SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 111 by John Amhygose

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Ekbis Bibit Holtikultura Distanak

APBD 2010 PROV BANTEN CAPAI Rp 541 JUTA Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) provinsi Banten pada tahun 2010 mengalokasikan...

Kasuistik

Proyek PSDATGL TA 2007-2008 Ladang Korupsi ? Bekasi Terkait Kebijakan Sekolah

Kepala SDN Jatimulya 11 Segera Dilaporkan Kejaksaan negeri Cikarang diminta lakukan pemeriksaan terhadap Kepala SDN 11 Jatimulya,Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Bogor

Kebakaran Pasar Cileungsi Akibat Pembiaran

KASUS PELEDAKAN BOM BUKU DIDUGA RAKITAN ORANG ASING WNA MILIKI PASPOR

PENGAWASAN DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM LEMAH

KASUS Peledakan Bom Buku yang terjadi di Kantor Berita Radio 68 H, Jalan Utan Kayu , Jakarta Timur tim penyidik Polri telah mengantongi ciri-ciri pelaku tersebut. Bom yang diantar melalui kurir ada BACA kemungkinan Bom hasil rakitan HAL 13 tersebut orang asing.

INDONESIA DAN AMERIKA WARGA Negara Amerika Serikat, Budijanto Clifford Hilman, diduga keras memberikan keterangan/ dokumen palsu kepada petugas Imigrasi Kelas I BACA Khusus Jakarta Selatan HAL 12 untuk mendapatkan

BUPATI: BAYARLAH PAJAK DAN SPT TEPAT WAKTU BUPATI Karawang, H. Ade Swara mengajak segenap masyarakat Karawang untuk senantiasa membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan BACA tepat waktu. HAL 18 Himbauan tersebut

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

DARI REDAKSI

LENSA

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999

Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

DEWAN PENASEHAT: F Montororing SH MA, Riduan Pardede, Elizabeth Carren PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Maruli Harianja, Anju DT. Pardede, SH PEMIMPIN UMUM: B. Purba PEMIMPIN REDAKSI: Jhonson Purba WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Cupa Siregar LITBANG: Julham PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, Cupa Siregar, B.Purba, Drs. Karto Manalu SH, MM, MH, Exson Hartono S REDAKTUR HUKUM: Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Indra Sukma REDAKTUR : Jhonson Arios, Exson Hartono REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba ARTISTIK: Herni BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita MANEJER IKLAN/ADVETORIAL: Sulaiman SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi

LAMARAN DITUJUKAN KE:

KANTOR REDAKSI JLN.CIPINANG BESAR O.26 RT.008/RW 06 KEL.CIPINANG BESAR SELATAN JAKARTA TIMUR

TELEPON : 0813 1986 8888, e-mail: siasat_badai@yahoo.co.id

KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Cipinang Besar No.26 RT.008/RW 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur TELEPON :

(021) 859 000 57, Hp. 0813 1986 8888

RALAT

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jhonson Purba

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota Dodyanto D. Simbolon Ka.Perwakilan Riau Buyung Rivai Staf Redaksi Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. Pemimpin Redaksi

Reka ulang (Rekonstruksi) kasus dugaan korupsi APBD Kota Bekasi 2010 yang diduga dilakukan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad kembali digelar, Rabu (16/3). Reka ulang itu dilakukan di dua tempat yakni rumah dinas Walikota Bekasi dan ruang kerja Dinas Bina Marga dan Tata Air. Reka ulang digelar pukul 10.30 dan berakhir pukul 14.15. Ada 14 adegan reka ulang yang dilakukan 7 saksi dari pejabat eselon II Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yaitu Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kota Bekasi, Agus Sopyan; Kepala Dinas P2B, Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji; Direktur RSUD Bekasi, Abdul Iman; Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Retni Yonthi; Kepala Dinas DPPJU Kota Bekasi, Makbullah dan Kepala BKD Kota Bekasi, Dadang Hidayat. ARIOS

TELAH terjadi kesalahan penulisan tahun pada edisi 107 s/d 110. Tertulis Edisi Tahun IV seharusnya Edisi Tahun V. Demikian harap maklum. Redaksi

Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

STAF REDAKSI : Julham, , Jhon P Simamora, Jhon Nainggolan, Ahmad Shody, Liza, Boy Tampubolon,Togap Huta Galung, , Paskah Simamora, Vefro Margondo Marbun, Erwinsyah Abi Zammil, Golfrid Pasaribu, Maman Surbakti, Ferry Hasahatan.S, Mario, Sulaiman, Donald Situmorang

LIPUTAN DEPARTEMEN: LIPUTAN DEPNAKERTRANS & BNP2TKI: Djoko Soetarko | LIPUTAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN dan DEPKES: | LIPUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN: Anissa Rachma, Feby Octafianty S | DEPARTEMEN PENDIDIKAN: Richard P | DEPARTEMEN PERHUBUNGAN: Jhon P Simamora | DEPARTEMEN DALAM NEGERI: | DIREKTORAT IMIGRASI: Donald S| MABES POLRI: Antony Tjioe, Donald Situmorang | POLDA METRO JAYA: Mombang, Rosmaniar

JAKARTA : JAKARTA BARAT: Antony Tjioe | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi | JAKARTA UTARA: | JAKARTA TIMUR: Indra Sukma (Ka. Biro),Tapyani

PERWAKILAN: PURWASUKA: Marseven | JAWA BARAT: Rapdin Marpaung (Ka. Perwakilan), H Sinurat | BANTEN: Ary Bintara, SH (Ka.Perwakilan) | PRIANGAN: Harold S (Ka. Perwakilan), Simson D, Ridwan, Aam Sutisna, Bayu Kuncoro| JAWA TIMUR: Hertanto (Ka.Perwakilan) | LAMPUNG: Ricardo Sinaga (Ka.Perwakilan) |BENGKULU: Amir Syaripuddin (Ka.Perwakilan) | JAMBI: M.Zein (Ka. Perwakilan) Darmawan K (Korlip) | RIAU: MR Indrayani (Ka. Perwakilan)|KALIMANTAN TIMUR : Balser (Ka.Perwakilan) | KALIMANTAN SELATAN & KALTENG : M Hatim (Ka.Perwakilan), Nurhidayat KEPRI/BATAM: (Ka.Perwakilan) | SUMUT: M Silaban, Yudiman Simbolon (Koorlip) | SUMSEL : M.Korik (Ka.perwakilan) Efriadi Efendi .NS, Hamsatun NAD: H Miswar Husda (Ka.Perwakilan)

WARTAWAN SURAT KABAR SIASAT KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMA TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI

LAPORAN UTAMA

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

ALIANSI Tiga LSM : LP2KI, GARANSI, BADAI-RI saat membuatkan laporan terkait dugaan penyimpangan pengalokasian DAK Pendidikan di wilayah hukum Kabupaten Dairi.

KASI Intelijen Kejaksaan Negeri Sidikalang, F Girsang, saat membaca Laporan Aliansi Tiga LSM, yang hingga kini belum jelas penanganannya.

Laporan Dipetieskan ?

KEJAGUNG DIMINTA PERHATIKAN KINERJA KEJARI SIDIKALANG Jakarta, Siasat Kota Dinilai tidak serius dalam menangani Laporan Hukum Masyarakat tentang dugaan korupsi, Kejaksaan agung dan Kejaksaan Tinggi Sumut diminta perhatikan kinerja kejaksaan negeri Sidikalang. “Kami meminta Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung dan Kejaksaan tinggi Sumut agar memperhatikan kinerja dari para penyidik di kejaksaan negeri sidikalang, bagaimana tidak laporan hukum Aliansi 3 LSM, tentang dugaan penyimpangan dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009, yang kami nilai ada upaya pengesampingan dalam penanga-

nannya” kata C.Thamrin, Koordinator Nasional LSM LP2KI, di Jakarta pekan lalu. Pada tahun 2010 lalu, aliansi tiga LSM: LP2KI, GARANSI, BADAI-RI membuat laporan hukum tentang dugaan penyimpangan pengalokasian dana DAK dibeberapa sekolah dasar diwilayah hukum Kabupaten Dairi. Namun dalam penanganannya dinilai pihak Kejaksaaan Negeri Sidikalang tidak serius, bahkan ada unsur yang juga dinilai untuk pengesampingan. “Kami ingatkan sekali lagi kepada pihak Kejaksaan Negeri Sidikalang, supaya memberitahu hasil penanganan laporan kami, jika memang dinilai tidak memenuhi unsur silahkan hentikan penyidikannya, masyarakat indonesia perlu mengetahuinya” ungkap Cupa Kepada Siasat Kota, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidikalang, F Girsang, mengatakan bahwa laporan hukum aliansi Tiga LSM tersebut sudah basi, dan uangnya sudah dikembalikan. Pernyataan

BASRIEF ARIEF Kajagung RI

Girsang ini yang menjadi bahan kritikan dari LP2KI Jakarta. “Dalam laporan hukum tidak ada kata basi, apalagi menyangkut dugaan korupsi uang negara, omongan kasi intel yang menyebut basi itu harus diapresiasi oleh Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi Sumut, Kata Basi itu mencederai rasa keadilan masyarakat NKRI” ujar C.Thamrin menyindir omongan kasi intel kejari Sidikalang. Hal senada dikatakan ketua LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPKRI) Jonson P, menyebut kata basi yang dilontarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidikalang itu merupakan tindakan yang sangat disayangkan. “Sangat disayangkan ungkapan dari seorang aparat penegak hukum, mengatakan istilah basi terhadap Laporan Hukum Masyarakat. Tidak berlebihan jika Jaksa Agung diminta apresiasi kinerja bawahannya, ini masalah penerapan supremasi hukum,” ujar Jonson P Disidikalang, Jonner Simbolon, Ketua LSM GRANSI Kab. Dairi dan Yudiman Simbolon Sebagai Ketua DPC LSM BADAI-RI, mengaku telah beberapa kali melaporkan dugaan korupsi diwilayah hukum Kabupaten Dairi namun sampai sekarang perkembangan penanganan laporan hukum itu tidak pernah diketahui mereka. “ Kami tidak pernah

diberitahu dan mengetahui hasil perkembangan penanganan laporan hukum yang kami buatkan” kata Jonner yang sudah mulai pesimis bahwa laporan hukum yang dibuatkannya akan dipetieskan oleh kejari Sidikalang. Dikatakan Jonner, laporan dugaan penyalah gunaan dana Dak Pendidikan sudah dua kali dilaporkan Ke Kejari Sidikalang. DAK 2008 dan DAK 2009, Selain laporan tentang pengalokasian DAK pendidikan, Laporan dugaan pungutan liar (Pungli) ditubuh dinas yang dipimpin oleh Pasder Berutu, juga sudah pernah dibuatkan pada 24/08 2010 dengan No.02/p/LSM-GB/08/2010. Pener-

JONSON P Ketua Umum LSM BPPK-RI

imaan siswa baru (PSB) Kab. Dairi tahun 2010/2011 telah dianggarkan dana dari APBD Kab. Dairi Sebesar Rp. 103.088.900,- namun realisasinya setiap sekolah SMA Negeri yang ada di Kab. Dairi memungut biaya PSB sebesar 20.000,-/siswa dan SMK Negeri memungut sebesar 30.000,-/siswa,. Siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 sidikalang Sebanyak kurang lebih 1198X30.ooo,- = Rp. 35.940.000. lain lagi Di SMK Negri 1 Sitinjo ditambah 15 SMA Negeri. Diperkirakan kurang lebih sekitar 120.000.000,uang yang dipungut dari calon siswa. Di Jakarta, E Sitohang yang merupakan putra kelahiran dan dibesarkan di Dairi kepada Siasat Kota mengungkapkan rasa kekhawatirannya tentang penerapan supremasi hukum kuhususnya penanganan dugaan korupsi di Kabupaten Dairi. Sitohang berharap agar pihak terkait menganalisa kepatutan dan keseriusan aparat penyidik dalam menangani kasus dugaan korupsi. “ Jika memang tidak layak bekerja, atau ada unsure yang bentuknya kesengajaan untuk mengendapkan laporan hukum, supaya diberikan sanksi tegas, baik disiplin dan administratif, juga kalau mengandung pidana” kata Sitohang berharap. TIM

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Kementerian Koperasi dan UKM Bantu Modal untuk Sarjana Jakarta, Siasat Kota Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi/ Usaha Kecil dan Menengah Neddy Rafinaldy Halim mengatakan, sebanyak 200 sarjana dari berbagai perguruan tinggi di Maluku akan memperoleh bantuan modal untuk berwirausaha. Neddy di Jakarta, kemarin, menjelaskan, masing-masing sarjana tersebut diberikan modal sebesar Rp 10 juta. Bantuan modal ini bagian dari program penumbuhan sarjana wirausaha baru, yang pencanangannya dilakukan di Ambon, Maluku, baru-baru ini. Ia menjelaskan, tujuan program tersebut untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia yang saat ini hanya berjumlah 0,2 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 292.000 wirausaha. Melalui program ini peningkatan jumlah wirausaha menjadi satu persen pada 2014. Neddy menambahkan, untuk lebih meningkatkan pembangunan dan

menggerakkan perekonomian, dibutuhkan minimal dua persen wirausaha atau berjumlah sekitar 4,7 juta wirausaha.Sebagai contoh, Malaysia dan Singapura yang memiliki jumlah wirausaha lebih dari dua persen dari jumlah penduduknya. Dengan program tersebut, diharapkan para sarjana di Indonesia akan berani berusaha. “Generasi muda, khususnya para sarjana, memiliki bekal pengetahuan berwirausaha yang diajarkan di perguruan tinggi dan juga semangat juang,” ujarnya. Neddy mengatakan, Maluku merupakan provinsi pertama yang mencanangkan program itu. Pencanangan program tersebut secara nasional dilakukan di Jakarta, Februari 2011 lalu. Dari 527 sarjana yang mengikuti sosialisasi program tersebut di Maluku, hanya 200 sarjana yang memiliki rencana wirausaha yang kreatif. Mereka yang berpotensi memperoleh pelatihan wirausaha dan bantuan modal. SHODI

Kunjungan Kerja Gubernur dengan Masyarakat Banten Banten, Siasat Kota Kunjungan kerja Gubernur Banten di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang (15/ 03) lalu dalam meningatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Petir, SMP dan SMA dan Berhir di yayasan pondok pesantren DAAR ET-TAQWA. Gubernur banten meraih penghargaan dari H. Himat Tomet tentang kesolidaritassan dan kepedulian–I Kecamatan Petir kemarin. Acara di buka oleh MUI Kecamatan Petir Gubernur terhadap pendidikan dan masyarakat di hibur oleh Komedian Doyok dan Ali Nurdin serta artis KDI, selain bertujuan meningkatkan SDM Gubernur juga menyerahkan bantuan untuk kemajuan pendidian di Kecamatan Petir. Selain itu, bantuan yang di serahkan berupa uang, penyerahan cindera mata di serahkan langsung H. Hikmat Tomet yang juga suami dari Gubernur sendiri dalam sambutannya Gubernur mengucapkan terima kasih atas dampingan selama beberapa tahun ini membangun banten dan beliau mengharapkan masarakat terus mendukung pembanguna banten dan menerus ke majuan banten bersama sama rayar banten. 10 juta untuk 42 orang, 26 juta untuk para guru ngaji di ecamatan petir, untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) 5 juta rupiah,untuk PKMT 25 orang senilai 20 juta,bantuan oprasional pondok pesantren modern senilai 20 juta dan Al-quran serta sejadah. ARY

S E L A M AT A TA S T E R P I L I H N YA

RB Situmeang SH & H Sukran Tanjung Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapteng PERIODE 2011 - 2016

Tomson Situmeang SH Advocad & Legal Consultant

EKONOMI & BISNIS Bibit Holtikultura Distanak

APBD 2010 PROV. BANTEN CAPAI Rp 541 JUTA Banten, Siasat Kota Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) provinsi Banten pada tahun 2010 mengalokasiakn dana sebesar Rp 541 Juta untuk peningkatan produksi dan pengembangan tanaman buah dan komiditas bo farma. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh salah satu pengusaha di provinsi banten dengan nilai tender sebesar 485 juta rupiah. Dalam perencanaan kegiatan untuk pengadaan bibit buah durian sebanyak 300 di sebarkan di kabupaten pandeglang 2000 pohon, kabupaten serang 500 pohon, kota serang 500 pohon. Selain bibit buah durian Dinas Pertanian juga memberikan bantuan bibit buah pisang yang di sebarkan di Kabupaten Pandeglang 3000 pohon, dan bibit buah mangga 500 pohon untuk Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak 1750 di tambah 1500 pohon, di Kabupaten Serang 250 bibit buah mangga. Jenis buah alpukat yang di berikan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk Kabupaten Lebak 2500 pohon, untuk pandeglang 500 pohon. Jenis jambu air kota serang 150 pohon, Kota Tangerng selatan 1250 pohon, Pandeglang 500 pohon, Se-

rang 250 pohon. Rambutan Kabupaten Lebak 3000 bibit pohon, Kota Tangerang selatan 250 bibit pohon, Kabupaten Serang 250 bibit pohon. Jenis kencur pandeglang 1500 KG, Jenis durian dengan harga satuan 45 ribu/bibit pohon durian yang berukuran 80 cm, namun hasil investigasi dan rekaman di lapangan terdapat bibit pohon yang berukuran 35 cm dan 50 cm ini di buktikan dengan hasil wawancara dengan penerima bantuan di sertai foto bibit dan kelompok tani penerima bantuan dan di duga tidak sesuai spek.

Baik durian, alpukat, rambutan semua di duga tidak sesuai spek seperti tinggi yang tidak sesuai ukuran yang di terakan, selain itu temuan kami di lapangan di kecamatan cariata di dua desa,salah satu desa yaitu desa sindang laut yang seharusnya mendapatkan sesuai dengan jumlah yang di terakan ternyata tidak sesuai dengan penerimaan nya, bahkan ironisnya yang tidak tertera dalam penerima bantuan mendapatkan bibit lebih besar dari penerima bantuan yang resmi. Salah satunya ibu D menerima 800 bibit pohon durian untuk 1 orang, sedang kan yang tercantum dalam daftar penerima bantuan mendapat hanya 400 bibit pohon durian kelompok bapak jaimun dari kelompok tani nagiri desa sindang laut kecamatan carita kabupaten pandeglang. Sedangkan kelompok perintis tani berinisial wawan hanya menerima 800 pohon ,bahkan dari jumlah 800 pohon di bagi-bagikan kepada anggota kelompok perintis tani. Temuan ini baru 1 orang yang kami temui di kecamatan carita di desa sindang laut. ARY

Daya Saing Produk Kreatif Layak Dipacu Jakarta, Siasat Kota Daya saing produk ekspor dari industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional dinilai layak untuk dipacu lebih jauh. Pemerhati UMKM Wasis Gunadi menilai pada dasanya ada tiga pilihan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya yakni pertama, cost lead-erships atau menjual produk dengan harga paling murah. Kedua, mengedepankan product differentiation atau menghasilkan produk yang tampil beda. Strategi ketiga adalah focus atau melayani pasar yang tidak bisa dijangkau pesaing. “Ketiga strategi ini dianggap masih relevan hingga kini,” ujarnya, kemarin. Melihat karakter UMKM Indonesia serta iklim usaha pada pascaperdagangan bebas Asean-hina

(ACFTA), menurut Wasis, yang paling logis diikuti dari ketiga strategi itu adalah mengedepankan produk yang tampil bedaatau punya keunikan tersendiri. “Sebab produk itu memiliki keunikan memiliki daya saing kuat meski harganya relatif sedikit mahal. Karena itu industri kreatif wajib dikembangkan oleh UMKM, terutama untuk menya-sar pangsa ekspor.” Wasis menyarankan, ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM harus memberi dukungan lebih optimal, karena selama ini pemerintah masih kecil perhatiannya bagi perkembangan industri kreatif. “Belum pernah ada publikasibahwa pengembangan industri kreatif oleh UMKM adalah program unggulan instansi itu.” Jadi Kemenkop dan UKM harus memberikan perhatian lebih besar lagi bagi pengembangan industri

kreatif oleh UMKM. Sebab, salah satu target pelaku usaha adalah memacu nilai ekspor. “Programprogram harus segera di-update,” tutur Wasis yang pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Infrastruktur pengembangan industri kreatif bahkan dinilainyasangat penting segera dibangun Kemenkop dan UKM bersama pihak terkait lainnya. Selanjutnya menyusun peta UMKM serta produk potensial ekspor disertai sosialisasi pentingnya pengembangan produk industri kreatif. “Hasil akhir yang diharapkan adalah, terciptanya kolaborasi ekonomis yang berkelanjutan, dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Sebab, antara desainer dan UMKM eksportir mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi. SHODI

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Garut ke-199 Melalui Peringatan Hari Jadi Garut Ke-199, Kita Tingkatkan Semangat Kebersamaan, Persatuan Dan Kesatuan, Guna Mewujudkan Garut Pangirutan Tata Tengtrem Kerta Raharja Menuju Ridho Allah SWT Menjelang Dua Abad Kabupaten Garut, Mari kita sukseskan Tahun 2011 sebagai Tahun Penguatan Infrastruktur Wilayah Terhadap Aksesibilitas Pengembangan Potensi Ekonomi Disertai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

H. ACENG HM. FIKRI, S.Ag BUPATI GARUT

R. DIKY CANDRA WAKIL BUPATI GARUT H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si SEKRETARIS DAERAH

JAKARTA

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Diduga Atas Perintah Kepsek

KEPALA TU SMPN 259 JAKARTA USIR WARTAWAN Jakarta, Siasat Kota Sangat disayangkan atas peristiwa yang terjadi pada hari rabu, tanggal 16 Maret 2011, ketika tiga orang wartawan mengunjungi SMPN 259 yang beralamat di daerah Taman Mini Indonesia Indah Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, yang mana ke tiga orang wartawan tersebut bernama HM, SS dan MS.

ARTAWAN SIASAT KOTA ini sedang melak sanakan tugasnya, sehubungan dengan transparansi penggunaan Dana BOS serta tindak lanjut tragedi pembunuhan yang terjadi beberapa bulan yang lalu di area lingkungan sekolah SMPN 259 kepada Kepala Sekolah Machruf,SPd. Kepala Sekolah, (Machruf,SPdred), sedang tidak ada diruangan, maka ketiga Wartawan tersebut diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Bambang,SPd dan membawa keruangan Tata Usaha (TU). Ketika dikonfirmasi terkait pembunuhan antar siswa Wakil Kepala Sekolah, (Bambang,SPd), menerangkan masalah pembunuhan antar siswa, dimana meninggalnya siswa SMPN 272 dan pembunuhnya/pelaku dari siswa SMPN 259, telah diputus/vonis oleh Pen-

GEDUNG SMPN 259 Jakarta gadilan Negeri (PN), Jakarta Timur masing-masing 3,5 tahun penjara. Setelah Bambang,SPd selesai menerangkan, lalu Bambang mohon ijin sebentar untuk Shalat di Mushola yang ada di lingkungan sekolah SMPN 259, ketiga orang wartawan tersebut lalu mengobrol-ngobrol kepada guru-guru yang sedang berada diruangan tersebut, termasuk kepada salah seorang guru bernama. Pangaribuan , tidak lama kemudian Kepala Tata Usaha (Ka T.U) yang bernama Sirait datang dan masuk keruangan T.U, lalu marah-marah kepada ketiga wartawan sambil mengucapkan “Ada apa Wartawan kesini, wartawan enggak ada yang beres, saya alergi melihat wartawan, kami tidak nyaman bekerja kalau ada wartawan” sambil mengusir ketiga wartawan tersebut dari ruangan

Tata Usaha. Kepala Tata Usaha (Sirait-red), juga mengatakan, “Saya berhak mengusir wartawan dari ruangan saya”, sambil memanggil Satpam untuk membantu mengusir ketiga wartawan tersebut dari ruangan T.U. Sirait juga mengancam akan memukul wartawan apabila wartawan tersebut tidak mau keluar dari ruangan T.U. Ada dugaan wartawan, sebenarnya Kepala Sekolah (Machruf, SPd) ada di sekolah, tetapi bersembunyi di salah satu ruangan yang ada di SMPN 259. Ketiga orang wartawan tersebut juga menduga bahwa peristiwa/kejadian ini kemungkinan besar atas perintah/ suruhan dari Kepala Sekolah (Machruf,SPD) kepada Kepala Tata Usaha (Sirait) untuk mengusir wartawan. MOMBANG

Pulogebang 20 Pagi dan 23 Petang satu atap satu gugus. Selain itu Ia akan menjalin kerjasama berbagai kegiatan yang bermanfaat. Harapan yang sama pula diungkapakan Drs. Runggo Riyanto, MPd. Selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Drs. Musliman Pendais Wilayah Binaan VII Kecamatan Cakung. Pada kesempatan itu Runggo berharap agar SDN Pulogebang 20 Pagi dan 23 Petang meningkatkan prestasi dan disiplin belajar, ini dilakukan untuk mengantar anak didik ke gerbang yang berkualitas. Acara yang dikemas dengan nuansa kekeluargaan yang sederhana dan dihadiri pula oleh Binaan VII TK/ SD Hj. Megasari, MM. ditutup dengan siraman rohani yang disampaikan Ustad Kosasih pengertian dan manfaat Pendidikan Alquran. Yang inti nya mengajak guru lebih berperan serta dalam memperbaiki moral anak bangsa. SHODI

WAKIL Lurah Rawa Teratai

7 Kelurahan di Kecamatan Cakung Gelar Pelayanan Malam Hari Jakarta, Siasat Kota Berdasarkan Instruksi Gubernur No. 111 Th. 2010 Tujuh Kelurahan di Kecamatan Cakung melaksanakan Pelayanan tambahan pada malam hari. Ke tujuh Kelurahan itu ialah : Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Pulogebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Rawa Teratai, Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Cakung Barat. Pada acara pelayanan malam hari yang dikemas dengan nuansa kemasyarakatan di tiap-tiap kelurahan dengan menyuguhkan hiburan Band lokal dan Organd tunggal tujuannya agar para pemohon pelayanan KTP maupun KK terhibur.

SDN Pulogebang 20 Pagi dan 23 Petang Gelar Maulid Nabi SAW laku Kepala Sekolah SDN Pulogebang 23 Jakarta, Siasat kota Alunan ayat suci al-Quran yang di ku- Petang dan Panitia. Acara ini dalam upaya mandangkan Muda Sriatun, SPd. terden- mempererat tali silaturahim antar gar merdu ditelinga hingga membuat sua- masyarakat dengan pihak sekolah mulai sana aula SDN pulogebang 20 pagi dan 23 petang dijalan palad Rawakuning, Jakarta Timur tempat digelarnya Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H menjadi hening. Semua yang hadir tampak mendengarkan ayat demi ayat sambil berharap ridho dari Allah. Dilanjutkan dengan saritilawah dibacakan Febralia, S.Ag. Kalam Ilahi tersebut mengawali rentetan acara maulid Nabi yang mengangkat tema dengan memperingati nabi Muhammad SAW “Kita jadikan akhlaqul SUASANA Peringatan Maulid Nabi SAW karimah sebagai budaya hidup sehari-hari” dari siswa-siswi peser ta didik, guru, dan dihadiri pula oleh Pejabat Dinas Pen- karyawan dan staff. Ucapan yang sama juga diutarakan Hj. didikan Dasar Kecamatan Cakung, Ketua Wilayah Binaan VII Kecamatan Cakung dan Yayah Rokayah, SPd. Kepala Sekolah SDN Ustad kosasih yang memberikan siraman Pulogebang 20 Pagi dalam sambutannya rohani. Menurut Drs. Anum Rohman se- bahwa acara ini terselenggara karena SDN

LURAH Cakug Barat, Ikhsan M Ali

Kelurahan Rawa Teratai Pelayanan malam hari di Rawa Teratai dihadiri oleh Camat Cakung H. Lukman Hakim, Wakil Camat Abu Bakar, Lurah Ujung Menteng Drs. D. Yudhi S, lurah Pulogebang Indro dan seluruh karyawan serta staff kelurahan Rawa Teratai, akan tetapi Diana AF AP.MM, selaku Lurah berhalangan hadir karena cuti, dan di wakili Ikhwan M Ali, SH selaku Wakil Lurah Rawa Teratai. Pelayanan malam hari lebih efektik dbanding pelayanan pada pagi maupun siang hari, karena lebih tepat sasaran yang

notabene para pekerja maupun buruh pabrik,Ungkap Ikhwan. Dan telah terealisasi 82 pemohon KTP/KK, 1 pemohon PU, 2 SKCK, 1 Pelayanan kehamilan dan 2 pelayanan kesehatan.. Kelurahan Cakung Barat Di Kelurahan Cakung Barat acara pelayanan malam hari juga dihadiri Camat Cakung H. Lukman Hakim, Wakil Camat Abu Bakar, Lurah Pulogebang Indro, Lurah Cakung Barat Wahyu Priastanto, S.sos. Dan Wakil Lurah Susi, SE, Kasatgas Pol PP Rosidi dan Sekkel Bambang Pramono serta seluruh Staff karyawan kelurahan Cakung Barat. Menurut Lukman Hakim jika pelayanan malam hari dilakukan di kecamatan kurang efektif karena tidak mengena pada masyarakat yang jauh dari kecamatan. Sebab ini sudah menjadi agenda dan Instruksi Gubernur No. 111 Th. 2010 hasil dari pelayanan malam hari yang terealisasi 82 pemohon KTP/ KK dan 7 pemohon SKCK, 2 KTP/KK simbolis yang diberikan Wahyu Priastanto lurah cakung Barat dan camat Cakung Lukman Hakim. Dengan adanya Pelayan malam hari sebagai bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat imbuh Kasubsie Capil Setiati dan Sodali. SHODI

Gebyar dan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMPN 284 Jakarta, Siasat Kota Dengan suasana yang penuh keakraban serta kekeluargaan 460 siswa-siswi menghadiri acara maulid nabi Muhammad SAW di lapangan olahraga SMPN 284 Jl. Rawa Bebek – Pulogebang, Cakung Jakarta Timur. Acara maulid nabi yang mengangkat tema dengan memperingati maulid nabi Muhammad SAW “ Kita wujudkan generasi Islam yang berakhlakhul Karimah”. Acara ini dihadiri oleh pengawas paket Drs. Ukan Mulkan, Kepala SMPN 284 Iis Abdul Muis, SPd, Penceramah Drs. Taufik Abdurrahman dan seluruh guru SMPN 284 serta staff dan karyawan sekolah. Mudah-mudahan dengan memperingati maulid nabi Muhammad SAW kita dapat mewujudkan generasi Islam yang benar benar berakhlakhul karimah di sekolah maupun di luar sekolah agar mempunyai kepribadian, kejujuran serta keikhlasan dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini dikatakan kepala SMPN 284 Iis Abdul Muis, SPd sebagai bentuk orientasi pendidikan moral. Hal senada juga disampaikan oleh pengawas paket Drs. Ukan Mulkan agar generasi muda sekarang mampu meneladani nabi Muhammad SAW dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Dalam ceramah Drs. Taufik Abdurrahman mengungkapkan marilah bersama sama meningkatkan kualitas iman dan takwa agar masa depan bangsa kita lebih bermartabat. Pada acara itu dipandu Fahrudin Ali dan ditutup dengan pemberian hadiah hasil dari perlombaan di Gebyar maulid nabi Muhammad SAW seperti lomba kaligrafi, MHQ, MTQ, Cerdas cermat, Adzan dan Nasyid. Pemberian hadiah dilakukan oleh kepala SMPN 284 Iis Abdul Muis dan wakil Agus Purbiantoro sekaligus do’a dan ramah tamah. SHODI

Pelayanan Malam Hari di Kelurahan Tanjung Priok Jakarta, Siasat Kota Berkutat pada suatu aturan dan kebijakan pemerintah selalu melakukan terobosan-terobosan pelayanan untuk masyarakat. Berdasarkan intruksi Gubernur No. 111 Th. 2010 telah menghasilkan kinerja tambahan pada malam hari di tiap-tiap kelurahan. Berdasarkan SK.Gubernur DKI Jakarta 1251 Th.1986, Kelurahan Tanjung Priok memiliki luas wilayah 559 Ha. Dengan realisasi pemukiman 80 Ha dengan jumlah penduduk 41.190

jiwa dan 11.547 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi 16 RW dan 158 RT di tambah fasilitas kesehatan Rumah sakit dan Puskesmas, sarana pendidikan, fasilitas sarana keamanan. Kegiatan dan acara pelayanan malam hari dihadiri walikotamadya Jakarta Utara H. Bambang Sugiono, camat Tanjung Priok, Sekko Tanjung Priok, Lurah Tanjung Priok Ade Himawan, AP serta seluruh karyawan dan staff kelurahan Tanjung Priok.

Pelayanan tersebut meliputi pembuatan dan perpanjangan KK maupun KTP, SKCK, PU, Kesehatan, Kehamilan dan PKK. Tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang sibuk bekerja. Menurut lurah Tanjung Priok Ade Himawan AP bahwa pelayan malam hari sebagai bentuk pelayanan tambahan waktu, dan ada 2 pasang pengantin menikah gratis yang disaksikan oleh walikotamadya Jakarta Utara, Bambang Sugiono. SHODI

WALIKOTAMADYA Jakarta Utara H Bambang Sugiono bersama Sekko Tanjung Priok.

10 Hari Tak Bayar Raskin Dipanggil Jaksa Rengat, Siasat Kota Pengambilan Beras Miskin (Raskin) pada penyedia beras di Bulog, Raskin dapat diberikan maksimal dua bulan, karena pengambilan dengan keringanan selama 10 hari itu dengan cara keringanan oleh Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto. Bila tidak di bayar selama jangka waktu tersebut, maka Kades yang bersangkutan akan dipanggil Pihak Kejaksaan agar dapat berikan Lpj raskin yang diberikan kepada masyarakatnya, karena masyarakat ketika ambil raskin dipastikan bayar. Demikian dikatakan Camat Rengat Barat ketika dikomfirmasi wartawan di ruang kerjanya melalui Kasi. Kessos Drs. Indrajaya kamis, (17/3). Dikatakannya, jumlah raskin untuk kecamatan Rengat Barat, dalam satu bulannya capai 52.560 kg. Harga Raskin Rp 1.600 perkilogram dari bulog maka harus memperoleh keseluruhan dananya sebesar Rp. 168.192.000 untuk dua bulan, secara keseluruhan 17 Desa dan Satu kelurahan Pematangreba. Namun karena sebelumnya dalam proses pengambilan raskin telah dirapatkan, maka, keringanan selam 10 hari telah sepakat para kades akan mengambil raskin dan segera dilunasi, namun kalau tidak lunas maka harus bersedia dipanggil jaksa untuk mempertanggung jawabkan, hal tersebut.Karena bulog tidak mau dirugikan serta tidak mau adanya berlama-lama berikan keringanan, yang awalnya Bulog mengatakan ada beras ada uang,” ucapnya. Namun dengan loby Bupati akhirnya Bulog mau berikan keringanan selama 10 hari dan harus lunas. Dari ancaman yang telah sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka ada dua atau tiga Desa yang belum mengambil raskin untuk masyarakatnya. Lebih dijelaskan lagi, Desa yang telah melunasi raskin selama tiga bulan diantaranya adalah Desa Barangan, Kotalama, Redang, Sialang Dua Dahan, Bukit Petaling, Tanah Datar, Sungai Baung dan Desa Rantau Bakung. Sementara yang mengambil dua bulan saja, dan barangkali desa inilah yang akan berhadapan dengan Kejaksaan jika tidak lunas selama 10 hari adalah Desa Pekanheran, Talang Jerinjing, Kelurahan Pematang Reba, Pematang Jaya, Danau Baru dan Desa Sungai Dawu.” ujar Indrajaya. Sementara akan kembali mengambil raskin, seperti Desa Danau Tiga dan Desa Tani Makmur, tentu bejanji terlebih dahulu. Kita belum mengetahui akan berapa bulan, dan belum ada keterangan hingga saat dini, baik itu dengan desa Alang kepayang dan Desa Air Jernih,”” ucapnya. HATTA MUNIR

Walau Dana Dipangkas Pilkada Benteng Tetap Dilaksanakan Bengkulu, Siasat Kota Masyarakat Bengkulu Tengah (Benteng) sudah sangat mendambakan segera terpilihnya Bupati Dipeiitif, karena hampir tiga tahun belum juga dilaksanakan Pilkada untuk terpilihnya Bupati Dipinitip. Pada tanggal, 28 Februari 2011 Siasat Kota mendapatkan penjelasan dari Ketua KPUD yang diwawancara di Kantor KPUD Bengkulu Tengah Saudara ATISAR, S. Ag. MM, bahwa KPUD tetap bertekad untuk melaksanakan Pilkada Bengkulu Tengah pada tahun 2011 ini, walaupun terjadi beberapa kali Pemangkasan Dana yang sudah diajukan pada Tahun 2010 Sebesar Rp. 13, 6 Milyar yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah terjadi Pemangkasan sehingga menjadi Rp. 12, 77 Milyar yang dibahas pada tanggal, 30 Desember 2010. setelah itu dibahas oleh Pemerintah Daerah Benteng dengan DPRD

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

tanggal, 21 Februari 2011, dihotel Dianty Kec. Pondok Kelapa dan kembali di pangkas sehingga disetujui menjadi 10, 8 Milyar. Dengan dana yang sangat minim ini KUPD tetap akan melaksanakan Pilkada dengan Cacatan ada MOU antara Pemerintah Daerah dengan KPUD dana kekurangannya tetap dimintakkan, karena KPUD Memprediksi pelaksanaan Pilkada terjadi dua putaran. Dalam pelaksanaannya pada Bulan Maret 2011 KPUD akan segera menyusun tahapan Pilkada dan pada tanggal, 21 September 2011 akan ditetapkan sebagai hari H Penjoblosan. Namun demikian data DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pada saat ini belum tuntas dan akan segera dibuat. Untuk data DPS (Daftar Pemilih Sementara) berjumlah 69. 422 Mata Pilih, tetapi Ketua KPUD berjanji data DPT akan tuntas dalam bulan April 2011. demikian ATISAR. EDEN

TERKAIT PUNGUTAN SMPN 12 TAMSEL

Disdik Pemkab Bekasi Diminta Tegas Bekasi, Siasat Kota Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kabupaten Bekasi, diminta bertindak tegas perihal masih adanya pungutan liar (Pungli) di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi. Ketegasan itu sangat diharapkan masyarakat, mengingat alokasi dana pendidikan untuk pemerataan pendidikan di indonesia sudah cukup besar. Pungutan liar dengan berbagai dalil untuk kepentingan penyelenggara pendidikan itu sendiri dinilai RUSDI sebagai pelecehan terhadap Undang-Undang Sisdiknas. Hal tersebut dikatakan Koordinator Nasional LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia (LP2KI), Cupa S, kepada Siasat Kota. Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi melalui Kabid Dikdas, harus tegas terhadap setiap Kepala Sekolah yang melakukan pengutan

yang dinilai tak bedasar hukum, seper ti halnya yang terjadi di SMPN 12 Tambun Selatan. “Kepala Dinas Pendidikan harus mampu memberi sanksi kepada para kepala sekolah yang melakukan pungli. Ketegasan itu layak dilakukan karena alokasi dan ragam bantuan telah digulirkan pemerintah, untuk menjamin pendidikan gratis, paling tidak meminimalisir biaya pendidikan,” tegas Cupa. Perihal pungutan liar di SMPN 12 Tambun Selatan, Siasat Kota ber usaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid Dikdas, akan tetapi sampai berita ini diturunkan tidak berhasil karena yang besangkutan tidak berada di kantor. Sebagaimana diberitakan pada edisi sebelumnya, seperti yang disampaikan salah seorang orang tua siswa yang anaknya menjadi peserta didik pada SMPN 12 Tambun Selatan, yang beralamat di Jalan

P. Buton. SKU, Kabupaten Bekasi. Kepada media ini ia mengaku harus mengeluarkan uang Rp. 312.000 untuk biaya sekolah putrinya, tanpa mengetahui pasti tujuan atau realisasi pungutan terhadap siswa tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pungutan tersebut juga dikenakan kepada seluruh siswa di sekolahy itu. “Katanya dana itu untuk biaya perpisahan, buku dan untuk penamatan. Saya tidak berani berkomentar atau protes karena takut akan berpengaruh terhadap kenyamanan belajar putri saya nantinya,” keluhnya. Selain mengeluhkan pungutan tersebut, ia juga berharap agar pihak Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi tanggap terhadap keluhan masyarakat, khususnya praktek pungli yang selalu mencoreng dunia pendidikan. “Apakah biaya perpisahan dan penamatan siswa memang menjadi tanggung jawab kami. Kalau memang itu sesuai aturan, trus dana BOS dan dana bantuan pendidikan lainnya, dikemanakan dan untuk apa?,” tanyanya. ARIOS

MANTAN KETUA PN JAKTIM DILAPORKAN KE KY Jakarta, Siasat Kota Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) melaporkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Robinson Tarigan bersama dua hakim anggotanya yakni, Hiras Sihombing dan Djumadi kepada Komisi Yudisial (KY) terkait kasus perdata utang piutang antara PT Elang Kurnia Sakti (PT EKS) dengan PT. Meki Indonesia (PT. MI) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

EDATANGAN mereka ke Komisi Yudisial, diterima langsung oleh Zainal Arifin.SH selaku Koordinator Bidang Pengawasan Hakim juga merangkap Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat. Menurut juru bicara GMPH, Tony Akbar Hasibuan, setelah melaporkan ke tiga hakim tersebut, pihaknya meminta agar KY segera melakukan pemanggilan kepada ketiga hakim tersebut, khususnya ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus ini. Pak Zaenal juga mengatakan, sebaiknya majelis hakim kasus perdata itu menunda dulu putusan sidang sebelum kwintansi yang diduga palsu tersebut dipastikan

keasliannya, terang Tonny Akbar Hasibuan. Menurut Tonny, pihaknya juga sudah menemui wakil ketua PN Jakarta Timur Syamsul Bahri yang mengatakan bukti kwitansi tersebut tetap digunakan pihaknya dalam memutuskan persidangan itu. Artinya, majelis hakim tetap memutuskan kasus itu terlepas kwitansi itu asli atau palsu. Hal ini yang membuat kami melaporkannya ke KY, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum PT. EKS, Nuzul Hakim mengatakan kalau pihaknya tetap menuntut agar majelis hakim menyerahkan bukti kwitansi palsu itu. Bagaimana dapat dipastikan keasliannya kalau copy kwitansi itu tidak diberi-

kan. Padahal kami perlu untuk dasar bukti kami melaporkannya ke kepolisian, kata Nuzul. Sebelumnya, sengketa perdata PT. EKS dan PT. MI ini bermula dari dipasoknya berbagai mesin pengolahan bahan kimia kepada PT. MI dari PT. EKS hingga mencapai utang Rp. 7 Miliar. Persolana muncul ketika PT. EKS menagihnya namun dikatakan PT. MI sudah melunasinya dengan menunjukkan kwitansi pembayaran senilai 759.308 dolar AS atau setara Rp. 8,352 miliar yang ditandatangi Direktur Keuangan PT EKS Lianawati Nurmawan yang membantah tidak pernah menerima pembayaran dari PT. MI dan menandatanganinya. INDRA SUKMA

Anggaran Pilkada Banten Capai Rp 132,5 Miliar Serang, Siasat K ota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten telah mengajukan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Banten 2011 sebesar Rp. 132,5 miliar. “Anggarannya sudah kami ajukan sebesar Rp. 132,5 miliar untuk pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan gubernur Banten 2011. Sekarang tinggal menunggu pencairan, “kata Ketua KPU Banten Hambali di Serang, Rabu (9/3) lalu. Ia mengatakan, anggaran sebesar itu untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dimulai atau diluncurkan pada 16 Mei 2011. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Banten 2011 yang dihibahkan

kepada KPU Banten untuk penyelenggaraan Pilkada Banten 2011. “Saat ini kami sedang membuat draft tahapan Pilkada dan sedang menunggu penyerahan Daftar Pemilih tetap (DPT) dari Pemprov Banten,” kata Hambali. Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Banten 2011 dalam draf t tahapan Pilkada direncanakan akan dilaksanakan pada Tanggal 22 Oktober 2011. Sementara itu, anggota KPU Lukman Hakim mengatakan, sebagian besar dari jumlah anggaran Pilkada Banten tersebut diperkirakan akan habis tersedot untuk pembiayaan di tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Hal itu dikarenakan banyaknya jum-

lah tempat pemungutan suara sebagai basis kerja KPPS. “Diperkirakan nanti akan ada sekitar 16.000 TPS, jika satu TPS dengan anggota KPPS masing-masing berjumah 7 orang itu minimal Rp. 1,4 juta. Lalu ditambah biaya operasional per TPS minimal Rp. 1 juta dikali 16.000 sudah kelihatan besaran anggaran untuk itu,” Lukman Hakim. Lukman mengatakan, penggunaan anggaran pilgub tersebut akan lebih banyak berada di tingkat KPU kabupaten/ kota, termasuk untuk pembayaran honor dan operasional KPPS. “KPU Banten hanya mengelola 19 persen saja dari keseluruhan anggaran. Sebagian besar anggaran itu untuk pengadaan logistik,” kata Lukman Hakim

Ia mengatakan, kepastian mengenai jumlah persis anggaran Pilkada Banten tersebut masih harus menunggu payung hukum dari Pemprov Banten yang berupa peraturan gubernur (Pergub). Idealnya Pergub tersebut terbit sebelum tahapan pilgub dimulai. Tahapan pilgub itu sendiri akan dimulai dengan pemutakhiran data pemilih, data tersebut diambil dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dihimpun Pemprov Banten. Tahapan selanjutnya antara lain adalah pendaftaran pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Pada Pilgub Banten 2011 partai politik pengusung pasangan calon harus memiliki minimal

13 kursi DPRD, atau 15 persen dari jumlah kursi DPRD keseluruhan. Sedangkan untuk bakal calon yang maju dari calon independen, syaratnya harus mendapatkan minimal 4 persen dari jumlah penduduk atau diperkirakan hanya butuh sekitar 400.000 fotocopy KTP sebagai bukti dukungan. Sementara untuk calon yang diusung gabungan parpol non parlemen, harus mengumpulkan 15 persen perolehan suara pada pemilu DPRD tahun 2009 lalu. “Kalau tahapan itu semua berjalan lancar kita harapkan gubernur terpilih sudah bisa dilantik pada 11 Januari 2012 sesuai ketentuan. Itu sudah termasuk menyediakan waktu jika ada putaran kedua,” kata Lukman Hakim. ARY

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

JELANG MUSCAB PKB, DUA KANDIDAT KUAT MUNCUL Pakpak Bharat, Siasat Kota Jelang Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Keadilan Bangsa (PKB) Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2011-2016 sejumlah nama kandidat bermunculan, diantara kandidat dimaksud adalah M. Khoirun Siregar dan H. Boangmanalu.

EDUA kandidat ini pada pilcaleg tahun 2004 lalu adalah masing-masing caleg nomor urut dua dari dapil (Daerah Pemilihan) yang berbeda. M. Khoirun Siregar dari dapil 1 yang meliputi Kecamatan Salak, PGGS, STU Julu, STU Jehe dan pagindar, semenatara H. Boangmanalu dari Dapil dua meliputi Kecamatan Siempat rube, Tinada dan Kerajaan. “Dalam muscab PKB Pakpak Bharat yang sebentar lagi akan dilaksanakan sejumlah balon kandidat telah bermunculan dan kami berdua juga akan mencalonkan diri, termasuk saya dan H.Boangmanalu” Demikian disampaikan M. Khoirun Siregar melalui telepon

selularnya kepada wartawan, Kamis (10/3). Dijelaskannya, mereka berdua telah sama-sama memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi ketua DPC PKB Pakpak Bharat Periode 2011-2016, sebab dirinya mengklaim telah mengantongi lima PAC dan mendapat dukungan dari PAC Kecamatan Pagindar sementara salah seorang rivalnya H. Boangmanalu mengantongi tiga PAC. “saya telah mengantongi lima PAC dan mendapat dukungan dari PAC Pagindar sementara salah seorang rival saya adalah H. Boangmanalu telah mengantongi tiga PAC” ujarnya Ditambahkannya, Apabila

dalam muscab nantinya berhasil dimenangkan, selain dia berjanji untuk membesarkan PKB Pakpak Bharat, juga mempunyai target pada pilcaleg 2014 mendatang berusaha mempunyai Fraksi di DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan mendudukkan wakil rakyat minimal empat orang masing-masing dua dari dapil 1 dan dua dari dapil 2. Ketika ditanya, kalau ada perubahan atau pertambahan dapil di Pakpak Bharat pada pilcaleg 2014 mendatang, Siregar mengatakan akan berupaya mendudukkan minimal 1 orang anggota DPRD dari dari Partai Kebangkitan Bangsa setiap dapil. “ Kalau memang ada perubahan atau penambahan Dapil di Kabupaten Pakpak Bharat ini, jika saya terpilih nantinya tetap akan berusaha mempunyai Fraksi PKB di DPRD dengan mendudukkan minimal 1 orang setiap dapil” tutupnya via selularnya yang menurutnya masih berada di Padang Sidempuan. JTGR

DPRD Usulkan Tanaman Hutan Buru Berubah Status Benteng, Siasat Kota Sehubungan dengan luas lahan tanaman hutan buru yang berlokasi di bukit kabu yang terletak antara Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 14.500 Ha, maka Ketua DPRD Bengkulu Tengah Feri Ramli,SH, melalui ketua Komisi II, Zul Adrian, SE, mengusulkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Pusat agar dapat mengubah statusnya menjadi lahan perkebunan masyarakat. Zulpa Adrian menjelaskan lokasi taman hutan buruh mencapai 14.500 Ha itu sampai saat ini terbangkalai tidak banyak menafaatnya, maka kami berharap agar Pihak BKSA Pusat dapat merubah status yang selama ini taman hutan buruh dirobah statusnya dibebaskan untuk digarap masyarakat menjadi perkebunan. “Saat ini pihak DPRD Benteng masih melakukan koordinasi dengan pihak Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah (PEMDA BENTeNG) untuk mencari waktu yang tepat dan mencari dana untuk mendatangkan pihak BKSDA Pusat tersebut untuk melakukan peninjauan ke lokasi Taman Hutan Buruh yang berlokasi di Semidang Bukit Kabu berbatasan dengan Kab. Seluma” katanya. Zulpa Adrian juga menambahkan adapun tujuan untuk merubah status tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menambah pendapatan Asli Daerah (PAD) di kedua Kabupaten tersebut. ZUKIFLI. A

ISTIMEWA

SIDAK LP NARKOTIKA Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar melakukan sidak di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap, Jateng, Kamis (10/3).Menkumham Patrialis Akbar menyatakan bahwa mulai Kamis (10/3), Marwan Adli resmi dinonaktifkan sebagai Kalapas Narkotika Nusakambangan untuk memperlancar pemeriksaan di BNN.

LP Pansek PN Jaktim Dialihkan ke PMJ Jakarta, Siasat Kota Berkas Laporan Polisi (LP) dari Rusli Wahyudi, yang melaporkan Panitia Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, H.Bastarial.SH.MH. yang diduga telah memberikan keterangan palsu dalam akta authentic, ketika masih menjadi Pansek di Pengadilan Negeri (PN) Tanggerang pada 20 Oktober 2008. Selain Bastrial, juga turut terlapor mantan Ketua PN Tanggerang, berinisial AH dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri mengalihkan kepada Polda Metro Jaya (PMJ) belum lama ini. Menurut Mujahdin, selaku kuasa hukum Rusli Wahyudi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2) pekan lalu, “dengan dilimpahkan LP kliennya kepada Polda Metro Jaya (PMJ) maka pemeriksaan selanjutnya terhadap kasus dugaan pemalsuan akta authentic oleh kedua terlapor akan disidik penyidik Polda” tegasnya

Rusli menjelaskan, sebelumnya telah melaporkan AH dan Bastarial ke Bareskrim Mabes Polri karena kedua mantan pejabat PN Tangerang itu diduga memasukan keterangan palsu pada akta authentik atau pemalsuan surat terkait berita acara tegoran (aanmaning) No: 10/Pen.Eks/2008/ PN TNG tanggal 20 Oktober 2008. Dalam berita acara tegoran disebutkan seolah-olah kuasa hukum pelapor, Sunarto Cs hadir ke PN Tangerang. Padahal tim kuasa hukum pelapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari PN Tangerang untuk aanmaning putusan Mahkama Agung (MA) terkait sengketa tanah antara Rusli dengan PT. Dian Swastatika Sentosa (DSS). Mujahidin mengatakan pihaknya juga mempertanyakan pelaksanaan dari penetapan PN Tangerang tanggal 25 Oktober 2010 No: 10/Pen.Eks/2008/PN TNG soal pengecekan dan penyerahan tanah sen-

gketa antara PT. DSS dulunya PT. Supra Veritas dan PT. Simas Tunggal Centre dengan Rusli Wahyudi pada 10 Januri 2011. Alasan dia dalam hukum acara tidak ada istilah pengecekan dan penyerahan tanah sengketa yang sudah diputus pengadilan, melainkan istilahnya di eksekusi. Selain itu kliennya keberatan dengan langkah PN Tangerang karena sengketa tanah tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena kliennya kini mengajukan bantahan atas penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 25 Oktober 2010 No: 10/Pen.Eks/2008/PN TNG Alasannya antara lain karena penetapan tersebut dianggap cacat hukum karena PT. DSS belum diberitahu soal isi putusan MA sehingga putusan itu belum memilik kekuatan hukum tetap. Putusan justru diberitahukan kepada PT Supra Veritas yang telah bubar dan merger menjadi PT DSS. INDRA SUKMA

KAKANIM KLS II DEPOK :

Kami Siap Melayani Masyarakat dengan Catatan Permohonan Lengkap Depok, Siasat Kota Harmanto, Kakanim Kls II Depok menghimbau kepada masyarakat pemohon Pasport. Bila ingin mengurus harus melengkapi permohonan. “Saya siap melayani masyarakat sebaik-baiknya”. Ujar mantan Kakanim Kls II Tembaga pura (Papua). Adapun himbauan yang menurut ayah Nindi Nabila Sonya (15) ini, sering keluhan diterima Harmanto dari mayarakat bahwa kadang-kadang masyarakat selalu praduga kalau Kantor Imigrasi Depok selau mempersulit permohonan pembuatan pasport. “Sebenarnya Kami tidak pernah mempersulit masyarakat, Kami selalu membuat yang terbaik”. jelas Harmanto yang kelahiran Solo, 3 April 1958 lalu. Menurut Harmanto untuk pembuatan pasport persyaratannya memang harus lengkap, kalau persyaratan yang dibutuhkan kurang satu maka pengurusan pasport tifak bisa dilaksanakan. Untuk pengurusan pasport masyarakat harus melampirkan Foto copy KTP, Foto copy KK, Akte lahir atau Akte Kawin. “Dari persyaratan tadi kalau kurang satu maka tidak akan dilayani. Karena pelayanan Sistem OnLine, monitor tidak akan mengakses”. Cerita suami Kustiah Kusuma Wardani ketikas ditemui diruang kerjanya.

HARMANTO Namun menurut Harmanto, pihak mereka akan membantu permohonan pasport yang kekurangannya dari nama atau tanggal lahir di KTP atau salah satu persyaratan lainnya kami masih bisa membantu, karena persyaratan tersebut, selain foto copy surat-surat yang aslinya harus dilampirkan untuk mencocokkan dengan foto copy”, tutur Harmanto yang akrab dengan wartawan. Sudah satu bulan Kakanim menempati Kantor Imigrasi yang baru yaitu di Grand Depok City, Jln. Boulevard Raya Kota Kembang persis belakang kantor DPRD Depok. Harmanto merasa kalau kantor lama dengan baru menurutnya sama saja, yang penting saya mencintai pekerjaan ini”, jelas Harmanto mengakhiri. DONALD/MOMBANG

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Alur Pulau Baai Semakin Dangkal Bengkulu, Siasat Kota Pengembangan dan Optimalisasi Fasilitas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu adalah atas dasar perjanjian kerjasama Nomor : 02/2008 dan Nomor : HK. 566/I/16/PI.11-08 antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II (Polindo), tanggal, 14 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin, ST dan Direktur Utama PT. Pelindo II, di Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa Alur Pulau Baai telah terjadi pendangkalan yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan Bongkar Muat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Bengkulu Secara Umum. Manager Operasional PT. Polindo II, M. Amin ketika dikonfirmasi wartawan Siasat Kota, Senin (21/2) di Kantor PT. Polindo II Pulau Baai menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menunjuk PT. Phataway untuk mengerjakan pengerukan alur, sehingga dapat difungsikan oleh kapal-kapal muat bongkar di Pelabuhan Pulau Baai, tapi kenyataannya yang dirasakan oleh masyarakat Bengkulu pada saat ini alur Pulau Baai kondisinya semakin parah, berarti PT. Phataway tidak berhasil melaksanakan pekerjaan pengerukan alur tersebut. Menurutnya, Direksi PT. Persero Polindo II telah dipanggil Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta dan diperoleh keterangan bahwa pengerukan alur dilimpahkan kepada PT. Polindo II untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Phataway yang tak kunjung selesai hampir 3 tahun dan telah mendapatkan perpanjangan waktu selama 6 bulan dan berakhir pada Februari 2011. Sebagai tindak lanjut pemanggilan tersebut PT. Polindo II menginginkan adanya surat tertulis dari Dirjen Perhubungan Laut Jakarta dan Direksi PT. Polindo II telah mengirimkan surat kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk dapat menerbitkan surat pengerukan alur kepada PT. Polindo II, dengan surat, tanggal, 04 Februari 2011 Nomor : TS. 13/I/I/P.1. II-III, Perihal: Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Sementara itu, Kepala Dinas Imfokom Provinsi Bengkulu Ali Berti yang dikonfirmasi pada Selasa (22/2)di kantornya menjelaskan bahwa kontrak antara Pemda dengan PT. Phataway masih tetap dilanjutkan dan pada saat ini perpanjangan kontrak telah berakhir bulan Januari 2011 dan kontrak tersebut tidak akan habis selama 20–30 tahun. Pekerjaan tersebut katanya akan tetap dilaksanakan PT. Phataway dan saat ini Pemda telah mengajukan perpanjangan kembali pengerukan Alur oleh PT. Phataway ke Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta sesuai dengan PP 17 tahun 2008 dan PT. Phataway meminta penyesuaian PP 61 Tahun 2010. Dijelaskan Ali, bahwa PT. Polindo II pada saat ini bukan sebagai penguasa pelabuhan (Regulator) akan tetapi sebagai operator dan untuk sementara pelaksanaan pengerukan Alur diambil alih oleh Dirjen Perhubungan Laut sebagai emergensi. Penjelasan Ali tentang kontrak tidak bisa terputus selamanya (20 – 30 tahun) kepada PT. Phataway ini menimbulkan pertanyaan masyarakat bahwa PT. Phataway yang tidak menunjukkan kinerja baik selama kurang lebih 3 tahun terhadap pengerukan alur Pulau Baai semakin dangkal ini menimbulkan pertanyaan publik ada apa antara Pemerintah Daerah dengan PT. Phataway ?, sehingga tidak mencari kontraktor lain yang bisa bekerja lebih baik yang benarbenar dapat memperbaiki alur pulau baai agar dapat dimanfaat oleh kapalkapal bongkar muat seperti yang diharapkan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Pada tanggal, 07 Maret 2011 Siasat Kota telah mengadakan wawancara dengan pihak Legislatip Provinsi Bengkulu khususnya Komisi III yaitu saudara Suharto sebagai Sekretaris menjelaskan bahwa Pihak Legeslatip pun sangat perihatin dengan situasi Pengerukuan Alur Pulau Baai yang tak kunjung selesai, sehingga meresahkan masyarakat yang berdampak pada pekerjaan bongkar muat dan sebagai dampak yang jelas sangat berpengaruh pada antrian panjang bahan bakar minyak di setiap SPBU Kota Bengkulu. Tentang pelaksanaan pengerukan alur DPR Provinsi tidak mengetahui karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya dan diketahui setelah ada masalah, demikian Suharto. EDEN

SOAL GANTI RUGI LAHAN PERKEBUNAN SAWIT

Belum Ada Kesepakatan Masyarakat dengan PT BSS Kotabaru, Siasat Kota Masyarakat Tanjung Harapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS), di Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan gagal mencapai kesepakatan tentang tuntutan ganti rugi lahan perkebunan sawit. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kotabaru, “kendati telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara masyarakat dan perusahaan, namun hingga kini belum menemui kesepakatan,” kata H. Gusti Safrin Masrin, pekan lalu. dapat dikatakan “Deadlock”, karena masing-masing memiliki bukti tentang kepemilikan lahan yang kini menjadi sengketa,” katanya. Ditambahkan H. Gusti Safrin Masrin lagi, semula warga mengaku lahan sawit yang kini dikuasai perusahaan PT. Bersama Sejahtera Sakti (BSS) yang merupakan Group Minamas seluas 1.100 hektar adalah milik warga Tanjung Harapan. Dari sekitar 1.100 hektar lahan perkebunan yang diklaim warga tersebut, sekitar 697 hektare di antaranya sudah ada bukti berupa surat menyurat dan kini dipegang warga. Perusahaan juga mengaku telah membayar ganti rugi kepada beberapa orang warga yang mengaku sebagai perwakilan pemilik lahan yang kini diklaim warga. “Untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berhak, kedua belah pihak harus dipertemukan dan bukti-bukti harus dilihat keabsahannya,” ujar Syafrin. Namun belakangan ini muncul komentar warga, bahwa lahan yang diganti rugi perusahaan PT. BSS lokasinya terletak di Batu Tunau, Sungai Buah, Pulau Laut Timur, bukan lahan yang kini dikuasai perusahaan dan diklaim warga tersebut. DYT/BADRUN

PERATURAN GUBERNUR DINILAI BERPOTENSI TIMBULKAN KONFLIK

Warga Lima Desa Keberatan Beralih Kabupaten Rengat, Siasat Kota Terkait dengan keluarnya surat penetapan dan penegasan keputusan Gubernur Riau 28 tahun 2005, tentang tapal batas Kabupaten Inhu-Inhil, dari warga lima Desa Kecamatan Batang Gangsal, keberatan beralih ke kabupaten Inhil. Pasalnya” selama ini telah berurusan ke Inhu, dan pelayanan tentu makin sulit karena jangkauan warga semakin jauh ke Inhil. Maka sangat keberatan jika lima ini berpindah dengan kab.Inhil. Ujar Rustami (47) tokoh masyarakat yang mewakili desa Danau Rambai kecamatan Batang Gangsal kab.Inhu Selasa, (15/3). Menurutnya ”seharusnya Gubernur Riau (Gubri) tidak mengeluarkan peraturannya, alasan itu karena sejumlah warga ditapal batas belum mengetahui kesepakatan. Bahkan Inhil itu dimekarkan dari Kabupaten Indragiri yang berpusat Kota di Rengat. Seharusnya mengantisipasi yang akan kembali terjadi konflik horizontalnya. Selain sejumlah warga diperbatasan wilayah kab.Inhu-Inhil yang diantisipasi, terkait beberapa perusahaan yang ada diwilayah kecamatan Batang Gangsal, tentu belasan perusahaan bakal akan terancam beralih masuk wilayah kab. Inhil, padahal secara kepengurusan administrasi selama ini melalui kab. Inhu. Sebab jumlah perusahaan yang masuk dengan lima desa tersebut, ada 2 perusahaan bidang pertambangan Batu Bara dan 9 perusahaan bidang pengalahan perkebunan kelapa sawit. Diantara 9 perusahaan yang masuk wilayah desa tersebut dalam bidang pengolahan perkebunan kelapa sawit itu yakni: PT. Panca Agro Lestari (PAL) terletak didesa Danau Rambai, PT. PALM desa penyaguhan, PT. RGSR (Toba-red) desa Penyaguhan, PT. SSK desa Belimbing, SIR Desa Belimnbing, PT. Palma I grup duta Palma desa Penyaguhan, PT. NAD Desa Sei. Akar dan PT. Lili Desa Sei Akar. Dan yang pernah melakukan bidang pengolahan pertambangan batu bara itu, PT. Citra Tambang dan PT. Riau Muara Berlian masuk kewilayah desa Sei Akar yang kesemuanya desa itu masih berpusat dengan kecamatan Batang Gangsal kab.Inhu. Maka hal ini,Bupati Inhu agar segera menyelesaikan yang akan mengancam terjadinya nanti konflik horizon-

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

tal, karena dari lima desa sangat keberatan yang akan berpindah wilayah kabupaten. pintanya”. Mengenai sengketa tapal batas Tata Pemerintahan melalui R. Facrurazhi, S,Sos Kasubag Pertanahan dan kependudukan membenarkan, jelasnya masih sedang dibahas. Dan diatara desa yang terancam itu yakni” desa Tanah Lakat, Sungai Akar, Danau Rambai, Belimbing dan Penyaguhan. Sebab penetapan belum diterima oleh masyarakat lima desa itu untuk masuk menjadi wilayah Inhil. Pasalnya’ Surat Gubri No.131/PN/38.06 tertanggal 27 April 2004 tentang peta pelacakan yang telah disepakati tanggal 6 Agustus 2002, tidak diakui dan tidak dijadikan acuan. ‘Kemudian kembali dilakukan verifikasi peta batas Inhu dengan Inhil tersebut melalui Tim PPBD Pusat tidak dijadikan acuan/ dasar penetapan. Dan Pemkab. Inhu telah menyurati Pemprov. Riau melalui surat No.72/TP/100/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 prihal sengketa batas Inhu-Inhil dan perlu ada penegasan dan penyelesaian oleh Gubernur Riau serta instansi terkait. Karena Peraturan Gubernur Riau (Gubri) No.28 tahun 2005 tentang penetapan dan penegasan batas daerah antara kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Indragiri Hilir (Inhil) dinilai bertentangan dengan Permendagri No 1 tahun 2006 pada BAB III pasal 18 ayat (2) dan (3) tentang pelaksanaan tim penegasan batas, harus melibatkan mulai dari tim penegasan batas daerah tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka untuk penegasan tentang menetapkan keptusan tapal batas daerah yang berwenang itu Mendagri, dan gubernur hanya sebatas memfasilitasi untuk diusulkan ke Mendagri setelah adanya musyawarah masingmasing Bupati/Kota serta melampirkan berita acara kesepakatan sesuai Permendagri No.1 tahun 2006 BAB IV pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) tentang keputusan penegasan batas daerah. Selanjutnya pemkab. Inhu tetap mengkaji ulang dan perlu peninjauan ulang peraturan Gubernur Riau itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan konflik horizontal dan penetapan batas antara kabupaten yang merupakan kewenangan Mendagri, karena Gubernur hanya sebatas memfasilitasi. ucapnya. HATTA MUNIR

Kepala PSDATGL, Ir Dodid Murdohardono Msc ‘Kebal Hukum’

PROYEK PSDATGL TA 20072008 LADANG KORUPSI? Bandung, Siasat Kota Sulitnya menembus akses masuk ke kantor Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingungan (PSDATGL) Bandung melahirkan kesan penjagaan yang berlebihan. Bagaimana tidak, untuk dapat masuk ke lingkungan kantor yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung itu harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Anehnya, kondisi tersebut hanya berlaku bagi para wartawan yang ingin melakukan konfirmasi ke kantor yang kabarnya menyimpan ‘segudang’ permasalahan.

EJADIAN seperti itu ter jadi bukan hanya sekali, melainkan berulang kali setiap akan dikonfirmasi. Bahkan kuli tinta dari beberapa media lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Kadang kala mereka berupaya mengakali si Satpam dengan berpura-pura mengaku dari rekanan perusahaan (pengusaha) untuk dapat masuk kelingkungan instansi dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Jika sudah demikian biasanya Satpam pun mempersilahkan dengan raut wajah tersenyum manis, terkesan pejabat terkait yang bertanggung jawab ‘bersembunyi dibawah selangkangan’ Satuan Pengamanan (Satpam) untuk menghindar dari ‘kejaran’ wartawan untuk meminta tanggapan atas berita SK pada edisi lalu di Lingkungan PSDATGL Bandung yang disinyalir beraroma KKN khususnya TA 2007 dan 2008. Kondisi penjagaan Satpam yang dinilai over tersebut disinyalir akibat ulah para pejabat dilingkungan PSDATGL yang merasa ‘alergi’ terhadap keberadaan wartawan. Akibatnya bukan justru mendatangkan persepsi postif melainkan justru negatif, bahkan ada asumsi tendensius yang disinyalir proyek-proyek dilingkungan PSDATGL menjadi ‘ladang’ korupsi. Meski disinyalir pernah diperiksa oleh aparat penyidik, namun berkat ‘kelihaian’ oknum pejabat didalamnya, para ‘tikus’ pemakan uang negara itupun dapat terhindar dari jerat hukum dan masih dapat menghirup udara segar. Laporan untuk Menteri ESDM Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Darwin Zahedy Saleh selayaknya mengetahui kinerja institusi dibawah Departemen yang dipimpinnya. Hal tersebut menyusul terkuaknya kebobrokan kinerja yang terjadi dilingkungan PSDATGL Bandung. Seperti diberitakan SK, bahwa dalam proses pengadaan TA 2007 pekerjaan Explorasi Air Tanah di Daerah Sulit Air Dengan Pemboran Dalam dan Penyedia Sarana Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah, senilai puluhan milyar ru-

WARGA kesulitan air bersih. Nama Kontraktor : “PT. GCR” No Kontrak : 004/SB.4/P2K/SPK/III/2007. Tanggal Kontrak : 28 – 05 – 2007, Akhir kontrak pada 28 – 11 – 2007. No K – KDP : 579166 – 24 – 2007 – 0004. Nilai Kontrak : Rp 2.338.497.100,No SPM : 00095 / 83.01/ BGE/ 2007. Tanggal 09 – 04 – 2007. No BAP SP2D : 01/ BAP/ SB.4/ IV/ 2007. Tanggal 13 – 04 – 2007. Dan juga pada pekerjaan Penyedia Sarana Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah dantaranya : Nama Kontraktor : “PT. LHC” No Kontrak : 004/SB.7/P2K/SPK/IV/2007 Tanggal Kontrak : 11 – 06 – 2007, Akhir kontrak pada 12 – 11 – 2007 No K – KDP : 579166 – 24 – 2007 - 0007 Nilai Kontrak : Rp 2.528.493.000,No SPM : 00297 / 83.01/ BGE/ 2007. Tanggal 20 – 06 – 2007 No BAP SP2D : 01/ BAP/ SB.7/ IV/ 2007. Tanggal 28 – 06 – 2007. Ket : No SPM (Nomor Persetujuan Pembayaran Pusat Lingkungan Geologi Ke KP2N) dan No BAP SP2D (Nomor Pembayaran dari KP2N ke Perusahaan) piah yang disinyalir beraroma KKN, dan didalam pekerjaan tersebut seperti dikeluarkannya No SPM dan No BAP SP2D adanya transaksi pembayaran pekerjaan kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai, disinyalir adanya KKN yang dikoordinir oleh Kapus PSDATGL/ P2K/KPA/Ketua Panitia Lelang TA 2007 dengan Kontraktor seperti data yang SK lampirkan, yang bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya Kegiatan TA 2007 disinyalir pengumuman lelang pekerjaan tersebut tidak diumumkan secara resmi di media massa, dan didalam pekerjaan pengeboran tersebut juga disinyalir dikerjakan oleh oknum PSDATGL Bandung, dan juga disinyalir alat - alat mekanik untuk pekerjaan TA 2007 menggunakan alat inventaris PSDATGL Bandung yang disewa perusahaan tetapi uang sewa tidak dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nama-nama kontraktor yang menjadi pemenang didalam kegiatan tersebut, yang disinyalir bersifat akal-akalan saja untuk menggerogoti uang Negara, adapun data pembayaran kepada pengusaha/kontraktor yang dipegang SK diantaranya pekerjaan Explorasi Air Tanah di Daerah Sulit Air Dengan Pemboran Dalam diantaranya (lihat tabel): Selain itu juga, pada APBN TA 2008 dengan anggaran berjumlah puluhan miliyaran rupiah, yang di peruntukan untuk Penyediaan Sarana Air Bersih dengan Pengadaan Mesin Pompa Pengeboran Air yang berlokasi di Kab.Cianjur dan Kab.Garut tidak sesuai dengan Spesifikasi barang yang di tentukan, dan juga Pembangunan Gedung Museum Karst Dunia disinyalir kuat terindikasi KKN baik dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan Pembangunan Gedung Museum, dan juga Pemeliharaan Gedung Kantor

/ Mess Madiun, yang di disinyalir di laksanakan sendiri oleh oknum pihak PSDATGL Bandung dengan meminjam perusahaan orang lain. Informasi yang dapat dihimpun SK, seputar anggaran pada TA 2008, Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disinyalir pengumumannya bodong (hanya beberapa eksemplar saja jumlah Koran Mingguan tsb di cetak untuk mengelabui perusahaan lain), dan saat ini Koran (Media) tersebut telah kolaps (bangkrut atau tutup) untuk memenangkan perusahaan tertentu! Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada TA 2008 Ir Dodid Murdohardono M.sc. yang sekarang menjabat menjadi struktur teratas di Lingkungan PSDATGL menjadi Kepala PSDATGL Bandung maka perlu dikaji ulang secara matang sejarah pengangkatannya sebagai pimpinan teratas di PSDATGL Bandung Sementara itu, Humas PSDATGL Bandung Andi Sipayung ketika dihubungin melalui pesan singkat (SMS) agar SK di Agendakan untuk dapat diketemukan dengan penanggung jawab kegiatan tersebut, tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Apalagi, kabarnya pihak PSDATGL Bandung disinyalir menerapkan praktek ‘bagi-bagi duit’ yang jumlah uang berfariasi puluhan juta rupiah agar permasalahan tersebut tidak di ekspose khususnya permasalahan TA 2007 dan 2008 kepada berbagai media, melalui salah satu staf PSDATGL Bandung yang disinyalir ‘kurir’ dilingkungan PSDATGL Bandung, dan SK masih mencari daftar nama – nama media dan disinyalir adanya ‘calo’ dilingkungan PSDATGL dan juga dua orang ‘kurir’ staf PSDATGL Bandung tersebut ! dan SK akan memuat daftar nama ‘calo’ dan dua orang ‘kurir’ staf dilingkungan PSDATGL Bandung tersebut pada edisi berikutnya. ROLISTON

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

KURNIAWAN AZHARI :

Ada Indikasi Penggelapan Aset Pembiakan Sapi Cross

Terkait Pembangunan Jalan Lingkar Mojoagung

PENGADAAN BOX CULVERT DISINYALIR KKN Surabaya, Siasat Kota Pembangunan jalan Lingkar Mojoagung yang dilakukan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dengan Satker SNVT Perbaikan Jalan dan Jembatan diduga menyimpang dari aturan lelang yang ditetapkan Nomor : KV.08.01/APBN/PAN – PEL/03/III/2010. Dengan jenis pekerjaan Box Culvert beton K 350 dan Agregat B dengan pagu Rp. 11.942.000.000,- tapi kenyataanya dilapangan justru Box Culvert yang terpasang bukan buatan pabrik tapi melainkan cor yang dibuat mirip Box culvert.

AL tersebut dibenarkan Ketua LSM Gempar Jawa Timur Hertanto “ya.. memang dalam pengumuman lelang berbunyi pengadaan Box Culvert K 350 tapi kenyataan dilapangan justru yang memakai Box Culvert hanya sebagian gorong-gorong itupun tebal dan kwalitas daya bebannya berbeda. Yang pertama dipasang 1100 kedua 1050 sedangkan ketebalannya 7 cm, sedangkan untuk yang lainnya dibuat cor sendiri dengan memakai besi banci. Dari segi bentukpun tidak beraturan kebanyakan bagian dalam pembuatan Box Culvert buatan sendiri dalamnya bergelombang dan sebagian sudah banyak yang retak juga nampak batu-batu kerikil yang tidak terkena cor buatan Box Culvert tersebut, Bentuknyapun tidak beraturan masak Box Culvert seperti peti mayat dibawah kanan kiri kecil sedangkan atas lebar. “Dari segi ini saja saya sudah meragukan kekuatan dari Box Culvert buatan sendiri dibandingkan dengan Box Culvert K 350 buatan

pabrik yang sesuai dengan spesifikasi. Bukan itu saja dari segi estetikanya Box Culvert buatan terkesan asal jadi, saya menduga, ini ada kerjasama yang menguntungkan antara PPK dan pihak rekanan yang mengerjakan, terbukti pekerjaan asal jadi tersebut bisa lolos. “Saya memang sudah bersurat dan dipanggil oleh PPK nya Ir. Iriantoko, dia justru mengatakan pengumumannya adalah pengadaan Box Culvert tapi diganti dengan model Box Culvert cor buatan sendiri, itupun Iriantoko tidak berani menunjukkan berita acara perubahan spesifikasi (Addendum) dan hasil uji Lab yang menunjukkan kalau Box Culvert buatannya sendiri tersebut setara dengan K 350 yang diumumkan dalam lelang, yang jelas saya ingin tahu dilab kan dan juga berita acara tersebut ada atau tidak karena dengan pekerjaan yang seperti itu akan mengakibatkan gagal konstruksi dalam waktu dekat, dengan pembuatan Box Culvert sendiri Negara dirugikan miliaran Rupi-

ah karena bentuk dan kwalitasnya sangat meragukan, saya akan melayangkan surat ke Dirjen Bina Marga dan surat tersebut akan saya tembuskan ke pihak kejaksaan terkait proyek lingkar Mojoagung yang sarat dengan penyelewengan tersebut karena bukti – bukti sudah lengkap “Ujar Hertanto. Sementara itu PPK Ir. Ariantoko ketika ditemui di ruang salah satu stafnya Mulyanto mengatakan “Memang lelang pengadaan yang tertera di media Box Culvert K350 tapi kami ubah dan membuat cor model Box Culvert dan mengenai gorong-gorong ketebalan dan daya beban tidak sama tidak masalah dan untuk drainase dan Box Culvert yang ambrol atau tidak sesuai spesifikasinya kontraktor akan saya suruh memperbaiki, masih Iriantoko “Sebenarnya yang salah itu kontraktor pengawas jangan kita yang disalahkan. Tapi ketika ditanya anda juga turun kelapangan dan mengetahui kalau kondisi Box Culvert tersebut tidak beraturan dari kekuatannyapun diragukan dan yang perlu saya tahu mana bukti lab dan surat perubahan pembuatan Box Culvert itu sendiri? Iriantoko sedikit grogi dan tidak bisa menjawab justru mengalihkan omongannya,” Statemen saya ini sudah resmi dan mewakili dinas dan bisa dipertanggung jawabkan. Dari pantauan wartawan Siasat Kota, (18/3) dilapangan memang ada pekerjaan pembetulan drainase yang jebol karena gagal konstruksi tetapi cuma itu aja sedangkan Box Culvert yang PPK janjikan untuk pembetulan tidak terlihat ada pembetulan. Kuat dugaan PPK ikut bermain dalam pelolosan proyek tersebut, yang seharusnya proyek tersebut tidak lolos. TIM

Musi Rawas, Siasat Kota Indukan Sapi Jenis Cross Lokal milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumsel untuk mewujudkan Program pembiakan guna menuju Musi Rawas Bersuwasembada Daging. Namun, Indukan Sapi tersebut bukannya membiak, malah sebaliknya 100 ekor menjadi 64 ekor. Hal tersebut diungkapkan penjaga kandang Yansyah, saat ditemui war tawan siasat kota mengatakan jumlah sapi yang ada di kandang sekarang berjumlah 64 ekor. Dulunya memang 100 ekor “tapi” ada yang mati, hilang dan ada juga yang di bawa entah kemana oleh Heri Bowo, “Sapinya ada yang dibawa oleh petugas yang berwenang disini, Heri Bowo,” kata Yansyah lugas. Kabidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Suprayitno sebelumnya mengatakan, Sapi indukan dalam program pembiakan Sapi Jenis Cross jumlahnya tetap 100 ekor dengan asumsi hilang 2 ekor, mati 4 melahirkan enam ekor. “Jadi jumlahnya tetap 100 ekor,” tuturnya. Tata Usaha Sentra Pengembangan Pembibitan Peternakan (SP3) Heri Bowo, mengaku khawatir dengan keamanan Indukan Sapi jenis Cross Lokal yang dijaga oleh “Orang dusun”, karenanya Heri menitipkan kepada petani. Jumlah sapi Di kandang SP3 saat ini 78 ekor, sisanya 13 ekor dititipkan sama petani. “Disini (Simpang Periuk Lubuklinggau, Sumsel) ditipkan dengan M. Sakri 2 ekor, 7 ekor dititipkan dengan Warsito di Talang Puyuh, Kecamatan Beliti, dan sisanya 4 ekor ditipkan dengan Musiman di Mataram, kecamatan Tugumulyo,” jelas Heri. Dijelaskannya, sapi yang di tampung di Kandang SP3 hilang 2 ekor, mati 7 ekor, melahirkan 2 ekor. “Bayi sapi belum diambil situ? di satan,” kata Heri. Heri tak sanggup mengambil sapi yang terlanjur dititipkan di petani, karena mengambilnya harus ditebus sesuai dengan perjanjian yaitu Rp 400.000/ekor selama tiga bulan. Heri menggaku sebelum mengambil kebijakan menitipkan sapi ke petani ia terlebih dahulu melapor kepada atasanya Suprayitno secara lisan. “karena aturannya tidak boleh,” tambah Heri. Dilain waktu Suprayitno tidak bersedia memberikan komentar dengan alasan semua permasalahan menyangkut Dinas Peternakan memalui Sekretaris. “Silakan temui Pak Bambang,” katanya singkat. Kabid Peter-

nakan Kabupaten Musi Rawas ini terkesan tidak konsisten dan alergi terhadap pemberitaan yang bersifat sosial kontrol. Karena, di hari yang sama setelah dirinya mengeluarkan pernyataan semua permasalahan dinas melalui sekretaris, diruangannya ia sedang menjawab pertanyaan dari dua orang wartawan terbitan lokal. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupeten Musi Rawas Bambang mengelak untuk dimintai komentar. Menurutnya, permasalahan tahun 2011 kebawah itu tanggung-jawab Kabid dan Kepala Dinas. Kalau urusan dinas tahun 2011 dirinya baru diminta, Karena Bupati Ridwan Mukti minta semacam ada humas di setiap SKPD. Bambang berpendapat secara logika yang namanya pembiakan itu bertambah, bukannya berkurang, “Sapi beranak setahun sekali”. Kata bambang singkat. Sekretaris Sumpah Undang-Undang (SUU) Kabupaten Musi Rawas menduga Sapi Cross itu digadaikan, karena untuk menebusnya dengan sejumlah uang, bisa juga di indikasi-

HERI BOWO kan penggelapan aset, menyalahgunakan wewenang. Selain itu juga, bisa juga dititipkan begitu saja dengan perjanjian tahun 2011 akan mendapatkan bibit sapi. Karena menurut Kurniawan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2011 mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pengadaan sapi yang akan di titipkan kepada petani. Menurut Kurniawan, pembiakan sapi cross itu sia-sia saja, cuma untuk membelanjakan anggaran tidak lebih. Buktinya, jumlahnya berkurang. ironisnya lagi menurut Kurniawan, Tahun ini Dinas Peternakan dan Perikanan membeli sapi lagi. Jelas akan muncul permasalahan baru, Sapi tidak masuk ukuran spek, selanjutnya sapi hilang, Sapi mati. Kalau tidak dikelola dengan benar maka, Negara tetap saja dirugikan. ABU HASAN AZHARI

Karyono BAE: Pokmas Harus Indahkan MoU Bandung, Siasat Kota Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap masyarakyat korban bencana gempa yang melanda Indonesia ditahun lalu telah menganggarkan dana bantuan untuk meringankan perbaikan rumah tinggal. Seperti halnya untuk warga Kabupaten Bandung yang mengalami dampak gempa Pangandaran diwaktu 2009 lalu telah menerima dana bantuan gempa tahap II (Dua) mulai dari bulan Januari 2011, dengan klasifikasi berat dan sedang. Disela-sela kesibukannya, Karyono BAE, selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) penyaluran dana bantuan gempa untuk Kabupaten Bandung, memaparkan kepada Siasat Kota, mekanisme pencairan dana bantuan gempa tahap II (Dua) ini tergolong lebih sele-

ktif dibanding dengan penyaluran dana bantuan gempa tahap I (satu), Sebab, dalam tahap dua ini, melibatkan unsur tokoh Masyarakat, Pihak Koramil, Polsek, Kecamatan dan Pemrintahan Desa. “Proses dalam pencairan dana bantuan gempa ini diawali dari pengusulan dari Pokmas-Pokmas (Kelompok Masyarakat) berupa proposal dan setelah diteliti lalu dikukuhkanlah dengan Surat keputusan Bupati Kabupaten Bandung. Adapun alur dana tersebut dari kas Negara langsung ditransfer ke rekening Pokmas-pokmas sesuai dengan nomor rekening yang dibuka oleh pokmas tersebut, tetapi sebelum diluncurkan harus diketahui dan ditandatangani dahulu oleh BKM, Pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, serta Korlap (Kordinator lapangan)”, paparnya.

“Dalam penyaluran dana bantuan gempa tahap II (Dua) ini, ada dua klasifikasi yaitu klasifikasi rusak berat sebanyak 9858 KK (sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) (kepala Keluarga) dan rusak ringan 7364 KK (tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat), sedangkan besaran nilai untuk rusak berat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan untuk rusak sedang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Perlu diketahui, bahwa kami tidak memberikan rekomendasi pencairan kepada para Pokmas bila tidak ada rekomendasi dari TPOK (Team Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yaitu Pihak Kecamatan, Koramil, Polsek dan Pemerintah Desa serta Fasilitator”, jelasnya. Lanjutnya, Karyono BAE, menghim-

bau kepada para Ketua Pokmas agar mengindahkan MoU yang telah dibuat antara Pokmas dengan PJOK, yang mana inti dari MoU tersebut adalah, penyaluran dana tersebut harus segera disampaikan kepada para penerima bantuan dan harus merealisasikan dana tersebut untuk pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa waktu lalu, tegasnya. Hasil investigasi SK di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Roni, Kades Cinanggela, minggu lalu, mengatakan kepada SK, bahwa penyaluran dana bantuan gempa di Desanya sudah terealisasi dengan baik dan bantuan tersebut diterima sesuai klasifikasi. Ditempat terpisah, dilokasi pembangunan dari dana bantuan gempa tahap II (Dua) tepatnya di Desa Cibeurem, Keca-

matan Kertasari, Ketua DPD LPKN (Dewan Perwakilan Daerah lembaga Pemantau Korupsi Negara) Jabar, Jhoni P BAE, mengatakan kepada mengatakan kepada SK, bahwa penyaluran dana bantuan gempa tahap II (Dua) sudah terealisasi sesuai dengan mekanisme yang ada. Diakhir pembicaraan dengan SK, Jhoni P, mengapresiasi atas kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung, karena telah menunjukkan kemajuan dalam pelayanan penyaluran dana bantuan gempa tahap II (Dua) ini walaupun usianya baru seumur jagung, dan berharaf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung bisa segera membentuk tim reaksi cepat (TRC) untuk penanggulangan bencana alam, ungkapnya. BOIM

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

SISWA SDN CIGALONTANG BELAJAR DI TENDA PENGUNGSIAN Tasikmalaya, Siasat Kota Sungguh memprihatinkan, karena para pelajar kelas I dan II SD Negeri Cigalontang berlokasi di Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang terpaksa masih harus belajar di tenda pengungsian. Kebutuhan ruangan kelas untuk proses belajar mengajar di sekolah itu kurang akibat rusak parah. Hj Ratu Atut menghadiri Dharma Santi Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka

Hj Ratu Atut C: Kemampuan Umat Hindu Bisa Memajukan Banten Banten, Siasat Kota Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah mengajak umat Hindu di Banten untuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya berperan aktif membangun Banten. Gubernur menilai Umat Hindu di Banten memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk memajukan Banten khususnya bidang pariwisata. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Banten saat menghadiri Dharma Santi Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1933 di Covention Hall–Setos, Kota Tangerang, Sabtu (12/3). Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Banten-H.Muhadi, Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Banten-H. AM. Romli serta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Banten, sama halnya dengan Bali memiliki potensi wisata yang luar biasa, oleh karenanya mari kita ciptakan Banten seperti halnya Bali dalam penataan pariwisata. Minat wisatawan pun terus meningkat karena pesona alam dan kenyamanan yang di miliki Pulau Bali” terang Gubernur. Dari perayaan Dharma Santi Hari Raya Nyepi, Gubernur mengharapkan perayaan ini menjadi momentum revitalisasi nilai–nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kehidupan ke arah yang lebih

baik. “Kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah kedekatan emosional antara pemerintah dengan umat Hindu” harap Gubernur. Gubernur juga mengingatkan umat beragama lain di Banten untuk terus saling menghormati kerukunanan antar dan inter umat beragama di Banten. Sementara itu, Ketua Parisada Dharma Hindu Provinsi Banten-Anak Agung Anom Suarta mengungkapkan kegiatan Dharma Santi ini merupakan rangkaian kegiatan Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1933. Umat Hindu di Banten, diungkapkan Anak Agung Anom, senantiasa menjunjung tingg toleransi dan kebersamaan. “Perdamaian itu sangat penting dan mahal. Dengan perdamaian kita mendapat jaminan dan arah pembangunan dari pusat ke daerah” ungkapnya. Anak Agung menilai kerukunan umat beragama di Banten berjalan dengan kondusif. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banten menurutnya telah berjalan optimal. “Peristiwa di Cikeusik bukan karena Banten tidak kondusif, melainkan karena ulah provokator” tegasnya. Anak Agung Anom juga meminta kepada umat Hindu di Banten untuk terus berperan dalam membangun Banten demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ARY

SDN Haurgombong II Segudang Prestasi Sumedang, Siasat Kota SD Negeri Haurgombong II yang letaknya disamping Lapangan Lab. Teropong bintang di Desa Haurgombong Kecamatan pamulihan dari tahun ke tahun sudah menjadi langganan dalam meraih juara dalam OOSN Bidang Studi, seper ti tahun tahun 2010 lalu dalam OOSN dalam Bidang Studi Agama menyabet 6 emas sebagai juara per tama. hal itu layak mendapatkan acungan jempol yang ditujukan kepada para pembinanya yang telah berjasa dalam memberikan pembekalan materi pelajaran yang serius untukmencetak anak-anak didik yang cerdas dan berprestasi. Menur ut keterangan Kepala Sekolah SDN Haurgombong II Euis Emay SPd. Saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa memang sekolah ini tiap tahun selalu mengasilkan prestasi yang memuaskan terutama dalam lomba OOSN sehingga kami harus terus berupaya keras memper tahankan prestasi ini yang sudah menjadi tradisi bagi kami, dikatakannya, ”Walaupun saya baru menjabat kepala sekolah kami bersama teman-teman seperjuangan sepakat untuk selalu solid dalam memberikan materi pendidikan terhadap anak didik,” terangnya. Masih menurutnya, “Hasilnya Alhamdulillah pada tahun 2010 lalu kami mendapatkan enam medali emas dalam lomba bidang studi bidang ag-

ama yang terdiri dari lomba pidato, baca puisi, kaligrafi , hafalan suratsurat pendek (Putra/putri) dan lomba cerdas cermat ,” tambahnya. Selain itu dijelaskan pula saat ini SDN Haurgombong memiliki 351 siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 11 orang PNS dan 7 orang sukwan serta para pengajarnya sudah 90% Sarjana, lebih jauh Euis mengatakan ,” pada tahun 2011 siswa kami telah diikut sertakan dalam berbagi lomba diantarnya, lomba mata pelajaran di 5 bidang studi dan Alhamulillah telah meraih kembali juara diantaranya lomba Calistung kelas 2 meraih juara I, lomba pengetahuan Bahasa Indonesia dan pengetahuan Bahasa Inggris lomba pidato bahasa Inggris dan lomba Komputer yang kesemuanya meraih juara pertama,” ucapnya dengan bangga. Untuk meningkatkan pengetahuan para pengajar kami juga memberikan kesempatan bagi para pengajar untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di SKB Tanjungsari, Akhirnya Euis berharap kepada pihak terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap pihaknya, “karena kami juga masih banyak kekurangan terutama ruang kelas yang masih memerlukan perehaban yang dikhawatirkan mengganggu proses KBM, terutama dua ruang kelas yang kondisinya sudah rusak, diharapkan segera adanya bantuan rehab ruang kelas dari dinas terkait,” pungkasnya. ANA M

Kondisi memprihatinkan tersebut sudah berlangsung lama pasca bencana gempa Tasikmalaya 2 September 2009 lalu. Adapun siswa yang belajar di tenda berjumlah 51 siswa. 30 orang siswa kelas I dan 21 orang siswa kelas II. “Sampai saat ini, sebanyak enam ruang kelas sekolah rusak dan tidak layak ditempati murid untuk belajar pasca gempa bumi, proses KBM (kegiatan belajar mengajar, red) dilaksanakan di tenda darurat,” jelas Atang Suherman Sag, Kepala SDN Cigalontang pada wartawan, baru

baru ini. Karena itu, lanjut Atang Suherman, para siswa harus rela mengikuti pelajaran dengan teriknya matahari saat cuaca panas dan harus kedinginan jika terjadi hujan. Parahnya, tenda pemberian bantuan bencana tersebut kondisinya sudah usang dan rusak. Apabila hujan atap tenda pun seringkali bocor. “Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pernah memberikan bantuan pembangunan ruang kelas sebanyak tiga lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, tiga lokal ruang kelas lainnya kondisinya masih rusak dan tidak bisa dipakai. Sehingga terpaksa siswa dari tiga kelas tidak tertampung yaitu kelas I dan II. Sedangkan tiga ruang kelas yang sudah direnovasi digunakan murid kelas IV, V dan VI. Sedangkan para siswa kelas III menggunakan ruang perpustakaan untuk KBM. Ruang kepala sekolah dan guru menempati ruangan lama yang belum diperbaiki, ini pun dibantu dengan ditahan bambu,” paparnya Dia menambahkan, bahwa perbaikan tiga lokal kelas di sekolahnya bukan berasal dari anggaran khusus bantuan gempa, melainkan hasil pengajuan proposal DAK oleh sekolah tahun 2004. Sehingga sekolah yang menampung siswa keseluruhan sebanyak 108 orang tersebut, belum mendapatkan anggaran perbaikan khusus gempa untuk sarana pendidikan. HERI

35 SD di Kec Taba Penajung Kekurangan Guru Benteng, Siasat Kota Sebanyak 35 Sekolah Dasar (SD) di wilayah I UPTD Pendidikan Kecamatan Taba Penanjung-Pagar Jati, kekurangan 141 orang Tenaga Guru. Hal itu diungkapkan Kepala UPTD Wilayah I Taba Penanjung-Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Jalal Syajudi, S.Pd, saat ditemui Siasat Kota di ruang kerjanya belum lama ini. Jalal menjelaskan, 35 SDN tersebut terdiri dari 21 SD di Kecamatan Taba Penanjung dan 14 SD

di Kecamatan Pagar Jati. Sementara untuk kekurangan tenaga pendidik, Jalal memberi rincian; SD di Kecamatan Taba Penanjung kekurangan 79 orang yang terdiri dari 56 guru umum, 8 guru agama dan guru olahraga 15 orang. Sedangkan untuk Kecamatan Pagar Jati terdiri dari 14 SD kekurangan guru sebanyak 49 orang terdiri dari Guru Umum 32 orang, guru Agama 6 orang, dan guru olahraga 9 orang. Masih menurut Jalal, pihaknya

sudah beberapa kali mengajukannya kepada Pihak Dinas Pendidikan Benteng dengan tujuan usulan tersebut diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan prihal permohonan penambahan tenaga guru, terutama di wiliah terpencil. Namun sampai saat ini usulan tersebut belum terealisasi. “Saya berharap agar pihak terkait dapat menambah kekurangan guru tersebut,” ujar Jalal mengakhiri perbincangannya dengan War tawan Siasat Kota . ZUKIFLI

SMPN 1 Wanaraja Tingkatkan Prestasi Garut, Siasat Kota SMPN 1 Wanaraja Garut yang berlokasi di Jalan Telagabodas No 38 Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, Jawa-Barat, berdiri sejak tahun 1967 ,merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup faporit di Garut utara ,sehingga banyak orang tua yang mensekolahlan anaknya di SMPN 1 Wanaraja, kami memilih mensekolahkan anak kami di SMPN 1 wanaraja karena selain fasilitas yang dimiliki sekolah cukup baik tenaga pendidiknya juga CUKUP berkualitas sehingga diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas ujar beberapa orang tua siswa kepada wartawan belum lama ini. Dunia pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sehingga mampu hidup selaras didalam perubahan Zaman . Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat dan dirasakan saat ini namun akan dirasakan pada masa yang akan datang ujar Drs. Rahayu.Mpd saat di temui wartawan Drs.Rahayu.Mpd selaku kepala sekolah SMPN 1 Wanaraja di dampingi Yusmardani salah satu Stap pengajar Senibudaya saat ditemui wartawan mengatakan sekolah ini memiliki 27 Rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah tenaga pendidik ( Guru)PNS 54 orang, Guru Non PNS 11 orang dan non PNS 16 orang , jumlah siswa Kelas 7 sebanyak 394 siswa, kelas 8 sebanyak 388 siswa dan kelas 9 sebanyak 356 siswa yang sebentar lagi menghadapi Ujian Nasional, sedangkan fasilitas yang dimiliki , kelas 28 ruang kelas ,Laboratorium IPA, laboratorium computer, Perpustakaan, Kantin Sehat,Klinik Unit kesehatan sekolah,

Drs. RAHAYU,M.Pd Mushola, dan sarana olahraga dan fasilitasnya berupa, Lapang Bulutangkis, lapang Basket, lapang Volly ball,lapang tenis meja ujarnya Visi dan misi SMPN 1 Wanaraja Lanjut Rahayu ,Maju Prestasi Melalui Budaya Sekolah (MPMBS)” VISI kami yaitu Maju dalam prestasi mutu pendidikan, Maju dalam penghayatan keagamaan, Maju dalam prestasi olah raga, Maju dalam prestasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Maju dalam kesadaran berwawasan wiyata mandala sedangkan MISI kami yaitu,Meningkatkan mutu KBM, Membina insan bertaqwa dan berakhlak mulia, Mewujudkan personal yang cakap, terampil dan professional, Meningkatkan mutu pelayanan dan kerjasama, Mengoptimalkan partisipasi aktif seluruh personal, Mewujudkan budaya tertib dan budaya bersih, Mewujudkan Suasana yang aman dan nyama, itu semua bisa terwujud bila kami mendapat dukungan baik moril maupun materil dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa ,kita bekerja keras untuk mewujudkan itu semua ujarnya

Dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) kami menyiapkan pemantapan bagi siswa siswi berupa penambahan jam belajaran mata pelajaran yang di UN kan setiap hari sekitar 2 jam pelajaran ,ini sudah berlangsung dari awal semester dua, untuk insentip dan oprasional pemantapan, biaya yang di gunakan bersumber dari Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sehingga tidak membebankan orang tua siswa, untuk mengetahui hasil atau kemampuan siswa sebelum UN kita mengagendakan Try out minimal 2 kali, yang mudah mudahan dalan UN nanti siswa siswi kami dapat lulus 100% ujar Rahayu. Yusmardani salah satu Stap Pengajar Seni budaya mengatakan, SMPN 1 Wanaraja selalu berupaya meningkatkan Kualitas baik kualitas tenaga pendidik maupun kualitas prestasi siswa siswi dan Guru, Alhamdulilah beberapa siswa kami berhasil menoreh beragam prestasi diantaranya pada tahun 2010 Juara 1 Vokal (solo) dalam Festival dan lomba seni siswa tingkat Nasional (FLSSN) tingkat Kabupaten dan mewakili kabupaten Garut di tingkat Jawabarat , juara III lomba cipta lagu (FLSSN), Juara III seni Kriya (FLSSN), juara harapan 1 bulu tangkis dalam olympiade siswa Nasional (OSN) , juara II lomba menyanyi solo dalam HUT AZAHRA, juara II lomba lagu Dangdut Gerebeg Pasar di salah satu stasion Radio swasta, juara II Poetry, juara IV Role Play pada acara “ Reading Contest” Tingkat Kabupaten yang di selenggarakan oleh STKIP Garut pada 5 maret 2011 ujarnya Siswa Siswi yang berprestasi merupakan Hasil pembinaan dan kerja keras dari Kepala Sekolah para dan stap pengajar SMPN 1 Wanaraja terutama Yusmardani, M.Hasan Munadi Spd dan Ahmad Yani SPd. RIDWAN

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

SDN Cisaranten Kulon 2 Kota Bandung Harapkan Sarana Prasarana Memadai Kotamadya Bandung, Siasat Kota Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan haruslah ditunjang dengan berbagai faktor, agar program pembelajaran yang telah direncanakan pihak sekolah dapat tercapai dengan tepat. Untuk itu sarana dan prasarana dan tenaga pengajar merupakan faktor utama yang sangat perlu diperhatikan pengelola dan pemerintah agar program pembelajaran dapat

berjalan dengan maksimal. SDN Cisaranten Kulon 2 Kota Bandung memiliki jumlah siswa-siswi 399 orang namun fasilitas yang dimilikinya belum cukup memadai, khususnya untuk r uangan gur u-guru dan Kepala Sekolah, ruangan perpustakaan maka untuk ini pihak sekolah sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah demi terciptanya suasana sekolah yang lebih

kondusif dan strategis. Adapun pasilitas belum memadai di SDN Cisaranten Kulon 2 kota Bandung namun semangat dan kerja keras para guru-guru sangatlah tinggi agar tercapai siswa-siswi yang berkwalitas dimana prestasi para anak didik merupakan suatu keberhasilan bagi para guru. Kepala Sekolah SDN Cisaranten Kulon 2 kota Bandung, Drs. Yayan Buyan

SMPN 46 KOTA BANDUNG PUNGUT BIAYA TRY OUT Kotamadya Bandung, Siasat Kota Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur Sistim Pendidikan Nasional untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang gratis bagi tingkat SD dan SLTP.

IDUKUNG dengan pen galokasian anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan pemerintah pusat ketiap-tiap sekolah untuk mendukung segala kegiatan program pembelajaran yang berlangsung di sekolah agar pihak sekolah tidak membebankan ter-

hadap siswa-siswi ataupun orang tua karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan pemerintah pusat ke tiap-tiap sekolah khususnya untuk tingkat SD dan SLTP. Namun untuk pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pelaksanaan Try out di SMPN 46 kota

Bandung, hal gratis belum menjadi keharusan bagi para anak didik terutama bagi kelas 9 yang sedang mengikuti program pemantapan dan Try out karena pihak sekolah masih membebankan biaya bagi para anak didiknya. Menurut keterangan : Dra. Hj. Suhartini selaku humas di SMPN 46 kota Bandung menyatakan bahwa pembiayaan yang di bebankan bagi para anak didik kelas 9 merupakan hasil rapat komite sekolah dan orang tua siswa. Dimana hal itu diutarakan di ruang kerjanya disaat ditemui media Siasat Kota (SK). TIM

Ponpes Asyrofuddin Dikunjungi Kedutaan Arab Saudi Conggeang, Siasat Kota Pondok Pesantren Asyrofuddin merupakan pesantren ternama di wilayah Conggeang, selain banyaknya alumni yang telah berhasil mengamalkan ilmunya terhadap masyarakat juga Ponpes tersebut merupakan Pondok Pesantren yang Modern karena selain ajaran-ajaran agama Islam yang diberikan terhadap santriayah, ilmu teknologi juga tidak ketingglalan seperti keterampilan computer dan pengenalan bahasa lain selain bahasa arab, dengan kelebihan tersebut beberapa waktu lalu Ponpes Asyrofuddin mendapat penghargaan kunjungan dari Kedutaan Arab Saudi. Kunjungnan dari keduataan Arab Saudi tersebut diprakarsai oleh Badan Koordinasi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKPPSI) yang diketuai

oleh H. Anwar Sanusi, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung keberadaan pesantren sebagai tindak lanjut atas penghargaan yang diberikan pemerintah arab Saudi, dalam kunjungan itu pemerintah Arab Saudi berjanji akan memberikan bantuan dana untuk peningkatan pondok pesantren sebesar Rp.1 Milyar. Janji bantuan tersebut menyusul pengajuan pihak potren kepada kedutaan Arab Saudi mengingat masih banayaknya sarana dan prasarana potren yang harus dibenahi, hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dewasa ini, selain itu pihak yayasan Asyrofuddin mempunyai pandangan kedepan akan kemajuan anak didiknya, yang mengharapkan mempunyai santri dan santriayah yang berkualitas yang mengamalkan ilmu agama

ditengah-tengah masyarakat dengan benar yang berpegang teguh kepada ajaran Agama Islam. Demikian dikatakan H. Anwar Sanusi saat ditemui SK di sela-sela kesibukannya menjelang akhir acara kunjungan tersebut, selain acara penerimaan kunjungan dilakukan pula acara peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah dan Masjid Ardli Sela, yang merupakan sarana kelengkapan dari Yayasan Asyrofuddin, menurutnya, â&#x20AC;?kegiatan yag diseenggarakan yayasan ini tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan agama islam saja tapi ditambah dengan mengikuti arah teknologi dan keterampilan yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan potensi bagi para murid dan anggotanyaâ&#x20AC;?, jelasnya. ANA/RON

mengatakan saat ditemui diruang kerjanya program pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah merupakan implementasi yang diatur didalam kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka setiap sekolah dan tenaga pengajar harus dapat pula menjabarkan program pembelajaran tersebut terhadap anak didik agar dapat mencapai hasil yang maksimal dengan tujuan dapat menciptakan

siswa-siswi yang berkwalitas, meskipun fasilitas belum lengkap dimiliki setiap sekolah namun yang utama adalah haruslah dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal inilah yang ditekankan di SDN Cisaranten Kulon 2 Kota Bandung karena keberhasilan anak akan dapat pula mengangkat citra sekolah, selain itu kedisiplinan harus tetap ditanamkan bagi anak didik. R. MARPAUNG

Pawai Taaruf Awali Gelaran MTQ Kab Karawang XXXV Karawang, Siasat Kota Kegiatan Pawai Taaruf mengawali penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Karawang Ke XXV. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kafilah kecamatan sekabupaten Karawang tersebut, disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana dan Ketua TP PKK, Hj. Nurlatifah Ade Swara, Pawai Taaruf diselenggarakan dengan rute menyusuri sepanjang jalan Tuparev; Kec. Karawang Barat. Titik start di mulai di Kompleks Pertokoaan Heaven Electronic Center dan finish di Alun - Alun Karawang. Panggung Kehormatan sendiri berada di tengah - tengah, yaitu di pertigaan Eng Siu Tong. Meskipun cuaca terasa cukup panas, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para Kafilah MTQ untuk mengikuti pawai. Para kafilah yang sebagaian besar merupakan para santri, pelajar, perangkat kecamatan, serta alim ulama dan ibu-ibu majelis talim terlihat bergembira dan melambailambaikan tangan kepada masyarakat yang memadati bahu jalan Tuparev. Sementara itu, bertindak selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan MTQ kali ini adalah Kec. Karawang Barat, yang juga merupakan juara umum pada penyelenggaraan MTQ sebelumnya. Upacara pembukaan sendiri akan berlangsung pada hari yang sama di Masjid Al Jihad Karawang. Kab. Karawang sendiri saat ini tengah mencalonkan diri menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat. Beberapa tahun lalu, Kab. Karawang sendiri pernah menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan prestasi yang cukup mengesankan. DENNY

Bupati Terima 5.000 Pohon Jambu Garut, Siasat Kota Selasa (15/30), Bertempat di SMP Bina Harapan Bangsa Yayasan Al Kautsar Jl. Raya Cijapati Cikancung Kabupaten Bandung, Bupati Garut H. Aceng HM Fikri,S.Ag bersama Bupati Kabupaten Bandung Drs. Dadang Nasser,S.Ip, menerima masing-masing 5000 bibit pohon jambu dan 1000 bibit pohon kayu merah dari Ketua Umum Asgar Jaya Dan Buah Batu Coorps (BBC) Drs. H. Imam Hermanto. Hadir Ketua DPD Golkar Jawa Barat H. Irianto M Saepudin, Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol. Dikdik Mulyana, Danrem 062 Tarumanagara Kol. Inf. Asroâ&#x20AC;&#x2122;budi, Prof. Dr. Soleh Solahudin, HD Sutrisno, Serta para kepala SOPD dari Kabupaten Garut Dan Kabupaten Bandung. Untuk di Kabupaten Garut, Bupati terus men-estafet-kan bibit pohon

jambu dan bibit pohon kayu merah tersebut di Desa jangkurang Kecamatan Leles dan di Kecamatan Kadungora, masing-masing di terima oleh Camat Leles Drs. H. Yaya Warya dan Camat Kadungora Drs. Dadang Purwana. Pohon tersebut selanjutnya di berikan kepada petani dan penduduk setempat untuk di tanam. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan apresiasi atas kepedulian Asgar Jaya Dan BBC, semoga kepedulian kita semua terhadap lingkungan dapat berdampak kepada membaiknya kondisi alam sekitar ser ta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menanamnya, karena pohon jambu merupakan pohon yang mudah beradaptasi dengan berbagai kontur tanah dimanapun serta dapat diambil nilai ekonomis dari buahnya. AAM

SMPN 2 Kertasari Kembangkan Pembelajaran, Ciptakan Siswa Kreatif Kab. Bandung, Siasat Kota Di era globalisasi saat sekarang ini ilmu pengetahuan merupakan salah satu modal utama untuk menciptakan manusia-manusia yang kreatif, yang dapat meningkatan kesejahteraan kehidupan dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih, akan dapat mendorong setiap orang untuk memiliki dan dapat pula memanfaatkannya sesuai kebutuhan perkembangan jaman. Untuk memenuhi kebutuhan kemajuan teknologi tersebut pengetahuan sudah menjadi modal utama yang harus dicapai agar dapat memenuhi tuntutan kemajuan jaman yang semakin canggih, untuk itu program pendidikan saat sekarang ini telah dapat mendorong anak didik yang kreatif, inovatif untuk mengembangkan materi pelajaran yang telah di berikan para guru. SMPN 2 Kertasari, telah mempersiapkan berbagai program pembelajaran yang dapat mendorong para anak didik lebih memiliki kemandirian berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, maka untuk itu, pihak sekolah terus men-

ingkatkan kinerja untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang lebih maksimal agar siswa-siswi SMPN 2 Kertasari dapat bersaing dengan sekolah lainnya bahkan ketingkat Nasional dan Internasional. Meskipun SMPN 2 Kertasari yang terletak di daerah perkebunan, namun semangat para guru-guru untuk menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar patut dihargai dan dihormati mengingat lokasi sekolah cukup jauh dari perkotaan bahkan jalan kesekolah tersebut sangat rusak dan banyak batu-batuan. Dengan kondisi seperti inilah pihak sekolah dan masyarakat mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikannya. Namun di samping itu pula, SMPN 2 Kertarsari sering dikunjungi para pejabat dari kabupaten Bandung apalagi di tahun 2010 SMPN 2 Kertasari pernah dikunjungi Bupati Bandung Dadang M Naser sebelum menjabat bupati Bandung disaat perpisahan siswa-siswi kelas 9 maka saat ini Dadang M Naser telah menjabat Bupati Bandung pihak sekolah dan masyarakat mengharapkan agar lebih

Acara perpisahan siswa-siswi kelas 9. memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal seperti Kecamatan Kertasari. Kepala sekolah, Drs. Moh. Agus Mulyana Spd.Mmp mengatakan, pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki setiap orang terutama para anak-anak dalam hal ini generasi muda agar dapat membekali hidupnya untuk kedepan yang dapat menciptakan ke-

mandirian yang lebih kreatif yang mengarah kepada kemandirian dan memiliki akhlak yang mulia bagi lingkungan masyarakat. Terlebih pemerintah telah mengalokasikan anggaran 20% dari anggaran APBN seperti dana BOS, ini merupakan suatu wujud perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan dengan anggaran dana BOS pula maka penyeleng-

gara pendidikan khususnya untuk tingkat SD dan SLTP telah digratiskan agar para anak-anak dapat mengikuti pembelajaran disetiap sekolah. Di samping itu, profesionalisme dan kinerja kerja para guru sangat menunjang keberhasilan para anak didik untuk itu, SMPN 2 Kertasari terus berbenah diri serta mendorong para guru agar dapat mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran bagi siswa-siswi dengan tujuan terciptanya siswa-siswi yang kreatif berprestasi dan berkwalitas dan sanggup pula bersaing dengan sekolahsekolah yang lain. Namun disamping itu, fasilitas sarana dan prasarana sangatlah diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan belajar mengajar terutama untuk pelajaran ekstra kulikuler, inilah suatu harapan yang diharapkan dari pihak sekolah terhadap pemerintah pusat ataupun daerah saat ini agar terwujud serta menghasilkan siswa-siswi SMPN 2 Kertasari yang lebih aktif, kreatif, inovatif mengembangkan pelajaran yang telah diterapkan para guru. R. MARPAUNG

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

TERKAIT DANA TITIPAN PEMDA DKI

Pengawasan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Lemah

Ketua PN Jaktim Dilaporkan

WNA MILIKI PASPOR INDONESIA DAN AMERIKA

Jakarta, Siasat Kota Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Karel Tuppu.SH dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA) terkait penyerahan uang konsinyasi atau ganti rugi lahan yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Sebelumnya pihak ahli waris Ny. Fatmah Binti Koepas melalui kuasa hukumnya, Sinaga sudah menemui Karel Tuppu sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur untuk memohon, agar dana yang sudah dititipkan tersebut jangan dulu diserahkan kepada siapapun, karena perkara gugatanya masih berjalan di Pengadilan yang dipimpinya. Menurut Sinaga, kliennya adalah pemilik yang sah atau ahli waris yang tepat, karena ini sesuai dengan surat Penetapan Fatwa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 233/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 7 Maret 1991. Sinaga menjelaskan, ada pihak-pihak yang menyebutkan bahkan menyatakan Ny. Fatmah Binti Koepas dalam pengampuan (under curatellie) dianggap tidak cakap dan ini sesuai dengan penetapan PN Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 29 Mei 2008.”kata Sinaga Dengan adanya penetapan ini, kami selaku pengacara dari ahli waris Ny Fatmah Binti Koepas melakukan gugatan bernomor 332/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim dan sudah terjawab gugatan kami dengan putusan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan Majelis hakim yang diketuai oleh Djumadi serta dua hakim anggota yakni, Tamrin Tarigan dan Yusuf. Dalam putusannya Majelis hakim mengatakan, bahwa penetapan PN Jakarta Timur nomor 127/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 29 Mei 2008 yang diajukan oleh Mundari, Warga Jalan Cempaka Putih Barat Rt.001/ 011 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, telah dibuat dengan alasan (Dalil) yang mengandung ke bohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan ini penetapan PN Jakarta Timur bernomor 127/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim itu batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Mundari sebagai pengampuh untuk Ny. Fatmah Binti Koepas adalah tidak sah. Hal ini sudah dibuktikan oleh Majelis hakim dengan melakukan pemeriksaan setempat (plaat onderzook) pada, Selasa 30 November 2010 ke rumah Ny. Fatmah binti Koepas dengan didampingi kuasa hukum serta Ketua Rukun Warga (RW03) Mat Yadi dan saksi Mamas. Dalam pemeriksaan itu Ny. Fatmah Binti Koepas keadaan sehat wal-afiat dan mampu berkomunikasi dengan sangat baik, dapat mengerti apa yang dibicarakan dengannya termasuk dapat menulis dan membubuhkan tanda tangannya dengan baik. Dalam kasus ini diduga Ketua PN Jakar ta Timur, Karel Tuppu.SH telah mengeluarkan dana konsinyasi/ganti rugi itu sebesar Rp. 21.681772.500 dan menerima bagian upeti sebesar Rp. 600/700 juta (Sumber, Harian Jaya Pos Edisi 161) Ketika Siasat Kota berusaha untuk melakukan konfirmasi tentang kebenaran hal tersebut kepada Ketua PN Jakarta Timur, Karel Tuppu. SH tidak mau menemui dan hannya menyampaikan melalui orang dekatnya mengatakan, hal itu tidak benar.” Katanya. INDRA SUKMA

Jakarta, Siasat Kota Warga Negara Amerika Serikat, Budijanto Clifford Hilman, diduga keras memberikan keterangan/ dokumen palsu kepada petugas Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mendapatkan Paspor Kewarganegaraan Indonesia. Dugaan itu diperkuat pengakuan B. Cliffor Hilman kepada Kompiang selaku Kasubdit Penyidikan, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Kemenkumham yang menyebut Paspor Kewarganegaraan Amerika miliknya hilang.

EPADA Kompiang, Budi Serikat minta saran untuk melepasjanto Clifford Hilman men kan kewarganegaraan Amerikanya. gaku Paspor Kewarganega- Dengan demikian, harus diyakini raan Amerikanya hilang sekitar kalau B Clifford Hilman adalah wartahun 2008. Keterangan diberikan ga Negara Amerika dan benar tingketika diperiksa tanggal 9 Desem- gal di Hawai sesuai penuturan ayah ber 2010 oleh Kompiang di Kantor kandungnya. Ditjen Imigrasi. Saat pemeriksaan Aneh Bin itu kata Kompiang kepada Rober- ajaib, menurut tus Hilman, ayah kandung B. Clif- Kompiang, dia ford Hilman bahwa B. Clifford Hil- sudah melakukan man juga telah memiliki KTP pengecekan pada No.09.5308.240163.0228 dan database perlinPaspor Indonesia No.U 292364 tasan keimigrayang diterbitkan Imigrasi Kelas I sian, dan tidak Khusus Jakarta Selatan tanggal 23 ditemukan November 2009. “Saat saya periksa, B. Clifford Hilman sudah memiliki KTP dan Paspor Indonesia yang diterbitkan Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan,” kilah Kompiang kepada Robertus Hilman sambil menunjukkan Paspor Indonesia milik B. Clifford Hilman dihadapan wartawan media ini. Untuk kesekian kalinya Robertus Hilman mePaspor ganda nemui Kompiang untuk Budijanto Clifford Hilman menanyakan status kewarganegaraan anaknya yang juga berstatus terlapor di Polda nama Budijanto Clifford Hilman. Metro Jaya dengan tuduhan pencu- Artinya, pengakuan B.Clifford Hilrian, tepatnya tanggal 9 Maret 2011, man di BAP tanggal 9 Desember Kompiang menyebut kalau pada 2010 yang menyebut Paspor Ketanggal 21 Januari 2011 Budijanto warganegaraan Amerikanya hilang Clifford Hilman sedang mengaju- patut dianggap sebagai keterangan kan surat ke Kedutaan Amerika bohong atau setidaknya akal bulus

untuk mengelabui petugas, serta salah satu indikasi kalau keterangannya di Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Selatan penuh dengan kebohongan atau data fiktif untuk mendapatkan Paspor Indonesia. Kepiawaian Budijanto Clifford Hilman harus diakui jika benar dilakukan pengecekan database perlintasan keimigrasian tidak terdaftar, padahal menurut ayah kandungnya (Robertus Hilman) B Clifford Hilman sudah berulangkali keluar masuk Indonesia, yakni, tahun, 2002, 2003, 2005, terakhir 2007 hingga sekarang, hingga mendapat KTP dan Paspor Indonesia. Kemudian, Paspor Kewarganegaraan Indonesia tersebut oleh Kompiang disita. Penyitaan itu merupakan isyarat ditemukannya bukti permulaan dugaan kejahatan Keimigrasian. Karena jika tidak didasari bukti permulaan adanya kejahatan, penyitaan Paspor tersebut dapat diasumsikan sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Sebaliknya, jika B Clifford Hilman telah memiliki Paspor Kewarganegaraan Amerika tapi memohon diterbitkan Paspor Indonesia, data/dokumen apa lampiran permohonan ke Imigrasi Jaksel tersebut, dan keterangan apa yang ia berikan ke petugas Imigrasi sehingga permohonan bisa lolos. Dari keterangan Kompiang kepada Robertus Hilman, mengindikasikan tingginya kepentingan oknum-oknum tertentu melindungi Budijanto Clifford Hilman dari jeratan UU Keimigrasian. ARIOS

TERKAIT TEMUAN DAN LAPORAN LSM GEPAR

Kejati Segera Panggil PPK, Suhairi Surabaya, Siasat Kota Nampaknya PPK Balai besar Wilayah Sungai Brantas Irigasi 1 Ir. Suhairi harus bersiap-siap dipanggil oleh penyidik kejaksaan tinggi jawa Timur. Pemanggilan ini terkait laporan hukum dari ketua umum LSM GEPAR yang menilai beberapa paket pekerjaan di tahun 2010 yang hampir 50% bermasalah dan molor dari jadwal yang ditentukan. Seperti yang terjadi di pekerjaan paket di Ds. Padi Pomahan kab. Mojokerto dengan anggaran pagu sebesar 4 milyar, tapi pekerjaan sungguh-sungguh tidak sesuai yang diharapkan. Dari rehab talang banyak yang masih bocor dan retak-retak sampai plengsengan di Ds. Kebon Angung yang 2 kali jebol hingga kini tidak dibetulkan juga penganggakatan hasil galian vondasi yang dibiarkan. Padahal anggarannya cukup besar, hal ini yang memicu Ketua LSM GEPAR Hertanto untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Kejati.

”Saya sudah bertemu dengan PPK Suhairi (28/2) di ruang kerjanya Suhairi pun sudah mengakui kalau memang pekerjaannya di tahun ini banyak bermasalah terutama paket-paket yang ditanganinya, tapi saya menyimak omongan Suhairi terkesan lepas tangan terkait proyek Padi Pomahan dan dia katanya sanggup memperbaiki dalam waktu satu bulan ini. Suhairi pun memohon pada kami agar permasalahan ini jangan terlalau dibesar-besarkan sambil berkata kalau dia selama menjadi BPK memang proyeknya banyak yang bermasalah,” katanya. Dijelaskannya, jika Suhairi sudah tidak sanggup menjadi Ppk lebih baik mengundurkan diri saja sebab dari pengamatan saya proyek dari tahun 2008 yang ditanganinya selalu banyak yang bermasalah dan tidak tahan lama, paling-paling 1 hingga 2 tahun sudah jebol ataupun ambruk proyek-proyek yang ditanganinya. “Saya juga sudah melayang-

kan surat ke Kejati agar menindaklanjuti temuan paket-paket PPK Suhairi yang bermasalah dan perlu diingai saya tidak akan kompromi dalam masalah ini selayaknya Ppk Suhairi memang layak dibui,”jelasnya Hertanto. Sementara PPK Suhairi ketika ditemui di ruang kerjanya justru terkesan pasrah dan mengalihkan pembicaraan .”Saya memang mengakui itu pekerjaan saya dan memang dua kali plengsengan di dekat Dam Kebon Agung jebol dan saya pun sudah menghubungi pihak PT. RUDI JAYA sebagai kontraktor tapi teleponnya selalu tidak aktif. Masih Suhairi,”Sudahlah Mas permasalahan ini tidak usah terlaku dibesar-besarkan, kita berteman saja dan saya berjanji akan memebetulkan proyek tersebut dalam waktu 1 bulan termasuk galian vondasi yang belum dinaikkan, saya memang salah tapi mau apalagi,”ujar Suhairi memohon. Hingga kini paket pekerjaan tersebut belum dibetulkan sama sekali, PPK

DINDING pintu air yang jebol. terkesan cuma mencari keuntungan pribadi tanpa mengindahkan kualitas, mutu dan pekerjaan. Sementara itu Kepala Balai Besar wilayah sungai Brantas Irigasi 1 Pak Eko hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, salah satu stafnya mengatakan,”Bapak lagi dinas luar kota”. Di tempat terpisah Humas Kejaksaan Tinggi Surabaya membenarkan kalau telah menerima laporan dari LSM GEPAR,”Saya akan tindak lanjuti dan masih saya pelajari, setelah itu saya akan

menurunkan tim penyelidik terkait paket Padi Pomahan senilai 4M. Dalam hal ini pihak Kejati akan bersungguh-sungguh mengusut dugaan adanya permainan dan tidak sesuai dengan mutu standart bangunan yang dikerjakan, apalagi saya sempat melihat sekilas tentang laporan tersbeut kalau dilihat memang banyak terjadi pengurangan volume, yang jelas mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan panggil PPK dan Pimpro terkait proyek Padi Pomahan tersebut,”ujar Humas Kajati. TIM

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

KASUS PELEDAKAN BOM BUKU DIDUGA RAKITAN ORANG ASING Jakarta, Siasat Kota Kasus Peledakan Bom Buku yang terjadi di Kantor Berita Radio 68 H, Jalan Utan Kayu , Jakarta Timur tim penyidik Polri telah mengantongi ciri-ciri pelaku tersebut. Bom yang diantar melalui kurir ada kemungkinan Bom tersebut hasil rakitan orang asing. Polisi sedang mendalami profil pelaku dan terus mengumpulkan bukti-bukti guna menguak lebih jauh jati diri pelaku dilapangan serta orang yang berada dibalik teror.

Irjen Pol ANTON BACHRUL ALAM “Polisi akan terus mendalami dan membuat laporan baru ciri pengirim paket bom yang terjadi di Utan Kayu dan BNN (Badan Narkotika Nasional) serta yang terjadi di rumah Japto Soejosoemarno” kata Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada Siasat Kota pekan lalu Dugaan keterlibatan orang asing menurut polisi didasarkan pada pembuatan bom di dalam buku itu tergolong rumit dan belum pernah terjadi di indonesia. Sementara itu dugaan keterlibatan orang asing yang mempunyai keahlian merakit bom “ cara penempatan bahan peledak pada tempat sederhana (lipatan kertas

mirip buku,red) sehingga jika terlihat sepintas tidak bisa diduga dalam lembaran kertasnya ada rakitan bom, paparnya Anton juga mengakui, dalam upaya pengungkapan pembuktian kecurigaan menyangkut orang asing merupakan bukan pekerjaan mudah karena penelusurannya memerlukan koordinasi antar instansi “ siapapun yang diduga terlibat pengiriman 3 paket bom buku itu harus cepat diungkap” ucapnya Lebih lanjut dikatakan juru bicara Mabes Polri ini, polisi akan menelusuri segala kemungkinan dalam kasus bom buku itu, termasuk kecurigaan orang asing” sekarang ini, sejumlah orang yang diduga sempat tahu ciri pengirim paket di jalan Utan kayu terus dimintai keterangan oleh petugas, proses pemeriksaan saksi utama

juga ditujukan bukti lain yang ditemukan petugas dilapangan, sampai sekarang pemeriksaan kasus bom di tiga tempat masih berlangsung” tuturnya Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman mengemukakan polisi masih terus mengevaluasi temuan dari ketiga kasus itu dengan melibatkan jajarannya serta seluruh Polres yang dibawah naungan Polda Metro jaya, pungkasnya Secara terpisah Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharuddin Jafar menyebutkan hingga kini sudah 30 orang yang dimintai keterangan seputar ledakan di Utan Kayu Ketidaktegasan Pemerintah Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya dari fraksi Partai Golkar mengatakan serangkaian aksi terorisme khususnya paket bom buku dinilai dari akibat

kurangnya ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah “Bayak sekali permasalahan besar yang menjadi abu-abu atau tidak jelas, misalnya persoalan Ahmadiyah akibatnya banyak ekses negatif. Salah satu dimanifestasikan bisa saja dalam bentuk gerakan-gerakan merugikan” katannya kepada Siasat Kota (17/3) lalu Menurutnya, ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Ahmadiyah bisa terlibat dari kebijakan yang menyerahkan penyelesaian kepada pemerintah daerah, Anggota Komisi Pertahanan itu mengingatkan , jika pemerintah tegas dan tidak kenal kompromi dan bertindak sesuai hukum maka publik akan tunduk dan taat kepada peraturan Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai koordinasi antar badan intelijen masih memprihatinkan karena hampir seluruh institusi hukum dan keamanan memiliki unit tilik sandi namun mereka bekerja tidak terpadu sehingga tidak efektif ”diperlukan suatu landasan hukum bagi intelijen negara dalam melaku tugasnya . dengan adannya landasan hukum kuat aktivitas intelijen dapat terkoordinasi secara tertib dan efektif lebih memiliki keabsahan di mata rakyat yang semakin kritis menghargai prinsip universal mengenai HAM serta mampu mewujudkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, paparnya Menurutnya, untuk mende-

teksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman dibutuhkan intelijen negara yang profesional serta penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara yang telah ada selama ini sekaligus mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai demokrasi dengan menegakkan penghormatan terhadap HAM Secara terpisah, Intelektual Muda Nahdatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi mengemukakan, bom yang dikeluarkan kepada tokoh muda Ulil Absar Abdallah merupakan wujud teror terhadap aktivitas kalangan muda yang terus berjuang menegakkan demokrasi, pluralisme dan Ham. Aktivitas tersebut sangat tidak disukai kalangan ekstermis sehingga menbar teror “ bom itu hanya gertakan kepada kelompok-kelompok moderat agar tidak berbicara lantang tetapi kami tidak akan mundur dan terus memperjuangkan demokrasi , pluralisme dan HAM” tegasnya Zuhari yang saat ini memimpin Moderate Moslem Society menjelaskan aktivitas kelompok moderat bukan hal baru yang di impor, aktivitas itu justru lahir dari bumi indonesia dan bersumber pada pancasila. Gerakan kaum moderat merupakan amanat para pendiri bangsa dan ulama untuk membangun indonesia atas dasar kesetaraan, keadailan dan kemanusiaan” semua merupakan konsensus para pendiri bangsa dan akan terus kita lanjutkan” ungkapnya. DONALD/MOMBANG

PT MDPU FINANCE KEBAL HUKUM

Kemenkeu Dihimbau Bertindak Tegas Bekasi, Siasat Kota Walau ijin usaha yang dimiliki PT. Mitra Dana Putra Utama (MDPU) Finance di Jl. Ruko Grand Mall Kranji, Blok D No.29 Bekasi, Harapan Mulya, Kota Bekasi merupakan Lembaga Keuangan Non Bank, namun fakta di lapangan, beroperasi layaknya Bank. Kendati bertindak seperti Bank, pengawasan melekat (waskat) pada Bank Indonesia (BI) tidak berjalan, karena pengawasan terhadap perusahaan ini melekat pada Kemenkeu. Kegiatan pinjam meminjam yang diduga keras menyimpang dari ijin yang dimiliki perusahaan ini kemungkinan juga tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan RI, sehingga luput dari pengawasan dan sanksi. Guna menghindari timbulnya kerugian Negara, setidaknya dari sektor pajak penghasilan PPh, serta demi hak Nasabah/Debitur, Kementerian Keuangan RI dihimbau supaya melaksanakan kewenangannya terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Demikian M. Aritonang suami Debitur/Nasabah PT. MDPU, Finance, Santi Silaban, mengaku sangat kecewa dan bahkan merasa tertipu oleh PT. MDPU Cabang Bekasi, yang menurutnya terindikasi berkolaborasi dengan PT. Asuransi Sinar Mas (PT. ASM) untuk tidak

mencairkan klaim asuransi kerusakan atas barang bergerak berupa kendaraan Isuzu Panther TBR 52 No Pol B.2231 IW yang menjadi agunan. Menurut Aritonang yang akrab disapa Ari, kerusakan akibat kecelakaan di Jln. Tol Jakarta Cikampek, pada Minggu (3/10/2010) sekitar pukul 5.30 dinihari sesuai laporan Polisi Nomor: LK/ 1152/X/2010/Jak-Pek tertanda tangan Ka Sihef II, Aiptu Agus Susilo sudah sejak Senin (4/10/2010) dilaporkan ke PT. MDPU Finance. Dia melaporkan kejadian itu ke PT. MDPU Finance terkait proses klaim asuransi tertanggung Mitra Dana Putra Utama Finance PT, QQ. Santi Silaban, QQ Bilter Gurning dengan kontrak No.215/MD/0151/10. Ikatan hukum antara Santi Silaban dengan PT. MDPU menurut Ari berawal ketika istrinya mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.15 juta dari PT. MDPU Finance. Oleh PT. MDPU, perincian kredit terdiri dari: Harga OTR Rp.35 juta, Uang muka Rp.43,43 persen (Rp.15.200.000), Pinjaman pokok Rp19.800.000, Bunga pinjaman 33,76 persen (Rp.6.684.480, Jasa Profisi Rp.1.496.000, Biaya administrasi Rp.800.000, Angsuran pertama Rp1.104.000, Premi asuransi 4 persen Rp1.400.000, O/R Rp.20 juta, Jumlah angsuran Rp26.484.480,

Angsuran perbulan Rp1.104.000 selama 24 bulan. Menur ut PT. MDPU Finance, barang agunan diasuransikan ke PT. Asuransi Sinar Mas dengan nilai pertanggungan Rp35 juta tahun pertama, tahun ke dua Rp29.750.000. Karena kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan rusak melebihi 75 persen, pada tahun pertama, yang menjadi hak Debitur adalah Rp35 juta. Namun hingga berita ini diturunkan, klaim asuransi tertanggung tidak kunjung dibayarkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas di Plaza Simas, Jln. KH Fachrudin No.18 Jakarta 10250 Indonesia. Menurut PT. MDPU Finance ujar Ari, klaim asuransi akan dicairkan jika Debitur/Nasabah atau istrinya Santi Silaban bersedia menandatangani berita acara penyerahan fisik kendaraan ke PT. ASM berikut dua lembar kuitansi kosong bermaterai 6.000 ditandatangani. Merasa permintaan itu aneh, Ari menolak menyerahkan fisik kendaraan dan kuitansi kosong bermaterai tertanda tangan. Menurutnya, tidak mungkin fisik kendaraan yang masih agunan di Bank/Leasing diserahkan ke pihak asuransi karena bisa menyeret dirinya ke Tindak Pidana penggelapan berupa barang agunan. “Jangan-jangan ada niat PT. MDPU Finance menjebloskan saya

ke penjara dengan tuduhan penggelapan,” ujarnya. “Menurut PT. MDPU Finance, permohonan/klaim asuransi telah disetujui PT. Asuransi Sinar Mas, tetapi harus dibuatkan berita acara penyerahan fisik kendaraan, BPKB, Faktur asli, STNK asli, Kunci kontak dan cadangan, berikut 2 (dua) lembar kuitansi kosong bermaterai Rp.6.000 tertanda tangan Debitur. Jika tidak bersedia menyerahkan fisik kendaraan dan menandatangani kuitansi, asuransi tidak akan dicairkan,” papar Ari terlihat kesal. Anehnya lanjut Aritonang, dalam surat persetujuan permohonan klaim asuransi tertanggal 15 November 2010 yang ditandatangani Fransiscus Eka SU selaku Claim Officer dan Luica selaku Mgr. Claim MBU dari PT. Asuransi Sinar Mas kepada PT. MDPU Finance sama sekali tidak disebut penyerahan fisik, tapi penjelasan dari PT. MDPU harus diserahkan fisik, kalau tidak asuransi tidak dicairkan. Awalnya, sesuai ser tifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor, ikhtisar pertanggungan No.02.021.2010.01200 yang diberikan PT. MDPU Finance kepada Debitur (Santi Silaban), PT.ASM menyatakan, PT. MDPU Finance, QQ Santi Silaban QQ Bilter Gurning diasuransikan dengan hak dan kepentingan

masing-masing sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Polis Induk No. MDP.02.001 a/n PT. MDPU. Konon, Debitur/Nasabah (Santi Silaban-Red) mengaku tidak pernah diferivikasi/diwawancara oleh PT. ASM, baikpun melalui PT. MDPU tidak pernah ada sosialisasi tentang kesepakatan yang diperjanjikan PT. MDPU dengan PT. ASM, sehingga perjanjian itu dianggap sepihak dan merugikan pihak ketiga (Santi Silaban-Red). “Faktanya sekarang, saat mengajukan klaim asuransi kami disuruh menyerahkan fisik kendaraan,” ujarnya. Dalam iktisar lanjut dia, harga pertanggungan kendaraan dan kondisi pertanggungan jaminan, tahun pertama (I) Rp.35 juta, tahun kedua (II) Rp.29,750 juta sejak (30/06/010) hingga (30/06/012). Karena iktisar No.02.021.2010.01200 disesuaikan dengan Polis Induk, BAB-I Pasal (1) butir satu (1) yang mengatur jaminan terhadap kendaraan bermotor yang disebabkan, Tabrakan, Benturan, Terbalik, Tergelincir, atau Terperosok, maka tetanggung berhak memperoleh asuransi kerusakan. ARIOS

PDAM CABANG CIKARANG SELATAN

Berupaya Tingkatkan Pelayanan Kepada Konsumen Bekasi, Siasat Kota Ketika di temui Siasat Kota di ruang kerjanya, Arifin menjelaskan, kami beserta jajaran PDAM Cikarang Selatan berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kebutuhan konsumen dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai kemajuan pusat dalam managemen dan pertumbuhan, suatu badan atau perusahaan memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai enovasi dan kreativitas tinggi. Sosok demikian tampaknya tergambar dalam diri Arifin. Kepala PDAM Cabang Cikarang Selatan, yang dalam menata program kegiatan sangat memprioritaskan kepuasan dan pengembangan konsumen, dari beberapa keberhasilan yang telah di peroleh diantaranya dengan menekan angka kebocoran, dan membangun pemasangan konsumen baru. Lebih lanjut Arifin menjelaskan, kami beserta jajaran PDAM Cikarang Selatan berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kebutuhan konsumen dengan menyediakan sarana dan prasarana, di Wilayah Cikarang Selatan. Selain itu kami juga sangat memperhatikan para karyawan di lapangan yang sering bertemu konsumen dengan memberikan Fasilitas yang di butuhkan mereka agar dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar kesejahteraan perusahaan. Arifin menambahkan, PDAM itu berorientasi untuk memberikan pelayanan penyediaan Air bersih yang layak minum kepada masyarakat secara optimal. Meskipun sebagai perusahaan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, namun PDAM juga di tuntut mengejar laba guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari bagi hasil. Namun kata Arifin masalah laba bukanlan hal Utama, meskipun kedepan nya diharapkan dapat menghasilkan laba. Dia menjelaskan jika ada perbedaan biaya operasional produksi dengan hasil tagihan rekening pelanggan ada keuntungan maka baru ada bagi hasil dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. ALHIDAYAH

MENILIK SMPN 2 TAMBUN SELATAN

Dewi Mutiara : Saya Tidak Pernah Berhenti Membangun Pendidikan Kabupaten Bekasi Bekasi, Siasat Kota Kepala SMPN 2 Tambun Selatan, Hj Dewi Mutiara M.Pd, mengatakan selama dirinya menjabat kepala sekolah, masih banyak tugas yang belum dilakukannya demi memajukan mutu pendidiakan di Kabupaten Bekasi. “Secara Pribadi yang sudah puluhan tahun menjadi tenaga pengajar, merasa tidak ada batas sampai dimana kita memberikan perhatian untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bekasi” ujarnya merendah

Menurut wanita berkerudung dan berkacamata ini, bahwa dirinya tidak akan lepas dari pembangunan pendidikan sekalipun usia pensiun tinggal beberapa tahun lagi. “Sekalipun nanti saya pensiun, tetap akan memberikan perhatian pada pembangunan npendidikan,” katanya. Setelah menjabat Kepala SMPN 2, berbagai prestasi akademik dan non akademik telah diraih seolah yang dipimpinnya. MARIO/CUPA

Kades Wanajaya Utamakan Pembangunan dan Pelayanan Warga Bekasi, Siasat Kota Desa merupakan basis terdepan, dimana seluruh infastruktur pembangunan yang dilaksanakan bermuara di pedesaan. Suksesnya pembangunan secara keseluruhan tidak terlepas dari peranan Kepala Desa sebagai penerima amat untuk kelangsungan kemajuan Desa. Jabatan Kepala Desa be-

serta perangkatnya merupakan Tumpuan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, H.Iyus Sudrajad. Menurutnya terus berpacu dalam pembangunan adalah berkat kerja samanya yang baik antara warga dan pemerintah setempat. Maka tidak heran dengan keberhasilan pada berbagai sektor yang kini telah dirasakan masyarakat. Pelayanan terhadap warga juga berjalan cukup kondusif. Iyus men-

BEKASI

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

gatakan bahwa berbagai kegiatan di Desa sudah berjalan cukup baik, tentu atas dukungan warga dan pemerintah yang senantiasa seirama dengan berbagai pembangunan yang sudah dilaksanakan. Prioritas dalam pembangunan meningkatkan IPM di Desa Wanajaya dilakukan dengan akselarasi pembangunan dititik beratkan pada berbagai bidang, yaitu Jalan lingkungan dan sarana Pendidikan di Desa Wanajaya tentunya berkat bantuaan PNPM dan swadaya masyarakat. ”Alhamdulillah dengan yang sudah kami laksanakan mudah mudahan kedepan pembangunan didesa Wanajaya dapat lebih baik lagi dengan dukungan dan pran ser ta seluruh masyarakat Desa Wanajaya,”ungkap Iyus dengan harap. Sementara itu beberapa masyarakat yang tidak mau disebut namanya.menuturkan, selama ini dalam kinirjanya, Kepala Desa dengan jajaran pemerintahannya selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. “Kades selalu mengedepankan upaya musyawarah mufakat jika ada persoalan. Kami berharap dengan kinerjanya selama ini yang berjalan dengan baik, maka kedepannya akan lebih baik lagi,” katanya. ALHIDAYAH

Terkait Kebijakan Sekolah

KEPALA SDN JATIMULYA 11 SEGERA DILAPORKAN Bekasi, Siasat Kota Kejaksaan negeri Cikarang diminta lakukan pemeriksaan terhadap Kepala SDN 11 Jatimulya,Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Fahruroji Spd, M,M.Pd. Pentingnya untuk lakukan pemeriksaan, dikatakan ketua umum sekaligus pendidri LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia (LP2KI), Drs Hikmat S, terkait adanya pungutan-pungutan yang diduga kuat tidak emmpunyai dasar hukum serta rawan penyimpangan dalam pengalokasian dana yang didapatkan sekolah yang mempunyai status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) itu. “Kami secara khusus memeinta kepada Kejaksaan Negeri Cikarang lakukan pemeriksaan terhadap Kepala SDN 11 Jatimulya, Fahruroji” kata Hikmat kepada Siasat Kota pekan lalu. Dijelaskan Hikmat, adanya temuan serta pengakuan kepala SDN 11 Jatimulya, kepada LP2KI, bahwa pungutan-pungutan yang dilakukan hanya dengan mengatas namakan kesepakatan komite sekolah dan persetujuan orang tua siswa patut dicermati dan diapresiasai oleh aparat penegak hukum. “ Setiap kesepakatan yang tidak

diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku jelas statusnya cacat hukum,”jelasnya Ditambahkan pria berkacamata ini, bahwa lembaga yang dipimpinnya tengah dalam tahap pengumpulan data-data untuk pembuatan laporan hukum kepada pihak kejaksaan. “Setelah kami nilai telah memenuhi kelengkapan data yang bisa dijadikan bukti awal, akan segera kami laporkan” tambah Hikmat Fahruroji, kepala SDN 11 Jatimulya yang dihubungi lewat pesan singkat (SMS-Red) lewat telepon genggamnya mengatakan belum

FAHRUROJI, S.Pd, M,M.Pd bisa memberikan komentar terkait temuan dan rencana LP2KI yang dalam waktu dekat akan melaporkannya kepada pihak Kejaksaan. “Kami masi rapat mas! Belum bisa komentar” kata Fahruroji Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, DR Rusdi Biomed, ketika dihubungi lewat telepon genggamnya tidak didapatkan keterangan ataupun tanggapan terkait kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SDN 11 Jatimulya. CUPA

SMPN 8 Kota Bekasi Raih Juara Umum Lomba Paskibra Bekasi, Siasat Kota prestasi yang dengan mudah Pentingnya program didapatkan, jika sudah bisa peningkatan mutu pendidimeraih prestasi di luar akakan dikatakan Ecin Kuraedemik, maka untuk meraih sin, S.Pd. M.Pd, Kepala prestasi akademik juga akan SMPN 8 Kota Bekasi, tidak dapat di raih,” ungkap Ecin opdapat dilepaskan dari upaya timis. meraih prestasi di luar akaDijelaskan Ecin, sekolah demik. yang dipimpin juga telah Seperti prestasi lomba ECIN KURAESIN meraih beberapa prestasi di Paskibra yang diraih hingga bidang akademik, tetapi dikamenjadi juara umum, bukanlah prestasi takannya bahwa prestasi tersebut di raih yang mudah dicapai seperti mudahnya berkat dukungan dari berbagai pihak termembalikkan telapak tangan. kait, diantaranya orang tua siswa, komite, “Prestasi yang kami raih bukanlah sekolah dan pemerintah daerah.

“Bukan hanya kerja keras sekolah, tetapi yang lebih penting kepedulian orangtua siswa hingga dapat meraih prestasi di berbagai bidang,” jelas Ecin. Orangtua siswa yang diwawancarai oleh wartawan Siasat Kota yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa wanita berkerudung ini adalah sosok tenaga pendidik yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, dan patut diteladani. “Saya yakin selama kepemimpinan Ibu Ecin, sekolah ini akan semakin maju, karena ia mampu memotifasi siswa untuk belajar lebih giat,” kata wanita yang mengaku bekerja di Bank Jabar. MARIO/CUPA

PELAYANAN SAMSAT KOTA BEKASI

Wujud Implementasi ISO 9001: 2008 Bekasi, Siasat Kota Berbagai upaya terus dilakukan oleh Samsat Kota Bekasi untuk mewujudkan pelayanan prima yang berbasis ISO 9001: 2008. Mulai dari analisa hingga terobosan baru yang di lakukan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) saat memberikan kewajibannya di Samsat Kota Bekasi. “Pelayanan berbasis ISO 9001: 2008, tetap menjadi komitmen kami dalam memberikan pelayanan, analisa hingga terobosan baru untuk memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat WP,” kata kasubsi Samsat Kota Bekasi, AKP M.Kunto Sik, dalam satu kesempatan. Komitmen Kasubsi Samsat Kota Bekasi juga diamini petugas pelayanan, Brigadir Ali Akbar. Menurutnya, upaya peningkatan pelayanan yang selalu digalakkan bukan berarti tidak mempunyai hambatan atau tantangan. Oleh karenanya, anggota Polri yang murah senyum ini mengharapkan adanya masukan yang membangun dari berbagai pi-

KANTOR Samsat Kota Bekasi hak, khususnya dalam menciptakan terobosan baru peningkatan pelayanan. “Memang sulit memberikan pelayanan prima, tapi itu sudah menjadi tugas dan amanat yang menjadi harga mati,” katanya. Mario, seorang WP yang ting-

gal di Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, mengungkapkan rasa kepuasannya saat mendapatkan bentuk pelayanan di Samsat Kota Bekasi. “Mudah-mudahan pelayanan prima ini tetap berkelanjutan,” katanya. SADELI/CUPA

BOGOR

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Proyeksi PAD Kabupaten Bogor

KEBAKARAN PASAR CILEUNGSI AKIBAT PEMBIARAN

Bogor, Siasat Kota Kebakaran pasar Cileungsi yang menghanguskan Kios 312 unit, ruko 12 unit, auning 142 unit dan PKL 25 unit diduga akibat pembiaran dari oknum-oknum terkait, sehingga jumlah kerugian diperkirakan mencapai Rp. 3Miliar.

ENURUT pedagang toko emas Asia namanya Asien, kebakaran yang terjadi Senin, (11/3) lalu diduga disebabkan kelalaian dan pembiaran yang disengaja oknum-oknum Pemadam Kebakaran dan oknum Pasar Cileungsi Kabupaten

Bogor. “Sebab 2 minggu sebelum kebakaran, oknum Pasar berbicara di lapangan parkir Pasar Cileungsi, saya bukan setan masih punya hati, namun lebih cepat lebih baik, apa arti dari omongannya itu, kalau bukan mengenai pembangunan Pasar Cileungsi yang direncanakan di tahun 2013,” ujar Asien. Sekarang sudah terjawab, diduga akibat kesengajaan mobil Pemadam Kebakaran yang tidak memiliki air untuk disemprotkan ke api, akhirnya habislah terbakar ruko dan kios-kios yang sangat Vital di PD. Pasar Cileungsi. Kini tergenapi sudah, apa yang di

omongin “ lebih cepat lebih baik “ seakan terbukti sudah dimana aktivitas perdagangan di Pasar Cileungsi sudah lumpuh. Tetapi, dibalik peristiwa tersebut harapan para pedagang, sebelum tercapai pelaksanaan pembangunan Pasar Cileungsi, pihak pasar perlu bekerjasama dengan pedagang untuk mencari tempat penampungan berjualan, karena kalau tidak sesegera mungkin diadain tempat berdagang atau berjualan akan menimbulkan dampak pengangguran dan penderitaan yang semakin dalam bagi keluarga yang terkena musibah kebakaran. BERMAN/PIGA

Pabrik Shabu-Shabu di Puncak Digerebek Bogor, Siasat Kota Rumah milik LK yang diduga tempat pembuatan shabu-shabu di Kampung Dukuh Kaung RT 01/01, Desa Cipayung Girang, Megamendung, Kabupaten Bogor, digerebek satuan petugas Badan Narkoba Nasional (BNN) Mabes Polri Selasa (15/3). Di tempat tersebut disita berbagai jenis bahan shabushabu senilai Rp 5 Miliar. Petugas di lokasi tersebut selain mengamankan dua orang sebagai saksi, juga mengamankan barang bukti berupa 3500 pil

heppy five, 1500 pil ektasi dan 50 kilogram bahan pembuat ektasi. Informasi yang diperoleh penggerebekan tersebut dilakukan setelah pihak petugas mendapat informasi dari Brimob kelapa II terkait adanya lokasi yang diduga dijadikan sebagai pabrik ektasi. “Kemudian kami lakukan pengembangan dan pengintaian selama kurang lebih dua bulan. Setelah yakin, kami langsung lakukan penggerebekan,” kata Direktur IV Narkoba Mabes Polri Brigjen Pol Arman Depari

kepada wartawan. Dia mengatakan, dari lokasi penggerebekan, pihaknya berhasil mengamankan sedikitnya 2500 pil happy pappy, 1500 pil ektasi dan 50 kilogram bahan yang digunakan untuk pembuatan ektasi. “Kalau di uangkan nilainya mencapai 5 milyar lebih,” jelas Brigjen Pol Arman Depari. Selain itu, petugas juga mengamankan LK, pemillik rumah atau villa dan RH, pria yang diduga menjadi perantara untuk penyewa rumah atau villa milik LK tersebut. MAYA

Operasional CV Rama Satu Diduga Ilegal Bogor, Siasat Kota Indonesia memiliki Geografi yang khas dan unik, juga kaya akan alamnya, pantai terpanjang di dunia, hutan terluas ketiga di dunia, kaya flora, fauna. Sungguh sangat baik jika kekayaan tersebut dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan ataupun pribadi. Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera, dengan upaya langkah nyata mengelola tambang batu lime stone/ batu kapur di klapanunggal. Juga sekaligus, mengajak masyarakat penambang untuk bekerjasama menggali usaha di kehutanan dengan syarat-syarat yang di penuhi yakni perijinan. Tetapi tidak demikian dengan CV. Rama Satu dan antek-anteknya. Menurut hasil konfir-

masi wartawan Siasat Kota dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor Rabu, (17/3) lalu, “hanya koperasi KMNS dan Holcim di Klapanunggal yang memiliki ijin pertambangan” ujar bagian pertambangan umum. CV. Rama Satu menambang Lime Stone atau batu kapur, diduga tidak ada mengantongi ijin pertambangan. “Hanya mengandalkan Power yang berbaju hijau atau biru yang mengaku berpangkat Kolonel,” ujar beberapa masyarakat penambang. Ketua Koperasi Karya Mandiri Nunggal sejahtera HM. Yusuf berujar, kalau demikian yang terjadi adanya CV. Rama Satu dengan antek-anteknya bisa menambang tanpa memiliki ijin pertambangan di Klapanunggal, dengan tidak adanya penertiban-penertiban dari in-

stansi atau Dinas terkait kenapa tidak dengan warga setempat. Dengan munculnya DO warna kuning, usaha masyarakat penambang yang bernaung sebagai anggota koperasi jadi tersendat. Karena DO warna kuning lebih murah menjual Lime Stone atau Batu kapur. Sebab, mereka tidak dibebani dengan biaya-biaya atau pengeluaran lain apalagi yang disebutkan mengenai pembayaran pajak penghasilan ( PPh ). Kesimpulannya, menurut Dedi Hernadi, selain Holcim adapun penambang lain di Klapanunggal setahu kami semuanya dibawah naungan Koperasi KMNS. Berarti, segala masalah atau persoalan yang ada di penambangan itu, mohonlah diselesaikan dengan kebijaksanaan Internal Koperasi dan yang terkait di dalamnya. PIGA

Bogor, Siasat Kota Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Bogor Tahun 2011 selesai dibahas hari ini. Pembahasan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan itu, secara resmi ditutup Wakil Bupati Bogor H. Karyawan Fathurachman bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Bogor-Cibinong, Selasa (15/3) lalu Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bogor H. Karyawan Fathurachman meminta agar hasil Musrenbang ini segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, agar sejak awal para anggota DPRD dapat mencermati berbagai rencana kerja, terutama prioritas pembangunan yang telah menjandi agenda pada setiap urusan wajib dan urusan pilihan Pemkab Bogor untuk tahun anggran 2012 mendatang. Selain itu, lanjut Wabup, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, keluaran hasil Musrenbang ini juga hendaknya segera ditindaklanjuti dengan kegiatan tahap berikutnya, yakni penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) serta penyusunan kebijakan umum, strategi dan plafon APBD guna menjamin konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD serta konsistensi antara RKPD dengan APBD. ”Adanya keselarasan, kesinambungan dan keberlanjutan antara hasil Musrenbang dengan tahapantahapan berikutnya pasca Musrenbang tersebut, perlu menjadi perhatian kita bersama, karena konsistensi dan komitmen untuk menjalankannya dengan penuh tanggungjawab adalah kata kunci untuk memelihara integritas pemerintah serta mendorong terciptanya sinergitas yang solid antara tiga pilar utama tatanan kepemerintahan yang baik, yakni pemerintah, kalangan dunia usaha dan masyarakat madani”. Tandas Wabup. Sementara itu, Plh. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor Dandan Mulyadi, yang juga selaku Ketua Panitia Musrenbang Kabupaten Bogor Tahun 2011, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa, berdasarkan hasil diskusi melalui forum Musrenbang Kabupaten Bogor Tahun 2011 antara lain telah menghasilkan rumusan kesepakatan, diantaranya yaitu, proyeksi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 2 Triliyun 795 Milyar 592 Juta 164 Ribu 582,-. Jumlah keseluruhan pendapatan yang diproyeksikan itu didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 730 Milyar 773 Juta 763 Ribu 382,- kemudian Dana Perimbangan sebesar Rp. 1 Triliyun 707 Milyar 586 Juta 801 Ribu 200,- serta Lain-lain Pendapatan yang Syah sebesar Rp. 357 Milyar 231 Juta 600 Ribu. Selanjutnya untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1 Triliyun 645 Milyar 392 Juta 574 Ribu 120,sedangkan untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 3 Triliyun 539 Milyar 353 Juta 592 ribu 527,sehingga jumlah keseluruhan dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 5 Triliyun 184 Milyar 746 Juta 166 Ribu 652,- dengan demikian antara Pendapatan dan Belanja mengalami Defisit sebesar 2 Triliyun 389 Milyar 154 Juta 2000 Ribu 70,- Rupiah. Dikatakan Dandan Mulyadi, dalam rumusan kesepakatan Musrenbang Kabupaten Bogor tersebut, ada 7 (tujuh) isu strategis yang diusulkan dan disetujui dalam musrenbang tersebut meliputi, Penduduk Miskin dan Pengangguran, Cakupan Infrastruktur Wilayah, Cakupan Kecukupan Pangan, Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemudian Pemuda, perempuan, Sosial dan keagamaan, Investasi Daerah dan Pembiayaan UMKM, serta Kinerja Penyelenggaraan Pemereintah Daerah. Begitu juga untuk prioritas pembangunan juga terdapat 7 (tujuh) prioritas yang diusulkan dan setujui meliputi, Peningkatan Infrastruktur sarana prasarana wilayah dan pengendalaian kualitas lingkungan hidup, kemudian pengembangan perekonomian berbasis keunggulan Lokal, selanjutnya Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja, peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat. Selanjutnya, Kata Dandan Mulyadi, ada 337 Program atau 7485 Kegiatan pada Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) yang disepakati. Sementara, kepastian program, kegiatan dan alokasi anggaran serta lokasi akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil survei dan pembahasan pada tahap perencanaan pembangunan selanjutnya. ”Tetapi, kesepakatan RAPBD dan RKPD tetap harus mendapat persetujuan DPRD, dan ini akan dibahas nanti” ujar Dandan Mulyadi. PIGA

ANGGOTA PARFI Korda Garut

H. Cheppy Efendy, PARFI Garut Siap Kerja Sama Garut, Siasat Kota Organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Korda Garut, yang terbentuk pada tahun 2009 cukup membantu bagi para seniman yang menyukai seni peran asal kota Dodol, Kami sering berkumpul, bersilaturahmi, saling membagi pengalaman dan terkadang latihan akting bersama ujar beberapa Anggota PARFI saat di temui wartawan di lokasi Shooting FTV Legenda Masjid Langit Mirhab Menembus Mekkah di wilayah Desa Tanjung Jaya Kecamatan Banjarwangi Kab. Garut (12/03) lalu Sebelas orang Anggota PARFI Korda Garut ikut main di FTV yang akan di tayangkan oleh salah satu stasiun TV Nasional MNCTV. Sebelas Anggota PARFI yang ikut main FTV antara lain, H. Akin Sutarmin, H. Chepy Efendy, Mia Limanov, Ida Widari, Irma Noviani, Vinny Tresnasari, Deden Hidayat, Ridwan Maradireja, Dian Haerani dan Ridwan Firdaus (Wartawan SKU Siasat Kota Perwakilan Priangan) ujar H. Chepy Efendy selaku Bendahara PARFI

di dampingi Mia Limanov penggurus PARFI Korda Garut. FTV Legenda Masjid Langit Mirhab Menembus Mekah di produksi oleh PH VIRGO PUTRA FILM, Penulis Cerita Agapito Arneldo, Skenario Ilham Ayatulloh (Team Virgo) di Sutradarai oleh Agus Pattiranie. Ini Film Legenda Kelima yang di buat oleh PH Virgo Putra Film, yang mengambil lokasi shoting di wilayah Cikajang dan banjarwangi Kabupaten Garut Selanjutnya, H. Chepy mengatakan, awal bulan April 2011 beberapa anggota PARFI juga akan ikut main di Film Layar Lebar, yang berjudul BLACK POREST UNTUK ARINI kebetulan akan shooting di kabupaten Garut juga. Kita selaku Pengurus siap bekerja sama dengan tangan terbuka ke siapa saja, bila di minta oleh para produser yang akan shoting atau melakukan pengambilan gambar buat FILM atau Iklan di kab. Garut, kita bantu mereka, wilayah garut cukup eksotis untuk pembuatan Film Televisi, sinetron atau Film layar lebar.ujarnya. AAM

60 % Tingkat Kesadaran Masyarakat ke Pos Yandu Garut, Siasat Kota Bila diperhitungkan dengan jumlah ibu hamil atau Balita, tingkat kesadaran masyarakat yang mau berkunjung secara rutin ke Pos Yandu baru mencapai 60 % saja. Maka untuk menaikan tingkat kesadaran tersebut diperlukan terobosan baru dalam pengelolaannya, kini saatnya pos yandu memiliki daya tarik bagi masyarakat Demikian di katakan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Barat Hj. Netty Heryawan,M.Si, pada acara kunjungan dalam rangka program revitalisasi pos yandu tahap ke II di Pos Yandu Dewi Sartika Kp. Loji Rw 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota. Senin (7/3). Hadir Jajaran Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut beserta Ketua dan Wakilnya Hj. Nurrohimah Fikri dan Ny. Rani Permata Diki Chandra, Kepala Dinas Kesehatan Profinsi Jawa Barat Dr. Alma Lusianti Keberadaan pos yandu selama ini identik dengan keperluan memeriksakan kesehatan atau menimbang balita, tapi Pos Yandu harus berpungsi sebagai tempat untuk berbagai keperluan lainnya, terutama yang menyangkut hak-hak anak, sebagai tempat informasi mengenai wawasan undang-undang dan hukum dan sebagainya. Kedepan peranan dan fungsinya mesti di kembangkan, misalnya ada fasilitas dan taman bermain bagi anak. Pada kesempatan tersebut Hj. Netty memberikan bantuan berupa buku untuk di pergunakan di perpustakaan yang ada di Pos Yandu Dewi Sartika serta berjanji akan memberikan bantuan kursi roda bagi Taopik Rahmat (11 tahun) anak pasangan Siti Maryam dan Enjang warga kp. Loji yang menderita cacat pisik. BAYU

Garut Gelar Tinju Super Fight 2011 Garut, Siasat Kota Dalam rangka hari jadi Garut yang ke - 199, BAW (Bagus Aif Wiwaha) Promotion bersama Pemerintah Kabupaten Garut akan menggelar Garut Super Fight 2011, sebuah Kejuaraan Tinju Dunia Profesional World Boxing Organization (WBO) ASPAC. Partai utama yang akan digelar antara ISAK, Jr. (Indonesia) melawan JOEL RAFOLS (Philipine). Sedangkan patai tambahan akan digelar antara lain RINO UKRU (Juara Ad Interm Kelas Terbang Yunior 49 kg versi KTPI) versus FARIS NGGENGGO (Peringkat I Versi KTPI), kemudian DWI AMX (Peringkat I Nasional Ver. KTPI kls menengah Yunior 69,8 Ver. KTI & ATI) versus DARSIM NANGGALA (Peringkat

GARUT

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

III Nasional Versi KTPI) Per tandingan bersejarah sebagai kado ulang tahun ke-100 bagi warga Kabupaten Garut ini, akan digelar di Lapang Gelora Kerkoff Garut, Sabtu, 27 Maret 2011 mulai jam 8 s/d selesai. Masyarakat yang akan menikmati gelaran ini tidak dipungut biaya, alias gratis. Promotor Acara, Bagus Arief Wiwaha, BBA (OH), selaku Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDMI) Garut, menuturkan, kejuaraan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kebersamaan di semua lapisan masyarakat Kabupaten Garut guna terwujudnya pembangunan Pembanguan Gedung Olah Raga Ciateul. BAYU

Garut, Siaat Kota Momentum hari perempuan internasional yang jatuh pada tanggal 8 maret harus di maknai sebagai kebangkitan kaum perempuan dalam segala bidang, perempuan bukan hanya diperlakukan sebagai kaum lemah yang tak berdaya, terlebih harus terus menguatkan posisi tawar perempuan yang berimplikasi kepada berhasil tidaknya kaum laki laki dalam memimpin.

EMIKIAN di sampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut Hj. Nurrohimah Fikri pada acara peringatan Hari Perempuan Internasional yang di laksanakan di lapangan Makodim 0611 Garut, Selasa (8/3), Hadir Wakil Ketua TP PKK Kab.

BANGKITLAH PARA PEREMPUAN GARUT Garut Hj. Rani Permata Diky Chandra, Ketua Persit Kartika Chandra Kodim 0611 Garut Ny. Leni Edy Yusnandar, Ketua Bayangkari Polres Garut Ny. Rini yayat Ruhiyat, beserta para pengurus Organisasi Perempuan sekabupaten Garut. Berkaca pada istri Nabi Muhamad SAW , Khodijah, RA Kartini, R Dewi Sartika, R Lasminingrat, mereka adalah perempuan yang tangguh berani berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkan impian dan cita citanya memajukan bangsa. Mereka mampu memberi pengaruh dan warna tersendiri didalamnya. Semangat memperingati Hari Perempuan internasional dan semangat para pahlawan tadi harus dijadikan oleh kita untuk lebih memperkuat rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan demi ter-

capainya pembangunan yang lebih maju dan bermanfaat. Menurut Hj. Rani Permata, diadakanya peringatan Hari Premepuan Sedunia mempunyai tujuan untuk meningkatkan kiprah perempuan khususnya perempuan Garut dalam berbagai aspek kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebelumnya pada kesempatan tersebut diadakan kegiatan bersihbersih yang di mulai dari lapangan gelora Kherkhof menyusuri jalan menuju Lapangan Makodim Garut, disusul dengan cara pemberian bingkisan kepada srikandi-srikandi kebersihan dan pengumpulan koin untuk Darsem , TKI asal Subang Yang mendapat hukuman di Arab Saudi. RIDWAN

Jadikanlah Kekurangan Fisik Menjadi Sebuah Kelebihan

Kosgoro Mensukseskan Pembangunan Nasional

Garut, Siasat Kota Sesungguhnya diantara kita manusia satu sama lainya tidak ada perbedaan dan sekat, orang salah apabila mengkalsifikasikan manusia berdasarkan perbedaan fisik. Demikian Sambutan Bupati Garut H. Aceng HM Fikri,S.Ag Pada acara Musyawarah Cabang Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kabupaten Garut, Kamis (17/3) bertempat di Aula Hotel Cipanas Indah. Hadir Ketua PPCI Jawa Barat Syamsul Masri. Janganlah minder, putus asa dan merasa berada dibawah yang lainya, tapi harus punya keinginan yang bisa mensejajarkan diri, kecacatan dan kekurangan jangan dijadikan halangan untuk berprestasi. Belum tentu orang yang mempunyai fisik sempurna dapat melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang cacat, begitupun sebaliknya. Justru dengan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki tersebut dapat dijadikan modal untuk berprestasi di bidang yang lainya, jadikanlah menjadi sebuah kelebihan. Hiduplah sejajar dan sederajat dengan orang yang normal, harapnya. Dalam musyawarah PPCI ini terpilih Rd. Mas Sugeng R sebagai Ketua didampingi Juju Sudirman sebagai Sekretaris dan Bendahara dipercayakan pada Nana Junaedi. Mas Sugeng sebagai mantan Ketua BPOC Garut yang sekarang roda organisasi tersebut tenggelam berharap kedepan PPCI bisa memfasilitasi segala kebutuhan anggotanya yang tersebar di Kabupaten Garut. HAROLDS

Garut, Siasat Kota Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S. Ag. sangat mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) Kosgoro Propinsi Jawa Barat yang dibuka pada Kamis (17/03), di Hotel Augusta Cipanas Garut. Acara dihadiri Pendiri Kosgoro Mayjen Purn. Rd. H. Sobiantoro, Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, Ketua PDK Jawa Barat Ir. H. Endy Priyatna, SH, MBA, serta Kadis Orda Propinsi Jawa Barat. Kosgoro didirikan tanggal 10 Nopember 1957 di Jakarta. Banyak kontribusi yang telah diberikan dalam mensukseskan Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu pilar pembangunan, Kosgoro bertumpu pada kekeluargaan dan gotong royong. Kosgoro tumbuh dan berkembang sehingga terus berkiprah dalam segala aspek kehidupan hingga hari ini sesuai dengan Tri Darma Kosgoro yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap Kosgoro terus eksis dan memberikan kontribusi optimal bagi tercapainya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Muspimda akan membahas Rekomendasi untuk memprioritaskan pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Jawa Barat, menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta mengusulkan kepada Musyawarah Besar (Mubes) agar program kerja hasil Muspimda Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Propinsi Jawa Barat dijadikan Program Unggulan dan dicanangkan secara nasional melalui Mubes 2011. SIMSON

17 Pejabat Eselon II Dilantik Garut, Siasat Kota Bertempat di Gedung Pendopo Jumat (18/30) lalu, Bupati Garut H.Aceng HM Fikri,SAg, melantik sebanyak 17 orang pejabat eselon II dan 60 orang pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Muhamad Solihin, Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri,SE, Dandim 061 Garut Letkol Arm. Eddi Yusnandar,S.Ap, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H. Iman Ali Rahman,SH,M.Si serta unsur Forum Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa agenda pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, yang dilaksanakan tepat sehari setelah Hari Jadi Garut ke 199, didasarkan atas semangat untuk meningkatkan upaya-upaya dalam mencapai kinerja birokrasi Pemerintah Daerah secara Optimal. Sebagaimana diketahui bahwa masih terdapatnya beberapa posisi jabatan struktural di berbagai tingkatan belum terisi secara definitif,baik karena memasuki masa pensiun maupun karena adanya promosi dan rotasi pejabat sebelumnya. Maka dipandang penting untuk segera mengisinya dengan harapan roda organisasi perangkat daerah dapat berjalan lebih lancar efektif dan produktif dalam

PEJABAT yang baru dilantik menerima ucapan selamat dari Bupati. mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang telah di gariskan. Berikut Pejabat Eselon II yang dilantik: Hengki Hermawan,S.Sos sebagai Inspektur Kabupaten Garut; Drs. Dendi Hidayat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Drs. Totong,SE,M.Si sebagai Kepala DPPKA; Drs. H. Burhanudin Afif,M.Si Sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup; Dr. H. Suherman,SH,M.Si Sebagai Kepala satuan Polisi Pamong Praja; Drs. Abdurrahman,M.Si Sebagai Staf Ahli Bupati; H. Sujana Safei,SH,M.Si Sebagai Staf Ahli Bupati; Drs. Kostawan,M.Si Sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Garut; Drs.Darsani,M.Si.

sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; Dra. Elka Nurhakimah,M.Si sebagai Kepala BKD Kab. Garut; Drs. Djadja Sukardja,M.Si sebagai Kepala DINSOSNAKERTRANS; Drs. Jat Jat Munajat,M.Si sebagai Kepala BPBD Kabupaten Garut; Drs. Dadi Djakaria,M.Si Sebagai Kepala BPMPD; Ir. Sutarman sebagi Kepala Dinas Kehutanan; Ir. Edi Muharam sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Pertanian;Drs Eko Yulianto Sebagai Kepala Disperindag dan UKM; Drs. Asep Suparman,M.Si Sebagai Kepala kantor Kesbangkesmapet, Drs. Nandang Sulaksana menjadi Kebag Kesra Setda Garut,7 Camat yang promosi serta 58 pejabat eselon III yang lainya. HAROLDS

PRIANGAN

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Musrenbang Kec. Tanjungsari 50% Masih untuk Infrastruktur

KERUSAKAN JALUR LINGKAR SELATAN MAKIN PARAH Ciamis, Siasat Kota Ruas jalan lingkar selatan Kabupaten Ciamis kondisinya saat ini semakin hancur. Ruas jalan sepanjang 18 kilometer tersebut lebih banyak yang rusak dibandingkan dengan yang masih baik. Akibat keadaan jalan yang rusak berat, tidak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas. Sejumlah warga yang tinggal di tepi jalan mencoba mengurangi kerusakan itu dengan menimbun tanah dan batu pada badan jalan yang berlubang. Akan tetapi timbunan tersebut tidak mampu bertahan lama, terlebih jika turun hujan dalam waktu sekejap bekas timbunan tersebut kembali terbuka. Lingkar selatan yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian warga, yang berstatus jalan Provinsi Jawa Barat tersebut, hingga saat ini belum diketahui kapan dilakukan perbaikkan. Survei jalan

yang dilaksanakan oleh petugas Bina Marga Kabupaten Ciamis, juga tidak menjamin jalan tersebut bakal segera diperbaiki. Bagja warga Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis yang ditemui Jumat (18/3), mengaku bosan dengan kondisi jalan yang hancur. Keduanya juga sependapat pemerintah harus segera melakukan perbaikan. Sejak lingkar selatan hancur, tambahnya, banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. “Kami tidak peduli itu jalan kabupaten atau jalan provinsi, yang pasti

sudah bertahun tahun jalan lingkar selatan dibiarkan rusak. Warga sudah berupaya menimbun lubang, tetapi hanya mampu bertahan sebentar. Sudah tidak terhitung berapa banyak sepedamotor yang terpeleset jatuh karena menghindari lubang,” kata Bagja. “Kami hanya melakukan survei jalan saja. Soal apakah segera diperbaiki atau tidak, kami tidak tahu. Mungkin perbaikannya oleh Provinsi Jabar,” tutur Jaenul, petugas Bina Marga Kab. Ciamis. Didampingi rekan kerja surveinya, Iwa, dia menambahkan ruas jalan lingkar selatan sudah termasuk rusak parah. Hampir sepanjang jalan dengan lebar tujuh meter tersebut, banyak ditemukan lubang di badan jalan. “Mudah-mudahan saja diperbaiki tahun ini, kalau dibiarkan akan semakin bertambah parah. Tetapi itu juga tergantung pemerintah,” ujarnya. HERI

Tanjungsari, Siasat Kota Musrenbang yang dilaksanakan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah Kabupaten Sumedang memulai kegiatan dengan pola baru yang disebut dengan Musrenbang Intregitas yang merupakan perpaduan antara Sistem Perencanaan Partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten. Intregitas dalam rangka Satu Perencanaan untuk semua yang diawali dengan mengintregasikan Perencanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (PNPM) ke dalam Sistem Perencanaan Regular merupakan salah satu langkah inovatif untuk mengakselerasi pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Sumedang. Demikian dikatakan, Camat Tanjungsari Deni Tanrus S.Ip saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbang Kecamatan Tanjugsari yang di selenggarakan di Desa Tanjungsari Selasa, (1/3), acara itu sendiri dihadiri oleh para Kepala Desa dan Utusan dari masing masing desa di Kecamatan Tanjungsari dilengkapi oleh Muspika Tanjungsari, sesuai dengan tema Kabupaten Sumedang yang mengoptimalkan pengelolaan Infrastruktur dan layanan dasar kerangka satu perencanaan untuk semua maka Kecamatan Tanjungsari yang mendapat jatah anggaran

untuk 2012 sekitar 1 M lebih masih mengoptimalkan pengelolaan Infrastruktur hingga mencapai 50% dari anggaran yang ada. Dikatakan Camat dengan Musrenbang ini Pemerintah Kecamatan Tanjungsari berusaha untuk mewujudkan Kwalitas Manajemen Pemerintah Daerah yang semakin baik melalui penguatan pemerintah desa, “karena desa sebagai satuan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan sehingga keberadaanrya sangat penting dan dipandang masih memerlukan dukungan dalam upaya penguatan eksistensi desa di masyarakat,” jelasnya. Masih dalam sambutannya Camat berharap, “Musrenbang Integrasi dengan semangat Satu Perencanaan untuk semua dapat memenuhi arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menampung aspirasi serta mendorong partisipasi masyarakat secara berjenjang dari tingkat desa hingga pada akhirnya masyarakt bisa menikmati proses dan hasil pembangunan yang kita laksanakan bersama”, pungkasnya Selanjutnya acara diteruskan dengan penampungan usulan dari tiap desa yang membagi kebutuhan berdasarkan pembagian sebagai berikut, pertama Infrastruktur 50%, kedua bidang pendididkan 25% dan yang ketiga Sosial sebesar 25%. ANA M/RON

H. Wawan Adakan Sunatan Masal Sumedang, Siasat kota Pada saat kondisi perekonomian masyarakat yang serba sulit saat ini masih ada segelintir orang yang mempunyai rasa peduli terhadap masyarakat kecil terutama dalam memperhatikan anak-anak yang tidak mampu yang belum disunat. maka terketuklah hati salah seorang tokoh sekaligus bos tembakau yang berada di desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari untuk mengadakan acara syukuran bin nikmat melalui mendermakan sebagian har tanya untuk anak-anak yang tidak mampu

melalui sunatan masaluntuk warga masyarakat yang ada di Desa Pasigaran dan sekitarnya. Dan Alhamdulillah pada tahun 2011 ini ada 12 anak sunat yang berminat dalam acara sunatan masal, menurut keterangan H. Wawan Bos Tembakau mengatakan, “baru tahun sekarang cita-cita baiknya baru terlaksana untuk mengadakan acara sunatan masal, karena sebelumnya takut tidak ada peminatnya tetapi sekarang alhamdulillah mencapai 12 orang anak yang berminat untuk disunat, terdiri dari Desa Pasigaran, Desa Cijambe

dan Desa Kadakajaya, dan nanti kalau ada umur panjang juga ada rejekinya Insya Allah akan kami lanjutkan secara rutin tiap tahun, yang diharapkan bisa untuk membantu warga yang kurang mampu dalam menyunat anaknya,” jelasnya. Selanjutnya dikatakan pula, “dalam kegiatan Sunatan masal ini kami akan merayakan anak-anak dengan naik kuda renggong dan malamnya akan kami selenggarakan hiburan bangreng dan hari terakhir kami akhiri dengan Tablig pengajian dan siraman rohani,” pungkasnya. ANA M

RAPAT EVALUASI PANTI

Diharapkan ada Penjelasan Anggaran dari Pemda Sumedang, Siasat Kota Bertempat di Aula Rapat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) 24 Panti yang tersebar di Kabupaten Sumedang dalam rangka Rapat Evaluasi serta laporan rutin. Adapun Panti yang hadir saat itu antara lain 18 Panti Sosial Anak (PSA), 3 Panti Sosial Anak Cacat (PSAC), dan 2 Panti Sosial Jompo/ Lansia dan Panti Anak Cacat yang didanai dari APBN sementara yang 23 dari APBD II. Menurut Kasi PSKA (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Rudi R. Abdullah menerangkan bahwa kegiatan ini rutin, disamping menjelang kegiatan musrenbang,

barangkali ada program dari masing-masing Panti yang akan diajukan dalam musren nanti. Dari 24 Panti jumlah porang yang menjadi klien (penghuni panti) adalah PSA 493 orang, PSAC 100 orang dan panti sosial jompo/lansia 38 orang, total keseleluruhan ada 631 orang menurut data TA 2010. Saat ditanya Siasat kota, berapa jatah setiap orang per harinya, Kasi PSKS Rudi menjawab, 2500/ hari, memang sangat minim kalau dipakai 3 kali makan sehari hanya berkisar RP 835,- jauh dari standar masyarakat yang normal dalam keseharian ungkapnya. Ditempat terpisah Kabid Sosial

DR. Drs. H. Awandi NS Mpd. Menambahkan bahwa pihak Dinas Sosial (DinSos) hanya monitoring dan pembinaan terhadap semua panti yang ada di Kabupaten Suimedang. “Melihat kegiatan ini barangkali pihak pemda Sumedang dapat mengevaluasi sudah sejauh mana kepedulian Pemerintah Daerah terhadap para penghuni Panti yang dalam kesehariannya cukup dengan 2500,-. Apakah tidak bisa di naikan melalui anggaran APBD II pada tahun Anggran 2011. Kita tunggu kepedulian serta mampukah Pemda Sumedang menambah jatah mereka para penghuni Panti” ujarnya. ANA/EM

Potensi Wisata Goa Liang Seungit Perlu Dikembangkan Tasikmalaya, Siasat Kota Karena kurang mendapat perhatian dari instansi terkait, maka keberadaan objek wisata alam Goa Liang Seungit di sekitar Blok Ciguruwik Kampung Cikareo Desa Parung Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan itu kurang begitu dikenal, tidak terkecuali dari wisatawan domestik. “Sebetulnya dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tasikmalaya juga pernah ke sini, dan berjanji akan menatanya, tetapi sampai sekarang belum ada realiasasinya,” jelas Ujang Kuswana, Kepala Desa Parung. Potensi wisata alam di objek wisata Goa Liang Seungit tersebut, lanjut Ujang, menawarkan panorama alam yang menarik, seperti pemandian air panas, lapangan rumput untuk outbond, hingga tebing batu Cadas Gantung yang cocok dijadikan semacam arena Flying Fox. “Sebetulnya di lokasi tersebut terdapat sekitar 24 goa sejenis, antara lain Goa Ranggawulung, Kahimengan, Curug, Ciguruwik, Liang Lalay, Leuwigede dan lain-lain. Dengan banyaknya goa, beberapa diantaranya belum punya nama,” tuturnya. Selain itu, ada pula Cadas Gantung yaitu bukit batu besar yang ditumbuhi pepohonan, disana jadi sarang lebah madu. Bisa juga buat waterboom karena sumber airnya dari sungai Ciguruwik serta air terjunnya. Goa Ciguruwik sangat unik, karena untuk memasukinya harus menyelam dulu ke dalam sungai Ciguruwik, karena di dalamnya terdapat lubang yang sangat luas. Warga sekitarnya menjadikan goa ini tempat mencari ikan. Sedangkan tak jauh dari lokasi itu, ada pemandian air panas yang setiap harinya dikunjungi tak kurang dari 100 orang wisatawan. Bahkan tingginya nilai pariwisata di lokasi ini menarik perhatian beberapa Universitas Negeri di Jawa Barat, kata Kepala Desa Parung, diantaranya ITB, Unpad, UPI Bandung, hingga IPB Bogor. “Secara periodik, para mahasiswa dari kampus tersebut mengunjungi lokasi ini untuk menjelajahi lingkungan alam,” katanya. HERI

Tono Bachtiar Resmi Menjabat Sebagai Ketua DPRD Kab Karawang Karawang, Siasat Kota Plt. Ketua DPRD Kab. Karawang, H. Tono Bachtiar, S.IP akhirnya secara resmi menjabat sebagai Ketua DPRD definitif, Jumat (11/3). Prosesi peresmian dan pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Kab. Karawang di dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Karawang, Sejumlah pejabat dan unsur Muspida, termasuk Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Wakil Bupati, dr. Cellica Nurrachadiana. Selain para pejabat daerah dan undangan, ratusan massa dan simpatisan dari partai PDI-Perjuangan turut menghadiri prosesi pengucapan sumpah janji tersebut. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Polres Karawang pun menerjunkan puluhan aparatnya di sekitar Gedung DPRD Kab. Karawang. Meskipun demikian, secara keseluruhan proses peresmian dan pengucapan sumpah/janji berjalan lancar. Menyikapi peresmian H. Tono Bachtiar, S.IP sebagai Ketua DPRD definitif, Bupati Ade Swara mengatakan bahwa dirinya atas nama pribadi, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat Kab. Karawang mengucapkan selamat atas peresmian beliau sebagai Ketua DPRD Kab. Karawang Masa Jabatan 2009 – 2014. Hal ini tentunya merupakan amanah yang sangat berat untuk diemban dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Untuk itu, kami berharap agar Unsur Pimpinan dan seluruh anggota DPRD lainnya, dapat senantiasa mendukung sepenuhnya saudara Tono Bachtiar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD definitif,” ujarnya. Menurut Bupati, perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut hendaknya jangan sampai menimbulkan polemik yang dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terlebih masyarakat karawang merupakan masyarakat majemuk sehingga segala bentuk polemik harus dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik. Bupati menambahkan bahwa dirinya percaya, dengan ditetapkannya saudara Tono Bachtiar sebagai Ketua DPRD definitif akan dapat terus melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh para Ketua DPRD sebelumnya. IMAM S

SUASANA Ketua Pengcab Perwosi.

Wabup Karawang Resmi Dilantik Sebagai Ketua Pengcab Perwosi Karawang, Siasat Kota Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurachadiana resmi menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kab. Karawang periode 2011 - 2015. Prosesi pelantikan dirinya dilakukan langsung oleh Ketua Pengda Perwosi Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf bertempat di Gedung Singaperbangsa Lt. III Pemkab Karawang, Jumat (18/3) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Cellica Nurrachadiana secara resmi menerima bendera lambang organisasi Perwosi dari Sandy Dede Yusuf, yang merupakan symbol bergantinya kepengurusan Pengcab Perwosi demisioner, yang dipimpin oleh Hj. Enung Shalahuddin Muftie. Hj. Enung Shalahuddin Muftie sendiri turut hadir dalam kesempatan tersebut, bersama-sama dengan Ketua KONI Kab. Karawang, Aries Suparno. Dalam sambutannya usai dilantik sebagai Ketua, Cellica mengatakan, Perwosi sebagai salah satu organisasi keolahragaan yang ada di Karawang, juga memiliki peran dan fungsi dalam membangun perkembangan olahraga daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap para pengurus dan anggota perwosi untuk dapat ikut serta bersama pemerintah daerah dalam mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. “Sehingga upaya mewujudkan masyarakat Karawang yang segar, bugar, sehat baik jasmani maupun rohaninya dapat segera tercapai,” jelasnya. Cellica menambahkan, sebagai Ketua Per wosi dan Wakil Bupati

KARAWANG

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Karawang, dirinya memiliki rencana untuk mengembangkan olahraga yang dipadukan dengan budaya Kab. Karawang. Salah satunya adalah dengan mengembangkan jenis olahraga senam baru yang dipadukan dengan tarian jaipong asli Karawang. “Kita akan coba kolaborasikan olahraga dan budaya tersebut dalam waktu dekat,” tuturnya. Ketua Perwosi Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf mengatakan, dirinya memiliki harapan besar dengan dilantiknya kepengur usan Per wosi Kab. Karawang yang bar u, khususnya dalam upaya memajukan olahraga di kalangan wanita. “Terlebih bila seorang ibu rajin berolahraga, maka anggota keluarga lainnya pun akan ikut rajin berolahraga,” ujarnya. Sandy juga mengingatkan, Perwosi bukan dibentuk untuk mencetak atlit berprestasi, namun memiliki peran serta yang sangat penting sebagai pendamping bagi atlit untuk mencapai prestasi yang terbaik. “Khususnya dalam pengembangan jiwa dan mental baik bagi atlit, wasit, maupun pelatih wanita yang akan bertanding guna membantu mereka mencapai prestasi,” tambahnya. Di sisi lain, Ketua KONI Karawang, Aries Suparno berharap pengurus cabang Perwosi yang baru dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh para pengurus sebelumnya. “Selain itu, kepengurusan yang baru juga diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi baru terhadap kegiatan olahraga di kalangan wanita Kab. Karawang,” harapnya. H.DENNY LUBIS

BUPATI: BAYARLAH PAJAK DAN SPT TEPAT WAKTU Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara mengajak segenap masyarakat Karawang untuk senantiasa membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Ade Swara saat kegiatan Hari Panutan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Selatan,

AHKAN guna memberi kan panutan kepada masyarakat, dalam kegiatan tersebut Bupati Ade Swara, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana, unsur Muspida, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat turut mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh mereka kepada petugas pajak, lalu memasukkannya ke dalam drop box yang telah disediakan. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, manfaat pajak sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan. “Dimana sekitar 75 persen pembiayaan untuk pembangunan dan pemerintahan, seperti gaji PNS, Polri, TNI serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur wilayah bersumber dari penerimaan pajak,” ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, pentingnya pajak dalam proses pembangunan didaerah juga dapat terlihat dari perolehan penerimaan pajak yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak suatu daerah. Pada tahun 2010 lalu, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Karawang mencapai 275

KEGIATAN Hari Panutan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Selatan milyar 428 juta 565 ribu 327 rupiah, atau sekitar 16,03 persen dari keseluruhan APBD tahun 2010. Kabupaten Karawang sendiri memiliki potensi pajak yang cukup besar, dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Karawang Utara dan Karawang Selatan pada tahun 2010 mencapai 100.871 wajib pajak, yang terdiri dari orang pribadi sebanyak 95.826 wajib pajak, dan badan mencapai 5.045 wajib pajak. Bahkan jumlah wajib pajak perorangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun terakhir ini, yaitu sebanyak 85.519 wajib pajak pada tahun 2009, meningkat sebesar 10.307 wajib pajak, atau 12,5 persen. “Potensi ini tentunya perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Karawang,” imbuhnya. Oleh karena itu, dirinya atas nama pemerintah daerah, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh wajib pajak di kabupaten karawang yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan spt tahunan pph sebelum jatuh tempo. “Kami juga menghimbau seluruh masyarakat Karawang lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, di kantor pelayanan pajak yang terdekat,” tambahnya. Di sisi lain, Kepala Kanwil

Ditjen Pajak Jawa Barat II, Taufieq Herman mengatakan, target penerimaan pajak Negara untuk tahun ini mencapai Rp. 708,93 triliun, dimana untuk penerimaan wilayah Jawa Barat II ditargetkan mencapai Rp. 21,8 triliun. “Untuk tahun mendatang, target penerimaan pajak negara sendiri dapat mencapai Rp. 1.000 triliun,” jelasnya. Taufieq menambahkan, di Kab. Karawang, penerimaan pajak KPP Karawang Pratama Utara ditargetkan mencapai Rp. 890,44 miliar, sedangkan KPP Pratama Karawang Selatan ditargetkan mencapai Rp. 981,2 miliar. “Maka dari kedua KPP tersebut, target penerimaan pajak di Kab. Karawang pada tahun ini sedikitnya mencapai Rp. 1,7 triliun,” jelasnya. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Karawang Selatan, Bentito Prayitno mengatakan, dalam rangka hari panutan pajak tersebut, pihaknya menyelenggarakan sejumlah kegiatan secara serentak bersamaan dengan kegiatan yang berlangsung di Kantor KPP Karawang Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah Sosialisasi Pengisian dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadii di PT. Pindodeli, Kawasan Industri Suryacipta Karawang, serta Kampanye Simpatik Tahunan PPh Orang Pribadi di berbagai tempat, diantaranya Rest Area KM 57 dan KM 62 Tol Jakarta – Cikampek, Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri Indotaisei, Kawasan Industri Mitra Karawang, dan Kawasan Industri Kujang Cikampek. MARSEVEN/IMAM

Pertamina EP Ajukan Permohonan Ijin Prinsip Seismik Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu upaya mengejar target yang dibebankan pemerintah pusat dalam meningkatkan produksi minyak nasional, PT. Pertamina EP akan mengadakan kegiatan eksplorasi berupa Survei Seismik 3D di wilayah Kab. Karawang. Terkait kegiatan tersebut, jajaran PT. Pertamina EP mendatangi Gedung Singaperbangsa Lt. II guna mengajukan permohonan ijin prinsip dari Pemerintah Daerah, Kamis (17/3). Kedatangan rombongan dari Pertamina yang dipimpin oleh Manager Eksplorasi dan Operasi, Setiyo Sapto Edi tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan sejumlah pejabat dari dinas instansi terkait, diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Pergadangan, serta para Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lokasi kegiatan seismik. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan rombongan dari Pertamina, karena kedatangan mereka menunjukkan niat baik mereka untuk menempuh prosedur yang benar dalam menjalankan setiap aktifitas kerja peru-

sahaan. “Hal ini tentunya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih kondisi masyarakat Kab Karawang yang saat ini semakin kritis dan dinamis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah daerah, ujarnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, terkait dengan tahapan permohonan ijin prinsip tersebut, Bupati berharap dinas/instansi terkait agar benar-benar serius mengkaji dampak positif maupun negatifnya, termasuk faktor-faktor lainnya yang menentukan layak tidaknya pemberian ijin. Bupati juga berharap PT. Pertamina EP dapat menyampaikan hasil dari survey kegiatan seismic yang telah dilakukan sebelumnya di Kab. Karawang beberapa tahun lalu kepada Pemerintah Daerah. Terlebih Pemerintah Daerah saat ini tengah menyusun peraturan tentang rencana tata ruang wilayah, sehingga bila kemudian benar terdapat cadangan minyak di Kab. Karawang, kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan ke depan tidak akan berbenturan dengan tata ruang. Manager Eksplorasi dan Operasi PT. Pertamina EP, Setiyo Sapto Edi megatakan, perusahaannya saat ini telah gencar melakukan kegiatan eksplorasi, khususnya survey seismic. Hal ini seiring dengan

tuntutan bagi PT. Pertamina EP oleh Pemerintah Pusat untuk mengejar ketinggalan terhadap target produksi yang telah ditetapkan. “Meskipun memiliki wilayah paling luas, PT. Pertamina EP baru memiliki produksi sebesar 150 barel per day, sedangkan salah satu perusahaan asing di Indonesia mampu produksi mencapai 400 – 500 barel per day,” jelasnya. Setiyo menambahkan, pihaknya telah beberapa kali melakukan kegiatan survey seismic 3D di Kab. Karawang, yang diantaranya dilakukan pada tahun 2004, 2005, dan pada tahun 2009 di Rengasdengklok dengan luas wilayah mencapai 940 km persegi. “Hasil kegiatan survey tersebut saat ini masih dip roses di Jakarta, karena kegiatan survey sendiri baru berakhir pada bulan Februari tahun 2010,” tambahnya. Dadang, Salah satu staff eksplorasi PT. Pertamina EP menambahkan, survey seismic 3D kali ini memiliki luas wilayah sekitar 94 km persegi, yang akan mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Tempuran dan Lemahabang. “Jumlah lokasi titik tembak yang akan digunakan dalam kegiatan survey mencapai 4.950 titik,” tambahnya. IMAM

BANDUNG

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Desa Cikole Kec. Lembang Dapat Program Desa Peradaban

DADANG SOBANA

Kab. Bandung, Siasat Kota Progam Desa Peradaban merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui badan pemberdayaan pemerintah desa tahun 2010 untuk peruntukan pembangunan di bidang insfrastruktur, perekonomuan, keagamaan, pendidikan dan sarana olah raga dengan anggaran 1 milyar. Di kucurkannya anggaran tersebut merupakan suatu perhatian pemerintah terhadap daerah pedesaan untuk mewujudkan kemajuan yang akan dibangun lewat program Desa Peradaban. Dimana program

Disnaker Kab. Bandung Adakan Pelatihan Tenaga Kerja Kab. Bandung, Siasat Kota Diakhir penghujung Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Tenaga Kerja mengadakan pelatihan tenaga kerja siap pakai selama 10 hari, yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kuta waringan dengan diikuti 24 peserta yang dibagi dalam lima kelompok. Namun, kegiatan tersebut, menuai kesan yang tidak baik dan tidak memuaskan bagi para peserta pelatihan, bahkan, disinyalir ada kebohongan. Pasalnya, sebelum pelaksanaan kegiatan, para peserta pelatihan dijanjikan akan diberi sertifikat pelatihan dan akan diberi uang transport sebesar Rp. 33.000,/hari bagi setiap peserta. Tetapi sampai berita ini diturunkan para peserta tersebut belum menerima sertifikat, sedangkan untuk uang transport yang dijanjikan hanya diberi sebesar Rp. 35.000,- selama kegiatan, ungkap salah satu peserta pelatihan yang meminta indetitasnya dirahasiakan. “Kelompok kami, terdiri dari lima peserta, dan telah menerima pelatihan selama 10 hari dengan instruktur pemberi materi, Pak Aim selama 2 (dua) hari, Pak Abdurahman selama 2 (dua) hari serta Pak Johan dan pak dede selama 5 (lima) hari. Kelompok Kami, selain menerima pelatihan teori juga melaksanakan praktek mekanik motor dengan alat praktek yang disediakan pihak pelaksana kegiatan yaitu Pak Kamal dari Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bandung. Perangkat kelengkapan praktek yang kami gunakan kegiatan pelatihan tersebut adalah satu unit sepeda motor jenis bebek merek honda dan satu set tool kit”, akunya. Kegiatan ini, sebelumnya ada salah asumsi dari pihak peserta kepada kepengurusan kegiatan, pasalnya, bahwa peserta pelatihan menganggap bahwa kegiatan tersebut ditanggungjawapi oleh Pak Dar tika dari Bidang Latihan Kerja, namun, setelah siasat Kota melakukan investigasi lanjutan, ternyata kegiatan tersebut bukan program Bidang Latihan Kerja. Diwaktu yang berbeda, Kepala Bidang Latihan Kerja, Dartika, mengatakan kepada Siasat kota, bahwa kegiatan yang dipertanyakan bukan kegiatannya. “Kami, memang pernah mengadakan kegiatan pelatihan di Kecamatan Kuta Waringin, namun, bukan pelatihan mekanik, melainkan pelatiahan rias kecantikan dan pesertanya pun tidak ada kaum Adam serta pelaksanaannya juga bukan diakhir tahun 2010 tetapi di pertengahan tahun 2010. Kegiatan tersebut juga diikuti 60 peserta yang kesemuanya kaum Hawa”, tegasnya, seraya memperlihatkan foto copy sertifikat pelatihan yang diberikan kepada peserta. Sampai berita ini diturunkan, Pak Kamal belum bisa dikonfirmasi dikarenakan sedang sibuk dilapangan melaksanakan tugasnya, namun, Pak Aim, salah satu instruktur kegiatan, mengakui kepada Siasat Kota, bahwa Dirinya mengakui menjadi instruktur selama 2 (dua) hari dalam kegiatan tersebut dengan pemberian materi kewirausahaan. BOIM

ini merupakan penopang untuk mendorong kemajuan di bidang perokomian, keagamaan, pendidikan dan olah raga. Untuk pelaksanaan kegiatan program Desa Peradaban yang telah berjalan, pemerintah mempercayakan langsung ke tiap-tiap desa yang menerima, maka untuk itu pihak desa membentuk suatu kelompok kerja bagi masyarakat, dan tokoh masyarakat agar saling bergotong royong untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pengalokasian anggaran yang dititikberatkan terhadap perbaikan jalan RT/

RW, perbaikan kantor desa, untuk pendidikan, sarana puskesmas, untuk pengembangan buat Desa Cikole, untuk Mesjid. Dengan pelaksana kegiatan program ini akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Desa Cikole Kecamatan Lembang. Menurut Kepala Desa Cikole Dadang Sobana program Desa Pradaban yang telah dicanangkan pemerintah akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di kalangan masyarakat dan program ini dapat menciptakan yang lebih

mandiri bagi setiap Desa untuk meningkatkan penghasilan para masyarakatnya, untuk itu Dadang Sobana menambahkan “dicanangkan program desa pradaban merupakan suatu kepercayaan pemerintah terhadap daerah pedesaan untuk membangun wilayah masingmasih yang lebih mandiri dan beradab. Maka untuk itu Desa Cikole dengan masyarakatnya saling bahu membahu dan bergotong royong melaksanakan program tersebut, agar tepat pada sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. R. MARPAUNG

LPK VLORENSIA DIDUGA MANIPULASI PESERTA KURSUS Bandung, Siasat Kota Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dapat berperan dalam berlangsungnya pendidikan berbagai kalangan, kelompok usia, dan tingkat kemampuan masyarakat.

ROSES pendidikan dan pembe lajaran merupakan hal yang penting dan strategis sebagai aktivitas dan transformasi kebudayaan dan peradaban yang menjadi perhatian semua komponen masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kwalitas pendidikan dan tata kelola penyelenggaraannya yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berbasis masyarakat dan untuk mencapai masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Transparansi yang diatur didalam UU KIP sepertinya bertolak belakang dengan kegiatan pelaksanaan yang dikelola oleh Lembaga LPK Vlorensia yang dipimpin Ibu Dewi beralamat Jalan Dederuk No 15 Bandung Prov. Jabar, disinyalir menyisakan banyak tanda tanya. Terkait surat konfirmasi yang diajukan oleh Siasat Kota pada tanggal 08 Februari 2011, no surat 011/skb-SK/II/2011,

sampai pada berita pertama ini diturunkan Siasat Kota belum mendapatkan jawaban atas surat konfirmasi tersebut, khususnya pada realisasi pelaksanaan lembaga tersebut yang mendapatkan kucuran bantuan langsung pusat dari Ditjen PNFI Depdiknas yang dikelola oleh P2PNFI Regional I Bandung yang bersumber dari APBN sebesar Rp 100.000. 000,- setiap tahunnya, perlu mendapatkan pengawasan langsung dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal (PP PNFI) Regional I Bandung, Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd. Dan ketika Siasat Kota beberapa kali menelusuri atas jawaban surat konfirmasi yang di kirimkan beberapa waktu lalu selalu tidak mendapatkan jawaban dan terkesan terutup dan ‘diacuhkan’, meski sudah sepantasnya ditanggapi positif karena itu merupakan bentuk kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsinya sebagai Wasmas dalm pelaksanaan kegiatan dilingkungan instansi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan

oleh undang-undang, ketika Siasat Kota menemui salah satu penjaga rumah di LPK Vlorensia berinisial R mengatakan bahwa pimpinan lembaga tersebut bernama Ibu Dewi, dan jarang ada ditempat. Dan Siasat Kota menghubungin Dewi beberapa kali melalui SMS (pesan ingkat) yang bernomor 0856217xxx tetap mendapatkan jawaban yang tidak relavan, disinyalir takut akan terbongkarnya kebobrokan kinerja LPK Vlorensi yang dipimpin Dewi. Dengan ketidak transparanan dan keengganan Dewi selaku penanggung jawab di LPK Vlorensia untuk menemui Siasat Kota seakan ada yang ditutupi, disinyalir Dewi mempunyai siswa khursus fiktif, hal tersebut dilihat dari sulitnya memberikan jawaban, patut disayangkan jika Lembaga didalam pelatihan tersebut dilakukan dengan trik ‘abu-abu’, karena dana bantuan langsung yang dikucurkan untuk LPK tersebut ratusan juta setiap tahunnya yang notabene uang Rakyat. Ironisnya pimpinan lembaga Vlornsia tersebut paling alergi jika ditanya berapa jumlah peserta kursus serta alamatnya. Sampai dengan berita pertama ini diturunkan, Siasat Kota masih tetap memantau perkembangan permasalahan tersebut dengan melakukan penelusuran atas jawaban surat konfirmasi yang dikirmkan beberapa waktu lalu. ROLISTON JR

Pelaksanaan Try Out SDN Percobaan Berjalan dengan Tertib Kab. Bandung, Siasat Kota Menjelang ujian akhir di setiap tingkat sekolah, program pembelajaran terus dikembangkan demi mencapai keberhasilan para siswa-siswi yang akan mengikuti ujian akhir yang akan dilaksanakan akhir tahun ajaran, diantaranya pelaksanaan pemantapan dan Try out, dimana program ini sangat menunjang bagi para anak didik untuk mendalami pelajaran yang telah diterapkan para guru selama ini. Di SDN Percobaan Kec. Cilenyi kegiatan ini telah terlaksana pada akhir bulan februari

2011 lalu yang diikuti siswa-siswi kelas VI SDN Percobaan dan dilaksanakan di Gedung SDN Percobaan itu sendiri . Sementara materi yang diujikan hanya mata pelajaran B. Indonesia, Matematika, IPA, dan B. Inggris itu merupakan mata pelajaran pokok yang akan di ujikan untuk mata pelajaran Ujian Nasional. Dengan pengawasan yang maksimal, para siswa-siswi sangat teliti memperhatikan soal-soal pelajaran yang akan dikerjakan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Menurut Kepala Sekolah Hj. Cucu Pus-

pitawati, SP.d. pelaksanaan Try Out di setiap sekolah khususnya di SDN Percobaan merupakan program pendidikan Nasional untuk melihat kemampuan para anak didik menyerap pelajaran yang telah diterapkan para guru-guru, maka untuk ini SDN Percobaan sangat mendukung program tersebut agar siswa-siswi dapat lebih giat belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dengan pelaksanaan Try out maka dapat pula para guru melihat sejauh mana kemampuan para anak didik. R.MARPAUNG

Bupati Adakan Pelantikan Perdana 225 Pejabat Baru Kab. Bandung, Siasat Kota Semenjak, H. Dadang M Naser, SH, S.Ip, menjabat Bupati Bandung, walaupun belum genap 100 hari kerja, telah melakukan pelantikan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Dalam pelantikan perdananya, Dadang M Naser, melantik 225 Pejabat eselon II, III, dan IV dengan posisi baru, di Gedung Moh. Toha perkantoran Pemkab Bandung, Rabu (16/3). Dari jumlah tersebut, pejabat yang dilantik dari eselon II sebanyak 7 orang, eselon III sebanyak 51 orang, dan eselon IV sebanyak 167 orang. Sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.2/KEP.031BKPP/2011, tertanggal 16 Maret 2011,

Tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II-b dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, H. Dadang M Naser, SH., S.Ip, melantik tujuh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dua Kepala merupakan promosi jabatan dari eselon III-a menjadi II-b, yaitu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pembangunan di Sekretariat Daerah dan Drs. Teddy Kusdiana dipromosikan untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum di Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk Kepala Dinas Sum-

ber Daya Air Per tambangan Enegeri (SDAPE) dipercayakan kepada Ir. H. Sofyan Sulaeman, Dipl. HE yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) oleh H. Marlan, S.Ip, M.Si, sedangkan kepala BPMPD lama, Drs. H. Erick Juraria Ekananta, M.Si, dipercayakan menjabat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), untuk Kepala BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perijinan) dipercayakan kepada Drs. H. Ruli Hadiana serta Kepala Dinas Bina Marga dipercayakan kepada Drs. Agus Suratman. Berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.2/

KEP.033-BKPP/2011, ter tanggal 16 Maret 2011, Tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon III dan IV, Bupati Bandung, H. Dadang M Naser, SH., S.Ip, mengangkat pejabat baru struktural dari kalangan fungsional, diantaranya, Agus Rusmawan Sukarna, SPd, yang sebelumnya Pengawas Sekolah, kini dipercaya menjadi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkuang dan Drs. Deden Rukmana, yang sebelumnya penilik PLS dipercayakan untuk posisi kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Pameungpeuk. Dilokasi pelantikan, Sekretaris PPM (Pemuda Panca Marga) Kabupaten Bandung, Dede Rochayadi, mengtakan

kepada Siasat Kota, “bahwa pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah hak prerogatif Bupati. Walupun Pak Bupati belum genap menjabat 100 hari kerja tetapi sudah melakukan pelantikan terhadap pejabat baru, hal itu sah-sah saja, karena tidak ada ketentuan yang melarangnya. Namun, saya selaku warga Kabupaten Bandung, berharap para pejabat baru ini bisa menghasilkan dampak yang lebih baik untuk kemajuan Kabupaten Bandung kedepan. Kami selaku warga PPM, akan terus mendukung program kerja Bupati Bandung agar segera terwujudnya masyarakat Bandung yang sejahtera melalui motto sabilulungan”, ungkapnya. BOIM

BENGKULU

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

PT Ratu Samban Mining

PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA RESAHKAN MASYARAKAT Benteng, Siasat Kota Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara saat ini sangat meresahkan masyarakat di Tiga Kecamatan Kab. Bengkulu Tengah, terutama yang sehari-harinya menggunakan Pasilitas Sungai Lemau dan yang melintasi jalan Sekayun sampai Lubuk Sini Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.

PANEN JAGUNG Seorang petani memanen jagung didaerah Air Bak, kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Sabtu (12/3). Akibat kesulitan bahan baku pakan ternak, para peternak terpaksa menanam sendiri jagung yang merupakan bahan baku utama pembuatan pakan ternak ayam potong.

Sekolah Negeri Kota Bengkulu Masih Rawan Pungutan Bengkulu, Siasat Kota Program Wali Kota untuk menerapkan Motto Tiga Piler yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kerakyatan kelihatannya tidak diikuti dengan pengawasan yang cermat sehingga masih banyak Kepala Sekolah yang menerapkan Pengutan-pungutan yang berdalih untuk kepentingan sekolah. Siasat Kota menerima laporan dari salah satu wali murid (yang tidak mau di publikasikan) menyatakan keluhannya bahwa masih banyak sekali pungutan terhadap murid yang memberatkan para wali Murid. Siswa kelas II SMPN 18 Mengeluhkan bahwa dia masih dibebani pungutuan di sekolah anaknya dengan dalih membeli Kalender Sekolah dengan Harga Rp. 15.000,- / lembar, padahal yang sifatnya meminta uang dari wali murid tidak perlu lagi dilakukan, karena sekolah-sekolah negeri sudah sangat banyak di subsidi oleh Pemerintah, sebagai contoh : dengan adanya Dana BOSS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan Pendidikan, jadi dengan halhal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah sangat bertentangan dengan himbauan Walikota adanya Sekolah Gratis dan lain-lain, tapi kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah di Kota Bengkulu yang melakukan Pungutan-pungutan kepada wali murid dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Setelah Siasat Kota Mengklarifikasi dengan Kepala Sekolah SMPN 18, tanggal, 12 Maret 2011, hal tersebut adalah memang benar dan dijelaskan bahwa hal ini adalah ajang Promosi bagi sekolah itu sendiri dan ini telah dilakukan setiap tahun. Untuk ini perlu Bapak Walikota beserta jajaran terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga hal-hal yang memberatkan para wali murid dapat dihindari, dan bagi sekolah-sekolah yang tidak Peduli dengan Peraturan atau perintah wali kota perlu diberikan Sanksi sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. EDEN

ELUHAN dari masyarakat pada tanggal, 24 Februari 2011, dari be berapa Desa yang telah tercemar Limbah Sungai Lemau dan Polusi Udara terhadap jalan yang melintasi Truk-truk Batu Bara di beberapa Desa, diantaranya : 1. Sekayun, 2. Layang Lekad, 3. Pagar Jati, 4. Taba Rena, dan seterusnya sampai Desa Lubuk Sini, yang setiap hari terpolusi karena debu-debu Truk batu bara, yang mengakibatan banyak warga yang telah terjangkit penyakit karena menghisap debu-debu yang diakibatkan oleh truk-truk tersebut. Masyarakat telah sering menghimbau kepada Pimpinan Perusahaan untuk dapat memikirkan dan mempertimbangkan agar polusi tersebut tidak sampai meng-

ganggu masyarakat di Daerah-daerah yang menjadi lintasan kendaraan-kendaraan yang membawa batu bara dari sekayun sampai ke pulau baai bengkulu, tapi hal ini tidak digubris dan diperhatikan oleh Pimpinan Perusahaan tersebut dan selalu menghindar kapan ingin ditemui. Siasat Kota Pun telah berusaha beberapa kali menemui Pimpinan Perusahaan, akan tetapi selalu menghindar dan ditolak oleh personalia-personalianya saudara Aspul dan Mulyadi. Khususnya untuk pencemaran Sugai lemau, agar disebabkan antara lain karena tidak ada Jembatan yang dibuat oleh Perusahaan untuk melintas dari Desa Sekayun hingga mencapai lokasi tambang, dan kendaraan tersebut selalu

melewati jalan sungai lemau yang dimaksud, sehingga mengakibatkan pencemaran yang meresahkan masyarakat yang memanfaatka sungai tersebut. Untuk ini agar pihak-pihak terkait dapat peduli dengan keadaan ini sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat, terutama Intansi pemberi izin, Dinas Pertambangan Benteng dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Benteng, jangan sampai diam dan tidak peduli tentang masalah yang terjadi di Masyarakata Benteng, karena setiap ada izin tentu ada MOU antara pemerintah Daerah dengan Perusahaan. Jangan Perusahaan saja yang diuntungkan, dan masyarakat menerima jeleknya karen dampak yang sangat dirugikan. Untuk ini perlunya pengawasan yang berkesinambungan dari Intansi Terkait sampai ke tingkat Desa. Perusahaan yang merugikan dan meresahkan masyarakat agar izin yang diberikan perlu dipertimbangkan kembali tentang pemberian izin, kalau masih tetap juga tidak ada kepedulian, agar dapat diambil tindakan tegas kalau perlu izinnya dicabut. ADI SOAL TARIF PEMASANGAN LISTRIK

Pembangunan Jalan 1,5 KM Telan Dana Miliaran Rupiah Bengkulu, Siasat Kota Siasat Kota Mengadakan wawancara dengan Kades Rindu Hati, Sutan Muklis pada tanggal, 16 Maret 2011, Kades sangat menyesalkan Pembangunan jalan simpang Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak sesuai dengan besarnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah, karena hasilnya sangat mengecewakan. ST. MUKLIS Menurut Muklis jalan simpang Rindu Hati tersebut dibangun sekitar bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010, dengan Volume fisik sepanjang 1,5 Km dengan dana sebesar 1,5 Milyar Rupiah, yang berarti kalau dihitung permeternya besaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1 Juta Rupaih permeter, bererti fisik yang dihasilkan mendekati kelas Hotmix, kalau menurut Kades, Pembangunan tersebut cukup dengan Dana Rp. 300 Juta saja, jalan tersebut masa pemeliharaannya berakhir pada bulan Maret 2011 dan dari awal sampai dengan PHO Proyek

Kades dan Camat tidak pernah dilibatkan, saluran Irigasi banyak yang tidak dibuat, sehingga pada musim penghujan sering terjadi banjir naik ke jalan dan dapat menimbulkan Erosi dan mengikis material-material yang ada yang mengakibatkan jalan tidak bisa bertahan lama. Anggaran pelaksanaan tersedia tahun 2010 dari dana APBD Dinas Pekerjaan Umum (PU Benteng), dan sebagai pelaksana Proyek adalah PT. YUPITER. Menurut Muklis pelaksanaan ini, karena kurangnya pengawasan dari Dinas Teknis dan Perlu dipantau oleh Aparata Penegak Hukum dan kemudian di Audit oleh BPK, dan hal ini sudah dilaporkan oleh Kades kepada Penjabat Bupati Benteng pada saat Peresmian Proyek PNPM Desa Rindu Hati, yang juga dihadiri oleh sebagian besar SKPD-SKPD yang ada di Benteng, termasuk Kepala Dinas PU, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dan masa pemeliharaan sudah habis. MUKLIS

DPRD Minta PLN Transparan Benteng Siasat Kota Ketua Komisi II DPRD Benteng, Zulpan Adrian, SE, ketika ditemui Siasat Kota diruang kerjanya, Rabu, 15 Maret 2011 lalu mengungkapkn Pihaknya minta agar PLN diwilayah Kabupaten Bengkulu Tengah agar Transparan dalam menetapkan biaya tarif pemasangan listrik di daerah Kabupaten Benteng. Zulpan Adrian, SE berharap kepada pihak Pimpinan PLN dapat mengumumkan biaya tarif pemasangan listrik kepada masyarakat, baik melaui media masa dan elektronik maupun melalui selebaran penguman melalui Kepala Desa. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk memasang listrik dirumahnya, agar tidak ada kesimpang siuran dalam pemasangan listrik tersebut, maksud transparan seperti halnya yang dilakukan pihak perusahaan daerah air minum PDAM Provinsi Bengkulu belum lama ini, sehingga masyarakat tidak ada keragu-raguan memasang listrik di rumahnya tegas Zul Adrian. “Saya kawatir dalam proses pelaksanaan pemasangan listrik tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak calo yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, sebab sudah banyak respon masyarakat tentang adanya Identifikasi punya tarif pemasangan listrik sesuai dengan ketentuan daya yang dipasang” katanya. ZULKIFLI. A

ARSI HARAPKAN ULURAN TANGAN

15 Tahun Menderita Gizi Buruk, Berat Badan Hanya 11 Kg Benteng, Siasat Kota Arsi (15), anak dari pasangan Aldin dan Sinar, warga Desa Kelindang Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menderita penyakit gizi buruk selama 15 tahun. Anak malang itu beserta keluarganya sangat mengharapkan bantuan atau uluran tangan para dermawan. Harapan itu disampaikan Sinar di RSUD Benteng, belum lama ini. Sinar menjelaskan bahwa Arsi menderita gizi buruk sudah 15 tahun. Selain menderita gizi buruk,

Arsi juga menderita penyakit alergi. Pada umurnya ke 15 tahun ini, berat badan Arsi hanya 11 kilo gram. Kedua orang tua Asri telah berusaha maksimal untuk mengakhiri penderitaan anaknya, hingga pada Februari 2011 lalu, Arsi dirujuk dari RSUD Benteng ke RSUD M..Yunus Bengkulu. Di RS M. Yunus, Arsi dirawat selama 25 hari, saat dirujuk di RSUD Bengkulu, berat badan Arsi hanya 8 Kg, namun setelah mendapat Donor darah sebanyak 4 kantong, berat badan Arsi sudah mencapai 10 Kg lebih.

Menurut orang tua Arsi, darah sebanyak 4 kantong tersebut dibeli dari para pendonor darah dengan harga Rp. 200.000 per kantong. Pembelian dari para pendonor dilakukan karena stok darah yang sesuai dengan Arsi yaitu golongan darah A kosong. Atas penderitaan yang menimpahnya, orang tua Arsi hanya mendapatkan Rp. 7,5 Juta dari Bupati Benteng. “Kami sebagai orang tua hanya merasa kesal. Mengapa kondisi anak kami belum memungkinkan, kok kami sudah disuru pulang. Kami hanya dikasih kar-

tu kuning untuk berobat Puskesmas terdekat, tapi saat ini kami selalu di pimpong saja, dari Puskesmas di rujuk ke RSUD Benteng, namun selalu belum ada perubahan. Sementara pihak RSUD Benteng saat ditemui Siasat Kota, Dr. Emelda di ruang kerjanya, pada Rabu (15/3), menjelaskan bahwa penyakit yang diderita oleh Arsi tersebut ada 4 macam penyakit yaitu Gizi Buruk, Alergi, Infeksi Lambung dan Penyakit Cacingan. Menurut Dr. Emelda, penyakit tersebut agak sulit kalau untuk sem-

buh total. “Namun kita berharap dan mohon kepada Yang Kuasa, agar penyakit tersebut berangsurangsur sembuh,” katanya seraya mengatakan saat Arsi dirawat di RSUD Bengkulu bulan lalu pihak RSUD Bengkulu mau merujuk Arsi ke salah satu rumah sakit di Bandung, mengingat persediaan dan peralatan yang ada di RSUD Bengkulu masih sangat terbatas, namun orang tua Arsi tidak mau dirujuk ke Bandung, mengingat biaya tidak memungkinkan, maka terpaksa dibawa pulang. ZULKIFLI

KALIMANTAN

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Kerja Sama Satlantas Polresta Banjarmasin dan LLAJ Kian Ditingkatkan Banjarmasin, Siasat Kota Kasatlantas Polresta Banjarmasin akan menindak tegas dan menindak lanjuti pelanggaran lalulintas, apalagi bagi anggota Satlantas Polresta Banjarmasin yang melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu (red). Adanya tiga Buah kontainer yang melintasi rambu-rambu larangan di kawasan jalan lambung mangkurat dan

jalan hasanudin Kota Banjarmasin. Dan, Tiga kontainer tersebut dikawal oleh seorang oknum polisi. sementara sepeda motor tersebut diantar ke gudangnya yang berada di Jalan Ahmad Yani Km. 11, yang mana semestinya harus melintas di jalan lingkar selatan, jadi tidak harus melintasi jalan perkotaan. Karena hal tersebut akan menyebabkan rawan kecelakaan lalu lintas. Dan setelah LLAJ

memeriksa surat-surat dari kontainer tersebut, ternyata salah satu ari buah tiga kontainer tersebut, ada yang tidak lengkap (tidak mempunyai buku KIR). Kasatlantas Polresta Banjarmasin Meordilly, S.SiK ketika ditemui Tim Wartawan Siasat Kota menegaskan, “pada prinsifnya, kalau sebuah aturan itu dilanggar, maka harus kita tindak lajuti. Dan kita selalu bekerjasa dengan Dinas Perhubun-

LSM FORPEBAN Kalsel:

DIKEMANAKAN UANG REKLAMASI ? Kalsel, Siasat Kota Pertambangan saat ini memang sangat menghawatirkan pasalnya banyaknya yang tidak di reklamasi. Menurut Din Jaya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Bangsa dan Negara (FORPEBAN) menyebutkan, ”masalah pertambangan kini sudah dalam tingkat mengkhawatirkan. DIN JAYA

ARENA kita tahu, bahwa pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Kami rasa bukan lagi sebagai suatu investasi bagi warga kita, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena kita melihat bahwa royalty yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekarang cuma 7%, sementara royalty dan reklamasi berjumlah 13,5%. Jadi 6,5% itu dikatakan untuk reklamasi, tapi kenyataannya uang reklamasi itu dari pusat, jadi berarti pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan ini, terutama sekali yang memegang PKBP2B seperti PT. Arutmin dan PT. Adaro yang sudah puluhan tahun, berarti pertambangan mereka itu tidak pernah di reklamasi,”ungkapnya. Din Jaya mengemukakan, ”faktanya saat ini sudah terlihat seperti telah terjadi banjir dimana-mana dan hal tersebut sangatlah akan mengkhawatirkan kita, dan hal itu jelas akan berakibat terhadap pertambangan yang tidak di reklamasi.

Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan (Global Worming), karena adanya pengerusakan hutan. Hal tersebutlah yang sangat kita harapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun lembaga legislatif dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk bersatu menyelesaikan masalah tersebut. kalau perlu kita akan menyampaikan aspirasi ke pihak berwenang untuk mengatasi hal tersebut, dan juga agar segera hengkang bagi pertambangan yang memegang PKBP2B”, tegasnya. Dijelaskan pula, “sebagaimana informasi yang kita peroleh dari Kepala Dinas Pertambangan melalui media kemaren (red), bahwa Pemerintah Provinsi sampai saat ini belum mengetahui uang reklamasi tersebut. Tetapi dipusat ditanyakan kayanya super dipingpong oleh karena itu, ini perlu disikapi serius oleh pemerintah provinsi maupun legislatif sebagai wakil rakyat. Karena hal tersebut sudah jelas,

tetapi perusahaan pertambangan yang sudah beberapa puluh tahun berada di kalimantan selatan tersebut belum di reklamasi, sementara uang reklamasi tersebut cukup banyak, dan juga uang royalty sampai saat ini masyarakat tidak pernah transfaran. Jadi dalam waktu yang dekat ini Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara berencana akan melaksanakan penyampaian aspirasi. Yang pertama kita akan menyampaikan aspirasi ke DPR sebagai wakil rakyat. Karena kelihatannya “DPR tutup mata dan telinga”, padahal mereka lebih mengetahui dari pada kita. Hal ini jelas, sangat mengahwatirkan dan menakutkan kita, karena mungkin nantinya anak cucu kita akan tenggelam dengan adanya pertambangan yang tidak di reklamasi. Jadi kita insya allah akan turun menyampaikan aspirasi ke DPR, dan kalau perlu DPR nantinya juga akan kita bawa ke PT. Arutmin dan PT. Adaro, supaya jelas kemana uang reklamasi itu berada?”, jelas Dinjaya. DYT/TIM

gan Kota Banjarmasin (LLAJ). Dan apabila hal tersebut melibatkan dari pada oknum kita sendiri, maka akan kita tindak tegas. Khususnya kalau itu adalah anggota kami, akan kita tindak”, tegasnya. Menurutnya, “Kalau hal tersebut memang terjadi, maka dari awal harus kita perbaiki. Sebab peraturannya sudah jelas, dan semua itu demi keselamatan masayarakat”, ungkap Meordilly. SYAH/DYT/TIM

MEORDILLY, S.SiK

NEGARA DIRUGIKAN MILIARAN?

KPK Harus Turun Tangan Kotabaru, Siasat Kota Perluasan obyek wisata kota Siring Laut Kabupaten Kotabaru, yang didamba-dambakan oleh masyarakat Kotabaru bakal terancam dan sepertinya tidak terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Dari hasil investigasi di lapangan pembangunan obyek wisata kota tersebut sudah tidak ada aktifitas lagi dikarenakan sudah diputus kontraknya. Sejak beberapa hari lalu bangunan yang sudah menyerap dana hampir puluhan miliar itu dihentikan pekerjaannya dan tidak dilanjutkan lagi pembangunan ke tahap berikutnya. Data yang diperoleh, bangunan yang sempat dikerjakan dua tahun anggaran itu, tidak dilanjutkan lagi karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu menurut ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, Alfidri Supianoor mengatakan, memang pembangunan obyek wisata siring laut itu di hentikan karena penggunaan obyek itu bisa membebani anggaran artinya satuan harga, pertahunnya akan berubah. Pemkab Kotabaru menghendaki bangunan yang dikerjakan baru sampai tahap tiang pancang pondasi, dikerjakan dengan system multiyears, bukan per tahun anggaran. Dipastikan kalau proyek itu tidak dilanjutkan lagi, maka terancam mangkrak. Disisi lain kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan pariwisata Kabupaten Kotabaru, saat di mintai konfirmasi mengenai proyek ini tidak bisa berkomentar banyak. “Itu saya serahkan saja ke bupati. Kalau saya yang berkomentar, nanti salah,” ujar Ir. Mochran, pekan lalu. BADRUN/TIM

KELUARGA BESAR

Mengucapkan Innalillahi wainnailaihi Roziun Telah Meninggal Dunia

Hj Fatimah Binti Mustafal Bakri Mertua Syahriyanto Ruslan Wartawan Siasat Kota Biro Banjarmasin Dalam Usia 67 tahun Meninggal dan di kebumikan Senin 14 Maret 2011 di Banjarmasin di kebumikan di Alkah Keluarga Alalak Banjarmasin.

Bapustarda Kalsel Upayakan Perpustakaan Percontohan Kalimantan Selatan, Siasat Kota Perkembangan perpustakaan di provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Drs. Novran, M.A. Kasubag Program Plh. Sekretaris Bapustarda (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan,” kalau dilihat dari tahun sebelumnya perkembangan perpustakaan tersebut boleh dikatakan menggembirakan, khususnya perkembangan perpustakaan di Kabupaten/Kota yang dulunya setingkat eselon empat atau UPTD (Unit Pelakasana Teknis Dinas) sekarang sudah menjadi kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi yang sudah merata di tiga belas Kabupaten/Kota. Untuk saat ini masing-masing Kabupaten/Kota sudah memiliki perpustakaan dengan gedung yang refresentatif. Sementara ini, baru ada dua belas Kabupaten/ Kota yang memiliki gedung tersebut, dan untuk Kota Madya Banjarmasin untuk saat ini masih belum memiliki gedung tersebut, dan untuk sekarang ini kita belum mengetahui alasan mereka yang belum memiliki gedung Perpustakaan tersebut. Namun dengan berbagai upaya dan pendekatan melalui Bapak Walikota mau-

KANTOR Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah pun Wakil Walikota, ataupun Instansi yang terkait dari Pemko Banjarmasin, jadi terus berupa agar nantinya Kota Banjarmasin bisa memiliki Kantor Perpustakaan, yang saat ini masih bertempat di Kantor Pramuka Jalan Kamboja Kota Banjarmasin. Kemudian ada wacana juga, bahwa gedung Pramuka akan di reslah atau tukar guling dengan kantor Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini berada dijalan Piere Tendean Kota Banjarmasin,”ungkapnya. Ditambahnya lagi, Adapun Kendalakendala kita dalam pembinaan perpustakaan, semua Jenis Perpustakaan baik sekolah, perguruan tinggi Kabupaten/

Drs. NOVRAN, M.

Kota, Kecamatan dan Desa, itu khususnya yang di Kabupten/Kota tingkat perputaran atau pindah satu dari satu kantor ke kantor lain itu terlalu sangat tinggi. Sehingga kita kadang-kadang sudah membina orang yang tadinya kita harapakan nanti mampu menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan tersebut, tidak lama bekerja akhirnya dipindah lagi ke Kantor yang lain, bahkan ada pustakawan yang sudah di angkat menjadi pustakawan, dipindah kekantor lain. Padahal tenaga SDM pustakawan itu agak susah untuk dicari. Dan memang, hanya mungkin orang-orang tertentu yang ingin menjadi pustakawan, Hal tersebut-

lah yang menjadi permasalahan kita dalam pembinaan dan pengembangan perpusatakaan di Kabupaten/Kota,”ucap Drs. Novran, M.A. Kemudian Drs. Novran, M.A menegasakan,” untuk tahun ini ada kebijakan baik dari pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, dari pemerintah pusat ada kebijakan membantu sebanyak130 desa/kelurahan sekalimantan selatan melaui dana APBN. Kemudian untuk Pemerintah Provinsi kita berupaya membangun perpustakaan kecamatan percontohan, dan saat ini sudah ada tiga kantor perpustakaan percontohan kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Panggang di Kabupaten Hulu sungai Utara, Kecamatan Daha selatan di Kabupaten Hulu sungai selatan dan Kecamatan Batu mandi di Kabupaten Balangan. Dan untuk tahun 2011 ini kita akan bangun lagi perpustakaan percontohan komplet dengan mebeler dan bukunya, yang nantinya akan dibangun di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tahan Laut Pelaihari, dan Kabupaten Kotabaru, yang merupakan program prioritas kita untuk kedepannya,”tegasnya. Drs. Novran, M.A mengharapkan, “agar nantinya masyarakat dapat mengak-

ses informasi dan pengetahuan yang di perpustakaan, karena sekarang ini dominan perpustakaan hanya diperkotaan, sedangkan 60% masyarakat kita berada di Pedesaan. Jadi untuk sekarang kita mulai mengarah ke masyarakat khususnya di Pedesaan/kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut merupakan terobosan yang sedang kita upayakan, supaya ada pemerataan informasi ke masyarakat. Untuk Pelaksaan perpustakaan percontohan secara bertahap, nantinya kita harapkan tiap Kabupaten/Kota memiliki satu perpustakaan percontohan. Dan kalau tahun ini tiga dan tahun kemaren sudah ada tiga jadi nantinya ada enam perpustakaan percontohan, dan berikutnya tiap tahun akan terus kita upayakan. Sedangkan untuk Perpustakaan Desa, kita menggunakan kebijakan Pusat yang kita belum mengetahui sampai kapan akan terus berlanjut. Memang kalau dari data jumlah desa dan kelurahan itu ada sekitar 1975 desa kelurahan. dan sekarang yang sudah dibantu ada 121 dan nanti ditambah 130, jadi nantinya sudah ada 251 perpupustakaan untuk desa/kelurahan se-Kalimantan selatan,” jelasnya. DYT/TIM

INHIL

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Kades Asseri: 3.500 Ha Kebun Kelapa di Inhil Terendam Tembilahan, Siasat Kota Sedikitnya sudah 3.500 hektare lahan perkebunan masyarakat di Desa Concong Dalam Kecamatan Concong rusak dan terendam air laut sejak tahun 2006 silam. Bahkan kerusakan kebun ini membuat petani yang kehilangan mata pencarian mereka memilih pindah ke desa lain. Kepala Desa Concong Dalam, Asseri kepada Wartawan mengungkapkan, selama awal 2011 ini saja sudah 20 Kepala Keluarga (KK), yang memilih pindah dari lokasi mereka di Desa Concong Dalam untuk mencari mata pencaharian yang baru. “Semakin tahun jumlah lahan terendam makin luas dan masyarakat pun memilih pindah”, ujar Asseri. Dia menyebutkan, jika dihitunghitung, sejak mulai terjadinya abrasi di Desa Concong Dalam sudah ada sebanyak 190 KK yang memilih pindah dari total 536 KK yang ada. Dari catatan yang dimilikinya, sepanjang tahun 2010 ada 170 KK yang pindah, ditambah 20 KK pada 2011 ini. Jika tidak segera ditanggulangi, Asseri khawatir perpindahan akan terus terjadi dan semakin besar. “Persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Concong Dalam ini menurut Asseri seakan luput dari perhatian Pemerintah melalui instansi terkait, terutama untuk penanggulangannya. Padahal, permasalahan ini sudah lama disampaikan pada dinas terkait, termasuk publikasi melalui media massa. “Di desa sendiri kita sudah lakukan upaya dengan melapor ke dinas terkait, termasuk waktu reses anggota DPRD Inhil ke Concong. Bahkan sampai ke provinsi sudah sampai persoalan ini”, keluh Asseri. Namun tanggapan yang diterima masyarakat sejauh ini baru sebatas janji akan dilakukan perbaikan. Pihaknya berharap pemerintah bisa cepat merealisasikan perbaikan dan penanggulangannya. Karena dikhawatirkan jika lambat dilakukan perbaikan dan penaggulangan tersebut, kerusakan perkebunan kelapa masyarakat akan makin bertambah dan meluas, dan akhirnya bisa membuat semua lahan perkebunan kelapa di Desa Concong Dalam rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. “Dari 5.000 hektare lahan perkebunan kelapa masyarakat di Desa Concong Dalam, sudah hampir 70 persennya terendam air laut. Makanya masyarakat desa kita sangat mengharapkan sekali realisasi penanganannya bisa cepat dilakukan,” ujarnya berharap. IIN

RATUSAN PETANI PELANGGIRAN INHIL DATANGI KANTOR PT MGI Tembilahan, Siasat Kota Ratusan petani menggelar demontrasi di kantor PT MGI, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Rabu, (16/3). Mereka bertekad akan merebut dan menduduki lahan mereka yang diserobot perusahaan sawit asal Malaysia tersebut.

ALAM aksi demo ini demonstran mengusung spanduk bertuliskan “Warga Inhil Dijajah, PT. MGI/PT. THIP Berpesta-pora, Perhatikan Hak Masyarakat Kecil, PT. MGI/ PT. THIP 10 Tahun Merampok, Kami Rakyat Indonesia Jangan Dijadikan Sapi Perah PT. MGI/PT. THIP. “Kami sudah capek dengan janji-janji bohong perusahaan, padahal mereka telah merampok lahan masyarakat”, teriak salah seorang demonstran. Para demonstran menegaskan mereka tetap akan mengambil hak

mereka yang dirampok perusahaan sawit asal Malaysia. Kalau tidak mereka mengancam akan mengambil tindakan dengan cara mereka sendiri. Bahkan, mereka akan menghadang kapal milik PT MGI/ PT THIP yang menuju pelabuhan perusahaan. Sebelumnya kuasa hukum Kelompok Tani Desa Tanjung Simpang, Munir Kairoti SH menemui manajemen PT MGI/ PT THIP menyatakan bahwa kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan kenapa pihak perusahaan ini tidak mentaati dan melaksanakan putu-

san Mahkamah Agung RI yang memenangkan petani sebagai pemilik lahan seluas 1500 hektar. Dalam pertemuan ini dihadiri Waka Polres Inhil, Kompol Imran Amir, Pahumas Polres, AKP Ali Zahari, Kapolsek Pelangiran Ipda. Yanu Rihardi, Koramil Kateman, Kapten Inf. Kasno. Lanjut Munir, petani telah perjuangan cukup panjang dan melelahkan dan telah menempuh berbagai upaya hukum untuk menuntut haknya. “Maka, kita harus tunduk dan patuh terhadap hasil dari putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Tentu kami pertanyakan kenapa hasil putusan Mahkamah Agung tidak dilaksanakan perusahaan,” tegas Munir didampingi Legal Advisor, Sudin Malau dan Juru Bicara Kelompok Tani, Frans Aba serta perwakilan petani. Sementara itu GM Operasional

PT. MGI/ PT. THIP, Mulkan Nasution menyebutkan bahwa permasalahan ini akan disampaikan kepada pimpinannya. “Apa jawaban dari pimpinan akan kami sampaikan,” ujarnya. Waka Polres Inhil, Kompol Imran Amir pihak perusahaan dapat menyikapi permasalahan dengan petani, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia sempat menyampaikan kepada manajemen perusahaan agar menelepon pimpinan untuk mengetahui jawaban atas aspirasi petani ini. Sedangkan GM Operasional PT MGI/ PT THIP, Mulkan Nasution ketika dikonfirmasi riauterkini.com terkesan mengelak untuk memberikan jawaban terkait tidak ditaatinya putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan pihak petani. “Tadi kan sudah dengar hasil pembicaraannya, nantilah ya,” jawabnya singkat sambil berlalu. IIN

Polemik Pemekaran Inhut dan Insel Tembilahan, Siasat Kota Terjadi polemik terkait aspirasi pemekaran Kabupaten Inhil. Mayoritas fraksi di DPRD setempat konsisten mempertahankan rekomendasi dewan.Menyikapi polemik dua rekomendasi masalah pemekaran Indragiri Hilir, maka Badan Musyawarah DPRD Inhil akan menggelar rapat konsultasi dengan pihak Pemkab Inhil pada 15 Maret mendatang. Berdasarkan informasi yang diperoleh riauterkini.com, menyikapi rekomendasi pemekaran, yakni rekomendasi dewan tahun 2008 dan rekomendasi Bupati Inhil tahun 2010. Maka, mayoritas fraksi di DPRD Inhil tetap mengacu kepada reko-

mendasi dewan tahun 2008, yakni pemekaran Inhil menjadi Inhil Utara dan Inhil Selatan. “Kita tetap mengacu kepada rekomendasi dewan tahun 2008, yakni Keputusan Dewan No. 26 tentang pemekaran Inhil Selatan dan Keputusan Dewan No.33 tentang pemekaran Inhil Utara,” ujar Ketua Fraksi Gabungan DPRD Inhil, H Bakri H Anwar kepada wartawan, Senin (7/3/11). Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat, Irwandi menyatakan bahwa pihaknya juga mengacu kepada rekomendasi DPRD Inhil tahun 2008 dan mereka akan melihat hasil pemaparan pihak Pemkab Inhil dihadapan Bamus pada rapat konsultasi mendatang.

Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPRD Inhil, Herwanissitas menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mendalami rekomendasi dewan dan Bupati Inhil mengenai pemekaran Inhil tersebut. “Saat ini kita sedang mempelajari hasil kajian ilmiah yang ditunjuk Pemkab Inhil sebelum digelar rapat konsultasi Bamus dengan Pemkab Inhil. Namun sampai saat ini secara kelembagaan kita tetap mengacu kepada rekomendasi dewan tahun 2008 tersebut,” sebut Sitas. Lanjutnya, secara konstitusi rekomendasi dewan ini telah melalui rangkaian tata aturan mengenai pemekaran suatu daerah sebagai diamanatkan dalam PP 78

tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah. “Karena rekomendasi ini telah berdasarkan aspirasi masyarakat dan telah mendapat persetujuan dewan dan diputuskan menjadi Keputusan Dewan No 26 (Inhil Selatan) dan No 33 (Inhil Utara),” tandas. Berdasarkan informasi yang didapat riauterkini.com, mayoritas fraksi di DPRD Inhil tetap mengacu kepada rekomendasi pemekaran Inhil menjadi Inhil Utara dan Selatan. Sehingga mereka mempertanyakan dasar keluarnya rekomendasi versi Bupati Inhil yang membagi Inhil menjadi Kabupaten Inhil digeser ke Mandah, Kotamadya Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Selatan. IIN

Jampersal di Inhil Masih Diakomodir Jamkesmas dan Jamkesda Tembilahan, Siasat Kota Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini masih diakomodir oleh program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) atau melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Inhil. Demikian disampaikan oleh Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Rasul Alim SKM M.Kes. “Untuk jaminan persalinan di daerah kita memang masih diakomodir oleh Jamkesmas, Jamkesda atau SKTM, sehingga seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu terlayani”, ujarnya. Kata Rasul, tahun ini Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan RI

memang akan menjalankan program Jampersal dengan proses administrasi yang lebih mudah. Hanya saja pelayanan Jampersal khusus untuk pasien kelas III di semua Rumah Sakit Pemerintah. “Berdasarkan aturan pelaksanaannya, program Jampersal dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang melakukan persalinan baik mampu ataupun tidak mampu dengan catatan pelayanan dilakukan di kelas III, Untuk biasa Jampersal sendiri, oleh Rumah Sakit yang melayani program ini dapat mengklaim ke Kemenkes RI mulai April mendatang” katanya Namun demikian program Jampersal tidak berlaku bagi Ibu Hamil yang telah memiliki jaminan persalinan lain seperti Askes pada PNS atau sudah ditanggung perusahaan swasta. Bahkan pro-

gram Jampersal juga bisa diterapkan oleh bidan atau rumah sakit swasta yang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Tujuan Jampersal ini sendiri tidak lain untuk mengurangi angka kematian ibu dan dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk. Karena angka kematian di Indonesia masih tinggi, yakni 228 kasus per 100 ribu kelahiran. EMBILAHAN (RP) - Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini masih diakomodir oleh program Jamkesmas dan Jamkesda atau melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Inhil. Hal ini menurut Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Rasul Alim SKM MKes untuk melayani semua masyarakat

Inhil.‘’Untuk jaminan persalinan di daerah kita memang masih diakomodir oleh Jamkesmas, Jamkesda atau SKTM, sehingga seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu terlayani” ujarnya, Ahad (13/3). Dia menyebutkan, tahun ini Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan RI memang akan menjalankan program Jampersal dengan proses administrasi yang lebih mudah. Hanya saja pelayanan Jampersal khusus untuk pasien kelas III di semua RS Pemerintah. Berdasarkan aturan pelaksanaannya, program Jampersal dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang melakukan persalinan baik mampu ataupun tidak mampu dengan catatan pelayanan dilakukan di kelas III.

Untuk biasa Jampersal sendiri, oleh Rumah Sakit yang melayani program ini dapat mengklaim ke Kemenkes RI mulai April mendatang. Namun demikian program Jampersal tidak berlaku bagi Ibu Hamil yang telah memiliki jaminan persalinan lain seperti Askes pada PNS atau sudah ditanggung perusahaan swasta. Bahkan program Jampersal juga bisa diterapkan oleh bidan atau rumah sakit swasta yang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Tujuan Jampersal ini sendiri tidak lain untuk mengurangi angka kematian ibu dan dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk. Karena angka kematian di Indonesia masih tinggi, yakni 228 kasus per 100 ribu kelahiran. IIN

23 Rengat, Siasat Kota Disinyalir beberapa kelompok dari sejumlah 34 kelompok pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) itu, belum tuntas melaksanakan programnya. Bila dilihat SK dinas kehutanan No.001/Dishut/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus itu, peleburan dana KBR telah dicairkan 30 persen dari Bendahara Keuangan Negara (BKN). Artinya, kegiatan telah dimulai kelompok hingga pencairan tahap selanjutnya dan akhir 100 persen telah masuk kedalam rekening masingmasing sebesar Rp.50 juta perkelompok. Jumlah pengelola 34 kelompok pengelola KBR hingga pagu anggaran keseluruhan Rp.1,7 milyar.

EJUMLAH anggota komi si B pertama sidak melaku kan di kecamatan Rengat Barat daerah desa kelurahan Pematang Reba, Pekan Heran dan Sialang Dua Dahan, terdapat bibit karet dengan pertumbuhannya kritis kurang perawatan. Hari ini kembali melakukan sidak daerah kecamatan Pasir Penyu, Sei Lala dan Lubuk Batu Jaya. Ujar M. Napitupulu Ketua Komisi B ketika dikonfirmasi Kamis (17/3). Menyangkut adanya temuan SK tumpang tindih, menurutnya “kita lihat dulu kelapangan”. Akuinya, masih ada kekurangan dengan menilai mengapa SK dapat terbit dengan tanggal yang sama, namun isinya berbeda. Sementara terkait dengan munculnya SK penetapan lokasi pembangunan KBR dalam kegiatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Ir. Selamat, MM menjawab “hal itu hanya salah susun, tidak jadi masalah, yang penting jumlah kelompok KBR tidak berubah. Tidak

INHU

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

KOMISI B SIDAK LOKASI KBR INHU SALAH satu kelompok KBR Inhu didesa Batu Gajah, polibet bibit masih tampak banyak yang kosong.

KOMISI B DPRD Inhu saat lakukan sidak KBR didampingi PTK KBR oleh Waltur dari pihak dinas kehutanan dilokasi Pekan Heran. mungkin ditunjuk kelompok ditempat itu bila tidak sesuai alokasinya”. terangnya. Selanjutnya, tentang menyangkut pelaksanaan mekanisme program KBR, bila mengacu Permenhut RI No.P.24/Menhut-II/ 2010 Bab II hurup (a) disebutkan Pedoman teknis KBR sebagai sasaran lokasi yakni diutamakan berada dalam daerah aliran sungai, diutamakan berada didalam dan sekitar kawasan hutan, harus memiliki lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif serta mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian secara umum (kehutanan,perkebunan, dan pertanian) dan/atau terdapat kelompok pengelola. Maka tata cara seleksi KBR itu berdasarkan dari kepala desa atau langsung aspirasi masyarakat dan disampaikan dengan kepala dinas kabupaten/kota. Dan usulan sekurang-kurangnya memuat loka-

si persemaian, Deskripsi wilayah, Nama dan Jumlah anggota kelompok pengelola hingga rencana pemamfaatan bibit sesuai persiapan lahan sebelumnya. Untuk itu tambahnya ”Pencairan dana KBR itu harus melalui penyusunan rencana usulan berdasarkan penetapan lokasi KBR, Kelompok Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan ditanda tangani kelompok dan diketahui oleh kepala desa. Jadi prosesinya setelah kelompok mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas kabupaten/kota, setelah dipelajari baru dana KBR tersebut masuk ke rekening kelompok masing-masing dengan pencairan dilakukan dua tahap, tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen setelah dilakukan penilaian oleh PPK nya.Ucap Hatta Munir Ormas MPR Ber-Nas Inhu saat mempelajari juklak tentang KBR tersebut. FRASETIA

KADISDIK KEBINGUNGAN

Dana Bos Sudah Dapat Diajukan Rengat, Siasat Kota Persoalan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peruntukan kebutuhan siswa tidak mampu, belum dapat dimamfaatkan. Pasalny akibat rotasi pejabat pemkab.Inhu belum lama ini. Hal itu dijelaskan Hadismanto, S.Pd kepala SDN 013 Pematang Reba, Rengat Barat, kepada wartawan saat disinggung pencairan dana BOS. Menurutnya, pada TA.2010 dana Bos masih dikelola oleh pusat dan disalurkan melalui rekening masing-masing sekolah dengan Bank yang ditunjuk. Saat pencairannnya didampingi Bendahara Bos Sekolah itu. Setiap awal bulan pebruari dana Bos sudah masuk ke rekening, dini telah dapat dimamfaatkan dan tidak ada masalah. Menurut Hadismanto, tetap melakukan upaya dengan maksimal, bila penting harus melakukan kebijakan bahkan mendahulukan dana pribadi. Bila tidak seperti itu, tentu melaksanakan proses belajar mengajar dapat mempengaruhi. “Karena seperti dana K3S, KKG dan lain sebagainya harus kita tanggulangi dulu, yah dananya kita carikanlah kesana kemari, sementara untuk pembelian buku yang dananya dari Bos yaitu, buku Penjaskes, Try Out dan Panduan Kelas VI, kami hutang dulu, bukunya sudah diambil tapi belum dibayar,” ujarnya. Menyinggung keterkaitan dana BOS, Kadis Pendidikan Nasional Pemkab Inhu, Drs.Yushar, M.Pd dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan, jumlah dana Bos di Inhu setiap tahun anggaran sebesar Rp.36 Milyar, yang terdiri dari Rp.28 Milyar diperuntukkan kepada Sekolah Negeri dan Rp.8 Milyar untuk Sekolah swasta, aturan baru TA.2011 ini dana Bos tersebut dikirim Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota, selanjutnya dana Bos yang untuk Sekolah Negeri melalui Diknas Kabupaten/Kota dan yang untuk Sekolah Swasta merupakan dana hibah yang pencairannya melalui Bagian Keuangan Pemkab Inhu . Lebih dijelaskannya” subutnya Yushar, tentang petunjuk dari Pusat, dana tersebut sudah dikirimkan ke Pemkab masing-masing, dan diperintahkan agar dana Bos tersebut segera dicairkan, dengan membuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), namun ketika dimintakan ke Bagian Keuangan Pemkab Inhu, dan dana Bos itu belum bisa dicairkan, karena masuknya dana Bos itu ke APBD Inhu 2011, masih menunggu sampai dana APBD Inhu ini bisa cair, barulah dana Bos bisa diambil. Selanjutnya dengan wacana yang muncul malah menimbulkan kebingungan ucap Yushar, bahwa dana Bos akan ditenderkan melalui pihak ketiga, hal seperti ini sudah berjalan di Prop. Sumbar. Sebab dana Bos akan ditenderkan ke pihak ketiga, pasti memakan waktu lagi, sementara dikabarkan dana Bos ini sudah ada di Kas Daerah Pemkab Inhu, tapi masih menunggu aturan baru tentang penggunaan dana Bos, sedangkan Pusat menyatakan agar dana Bos segera dicairkan, sungguh sangat membingungkan, kata Yushar Kemudian ketika kembali dikonfirmasi Bupati Inhu melalui Sekdakab Inhu, Drs.H.Erisman, Msi mengatakan, DPRD Inhu baru saja mensyahkan anggaran Pemkab Inhu 2011, saat sekarang ini masih sedang tahap proses pencairan dana, dan masalah untuk pencairan dana Bos, nanti pendistribusiannya melalui Dinas Pendidikan Nasional Pemkab Inhu, saat ini sudah dapat diajukan proses pencairannya, Ucap Sekda kab.Inhu itu. FRASETIA

Tujuh Kecamatan Usulkan Pemekaran Desa Rengat, Siasat Kota “ Dimasing-masing wilayah tujuh kecamatan kabupaten Indragiri Hulu, beberapa desa telah mengusulkan tentang pemekaran. Saat dini belum dapat direspon pihak Pemkab, berkemungkinan masih sedang tahap mempelajari” ujar Drs. Junaidi Rachmat, Kepala Badan Pemberdayaan Desa (Bapemades) Kabupaten Indragiri Hulu saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid Pemerintahan Desa H.Muda Taruna, S.Sos. baru baru ini. Menurutnya desa ingin segera dimekarkan, hal itu telah disampaikan. namun usulan tersebut masih dalam tahap peninjauan selain belum adanya anggaran untuk dialokasikani untuk pemekaran desa tersebut. Mudah-mudah pada APBD Perubahan 2011 akan dianggarkan, jika tidak terpaksa menunggu usulan pada tahap APBD Murni 2012 nanti. Dijelaskannya, desa yang akan direncanakan pemekaran terdiri dari tujuh wilayah kecamatan yakni, kecamatan Rengat, Rengat Barat, Seberida, Pasir Penyu, Rakit Kulim, Sei Lala dan Peranap. Mereka mengusulkan karena berdasar-

kan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Pusat dan Daerah, PP No.72 tahun 2005 dan perda No.8 tahun 2008 tentang pemerintahan desa. Mengenai rencana pemekaran yang telah diusul keperintah daerah, ditempat terpisah H.Bahtaram tokoh masyarakat desa Kampung Pulau kecamatan Rengat mengakui usulan tersebut telah berungkali diusulkan agar pemda mengklirkan permintaan desa sesuai hasil musyawarah dan mufakat bersama dari desa. Menurutnya agar hal itu diharap segera direalisasikan oleh Bupati sesuai UU otonomi daerah dan desa.Pintanya. Dilain tempat hal yang sama seperti yang dinyatakan Ahmad, tokoh perwakilan Belilas kecamatan Seberida, Akuinya” tentang realisasi pemekaran desa yang diusulkan melalui kecamatan Seberida belum ada tanggapan. Baik hal yang sama daerah desa Pematang Jaya kecamatan Rengat Barat , melalui Sarto tokoh masyarakat yang menyebutkan atas lambannya menanggapi usulan pemekaran desa tersebut. Pada hal tujuan pemekaran itu guna lebih mendekati pelayanan

masyarakat, baik pememerataan program pembangunan kedepan. Sementara ketika dikonfirmasi wartawan lewat selulernya ”Camat Rengat Idham Muhammad, S.Sos mengatakan” pada prinsipnya pemekaran desa untuk memperoleh rentan pelayanan masyarakat desa itu, mendekatkan kan tingkat pelayanan kepada masyarakat, untuk mempercepat pembangunan, semua itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan, dan semua itu adalah kehendak masyarakat, singkat Camat. Selanjutnya tanggapan anggota Komisi A DPRD Inhu Ivan Rivky,S.H ketika diminta tanggapan tentang adanya beberapa desa yang akan dimekarkan menjawab adanya desa yang akan dimekarkan diwilayah tujuh wilayah kecamatan tersubut, menurut Ivan harus harus adanya tempat untuk study kelayakan desa tersebut, apakah sudah layak untuk dimekarkan, dan juga tentang jumlah warga dalam satu desa., hal ini segera Pemda kab Inhu untuk meluruskan pemekaran desa/kelurahan yang akan dikehendaki masyarakt tersebut. “ singkatnya. FRASETIA

Suasana Aqiqah.

Aqiqah Putra Pertama Bupati Inhu Rengat, Siasat Kota Buah hati putra pertama Bupati Inhu Yopi Arianto telah diberikan nama Muhammad Sugi Nugraha Prawira. Sugi diambil dari nama kakeknya, Nugra diambil dari orang tuanya sebagai anak muda yang saat dini dipercayakan masyarakat sebagai kepala daerah untuk kabupaten Indragiri Hulu, dan Prawira diambil dari Ibunya juga saat ini sebagai perwira polisi. Maka sangat sulit nama tersebut diambil oleh semua orang. Dan berharap kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa yang bersifat nasionalisme bagi Negara Republik Indonesia. Ucap H. Sugianto kakeknya Muhammad Sugi Mugraha Prawira usai acara dikediaman Dinas Bupati Inhu Rabu, (16/3) lalu. Dalam sambutannya Bupati Inhu mengatakan, kepada seluruh masyarakat Inhu khususnya kota rengat yang menghadiri acara pemberian nama putra pertamanya, sekaligus termasuk bidan dan dokter yang telah membantu kelancaran persalinan putranya. Kegiatan acara dilanjutkan dengan

melakukan pemotongan rambut yang diiringi berzanzi dan marhaban. Pemotongan rambut diawali kakeknya dari putra pertama Bupati Inhu oleh H. Sugianto dan istrinya (kakek dan nenekred). Kemudian dilanjutkan pemotongan rambutnya dari ayah, dan Hj. Mariam Efendi Sidiq (nenek) dari pihak ibu. Seterusnya Bupati Inhu Yopi Arianto (Ayah) beserta istri (orang tua), dan selanjutnya oleh Wakil Bupati H. Harman Harmaini, Ketua DPRD Kab. Inhu H.Marpoli, Dandim, Kapolres, Ibu Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Acara Aqiqah dihadiri H. Soegianto bersama ketiga orang Cucu, mewakili Dandim Inhu R Wijaya, Anggota DPRD Inhu, mantan anggota DPRD Inhu Sunardi Ibrahim, dan Ketua DPRD Inhu H. Marpoli, Kapolres Inhu, Perwakilan Dandim Inhu, Sekda Inhu dan Wakil Bupati Inhu, Wakil Bupati Indragiri Hulu H. Harman Harmaini, Sekda Inhu Drs. H. R. Erisman, Istri Kapolres, Kadishub Inhu dan Salah satu adik Bupati Inhu Anderina Septiani. HATTA MUNIR

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 111 21 MARET - 4 APRIL 2011

Perkembangan Laporan Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik

POLDA METRO JAYA PERIKSA WARTAWAN SIASAT KOTA Jakarta, Siasat Kota Laporan hukum Jonson Purba (Pemred Siasat Kota) ke Polda Metro Jaya (PMJ) terkait pelecehan dan pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan oleh Alofsen Marbun, PMJ telah melakukan pemeriksaan terhadap Cupa Siregar sekaligus adalah Wakil Pemimpin Pedaksi SK Siasat Kota. “ Terkait laporan Pak Jonson, pimpinan kami, saya sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dari 17 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, intinya apakah kami juga wartawan dan yang bekerja di SK Siasat Kota, juga merasa terlecehkan ? jelas saya sendiri merasa terlecehkan dan terhina atas tindakan siterlapor” kata Cupa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Cupa, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Exson Hartono S, pada tanggal 23 maret nanti. “Saya sudah dapatkan panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan terkait laporan hukum pak Jonson” kata Exson Terkait perkembangan laporan hukum Pemred Siasat Kota, penyidik PMJ belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap siterlapor, Alofsen Marbun Sebagaimana diberitakan Media ini pada edisi sebelumnya, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Siasat Kota Jonson Purba melaporkan Alofsen Marbun ke Polda Metro Jaya (PMJ) dengan pasal pencemaran nama baik serta tindakan pelecehan terhadap media Surat Kabar (SK) Siasat Kota.Laporan Polisi, Jhonson Nomor : LP/ 659/II/2011/PMJ/Ditreskrim Um, tertanggal 23 February lalu, Alofsen dijerat dengan pasal pencemaran nama baik , pasal 310 KUHP. Ikhwal terjadinya penghinaan terhadap Jhonson, bermula dari niat para mahasiswa Mpu Tantular untuk memuat aksi mereka di Surat Kabar Siasat Kota dalam menentang pemerintah yang mereka nilai penuh kebohongan.

“Ini Media (Siasat Kota-Red) abalabal, tiga kali sehari, seperti media ini bisa saya terbitkan, dan wartawannya juga abal-abal” kata Jonson menirukan ungkapan Alofsen Marbun Menanggapi permasalahan diatas, Anju DT Pardede yang merupakan kuasa hukum dari Siasat Kota dan juga ikut menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa tindakan Jhonson P melaporkan Alofsen ke kepolisian, dalam hal ini PMJ adalah tindakan yang sangat tepat, dan merupakan sikap yang menunjukkan intelektualitas dan patuh hukum. “Tindakan pak Jonson membuat laporan polisi sudah tepat, saat kejadian itu, saya kan berada persis disitu, jadi menurut saya tindakan alofsen adalah tindakan yang tidak menunjukkan sikap seorang sarjana hukum,” kata Anju Selain Pengacara, Alofsen Juga Pengusaha Outshourching Selain seorang pengacara, Alofsen Marbun juga merupakan seorang pengusaha Outshorching diwilayah hukum Kabupaten Bekasi.Tetapi dalam penelusuran Siasat Kota, Perusahaan PT Asia Vito, yang ditanggung jawabi oleh Alofsen Marbun tidak memiliki alamat yang jelas, dan tidak pernah melakukan tindakan wajib lapor terhadap Disnaker Kabupaten Bekasi. Seperti pengakuan pegawai Disnakertrans Kab Bekasi, bahwa PT Asia Vito terdaftar mulai Tahun 2007 dengan domisili Jalan Kasuari Raya Block B/6, Ruko Roxi Cikarang Utara, namun lokasi penempatan tenaga kerja PT Asia Vito

POMPARAN OMPU SOSARITAON Boa-Boa Pinabotohon tu sude Pomparan Ompu Sosaritaon se-Indonesia Asa talean tingkinta dohot rohatta lao mangadopi pesta partangiangon ima Pusat nanaeng patupaonta t ia r a t e r k e S ua No.61 D a p Ari/Tanggal : la e K Jln. Cilincing3 0 / Selasa-Rabu 5 0 t R tara 27-28 Des 2011 Jakar ta U 60 43 (021) 441 .6608 Inganan: 929 Tipang- Bakara HP.0813.9

EXSON

CUPA S

tidak pernah dilaporkan ke Disnaker Kab Bekasi. Rajawali Agung, Kepala ET KIRIMAN K A P IT A K R E T Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang dihubungi Redaksi Siasat Kota, bahwa masalah operasional Outshourching di wilayahnya diharapkan beroperasional dengan menerapkan peraturan UU yang berlaku. a at Kota ni, diperiks “ Diharapkan beroperasi denJakarta, Sians Dewa 19 Ahmad Da Maret 2011, gan menerapkan Aturan yang Pentola metro jaya pada 18 ireskrimum D a berlaku” ujar Rajawali singkat. penidik poldn Ahmad dani diruangang) terkait pae a n a m ks a ri (K Sementara itu, Gibson S, wakil peme awan mananan Negara koordinator LSM Lembaga Pemerunit IV KeamBom yang diterima kary eriksaan bos hati Pendidikan dan Kesehatan Inket kiriman Maya Estianti ini. Pem ruangan dendonesia (LP2KI) Jakarta, kepada Siatan suamaint Republik Cinta ini satuat Kota (Cupa sat Kota mengatakan bahwa modus manageme ksaan wartawan Sias n nama baik. operasional dari Outshourching di gan pemeri ait dugaan pencemaranakan celana Kabupaten Bekasi khususnya ibarat Siregar) terkDani datang menggu tiga orang te“Ahmad eja hitam, ditemani sebagai pemerasa anak bangsa. m sat Kota au “ Tidak jauh dengan pemeras jeans dan ke wartawan Sia , a p u C r aku juga m ja g u n anak bangsa sendiri” kata Gibson semannya” emeriksaan, Dani me lnya, Twitter. Dalam p pesan jejaring sosia iancam diraya membuka temuan hasdil invesd at tigasi mereka di Kabupaten Bekasi. dibunuh lewn Dani, dia juga mengakuternya,” tamit a tw “ Jadi kalau memang ada PT yang “Pengaku t pesan di account gak jelas, selayaknya Polisi juga bisa bunuh lewa MARIO melakukan penyelidikan” tegas Gibbah cupa. son. MARIO

SA IK R E IP D I N A D D AHMA GAN N E D N A A M A S R E B A T O K T A S IA S N WARTAWA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Kota Bekasi Ir. H. DUDY SETIABUDHI, MM Kepala Bappeda

ke-14