemu dan melakukan audiensi dengan rekan-rekan dari kalangan pers. H. Endang menambahkan bahwa, AJK sendiri saat ini tengah berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi insan pers Karawang, yang rencananya akan digelar pada bulan April mendatang. “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik wartawan sehingga mereka mampu menyajikan berita yang objektif dan berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik,” tambahnya. H.DENNY LUBIS

Pemkab Karawang Kembangkan Pasar Tani Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu media untuk memasarkan produk-produk pertanian hasil pengembangan para petani asal Karawang, Pemerintah Kab. Karawang melalui Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan mengembangkan Pasar Tani. Pembukaan Pasar Tani tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Jumat (4/3). Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pasar tani ini dilaksanakan oleh para petani asal Kab. Karawang. “Khususnya mereka yang telah mendapat pelatihan agribisnis dalam program pemberdayaan petani melalui pengembangan teknologi dan informasi pertanian (FEATI Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information),” jelasnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, keberadaan pasar tani ini diharapkan dapat membantu petani dalam memasarkan secara langsung hasil tani kepada konsumen. Berbagai komoditas ditawarkan dalam pasar tani ini. “Untuk itu, pada kesempatan ini saya menghimbau para pegawai negeri sipil dan masyarakat untuk membeli produk hasil pertanian guna membantu dan memotivasi para saudara kita para petani,” ujarnya. Di sisi lain, terkait informasi dari Kepala Divisi Pengelolaan Air Perum Jasa Tirta (PJT) II bahwa rendahnya curah hujan yang turun dibagian hulu sungai

Citarum telah menyebabkan ketersediaan air di Waduk Jatiluhur hanya mencapai 69 persen dari yang direncanakan. Untuk itu, dirinya menginstruksikan kepada para camat, kades, serta dinas terkait, untuk melakukan efisiensi penggunaan air. “Selain itu, agar pengaturan golongan air digalakkan kembali, serta mengusahakan ketepatan jadwal musim tanam gadu tahun 2011 sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat, dan menggiatkan kembali kegiatan gotong royong gerakan kali bersih,” tambahnya.. Hal lain, yang disampaikan Bupati dalam kesempatan tersebut adalah mengenai program pemerataan pembangunan wulayah melalui penguatan pembiayaan pemerintahan desa. Dalam program tersebut, dari rencana alokasi dana kepada desa sebesar Rp. 1 miliar, untuk tahun 2011 rata-rata baru dapat direalisasikan sebesar Rp. 400 juta per desa. Dengan besaran tersebut, lanjut Bupati, maka total anggaran yang dialokasikan langsung ke pemerintah desa mencapai Rp. 117,4 miliar. “Oleh karena itu, dengan semakin besar alokasi anggaran ke desa, maka para kepala desa diwajibkan untuk mempelajari dan mempedomani peraturan perundanga yang berlaku, serta mampu mempertanggungjawabkan baik fisik maupun keuangan sesuai ketentuan, dan meningkatkaan kualitas SDM perangkat desa,” tambahnya. H.DENNY LUBIS

KANTOR Sekretariat DPP LSM LASKAR KARAWANAG JL.Surotokunto No.58 Ds Kondang Jaya Karawang Timur.

LSM Laskar Karawang :

DPRD DIMINTA SEGERA BUAT PERDA TRAFFICKING Karawang,Siasat Kota Menyoal seringnya terjadinya permasalahan TKI khususnya TKW yang bekerja di Luar Negeri asal kabupaten Karwang, diduga akibat pelanggaran administrasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

ETUA LSM Laskar Karawang Suparno/Uwa mengatakan kepada wartawan Media ini, supaya DPRD Karawang segera membuatkan Peratuaran Daerah (PERDA) tentang Trafficking (Perdagangan manusia), melihat banyaknya korban Trafficking asal karawang, ada yang disiksa majikannya, haknya tidak diberikan bahkan ada pula yang meninggal dengan alasan yang tidak jelas ini diduga proses perekrutan CTKI bermasalah.

Lebih lanjut Suparno mengatakan,”Hal ini tidak bisa dibiarkan lagi, pemerintah jangan diam melihat semua permasalahan TKI yang terjadi belakangan ini, hal ini disebabkan akibat ulah oknum Petugas lapangan (Sponsor) yang menghalalkan segala cara dalam perekrutan CTKI hanya mendapatkan fee, dan para oknum sponsor tersebut, juga tidak takut dengan hukum, memalsukan dukument supaya sesuai dengan persyaratan, bahkan menyulap usia Calon Ten-

aga Kerja yang akan diberangkatkan,” pungkasnya. Demi tertibnya adninistrasi tekait (CTKI) Calon Tenaga Kerja yang akan diberangkatkan ke Luar negri, maka kami sebagai Lembaga yang peduli kepada masyarakat, ikut berperan mendukung pemerintah membrantas Oknum mafia penjual manusia,”Tambah Suparno. Salah satu bukti Kinah warga Desa Pulosari RT/RW:03/01 Wadas, mengaku diberangkatkan oleh PJTKI PT.Bakthir Ihkwan yang beralamat di jalan pangeran Condet, waktu itu Kinah masih berusia 17 tahun, bukan Cuma itu masih banyak contoh TKW dibawah umur yang diberangkatkan oknum sponsor lainnya , tetapi pihak terkait diduga bermain dibelakang,”Ucap Ayo Humas LSM Laskar menambahkan saat mendampingi Ketua Laskar Karawang Suparno. MARSEVEN P

Ikatan Pedagang Pasar Johar Peringati Maulid Nabi Karawang,Siasat kota Ikatan Pedagang Pasar Johar (IPPJ) Karawang yang berkedudukan di kecamatan karawang timur kabupaten karawang, memperingati Maulid Nabi besar Muhamad SAW 1432 Hijriah, bertempat dihalaman pasar induk Beras Blok C,(johar) yang dihadiri oleh beberapa elemen, seperti Tokoh ulama,tokoh masyarakat,tokoh pemuda,dan UPTD Endang,mantri pasar johar, juga pemerintah daerah karawang yang dalam hal ini dihadiri oleh Camat karawang timur (Asep supriadi) mewakili Bupati Karawang (04/03) lalu Dalam acara peringatan maulid Nabi Muhamad SAW tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP LSM Laskar Karawang Suparno yang lebih dikenal dengan Nama akrab UWA, serta jajaran pengurusnya lengkap dengan pasukan Satgas untuk membantu kelancaran terselenggaranya acara dari awal sampai penutupan acara. Disela-sela acara tersebut, Ketua Umum LSM Laskar Suparno mengatakan,”insya Allah, kami sebagai Lembaga masyarakat, juga sebagai Kontrol social mengharapkan karawang aman dan kondusif, seperti acara keagamaan seperti ini

SUASANA peringatan Maulid Nabi SAW. juga sering kami hadiri, sesuai dengan harapan kami, ingin mewujudkan karawang menjadi daerah yang beragamis dan yang menjungjung tinggi Norma hukum”kata Suparno. Sementara itu, Ketua IPPJ Karawang (Umar), dalam sambutannya mengatakan,”kami sebagai pedagang pasar johar sangat mendukung pembangunan pasar ini, dengan anthusias sekali, namun saya selaku ketua IPPJ, sangat ber-

harap Nasib para pedagang agar supaya diperhatikan dan dabantu oleh pihak pemerintah karawang, kalau nantinya sesudah pembangunan selesai, pemerintah dan pihak kontraktor jangan memindahkan posisi kami, maksudnya, kalau tadinya didepan, kami mohon jangan dipindahkan lagi, dan soal harga kata Umar jangan terlalu tinggi, itulah harapan kami,”ujar Umar. IMAM/ M7

JATIM

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

KADES TUNTUT TALI ASIH Rp 50 JUTA Sidoarjo, Siasat Kota Komunitas Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nunsantara (Parade Nusantara), meminta kenaikan tanda jasa atau tali asih sebesar 500 % dari nilai yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah.

UNTUTAN kenaikan tali asih dari Rp 10 juta menjadi Rp 50 juta ini, dilontarkan saat rapat atau dengar pendapat antara Pengurus Parade Nusantar dengan komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (1/ 3/2011).“Angka ini tidak mutlak, hanya usulan saja. Kalau memang disetujui kita sangat bersyukur namun kita tetap tahu diri,” terang Eko Paiso ketua Parade Nusantara Sidoarjo. Dalam Perda nomor 13 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, memang diatur pemberian tali asih ini dengan sebutan uang jasa

PARADE Nusantara sedang rapat dengan Komisi A DPRD Sidoarjo. pengabdian.Untuk jabatan Kades sebesar Rp 10 juta sedangkan perangkat desa menerima Rp.5 juta. Selain mengusulkan kenaikan uang tali asih, Parade Nusantara Kabupaten Sidoarjo juga mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, pengahapusan periodesasi 2 kali masa jabatan kepala desa, adanya jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat, pengadaan sepeda motor dinas baru dan beberapa aspirasi terkait kesejahteraan kepala desa dan

perangkat desa yang lain.” Ini murni aspirasi Kades yang tergabung dalam Parade Nusantara,”jelas Eko Paiso. Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Sidoarjo.Mulyadi menegaskan, untuk usulan penambahan tali asih sebesar Rp 50 juta yang, pihaknya masih harus melihat posisi dan kemampuan keuangan daerah.”Soal penambahan masa jabatan, kami menganggap ini sudah sesuai dengan UU yang berlaku,” terangnya. NANIK

Pemkab Ajukan Penghapusan Aset untuk Proyek PDAM

SALAH satu IPA milik PDAM Delta Tirta. Sidoarjo, Siasat Kota Untuk semakin memenuhi pasokan air masyarakat Sidoarjo dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), pihak ek-

sekutif melayangkan surat penghapusan aset milik kelurahan Krian kepada Ketua DPRD Sidoarjo, agar bisa dimanfaatkan PDAM Delta Tirta. Pengajuan penghapusan aset kelurahan Krian ini, diakui bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH,MHum, yang mengaku turut menanda tangani surat pengajuannya kepada pimpinan DPRD Sidoarjo.“Saya langsung teken (tanda tangan) surat pengajuan itu, setelah saya lihat beberapa pejabat yang lain juga sudah tanda tangan, terang bupati. Namun yang dilontarkan Bupati Saiful Ilah terkait surat pengajuan penghapusan aset itu, tidak sama dengan pengakuan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Dan Aset (DPPKA) Pemkab Sidoarjo Drs. Joko Sartono.

Dalam pengakuannya mantan Kepala Inspektorat Sidoarjo itu mengatakan, bahwa surat yang diajukan kepada dewan, adalah surat kerja sama pengelohan asset antara Pihak PDAM dengan pihak Kelurahan krian.” Seingat saya begitu,” kata Joko Namun apa yang diungkapkan oleh Joko itu dibantah oleh Bupati Saiful Ilah.” Itu bukan kerja sama tapi terkait surat penghapusan aset Kelurahan Krian,” Dari informasi yang berhasil dihimpun, aset Kelurahan Krian yang diajukan untuk dihapus itu, berada di sisi samping Rumah Potong Hewan dengan luas sekitar 2 H. Dilapangan menunjukkan, bahwa dilokasi tersebut, sudah berdiri Instalasi Pengolahan Air milik PDAM yang belum dioperasikan. TAN/NANIK

Warga Keluhkan Limbah Cecek Sidoarjo, Siasat Kota Warga Desa Sudimoro mengeluhkan adanya limbah cecek milik H. Khotib. Masalahnya bau menyengat yang ditimbulkan dari penjemuran kulit sapi (cecek) sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi murid MI Sudimoro dan SDN Medalem. Karena tempatnya berdekatan dengan lokasi tersebut sehingga dapat menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar mereka. Abdul Rokhib salah satu warga sekitar yang juga anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sudimoro menegaskan, limbah kulit sapi atau cecek milik H.Khotib ini, telah mengotori lingkungan dengan cara melakukan penjemuran dan pencucian cecek di sungai dengan seenaknya. “Sebelum dijemur, cecek yang baunya basin itu dicuci di sungai, sehingga banyak petani sawah di desa Kedondong dan Sudimoro sering kena gatal-gatal. Bahkan petugas pengairan juga ada yang terkena gatal-gatal,” terang Abdul Rokib saat berada di lingkungan gedung DPRD Sidoarjo, Senin (28/2) lalu. Sebenarnya surat pengaduan keberadaan limbah cecek ini, sudah dilayangkan ke Pemkab Sidoarjo pada Agustus 2010 lalu. Sementara itu anggota komisi C DPRD Sidoarjo dari Dapil III (Tulangan-Sukodono-Wonoayu) Dra Enny Suryani menegaskan, jika memang keberadaan industri cecek ini dianggap menggangu lingkungan, hendaknya pemilik industri memperhatikan keluhan warga sekitar “Saya minta pemilik home industri cecek ini memperhatikan lingkungan, apalagi belum ada ijinnya” terang Enny. TAN/NANIK

LOKASI penjemuran cecek.

Program Terobosan dan Evaluasi Kegiatan TA 2010 Madura, Siasat Kota “ Program Keluarga Berencana (KB) diakui sangat strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah pun memberi dukungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, namun program ini belum berjalan mulus” demikian dikatakan oleh Sekertaris BPPKB Kab Pamekasan, Rusminia SH,MSi kepada Siasat Kota belum lama ini. Menurut Rusminia Pemda harus menyadari hal itu yang penting programnya jelas dan SDM (sumber daya manusia) nya juga harus jelas. Persoalan birokrasi seperti di negara maju, “ Mereka mengembangkan wide sector approach. Artinya, meskipun desentralisasi, pembangunan tidak bisa secara sektoral saja tetapi harus luas dan saling terkait, bagaimana KB kesehatan, bagaimana catatan sipil, masalah perempuan, semua bisa link. Ini yang masih kurang di daerah, mungkin masih terbawa warisan dulu saat sentralistik yang berdasarkan program spesifik,” katanya Dijelaskan Rusminia, Pamekasan telah menerapkan pola wide sector approach, untuk mengantarkan Pamekasan sebagai Kabupaten yang dipandang memiliki kepadulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan status hukum anak dengan pemberian

Akte Kelahiran gratis pada bayi, dan perlindungan hukum bagi anak sehingga pada tahun 2010 Bupati Pamekasan menerima penghargaan dari Presiden RI melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta yaitu “Penghargaan Kabupaten Peduli Anak” dalam rangka Hari Anak Nasional Tahun 2010. Ditambahkan lagi, hasil dari ketekunan dan kegigihannya dalam membina remaja menuju pada era generasi berencana sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan remaja yang berkualitas, jelas dampakanya menuai hasil yang gemilang melalui kegiatan-kegiatan lomba sebagai berikut : a. PIK-KRR : Meraih juara I tingkat nasional pada bidang cerdas cermat bernuansa KB, Juara I tingkat nasional lomba yel-yel bernuansa KB, Penampil terbaik dalam lomba nge-Rapp bernuansa KB dalam Temu Kader Nasional di Bandung b. Pemilihan Duta Remaja Kencana : Meraih juara favorit tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Moh. Ilham (mahasiswa Universitas Madura Pamekasan) c. Institusi Masyarakat Pedesaan sebagai Terbaik V se-Indonesia atas nama Sukardi (PPKBD Desa Artodung Kec. Galis Kab. Pamekasan) Ketika ditanyakan tentang pen-

golaan keuangan KB yang disinyalir sering di selewengkan, yang sekarang sering diperbincangkan di masyarakat, dan apa terobosan-terobosan yang dilakukan dilingkungan BPPKB dan apa dampak nya. “ Dari sisi pengelolaan keuangan program KB dan realisasi pencapaiannya telah dapat membina dan mengembangkan sisi pengawasannya terhadap semua stake holder terkait secara maksimal, sehingga Bupati Pamekasan terkait secara maksimal sehingga Bupati Pamekasan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim sebagai Kabupaten Pengelola Keuangan dan Realisasi Pencapaian Program KB Terbaik di Jawa Timur Tahun 2010 yang diserahkan oleh Gubernur Jatim pada saat Rakerda Kependudukan dan KB Tahun 2011 di Surabaya pada awal Februari 20011 yang lalu” jawabnya Dilain tempat, seorang Dokter di RSUD Pamekasan ketika diminta tanggapannya leh Siasat Kota mengatakan indikator keberhasilan dari program KB dan apa kendalanya yang sering dikelu kesahkan oleh masyarakat tentang program KB yang sekarang ini gencar-gencar nya disosialisasikan di media masa dan di media elektronik seperti di televisi dan radio di RSUD, ungkapnya “Kendala yang dialami di RSUD Pamekasan, kevakuman peralatan laparascopy di RSUD Pamekasan beberapa tahun terakhir ini, dan

kami berupaya guna memenuhi banyaknya peminat terhadap program KB melalui medis operasi wanita-mow/tubektomi telah mampu mengadakan pendekatan pada berbagai pihak yang berkompeten, baik di BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi Jawa Timur, dan pihak-pihak lain” kata Dokter itu Dilanjukannya lagi, akhirnya alat yang dimaksud diperkirakan mencapai harga ± Rp. 500.000. 000,- dapat diperoleh dan telah diserah terimakan dari BKKBN Pusat ke RSUD Kab. Pamekasan dan telah diujicobakan untuk melayani akseptor pada tanggal 27 November 2010 bekerja sama dengan Tim Baksos RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan keberhasilan dari kegiatan pelayanan serupa saat ini sudah berjalan secara rutin setiap hari Sabtu di RSUD Pamekasan dan para calon akseptor sudah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan MOW dimaksud, dan juga disambut baik oleh berbagai masyarakat di Pamekasan, katanya Memanfaatkan peluang-peluang atau momentum-momentum dalam menggalakkan dan meningkatkan kesertaan ber-KB masyarakat, misalnya dengan memberikan pelayanan pemasangan/pencabutan implant, IUD dan MOP/vasektomi secara gratis pada calon akseptor dari kalangan masyarakat miskin. Instansi KB Pamekasan yang berkewajiban memberikan pelayan-

an kontrasepsi telah mampu melengkapi sarana dan prasarananya melalui APBN Tahun 2009-2010 berupa Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN) dan Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN) yang berfungsi untuk lebih mendekatkan akses informasi dan pelayan terhadap masyarakat. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan para rektor perguruan tinggi swasta yang ada di Pamekasan untuk memfasilitasi para mahasiswanya ikut mensosialisasikan program KB di lingkingan mahasiswa. Selain itu juga dengan jajaran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pamekasan, Kodim beserta jajarannya, pada Kepala Desa melalui Assosiasi Kepala Desa yang ada di Pamekasan. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut dilibatkan. Pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja staf termasuk para petugas lapangan penyulu KB (PLKB) yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sekertaris BPPKB Kab Pamekasan menghimbau kepada staf, termasuk para petugas dilapangan agar bekerja semaksimal mungkin dan dapat bekerja sama, karena banyak berbagai hal kendala ditemukan dilapangan, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga program harus tetap dapat berjalan dengan semaksimal mungkin sebagaimana mestinya walapun banyak hambatan dan keterbatasan. ROLISTON Jr.

JAMBI

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Belasan Pencuri Sawit Diringkus Polda Jambi Jambi, Siasat Kota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Jambi berhasil meringkus 11 orang anggota komplotan pencuri tandan segar buah sawit (TBS) dan minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Hingga Rabu (2/3), mereka masih meringkuk di sel tahanan Polda Jambi. Dari para tersangka berhasil diamankan barang bukti tiga ton TBS sawit, dua tangki CPO, enam unit truk, dua unit mobil bak terbuka (pick up), dua unit sepeda motor dan enam buah dodos (pemotong TBS). Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/3) menjelaskan, komplotan pencuri sawit itu diringkus selama gelar Operasi Mandiri Kewilayahan TBS dan CPO Jambi, Februari 2011. Para tersangka diringkus ketika sedang beraksi di beberapa perkebunan kelapa sawit di Jambi. Sebagian tersangka diamankan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Muarojambi, Polres Merangin, Polres Sarolangun, Polres Bungo dan Polres Batanghari. Seorang tersangka pencuri sawit tersebut karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit Batanghari, PT Asiatic Persada. Menurut Almansyah, Polda Jambi akan terus meningkatkan operasi pemberantasan pencurian TBS dan CPO guna memberikan jaminan keamanan berusaha bagi para petani dan pengusaha sawit di daerah itu. “Kita juga akan melakukan kerja sama nantinya dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk memudahkan penangkapan para pencuri sawit,” ujarnya. TIM

Diminta Aparat Lakukan Pengusutan

PEMBANGUNAN LAB KESEHATAN PROV JAMBI SARAT KORUPSI? Jambi, Siasat Kota Aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian diminta agar melakukan pengusutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan (labkes) Provinsi Jambi. Dalam proyek pembangunan yang memakan biaya ratusan juta rupiah tersebut diduga kuat pelaksana tidak mengedepankan mutu pekerjaan, alias tidak sesuai spek atau bestek.

DAPUN nilai kontrak sebesar Rp 448.430.000,- yang dikerjakan CV. Hatuka Karya sumber dana dari APBD Provinsi dan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Hasil pantauan siasat kota terdapat beberapa titik kejanggalan yaitu pembuatan tangki air yang seharusnya menurut peraturan dibuat dengan bundar, sedangkan pelaksanaan di lapangan dikerjakan persegi empat sehingga memperkuat

tudingan beberapa kalangan proyek tersebut dikerjakan dengan asal jadi. Lebih kurang 100cm dinding bagian atas tanpa diplaster hanya ditutupi dengan dek agar jangan kelihatan oleh tim investigasi, berdasarkan survey SK di lapangan pembangunan labkes di Provinsi Jambi ini masih banyak tumpang tindih dari bangunan yang lama, yang seharusnya dibongkar habis akan tetapi kenyataan di

Curanmor di Tanjung Jabung Barat Resahkan Warga

Kejati Jambi Periksa Plt Kadis PU Jambi, Siasat Kota Sabar Barus, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat diperiksa penyidik tindak pidana khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Pemeriksaan terhadap Sabar Barus ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan Jalan Manunggal II, Kualatungkal, Tanjab Barat. Mengenakan baju dinas warna coklat, Sabar Barus diperiksa di ruang Soleh, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jambi, kemarin (1/3). Pemeriksaan dilakukan tertutup, sejak pagi hingga pukul 13.30. Kepada sejumlah wartawan, Sabar Barus menjelaskan, kedatangannya adalah memenuhi panggilan penyidik kejati. Dia dimintai keterangan sebagai saksi. Saat proyek Jalan Manunggal II dikerjakan, dirinya menjabat sebagai Kasubag TU dinas PU. “Saya yang memverifikasi dokumen pekerjaan Jalan Manunggal tersebut,” ungkapnya usai pemeriksaan di Kejati, Jalan A Yani, Telanaipura, Jambi. Menurut dia, pekerjaan proyek Jalan Manunggal itu sudah selesai 100 persen dan pembayaran pun sudah 100 persen. Hasil audit, ditemukan dugaan penyelewengan dan BPK, membuat teguran dalam proyek tersebut. “BPK menyarankan perbaikan pekerjaan dan mengembalikan uang pada daerah,” tegasnya. Dia menjelaskan, teguran BPK itu belum dilaksanakan, seperti melakukan perbaikan pekerjaan dan pengembalian dana sebesar Rp 300 juta lebih. “Saya kurang tahu pasti, apakah uang yang diminta BPK, sudah dikembalikan dikembalikan atau belum. Setahu saya belum, tapi saya tidak tahu,” jelasnya. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidik sudah memiliki gambaran mengenai perbuatan hukum dan kerugian negara. Berdasarkan perhitungan sendiri atas kerugian negara dalam kasus ini, sementara ini ditemukan sekitar Rp 300 juta. Hasil pemeriksaan tim ahli Kimpraswil Provinsi Jambi, pengerjaan pengerasan jalan tersebut di duga bermasalah, volume pengerjaannya kurang. Sehinga kuat dugaan telah terjadi tindak pidana. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, proyek pengerasan jalan sepanjang 1 kilometer yang menggunakan dana APBD tahun 2009 senilai lebih kurang Rp 1 miliar tersebut, diperkirakan merugikan Negara ratusan juta. Proyek tersebut telah dibayar 100 persen pada PT Sari Mawar dan juga sudah diserahterimakan 100 persen. Namun setelah dicek, ternyata proyek tersebut tidak sesuai RAB, tidak sesuai bestek, dan kekurangan volume pekerjaan. Kasi Penkum dan Humas Kejati Jambi Andi Ashari mengatakan, pemeriksaan terhadap Sabar Barus, Plt Kadis PU Tanjab Barat, sebagai saksi kasus dugaan korupsi Jalan Manunggal II, Tanjab Barat. Menurut Andi, pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik menyatakan kasus jalan itu ditingkatkan ke penyidikan. “Pemeriksaan sejumlah saksi mulai diperiksa. Pemeriksaan ini untuk mendalami hasil penyelidikan dari intelijen mencari tersangka,” tegasnya. TIM

lapangan penuh dengan sarat korupsi. Dra. Helni Apt selaku Kepala Labkes ketika dikonfirmasi SK, menunjukkan sikap menghindar dari wartawan. “ Silahkan hubungi saja (Bujang-red) “ katanya seraya memberikan no Handphone seseorang yang diketahui pengurus proyek yang dipekerjakan oleh pihak pelaksana. Direktur CV. HATUKA KARYA adalah saudara Sumardi, ketika ditanya Media ini siapa Bujang dan apa kapasitasnya dalam pelaksanaan proyek , Sumardi tidak mengenal Bujang. Ironis memang, menurut sumber Siasat Kota yang layak dipercaya menyebut pembayaran proyek ini disinyalir dibayarkan 100 %, padahal pekerjaan belum selesai. Edi Supriadi. SH. M.Kes ketika ditanyakan tentang permasalahan proyek ini beliau mengatakan itu bukan urusannya, melainkan urusan kepala labkes provinsi Jambi Dra. Helni Apt. MZ

IKAN KEMBUNG KURING Seorang buruh Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) membongkat muat ikan kembung kuring hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai, Sumut, Minggu (27/2). Selain untuk konsumsi masyarakat lokal, ikan Kembung Kuring yang dijual Rp 24 ribu per kg tersebut juga dikirim ke beberapa wilayah Sumut, Riau dan kota Padang.

Tanjung Jabung Barat, Siasat Kota Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat was-was dengan keberadaan bajing tengik sebagai buronan yang bernama M. Saleh yang diduga sudah puluhan tahun pekerjaannya hanya mencuri, terutama kendaraan roda dua sebagai sasaran empuk dengan modus meminjam ingin menjemput orang tua atau temannya dan sehabis mencuri kira-kira satu atau dua bulan beliau kembali lagi ke Desa Pematang Lumut tempat orang tuanya berdomisili. Anehnya lagi sampai detik ini pihak kepolisian Tanjung Jabung Barat tidak dapat membekuk pelaku sebagai otak pencurian yang bernama M. Saleh, walaupun cara penggelapan yang dilakukannya akan tetapi masyarakat sangat resah, karma sudah ratusan sepeda motor yang telah raib di gasak saudara M. Saleh. Berdasarkan laporan dari saudara Hendri hilangnya sepeda motor RX-K 135CC Nomor Mesin 3 KA-773293 dan nomor BPKB 078451105 BH 2572 EO tanggal 3/6/2010 dan laporan polisi Resor Tanjab Barat Sektor Betara Sub Sektor Pematang Lumut No. STPL/ 34/BI/VI/2010 dan hilangnya sepeda motor milik saudara Resdi merk Yamaha Yupiter Z BH 3738 ET dan sudah dilaporkan ke Polres Tanjung Jabung Barat tanggal 14/9/2010 dengan modus yang sama juga pelakunya adalah M. Saleh.DPO M. Saleh /Buronan Berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang didapat oleh Siasat Kota 28/2 memang benar pekerjaan saudara M. Saleh sebagai mata pencahariannya mencuri dari kecilnya, diminta kepada aparat kepolisian sebagai pengamanan dan pengayom masyarakat segera membekuk pelaku agar warga terjamin keamanan yang kondusif, dan jangan sampai tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, karena tugas itu adalah amanah dan tanggung jawab jangan tutup mata. Tangkap segera M. Saleh, penjarakan. MZ

Jalur Jambi Kuala Tungkal Rusak Parah Jambi, Siasat Kota Jalan Jambi Kuala Tungkal terutama dari KM 35 hingga kota Kuala Tungkal rusak berat sehingga kendaraan roda dua dan roda empat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Hasil pantauan Siasat Kota (27/2) lalu, banyak sekali lobang-lobang, ruas dan badan jalan yang rusak akibat banyaknya truk yang lewat dengan muatan diluar kapasitas kekuatan jalan ditambah dengan sering turunnya curah hujan menyebabkan jalan rusak parah, dan mengakibatkan lalu lintas menjadi terhambat. Menurut dari nara sumber Rafli menjelaskan kepada media ini mengatakan se-

harusnya jalan yang rusak, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat harus respon untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Lebih lanjut dikatakan, masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir jalan lintas Jambi Kuala Tungkal meminta kepada setiap roda empat biaya suka rela sebagai uang lelah guna memperbaiki atau menimbun jalan-jalan yang rusak berlobang yang agak dalam, apalagi Gubernur jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat lalu lalang melewati jalan Jambi Kuala Tungkal baru-baru ini dalam rangka peresmian pelabuhan dan pantai 11/2 dan pelantikan Bupati dan wakil Tanjung Jabung Barat 27/1 cukup jelas dan

merasakan serta melihat bagaimana pentingnya pengguna jalan yang rusak sebagai transportasi tidak segera ditanggapi atau di perbaiki. Dikatakannya. walaupun sudah dianggarkan dalam RAPBN (TA) 2011 namun belum terealisasi, akan tetapi seyogyanyalah menggunakan dana tanggap darurat yang tersedia. Semenatar itu, Anggota DPR Provinsi Jambi komisi III . Abdul Jalil, meminta agar Dinas Kimpraswil Provinsi segera memperbaiki jalan yang rusak , untuk menghubungkan Jambi Kuala Tungkal dan masyarakat mengharapkan sangat kepada Gubernur dan Bupati jangan tutup mata, ungkapnya MZ

KALIMANTAN

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Dinas Sungai dan Drainase Banjarmasin Buat Siring Multifungsi

MURYANTA

Banjarmasin, Siasat Kota Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin akan membuat siring multifungsi di dua tempat, yakni dijalan sudirman dan dipasar ujung murung untuk menghidupkan tranportasi air. “Dengan rencana pelaksaannya dua tahun anggaran yaitu tahun 2011 dan 2012, karena dana kita terbatas”, papar Ir. Muryanta MT. Kadis Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin.

“Siring yang akan dibangun dijalan Sudirman tersebut panjangnya sekitar 101 meter dengan biaya 9,2 Milyar, jadi kita anggarkan 4,2 M untuk tahun ini dari dana APBD dan sisanya pada tahun 2012, sementara untuk siring di pasar ujung murung nantinya, mempunyai panjang sekitar 130 meter dengan biaya 10,1 Milyar, dan kita anggarkan 4,2 M juga untuk tahun ini,” jelas Muryanta. Selain siring, nantinya akan

Terkait Soal SHM Nomor 21, GS/21/1972

PUTUSAN HAKIM PTUN DINILAI PREMATUR Banjarmasin, Siasat Kota Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21, GS/21/1972 tanggal 09 Juli 1972 dengan luas tanah 28.900 meter persegi atas nama Miansyah bin Tambi (alm) dinilai masih premature. Karena Hakim PTUN menyatakan, bahwa SHM tersebut masih tetap berlaku dan dapat dijadikan bukti yang kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. ”Keputusan ini terlalu premature, masa hakim bisa memutuskan seperti itu”, ungkap Pengamat Hukum, Johansyah SH. MH., kepada wartawan Siasat Kota. Tambah Johansyah, saya menilai pendapat majelis hakim PTUN Banjarmasin tersebut adalah keliru dan salah dalam menerangkan hukum. Karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkanya hakim PTUN, bahwa SHM No. 21 itu tidak terdaftar dalam buku tanah tidak ada atas haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar,tegasnya Eksepsi Terdakwa Ditolak Pasca ditolaknya eksepsi Ny. Em, terdakwa penyerobotan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diduga palsu No. 21/1972 atas nama Miansyah bin Tambi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Rahman, SH. menegaskan bahwa alat bukti yakni SHM tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara. Otomatis, dalam agenda sidang yang harus dilanjutkan setelah eksepsi itu ditolak pada tanggal 1 Maret 2011

(red), yang diprioritaskan adalah dihadirkannya sekitar 10 orang saksi yang agendanya kemungkinan akan disatukan dalam persidangan atau dipisahkan beberapa, antara lain dari BPN, aparat desa setempat, dan pembeli tanah tersebut”, tegasnya. Mengingat perjalanan sidang hingga ditolaknya eksepsi tersebut, bermula dari sidang perdana yang dijalani oleh Ny. Em pada tanggal 24 Januari 2011 dengan agenda pembacaan Dakwaan Oleh JPU, dimana saat itu Ny. Em didakwa telah melanggar ketentuan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dan pasal 385 ayat (2) KUHP tentang penyerobotan tanah. Kemudian pada sidang kedua (31/1/11), agendanya adalah pembacaan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa dakwaan dinilai penuh rekayasa dan terlalu dipaksakan, dan penyidik dinilai mengemyampingkan alat bukti berupa hasil Laboratorium Forensik dari Surabaya yang menyatakan bahwa SHM No. 21 sah dan Hasil Putusan Kasasi yang dimenangkan oleh terdakwa. Namun pada sidang ketiga (7/2/ 11), saat JPU akan menyampaikan tanggapannya atas eksepsi tersebut

terdakwa Ny. Em mendadak sakit. Tanggapan JPU ini baru dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2011, dimana JPU tetap mempertahankan dakwaan dengan dasar bahwa dakwaan telah sesuai dalam penerapan pasal yang didakwakan dan berkenaan dengan mengenai alat bukti yang dikesampingkan, menurut JPU bahwa alat bukti yang disebutkan dalam eksepsi merupakan bagian dari poko perkara. Dan pada tanggal 22 Februari 2011, Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa atau kuasa hukumnya dan menyatakan sidang dilanjutkan kembali dengan menghadirkan saksi-saksi. Alasan majelis hakim, bukti-bukti yang disebutkan penasehat hukum tidak ada dan masih kabur, sehingga persidangan harus tetap dijalankan. Pangkalnya, berawal dari jual beli tanah yang dilakukan terdakwa dengan pembelinya inisial MH. Pada tanggal 20 Desember 2006 lalu, MH telah membeli tanah dari terdakwa ny. Em yang berada di Jl. A. Yani Km. 17,45 Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Namun belakangan, tanah tersebut bermasalah karena SHM No. 21, GS/21/1972 atas nama Miansyah bin Tambi yang dimiliki Ny. Em diduga palsu alias bodong. Pelapor Nirwanati mengatakan kalau tanah tersebut adalah miliknya yang telah diserobot secara tidak sah oleh Ny. Em dengan menggunakan SHM palsu, contekan dari SHM lain. Terdakwa Oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dijerat dengan dua pasal Yakni pada dakwaan I melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan, dan dakwaan II pasal 385 ayat (2) KUHP tentang penyerobotan tanah. DYT/TIM

Proyek Jalan Mangalau – Sampanahan Tidak Sesuai Spek? Kotabaru, Siasat Kota Pekerjaan proyek jalan Mangalau – Sampanahan yang berlokasi di Kecamantan Kelumpang Barat dan Sampanahan Kabupaten Kotabaru diduga sarat dengan KKN. Proyek pekerjaan jalan Mangalau – Sampanahan ini menggunakan anggaran APBD 2010 dengan nilai pagu Rp. 4.744. 946.000, waktu pelaksanaan 150 hari. Dari hasil informasi panjang jalan Mangalau – Sampanahan sekitar 14,200 kilometer, dalam pekerjaan ini hanya LPB pengerasan, sebagai kontraktor pelaksana PT. Upaya Total Konstruksi. Menurut Kabid Bina Marga pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru mengatakan, “pekerjaan pemeliharaan

jalan Mangalau – Sampanahan menggunakan sistim LPB pengerasan dengan panjang jalan 14.200 kilometer saja. Masa pemeliharaan kurang lebih 6 bulan”,tegas Ahmad Muslim saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/2), Ditambahkan Ahmad Muslim, pekerjaan pemeliharaan jalan Mangalau – Sampanahan menggunakan anggaran APBD 2010, dan sekarang jalan tersebut sudah bisa dilewati kendaraan bermotor. Memang pada awal, disain itu pengurukan menggunakan tanah pilihan, karena factor cuaca di lapangan sering berubah dan jalan tanah disana tidak kuat menahan, maka digantilah awalnya urukan tanah diganti dengan timbunan batu.

Sementara itu di dalam berita acara pergantian material tertela September 2010 diadakan rapat bersama antara pihak redaksi dan penyedia jasa, adapun hasil rapat bersama yang dicapai adalah pihak redaksi menghendaki material yang dipasang diganti dari timbunan pilihan (agreget batu), karena kondisi alam (curah hujan) yang cukup ekstrim di lapangan, menyepakati harga satuan timbunan pilihan (agreget batu) yakni Rp. 142.884,58 berdasarkan harga, upah dan alat yang ada di kontrak. Tetapi di dalam berita acara penggantian material ini dua orang konsultan pengawas CV. Saijaan Engineering yang terlibat di proyek ini tidak mau menandatangani berita acara, karena dilihat dari fisik proyek tersebut hanya mencapai 70% belum mencapai 100%. BADRUN/DYT

dilengkapi juga dengan fasilitas dermaga untuk menghidupkan trasnportasi air, karena masih banyak masayarakat kita mengandalkan tranportasi air dan juga memparmudah bongkar muat barang melalui jasa angkutan kapal nantinya, “jadi siring tersebut akan kita buat menjadi multifungsi. Dan untuk pengawasan , pengaturan, dan pengolaan kita bekerjasam dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pasar

dan juga Satuan Polisi Pamung Praja untuk keamanannya. Yang jelas kita hanya menyediakan prasananya, dan untuk pengelolaan dilakukan oleh pihak atau instansi yang terkaitan. Jadi untuk saat ini kita akan melaksanakan tender dulu, setelah itu kita menunggu pembebasan lahan, dan pelaksaannya mungkin pada pertengahan bulan mei 2011.”, Ungkap Muryanta. DYT/TIM

Masyarakat Harapkan Adanya Pengamanan Taman Kota Kotabaru, Siasat Kota Taman kota yang sekarang terlihat indah, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kotabaru, karena taman tersebut di desain sangat menarik bagi masyarakat Kotabaru khususnya dan masyarakat dari luar Kotabaru pada umumnya. Taman kota ini sangat berdekatan dengan tempat ibadah yaitu mesjid raya Khusnul Qotimah, yaitu mesjid terbesar di Kabupaten Kotabaru, taman kota ini dilengkapi dengan bangunan bernuansa Islamic, tetapi sangat disayangkan karena taman kota tersebut tidak ditempatkan seorang pengamanan. Sebab dilihat dari taman kota ini sangat rawan, apabila malam hari bagi orang untuk berbuat yang tidak kita inginkan seperti para anak-anak remaja yang sedang berduaan di taman itu. Menurut Kepala Dinas Tata Kota saat dikonfirmasi mengenai permasalahan ini, kami akan menelaah dalam masalah ini. “Disitu nantinya akan kami pasang suatu aturan tata tertib mengenai taman kota, supaya masyarakat mengerti,” kata H. Fitri, Kamis (10/2) lalu. Disisi lain, salah seorang warga yang tidak mau di korankan namanya mengatakan, memang taman kota ini sangat indah tetapi lebih baiknya di berikan pagar untuk menjaga jangan sampai tanaman yang ada di areal itu tidak rusak. “Kan sayang kalau rusak jadi tidak indah lagi,” katanya sambil memandangi taman tersebut. BADRUN/TIM

SAMBUTAN Ketua DPD Partai Golkar H. Iwam Rusmali, SH.

KH. HABIB Qurais dari Cirebon berserta para undangan

Partai Golkar Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW Banjarmasin, Siasat Kota Partai Golkar Kota Banjarmasin mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 1432 H, yang dihadiri oleh KH. Habib Qurais dari Cirebon sebagai penceramah di Kantor DPD Golkar Banjarmasin. H. Iwam Rusmali, SH. Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin mengungkapkan peringatan Maulid ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan seytiap tahun oleh dari Partai Golkar Banjarmasin. Dalam rangka mempertingati Hari Besar Islam, yang dalam kegiatan ini adalah memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun makna dalam keg-

iatan ini yaitu untuk meneladani suri taulan dari Nabi Mummad SAW. yang mana kita bisa meneladi apa saja yang dilakakuan beliau, dan kita bisa mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammas SAW” ungkapnya. Disamping itu, dalam pelaksanaan peringatan Nabi Besar Muhammad SAW. yang dilaksanakan oleh Partai Golkar Kota Banjarmasin tersebut selain undangan dihadiri juga oleh pengurus dan simpatisan Partai Golkar Sekota Banjarmasin yang berlangsung sangat hikmat dengan mendangarkan ceramah KH. Habib Qurais dari ceribon, seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW.(SYAH/DYT/TIM

22 Panitia Musda LAM-R Kab.Inhu Terbentuk Rengat, Siasat Kota Baharudin Ahmad selaku Sekeretaris I dari organisasi Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) kabupaten Indragiri Hulu mengataBAHARUDIN AHMAD kan, waktu dekat organisasi LAM.R akan mengadakan pemilihan pengurus baru, hal itu mengingat akan berakhirnya masa kepengurusan. Saat ini panitia telah terbentuk sejak tgl, 18/12-2010 menjelang akhir tahun ,hanya tinggal waktu keputusan dari Bupati Inhu untuk pelaksanaanya dan surat telah diajukan. Lebih jauh dijelaskannya, perhimpunan dalam organisasi LAM-R ini telah terbentuk sejak tahun 1970 di Riau yang dimulai pada hari Sabtu,(6/ 6-1970) dan berkedudukan dikota Provinsi Riau di Pekan Baru. Karena LAM-R ini lembaga yang berazaskan syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan syarak,syarak bersendikan kitabullah, katanya. Disinggung tentang sifat dan fungsi, Ahmad mengatakan LAM-R berbentuk konfederasi yakni keterpaduan federasi-federasi dari kabupaten/kota dan kawasan otonomi diwilayah Riau. Kemudian LAM-R mempunyai jenis menurut nilai-nilai adat dan teradat yang diadatkan secara kerjasama, bertukar pikiran, otonomi dan melibatkan diri dalam persebatinan yang memayongi semua kelembagaan adat yang ada di Riau. Maka fungsi LAM-R itu sebagai perhimpunan anggota masyarakat adat yang menjadi pendukung utama adat serta budaya Riau. Agar dapat mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat khususnya agama muslim ser ta membela kepentingan masyarakat melayau Riau dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. ”Itulah gunanya organisasi LAMR adanya mulai berdiri di Riau untuk memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat melayu Riau., terangnya Ditanya masalah tugas pokok, jelasnya Baharudin Ahmad lagi” bagaimana cara menggali, membina, mengembangkan adat dan budaya daerah Riau yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam dan tidak menghambat prosesi pembangunan bangsa. Selain keberadaan, LAM-R yang ada dikabupaten Indragiri Hulu ini, juga sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan adat melayu Riau. Untuk itu perlu mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan dari bahan adat dan budaya melayu yang terdapat di Riau yang serasi dengan hukum negara. Karena masa waktu kepengurusan priode 2006-2011 yang dini masih di ketuai ”H.M.Azaly Djhohan,SH, dan sekeretarisnya Drs. H.Husnawan Sekh. Saat dini panitia telah terbentuk untuk pelaksanaan pemilihan pengurus baru nanti. Hal ini telah disajukan ke Bupati Inhu, hanya tinggal jawaban dari Bupatui. Sebab berdirinya organisasi LAM-R ini sebagai acuan dari Permendagri No 44 tahun 2009 tentang pedoman kerjasama Depdagri dan Pemerintah daerah dengan Ormas dan Lembaga lainnya dalam bidang Kesbangpol dalam negeri. Karena disana dibunyikan, bahwa untuk memperkokoh persatuan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasioanal dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya, katanya. FRASETIA

INHU

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Rengat, Siasat Kota Bukan kapasitas Erwan Djunedi humas PT.Tunggal Perkasa Platations (TPP) kabupaten Indragiri Hulu megeluarkan statemen kepublik, yang menyebutkan tidak akan membangunkan kebun pola kemitraan untuk masyarakat, serta ditegaskannya UU tidak pernah berlaku surut.

Statemen PT TPP Sesatkan Masyarakat Inhu

DPR RI: TPP ASTRA GROUP KANGKANGI PERMENTAN

sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden RI, melalui Sekretariat Negara kepada Mentri Negara Agraria/ BPN.Karena, menurut staf ahli mentri Negara Agraria / BPN yang membidangi masalah perpanjangan HGU PT. TPP itu adalah ”Bu Retno” dan subdit bidang HGU AL itu ucapan yang wilayah II adalah ”Edi sumarsono” menyesatkan masyarakat atas surat presiden No.B 4744/SetInhu, khususnya untuk neg/D- 5/07-2010 telah disikapi kecamatan yakni” Sei.Lala dan Pamentri Negara agrarian/BPN densir Penyu. ”PT.TPP” tidak menyagan membuat kebijakan memenddari selama ini telah bersandar diing atau menunda perpanjangan tanah kekayaan kabupaten Indragiizin HGU PT.TPP sampai adanya ri Hulu tanpa bermitra dalam pempenyelesaian program kemibangunan pola Kebun Kredit traan Pola KKPA untuk Primer Angkat (KKPA) guna masyarakat Kecamatan Pakesejahteraan masyarakat sesir Penyu. kitar kebun perusahaan. Maka melalui staf ahli Kemudinan ditambah lagi mentri dimaksud, perpanpembicaraan Erwan Djuneidi jangan HGU PT.PP akan didengan menyinggung Koperalaksanakan setelah adanya si Citra Usaha Mandiri (CUM) penyelesaian dengan masyryang telah berdiri, untuk apa akat. kiranya guna percepadikenal PT.TPP. ”Tunggu saja tan prosesi perpanjangan akhir tahun 2012 nanti, Hak HGUnya lebih tepat, sehingGuna Usaha (HGU) millik ga masyarakat mempersiapPT.TPP yang seluas 10.244.40 HATTA MUNIR JOKO SUPRIYONO kan diri dengan membentuk hektar itu telah habis masa Aktivis MPR Bernas Direksi PT AAL koperasi dan segera berlakunya. Tungkas ”Banteng Yudha Pranoto, ketua umum LSM- nyikapi respon dari surat Presiden mendaftarkan anggotanya kepada LP5 SBI kemaren Rabu’(2/3) kepa- tersebut sebagai persiapan menje- BPN untuk segera di terbitkan serda wartawan Siasat Kota memban- lang terselenggaranya kemitraan tifikat hak milik atas lahan seluas tah ucapan CDO humas PT.TPP dengan PT.TPP, karena jumlah minimal 2.000 hektar.Sebab Erwan Djuneidi. anggota koperasi CUM itu akan seg- menanggapi surat Presiden No. B Tegas Pranoto lagi ”PT.TPP ha- era di daftarkan ke Badan Pertana- 4744/ Setneg/D – 5/ 07/ 2010. Melaui ketua umum LP5 SBI rus menyadari saat akan memper- han Nasional. panjang HGU kebunnya, seharusDitanya tentang akan keberatan telah membuat surat ke BPN pusat nya dua tahun sebelum berakhir. pihak PT.TPP melepaskan HGUn- No. 16/LSMN – LP5 SBI/ XI/ 2010 Prosesnya itu harus melalui masya- ya, jawabnya Pranoto, PT.TPP itu untuk memblokir perpanjangan rakat terlebih dahulu sesuai aturan bisa saja berbicara, namun Un- HGU No 08/06/1981 milik PT. TPP yang berlaku dengan menimal 20 dang-undang itu yang akan meluas 10.224 hektar hingga adanya persen dari luas HGU yang dimil- maksa PT.TPP untuk mewujudkan penyelesaian melepaskan lahannya ikinya, namun masyarakat yang ada kemitraan dimaksud, sebagaimana seluas 5.000 hektar untuk kepentdisekitar areal kebun perusahaan yang telah disinyalemenkan oleh ingan masyarakat atau minimal 20 tidak akan memberikan perpanjan- Presiden RI kepada Mentri Negara % dari luas HGU PT.TPP dengan gan HGUnya kepada PT.TPP. Agraria/ BPN yang berkompeten seluas 2.102 haektar oleh mentri ”Maka tidak ada wewenang Er- terhadap baik perpanjangan HGU pertanian No.26/ Permentan/ wan Djuneidi, selaku CDO humas PT.TPP yang berakhir tahun 2012 OT.140/2/ 2007 tentang pedoman PT.TPP menyampaikan kepublik maupun pendaftaran hak-hak atas perizinan usaha perkebunan. Apalagi pengakuan keterangan dengan mengatakan, tidak akan tanah oleh anggota Koperasi CUM. memberikan pembangunan lahan Bila menyinggung Koperasi CDO Humas PT.TPP Erwan Djukebun KKPA dan tidak pernah ke- CUM, tidak akan pernah meminta neidi, PT.TPP telah berdiri sejak nal dengan Koperasi UCM, karena atau memohon kepada PT. TPP ten- tahun 1911 dan izinnya telah ada, bukan kapasitasnya menjelaskan tang kemitraan. Kita meminta kepa- apalagi katanya PT.TPP itu belum itu. Sebab, bila diajukanpun, hal ini da tertinggi Negara sebagai yang ada aturan tentang KKPA. Maka tidak akan pernah ditanggapinya. berhak dan berkuasa atas tanah. Apa tidak perlu menimbulkan bentuk Disinggung langkah selanjut- yang diungkapkan oleh CDO PT. pembangkangan terhadap UU dan nya” menurutnya, LP5SBI yang TPP itu semua keliru dan menyesat- arahan Presiden RI melalui Sesneg mewakili masyarakat sekitar areal kan masyarakat, karena bukan kap- terkait KKPA, ucapnya Pranoto kebun, telah mengajukan langsung asitasnya berbicara masalah perpan- membantah. Ditempat terpisah, bahkan Hatke-Presiden RI sebagai lembaga jangan HGU PT. TPP, maupun tenpemerintah tertinggi di Negara den- tang kemitraan, karena itu merupa- ta Munir mengakui terkait masalah gan surat No.14/LSM.LP5 SBI/VI/ kan kapasitas legal Astra Agro Les- PT.TPP mengatakan, turut terlapor 2010 tanggal 04 juni 2010. ”Dan tari maupun Owner Presiden Komis- ke KPK, MPR RI di Jakarta atas Presiden RI melalui Sekretariat aris maupun level direksi, bukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara mencapai ratuNegara (Deputy Mensesneg Bidang humasnya.” tegasnya. Pengawasan) yang ditujukan kepaMenurut Pranoto lagi ”apa yang san milyar,- dari sektor PSDH atas da Mentri Negara Agraria/ BPN dinyatakan humas PT.TPP itu, ber- pembangunan lahan perkebunan pusat melalui ”Joyo Winoto” den- tolak belakang dengan kenyataan, seluas 2.000 ha di Desa Banjar Balgan surat No. B-4744/ Setneg/D-5/ atau pernyataan CDO tersebut am Kecamatan Lirik Inhu. Sam07/2010. Tertanggal 30 juli 2010, merupakan wujud nyata pembang- bung Ketua ormas MPR Ber-Nas yang isinya bersama Anggota Kop- kangan/perlawanan terhadap UU Inhu itu.

erasi CUM dapat menyikapinya dengan jelas. Untuk apa Koperasi UCM mengenal PT.TPP, jangankan untuk melepaskan yang seluas 2000 hektar guna kesejahteraan masyarakat, 1 tandan buah segarpun tak akan pernah rela mereka untuk berbagi. Walaupun jelas-jelas UU menyatakan tentang kewajiban untuk melepaskan 20 % dari luas HGUnya. ”Dengan rangka itu tujuan berdirinya Koperasi CUM yang telah merekrut sejumlah 1000 kepala keluarga (kk) guna dalam rangka me-

Sebutnya lagi” Nomor Laporan ke Presiden RI dan ke KPKN itu, 14/ LSM.LP5SBI/VI/2010, diterima oleh Paidi Staf Kemendagri dan Imam Turmudhi penerima LP di KPK RI, tertanggal 21 juni 2010. Hal itu terinsfirasi dari Permentan No.20 tahun 2007 pasal 11, yakni, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUPB, wajib membangun kebun untuk masayarakat paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan, Warga Kecamatan Pasir Penyu telah menyiapkan dengan mendirikan Koperasi CUM dengan anggota 1000 KK lebih. ‘dalam waktu dekat, data base anggota akan kita antarkan ke Presiden RI, BPN Pusat, Kanwil hingga ke Bupati Inhu’ pungkas mereka. Sementara menyinggung tuntutan masyarakat, ketika dikonfirmasi Wakil Ketua DPR RI membidangi perkebunan, kehutanan, Bambang Subagyo, Rabu (2/3) melalui selulernya mengatakan” Sayangnya, kendati perusahaan raksasa yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu sudah menguasai lahan masyarakat capai 15.000 ha, hingga saat ini, Manajaman TPP tidak membangun kebun pola KKPA minimal 20% dari lahan yang diusahai. ”Seperti tiga lokasi HGU yang dikantongi PT.TPP seluas 14.935,40 Hektar, satu diantara HGU itu berakhir tahun 2012 seluas 10.244,40 hektar. ”HGU ke II seluas 1.064 hektar dan HGU III seluas 3.627 hektar, berakhir tahun 2031 dan tahun 2032.Artinya, ketidak tersediaan Manajaman TPP bangun kebun KKPA minimal 20% dari jumlah lahan yang dikuasasi, PT TPP dituding mengkangkangi Permentan nomor 26 tahun 2007 tentang pedoman usaha perijinan. ‘jika manajaman dan pemilik saham TPP tidak bersedia bangun kebun KPPA minimal 20%, perusahaan itu, harus diberikan sangsi’ kecam Wakil Ketua DPR RI membidangi perkebunan dan kehutanan itu. Selanjutnya, lewat selulernya Politisi Partai Golkar itu menekankan agar Pemerintah setempat tidak pernah memberikan ijin perpanjangan HGU TPP sebagaimana permohonan perpanjangan HGU TPP dua tahun sebelum berakhir. ‘penegasan itu, tertuang pada UU nomor 4 tahun 2004 tentang perkebunan, dan permentan nomor 7 Tahun 2009 ini, maka dalam hal pemberian izin usaha perkebunan menjadi kewenangan kabupaten/ kota, apabila usaha perkebunan tersebut berada dalam satu kabupaten/kota’ papar Mantan Korwil parpol berlambang pohon beringin itu. FRASETIA

Silaturahmi Kamtibmas Polsek Kelayang Rengat, Siasat Kota Polsek Kelayang laksanakan silatuhrahmi Kamtibmas bersama Upika Kecamatan Kelayang. Acara itu dihadiri para Kades se-Kecamatan Kelayang,Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Pimpinan perusahaan dan FKPM se-Kec. Kelayang Jumat,(25/2) lalu.Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kapolsek Kelayang AKP.Rekson, SE,MM , yang dihadiri oleh Kapolres Inhu AKBP. Hermansyah,S.H, S.Ik. Wakapolres Inhu Kompol Ferr y

Raimo Ukoli, S.Ik. Para Kabag ,Para Kasat , Pama Polres Inhu, Kapolsek Jajaran Polres Inhu, Upika Kec. Kelayang, Para Kades Kec.Kelayang dan Kec. Rakit Kulim, Tokoh masyarakat Kelayang dan Rakit Kulim, Tokoh Agama, Anggota DPRD Inhu Dapil Kec. Kelayang dan Kec. Rakit Kulim, Perwakilan Pimpinan Perusahaan dan FKPM Kec.Kelayang dan Kec. RakitKulim. ”Harapan masyarakat Kec. Rakit Kulim berharap agar Pihak Polres Inhu

dapat mendirikan Polsek di Wilayah Kec. Rakit Kulim. Karena selama ini masyarakat Rakit Kulim apabila ada kejadian yang memerlukan kehadiran Polisi, masyarakat selama ini masih melapor di Polsek Kelayang yang mana jarak Polsek kelayang dengan Kec. Rakit kulim cukup jauh” Lebih jauh dijelaskan, Kamtibmas ini akan diadakan juga di tiap - tiap Polsek di Jajaran Polres Inhu. Rencananya bulan depan akan diadakan silaturahmi Kamtibmas di Mapolsek Seberida. Kegia-

tan ini berguna agar terjalinnya silaturahmi antar Polres Inhu dengan masyarakat yang ada di tingkat kecamatan Kab. Inhu dan juga sebagai tempat diskusi tukar pendapat masyarakat dengan Polres Inhu, dimana masyarakat nantinya mengetahui apa saja tugas dan wewenang Polri.Disamping itu masyarakat dapat menyampaikan pendapat, saran dan Informasi kepada Kepolisian, ujar Kapolres saat acara silaturhmi Kamtibmas. HATTAMUNIR

INHIL

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Edy Syafwanur Hadiri Peringatan Maulid Nabi SAW

WAKA Polres Inhil Kompol Imran Amir yang didampingi Wakil Bupati Inhil Rosman Malomo (pakai peci) memasang tanda Pin secara simbolis kepada salah seorang perwakilan SPK2L.

POLRES INHIL LANTIK SPK2L Tembilahan, Siasat Kota Kepolisian Resort Indragiri Hilir, Riau secara resmi melantik segenap Sukarelawan Penolong Kecelakaan Lalu Lintas (SPK2L) se Kabupaten Indragiri Hilir. Acara tersebut berlangsung kamis (03/03) sekitar pukul 10.00 wib yang bertempat dihalaman Mapolres Inhil Tembilahan.

ADIR pada acara terse but Kapolres Inhil yang diwakili oleh Wakapolres Inhil Kompol Imran Amir, Para Perwira/Kasat/Kanit dilingkungan Polres Inhil, Wakil Bupati Indragiri Hilir H. Rosman Malomo, Wakil Ketua DPRD Jubair Malomo, Anggota DPRD Inhil, Perwakilan Kodim 0314/Kejari/Pengadilan Negeri Tembilahan, sejumlah Ormas/LSM dan Mitra Kerja Kepolisian Wakapolres Inhil Kompol Imran Amir dalam sambutannya menyampaikan bila melihat wilayah inhil secara geografis, demokratis, serta karakter, dan budaya masyarakat inhil sudah tepat kiranya Satlantas Inhil bermitra dengan masyarakat inhil, Stage Holder serta pemerintah, untuk dapat memberikan pelayanan prima terhadap

masyarakat inhil tentunya dengan melihat sumber daya serta potensi yang tersedia. Pelantikan sekaligus Penutupan program SPK2L ini justru diharapkan menjadi rangkaian awal yang kita lakukan sebagai titik tolak kita bersama mewujudkan trantib satlantas khususnya dalam mengurangi fatalitas korban lakalantas di wilayah Inhil. Momentum ini diharapkan menuai hikmah yang dalam terhadap pencapaian kerja Satlantas inhil dalam pengabdiannya selama ini serta bahan analisa dan evaluasi terhadap program kerja satlantas selama ini, harapnya Hal senada juga disampaikan oleh Wakasatlantas Inhil Ipda Sigit S dengan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui SPK2L diha-

rapkan dapat meminalisir korban lakalantas dari yang meninggal dunia diminalisir menjadi luka berat menjadi luka berat menjadi luka ringan dan luka ringan menjadi tidak menjadi luka Pelatihan yang kita sudah berikan sesuai dengan analisa evaluasi yang kita lakukan di berikan dibeberapa titik yakni 17 spot dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi dalam hal ini menjadi pelopor dalam memujudkan kesadaran masyarakat dalam budaya kamtib satlantas agar hasil optimal dalam menekan lakalantas dapat terwujud, jelasnya Sementara itu, Wakil Bupati Inhil Rosman Malomo menyambut baik dari kegiatan yang ditaja Satlantas Inhil, kita mendukung dan menyambut baik kegiatan ini dan ini merupakan hal sangat positif dan diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat kita tidak ada sifat cuek terhadap sesama saat terjadinya korban lakalantas, tutupnya Di penghujung acara para SPK2L memeragakan adegan penanganan korban lakan lantas dan dilanjutkan dengan tarian cha-cha oleh para anggota Polwan Polres Inhil. SYAMS

APMS Syamsudin Diharap Solusi Kelangkaan BBM Inhil Tembilahan, Siasat Kota Pengoperasian APMS Syamsudin Uti di Tembilahan diresmikan GM Pertamina Medan Gandi Sri Widodo. Keberadannya diharapkan mampu menjadi solusi kelangkaan BBM di Inhil General Manajer Pertamina Medan, Gandi Sri Widodo menyatakan penambahan APMS di Inhil diharapkan dapat mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak di daerah. “Diharapkan dengan keberadaan APMS ini dapat mengatasi kelangkaan BBM di Inhil,” ungkap Gandi kepada wartawan usai meresmikan APMS H Syamsuddin Uti di Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Kamis (3/3). Diteruskan, pihak Pertamina akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah, jangan sampai disalurkan kepada yang tidak semestinya. Pernyataan senada dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, Pahrolrozi, menurutnya seiring dengan makin tingginya tingkat kepemilikan ken-

GENERAL Manager Pertamina Region I Medan Gandhi Sriwidodo yang didampingi President Komisaris APMS No. 16. 292. 609 H. Syamsuddin Uti (kanan) saat menandatangani prasasti Peresmian APMS kamis 3 Maret 2011 di Tembilahan. daraan bermotor di Inhil, maka kebutuhan BBM telah menjadi kebutuhan pokok warga. “Maka keberadaan APMS ini akan membantu warga mendapatkan dan ketersediaan kebutuhan BBM di Inhil,” tandasnya.

Henny Febrina, pengelola APMS H Syamsuddin Uti menyatakan pembangunan APMS ini memang dalam upaya membantu ketersediaan BBM di Inhil. “Sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan BBM di Inhil,” katanya. SYAMS

Tembilahan, Siasat Kota Sekitar 500 masyarakat Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang datang dari berbabagi penjuru berbondong memadati sejumlah jalan vital dalam Desa Pulau Palas kedatangan ratusan masyarakat ini adalah untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi SAW yang diselenggaran oleh Pihak pemerintah desa setempat Kecamatan Tembilahan Hulu belum lama ini. Tampak hadir Bupati Indragiri Hilir, SAPRUDIN H. Indra Mukhlis Adnan yang diwakili Kades Pulau Palas oleh Kepala Badan Pembedayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Indragiri Hilir, H. Edy Syafwanur, SE, MP dan beserta rombongan dari lingkungan pemdakab Inhil, pada peringatan Maulid Nabi SAW tersebut, Hadir pada acara tersebut Kepala Desa Pulau Palas, Saprudin, para perangkat Pemerintahan Pulau Palas, para tokoh pemuda/ masyarakat/agama, dan masyarakat desa pulau palas dan sekitarnya Kegiatan yang bernuansa religius ini baru dimulai sekitar pukul 21.00 wib karena terkendala listrik yang dilaksanakan di Masjid AL – Falah Pulau Palas dan selesai sekitar pukul 23. 00 wib Kepala BPMPD Edy Syafwanur dalam kesempatan itu menyampaikan “ peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW hendaknya dapat dijadikan momentum meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan jadikan momen ini untuk mengintropeksi diri serta mengambil ketauladanan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah sebagai kendali sekaligus sebagai pedoman para kita semua bahkan generasi muda agar tidak bergeser dari nilainilai keagamaan karena seiring dengan arus globalisasi pergeseran nilai agama dan budaya semakin riskan dan generasi muda dihimbau agar jangan muda terpengaruh oleh pergeseran nilai budaya arus globalisasi karena generasi muda adalah generasi penerus untuk membangun negeri, bangsa dan Negara, himbaunya Penceramah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1432 H juga dihimbau agar umat Islam mencontoh kepribadian Rasulullah sekaligus menteladani kehidupan dengan mentauladi kehidupan Rasulullah, niscaya kita akan terus maju sehingga perwujudan negeri sejahtera dan agamis dapat kita rasakan dan kita laksanakan dengan ikhlas. Sementara itu Kades Pulau Palas Saprudin mengatakan “ atas nama pribadi dan pemerintah desa Pulau Palas sangat berterima kasih kepada Bapak Edy Syafwanur yang telah menyempatkan diri hadir pada acara tersebut dan saran-saran beliau merupakan hal yang positif bagi kita dan generasi muda untuk membangun negeri kita ini, ungkapnya. SYAMS

Masyarakat Inhil Utara Minta Dewan Konsisten Dukung Pemekaran Tembilahan, Siasat Kota Puluhan perwakilan masyarakat dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Kateman, Pulau Burung,Teluk Belengkong dan Pelangeran mendatangi gedung DPRD Inhil, Rabu (3/2) lalu. Mereka mempertanyakan sikap dewan terkait perbedaan rekomendasi pemekaran Inhil yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD Inhil. Karena menurut rekomendasi versi Bupati Inhil, pemekaran akan dibagi tiga, yakni Inhil Selatan yang meliputi Kecamatan Reteh, Keritang, Kemuning, Enok, Sungai Batang dan Tanah Merah. Dan Kotamadya Indragiri meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Kuala Indragiri, Tempuling dan Kempas. Sedangkan Inhil yang digeser ke Utara meliputi Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Pelangeran, Teluk Belengkong, Concong, Gaung Anak Serka dan Gaung. Berdasarkan rekomendasi DPRD Inhil pada tahun 2008 lalu pemekaran Inhil hanya terdiri dari Kabupaten Inhil Utara dan Inhil Selatan. Mereka meminta pihak Pemerintah Kabupaten Inhil konsisten dengan rekomendasi pertama, yakni pemekaran Inhil menjadi Inhil Utara dan Inhil Selatan. Dimana ibukota Kabupaten Inhil Utara disebutkan di Kecamatan Kateman, bukan di Kecamatan Mandah. “Berdasarkan aspirasi masyarakat Inhil Utara yang menghendaki pemekaran Inhil Utara dan telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pada tahun 2008 lalu. Maka, kita minta pihak Pemkab Inhil konsisten dengan rekomendasi awal tersebut,” ungkap tokoh masyarakat Inhil Utara, Patahangi, di hadapan Ketua DPRD Inhil dan anggota DPRD Inhil yang menerima utusan masyarakat Inhil Utara ini di ruangan Panggar DPRD Inhil. Apalagi, ujar Wakil Ketua Asosiasi BPD Inhil ini, Rektor UNISI Tembilahan, Sufian Hamim dalam makalahnya menyatakan bahwa Kecamatan Kateman sangat layak menjadi ibukota Inhil Utara. Ketua DPRD Inhil, Raus Walid ketika menanggapi pertanyaan utusan tokoh masyarakat Inhil Utara ini menyebutkan bahwa dewan tetap mengacu kepada rekomendasi pemekaran Inhil pada tahun 2008, yakni dimekarkan menjadi Kabupaten Inhil Utara dan Inhil Selatan. Sedangkan terhadap rekomendasi Bupati Inhil yang menginginkan pemekaran Inhil menjadi Kotamdaya Tembilahan, Inhil dan Inhil Selatan saat ini juga sedang dibahas di internal dewan. “Kita juga telah melakukan rapat pimpinan terkait persoalan ini. Sehingga kita harapkan semua lapisan masyarakat dapat bersabar atas pemekaran ini,” tandasnya. IIN

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN IV EDISI: 110 7 - 21 MARET 2011

Merasa Dilecehkan

PEMRED SIASAT KOTA LAPOR KE PMJ Jakarta, Siasat kota Merasa dilecehkan, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Siasat Kota Jonson Purba melaporkan Alofsen Marbun ke Polda Metro Jaya (PMJ) dengan pasal pencemaran nama baik serta tindakan pelecehan terhadap media Surat Kabar (SK) Siasat Kota.Laporan Polisi, Jhonson Nomor : LP/ 659/II/2011/PMJ/Ditreskrim Um, tertanggal 23 February lalu, Alofsen dijerat dengan pasal pencemaran nama baik , pasal 310 KUHP.

ANJU DT PARDEDE Kuasa Hukum Siasat Kota

ALOFSEN MARBUN Yang dilaporkan

JONSON PURBA Pemred Siasat Kota

Menanggapi permasalahan diatas, Anju DT Pardede yang merupakan kuasa hukum dari Siasat Kota dan juga ikut menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa tindakan Jhonson P melaporkan Alofsen ke kepolisian, dalam hal ini PMJ adalah tindakan yang sangat tepat, dan merupakan sikap yang menunjukkan intelektualitas dan patuh hukum. “ Tindakan pak Jonson membuat laporan polisi sudah tepat, saat kejadian itu, saya kan berada persis disitu, jadi menurut saya tindakan alofsen adalah tindakan yang tidak menunjukkan sikap seorang sarjana hukum,” kata Anju

KHWAL terjadinya penghinaan terhadap Jhonson, bermula dari niat para mahasiswa Mpu Tantular untuk memuat aksi mereka di Surat Kabar Siasat Kota dalam menentang pemerintah yang mereka nilai penuh kebohongan. “ Ini Media (Siasat Kota-Red) abalabal, tiga kali sehari, seperti media ini bisa saya terbitkan, dan wartawannya juga abal-abal” begitulah ujar Alofsen Marbun dihadapan Jhonson Purba disaksikan Anju DT Pardede, dan Cuncun yang juga merupakan satu alumnus dengan Alofsen Marbun, yaitu Universitas Mpu tantular.

Boa-Boa Pinabotohon tu sude Pomparan Ompu Sosaritaon se-Indonesia Asa talean tingkinta dohot rohatta lao mangadopi pesta partangiangon ima nanaeng patupaonta Pusat t ia Ari/Tanggal : r a t e r k e S ua No.61 D a p la Selasa-Rabu e K Jln. Cilincing3 0 / 5 0 t R 27-28 Des 2011 ra akar ta Uta 60 J Inganan: 43 (021) 441 .6608 929 Tipang- Bakara HP.0813.9

Alofsen Juga Pengusaha Outshourching Selain seorang pengacara, Alofsen Marbun juga merupakan seorang pengusaha Outshorching diwilayah hukum Kabupaten Bekasi.Tetapi dalam penelusuran Siasat Kota, Perusahaan PT Asia Vito, yang ditanggung jawabi oleh Alofsen Marbun tidak memiliki alamat yang jelas, dan tidak pernah melakukan tindakan wajib lapor terhadap Disnaker Kabupaten Bekasi. Seperti pengakuan pegawai Disnakertrans Kab Bekasi, bahwa PT Asia Vito terdaftar mulai Tahun 2007 dengan domisili Jalan Kasuari Raya Block B/6, Ruko Roxi Cikarang Utara, namun lokasi penempatan tenaga kerja PT Asia Vito tidak pernah dilaporkan ke Disnaker Kab Bekasi. Rajawali Agung, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang dihubungi Redaksi Siasat Kota, bahwa masalah operasional Outshourching di wilayahnya diharapkan beroperasional dengan menerapkan peraturan UU yang berlaku. “ Diharapkan beroperasi dengan menerapkan Aturan yang berlaku” ujar Rajawali singkat. Sementara itu, Gibson S, wakil koordinator LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia (LP2KI) Jakarta, kepada Siasat Kota mengatakan bahwa modus operasional dari Outshourching di Kabupaten Bekasi khususnya ibarat sebagai pemerasa anak bangsa. “ Tidak jauh dengan pemeras anak bangsa sendiri” kata Gibson seraya membuka temuan hasdil investigasi mereka di Kabupaten Bekasi. “ Jadi kalau memang ada PT yang gak jelas, selayaknya Polisi juga bisa melakukan penyelidikan” tegas Gibson EXSON/ CUPA

PEMERINTAH KOTA BEKASI Beserta Jajarannya

Mengucapkan HUT

ke-5 Semoga Tetap Menjadi Media Pengemban Kebenaran

H. RAHMAT EFFENDI Wakil Walikota