SURAT KABAR SIASAT KOTA EDISI 112 by John Amhygose

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Ekbis Pemkot Bekasi Gelar Musrenbang RKPD 2012 Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemkot Bekasi...

Politik & Hukum Dua Penipu Jual Kecantikan

Kapolri: Kita Akan Kerjasama dengan Pihak Bank

Garut 24 Anggota Parfi Korda Garut, Lolos Casting “Blackforest Untuk Arini”

Jatim Rehab Embung Kepuh Rejo Jadi Ajang Korupsi

LSM LASKAR KARAWANG :

PT UNI CHARM DAN JOINT SAKTI LANGGAR UU NO.18/2008 LSM Laskar Karawang Sangat prihatin dengan kinerja BPLH yang mengakui ketidak berdayaannya dalam pengawasan terhadap perusahaan yang telah A BAC mengakui pelanggaran 2 1 HAL undang-undang,...

KINERJA DIKRITIK DAN DISOROTI

KEJARI SIDIKALANG KEBAKARAN JENGGOT “MEMANG begitu cara kerja PERS ya “ kata Kejari Sidikalang Pendi Sijabat SH, lewat telepon genggamnya saat dimintai Redaksi Siasat Kota tanggapannya ...

BACA HAL 12

PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BENTENG TERBANGKALAI SEJAK sibangunnya Kantor Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Tahun 2009 sudah menghabiskan dana Milyaran Rupiah, akhirnya saat ini terbangkalai tidak BACA selesai dan belum HAL 23 ditempati.

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

DARI REDAKSI

LENSA

KESEMPATAN BERKARIR DIBUTUHKAN: 1. Kepala Perwakilan Provinsi. 2. Kepala Biro Kota dan Kabupaten 3. Marketing Iklan

DITERBITKAN : CV. JONEL INDONESIA Badan Hukum : Akta No. 1 tanggal 8 Agustus 2007 SIUP No. 510/1715-PERINDAG/PK/VIII/2007 DASAR HUKUM : UU NO.40 TAHUN 1999

Persyaratan: - Pendidikan S1 - Minimal SLTA berpengalaman di Bidang Jurnalistik - Berpengalaman di Bidang Marketing, minimal 1 tahun.

PENASEHAT HUKUM: Marajo E Hutagaol SH, Alamsyah P Tarihoran SH, Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Maruli Harianja, Anju DT. Pardede, SH , Martohap Silaban, SH.MH PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhonson Purba WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Cupa Siregar Litbang: Julham

LAMARAN DITUJUKAN KE:

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jhon Hendri

KANTOR REDAKSI

DEWAN REDAKSI: Jhonson Purba, Cupa Siregar, B.Purba, Drs. Karto Manlu SH, MM MH, Exson Hartono S

JLN.CIPINANG BESAR O.26 RT.008/RW 06 KEL.CIPINANG BESAR SELATAN JAKARTA TIMUR

REDAKTUR HUKUM: Moh. Erzi Zulfian HB, SH, Indra Sukma

TELEPON : 0813 1986 8888, e-mail: siasat_badai@yahoo.co.id

REDAKTUR : Jhonson Arios, Exson Hartono REDAKTUR DAERAH: Bangun Purba, ARTISTIK: Herni BENDAHARA/KEUANGAN: Ita Novita SIRKULASI: Edwan Septri Budi, Asnawi KANTOR REDAKSI/TATA USAHA: Jln. Cipinang Besar No.26 RT.008/RW 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur TELEPON :

(021) 859 000 57, Hp. 0813 1986 8888

RALAT

Email : siasat_badai@yahoo.co.id Nomor Rekening Bank Mandiri KK. Harapan Indah : 125-00-05578 19-0. an. Jhonson Purba

STOP PERS YANG tersebut di bawah ini bukan lagi wartawan SK Siasat Kota

Jhon P Simamora (Staff Redaksi) Herman A (Ka. Perwakilan Bengkulu) Akmaluddin (Ka. Biro SArolangun /Muaro Jambi) Sukma Taufik (Ka. Biro Meragin), Mat Yasen (Wartawan Merangin) Buyung Rivai (Staf Redaksi) Segala tindak tanduknya bukan lagi menjadi tanggung jawab redaksi. Pemimpin Redaksi

PROYEK SILUMAN TAHUN 2010 Bangunan Jembatan Gantung di Ds. Rantau Panjang Kec. Muara Siau Kabupaten Merangin Besarnya dana bangunan proyek siluman Jembatan Gantung Kabupaten Merangin Kec. Muara Siau Ds. Rantau Panjang proyek siluman tersebut tidak pakai papan merek. HASAN

TELAH terjadi kesalahan penulisan tahun pada edisi 107 s/d 110. Tertulis Edisi Tahun IV seharusnya Edisi Tahun V. Demikian harap maklum. Redaksi

Untuk pengiriman berita paling lambat Jumat 24:00. Apabila lewat jam yang ditentukan berita akan dimuat edisi berikutnya.

STAF REDAKSI : Julham, Richard Purba, Jhon Nainggolan, Ahmad Shody, Liza, Boy Tampubolon,Togap Huta Galung, , Paskah Simamora, Vefro Margondo Marbun, Erwinsyah Abi Zammil, Golfrid Pasaribu, Maman Surbakti, Ferry Hasahatan.S, Mario, Donald Situmorang

LIPUTAN DEPARTEMEN: LIPUTAN DEPNAKERTRANS & BNP2TKI: Djoko Soetarko | LIPUTAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN dan DEPKES: | LIPUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN: Anissa Rachma, Feby Octafianty S | DEPARTEMEN PENDIDIKAN: Richard P | DEPARTEMEN PERHUBUNGAN: Jhon P Simamora | DEPARTEMEN DALAM NEGERI: | DIREKTORAT IMIGRASI: Donald S| MABES POLRI: Antony Tjioe, Donald Situmorang | POLDA METRO JAYA: Mombang, Rosmaniar

JAKARTA : JAKARTA BARAT: Antony Tjioe | JAKARTA SELATAN: Syaiful Ardi | JAKARTA UTARA: Sanjaya Heryanto S| JAKARTA TIMUR: Indra Sukma (Ka. Biro),Tapyani, Abd.GH Antony

PERWAKILAN: PURWASUKA: Marseven | JAWA BARAT: Rapdin Marpaung (Ka. Perwakilan), H Sinurat | BANTEN: Ary Bintara, SH (Ka.Perwakilan) | PRIANGAN: Harold S (Ka. Perwakilan), Simson D, Ridwan, Aam Sutisna, Bayu Kuncoro| JAWA TIMUR: Hertanto (Ka.Perwakilan) | LAMPUNG: Ricardo Sinaga (Ka.Perwakilan) |BENGKULU: Amir Syaripuddin (Ka.Perwakilan) | JAMBI: M.Zein (Ka. Perwakilan) Darmawan K (Korlip) | RIAU: MR Indrayani (Ka. Perwakilan)|KALIMANTAN TIMUR : Balser (Ka.Perwakilan) | KALIMANTAN SELATAN & KALTENG : M Hatim (Ka.Perwakilan), Nurhidayat KEPRI/BATAM: (Ka.Perwakilan) | SUMUT: M Silaban, Yudiman Simbolon (Koorlip) | SUMSEL : M.Korik (Ka.perwakilan) Efriadi Efendi .NS, Hamsatun NAD: H Miswar Husda (Ka.Perwakilan)

WARTAWAN SURAT KABAR SIASAT KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA SELALU DILENGKAPI KARTU IDENTITAS DAN SURAT TUGAS SERTA NAMA TERCANTUM DI DALAM BOX REDAKSI

LAPORAN UTAMA

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Status Hukum Andhika Kangen Band Tak Jelas

BNN KANGKANGI PERADILAN ? Jakarta, Siasat Kota Badan Narkotika Nasional (BNN) terlalu dini dalam menentukan bentuk rehabilitasi bagi Andhika dan Izzy. Menurut saya tidak mungkin penyelidikan dan penyidikan dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 hari dan langsung memutuskan A dan I menjalani rehabilitasi, karena yang berwenang memutuskan adalah hakim dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan.

EHARUSNYA BNN melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah memang benar A dan I tersebut hanya sebatas sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, atau bahkan lebih dari itu, misalnya ternyata diketahui mereka memiliki tanaman ganja tersebut secara melawan hukum.”kata Pengamat Kinerja Kejaksaan dan Kepolisian, Puguh Wirawan. SH. MH kepada Siasat Kota Puguh, menjelaskan, Jika memang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN ternyata A dan I hanya sebatas pemakai narkotika atau penyalahguna dan pecandu narkotika, maka selanjutnya jaksa mengajukan tuntutan

ANDHIKA Kangen Band

terhadap keduanya sebatas sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika saja, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat menjatuhkan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial bagi A dan I. Namun jika ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan BNN diketahui bahwa A dan I tidak sekedar sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika, misalnya ternyata keduanya diduga kuat memiliki tanaman ganja secara melawan hukum, maka tentunya bentuk pemidanaan rehabilitasi medis tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur di dalam UU Narkotika.” tegasnya. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasion-

PUGUH WIRAWAN.SH.MH al (BNN) membekuk Enam personil Grup Kangen Band yang ditangkap di base campnya wilayah Cibubur, Jakarta Timur pada, Sabtu (12/3/ 2011) pekan lalu. Dalam pengerbekan itu, BNN mendapati sebanyak 30 gram narkotika jenis ganja berupa tanaman. lima orang sudah diperbolehkan pulang. Empat di antara lima orang tersebut adalah personel Kangen Band. Yakni, Dodhy, Bebe, Iim, dan Tama. Karena tidak terbukti mengunakan ataupun memiliki narkoba seperti yang diberitakan sebelumnya. Sementara itu, sang vokalis Andhika dan Izzy (keyboardist) masih menjalani pemeriksaan di Unit II Direktorat IV Narkotika Mabes Polri di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan BNN terhadap keduanya yakni, Andhika dan Izzy,

KOMJEN POL GORIES MERE mereka dinyatakan terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Namun pihak BNN Mabes Polri, hanya mewajibkan bagi keduannya untuk menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Sang vokalis Grup Kangen Band yang bernama lengkap Andhika Mahesa Pratama ini, juga sedang menjalani vonis masa percobaan selama 8 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada, Kamis (16/12/2010) lalu. Andhika di vonis oleh Majelis hakim pimpinan Jesayes Tarigan atas kasus pengeniayaan teman dekatnya semasa SD, Rahmat Fauzi. Andhika, dituduh telah memukul temannya itu di rumah kos Rahmat di kawasan Ciracas pada 29 Mei 2010 lalu. Kala itu Andhika menuduh Rahmat telah mencuri BlackBerry dan sebuah laptop Pada 15 Mei Rahmat pun mendatangi Polda Metro Jaya (PMJ), didampingi pengacaranya, Galih Adam. Rahmat mengadu ke Propam Polda Metro Jaya untuk mendesak Polsek Ciracas segera menahan pelantun ‘Yolanda’ itu. Namun Andhika tidak ditahan berkat jaminan pengacaranya, Ferry Juan. Kasie Tindak Pidana Umum (Kasie Pidum) Kejaksaa Negeri (Kejari) Jakarta Timur, H. Liyas. SH ketika diminta konfirmasinya oleh Siasat Kota, perihal tidak melakukan eksekusi terhadap Vokalis Kangen Band, Andhika yang pernah menjadi terdakwa dalam kasus pengeniayaan menjelaskan, pihaknya masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. “Ya..kita tunggulah dulu putusannya turun, setelah itu baru kita berhak untuk melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Jadi selama putusan banding itu belum turun, ya..kita belum bisa berbuat apa-apa.” jelasnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Milono yang pada waktu itu sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan kasus pengeniayaan, Andhika. Kuasa hukum Andhika Ferry Juan menjelaskan, Andhika pun bisa sewaktu-waktu dieksekusi oleh pihak Kejaksaan. “Kalau sudah melakukan tindak pidana, namanya residivis, harusnya dihukum, ditambah 1/3 hukuman. Tidak perlu ditutupi, Andika juga pernah di-

hukum dan divonis 4 bulan penjara dan 8 bulan percobaan. Jadi telah terjadi pelanggaran hukum, dan saya akan akan datang kepada tim eksekutor untuk menunda atau tidak dilaksanakan dulu, karena dia sedang direhabilitasi. Saya nggak tahu bersalah atau nggak. Andika hanya memiliki tes urine positif dan tidak ada bukti ganja,” ujar Ferry Juan, kepada wartawan di Flora and Garden Cafe Hangar, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/3) pekan lalu. Kepada Siasat Kota, Puguh Wirawan. SH.MH menanggapi, status hukum Andhika yang masih berada dalam masa hukuman 4 bulan penjara dan percobaan 8 bulan, maka KUHPidana memberikan kewenangan bagi Hakim untuk memerintahkan apakah seseorang yang dijatuhi pidana paling lama satu tahun ata pidana kurungan dapat menjalankan hukuman kurungan atau penjara tersebut atau tidak, kecuali jika kemudian hari sebelum masa percobaan berakhir si terpidana melakukan tindak pidana lain. Jadi, KUHPidana tidak melarang putusan hakim yang tidak memerintahkan seseorang untuk dimasukkan penjara atau kurungan asal ada alasan yang kuat untuk itu. Jika dalam proses pelaksanaan hukuman tersebut ternyata A (terpidana) melakukan tindak pidana lain, maka hakim pun berwenang untuk menetapkan dan memerintahkan agar hukuman penjara atau kurungan tersebut dilaksanakan.” katanya Selain itu, Puguh menjelaskan, Karena ada upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka jaksa belum dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim karena belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, proses pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan tetap harus dilakukan apalagi jika dalam proses hukuman percobaan tersebut seorang terpidana melakukan tindak pidana lainnya. Dalam hal ini jaksa yang diberi wewenang untuk mengawasi proses pelaksanaan hukuman percobaan harus menyampaikan kepada hakim adanya tindak pidana lain yang dilakukan terpidana pada saat masa percobaan masih berlangsung agar dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memerintahkan kepada jaksa untuk melaksanakan pidana penjara atau kurungan yang pada awalnya tidak dijalankan menjadi dijalankan.”tutupnya. INDRA SUKMA

EKONOMI & BISNIS

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Bekasi, Siasat Kota Sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemkot Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012, yang diadakan di Asrama Haji Bekasi, Senin (28/3) lalu.

PEMKOT BEKASI GELAR MUSRENBANG RKPD 2012

CARA yang mengemban tema “Dengan Forum RKPD 2012 Mewu judkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Sinergis dan Berkelanjutan Menuju Bekasi Cerdas, Sehat dan Ikhsan” merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses perencanaan satu tahun kedepan, yang dimulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan forum SKPD. Kegiatan ini juga menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2012, dimana dokumen tersebut nantinya berisi perioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan. Moment penting ini dihadiri Wakil Walikota Bekasi, DR. H. Rahmat Effendi, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat, Ir. Husein Achmad, BKSP Jabodetabek, Edy Suhendris, Bakorwil PP Wilayah II Purwakarta, DR.H. Ruhiyat, M.Si dan Dandim 0507, Letkol (Arm) Dedi Nurhadiman, SIP, para pejabat Esselon di Kota Bekasi serta para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat.

SUASANA Musrembang. Ada satu hal yang menarik pada acara tersebut, dimana sebelum Wakil Walikota Bekasi menyampaikan sambutannya, ia terlebih dahulu mempertanyakan kehadiran para pejabat Esselon Pemkot Bekasi, mulai dari tingkat Lurah hingga Kepala Dinas. Pepen, demikian panggilan akrab Wakil Walikota ini menegaskan agar menjadikan acara tersebut sebagai moment yang sangat penting, bermanfaat dan bukan hanya formalitas tahunan. “Mari kita jadikan forum ini sebagai aktivitas konkrit dalam melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan sehingga dapat memformulasikan prioritas program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, dan mampu memberikan kontribusi nyata

terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” tegasnya. Wakil Walikota yang kini lebih berperan aktif dalam menggerakan roda pemerintahan Bekasi juga berharap agar seluruh SKPD menjadikan acara atau kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membentuk suatu kerja sama yang lebih baik. “Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini, akan menjadi momentum startegis demi terwujudnya kerja sama yang lebih baik, sinergis serta berkordinasi, agar target yang akan dicapai dapat dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Bekasi ini,” kata Pepen, seraya memerintahkan kepada Kepala BKD, agar setiap pejabat Esselon yang tidak hadir pada acara Musrembang RKPD 2012 tersebut, menghadap kekantornya pada besok harinya. ARIOS

Garut Luncurkan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Garut, Siasat Kota Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, meluncurkan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Layanan ini akan mulai dilakukan untuk tahun 2011 ini. “Segala persiapan sedang kami lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan,’ kata Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (28/3) lalu.Menurut dia, kebijakan itu dilakukan sesuai peraturan presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Perbaikan kualitas pengadaan barang dan jasa

ini dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya korupsi. Keuntungan dari layanan ini juga lebih terjamin, efisien, dan transparan. Soalnya antara panitia dengan penyedia barang dan jasa tidak bertemu langsung. “Ruang terjadinya kolusi jadi terputus, karena semuanya dilakukan secara elektronik,” kata Iman. Sekretarus Jenderal Garut Governance Watch, Agus Sugandhi, menyatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan terjadi korupsi. Karena itu perlu dilakukan perubahan sistem yang menyeluruh. “Perbaikan itu bukan hanya pada layanan saja tapi sistemnya juga,” ujarnya. Menurut dia, modus korupsi pengadaan barang yang terjadi di Garut diantaranya pemberian setoran ke-

pada panitia lelang sebesar 10-20 persen dari total anggaran, titipan dari pejabat dan pemberian fasilitas terhadap pejabat dari pengusaha sebagai konpensasi untuk memenangkan tender. Karena itu, Agus meminta, dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, kualitas panitia lelang juga harus teruji kejujuran dan loyalitasnya. Anggaran belanja langsung untuk tahun ini mencapai sekitar Rp300 miliar. “Kalau panitianya yang sudah biasa, pasti praktek kolusi dan korupsi masih akan terus terjadi,” ujarnya. SIMSON

Pekan Pesona Garut Kembangkan Pangsa Pasar Garut, Siasat Kota Apresiasi Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag. ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pemasaran berbagai potensi daerah, demikian sambutan Bupati pada Pekan Pesona Garut 2011 di Intan Business Center (IBC), akhir Maret 2011. Pekan Pesona Garut 2011 merupakan kegiatan penting bagi pengembangan pangsa pasar serta perluasan jaringan informasi terkait berbagai potensi yang dimiliki pemerintah daerah maupun swasta. Harapan Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perekonomian, Perdagangan, dan Pariwisata membantu sektor swasta dan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar lebih berkembang, melalui informasi dan fasilitas menyangkut permodalan, pemasaran, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas manajemen dan Sumber Daya Manusia. Sektor swasta dan UKM di Kabupaten Garut harus berani mengembangkan potensi secara mandiri dengan mengikuti berbagai event pameran atau pemasaran serta memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan informasi potensi yang dimiliki. Selain itu, harus melakukan pembenahan dari sisi produk, manajemen, dan sumber daya yang dimiliki, sehingga kualitas produksi maupun proses pemasaran dapat meningkat signifikan. HAROLDS

Pemkab Sosialisasikan Pengadaan Barang dan Jasa Pakpak Bharat, Siasat Kota Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adakan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang berlangsung di Aula Pemkab Sindeka Salak mulai 22 hingga 23 Maret lalu. Hal ini dilaksanakan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres 54 ini mengisyaratkan perlunya pengaturan mengenai tata cara pengadaan yang sederhana, jelas dan komprehensif sehingga tercipta tata kelola yang efektif. Disamping itu juga untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan tercipta sistem kerja yang professional dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. Hadir dalam kegiatan ini Sekda Pakpak Bharat Gandi War ta Manik, Asisten II Sustra Ginting, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Sumut Feri Tanjung dan RM Nainggolan sebagai nara sumber, para Pimpinan SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD, para Kabag dilingkungan Setdakab, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kepala Puskesmas, Kepala SMA dan para pengusaha barang/jasa pemerintah. JTGR

Sei Lala Temuan Pertama Aplikasi Digester Biogas Drs.MUHAMMAD YAZID,M.Hum Rengat, Siasat Kota Model aplikasi digester tentang temuan Biogas sederhana ditemukan pertama diwilayah kecamatan Sei.Lala kabupaten Indragiri Hulu. Pengolahannya dari hasil baku kotoran ternak yang kembali diolah menjadi Biogas. Hasilnya dapat digunakan guna kebutuhan rumah tangga seperti menyalakan kompor gas, lampu mirip tenaga listrik, dan pupuk organik untuk tanaman palawija petani masyarakat. Pertama aplikasi digester Biogas itu pertama ditemukan daerah kecamatan Sei.Lala, dan perlu untuk dikembangkan. Kata Drs.Muhammad Yazid,M.Hum Bapemades kab.Inhu melalui kabid tehnologi tepat guna baru-baru ini. Salah satu tentang pengolahan Biogas, akan menghasilkan seperti” Energi alternatif pengganti listrik gas dan minyak tanah sekaligus juga dapat dijadikan pupuk untuk seluruh jenis tanaman muda dan tua. Sebagai kabid tepat guna, hal ini

baru tahap memantau yang akan dilakukan pengembangan pengolahan Biogas, karena alokasi itu harus ada ternak, dan kotorannya itu diolah menjadi Biogas. Yazid menjelaskan ‘cara pengolahan Biogas sebagai alternatif pengganti listrik gas, salah satu sumber energi alternatif terbarukan pengganti gas alam dan energi listrik yang dihasilkan dari proses pengurangan bahan-bahan organik oleh mikroganisme dalam keadaan anaerob dan pupuk organik sebagai hasil sampingan. “Biogas merupakan campuran dari berbagai gas seperti, CH4 (Metana.red) hingga dapat menghasilkan 50-60 % untuk digunakan kompor gas yang ada di toko-toko dan yang lazim dipergunakan para ibu rumah tangga, hanya saja perlu ada yang dimodivikasi, dengan menambah panjangnya selang dan alat dapurnya. Sebab kotoran sapi itu’ sebaiknya dibuat secara permanent di luar rumah, bisa dibuat dengan beberapa unit drum atau dari fiberglas, hanya saja kalau kotoran sapi diaplikasikan hanya dalam drum, tentu kekuatannya hanya 4-5 jam, jika menggunakan tempat dari fiberglass bisa digunakan selama 24 jam, dan bila dilakukan secara permanent, dapat digunakan hingga satu bulan dan dapat disalurkan

“Dan Proses pembuatan digester Biogas kontruksi beton yakni” Pembuatan lubing untuk degester Biogas, Pembuatan mal degester dengan volume kotoran sapi yang dihasilkan setiap hari, pemasangan mal dan pengecoran degester, Pemasangan kubah dan instilasi biogas dan Pembuatan bak penampung kotoran yang KOTORAN Sapi diolah menjadi bahan Biogas. dihubungkan kedegestke beberapa rumah yang hanya menam- er dan bak pengeluaran sisa limbah dari degester, baru ketahap penjebak ondenbah selang panjang ke rumah itu. Bukan hanya itu, tambah Yazid” dari sasi uap air dengan pakai tabung pengaCo2 (Karbodioksida.red) juga dapat men- man Biogas hingga ketahap yang akan capi hasilnya 30-40 %, baik dengan H2S, dimamfaatkan. Selanjutnya” guna menguji pupuk N2 dan H2 1-2 %. Kesemuanya bersumber bahan baku biogas yang berasal dari organik hasil olahan kotoran ternak itu’ kotoran Sapi, Kerbau, Babi, Ayam, Lim- Yazid mengakui” telah mendatangkan bah Tahu, Limbah Tapioka, Lumpur Sawit bibit padi dari Jawa Barat, bibit padi Cedan Enceng Gondok. Sehingga pemam- heran itu, saat ini sedang disemaikan oleh faatan Biogas akan mengurangi konsum- masyarakat Desa Kuala Cinaku, lahan persawahan yang tersedia di daerah itu si energi rumah tangga yakni” Minyak Tanah, Kayu Bakar, Pemakaian sangat memungkinkan untuk uji coba Listrik, Menyalakan Kompor ataupun lampu penanaman bibit padi Ceheran, dan dapat dipanen setiap 3 bulan, sehingga penerangan dapat dimamfaatkan.

dalam setahun masyarakat bisa menanamnya 2 kali panen, karena satu biji bibit padi bisa tumbuh berkembang setelah ditanam menjadi 80 batang padi, teknologi tepat guna seperti ini perlu kita terapkan ke masyarakat untuk mendongkrak angka kemiskinan itu sendiri. Hasil temuan baru itu akan kami pamerkan ditingkat Nasional di Kendari Sulut pada Nopember mendatang, sekarang tiga Kabupaten baru yaitu, Kuansing, Pelalawan dan Siak, sedang mengadopsi hasil temuan – temuan baru itu untuk dikembangkan di daerah mereka masing-masing.papar Yazid. Sementara ketika dikonfirmasi Ir.H.Seno Aji diruangannya mengatakan’ temuan pertama tentang pengolahan Biogas itu wilayah Inhu. Sebutnya dari sejak tahun 2008 silam hal ini sudah mulai dikembangkan. Untuk tahun 2011 ini telah diberikan pemrintah berupa bantuan ternak delapan unit kandang untuk pengolahan kebutuhan biogas tersebut, namun melalui pihak dinas Peternakan dan Perikanan tetap berupaya bagaimana pemerintah mendapat perhatian dalam pengembangan pengolahan digester biogas tersebut, bila penting akan kita usulkan melalui ke pusat dan Provinsi tentang pengembangan selanjutnya.katanya. HATTA MUNIR

JAKARTA

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Halangi Tugas Wartawan

KEPALA TU DAN KEPALA SMPN 259 AKAN DILAPORKAN Jakarta, Siasat Kota Kepala SMPN 259 Jakarta Drs.H.Machrup dan Kepala TU, A.Sirait akan dilaporkan Dinas Pendidikan serta pihak yang berwajib karena dinilai menghalanghalangi dan memhambat tugas wartawan sebagaimana dinyatakan pada UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999.

ALAM Undang-Undang tersebut dengan jelas din yatakan pada pasal 18 ayat 1, ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum yang sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat/ menghalangi Tugas Pers, dipidana Kurungan penjara paling lama 2 tahun atau denda sebesar Rp.500.000.000. Sebagaimana diberitakan media ini pada edisi sebelumnya, bahwa pada 16 Maret 2011, ketika tiga orang wartawan mengunjungi SMPN 259 yang beralamat di daerah Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung. Ketiga wartawan tersebut bernama HM, SS dan MS. Tujuan kedatangan wartawan Siasat Kota adalah melaksanakan tugasnya, sehubungan dengan transparansi penggunaan dana BOS serta tindak lanjut tragedi pembunuhan yang terjadi beberapa bulan yang lalu di area lingkungan SMPN 259 kepada Kepala Sekolah Machruf,S.Pd.

GEDUNG SMPN 259 Jakarta. Kepala Sekolah yang tidak berada di ruangannya, diterima oleh Wakil Kepala Sekolah, Bambang, S.Pd dan membawa keruangan Tata Usaha (TU). Ketika dikonfirmasi terkait pembunuhan antar siswa, Bambang menerangkan masalah pembunuhan antar siswa, dimana meninggalnya siswa SMPN 272 dan pembunuhnya/pelaku dari siswa SMPN 259, telah diputus/vonis oleh Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Timur masing-masing 3,5 tahun penjara. Setelah dijelaskan, Bambang pun pamit untuk Shalat di Mushola yang ada di lingkungan sekolah. Akhirnya, ketiga wartawan berbincang dengan guru-guru yang sedang berada di ruangan tersebut, termasuk kepada salah seorang guru bernama Pangaribuan. Tidak lama kemudian Kepala Tata Usaha (TU) yang bernama Sirait datang dan masuk keruangan TU, lalu marah-marah kepada ketiga wartawan sambil mengucapkan â&#x20AC;&#x153;Ada apa Wartawan kesini, war-

tawan enggak ada yang beres, saya alergi melihat wartawan, kami tidak nyaman bekerja kalau ada wartawan,â&#x20AC;? hardiknya sambil mengusir ketiga wartawan tersebut dari ruangan Tata Usaha. Ia juga mempertontonkan arogansinya bak preman pasar tanpa menyadari dirinya sebagai tenaga pendidik. â&#x20AC;&#x153;Saya berhak mengusir wartawan dari ruangan sayaâ&#x20AC;?, sambil memanggil Satpam untuk membantu mengusir ketiga wartawan tersebut dari ruangan TU. Sirait juga mengancam akan memukul wartawan apabila wartawan tersebut tidak mau keluar dari ruangan T.U. Ada dugaan wartawan, kalau Kepala Sekolah ada di sekolah, tetapi bersembunyi di salah satu ruangan yang ada di SMPN 259 Jakarta ini. Ketiga orang wartawan tersebut juga menduga bahwa peristiwa/kejadian ini kemungkinan besar atas perintah/suruhan dari Kepala Sekolah kepada Kepala Tata Usaha (Sirait) untuk mengusir wartawan. MSG

SMPN 44 Jakarta Berbenah Tingkatkan Mutu Jakarta, Siasat Kota SMP Negeri 44 Jakarta selalu berbenah diri dan terus konsisten dalam melakukan upaya untuk pengembangan lingkungan sekolah terlebih program peningkatan kwalitas pendidikan bagi seluruh peserta didiknya, hal itu antara lain dilakukan melalui peni ngkatan Kwalitas Proses Belajar Mengajar (KBM), disiplin, sarana prasarana, pembinaan aktual karimah maupun pengembangan kegiatan ekstra kurikuler. Alhamdullilah usaha peningkatan kwalitas pendidikan dapat terus dilakukan dengan baik terlebih kita senantiasa berupaya mengedepankan kebersamaan, kekeluar-

gaan dan kesungguhan dalam pengembangan sekolah sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kwalitas penyelenggaraan sekolah ke arah yang lebih baik, tutur kepala sekolah SMP Negeri 44, Drs. Komar beberapa waktu yang lalu di ruangan kerjanya. Menyinggung upaya apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah komar yang terlihat low profil ini menyatakan sekolah yang dipimpinnya saat ini sudah kelihatan rapi, khususnya adalah penataan lingkungan sekolah dengan mengembangkan penghijauan supaya terlihat indah dipandang mata siapa saja dan bu-

kan Cuma itu saja sekolah ini sudah banyak meraih berbagai prestasi. Ditambahkan Drs. Komar, sebagai bentuk rasa tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan kepercayaan untuk mendidik para siswa dengan baik, serta sebagai wujud tanggungjawab profesi sebagai pendidik, seluruh personil SMP Negeri 44 Jakarta. Senantiasa berkomitmen demi mewujudkan pelayanan pendidikan terbaik dan berkwalitas terhadap seluruh peserta didiknya. Insya Allah kami akan selalu memberikan yang terbaik kepada semua siswa, tegasnya. RICHARD

SMPN 90 Jakarta Tingkatkan Mutu Pendidikan Jakarta, Siasat Kota Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kwalitas pendidikan di sekolah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, perlu usaha ekstra keras serta dukungan dari berbagai pihak, baik orangtua murid, komite sekolah, serta sekolah sendiri. Sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik yang nantinya bermuara pada keberhasilan para siswa. Setiap Kepala Sekolah selalu mempunyai jurus tersendiri dalam menata proses pengembangan sekolahnya. Demikian halnya dengan kepala sekolah SMP Negeri 90 Jakarta, Hj. Herniwati,S.Pd, MM, selalu berupaya memajukan pendidikan di sekolahnya dengan menerapkan azas kebersamaan antara dirinya, para guru pengajar dan staff terkait dilingkungan sekolah dengan harapan anak didiknya kelak dapat meraih hasil yang memuaskan. Dengan adanya kerjasama antara kepala sekolah dan dewan pengajar dilingkungan sekolah itu secara otomatis akan terbentuk rasa saling memiliki dan tanggungjawab untuk bahu-membahu membangun dan mendukung setiap program

Hj. HERNIWATI,S.Pd, MM yang sifatnya meningkatkan mutu pendidikan. Ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini Herniwati menjelaskan kepada wartawan siasat kota, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dirinya selalu membuat terobosan baru yang berkaitan dengan kesemangatan yang luar biasa. Dan itu semua adalah berkat kerjasama antara guru-guru dan juga staff dan penjaga sekolah, tegasnya. RICHARD

SMPN 109 Jakarta Banyak Diminati Masyarakat

Drs. H. GATONG SLAMET Jakarta, Siasat Kota SMPN 109 Jakarta yang terletak di JL. Kesehatan No. 105 Kel. Cipinang Melayu merupakan salah satu SMP Negeri yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit karena prestasi akademik dan non akademiknya dari tahun ketahun semakin meningkat. Kepala SMP Negeri 109 Jakarta, Drs. H. Gatong Slamet, kepada wartawan siasat kota menyampaikan belum lama ini di ruangan kerjanya. Tekadnya untuk menjadikan sekolah yang kini di pimpinnya menjadi sekolah yang berprestasi dan siap untuk bersaing dalam per-

olehan prestasi dalam dunia pendidikan. Saya akan menciptakan hasil yang memuaskan bagi dunia pendidikan dan peningkatan prestasi di sekolah ini bukan karena saya menjadi kepala sekolah, guru-guru disini juga sudah berpengalaman dan semua sudah profesional dalam mendidik. Jadi siapapun kepala sekolahnya memang sekolah ini sudah bagus di mata masyarakat. Kondisi sekolah ini dikatakan H. Gatong S, sangat kondusif dari dulu sampai sekarang bahkan Kasus Narkoba sekalipun. Katanya belum pernah menyentuh sekolah yang dia pimpin. Sekolah ini belum pernah terlibat tauran. Keberhasilan SMPN 109 tidak terlepas dari kemampuan Drs. H. Gatong S dalam memimpin. Ia merupakan sosok pemimpin yang pantas di acungi jempol. Drs. H. Gatong S selalu menciptakan keharmonisan di sekolah agar dapat membangun kebersamaan yang memacu pembentukan pribadi yang tegar, taqwa, edukatif. RICHARD

JELANG HARGANAS DAN HUT DKI JAKARTA

Dinsos Adakan Rapat Acara Kerukunan Sosial dan Pernikahan Massal Jakarta, Siasat Kota Dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan HUT DKI Jakarta, Dinas Sosial Pemerintah DKI lakukan pertemuan koordinasi dengan Panitia Bersama acara kerukunan sosial dan pernikahan massal yang akan dilaksanakan di Istora Senayan tanggal 19 Juli 2011 mendatang. Acara Kerukunan Sosial dan Pernikahan Massal ini diikut dari berbagai daerah dengan perkiraan peserta 13.500 orang. Pertemuan dilakukan di kantor Dinas Sosial DKI yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Bp.Damanik, Bidang Pariwisata dan

Budaya, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Kanwil Agama DKI Jakarta (Kementerian Agama ) diJakarta, senin (22/3), pekan lalu. Penanggung Jawab, Dr.Hana Ananda yang didampingi Ketua Pelaksana, A.Shephard Supit menjelaskan bahwa sebagai Bangsa yang memiliki latar belakang budaya yang mengikat masyarakat didaerah, budaya timur yang sangat kental dengan adat istiadat dan tata krama yang luhur membuat masyarakat Indonesia sangat menghargai dan menghormati lembaga pernikahan sehingga sebuah keluarga dapat memperoleh hak-hak dan

kewajibannya sebagai warga negara. Namun karena keterbatasan baik dalam pemahaman maupun dana, banyak sekali kaum prasejahtera tidak memiliki KTP. Kaum prasejahtera tidak hanya membutuhkan sandang, pangan dan papan, namun mereka juga membutuhkan status karna memiliki status kaum prasejahtera dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, jelas Shephard Supit. Kerunanan sosial dan pernikahan massal yang diadakan menjelang Harganas dan HUT DKI Jakarta dapat membantu masyarakat yang kurang mampu

untuk kiranya dapat melangsungkan pernikahan secara resmi, membantu keluarga yang mengalami kendala sosial dan administrasi untuk mengurus status pernikahannya, mitra pemerintah untuk mendukung dan mesukseskan programprogram dalam mensejahterakan rakyat, menunjukkan kepada masyarakat Indonesia keragaman etnik dan budaya pernikahan dari setiap agama dan daerah dan menunjukkan kepada dunia International bahwa kita mampu rukun hidup secara agama, budaya, dan daerah dan salah satu perwujudannya yaitu melalui festival budaya dan pernikahan massal ini,

papar Shephard Supit. Ditempat yang sama, Hana Ananda mengharapkan melalui momentum Kerukunan Sosial dan Pernikahan Massal akan mendorong semangat saling tolong-menolong, menghargai nilai-nilai kehidupan dalam keluarga, toleran, peduli, hidup dalam cinta kasih dan harmonis serta terbangunnya suasana kebersamaan dari kelompok masyarakat, aktifis, dunia usaha dan pemerintah dalam ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Tanah Air, harap Hana Ananda. BOY

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Pemkab Bekasi Keluarkan Perda Pajak

SMAN 1 STU Julu Dibobol Maling Pakpak Bharat, Siasat Kota SMA Negeri 1 Sitelu Talu Urang (STU) Julu, Kabupaten Pakpak Bharat dibobol maling. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah kepada wartawan Siasat Kota di ruang kerjanya (21/03). Menurut penuturannya, 9 unit komputer dan sebuah tape recorder raib digondol maling. Pembongkaran terjadi dengan membobol jerjak jendela ruang perpustakaan. Dijelaskannya, para maling dengan leluasa masuk sekolah karena lokasi SMA yang terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Robongan maling bergerak dengan bebas tanpa takut dipergoki warga. Disamping itu penerangan dari pihak PLN belum menjangkau sekolah, sehingga keadaan yang gelap gulita tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ber tanggung jawab. Hal ini telah terjadi beberapa kali di sekolah itu dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. JTGR

Tarip Pajak Serkus dan Akrobat serta Sulap sebsear 10%. g. Tarip Pajak Permainan Bilyar dan Bowling 10%. h. Tarip Pajak Permainan Golf sebsear 20%. i. Tarip Pajak Panti Pijat dan Spa sebesar 35%. j. Tarip Pajak Binaraga sebesar 10%.

BOBI SUGARA Bekasi, Siasat Kota Pemkab Bekasi melalui Dinas Pendapatan Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berupa Jenis tarip Pajak, antara lain: Jenis Pajak : 1. Tarip Pajak Hotel sebesar 10%. 2. Tarip Pajak Restoran yang mencakup Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar serta Katering sebesar 10%. Tarip Pajak Hiburan seperti: a. Tarip Pajak Hiburan Kesenian/Tradisional ditetapkan sebesar 5%. b. Tarip Pajak Pertunjukan Film Nasional sebesar 15% dan Film Imfort sebesar 15%. c. Tarip Pajak Pegelaran Kesenian , Musik dan Busana sebesar 10%. d. Tarip Pajak Diskotik, Klab Malam dan Musik Hidup sebesar 50%. e. Tarip Pajak Karokek sebsear 35%.

Dari beberap jenis Tarip Pajak yang telah diatur dalam Perda No.1 Tahun 20011, para Pemilik Usaha harus memenuhi tarip pajak tersebut, agar dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah seorang Staf Dispenda, Bobi Sugara mengatakan, dari beberapa objek pajak yang ditangani oleh Dispemda sudah mulai membaik sesuai target, namun hal ini Dispemda lebih lagi meningkatkan potensi dan kewajiban pajak daerah serta tarip pajak yang selama ini sudah di atur dalam Perda tersebut segera di patuhi. Bobi menjelaskan, dengan adanya tarip pajak Daerah No.1 tahun 2011 ini, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di harapkan oleh Pemerintah, maka para pemilik usaha/pengelola Restoran, Cafe, Diskotiok dan yang lainnya agar dapat membayar dan keobjektifitasnya untuk membayar wajib pajak. Dengan adanya tarif Pajak yang tertuang dalam Perda No.1 tahun 2011 agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dapat mensosialisasikan tarip pajak tersebut kepada pemilik usaha dan pengelola agar taat pada pajak. JULHAM/VERY

Anggaran untuk Pasien Miskin Habis Ciamis, Siasat Kota Sebagian besar pasien yang memiliki Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) tidak lagi akan diterima di Rumah Sakit Umum (RSU) Ciamis. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) RSU Ciamis, Hj. Tete Tejaningsih SH MSi, ini sudah berlaku efektif sejak 17 Maret lalu. “Kami terpaksa melakukan ini karena alokasi anggaran untuk layanan pasien pemegang SKTM sudah tidak ada lagi,” ujar Tete di ruang kerjanya, Rabu (23/3) Meski demikian, kata Tete, pasien miskin yang dalam kondisi darurat tidak terkena kebijakan tersebut. “Untuk pasien miskin yang kondisinya memerlukan penanganan segera atau emergency, kami tetap melayani,” ujarnya Alokasi anggaran tahun 2011 untuk layanan pasien pemegang SKTM sendiri sebenarnya cukup besar, yakni Rp. 2 miliar. Namun, karena Rp. 1,6 miliarnya telah mereka bayarkan untuk melunasi tunggakan tagihan pasien SKTM layanan tahun 2010, sisanya cuma Rp. 400 juta. “Uang sisa itu juga sudah tak tersisa karena kami gunakan untuk membayar klaim layanan pasien SKTM pada Bulan Januari 2011. Jadi, untuk layanan Februari 2011, dana yang tersedia untuk pasien SKTM sudah habis. Makanya mulai pertengahan Maret, kebijakan pembatasan itu terpaksa kami berlakukan,” ujarnya Tete mengatakan, pasien yang masuk katagori darurat ini diputuskan oleh dokter yang menangani pasien pemegang SKTM. “Namun, emergency ini pasti menyangkut keselamatan jiwa, apakah itu karena kecelakaan, persalinan, atau penyakit-penyakit gawat lainnya yang penanganannya harus segera, tidak bisa ditunda. Selain pasien dengan katagori tadi, pasien pemegang SKTM terpaksa kami tolak, kecuali mereka mau masuk sebagai pasien,” ujarnya. HERI

JERJAK Jendela yang dibobol maling.

Dua Penipu Jual Kecantikan

KAPOLRI: KITA AKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK BANK Jakarta, Siasat Kota Dua orang penipu, wanita Selly Yulistiawati dan Melinda Dee dalam menjalankan aksinya selalu menjual kecantikannya. Bahkan tidak segan-segan ia menggoda mangsanya. Dalam hal ini kapolri diminta untuk meninjak lanjuti prosedur Hukum terhadap wanita penipu tsb.

KAPOLRI TIMUR PRADOPO

ANYAK orang berangga pan sepak terjang wanita cantik tsb, dalam melakukan aksi kejahatan, bisa berlangsung mulus lantaran mereka memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Diantaranya modal paras

menawan atau tubuh nan molek. Selly Yulistiawati dan Melinda Dee mendadak populer. Namanya dikaitkan dengan tuduhan aksi kriminal yang dilakukan mereka. Banyak orang yang tak percaya bagaimana perempuan yang memiliki kecantikan dan kemolekan tubuh itu bisa bertindak curang, menggelapkan uang yang jumlahnya fantastis. Namun, tidak demikian dalam pandangan kriminolog sosiolog. Kejahatan itu menurutnya bukan masalah gender. “siapa saja apa pun jenis kelaminnya, bisa melakukan kejahatan.” Ujar Vinita Susanti, kriminolog dari Universitas Indonesia. Menurutnya paras cantik serta penampilan menarik tidak ada kaitannya dengan tindak kriminalitas yang dilakukan seseorang, ia beranggapan adanya peluang serta kreativitas untuk melakukan kejahatan yang justru jadi potensi sese-

orang untuk berbuat jahat. Dalam penilaiannya, wanita cantik bisa saja memanfaatkan peluang yang bisa dijadikan celah untuk melakukan aksinya. “kebetulan dua wanita yang kini menjadi pembicaraan itu memiliki sisi keperempuanan yang ideal untuk mendukung aksi kejahatannya,” katanya. Sementara itu mabes polri menduga ada orang lain yang berkomplot dengan MD dalam beraksi. Selain teller berinisial D yang kini sudah di tahan di rutan mabes polri bersama MD, polisi menduga ada pelaku lainnya. Untuk mengusut kasus perbankan ini kapolri mengatakan akan mengusut tuntas kasus ini. “kita akan kerjasama dengan pihak Bank,” ujar mantan Kapolda Metrojaya ini. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Anton Bachrul Alam mengatakan MD menyuruh D memindahkan transaksi ke rekening Bank lain, setelah uang berpindah, kembali di transfer ke rekening perusahaan milik MD. Menurut Anton menjelaskan mengenai perusahaan ini belum bisa diberikan penjelasan karena masih dalam pengembangan polisi sudah menyita dokumendokumen transaksi, mobil mewah merk Hummer-3 Luxury Sport Utility B18 DIK yang ditaksir senilai Rp. 3,4 miliar serta Mercedes $ 300. DONALD’S

Keluarga Besar

SMAN 1 CIBITUNG

Mengucapkan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

Selamat Atas Dilantiknya

Mengucapkan

Dra.Hj.Susmiyati,MM Menggantikan

Dra.Hj.Henny Maryani,M.Pd Sebagai Kepala SMAN 1 Cibitung

DIRGAHAYU KOTA BEKASI KE-14 10 MARET 1977 – 10 MARET 2011 YUDRIN BOWTA, APi., M.M.,M.BA Pjs. Direktur H.SISWANTO, BE.,S.Sos.,MM Kabag Administrasi dan Keuangan

Ir.TJETJEP ACHMADI Kabag Teknik dan Perencanaan

Kepala SDN 150/VII Kasiro II Disinyalir Gelapkan Dana Bos Sarolangun, Siasat Kota Kepala SDN 150/VII Kasiro II Kecamatan Batang Asai Nama Dian Anggraini disinyalir menggelapkan dana Bos sebanyak Rp 10 Juta Rupiah . Ketika hendak dikonfirmasi kepada Kepala SD N 150/VII Kasiro II Dian Anggraini tidak mau komfirmasi langsung meninggalkan tempat

Menurut informasi dari masyarakat sekaligus Kadesnya Desa Bukit Sulah sudah berkali-kali mendatanginya dan memberi teguran kepadanya. Atas laporan kades dan masyarakat setempat meminta kepada pemerintah terkait terutama Kapolsek Batang Asai untuk menindak lanjuti kasus ini atas nama Dian Anggraini dengan tegas. MJT

POLITIK & HUKUM

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Kasus BSD Vs Rusli Wahyudi

PMJ AKAN SIDIK KASUS MANTAN KETUA PN DAN PANSEK TANGERANG Jakarta, Siasat Kota Terkait laporan Mujahidin ke Polda Metro Jaya (PMJ) selaku kuasa hukum dari Rusli Wahyudi, Rabu (16/2). Dengan dilimpahkannya LP klaiennya ke Polda Metro Jaya, maka pemeriksaan selanjutnya terhadap kasus dugaan pemalsuan akta authentic oleh kedua terlapor Mantan Ketua PN Tangerang AH dan H. Bastarial. akan disidik oleh penyidik Polda.”tegasnya.

USLI sebelumnya telah melaporkan AH dan H.Bastarial ke Bareskrim Mabes Polri karena kedua mantan pejabat PN Tangerang itu diduga memasukan keterangan palsu pada akta authentik atau pemalsuan surat terkait berita acara tegoran (aanmaning) No: 10/Pen.Eks/ 2008/PN TNG tanggal 20 Oktober 2008. Dalam berita acara tegoran disebutkan seolah-olah kuasa hukum pelapor, Sunarto Cs hadir ke PN Tangerang. Padahal tim kuasa hukum pelapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari PN Tangerang untuk aanmaning putusan MA terkait sengketa tanah antara Rusli dengan PT. PT Dian Swastatika Sentosa (DSS) Mujahidin mengatakan pihaknya juga mempertanyakan pelaksanaan dari penetapan PN Tangerang tanggal 25 Oktober 2010 No: 10/ Pen.Eks/2008/PN TNG soal pengecekan dan penyerahan tanah sengketa antara PT DSS dulunya PT Supra Veritas dan PT Simas Tunggal Centre dengan Rusli Wahyudi

pada 10 Januri 2011. Alasan dia dalam hukum acara tidak ada istilah pengecekan dan penyerahan tanah sengketa yang sudah diputus pengadilan, melainkan istilahnya di eksekusi. Persoalan kasus sengketa tanah ini bermula, ketika Rusli Wahyudi membeli tanah itu dari The Kim Tin. Namun pada saat Kim meninggal, terjadi sengketa antara Rusli Wahyudi dengan pihak ahli waris Kim. Kasus ini kemudian berlanjut ke meja hijau Di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, kasus ini dimenangkan oleh Rusli Wahyudi dan putusan tersebut keluar pada tahun 1993. Lalu kemudian putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat pada tahun 1994. Saat akan dilakukan eksekusi dan pengosongan, pada tahun 1995, muncul bantahan dari pihak Bumi Serpong Damai (BSD) yang mengaku telah membeli tanah tersebut dari ahli waris Kim. Namun saat itu yang tanda tangan hanya tiga orang ahli waris. Dan tahun 1998 diputus pengadilan ka-

lau tanah itu adalah sah milik Rusli Wahyudi Rencana eksekusi kemudian akan dilakukan pada tahun 1998. Namun niat tersebut urung dilakukan karena BSD telah membangun 60 perumahan mewah di atas lahan tersebut di Blok Pitaloka BSD. Karena alasan kemanusiaan eksekusi tersebut, ditunda untuk kurun waktu 3-6 bulan. Pada tahun 2002, Pengelola BSD pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Namun gugatan tersebut ditolak berikut banding yang diajukannya. Dan sekarang sudah belasan tahun, eksekusi lahan tersebut, belum juga kunjung terselesaikan. Selain mengajukan permohonan untuk eksekusi atas tanah, Rusli Wahyudi melalui kuasa hukumnya, juga pernah melaporkan pengelola BSD ke Polda Metro Jaya. Karena pengelola BSD dianggap telah mencemarkan nama baik dan telah membuat laporan palsu ke kepolisian. Laporan tersebut telah diajukan pada tanggal 14 Desember 2005 silam. Pada masa itu, masih atas nama Kusnanto Sudibyo yang juga pernah melaporkan pihak Rusli Wahyudi ke Mabes Polri dengan tuduhan penyerobotan tanah, pemalsuan akte dan pencemaran nama baik. INDRA SUKMA

Info Polisi Nama Mabes Polri

021.7218000

Yanmas KPPP Pelabuhan

021.492.600

Polda Metro Jaya

021.5234000

K.a Polda Metro Jaya

021 .5709261

Ka Dit Serse Metro Jaya

0215703037

Ka.Dit Sabhara Metro Jaya

021.5708011

Ka.Sat Sabhara Metro Jaya

021.5708035

Dan Sat Brimobda

021.3849020

Wadansat Brimobda

021.3446674

Gegana

021.8727167

Kadit Lantas

021.5708013

Kasat Patroli Jalan Raya

Karawang, Siasat Kota Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah disemua tingkatan jajaran pemerintah Kabupaten Karawang, maka dari itu harus dilakukan pembinaan kajian sikap dan perilaku, kajian manajemen publik dan kajian aktualisasi terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Demikian dikatakan Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nu- SUASANA Diklat. rachadiana dalam sambutannya pada saat pembukaan Diklatpim dan kualitas pelaksanaan tugas. Selain itu Cellica juga menambahkan, Tingkat IV bagi aparat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten pemerintahan yang baik adalah pemerKarawang ber tempat di Aula Kantor intahan yang responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diklat Kabupaten Karawang, Cellica juga mengatakan, hasil dari masyarakat ser ta selalu ber upaya diklat ini diharapkan dapat membentuk fig- melakukan tindakan preventif terhadap ur aparatur pemerintah yang cerdas, ter- pencegahan kemungkinan munculnya ampil, jujur dan bersih serta sadar akan berbagai permasalahan yang timbul, setanggungjawab sebagai abdi negara dan dangkan pemerintahan yang bersih adabdi masyarakat. Bahwa PNS sebagai alah pemerintah yang jujur dan selalu unsur Sumber Daya Manusia (SDM) bagi menghindari praktek-praktek korupsi, aparatur negara, mempunyai peranan kolusi dan nepotisme (KKN) serta bertinyang menentukan keberhasilan pemban- dak obyektif, netral dan tidak diskriminatif, “tambahnya. gunan di segala bidang, “imbuhnya. Sementara itu, Kepala Badan Diklat Untuk membentuk sosok aparatur negara, perlu dilaksanakan pembinaan, Propinsi Jawa Barat, Dr. H. Dadang Dalsalah satunya melalui jalur Pendidikan ly dalam sambutan tertulisnya mengatadan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) kan, di era globalisasi dan di era otonomi yang mengarah pada upaya peningkatan daerah saat ini serta di era reformasi sikap dan semangat pengabdian yang birokrasi dan di era teknologi informasi berorientasi bagi kepentingan saat ini juga di era persaingan yang bemasyarakat, bangsa dan negara ; pen- gitu ketat saat ini, peningkatan kemamingkatan kompetensi teknis kepemimpi- puan kemampuan Sumber Daya Manunan serta peningkatan efisiensi, sefektif sia khususnya SDM aparatur sudah tidak

bisa ditawar dan ditundatunda lagi, “imbuhnya. Peningkatan kemampuan ini dapat berupa kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Ketiga kemampuan ini dapat diperoleh melalui media pendidikan formal, media pendidikan informal maupun media pendidikan kedinasan yang dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi. Kemudian dalam sambutannya berpesan, terpilihnya saudara mengikuti pendidikan dan pelatihan, berarti saudara diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh pimpinan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri, sehingga manfaatkanlah kesempatan yang berharga ini, “pesannya. Dalam Laporannya Ketua Panitia Poltak Lombantoruan,S.STP menyampaikan bahwa peserta diklat Kepempimpinan Tingkat IV Tahun 2011 ini sebanyak 40 orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karawang, yang seluruhnya sudah menduduki Jabatan Struktural Eselon IV. Dan penyelenggaraanya dari tanggal 29 Maret sampai 9 Mei 2011. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural Eselon IV secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas dan membangun demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. IMAM

021.83704162

Kadispen Mabes Polri

021.7398025

Kadispen Polda Metro Jaya

021.5709250

Kadit Intel Pampol

021.5708007

Kasat Intelkrim

021.5709252

Info Jaksa Kejaksaan Agung Ri / Jaksa Agung

021.7208557

Wakil Jaksa Agung

021.7393889

JAM Pembinaan

021.7251403

JAM Intelijen

Pembukaan Diklatpim Tingkat IV Pemkab Karawang

No Telp

021.7221401,7248116

JAM Tindak Pidum

021.7262667

JAM Tindak Pidsus

021.7250176

JAM Datun

021.7243201

JAM Pengawasan

021.7208748,7250346

Ses JAM BIN

021.7261828

Ses JAM Intel

021.7245216

Ses JAM Pidum

021.7243201

Ses JAM Pidsus

021.7250166

Ses JAM Datun

021.7243201

Ses JAM Was

021.7245026

Kepala Pusat Penerangan Hukum

021.7236510

Pusdiklat Kejagung RI

021.7806861

NAD

0651.21270

Sumatera Utara

061.4514290

Sumatera Barat

0751.55530

Riau

0761.29677

Jambi

0741.63034

Sumatera Selatan

0711.311555

Lampung

0721.482409

Bengkulu

0736.21631

Banten

0254.251053

DKI Jakarta

021.5254128

Jawa Barat

022.4239375

Jawa Tengah

024.8311850

DI Yokyakarta

0274.562928

Jawa Timur

031.8290577

Bali

0361.261438

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

KASUS 30 KONTAINER BLACKBERRY

DEMO PRONA

Pengirim Barang Jadi Terdakwa

Ratusan warga melakukan aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, Jatim, Kamis (31/3). Mereka menuntut Kejari tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi Program Sertifikat Prona 2009, karena dalam kasus tersebut hanya tiga orang Kades di Kab. Madiun yang diadili, sedangkan 28 Kades dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga terlibat dalam kasus sama tidak tersentuh hukum.

“Hukum Melindungi Penyelundup, Pengirim Barang Jadi Terpidana”

BAMBANG WIDJOJANTO Jakarta, Siasat Kota Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh penasehat hukum, Bambang Widjojanto atas terdakwa Jhony Abas yang duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dengan tuduhan telah melakukan penyelundupan barang, pekan lalu. Sidang yang diketuai Majelis hakim Herdi. A dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI dan Jaksa Mustofa dari kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat ini, masih tahap pemeriksaan keterangan oleh para saksi di muka persidangan. Kepada Siasat Kota Bambang menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik sebelumnya, para saksi itu diperiksa secara kolektif. Sehingga keterangan saksi yang tertuang di Berita Acara Polisi (BAP) dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan sangatlah berbeda. Menurut Bambang, sebagai saksi, seharusnya melihat, mendengar dan mengetahui, bukan cuma memberikan catatan kepada pihak penyidik secara kolektif. Jadi BAP dari penyidik itu dianggap tidak ada, karena keterangan yang dipakai itu adalah keterangan di dalam persidangan,”ujarnya. Bambang menambahkan, anda dengar sendiri, keterangan para saksi di persidangan mengatakan tentang impor, namun dalam dakwaan JPU mengatakan pelanggaran ekspor, inikan jadi bertolak belakang dan rancu. “Klaien saya ini

sudah menjadi korban. Kejanggalan lain dari saksi pelapor, Lola Heng Kim yang mengakui dokumen angkut barang dibuatnya sendiri dan mengetahui secara detail barang yang masuk dalam 30 kontainer, tapi ketika berlabuh dipelabuhan Tanjung Priok, isi ke 30 kontainer tersebut berbeda dengan Dokumen, dan ini telah terjadi penyelundupan oleh pelapor,” ujar Bambang. Selain itu, kata Bambang, penyidikpun sudah membohongi JPU. Celakanya lagi, JPU tidak meng-koreksi lagi isi BAP, sehingga Jhony Abas dijadikan terdakwa dan dijerat melanggar pasal 378, 372 dan 263 jo pasal 55 ayat ( 1) KUHP. Menurut Bambang, kasus ini modus penyelundupan yang unik, penuh trik dan sulit dipantau oleh Media. Hukum malah melindungi penyelundup, tapi klaien saya, Jhony, yang cuma pengirim barang malah dipidanakan, ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula ketika tiga perusahaan Singapura mengirimkan 30 kontainer barang ke Indonesia dengan catatan dokumen berisi tekstil pada awal 2009. Namun, di Pelabuhan Tanjung Priok, kontainer tersebut ditahan Bea Cukai hampir enam bulan. Perkara selanjutnya bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tertanggal 14 Agustus 2009 dan hakim memerintahkan re-ekspor, sehingga dilakukanlah re-ekspor ke Singapura pada 25 September 2009. Ketika barang tiba di Singapura, barang digeledah dan ternyata berisi BlackBerry dan minuman berakohol. Meski telah dinyatakan kalah di pengadilan Singapura, pelapor justru melaporkan Jonny Abbas ke aparat berwenang Indonesia dengan tuduhan tindak pidana penipuan atau penggelapan. INDRA SUKMA

PT BUMA DIDUGA LAKUKAN PEMBOMAN BATU BARA Kotabaru, Siasat Kota Aktivitas pemblastingan (pemboman) untuk pengambilan batubara yang dilakukan oleh PT Buma sebagai sub kontraktor dari PT. Arutmin berlangsung sudah cukup lama. Kegiatan pemblastingan ini berlokasi di Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.

ARI sumber yang didapat Siasat Kota, aktivitas pem blastingan ini sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga menimbulkan suasana menjadi terganggu dan keresahan ditengah warga, terutama getaran saat pengeboman dilakukan. Surya, warga masyarakat yang bertempat tinggal di Gunug Batu Besar saat di mintai komentarnya mengenai aktivitas tersebut mengatakan “memang aktivitas ini sudah berlangsung lama, dan pada awalnya kami warga masyarakat sudah ada pertemuan dengan perusahaan yang di fasilitasi oleh Muspika setempat sebelum melakukan aktivitas pemblastingan itu,” katanya Ditambahkan Surya lagi, dari hasil pertemuan itu perusahaan

siap mengganti kerusakan rumah warga masyarakat yang terkena disebabkan oleh aktivitas pemblastingan batubara itu. “Iya memang ada pergantian dari pihak perusahaan, tetapi kami tetap merasa resah dan terganggu dengan bunyi serta getarannya yang cukup keras dan kadang-kadang mereka melakukan pemblastingan itu seharinya bisa sampai dua kali. Itulah yang membuat kami resah dan jaraknya aktivitas pemblastingan dengan rumah warga hanya berjarak 1 kilometer saja,” tambahnya Sekretaris Camat Sampanahan Gunung Batu Besar, Darmansyah saat dimintai komentarnya mengenai kegiatan atau aktivitas pemblastingan batu bara yang ada di kawasan tersebut mengatakan “memang be-

nar kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan PT Buma sebagai sub kontraktor dari PT Arutmin, dan dari hasil itu perusahaan sepakat mengganti kerusakan per satu rumah Rp. 6 juta. Dengan kegiatan pemblastingan ini, mereka melakukan satu bulan itu bisa 3 sampai 4 kali. Adanya keluhan itu kami selaku aparat kecamatan hanya memfasilitasi saja antara masyarakat dan perusahaan. Apabila ada kerusakan seperti kaca pecah dan sebagainya perusahaan siap mengganti, karena itu perjanjian dari awalnya,” ujarnya Sementara itu Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru Ir. Kamiruddin saat dihubungi lewat telepon seluler mengatakan saya sedang berada di luar kantor. “Nanti saja kalau mau ketemu,” katanya. Penduduk yang berada di kawasan tersebut berjumlah kurang lebih 1.800 kepala keluarga yang terdiri dari dua desa, Gunung Batu Besar dan Sepapah, Gunung Batu Besar terdiri dari 6 RT sedangkan Sepapah 4 RT, jarak pemblastingan tersebut hanya berjarak 1 kilometer. BADRUN

Diduga Marak Agen Lakukan Pengurangan Isi Tabung Garut, Siasat Kota Di Kab. Garut, sejauh ini belum ada terjadi oplosan tabung elpiji baik yang 3 Kg maupun 12 Kg seperti yang banyak terjadi di daerah lainnya. Hanya saja, hasil penelusuran yang dilakukan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kab. Garut, disinyalir ada beberapa agen yang melakukan pengurangan isi tabung gas. “Kalau indikasi adanya agen yang mengoplos isi tabung gas elpiji memang belum kami temukan, namun kami mensinyair ada beberapa agen di Garut yang berbuat nakal dengan mengurangi isi tabung,” ujar Kasie Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kab. Garut, Romansyah, Senin (28/3). Romansyah mengatakan, untuk mengantisifasi terjadinya tindakan kenakalan pihak agen gas elpiji, pihaknya selama ini terus melakukan sosialisasi bekerjasama dengan

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Mitra Insan Mandiri. Pada kegiatan ini sekaligus juga dilakukan pemantauan terhadap pendistribusian LPG baik dari mulai agen hingga ke tingkat masyarakat. “Pihak Pertamina sudah mendelegasikan mengenai sosialisasi maupun hal lainnya ke pihak Hiswana Migas. Namun karena kurang keterbukaan dan kurang responsifnya pihak Hiswana Migas, hal ini membuat kami cukup kesulitan,” imbuh Romansyah. Diakuinya, selama ini pihaknya banyak menemukan tabung gas yang beredar yang isinya kurang dari ketentuan. Dimana Kabupaten Garut sendiri mendapat kuota mencapai 12 ton/perbulan dari kebutuhan 14 ton/perbulan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya yang kapasitasnya 3 Kg. Makanya, melalui kerjasama dengan pihak LPK Insan Mandiri, pihak Disper-

indag dan UKM Garut selalu turun kelapangan untuk memantau jika terdapat agen agen yang nakal menjual elpiji ke masyarakatnya dengan mengurangi isi tabung gas. “Kami sudah dapatkan daftar agen yang melakukan kecurangan seperti itu. Datanya sudah kami pegang, tinggal nanti kami memberikan tindakan kepada mereka,” urainya sambil menanmbahkan, kedepannya, pemantaun juga akan melibatkan unsur dari kepolisian. Selain masih banyaknya agen yang berbuat nakal dengan cara mengurangi isi tabung gas, menurut Romansyah, pemantauan juga dilakukan karena saat ini di Garut masih banyak beredar tabung gas yang tidak berstandar SNI dan hingga saat ini belum ditarik oleh pihak Pertamina. Hal ini juga terjadi akibat masih lemahnya sektor pengawasan terhadap ribuan tabung gas yang beredar di Garut. “harus kami akui bahwa selama ini tingkat pen-

gawasan memang masih lemah,” katanya. Disebutkannya, akibat semua itu, tak heran kalau selama ini terjadi beberapa kali ledakan tabung gas di Garut meski dibanding daerah lainnya, jumlah kasus di Garut relatif rendah. Berbagai ledakan tabung gas elpiji baik kapasitas 12 Kg maupun 3 Kg yang dikonsumsi masyarakat selama ini disejumlah daerah, ,masih menurut Romansyah, disinyalir akibat kebocoran pada klep atau regulator tabung “Warga masyarakatpun dibuat panik akibat insiden ledakan tabung gas ini, sedangkan informasi atas antisipasi jika terjadi kembali insiden tersebut memang dirasakan masih sangat kurang,” ucapnya. Terpisah, Anggota DPRD Garut dari Komisi A, H. Yayat Hidayat menyesalkan kurangnya pengawasan pemerintah dan dinas terkait terhadap distribusi elpiji di garut. Hal inilah yang telah

menyebabkan banyak terjadi kenkalan oknum agen diantaranya dengan cara mengurangi isi elpiji. “Akibat kurangnya pengawasan, bahkan tabung gas yang tidak memenuhi standard SNI pun masih marak dijual dan belum semuanya ditarik oleh pihak Pertamina. Jika terus dibiarkan, hal ini tentu akan sangat beresiko bukan hanya terhadap kemungkinan terjadinya kerugian materi, namun yang paling dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa,” sesal Yayat. Oleh karena itu, Yayat mendesak Pemkab Garut untuk berani mengambil langkah “jemput bola” untuk mengantisifasi kemungkinan timbulnya hal-hal yang tak dihrapkan sehingga masyarakatpun tidak merasa dikorbankan bila terjadi kembali ledakan tabung gas. “Saya nilai sosialisasi darii pemerintah daerah sangat kurang, dan hanya mementingkan dari sisi keuntungannya saja,” sesal Yayat. AAM

KASUISTIK

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Masyarakat Desak

Ribuan Rumah Belum Berlistrik

KETUA UPK-PNPM KECAMATAN TAMBELANG SEGERA DIGANTI

Garut, Siasat Kota Ribuan rumah warga di Kabupaten Garut belum teraliri listri. Padahal Kabupaten Garut merupakan daerah penghasil panas bumi untuk memasok kebutuhan listrik Jawa - Bali, yang bersumber di Gunung Darajat dengan kapasitas 269 Megawatt. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Widiana, mengatakan, warga yang belum mendapatkan aliran listrik ini tersebar di 35 kecamatan, terutama yang tinggal di daerah - daerah terpencil. Bahkan katanya,di daerah perkotaan pun terdapat 30 ribu rumah yang belum teraliri listrik Dikatakanya, masih banyaknya rumah - rumah penduduk yang belum menikmati listrik disebabkan karena masih banyak warga Garut yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga

Bekasi, Siasat Kota Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan langsung bagi Masyarakat melalui Progaram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di seluruh indonesia, hal ini melalui alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PNPM) Mandiri tersebut masyarakat agar dapat memanfaatkannya.

ALAM pelaksanaan aloka si Dana BLM-PNPM Mandiri tersebut di salurkan kepada Pengurus Unit Pengelola Kecamataan (UPK) dan di serahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimasing-masing desa untuk di alokasikan kegunaannya. Dengan adanya dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BLM-PNPM) Mandiri Perdesaaan di Kecamatan Tambelang sebesar 3 Milyar yang terbagi dari 7 desa untuk pengalokasian dalam bidang usaha yang di perlukan bagi masyarakat Kecamatan Tambelang, seperti; Kredit Usaha Ekonomi produktif/ Kegiatan Fisik dan Kredit Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Saat dikonfirmasi media ini, Masyarakat Kecamatan Tambelang dan Ketua Forum BPD Desa Suka Rahayu, Iyon Junaidi mengatakan, bahwa dengan adanya dana yang dialokasikan melalui program PNPM Mandiri di Kecamatan Tambelang sebsear Rp.3 Milyar, agar Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Kecamatan Tambelang segera diganti. Iyon menjelaskan, selama kepengurusan UPK Kecamatan Tambelang menjalani roda organ-

isasi PNPM Mandiri, hal ini tidak teransfaran kepada Masyarakat maupun Kepala Desa serta BPD yang ada di Kecamatan Tambelang. Dijelaskan Iyon, bahwa Pengurus UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang dalam memberikan laporan pertanggung jawaban kami tolak, karena laporan pertanggungan jawab yang di berikan Ketua UPK adalah LPJ Pengurus UPK, seharusnya laporan Musyawarah Desa dulu, baru Laporan Pertanggung Jawab UPK, karena selama ini kami dari Forum BPD dan Masyarakat menyikapi kinerja UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tembelang tidak terasfaran, dengan adanya setiap kegiatan pembanguanm di desa-desa menjadi tanda tanya Masyarakat Tambelang. Ketua UPK - PNPM Mandiri Kecanmatan Tambelang “Iim Ibrahim saat di konfirmasi tentang permasalahan dirinya sebagai Ketua UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang segera diganti, dan adanya keterlambatan pembanguan MCK di Desa Suka Mantri, ia mengatakan hal ini adalah BPD dan juga Masyarakat Kecamatan Tambelang diharapkan harus saling musyawarah kepada Pengurus UPK dan TPK, dan juga masalah diri Saya akan diganti sebagai Ketua

IIM IBRAHIM UPK Kecamatan Tambelang, Saya bersedia asal di bawa kedalam forum, karena saya terpilih dalam forum dan mendapat SK “ujarnya. Iim Ibrahim menegaskan, kalau permasalahan dirinya dikaitkan sebagai ajang politik, ia akan tetap maju terus sebagai Ketua UPKPNPM Mandiri Kecamatan Tambelang” tegasnya. iim menambahkan, tentang pembanguan keterlambatan Fisik MCK di Desa Suka Mantri tersebut adalah paktor dari Matrial dan faktor alam, maka masyarakat agar dapat memaklukmi, hal ini kami selaku UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang akan menegor TPK Desa Suka Mantri agar segera menyelesaikan pembanguanan MCK tersebut dengan secepatnya. Kepala Desa Suka Mantri “ Eko “ saat ditemui mengatakan, dengan keterlambatan pembanguan MCK di RT03/01 agar pihak TPK maupun UPK - PNPM Mandiri Kecamatan Tambelang segera menyelesaikan pembanguan MCK, biar masyarakat dapat merasakan air bersih,” ujarnya. JULHAM

Massa Jagal Tagih Janji Pemkab Garut Garut, Siasat Kota Pasca-penutupan lokasi galian C di kawasan hutan cagar alam Gunung Guntur oleh Polda dan BKSDA Jabar, beberapa waktu lalu, warga penambang yang tergabung dalam Jejaring Usaha Galian (Jagal) Gunung Guntur, Senin (28/3) lalu, mendatangi Gedung Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Kedatangan mereka untuk menagih janji Pemkab Garut terkait alih program “3A”, yaitu Alih Profesi, Alih Komoditas, dan Alih Lokasi bagi para penambang. Pihak DPRD berupaya menghadirkan unsur terkait, di antaranya Sekda Garut, Iman Alirahman, Kadis Sumber Daya Air

dan Pertambangan (SDAP), Widiyana, Kadis Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi (Nakersostran), Djadja Sudardja, Kadis Perindustrian, Perdagangan, dan UKM, Eko, serta Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut, Teguh. Warga menyatakan, lokasi galian pasir di Gunung Guntur diamankan (ditutup) untuk kesekian kalinya. Namun di sisi lain, solusi dari pemerintah sampai saat ini tak kunjung tiba. Padahal warga setiap hari tentu harus mendapatkan penghasilan untuk biaya makan keluarganya. “Janji-janji Pemkab Garut untuk memberikan bantuan pemberdayaan

ekonomi bagi masyarakat penggali pasir telah terlontar sejak kegitan sosialisasi tahun 2008, melalui program 3A. Namun sampai saat ini janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka,” ujar koordinator aksi, A. Hafid Aly. Kepala SDAP Kab. Garut, Widiyana menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan lokasi lain yang bisa digunakan untuk menambang oleh para penggali pasir yang biasa beraktivitas di lokasi galian C Gunung Guntur yang lokasinya tak begitu jauh. Lokasinya diupayakan di daerah yang tidak rawan bencana longsor dan banjir, sehingga tidak akan mengancam keselamatan warga sekitarnya. SIMSON

mereka tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik Selain itu, banyak masyarakat yang keberatan dengan masalah daya yang ditetapkan PLN. “Ya kendalanya itu tadi masalah ekonomi. Mereka nggak mampu bayar biaya penyambungan,” kata Widiana di Pemkab Garut, Senin (28/3). PLN sendiri baru-baru ini punya program sejuta sambungan. Sebelumnya, kata dia, banyak warga yang ingin memasang listrik tapi tidak ada daya. Selain itu, kadang-kadang PLN menilai pembangunan jaringan yang akan dibuat atas dasar permohonan tidak ekonomis “Kalau yang pasang hanya satu atau dua orang, kadang PLN menilai tak ekonomis. Kalau tidak ekonomis mereka tidak mau bangun,“ujarnya. BAYU

TERKAIT DANA TITIPAN PEMDA DKI

“Kami Hanya Melakukan Sesuai dengan Data P2T” Jakarta, Siasat Kota Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Karel Tuppu. SH.MH dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA) terkait penyerahan uang konsinyasi atau ganti rugi lahan yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Karel Tuppu, menjelaskan kepada Siasat Kota. Terkait pemberitaan dirinya, Edisi 111 Mengatakan, Pihak Pengadilan hannya menerima titipan dana konsinyasi dari Pemda DKI, dan itu sesuai dengan data berkas dari P2T yang ada pada kami. Menurutnya, kalaupun ada suatu permasalahan dalam perkara ini, silahkan ajukan keberatan kepada P2T, bukan pengadilan lagi yang hannya dititipkan dana konsinyasi dari Pemda DKI tersebut. Mengenai surat penetapan Nomor : 233/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 7 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama (PA) itu seharusnya diserahkan kepada P2T bukan pada Pengadilan.”katanya. Karel pun menanggapi, perihal sejumlah uang ucapan terima kasih yang dituduhkan kepadanya, “Saya siap dan bersedia untuk di konfrontir oleh pihak yang menuduh itu siapa orangnya”tegas Karel. Pada pemberitaan sebelumnya, Sinagga sebagai penasehat hukum dari Ny. Fatmah Bin Koepas mengatakan, kliennya adalah pemilik yang sah atau ahli waris yang tepat, karena ini sesuai dengan surat Penetapan Fatwa Pengadilan Agama (PA) Nomor : 233/Pdt.P/1991/ PA.JT tertanggal 7 Maret 1991. Dengan adanya penetapan ini, kami selaku pengacara dari ahli

KAREL TUPPU, SH.MH waris Ny Fatmah Binti Koepas melakukan gugatan bernomor 332/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan sudah terjawab gugatan kami dengan putusan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan Majelis hakim yang diketuai oleh Djumadi serta dua hakim anggota yakni, Tamrin Tarigan dan Yusuf. Dalam putusannya Majelis hakim mengatakan, bahwa penetapan PN Jakarta Timur nomor 127/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tertanggal 29 Mei 2008 yang diajukan oleh Mundari, Warga Jalan Cempaka Putih Barat Rt.001/011 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, telah dibuat dengan alasan (Dalil) yang mengandung ke bohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan ini penetapan PN Jakarta Timur bernomor 127/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Tim itu batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Mundari sebagai pengampuh untuk Ny. Fatmah Binti Koepas adalah tidak sah. INDRA SUKMA

Kades Jaya Mukti Diduga Sewakan TKD kepada Pertamina Bekasi, Siasat Kota Bupati Bekasi dinilai lemah dalam melakukan pengawasan Aset Daerah, seperti Tanah Kas Desa (TKD) karena beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diduga memperjual belikan TKD serta menyewakannya kepada pihak ketiga. Sumber tepercaya media ini menuturkan, bahwa keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) Jaya Mukti, yang berada di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sudah disertifikatkan oleh Kepala Desa Jaya Mukti atas

nama Oman, agar pada lahan tersebut dapat dibanguan oleh pihak Pertamina. Besaran sewa yang diterima Kades Jaya Mukti, Ulud Saprudin dari pihak Pertamina menurut nara sumber Rp 250 Juta dalam tiga bulan, karena Tanah Kas Desa masi dalam peroses rislah. Camat Cikarang Timur, H.Suhup,SH.MM ketika dikonfirmasi Siasat Kota mengatakan, keberadaan TKD Jaya Mukti yang ada di Desa Karang Sari adalah milik TKD Jaya Mukti, yang dirislahkan. Camat menjelaskan, karena TKD tersebut

masih dalam peroses rislah, maka mengenai TKD tersebut adalah urusan Negara yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pertamina. “Kalau ada Kepala Desa yang berani memperjual belikankan TKD akan berurusan dengan hukum, karena TKD adalah untuk kesejahtraan Pemerintahan Desa,” ujarnya. Sementara itu, Sekdes Jaya Mukti, Erwin menjelaskan, TKD Jaya Mukti yang disewakan oleh Kades kepada Pertamina seluas 12,5 Ha. Menurutnya, TKD tidak diperbolehkan disewakan kepada Pertamina, kare-

na akan mengakibatkan kerusakan. Pada tempat terpisah, Sekcam Cikarang Pusat, Untung Sadinun, menjelaskan bahwa keberadaan TKD Jaya Mukti adalah kewewenangan Pemerintah Daerah, karena Camat Cikarang Pusat sendiri tidak mengetahui adanya lahan TKD yang disewakan kepada pihak Pertamina. “Sepengetahuan saya lahan TKD tersebut masih dalam peroses rislah. Pertamina tidak boleh mengadakan kegiatan di lahan TKD tersebut. Pihak Satpol PP Kecamatan Cikarang Timur melarang sementara kegiatan

pembangunan di lahan TKD itu,” kata Untung. Kasi Penegak Perda Kabupaten Bekasi, Rama menjelaskan status TKD Jaya Mukti yang masih dalam peroses rislah, pihak Pertamina tidak boleh mengadakan aktifitas. “Apabila pihak Pertamina mengadakan aktifitas dilahan itu, kami akan menutupnya,” tegas Rama. Masyarakat mengharapakan agar Bupati Bekasi segera memanggil Kepala Desa Jaya Mukti, Ulud Saprudin untuk menjelaskan keberadaan TKD tersebut. JULHAM

SDN Margahayu 19 Ciptakan Siswa Mandiri Bekasi ,Siasat Kota Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan merupakan suatu modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan dimana perkembangan pertumbuhan teknologi yang mengarah pada keahlian (life skill) yang menciptakan kemandirian bagi setiap orang untuk memenuhi persaingan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat maka perlu kita memperoleh ilmu pengetahuan setinggi tingginya,untuk itu sekolah dasar merupakan salah satu wadah pendidikan yang dapat persiapan anak didik untuk bersaing pada saat sekarang ini. SDN Margahayu 19 telah mempersiapkan progam program pembelajaran yang dapat menopang anak didiknya untuk memiliki kemandirian yang berdasarkan keahlian dan keterampilan untuk mempersiapkan anak didik bersaing di dunia internasional

Kepala SDN Margahayu 19 Bekasi Timur, Dede Rohayati mengatakan, wadah pendidikan sangat tepat untuk menjadi wadah pendidikan dimana program program pembelajaran lebih mendorong para anak anak didik untuk lebih mandiri dan dapat pula menjadi siswa yang siap untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi seper ti siswa-siswi yang lainya,dimana siswa siswi yang telah tamat selalu mendapatkan setiap apa yang ada di cita-cita kannya, maka untuk ini pula SDN Margahayu 19 ini memiliki rasa keharmonisan antara guruguru dan juga pegawai sekolah. “Mengupayakan tahap belajar mengajar dan tahap fasilitas untuk menunjang KBM untuk melaksanakan program pendidikan 2011/2012 SDN Margahayu 19 Bekasi Timur menerapkan tegas pada guru-guru dan pegawai agar lebih ditingkatkan lagi cara mengajarnya,” katanya. RICHARD

Tiga Sekolah Ikrar Tidak Membawa HP ke Sekolah Garut. Siasat Kota Sosialisasi NAPZA di Garut Selatan sedang gencar gencarnya digalakkan. Begitu juga pelarangan membawa HP/ telpun seluler ke sekolah yang bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Siswa tiga sekolah yang ada di Kecamatan Cisewu secara spontan, mengikrarkan tidak akan membawa HP. “mereka secara spontan mengikrarkan tidak akan membawa HP ke sekolah,” ujar Drs. Edi Supriadi, Sekmat Cisewu saat dihubungi lewat telpun selulernya, Jum’at (01/04). Ini tidak paksaan, tapi mereka siswa dari MTs Negeri Cisewu, SMPN 1 Cisewu dan MTs Girimukti secara spontan menyatakan itu, lanjut Sekmat yang sudah dua tahun bertugas di Cisewu. Senada dengan Sekmat dari juga dari Kepala MTs Negeri Cisewu, Drs. Solehudin, “spontanitas siswa ini kami respon cukup positip. Ini berarti mereka sangat mendukung akan KBM di sekolah,” ujarnya . BAYU

RUSKADA

CICILIA NOVALDINI PAKPAHAN

SDN Jaya Mukti 01 Penuh Prestasi Bekasi, Siasat Kota Pada era globalisasi sekarang ini, pendidikan merupakan ilmu yang berguna bagi anak bangsa untuk mendapat ilmu pengetahuan di sekolah agar mendapat suatu prestasi. SDN Jaya Mukti 01, Kecamatan Cikarang Pusat merupakan suatu lembaga pendidikan yang banyak meraih prestasi di setiap perlombaan. Hal ini dapat meningkatkan kecerdasan siswa/siswi untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang mereka raih dalam keahlian (Life Skill), karena dapat menciptakan kemandirian bagi siswa untuk memenuhi persaingan teknologi yang semakin pesat, maka siswa/siswi SDN Jaya Mukti 01 banyak memperoleh ilmu pengetahuan, agar anak didik dapat beprestasi. Saat dikonfirmasi Wartawan Siasat Kota, Kepala SDN Jaya Mukti 01 Ruskanda, S.Pd mengatakan, SD Jaya Mukti 01 telah mempersiapkan program-program pembelajaran yang dapat menopang anak didiknya untuk memiliki prestasi dan kemandirian yang berdasarkan keahlian serta keter-

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

ampilan anak didik untuk mempersiapkan persaingan dalam menghadapi suatu perlombaan. Ruskanda menjelaskan, SDN Jaya Mukti 01adalah suatu wadah pendidikan sangat tepat untuk menjadi wadah pendidikan yang dapat mengembangkan bakat dan prestasi siswa/siswi kami, karena para guru pendidik telah mengajari segala ilmu pendidikan, dimana siswa/siswi dapat mengikuti program pembelajaran lebih mandiri serta dapat menjadi siswa yang siap untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi seperti siswa/ siswi yang lainya. Ragam prestasi yang diraih SDN Jaya Mukti 01, seperti: Juara I dan II lomba Calistung tingkat Kecamatan Cikarang Pusat serta Juara harapan I ditingkat Kabupaten Bekasi, Juara I lomba Calistung tingkat Kabupaten Bekasi dan Juara II lomba Kibar Persada tingkat Kabupaten Bekasi. Ruskanda mengharapkan, segala prestasi yang diraih SDN Jaya Mukti 01, dapat dipertahankan, untuk mengangkat nama baik sekolah. JULHAM

PISAH SAMBUT KEPALA SMPN 06 TAMSEL SUKSES Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan berusaha keras meningkatkan mutu pendidikan dengan memperbaiki struktural kepemimpinan di berbagai instansi pencerdasan anak bangsa atau sekolah. Langkah perbaikan ini dilakukan dengan harapan mampu membersihkan semua sekolah dari tindakan yang menghambat laju peningkatan pendidikan serta mewujudkan sekolah sebagai pencitraan pendidikan yang pertama dan utama.

ANGKAH pencitraan kali ini tidak jauh berbeda den gan tahun sebelumnya, yaitu dengan merotasi atau mengganti beberapa Kepala Sekolah, bertujuan menyeleksi Kepsek yang bertanggungjawab, arif, bijaksana dan dapat mengemban tugas dengan baik. Pergantian kepemimpinan juga dilakukan di SMPN 06 Tambun Selatan pada tahun pelajaran 2010/2011 ini. Jabatan Kepala Sekolah yang dulunya dipegang oleh Hj. Iis Istoqomah,S.Pd, M.Pd, kini digantikan oleh Sigit Santoso, S.Pd, yang sebelumnya mengabdikan diri sebagai Kepala SMPN 1 Tambun Utara. Sementara Hj. Iis kini meneruskan atau menggantikan Dra. Hj. Budi Windarti, M.Pd sebagai Kepala SMPN 1 Tambun Selatan, setelah Budi Windarti mendapat tugas baru pada Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi, sebagai Pengawas. Prosesi Serah Terima Jabatan atau pisah sambut Kepala SMPN 06 Tambun Selatan yang diadakan pada Rabu (30/3) berjalan lancar dan penuh hikmah. Berbagai keg-

FOTO bersama Hj. Iis Istoqomah,S.Pd, M.Pd, kini digantikan oleh Sigit Santoso, S.Pd (tiga kiri). iatan dilakukan untuk memeriah- berbagai prestasi, sehingga sekolah kan acara tersebut, seperti Paduan yang beralamat di Perumahan BTP, Suara, Pembacaan Puisi dan men- Desa Setia Mekar, Kecamatan Tamyampaikan pesan kesan dari para bun Selatan, menjadi sekolah guru serta perwakilan siswa. paforit dan diakui di tingkat Kabupaten maupun provinsi. Lanjutkan Program Pasca menjabat sebagai Kepala Istiqomah Menjadi Kepala SMPN 06 Tambun Selatan, hara- SMPN 1 Tambun Selatan pan untuk meningkatkan kualiatas Sama halnya dengan Santoso, pendidikan kini diamanatkan kepa- Kepala SMPN 1 Tambun Selatan yang da Sigit Santoso. Sebelum membuat baru, Hj. Iis Istoqomah, S.Pd, M.Pd, terobosan di tempat kerjanya yang dengan kepindahannya bukan berarbaru, Santoso tentunya harus me- ti mengurangi tugas dan tanggung neruskan program pendidikan yang jawab. Sebaliknya, tugas yang diemdigagas oleh Kepala Sekolah yang ban kini semakin berat, mengingat lama, karena masih ada keluhan status sekolah yang berbeda jauh dari yang sering terlontar dari pihak sebelumnya. Kalau di tempat kerja sekolah selama ini. Sebagaimana yang lama, Istiqomah harus berusadikatakan Hj. Iis Istiqomah belum ha mendapatkan status SSN, kini lama ini kepada Siasat Kota, bah- sudah lebih dari itu. Sekolah yang wa sekolah tersebut masih kekuran- dipimpinnya kini telah menapak segan ruangan belajar dan fasilitas langkah melewati SSN dengan mengpendukung lainnya. gunakan Kelas Bilingual sebagai jemKekurangan ruangan belajar batan menuju Rintisan Sekolah Bertersebutlah menurut Kepala taraf Internasional (RSBI). Sekolah lama, menjadi penghalang Dengan target mencapai atau memperlambat sekolah untuk Sekolah Bertaraf Internasional mendapatkan status sebagai (SBI), tentunya Istiqomah harus Sekolah Standar Nasional (SSN). mampu menciptakan program lanKini harapan tersebut telah dibisik- jutan dengan membentuk kerjasakan kepada Santoso sejak menjabat ma yang baik dengan para guru sedi sekolah itu. Masyarakat berharap bagai pendidik sekaligus motivator agar Kepala Sekolah yang baru ini bagi para siswa untuk lebih tekun mampu mengangkat nama baik belajar dan menanamkan sikap opSMPN 06 Tambun Selatan melalui timis akan kemampuan mendulang rancangan atau terobosan yang ragam prestasi akademik maupun nantinya akan menyumbangkan non akademik. ARIOS

DISOROTI LP2KI

Kepala RSDBI Jatimulya 11: Komite, Aturan dan Kesepakatan Bekasi, Siasat Kota Setelah membuatkan balasan surat LSM Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Indonesia, Fahruroji Spd, M.Mpd kembali tegaskan bahwa segala kebijakan yang diterapkan di SDN Jatimulya 11 dilakukan lewat aturan yang berlaku. “Dilakukan lewat aturan, tak ada yang dilebih-lebihkan” katanya kepada Siasat Kota saat dikonfirmasi lewat telepon genggamnya. SDN Jatimulya 11 Kabupaten Bekasi, kata Fahruroji selalu melibatkan orang tua siswa serta komite dalam membuatkan keputusan untuk diterapkan dalam sekolah, yang terakhir mendapatkan klarifikasi dari LSM pimpinan Drs Hikmat Siregar ini. “ Komite, Aturan, dan kesepakatan” demikian jawab Fahruroji didampingi humas, pada satu kesempatan. Sebelumnya, LP2KI menyoroti masalah-masalah kebijakan yang dinilai tidak

sesuai aturan yang berlaku, salah satunya terkait kesepakatan disekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) ini.“ Ada aturan yang jelas, seperti RSDBI” kata Fahruroji. Ditanya terkait dana pembinaan RSDBI yang didapatkan dari kementerian pendidikan nasional, bahwa informasi yang mnenyebut adanya dana sebesar 400 Juta, langsung dibantah oleh Fahruroji. “Sekolah ini hanya mendapatkan 100 Juta, tak lebih dari itu” yang mengaku siap membuktikan penerimaan dana itu. Salah seorang orang tua siswa yang dikonfirmasi Siasat Kota, mengatakan bahwa kebijakan sekolah yang diterapkan selama ini tidak memberatkan dirinya sebagai orang tua siswa. “Selama ini, saya sebagai orang tua siswa selalu dibuatkan undangan untuk rapat komite , tidak ada masalah” kata pria berusia 40 Tahun ini.

FAHRUROJI, S.Pd, M,M.Pd Rusdi Biomed, kepala dinas pendidikan Kabupaten Bekasi saat dihubungi lewat telepon genggamnya tidak diangkat. EXSON/CUPA

PENDIDIKAN

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

SDN Mustika Jaya IV Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW Bekasi, Siasat Kota Belum lama ini SD Negeri Mustika Jaya IV, Kota Bekasi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di ruang kelas dengan hikmat. Acara tersebut dihadiri Pengawas dari UPTD SD Mustika Jaya, guru-guru, Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya. Siswa SD Negeri Mustika Jaya IV saat ini berjumlah 555 orang yang dipimpin H.Nawin,Am.Pd. Kepala SDN Mustika Jaya IV mengatakan, acara ini diadakan setahun sekali dan merupakan salah satu cara untuk turut ikut serta menauladani segala perbuatan yang dilakukan nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. H.Nawin,Ampd bermaksud acara yang dilaksanakan di sekolahnya adalah salah satu penanaman nilai-nilai islam yang tinggi,sekolahnya merupakan salah

satu sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan manusia seutuhnya melalui pendidikan terpadu,antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran yang mengenai agama. Keterpaduan pendidikan diharapkan dapat membentuk siswa yang beriman,bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang sanggup bersaing ditengah-tengah perubahan zaman. H. Nawin,Ampd mengharapkan, mudahmudahan siswa-siswi kelas 6 tahun ini lulus 100% dan dapat diterima di SMP Negeri yang ada di kota bekasi ini,”ujarnya. Acara maulid nabi ini disampaikan oleh ceramah ust.Drs.Abdul Manan dalam ceramahnya menyampaikan, sebagai manusia hendaknya selalu taat kepada kedua orang tua sebab orang tua mengajarkan kita menjadi manusia yang beriman dan hormatilah guru,apa yang dia-

H.NAWIN, Am.Pd jarkannya merupakan suatu ilmu yang patut untuk di tiru agar kelak nantinya bermanfaat.Sebab karena dialah kalian dapat menjadi orang yang pintar dan bermanfaat,” ujarnya. JALETTAR

Siap Hadapi UN

KEPALA SMPN 1 CIKARANG BARAT OPTIMIS RAIH KELULUSAN 100% Bekasi, Siasat Kota Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan diadakan dalam waktu dekat, tepatnya 25 April mendatang mengharuskan setiap sekolah, khususnya siswa secara pribadi mempersiapkan diri. Dengan persiapan yang dilakukan, nantinya diharapkan mendapat nilai maksimal, sebagai buah manis dari perjuangan selama tiga tahun. Salah satu sekolah yang telah berbenah diri untuk memenangkan perang pena adalah SMPN 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

ENURUT Kepala SMPN 1 Cikarang Barat, H.Juanda, S.Pd, MM, saat ditemui Siasat Kota di ruang kerjanya muengatakan, bahwa sekolah yang dipimpinnya telah siap menghadapi UN dengan bermodalkan persiapan matang yang telah dilakukan. Adapun bentuk persiapan yang dilakukan kata Pria kelahiran Bekasi, 21 Mei 1964 adalah dengan pemadatan mata pelajaran yang diUN-kan dengan cara

menambah waktu luar waktu belajar biasanya. Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan try out, dengan cara mengujikan soal-soal yang betuk atau formatnya tidak jauh beda dengan soal yang diujikan secara nasional. “Untuk persiapan UN kita telah melakukan berbagai persiapan, seperti pemadatan mata pelajaran dan try out yang diharapkan mampu membantu kesiapan siswa untuk mencapai nilai maksimal, sehingga

SDN 03 RAWA TERATAI CAKUNG

Anak Bangsa Harus Bijak dan Cerdas Jakarta, Siasat Kota Untuk pembangunan bangsa dan negara, dimulai dari pencerdasan generasi muda, yang mengenyam pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga bisa menjadi aset yang bisa diandalkan negara. “ Anak bangsa harus bijak dan Cerdas, bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negara” kata kepala SDN 03 Rawa Teratai, Cakung, Suparti Ningsih Spd, saat ditemui Siasat Kota dikantornya belum lama ini. Dijelaskan Suparti yang dikenal murah senyum ini, bahwa apa yang akan dicapai suatu negara jika anak bangsa, generasi muda tidak mempunyai potensi yang bisa diandalkan dalam pembangunan. “ Tentu pembangunan bangsa hanya teori, jika pendidikan dari dasarnya tidak mempunyai mutu dan kualitas” katanya Walaupun telah mendapatkan berbagai prestasi, bidang akademik dan non akademik, tidak membuat SDN 03 Rawa Teratai Cakung berpuas diri, terobosan terobosan dan ide baru tetap ditimbulkan dan diciptakan. :” Tak ada kata berhenti untuk berprestasi, kami terbuka untuk siapapun untuk mutu pendidikan” akhirnya. ABD.GH.ANTHONY.S

H. JUANDA, S.Pd, MM kelulusan 100% dapat diraih,” kata Mantan Kepala SMPN 1 Cikarang Selatan ini. Selain itu kata Juanda, pemantapan mental atau kepribadian siswa juga merupakan suatu factor yang tidak bisa diabaikan untuk menghadapi moment penting, seperti UN. Hal itu dimaksudkan, karena kemampuan akademik siswa tanpa dibarengi kesiapan mental tidak akan mendapatkan hasil maksimal. “Mental merupakan factor penentu dalam setiap pertandingan ataupun ujian. Nantinya, jika siswa telah siap secara mental, akan mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujarnya. Dengan usaha atau kerja keras yang dilakukan bersama tenaga pengajar yang secara bahu-membahu memantapkan kesiapan dan memotivasi niat belajar siswa dalam menghadapi perang pena, Juanda berkeyakinan bahwa passca pelaksanaan Ujian Nasional nanti, sekolahnya akan meraih kelulusan maksimal, 100 persen. “Berkat usaha yang kami lakukan dengan para guru, saya yakin akan memperoleh kelulusan maksimal,” harap Juanda di akhir perbincangannya dengan Siasat Kota. ARIOS

MENILIK PRESTASI SMPN 11 JAKARTA

“Tak Bisa Dilepaskan dari Semangat Kekeluargaan” Jakarta, Siasat Kota “Besar kecilnya suatu prestasi, dalam pencapaiannya tidak bisa dilepaskan dari rasa semangat kekeluargaan, bahkan intinya semangat kekeluargaan yang paling penting” kata Kepala SMPN 11 , Dra Hj Endang Nurhayati MM, yang berdomisili di komplek Pelindo II, Jalan Kepil No 1 Jakarta Utara ini. Endang, saat ditemui dalam satu kesempatan, menjelaskan upaya-upaya yang diterapkan sekolah dalam pemberhasilan pendidikan. Dikatakannya dari segi pencapaian mutu dan

kwalitas sudah menjadi kewajiban.Hanya disebutkannya, keterlibatan dan dukungan dari pihak diluar sekolah adalah hal yang sangat lebih penting lagi. “Pihak diluar sekolah tentunya harus juga kami libatkan, bagaimana pemberhasilan pendidikan tidak semata mata mengejar prestasi berpiagam, yang penting visi dan misi yang kita emban untuk program pencerdasan anak bangsa”katanya Dukungan dari orangtua siswa yang didapatkan SMPN 11 Jakut ini, mempermudah proses belajar mengajar yang berkelanjutan ter-

hadap kepentingan pembangunan bangsa. Terutama pembangunan sumber daya masyarakat. “Berangkat dari Sekolah hingga terbangunnya sumber daya manusia ditengah tengah masyarakat” tambahnya Masyarakat disekitar sekolah, yang dikoonfirmasi Siasat Kota menyebut selama kepemimpinan Endang, suasana proses belajar mengajar tidak pernah ada masalah. “Komunikasi tetap terjalin, ada kerjasama, serta wujudnya telah terealisasi” kata se orang pria separoh baya, yanhg bekerja dikantor kecamatan ini. ABD.GH.ANTHONY. S

LPK Vlorenzia Siap Kembangkan Bakat Masyarakat Bandung, Siasat Kota Proses pendidikan dan pembelajaran merupakan salah satu entitas penting dan strategis sebagai aktivitas dan transformasi kebudayaan dan peradaban yang harus menjadi perhatian semua komponen masyarakat, tanpa kecuali. Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kwalitas pendidikan dan tata kelola penyelenggaraannya yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berbasis masyarakat dan untuk mencapai masyarakat pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning and education). Pendidikan Non-formal dan In-formal (PNFI) dapat berperan dalam berlangsungnya pendidikan sepanjang hayat di Jawa Barat bagi berbagai kalangan, kelompok usia dan tingkat kemampuan masyarakat. Pusat Pengembangan Pendidikan Non-formal dan In-formal (PP PNFI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2008 sebagai unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan non-formal dan in-formal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Non-formal dan In-formal Departemen Pendidikan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program dan model pendidikan non-formal dan in-formal serta fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan non-formal dan in-formal di wilayah kerjanya. Ketika Siasat Kota menelusuri dan mewawancarai salah satu LPK di Jawa Barat yang beralamat di Jalan Dederuk No. 15 Bandung Prov. Jabar yang dipimpin Dewi, mengatakan LPK Vlorenzia memiliki beberapa kursus diantaranya Terapi Kebugaran dan Kesehatan SPA, Akupuntur Pengobatan Alternative, Akupuntur Slimming/Kecantikan, Tata Kecantikan Rambut (TKR), Tata Kecantikan Kulit (TKK), Tata Rias Pengantin (TRP), Terapi Reflexiology. Dan juga LPK Vlorenzia memiliki jumlah siswa setiap tahunnya semakin bertambah, terlihat jelas antusias masyarakat Jawa Barat menerima pandangan yang positif. Visi dan Misi Dewi sebagai pimpinan LPK Vlorenzia, Membangun Motifasi Super Pada Pendidikan Kursus Bagi Masyarakat di Jawa Barat, dan bertujuan untuk mewujudkan pendidikan kursus yang mampu bersaing didalam keterampilan kursus, bermutu, kreatif dan relavan, Dewi menambahkan sudah ada beberapa siswa LPK Vlorensia yang telah mapan dalam arti dapat membuka usaha sendiri dibidang Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit, Tata Rias Pengantin, dll. Kalau bukan kita Lembaga Kursus siapa lagi yang dapat membangun motivasi para masyarakat yang mempunyai potensi dan bakat didalam keterampilan-keterampilan kursus, yang sebahagian besar dari ekonomi lemah ujarnya dengan nada prihatin. ROLISTON

SMPN 18 Kota Bekasi Berprestasi dalam IPTEK Berlandaskan IMTAQ Bekasi, Siasat Kota Dalam era globalisasi sekarang ini dan pesatnya dunia pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan peserta didik yang siap bersaing tentunya mengharuskan kerja keras para penyelenggara pendidikan. Seperti halnya yang saat ini dilakukan oleh Kepala SMPN 18 Kota Bekasi, Eka Kartawijaya, EKA KARTAWIJAYA, S.Pd S.Pd yang telah menghasilkan banyak siswa-siswi yang berprestasi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan baik dari prestasi Akademik maupun prestasi non Akademik. SMPN 18 Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim No. 78 Bekasi Timur merupakan sekolah yang telah banyak menghasilkan siswa yang berprestasi. Visi dan Misi SMPN 18 Kota Bekasi adalah Berprestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlandaskan Iman dan Taqwa. Sedangkan misi dari sekolah itu sendiri ialah Mengembangkan sikap dan perilaku yang bermoral, bertanggung jawab, berdisiplin, untuk mencapai kualitas pendidikan dan pengajaran, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepala sekolah, Eka Kartawijaya, S.Pd mengatakan prestasi yang telah diraih sekolah saat ini bukanlah karena kemampuan dirinya melainkan dari seluruh lapisan komponen baik guru-guru maupun orangtua murid terlebih tekad siswa-siswi yang telah mengharumkan nama sekolah. Ditambahkan Eka Kartawijaya keberhasilan yang telah dicapai saat ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan sekolah dalam hal ini fasilitas yang layak untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. MARIO

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

LSM LASKAR KARAWANG :

Terkait Tuntutan Senjata Api 10 Bulan

PT Uni Charm dan Joint Sakti Langgar UU No.18/2008

LSM MASTER LAPORKAN JAKSA

BPLH Karawang Akui Tidak Berdaya

“Mangatas Silaban: Rendahnya Tuntutan Jaksa Berpotensi Dengan Suap Menyuap”

Karawang, Siasat Kota LSM Laskar Karawang Sangat prihatin dengan kinerja BPLH yang mengakui ketidak berdayaannya dalam pengawasan terhadap perusahaan yang telah mengakui pelanggaran undang-undang, yakni membuang sampah atau limbah sisa hasil industri PT.Uni Charm (KIIC) Karawang, yang dibuang dan dibakar secara (liar) berpindah-pindah tempat oleh pengusaha PT.Joint Sakti Keprihatinan Ketua Umum LSM Laskar Karawang (Suaprno/Uwa), terhadap kinerja BPLH Kabupaten Karawang yang tidak berdaya melakukan Tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan penceSUPARNO maran lingkungan seperti yang dilakukan oleh PT.UNI CHARM melalui pengelola yang ditunjuk yakni PT.JOINT SAKTI yang sudah jelas-jelas terbukti dan sudah mengakui telah mencemari lingkungan yang selalu berpindah-pindah tempat diwilayah hukum Kabupaten Karawang. Hal ini ditegaskan oleh Suparno, bahwa pihak BPLH Karawang jangan main-main dengan Kinerjanya sebagai pengawas pencemaran lingkungan yang telah dipercayakan oleh Bupati H.Ade Swara,MH,seharusnya dari awal cepat tanggap dengan permasalahan ini, kenapa baru sekarang kepala Dinas BPLH mengakui kebobrokannya? ,”Saya menekankan kepada Dinas BPLH Kabupaten Karawang serta Instansi terkait (Penegak Hukum) untuk melakukan tindakan tegas dalam memberikan sangsi kepada PT.UNI CHARM dan PT.JOINT SAKTI, yang sudah jelas-jelas telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditambahkan Suparno, Hasil Investigasi LSM Laskar Karawang selama ini, kini sudah dilengkapi bukti-bukti, seperti hasil analisa Laboratorium Kesehatan Daerah Karawang dengan Nomor:031/ABI/K/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011, dinyatakan parameter TDS,PH,COD dan BOD tidak memenuhi batas syarat air buangan atau kadar air dari genangan air pembakaran Limbah tersebut, dinyatakan jauh melebihi batas yang ditentukan oleh Pemerintah yang mengacu pada SK Gubernur Jawa barat Nomor 6 Tahun 1999 Lampiran III.2. Serta sertifikat hasil Uji LAB Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor:012/KSludge/III/2011, tertanggal, 22 Maret 2011,yang menyarankan, tetap diperlukan penanganan yang khusus untuk pembuangannya,”kata Suparno menambahkan. Lanjut Suparno, bahwa dari permasalahan tersebut diatas,diduga kuat pihak pengusaha dan oknum Dinas BPLH melakukan kolaborasi busuk (menutupi kesalahan berjamaah), Suparno akan melakukan pelaporan kepada Bupati Kabupaten Karawang dan Instansi hukum agar pihak pengusaha dan pihak Perusahaan jera untuk melakukan kesalahan selanjutnya,” tegasnya. M.safrizal,SH selaku Kabag Lingkungan Hidup DPP LSM LASKAR menambahkan bicara,”seharusnya pihak Dinas BPLH cepat tanggap dalam menangani kasus permasalahan Perusahaan atau Pengusaha yang melanggar perundang-undangan yang berlaku dinegara RI.Sesuai dengan Tupoksi serta tanggung jawabnya BPLH harus melakukan kinerja secara serius untuk memberikan sangsi dan tindakan terhadap pengusaha dan perusahaan yang tidak mengindahkan aturan,baik secara administrasi maupun pidana,dan harus melibatkan pihak instansi hukum dengan mengadakan komunikatif yang positif demi tegaknya aturan dinegara RI ini,”tegas M.Safrizal IMAM/MARSEVEN

Jakarta, Siasat Kota Dedi Septiyanto. SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dilaporkan oleh LSM Masyarakat Terpadu (Master) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Karena melakukan tuntutan selama 10 bulan hukuman penjara terhadap terdakwa Yuhannes yang dijerat dengan Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal seumur hidup.

Kepala RSDBI Jatimulya 11 Mengucapkan HUT

ke-5 Semoga tetap menjadi media pengemban Kebenaran

FAHRUROJI, S.Pd, M,M.Pd Kepala Sekolah

ENURUT Ketua LSM Master, Mangatas Sila ban, rendahnya tuntutan jaksa sangat berpotensi dengan suap menyuap. Menurutnya, dalam surat materi tuntutan jaksa sangatlah jelas, bahwa adanya permainan dalam perkara ini. “Begitu juga dengan putusan Majelis Hakim justru lebih parah lagi. Sudah dituntut rendah selama 10 bulan, diputus pula selama 6 bulan hukuman penjara,”ungkapnya. Kasus ini bermula, ketika Yuhannes, seorang Manager Marketing PT. Mitra Graha Sejahtera (MGS) yang beralamat tinggal di Jl. Gendong Panjang No.14 Rt.04/10. Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora. Jakarta Barat, tertanggal 13 November 2010 sekitar jam 01.00 WIB bertemu dengan Jhon, (DPO) di Club malam V2 daerah Harmoni Jakarta Barat. Ditempat itulah Yuhannes menerima Senjata

Api (Senpi) jenis Pistol FN Merk Broning Hi Power Automatic Caliber 9 mm berikut dengan 5 butir peluru (Made In Belgiun). Setelah Yuhannes menguasai Senpi tersebut, lalu menyimpannya di dalam tas selempangnya dan berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1401 BFK yang sudah dikembalikan kepada PT. Mitra Graha Sejahtera (MGS). Selain tuntutan 10 bulan penjara juga dikurangi selama terdakwa ditahan untuk menjalani proses hukumnya. Proses sidang terdakwa Yuhannes ini tergolong sidang kilat. Cukup 2 kali sidang, diantaranya pembacaan dakwaan langsung pembacaan keterangan saksi dan pembacaan tuntutan. Dan pada tanggal 24 Februari 2011 langsung pembacaan putusan oleh Majelis hakim yang diketuai Harsono. SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi

DEDI SEPTIYANTO. SH (Kejati) DKI Jakarta melalui Jaksa Endang SH. Pernah Menuntut terdakwa Toni alias Toni Tjoa yang memiliki Senjata Api (Senpi) Baretta yang dituntut selama 18 bulan penjara dengan Majelis Hakim yang di ketuai, Osmar Simanjuntak SH. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara perkara penggelapan yang ancaman hukumannya selama 5 sampai dengan 7 tahun oleh Jaksa Dedi Septiyanto, menuntut terdakwa Memed selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. dan Hakim memutuskan selama 2 tahun dan 4 bulan penjara. Dengan kejadian ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Adil Wahyu Wijaya dan juga Jaksa Dedi Septiyanto terkesan menutup diri dan menghindar. SANJAYA

ALIANSI Tiga LSM : LP2KI, GARANSI, BADAI-RI saat membuatkan laporan terkait dugaan penyimpangan pengalokasian DAK Pendidikan di wilayah hukum Kabupaten Dairi.

KINERJA DIKRITIK DAN DISOROTI

Kejari Sidikalang Kebakaran Jenggot Jakarta, Siasat Kota “Memang begitu cara kerja PERS ya “ kata Kejari Sidikalang Pendi Sijabat SH, lewat telepon genggamnya saat dimintai Redaksi Siasat Kota tanggapannya terkait pemberitaan pada edisi sebelumnya, “ Laporan dipetieskan” “ Kejagung Diminta Perjatikan kinerja Kejari Sidikalang” “ Memang aneh dalam negeri ini, ketika kinerjanya dikritik tidak akan diterima secara legowo, seharusnya ketika ada kritikan dari masyarakat, dianalisa dan dijadikan pembelajaran “ kata Jonson P, ketua LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPKRI), menanggapi

sikap dari Pendi Sijabat. “ Kritikan terhadap kinerja Kejari Sidikalang , dituding mempetieskan laporan dugaan korupsi oleh masyarakat, salah satunya Laporan Dugaan penyimpanghan dalam pengalokasian dana DAK pendidikan TA 2009, oleh aliansi Tiga LSM ( LP2KI Jakarta, BADAIRI, dan GARANSI) tahun 2010 lalu,penanganannya hingga kini belum mempunyai titik terang” kata Gibson S, wakil koordinator nasional LP2KI Jakarta Tetapi laporan terkait penyerapan DAK Pendidikan TA 2009, tak diketahui oleh Pendi Sijabat selaku Kejari Sidikalang, yang dulu diteri-

ma langsung oleh F Girsang, kasi intelijen Kejari Sidikalang. “ Saya akan tanya dulu pak Girsang, untuk laporan Penerimaan Siswa Baru uangnya sudah dikembalikan beberapa sekolah kekas negara” kata Sijabat, seraya menjelaskan tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang lain. Dari Kejaksaan Agung, didapatkan keterangan akan segera menindak lanjuti pemebritaan Siasat Kota terkait kinerja Kejari Sidikalang. “ Akan ditangggapi, dan ditindak lanjuti hingga kekejaksaan tinggi SUMUT” kata jkasa yang ingin namanya jangan ditulis dulu oleh Siasat Kota. TIM

JEJAK KASUS

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Terkait Manipulasi Pengadaan Box Cover

LSM GEPAR AKAN SURATI DIRJEN PU BINA MARGA Surabaya, Siasat Kota Nampaknya Dirjen Pu Bina Marga harus menurunkan tim teknisnya untuk mengevaluasi proyek jalan Lingkar Mojoagung Jawa Timur. Terkait paket pekerjaan pengaspalan jalan dan pemasangan box cover yang disinyalir kedua paket tersebut direkayasa, untuk tahun 2010 proyek jalan lingkar Mojoagung mendapatkan kucuran dana Dipa dari APBN untuk kedua paket tersebut sebesar ±17 M.

AN di tahun 2011 proyek jalan lingkar Mojoagung mendapat kucuran dana lagi dari APBN sebesar Rp. 25.509.000.000,- yang diperuntukkan pembangunan jalan dan jembatan. Dengan anggaran yang tiap tahunnya nilainya mencapai milyaran rupiah ini akan membuka celah untuk melakukan tindakan penyimpangan. Masalah tersebut dibenarkan ketua LSM Gepar (Gerakan Penyelamat Aset Rakyat) Hertanto. ”Saya memang menyoroti proyek lingkar Mojoagung dari awal dan saya juga turun investigasi sendiri di lokasi tersebut, dari temuan saya untuk paket tahun 2010 kemaren memang ada beberapa item yang aggal kontruksi seperti pembuatan drainase tepatnya di Ds. Jumet Kec. Mojoagung sebagian sudah banyak yang hancur dan untuk pembuatan box cover ada beberapa bagian yang dibuat tidak beraturan yang akan mengakibatkan gagal kontruksi tapi justru dibiarkan. Padahal janji Ppk waktu men-

emui saya di kantornya Ir. Ariyantoko dia berjanji akan segera memperbaiki dan membetulkan ulang terkait temuan dan datadata yang saya kirimkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada pembetulan sama sekali yang terlihat cuma pembetulan drainase yang terkesan asal dibetulkan. Dan saya perlu tekankan lagi sampai sekarang pihak PPK atau Pimpro dan Sarker tidak berani menunjukkan bukti-bukti lab dan kalau box cover yang dibuat dengan cor sendiri tersebut sama dengan aturan speknya yaini K350. Justru Ppk terkesan menghindar setelah dipublikasikan, kuat dugaan box cover cor buatan sendiri tersebut tidak ada bukti lab nya dan adendum perbuahan dari box cover pabrikan tetapi dibuat sendiri. Saya kemarin juga turun ke lokasi mengajak salah satu mahasiswa ITS jurusan teknis untuk melihat box cover buatan sendiri tersebut apakah sudah sesuai speknya dan kami juga sudah melabkan sebagian box cover tersebut tidak seperti speknya K350 tapi

kurang dari K350. Masih Tanto,”Dan dari analisa yang saya rinci pembuatan box cover cor sendiri biayanya justru lebih murah disamping besi juga tidak memakai besi pulir, cornya pun hasilnya tidak rata / bergelombang, kalau dari nilai pagu yang ditawarkan 11 M untuk pembelian box cover tapi kalau dirinci box cover buatan sendiri hanya berkisar setengahnya. Di samping itu pengaspalan hot mix yang baru saja dilaksanakan terlihat bergelombang dan sudah turun di beberapa bagian tengahnya, tapi pihak balai belas jalan Nasional V khususnya Satker SNVT perbaikan jalan dan jembatan terkesan tidak ambil pusing. Dengan anggaran yang besar per tahunnya dan terkesan menjadi ajang korupsi di proyek jalan lingkar Mojoagung, maka itu saya akan melayangkan surat ke Dirjen PU Bina Marga di Jakarta dengan No. surat 021/LSM/GEPAR/ CTM!!!/2011 tentunya dengan bukti-bukti pendukung dan hasil lab yang akan saya layangkan ke Dirjen agar proyek dalam lingkar Mojoagung tersebut tidak menjadi ajang KKN terutama Ppk dan pihak rekanan,”ujar Tanto geram. Sementara itu Kepala Balai Besar jalan nasional V Jatim Ir. Ismail ketika hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya salah satu stafnya mengatakan,”bapak baru saja keluar, ada rapat, besok saja kembali”. Sementara itu di tempat terpisah salah satu dosen Universitas Airlangga ketika dimintai tangga-

DUGAAN JEBAKAN NARKOBA KEMBALI GELAR SIDANG

13 Kali Sidang Tak Dapat Hadirkan Lina Rengat,Siasat Kota Kamis,(31/3) Pengadilan Negeri (PN) Rengat kembali gelar perkara sidang narkoba terdakwa Didi Hermanto (23) ke-13 dari warga simpang kurindo kecamatan Seberida. Saat menjawab majelis hakim “Decky Ariyanto Safe N,SH, pada prosesi persidangan narkoba tersebut’ keterangan Susanto (36) warga pasar PT.KAT jln.timur kecamatan Seberida sebagai saksi terdakwa menjawab’ atasvsuruhan orang tuanya “ terdakwa Dedi Hermanto kerap menukarkan uang pecahan guna kebutuhan warung. Sementara Dodi saksi terdakwa lainnya sebelumnya menjelaskan” saat itu Lina cewek kave tersebut menghubungi Hp genggamannya dengan meminta untuk bertemu sebentar, ketika terdakwa tiba dilokasi yang dijanjikan, Lina langsung memeluk terdakwa sambil memaksukan tangan kearah kantong terdakwa. Kemudian secara tiba-tiba oknum yang tak dikenal datang langsung menghajar terdakwa termasuk saksi. Diakuinya saksi’ Lina sempat emosi dengan menyebut apa yang kau lihat.katanya menirukan ucapan cewek kave tersebut. Lebih dijelaskannya” awalnya setelah dibawa ke Polsek Seberida baru mengetahui mereka yang menghajar itu oknum polisi. Tentang berlangsungnya penanda tangan Berkas Acara Pemeriksaan, kare-

SAHARUDIN na keadaan terpaksa dilakukan. Sebab tidak tahan dihajar oleh oknum polisi tersebut. Karena saat itu saksi sebagai teman yang melihat transaksi Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) di kave milik Jantan dilokasi simpang PT.KAT, kita sempat marah. Akuinya sempat saksi marah, sebab mengapa terdakwa menanda tangani tangani BAP tersebut, namun saat itu alasannya tidak berdaya lagi karena dihajar.Terangnya”. Selanjutnya usai persidangan “kuasa hukum terdakwa Mayusmadi, SH mengatakan” kita sangat menyesalkan pihak penyidik dengan tidak dapatnya menghadirkan Lina dan Liwang kasir kave dipersidangan sebagai saksi. Alasannya, karena salah satu kunci untuk membantu terdakwa, paling tidak dapat meringan. Sebut Yus” pada prosesi persidangan dari keterangan saksi pihak peny-

MAYUSMADI,SH idik, jawabnya’ bahwa Lina tidak berada ditempat lagi. Dan alasannya telah di Daftar Pencarian Orang dipihak penyidik. Tapi itu bukan suatu alasan, jika itu menurut hukum yang patut harus dihadirkan, dimanapun berada ataupun kesingapur sekali ”Lina, tidak beralasan tidak dapat dicari.Tegasnya kuasa hukum terdakwa. Keluarga terdakwa Saharudin selaku orang tua (lk) juga mengesalkan terhadap polisi saat membuat BAP tidak melibatkan ”Lina sebagai saksi dalam BAP. Diduga BAP itu asal dibuat, dimana terdakwa tidak berbuat dijadikan menjadi tumbal hukum. Untuk itu mengharap kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara di PN Rengat tentang sidang narkoba ini, dapat mempertimbangkan sesuai fakta yang didengar baikpun saksi yang disumpah didalam prosesi persidangan. Pintanya. HATTA MUNIR

BOX Cover Jalan Lingkar Mojoagung pannya mengatakan,”Wah ini masih ngawur masa box cover begini bentuknya tidak beraturan apalagi dalam pembuatannya diduga tidak membuat berita acara dan bukti uji lab juga tidak ada sebenarnya box cover yang ideal ya buatan pabrik kalau buatan sendiri jelas akan banyak pengurangan, dari segi adonan dan besi, apalagi dengan anggaran segitu box cover yang buatan pabrik cuma gorong-gorong saja sedangkan untuk yang besar justru dicor sendiri entah itu sesuai dengan speknya K350 atau tidak, tapi kalau melihat bentuknya seperti

ini saya kurang yakin kalau sesuai dengan aturanny,”ujar dosen Unair yang namanya tidak mau dipublikasikan. Dari pantauan wartawan koran ini di lokasi jalan lingkar Mojoagung cuma drainase yang jebol saja yang dibetulkan adapun perbaikan ataupun pembongkaran sesuai janji PPK Ariyantoko yang akan membetulkan box cover terkait temuan dan surat somasi dari Lsm gepar terkesan hanya isapan jempol, tidak sama sekali box cover yang bentuknya tidak beraturan maupun gorong-gorong dengan daya ban yang tidak sama. TIM

Pemusnahan Barang Bukti “Dan Selama di Bawah Kepemimpinan Kejari Jaktim” Jakarta, Siasat Kota Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, Jumat (01/4/2011) kembali melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti (BB) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau incraht di halaman parkir belakang kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan yang ke lima kali dilakukan selama ke pemimpinan Kajari Jaktim, Sartono. SH pada tahun 2010 sampai dengan 2011 ini, dimana pemusnahan yang pertama dilakukan pada, 21 Januari 2010. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi perkara narkotika dan psikotropika. Barang bukti yang dimusnahkan diantSARTONO, SH aranya, Ganja seberat 15.118.1771 gram, Heroin 43.5764 gram, Shabu 30.3762 gram dan Ekstasy sebanyak 53 butir. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan ini semangkin sedikit karena dilakukan secara rutin 2 sampai 3 bulan sekali diperintahkan oleh Kajari Sartono. SH untuk dilakukan pemusnahan. Ketika dikonfirmasi oleh Siasat Kota perihal pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan secara rutin, berbeda dengan kepemimpina Kajari sebelumnya mengatakan, “ Ini dilakukan secara rutin, untuk menjaga halhal yang tidak kita inginkan, kalau terlalu lama dan menumpukkan susah nanti untuk dikontrol.”tegasnya. Pengamatan Siasat Kota dilapangan, selama kepemimpinan Sartono. SH menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, banyak mengalami perubahan baik dari struktur bangunan termasuk kantin Kejaksaan yang baru di resmikan. Kejaksaan pun sekarang memiliki taman yang di hiasin berbagai macam bunga hias, termasuk ikan dan burung beo hingga tampak nyaman rapih dan juga bersih. Selain itu, Sartono juga melakukan kedisiplinan para Jaksa dan pegawai hingga setiap saat Kajari ini, rajin untuk melakukan patroli didalam lingkungan kantor Kejaksaan yang dibawah kepemimpinannya ini. Jika ada yang kurang maka Sartono tak segan - segan langsung memberikan teguran terhadap para pegawainya termasuk para Jaksa. Kepada Siasat Kota, ketika menanyakan prihal kinerjanya tersebut, Kajari Sartono mengatakan, “No Coment, saya tidak mau dipublikasikan hal itu.”tutup Sartono sambil tersenyum. INDRA SUKMA

KASUBSI Pratut Prinuka Arrom (kiri), Kasie Pidum H Liyas.

BEKASI

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

DINKES DAN DISPORA ADAKAN PELELANGAN UMUM PROSESI penyerahan bantuan.

PT Multi Strada Arah Sarana, Tbk Berikan Bantuan Sembako dan Klinik Desa Bekasi, Siasat Kota Perusahaan Multistrada Arah Sarana,Tbk yang beralamat di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur telah memberikan bantuan kepada Masyarakat Desa Karang Sari berupa Sembako dan Klinik Desa. Pemberian sembako tersebut di berikan kepada Masyarakat Karang Sari selama 3 bulan sekali oleh Perusahan Multistrada Arah Sarana dan juga Klinik Desa yang akan dibangun dapat dimanpaatkan oleh masyarakat Desa itu sendiri. PT.Multistrada Arah Sarana, Tbk memberikan sembako kepada masyarakat Karang Sari sebanyak 600 Kepala Keluarga, pemberian sembako tersebut berupa 1Dus Mie Istan, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Beras yang diberikan kepada pakir miskin dan juga panti Jompo. Saat di konfirmasi Menejer PT. Multistrada Arah Sarana “ Bachtiar Ki Agus mengatakan, dengan pemberian sembako kepada masyarakat Desa Karang Sari, pihak Perusahaan Multistrada Arah Saran selain memberikan sembako, juga akan memberikan bangunan Klinik Desa. Bahctiar menjelaskan, dengan

adanya klinik Desa yang akan di banguan buat masyarakat Desa Karang sari, pihaknya akan mempersiapkan Doktor dan Bidan untuk pemeriksaan bagi masyarakat sekitar Karang Sari,”ujarnya. Dengan adanya pembanguan Klinik Desa di Karang Sari, Bahctiar mengharapkan agar masyarakat Desa Karang Sari dapat menjaga Ketentraman dan kerukunan sesama. Kepala Desa Karang Sari “Enin Muzakar.SH mengatakan, dengan adanya pemberian sembako bagi masyarakatnya dan juga akan dibanguannya Klinik Desa oleh Perusahaan Multistrada Arah Sarana di Karang Sari, ia mengharapkan kepada masyarakat agar dapat menjaga ketentramaan dan bekerja dengan baik di Perusahaan Multistrada Arah Sarana. Enin Muzakar menjelaskan, dengan pemberian sembako pada masyarakat Karang sari, Enin mengucapakan terima kasi kepada Perusahaan Multistrada Arah Sarana dan di harapkan oleh Kepala Desa agar Perusahaan-perusahaan yang lain dapat mecontoh Perusahaan Multistrada Arah Sarah menjadi Perusahaan CSR. JULHAM

KANTOR BPPT Kabupaten Bekasi

PELAYANAN PRIMA BPPT PEMKAB BEKASI

Pengurusan Izin Usaha Hanya 3 Hari Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pelayaan Perizinan Terpadu (BPPT) akan berharap melakukan perubahan pelayaan yang cukup signifikan, khususnya kepada para pemilik usaha. Target pencapaian pelayanan prima dilakukan pihak BPPT dengan pengurusan perizian yang selesai dalam 3 hari. Kabid Data dan Informasi BPPT, Drs. Shulhani kepada media ini mengatakan bahwa BPPT berencana akan mengajukan revisi atas peraturan dan usulan revisi peraturan terkait dengan Perbub 05 Tahun 2010 dan Perda No. 06 tahun 2010 yang dianggap oleh pengusaha menjadi ribet, karena mereka harus mengurus sejumlah rekomendasi di tingkat bawah sangat sulit. Dijelaskan Shulhani, jika sejumlah pemilik usaha sudah melaporkan keluhan mereka di tingkat bawah yang disampaikan ke BPPT, maka para pemilik usah mengusulkan agar rekomendasi yang keluar hanya satu, namun bisa un-

tuk mengurus semua. Menurut data dari Januari hingga Februari 2011, BPPT sudah mengeluarkan izin sebanyak 934 berkas perizinan. “Meski banyaknya perizinan yang diterima BPPT, namun ada sedikit kejanggalan atas proses di bawah. kadang kala ada kesalahan, salah satunya surat rekomendasi dari kecamatan,” jelasnya. Shulhani menambahkan, bahwa sementara ini target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BPPT Kabupaten Bekasi tahun ini mencapai Rp 47 Miliar, dan pada Bulan Januari sudah mencapai 8,3 % dari target 4 %. “Terkait dengan pelayanan BPPT, kami memprediksi banyaknya permintaan perizinan ini disebabkan karena proses penyelesaian itu hanya tiga hari saja kelar atau selesai, dan sehingga seluruh pemohon perizinan di BPPT tidak perlu menunggu lama, maka kami manargetkan selama tiga (3) hari proses itu harus sudah selesai,” tambahnya. JULHAM

Bekasi, Siasat Kota Berdasarkan Surat No. 602.1/03/PAN-DINKES/ II/2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, mengundang para penyedia Jasa Kontruksi, baik secara individu maupun yang berbentuk Kemitraan/Kerjasama dalam Jasa Konstruksi di Bidang Civil.

INAS Kesehatan Kabupat en Bekasi telah memberi peluang bagi Jasa Konstruksi untuk bekerjasama dalam pelelangan umum dengan Pascakualifikasi mengikuti pembanguan dan perbaikan Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Bekasi dengan Dana APBD TA. 2011 sebagai berikut: Rehab Total Pustu Karangreja, dengan nilai sebesar Rp, 403.380.000, Pembanguanan Pustu Dusun Barat Kp.Kobak, Desa Mekar Sari, dengan nilai sebesar Rp. 643.500. 000, Pembanguan Gedung Instalasi Farmasi, dengan nilai sebesar Rp. 2. 388.313.500. Rehab Pustu Bantar Sari, denganm nilai sebesar Rp. 325. 215.000, Rehab Pustu Suka Laksana, dengan nilai sebesar Rp. 325. 215.000, Rehab Pustu Sumber Sari, dengan nilai sebesar Rp. 325.215.000, Pembanguan Puskesmas Cipayung, dengan nilai sebesar Rp. 935. 550.000, Pembanguanan Pustu Cibuntu, dengan nilai sebesar Rp 325.215.000, Penyelesaian Pembangunan Puskesmas DTP Mekar Mukti, dengan nilai sebesar Rp. 371.814.120, Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Karang Harja, dengan nilai sebesar Rp. 290.847.635, Penyelesaian Pembanguanan

SUASANA lelang Dinkes dan Dispora Kabupaten Bekasi Puskesmas DTP Cibarusah, dengan nilai sebesar Rp. 298.840.471,Saat di konfirmasi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan, H. Budi mengatakan, program kegiatan Pelelangan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang akan dikerjakan oleh para Jasa Kontruksi sebanyak 11 paket tersebut, dapat mengajukan syarat-syarat sebagai berikut: Menyerahkan Foto Copy KTP, Menyerahkan Foto Cofy SIUJK, SBU, TDP, NPWP dan Akte pendirian Perusahaan serta Domisili perusahaan, Memperlihatkan SIUJK asli dan menyerahkan Foto Copynya, Saat pendaftaran dapat dikuasakan kepada pengurus yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan, serta menunjukan Surat Kuasa yang sah. Satu surat kuasa berlaku untuk satu kegiatan. H. Budi mengharapkan, bagi para Jasa Konstruksi yang memenangkan Pelelangan Umum dalam kegiatan perbaikan Pustu dan Puskesmas tersebut, agar dapat menjaga kualitas dan kuantintas yang baik serta harus sesuai Bestek/ RAB, ujarnya. Sementara itu Berdasarkan Surat Keputusan No.02/PAN/DISPARBUDPORA/2011, Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bekasi sebagai pengguna barang/ jasa telah mengundang para penyedia jasa kontruksi secara individu maupun yang berbentuk kerjasama di bidang kontruksi untuk mengikuti seleksi umum Pascakualifikasi paket-paket kegiatan yang ada pada

Dinas Pariwisata, Budaya dan olah raga yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2011 sebagai berikut: Pembangunan Stadion Utama di Kecamatan Cikarang Timur tahap III dengan nilai harga penawaran sementara (HPS) sebesar Rp. 14.578.824.000,- dari anggaran dana APBD tahun 2011. Pembangunan Kolam Renang di Kecamatan Cikarang Timur dengan nilai HPS Rp. 4.810.247.000,- dari anggaran dana APBD tahun 2011. Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Tambun Utara dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.832.546.000,- dari anggaran dana APBD tahun 2011. Penataan Sarana Olah Raga Atletik dan Lapangan Sepak bola di Kecamatan Cibarusah dengan nilai HPS sebesar Rp. 250.000.000,- dari anggaran dana APBD tahun 2011. Pengawasan Pembangunan Stadion Utama di Kecamatan Cikarang Timur tahap III dengan nilai HPS Rp. 350.000.000,- dari anggaran dana APBD tahun 2011. Saat dikonfirmasi Ketua Panitia lelang Pengadaan barang dan jasa, Yayan Suryana, S.Ip mengatakan, kegiatan/proyek yang ada di Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga tersebut sebagai pengadaan barang dan jasa diharapkan para pemborong yang dapat memenangkan kegiatan tersebut di harapkan menjaga kwalitas dan kwantitas serta mengerjakan sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 agar dapat mengikuti peraturan yang ada di dalam dokumen lelang tersebut. JULHAM

Kunjungan Kerja DPRD Kab Boyolali ke Bekasi Bekasi, Siasat Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menerima rombongan anggota DPRD Boyolali Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja, yang disambut Ketua DPRD, Bupati, serta SKPD Pemkab Bekasi. Kunjungan DPRD Boyolali Jawa Tengah pada Jumat (18/3) merupakan suatu kehormatan bagi Pemkab Bekasi, karena Kabupaten Bekasi mempunyai daya tarik dan potensi yang membuat orang ingin mengetahuinya. Dalam sambutannya, Bupati Bekasi DR.H.Sa’ddudin mengatakan, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah timur Ibukota Jakarta yang merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Dijelaskan, sebagai Kabupaten Bekasi dapat memberikan arah bagi terciptanya sebuah kondisi yang ideal dalam pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan konsep Visi yang jelas dan logis dengan didasarkan pada kondisi dan potensi Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga kebijakan

ANGGOTA DPRD Boyolali menerima sibolis dari Pemkab Bekasi disaksikan SKPD . yang akan dilakukan benar-benar terpola, maka Visi Kabupaten Bekasai yaitu “Masyarakat agamis yang unggul dalam bidang Industri, Perdagangan, Pertanian serta Pariwisata” dapat dibuktikan. Bupati menambahkan, bahwa secara singkat keadaan Kabupaten Bekasi secara geografis adalah Seratus enam derajat delapan puluh delapan menit tujuh puluh sembilan detik bujur timur dan Enam derajat tiga puluh menit lintang selatan dengan tofograpi daratan rendah dan daratan bergelombang ,” ujarnya.

Mengenai luas wilayah Kabupaten Bekasi adalah, kurang lebih 127,388 Ha, dengan perbatasan; sebelah barat dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta, Timur berbatasan dengan Karawang, Utara dengan Laut Jawa sementara daerah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Disamping potensi Kabupaten Bekasi yang setategis, Kabupaten Bekasi memilik potensi andalan diantaranya: Industri dan Perdagangan, Permukiman dan Proferti, Jalan Tol dan Pelabuhan, Pariwisata, Pertambangan Minyak dan Gas. JULHAM

BOGOR

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

KOPERASI KARYA MANDIRI NUNGGAL SEJAHTERA YANG DINOBATKAN Bogor, Siasat Kota Dengan hutan terluas ketiga di dunia, kaya flora dan fauna, mari kita jaga, manfaatkan dan lestarikan bumi pertiwi kita ini dengan tatanan, aturan yang sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

IDORONG keinginan yang demikian jugalah, yang dilaksana kan Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera, dimana Koperasi ini di ketuai yang sangat familiar H.M Yusuf berkedudukan di Klapanunggal. Dengan langkah nyata, mengelola tambang Limestone atau batu kapur. Juga sekaligus mengajak masyarakat penambang untuk bekerja sama mengelola usaha tambang di kehutanan Klapanunggal. Karena, menurut Dedi Hernadi dari Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor beberapa hari yang lalu, “hanya PT.HOLCIM dan Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera di Klapanunggal yang dinobatkan memiliki ijin pertambangan yang berlaku sampai saat ini,” ujarnya. “Jadi, kalaupun ada penambang lain selain Koperasi, setahu kami itu dibawah

naungan Koperasi. Bahkan lanjut dia, ada kami dengar CV.Rama Satu yang mau berdiri sendiri dan punya DO sendiri, sebaiknya masalah itu diselesaikan dengan internal Koperasi saja. Yang pasti, penambang yang ada selain PT.HOLCIM di Kehutanan Klapanunggal semuanya dibawah tanggung jawab Koperasi,” tegas Dedi Hernadi. Begitu juga terhadap penggalian Air Bawah Tanah (ABT) yang semakin pesat perkembangnnya di Kabupaten Bogor, setidaknya harus berkoordinasi dengan instansi lain, karena perusahaan-perusahaan yang sejenisnya belum melengkapi perijinannya, dengan kata lain belum ada ijin pengambilan Air Bawah Tanah (ABT). Tetapi jenis perijinan lainnya, seperti ijin mendirikan bangunan (MB) atau ijin lokasi (Inlok) harus sudah dimiliki. Saat ini

H.M YUSUF sedang menanam Pohon Mahoni Dinas ESDM, tidak lagi menerbitkan ijin pengambilan ABT, hal itu terkait dengan dampak kegiatan eksploitasi (Pengusahaan) ABT yang di khawatirkan akan menimbulkan krisis air di Kabupaten Bogor. “Jadi semuanya tidak semata-mata berbau profit (Keuntungan), tetapi juga perlu memperhatikan lingkungan dan elemen lainnya,” ujar Ling. PIGA

Melalui Doa Bersama, Akan Perkuat Tekad Raih Prestasi Bogor, Siasat Kota Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1432 H. di SMP Sejahtera 2 Cileungsi pada hari Sabtu 19/3, sangat sederhana tetapi penuh hikmat. Karena semangat dan mengingat kepanitiaannya pun terdiri dari insan-insan religius yang berkomitmen sebagai Guru Agama seperti : 1. Drs. Ade Tatan Budi .R. 2. Wandi Yuswandi .S.Hi 3. Yani Maryani S.Pdi. yang siap mengajarkan dan berperilaku seperti sifat-sifat Maha Guru Nabi Muhammad SAW. Membuat pedoman dan kembaran bagi masyarakat, Guru serta Siswa dalam setiap melakoni aktivitas di sekolah dan di luar sekolah. Hakikat ini, merupakan saran dan media untuk mendapatkan siraman rohani yang bisa di alami mereka, apabila dengan keikhlasan memperjuangkan hak sesamanya untuk sampai kepuncak, di dasari oleh iman yang murni demi tegaknya ke damaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) tanpa di embel-embel kepentingan lain yang bersifat duniawi. “ini dapat di pahami melalui insan-insan yang bersifat jujur dan religius, yang mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, keluarga dan golongan,” ujar Kepala Sekolah Agus Fahmi Subekti S.Pd. “Seperti generasi awal umat Islam, ketika itu zamannya Rasulullah SAW, benar-benar terbentuk satu masyarakat yang jujur, patuh terhadap pimpinannya, satu komando, satu di dalam suka dan duka di bawah panji Muhammad SAW”.

SYUKURAN CUCU PERTAMA

Dr.H.Eggi Sudjana SH, M.Si Santuni Anak Yatim Bogor, Siasat Kota Keperdulian dan tanggung jawab sosial merupakan suatu kasih sayang terhadap anak yatim, tujuannya menjalin silahturahmi serta bentuk syukur. Kegiatan ini juga berbagi bentuk kasih kepada anak-anak yatim sesuai perintah Rosullah SWT. Untuk itu Eggi Sudjana mengadakan acara sosial bentuk syukur lahir cucu pertamanya yang bernama Muhammad Arfa Al-Mousshaqulle Sudjana. Eggi mengungkapkan kegembiraannya kepada sejumlah rekan-rekan wartawan, karena ia kini dipanggil kakek olah sang cucu dan bahagia karena sang cucu lahir dengan selamat. “Saya berharap cucu saya menjadi anak yang soleh melitan berani kuat” jika kelak dia dewasa maka cucu saya bisa membaca berita kelahirnya dikoran,maka dia akan termotivasi untuk maju. Ucap Eggi “Saya tidak mempermasalahkan jika kelak nanti akan menjadi apapun entah itu Insinyur, Dokter,Pengacara ataupun yang lainnya yang penting sang cucu konsisten terhadap ajaran agama islam dan berani menegakan kebenaran. Di dalam syukuran cucu pertamanya beliau menyantuni anak yatim sebanyak 50 anak.Pemberian santunan merupakan suatu bentuk keperdulian kepada anak yatim,pemberian santunan diberikan berupa uang dan makan siang bersama dan sholat bersama dalam acara tersebut diisi tausiah Ustadz Wawan. MAYA

MTs Darul Ulum Bogor Utara Gelar Porseni

SUASANA peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1432 H. di SMP Sejahtera 2 Cileungsi Semua masyarakat dan pasukan menempati posisinya masing-masing dan tidak melakukan tindakan sebelum ada perintah,” pungkas Ustadz Supriyadi atau biasa di panggil Ki Pi’it. Dengan mengiringi ketulusan dan kepatuhan pengikutnya pada masa Rasulullah SAW, mereka pun tidak lupa berdo’a. Sehingga Allah SWT memayungi mereka dengan kasih sayangnya. Namun demikian, masyarakat zamannya Rasulullah SAW tidak luput dari penderitaan karena dua sebab, yakni perpecahan dan tergoda materi. Bila di kaitkan dengan masa sekarang, peristiwa yang sama sering kita dengar dan melihat sendiri apalagi para peserta atau manusianya memang

selalu menunjukan gejala adanya perpecahan. Walau ketika perjalanan baru di mulai, sejumlah orang yang tidak bermartabat selalu membuat keresahan. Namun, keraguan seperti itu meskipun ada pengaruhnya terhadap semua insan, akan tetapi tidak mengurungkan niat mereka untuk selalu ikut serta berkompetisi untuk mendapatkan keunggulan atau yang terbaik. “Apalagi, dengan anak-anakku siswa kelas IX yang sebentar lagi menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, kalian semua di ajak berkompetisi untuk mendapatkan hasil nilai yang terbaik dan saya mewakili Dewan Guru SMP Sejahtera 2 Cileungsi berharap dan berdo’a semoga lulus semuanya,” ujar Soma Tungga. PIGA

Bogor, Siasat Kota Pekan Olahraga Seni (PORSENI) tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) seBogor Utara, belum lama ini diadakan di MTS Darul Ulum. Acara tersebut diikuti tujuh madrasah di Bogor Utara. Selain mencari bibit atlet di kalangan pelajar, tujuan dari porseni ini menjalin silahturahmi antar MTS di Bogor Utara. Kegiatan yang diikuti 7 madrasah ini memperlombakan cabang olah raga berupa futsal, voli, tenis, atlet, bulu tangkis dan catur. Acara ini juga diadakan untuk mempersiapkan diri jika kelak terpilih untuk bisa mengikuti Porseni untuk mendapatkan tropi dan medali bergilir. “Dana untuk kegiatan tersebut berasal dari partisipasi masyasrakat Bogor Utara, para donatur dan sponsor,” kata Wajadin. MAYA

Pendidikan, Kesehatan, Keamanan serta Kesejahteraan Rakyat menjadi Prioritas Bogor, Siasat Kota Seperti hari-hari Jum’at sebelumnya, Bupati Bogor, H. Rahmat Yasin bersama robongan saba desanya menyambangi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Jum’at kali ini rombongan memilih Kampung Segog, yang berada di Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk menyapa sekaligus merajut tali silaturahmi kepada para warganya.(25/3) Sebelum melakukan shalat Jum’at berjamaah, Rahmat diminta untuk mereskmikan Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman dibangun pada tahun 1955 dan berdiri di tanah wakaf milik KH. Nanun Majmudin. Masjid ini kemudian direnovasi pada tahun 1970 dengan luas lahan seluas 10x12m2. Selepas shalat jum’at berjamaah, rombongan saba desa Kabupaten Bogor langsung membuka forum untuk bertukar pikiran serta memberikan beberapa informasi penting untuk warga. Membahas mengenai pendidikan, pendidikan agama dinilai lebih penting

karena orientasinya selain untuk dunia, juga yang paling penting adalah untuk akhirat. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat yang tepat untuk meraih pendidikan agama, khususnya agama islam. Namun kenyataannya sekarang pondok pesantren kurang mendapat perhatian oleh masyarakat. “realitasnya pondok pesantren mulai ditinggalkan oleh umat. Kalaupun ada, paling alasannya karena ingin menitipkan anaknya yang badung, atau gak punya biaya.” Jelas RY. Pondok pesantren tidak boleh kalah pamor dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Meskipun sekarang sekolah formal sudah memiliki kucuran dana berupa dana BOS, pondok pesantren pun kini mendapat bantuan berupa dana bantuan pendidikan pondok pesantren. bantuan dana ini berjumlah 1juta rupiah untuk setiap bulannya. Bantuan ini digunakan untuk dana akomodasi pondok pesantren, seperti penyediaan air, listrik, memberi makan para santrinya serta kegia-

tan belajar mengajar. “Bantuan akan diberikan untuk ponpes yang sudah didata, dan pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang pertama kali memulai mengadakan bantuan pendidikan pondok pesantren ini.” Kata RY. Untuk itu bagi ponpes yang belum terdata segera menghadap kepala desa untuk didata. Bicara pendidikan juga tak lepas dari sosok seorang guru. Guru yang disebutsebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini juga butuh untuk mendapatkan fasilitas yang layak, salah satunya dengan jaminan kesehatan. Setiap guru, khusunya guru sekolah negeri yang notabene adalah PNS mendapat jaminan kesehatan berupa Askes. namun bagaimana nasibnya dengan para guru di sekolah swasta yang merupakan non PNS? Jamkesda adalah jawabannya. Pemerintah memberikan fasilitas Jamkesda kepada guru swasta non PNS agar tidak terbebani dengan biaya kesehatan. “setiap gur u swasta non PNS segera mendaftarkan diri ke kecamatan untuk

didata. Dengan begitu kartu Jamkesda bisa dimiliki.” Papar RY. Pemerintah melalui persetujuan DPRD mengalokasikan dana sebesar 25 milyar rupiah untuk program Jamkesda ini. Dalam kesempatan ini, RY memonitor program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Cibening, apakah berjalan dengan baik atau tidak. dari data yang ada, terdapat 127 rumah tidak layak huni, namun sudah 50 unit rumah yang mendapat bantuan program Rutilahu ini, jadi sisanya tinggal 77 unit rumah lagi yang belum terkena program Rutilahu. Rutilahu merupakan program untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. “bagaimana kondisi kesehatannya akan baik, bila kondisi rumahnya tidak layak.” Ucap RY kepada warganya. Di akhir acara, tak lupa RY memberikan himbauan kepada warga desa Cibening. Pemerintah telah mengeluarkan Perbup mengenai pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah. kegiatan Ahmadiyah

sudah tidak diterima di Kabupaten Bogor ini. Tak akan ada lagi masjid-masjid yang mengatasnamakan masjid Ahmadiyah. “Sekarang Ahmadiyah sedang melakukan strategi menyiksa diri. Jadi mereka menyerang dan melukai jemaat Ahmadiyahnya sendiri untuk meraih simpati dari warga.” Terang RY. Namun bagitu, tetap warga tidak boleh bermain hakim sendiri atau bertindak kekerasan kepada warga Ahmadiyah. “ saya menghimbau supaya warga tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis.” Lanjut RY. Seperti Jum’at sebelumnya, RY beserta rombongan memberikan kenangkenangan kepada warga berupa bantuan dana sebesar 25 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Bantuan ini kemudian diterima oleh DKM masjid Nurul Iman. Kegiatan Saba desa ini untuk mempererat silaturahmi sekaligus untuk memberikan informasi penting tentang program-program pemerintah serta sebagai momment Bupati untuk memperhatikan warganya. PIGA

GARUT

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

PERHUTANI BERSIHKAN HUTAN DARI GANJA ANGGOTA Parfi Korda Garut yang lolos casting untuk film layar lebar Blackforest Untuk Arini

24 Anggota Parfi Korda Garut, Lolos Casting “Blackforest Untuk Arini” Garut, Siasat Kota Menjadi seorang Bintang Film merupakan sebuah impian bagi sebagian generasi muda di Kab. Garut yang menyukai seni peran, beberapa teater, sanggar kini bermunculan di kab. Garut mengakomodir dan melatih para Anggotanya agar kwalitas yang di tampilkan dalam sebuah peran yang di mainkan memukau penonton, kemampuan berakting para seniman asal Garut tak kalah hebat di banding dengan para seniman seni peran yang tinggal di Ibu Kota namun kesempatan untuk bermain dalam sebuah Film yang sangat terbatas karena sangat jarang proses pembuatan Film di daerah terutama di Kab. Garut Ujar H. Cheppy Efendy selaku Bendahara PARFI korda Garut di dampingi Mia Limanov saat di temui wartawan di sela-sela acara Workshop Pemahaman Seni Akting untuk para pemain pendukung Film “Blackforest Untuk Arini” yang di Gelar kamis, (31/03) di Gedung KNPI Garut Selanjutnya, H. Cheppy mengatakan setelah terbentuknya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Korda Garut tahun 2009, para pengurus PARFI berusaha dan bekerja keras ,mengajak para produser film agar mau membuat atau memproduksi baik Film, FTV, Sinetron, iklan, reality Show di daerah garut yang memiliki nuansa alam yang indah dan cocok untukdi jadikan lokasi Shooting , Alhamdullilah dalam waktu 2 tahun terakhir Kab. Garut sering di jadikan lokasi Shooting ujarnya Perlu diketahui sekitar 24 anggota PARFI Korda Garut lolos Casting untuk Film Layar Lebar yang berjudul BLACKFORES UNTUK ARINI, ke 24 anggota PARFI tersebut antara lain, Deden Hidayat, Leny Sri Mulyani, Mentari Intan Nurahmi, Resti Aprianty, Vinny Nur Fitri, Deliz Fatonah, Yannez.H, Melan Meliana, Intan Asri Afifah, Fauzyah, Nurisska, Ratna Rahayu, Tazkya Qalby, Ajeng Putri Alia, Mutiara Dwi Utami, Mia Limanov, Sheny. S .Guntur, Thadea, Susilawaty, Chyntia Riskita Nirmala, Asep Mutaqin, Rani Amalia, Penty dan Putri ujar H.Cheppy Efendy. RIDWAN

Bentuk Segera Kelompok Donor Keluarga Garut, Siasat Kota Kegiatan donor darah merupakan salah satu aktifitas manusia yang sangat mulia, karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan bisa membantu kelangsungan hidup seseorang manusia yang lainnya. Kegiatan donor darah apabila dilakukan secara teratur, dapat pula menyehatkan badan. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut Hj. Nurrohimah Fikri, selepas melaksanakan kegiatan Donor darah yang dilaksanakan oleh PKK Kab. Garut bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Garut, dalam rangka memperingati hari Jadi Garut ke-199, Senin (28/ 3) di kantor PKK Kab. Garut. Kebutuhan darah dikabupaten Garut yang sangat banyak, hampir 1300 labu per bulan berbanding terbalik dengan ketersedian darah yang ada di Unit Transfusi Darah (UTD) Kabupaten Garut, yang baru mampu menampung para pendonor sekitar 500 orang perbulan. Kegiatan ini diharapkan mampu menggugah para karyawan dilingkungan pemerintah Daerah kabupaten Garut, TNI dan Polri, beserta masyarakat umum lainnya, untuk bisa ikut meringankan beban kurang tersedianya pasokan darah. kedepan perlu dengan segera membentuk kelompok – kelompok donor keluarga, demikian ungkapnya. HAROLDS

Garut, Siasat Kota Penemuan empat ladang ganja di Resort Pemangku Hutan (RPH) Mandalagiri, wilayah kerja Kesatuan Pemangku Hutan Cikajang mendorong Perhutani untuk melakukan penyisiran dan pemusnahan ganja di wilayah pegunungan Mandalagiri dan Puncak Gunung Gede, Kecamatan Cikajang.

IAWALI dengan Gelar Sia ga Pasukan Gabungan Pe nyisiran dan Pemusnahan Ganja di Lapang Cikandang Kec. Cikajang, Kamis (31/03), kegiatan dilaksanakan sampai Minggu (03/04) lalu. Terdiri dari pegawai Perum Perhutani seluruh RPH di wilayah Jawa Barat dibantu anggota TNI dan Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) setempat. Hadir Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag., Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri, Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar Banten Ir Bambang Setiabudi MM, Danrem 062 Tarumanegara Kolonel Asrobudi, Kapolres Garut AKBP Drs. Yayat Ruhiyat Hidayat, Dandim 061

Garut Letkol Arm. Eddi Yusnandar, S.Ap, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Pengadilan Negeri Garut, Danyon Kostrad 303 Cibuluh, serta Dandenpom Garut. Kepala Perum Perhutani mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam Gelar Aksi dan Operasi Pemusnahan Ganja untuk mengamankan hutan dari tanaman ganja. Karena keterbatasan jumlah personil, jauhnya jangkauan, dan beratnya medan maka para administratur dituntut meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama. Di antaranya memberikan penyuluhan jenis dan bahaya narkoba kepada

masyarakat, mengembangkan sistem peringatan dini, berbagi informasi, serta operasi bersama di lapangan. Gelar Siaga Pasukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan petugas operasi gabungan penyisiran dan pemusnahan tanaman ganja dari aspek personil, materil, sarana komunikasi, dan sarana mobilitas lainnya termasuk melibatkan komponen masyarakat. Diharapkan terbangun rasa kebersamaan para petugas di lapangan dengan komponen masyarakat dan Instansi pemerintah dalam mewujudkan rasa aman dan tentram di tengah masyarakat. Kapolres Garut berpesan, tim yang menemukan jenis tanaman ganja di hutan mencatat kawasan hutan yang ditanami ganja, menghitung jumlah tanaman ganja, serta mengukur luas lahan yang dipakai menanam. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan ladang ganja diharapkan memberikan informasi. Keamanan dan kerahasiaan saksi yang melapor dijamin kepolisian. HAROLDS

Kebutuhan Darah di Garut 1.300 Labu per Bulan Garut, Siasat Kota Kegiatan donor darah merupakan salah satu aktifitas manusia yang sangat mulia, karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang. Tak hanya itu, bila dilakukan secara benar dan teratur, kegiatan donor darah juga dapat menyehatkan si poendonor itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kab. Garut, Hj. Nurrohimah Fikri pada acara kegiatan donor darah yang dilaksanakan PKK Kab. Garut di kantor PKK Kab. Garut, Senin (28/3) lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan ataskerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Garut, dalam rangka memperingati hari Jadi Garut ke-199. Dalam kesempatan tersebut Nurrohimah menerangkan, kebutuhan akan darah di Kabupaten Garut saat ini sangat tringgi, yaitu mencapai 1.300 labu per bulan. Di sisilain, lanjutnya, ketersedian darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Garut saat ini baru mampu menampung para

pendonor sekitar 500 orang perbulan. “Dibanding dengan tingkat kebutuhan, saat ini ketersediaan darah di Kabupaten Garut masih sangat minim bahkan tak mencapai setengahnya. Makanya selama ini kita masih sangat tergantung kepada daerah lain, terutama Bandung dalam membantu kebutuhan darah. Ini tentu sangat memprihatinkan dan harus segera dicari solusinya,” ujar Nurrohimah.

Nurrohimah berharap, kegiatan ini mampu menggugah para karyawan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, TNI dan Polri, beserta masyarakat umum lainnya untuk bisa ikut meringankan beban kurang tersedianya pasokan darah. Kedepan katanya, di Garut perlu segera membentuk kelompok-kelompok donor keluarga untuk mengantisifsi masalah kekurangan darah. AAM

SMP Negeri 6 Garut Juara Umum Lomba Lukis Se-Kabupaten Garut. Enam pelukis siswa SMPN 6 Garut di bawah kepemimpinan Drs. H. Deden S sebagai Kepsek dan bimbingan dari gurunya, Jajang Hidayat, M.Mpd dan Wildan, berhasil merebut tempat terhormat sebagai Juara Umum Lomba Melukis antar SMP se Kab Garut yang didakan oleh Kwarcab Pramuka Garut di lokasi wisata situ Bagendit, Garut (27/03). HAROLDS

KELUARGA STAF KBRI DI LIBYA

Harapkan Muhammad Anwar Segera Pulang Garut, Siasat Kota Kekisruhan yang melanda negara Libya akhir-akhir ini, telah menimbulkan kekhawatiran warga Garut yang anggota keluarganya berada di Libya. Seperti yang dirasakan Ghaniyya Yunthafa (26), warga Komplek Pesantren Rancabogo RT 01 RW 04, Desa Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut misalnya. Karena khawatir, dia sangat mengharapkan suaminya, Muhammad Anwar (35) yang menjadi staf KBRI di Libya, segera pulang. Ghaniyya mengaku sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya pasca terjadinya kericuhan politik di Libya, apalagi diperparah dengan gencarnya serangan tentara sekutu ke Libya saat ini. “Saya yakin gempuran tentara sekutu ke Libya yang bersandi operasi “Odyssey Dawn” akan membawa dampak buruk bagi keselamatan warga Libya, termasuk juga suami sayayang bekerja di KBRI di Libya,” ujar Ghaniyya, Senin (28/3). Diakuinya, setiap saat dirinya selalu

berdoa untuk keselamatan suaminya. Dan Ghaniyya yakin jika keresahan seperti itu bukan hanya dirsakan dirinya, tapi juga oleh siapapun yang mempunyai anggota keluarga yang berada di Libya. Diungkapkannya, dia beserta keluarganya mengaku kaget saat mendengar kabar negara yang menjadi tempat suaminya bekerja itu diserang sekutu pada Sabtu (19/3) lalu. Sejak hari itu juga, hubungan komunikasi dengan suaminya terputus hingga beberapa hari kemudian. “Jaringan komunikasi kami seharihari seperti melalui telepon, internet, bahkan SMS terputus total selama beberapa hari. Kami di sini hanya mendengar kabar bahwa memang komunikasi di sana sedang diblok. Hal ini tentu membuat kami sangat cemas,” katanya. Tapi akhirnya diakui Ghaniyya, beberapa hari kemudian dirinya kembali bisa berkomunikasi dengan suaminya. Secara tiba-tiba, dua hari yang lalu suaminya kembali mengabari pihak keluar-

ga di Garut melalui telepon. Saat itu, lanjutnya, suaminya mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di Kota Tunis, ibukota Tunisia. Keberadaannya di sana karena memang sedang menjalankan tugas, yaitu mengevakuasi WNI dari Libya ke Tunisia. Suaminya yang menikahi dirinya sejak enam tahun silam, menurut Ghaniyya, memang hanya menjalankan tugas di Libya dan bukan menjadi sasaran pihak tentara sekutu. Namun demikian, kecemasan tetap saja ada di benak pihak keluarga karena tak menutup kemungkinan adanya warga sipil yang menjadi korban salah sasaran misil tentara sekutu. “Meski target tentara sekutu) adalah militer Libya dan suami saya hanya bekerja sebagai staf di KBRI, tetap saja saya dan anggiota keluarga yang lain di sini merasa sangat cemas. Kami takut bila serangan misil dari sekutu akan salah sasaran dan mengenai bangunan KBRI tempat suami saya bekerja. Apalagi, kan-

tor KBRI terletak di Kota Tripoli yang menjadi sasaran bombardir sekutu,” imbuhnya. Lebih jauh diungkapkannya, beberapa waktu lalu Presiden Moammar Khadafy juga pernah berpidato bahwa bila AS dan sekutunya masuk ke Libya, maka akan terjadi pertumpahan darah di sana. Sejak serangan itu dimulai, pihak keluarga Muhammad Anwar tidak pernah mau melihat berita di televisi atau di membaca koran. Semua merasakan takut dan cemas yang amat sangat setiap kali melihat atau membaca berita mengenai Libya diserang sekutu. “Namun bagaimanapun sedih dan cemasnya perasaan saya akan keselamatan suami saya, saya selalu mengalihkan pikiran saya ke hal-hal dan kegiatan lain, misalnya mengajar anak-anak di pesantren. Saya hanya berharap, suami saya bisa segera pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat wal’afiat. Itu saja,” tuturnya.

Kecemaswan yang sama juga dirasakan orangtua Ghaniyya yang juga mertua Muhammad Anwar, Dadang Hermawan (52). Ia menginginkan agar menantunya tersebut segera pulang untuk menghindari hal-hal yang tak diharapkan. “Sejak sudah bisa berkomunikasi kembali sejak serangan sekutu, dia (Muhammad Anwar-Red) memang selalu mencoba untuk menenangkan kami. Ia sering tertawa dan bercanda. Saya kira, itu menjadi salah satu upayanya untuk menenangkan kami di sini. Anak saya memang selalu terlihat sedih. Tapi kami juga selalu mencoba untuk ikut menenangkannya,” urainya. Diakuinya juga, pihaknya selalu memanjatkan salat malam dan berdoa untuk keselamatannya. Bahkan, waktu besannya datang dari Kota Pemalang, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu, mereka juga sempat menggelar doa bersama untuk keselamatan Muhammad Anwar. AAM

PRIANGAN

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Warga Tuntut Pemkab

SEGERA SELESAIKAN KASUS PENAMBANGAN PASIR BESI Tasikmalaya, Siasat Kota Sedikitnya seratus orang yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Tasikmalaya Selatan (Rampas) bersama Brigade Tholiban kembali berunjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelesaikan pro dan kontra penambangan pasir besi di wilayah selatan Tasikmalaya. Mereka mendatangi Kantor Bupati Tasikmalaya, Selasa (29/ 3) dengan niatan menemui bupati baru terpilih Uu Ruzhanul Ulum. Sayangnya mereka gagal menemui sang kepala daerah karena Uu sedang di luar kota.

ALAM aksinya itu, mere ka menunjukkan bukti identitas kependudukan warga bahwa mereka berasal dari wilayah selatan Tasikmalaya seperti Kec. Cipatujah dan Karangnunggal. “Kami warga asli bukan bayaran,” ucap para demonstran. Selama ini mayoritas pegawai yang bekerja di pertambangan pasir besi bukan orang Tasikmalaya, masyarakat pribumi hanya jadi penonton dan menikmati kerusakan alam yang terjadi. Kordinator lapangan Rahmat Z terlihat begitu emosi ketika menyampaikan orasinya. Ia menuding pemerintah lebih mendukung penambangan pasir besi terus beroperasi.”Kami tidak ikhlas lingkungan dirusak. Orang selatan

yang sengsara karena pasir besi,” katanya. Ia menyesalkan bupati baru yang dipilih oleh masyrakat Tasikmalaya Selatan sampai saat ini belum menujukkan itikadnya dalam menyelesaikan gejplak yang terjadi di wilayah selatan. Hingga pada akhirnya masalah terkatung-katung dan ekploitasi tetap dibiarkan. Ketua Brigade Tholiban Tasikmalaya Selatan Ruhanudin menuturkan, aksi kesekian kalinya tersebut merupakan lanjutan aksi mereka ke pendopo dua pekan yang lalu. Pasalnya, pemerintah belum mengambil tindakan tegas, sementara itu penambangan pasir besi terusterusan terjadi. “Kami khawatir akan terjadi abrasi bersa-besaran. Hal ini kami

buktikan atas hasil analisa kami bersama ahli geologi analisa dunia minggu lalu dengan Taliban. Kerusakan ekologi sudah berada pada puncak kekhawatiran. Reklamasi tidak ada, lahan semrawut. Kalau tidak kami selesaikan, lalu siapa?” ucapnya. Ruhanudin mengancam, apabila bupati tidak segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihaknya akan mendatangi kantor bupati dengan jumlah massa yang lebih banyak. Ia menambahkan, bila masalah tersebut diambangkan, penambangan akan semakin merajarela. Ia menyarankan agar Pemkab. Tasikmalya bersikap tegas seperti pemerintah Ciamis dan Cilacap yang menutup akses jalan lalu-lalang kendaraan pengangkut pasir besi karena pengusaha tidak menepati kesepakatan bersama yaitu memperbaiki jalan. “Alhasil truk-truk dari sana pada ngambil jalan alternatif ke Tasikmalaya karena aturannya di sini tidak ada,” ujarnya. Usai mendatangi kantor bupati, mereka pun melaksanakan Salat Dzuhur berjamaah di masjid Pemkab kemudian kembali ke Gedung DPRD. Sayangnya keinginan mereka untuk dipertemukan dengan dinas-dinas terkait tidak terlaksana hingga pada akhirnya mereka balik kanan ke selatan Tasikmalaya. HERI

Gugus Mekarsari Borong Piala Perlombaan O2SN

Pemberian piala kepada siswa berprestasi.

Kab. Bandung, Siasat Kota Pelaksanaan kegiatan perlombaan O2SN yang diselenggarakan di tiap sekolah suatu motivasi bagi setiap sekolah untuk meningkatkan kinerja kerja untuk meningkatkan program kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran ekstrakurikuler dimana kegiatan ini dapat menunjukkan suatu keberhasilan yang telah dicapai siswa-siswa untuk mencapai suatu prestasi yang dapat mengangkat citra sekolah dan suatu kebanggaan bagi para anak didik. Di Kec. Ciparay pelaksanaan kegiatan perlombaan O2SN berlangsung selama tiga hari yang dimulai tanggal 8-10 Maret yang diikuti seluruh SDN yang ada di wilayah UPTD Ciparay, telah melaksanakan kegiatan O2SN yang menampilkan program pendidikan untuk mengembangkan bakatbakat yang dimiliki para anak didik. Kegiatan yang diperlombakan dalam program O2SN tersebut adalah pembelajaran ekstrakurikuler diataranya bola kaki, bola volly,

renang, tenis meja, catur, renang. Gugus Mekarsari yang diketuai Maman Supandi, S.Pd, dan bendahara Usman Rusman, S.Pd., yang terdiri dari beberapa SDN diantaranya Manggung I, II, IV, V, SDN Ramdan, SDN. Bojong Nangka telah berhasil meraih prestasi yang memuaskan, bahkan gugus Mekarsari dapat meraih Juara I setiap kegiatan yang diperlombakan, sekaligus perwakilan Kec. Ciparay ke-Tingkat Kabupaten. Ketua gugus dan Bendahara Mekarsari mengatakan kegiatan O2SN merujuk program pendidikan untuk mengembangkan bakat para anak didik agar dapat lebih bermakna dan berguna bagi pribadi dan negara dimana bakat tersebut dapat menjadi modal setiap para anak didik untuk dikembangkan untuk meningkatkan prestasi yang berguna bagi Nusa dan Bangsanya yang dapat membawa nama bangsa ke-Tingkat internasional dan ini merupakan harapan setiap sekolah. R. MARPAUNG

Nasib Tenaga Honorer Tak Jelas Ciamis, Siasat Kota Dinilai tidak masuk dalam pegawai honorer kategori I dan kategori II, belasan pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah tidak diusulkan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian nasib belasan tenaga honorer tersebut masih tidak jelas, karena sampai saat ini belum ada petunjuk menyangkut mereka yang tidak termasuk dalam kategori I maupun II Penyerahan hasil validasi data tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) kategori I yang dibiayai APBD sebanyak 39 orang, sedangkan untuk kategori II dengan sumber pembiayaannya non APBD yang diserahkan kepada pemerintah pusat sebanyak 2.538 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Ciamis, Soekiman didampingi Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Chandra Utama, mengungkapkan sebanyak 18 tenaga honorer yang tidak masuk dalam kategori I maupun II tersebut tidak lolos validasi. Mereka tidak lolos karena terbentur masa kerjanya atau terhitung masa tugas (TMT) kurang satu tahun pada 31 Desember 2005. Dia juga mengaku tidak mengetahui pasti kelanjutan hasil validasi, sebab sampai saat ini masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. “Tugas kami kemarin adalah melakukan validasi. Soal apakah nantinya seluruh atau sebagian atau

yang lainnya juga diangkat sebagai PNS atau tidak, kami tidak bisa memastikan, karena itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Yang masuk validasi saja masih belum bisa dipastikan, apalagi yang tidak lolos validasi. Jadi tunggu saja kebijakan pemerintah pusat,” ujar Soekiman, Rabu (23/3) lalu Dia mengungkapkan kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Ciamsi, akan tetapi juga ada di kabupaten atau kota lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kondisi tenaga honorer yang ada di berbagai wilayah juga hampir sama. “Apa yang terjadi di Ciamis juga ada di wilayah lainnya. Sampai saat ini kami juga menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah,” tuturnya. HERI

Ruangan Perpustakaan SDN Maruyung Belum Difungsikan Kab. Bandung, Siasat Kota Pembangunan ruangan perpustakaan di setiap sekolah sangat menunjang program pendidik untuk meningkatkan minat baca para anak didik. Maka untuk itu pemerintah pusat dan daerah saling bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan tersebut karena merupakan kebutuhan yang menjadi keharusan. Untuk tahun 2010, pemerintah Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruangan perpustakaan bagi sekolah yang membutuhkan. SDN Maruyung salah satu yang mendapatkan pembangunan ruangan perpustakaan tersebut, dengan nilai anggarna Rp. 71.000.000 dikerjakan oleh pihak pemborong. Pelaksanaan pembangunan dimulai bulan November 2010 sampai saati ini belum dapat difungsikan padahal jangka waktu kerja 45 hari, bahkan kegiatan pekerjaan sudah tidak ada. Namun ruangan perpustakaan tersebut belum difungsikan pihak sekolah. Kepala sekolah Hj. Jejeh Jaenab, S.Pd., mengatakan, pembangunan ruang perpustakaan dikerjakan pihak pemborong sampai saat ini belum dapat difungsikan karena belum ada serah terima ke pihak sekolah, padahal pihak sekolah sangat membutuhkan. Maka untuk ini pihak sekolah sangat mengharapkan terhadap pemerintah khususnya Dinas Pendidikan agar ruangan perpustakaan tersebut dapat segera dimanfaatkan pihak sekolah SDN Maruyung. R. MARPAUNG

Jalan Cikukulu Cibatuireng Rusak Parah Tasikmalaya, Siasat Kota Sepanjang 5 km lebih kondisi Jalan Sarakan, yang menghubungkan dua desa yaitu Desa Cikukulu-Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya rusak parah. Sepanjang jalan tersebut, pengguna jalan tidak akan menemukan jalan mulus beraspal, karena berlubang dengan bebatuan yang cukup besar Demikian pula, jalan tersebut menghubungkan Jalan Raya Karangnunggal ke beberapa desa lainnya, di antaranya ke Desa Cibatu, Desa Cintawangi, juga Desa Sukawangun. Selain itu, jalan tersebut sebagai jalur alternatif menuju kecamatan Cikatomas. “Pokoknya, perjalanan sepanjang 5 km membuat para pengguna jalan merasa tidak nyaman. Betapa tidak! Para pengemudi kerap melambatkan kecepatannya, sementara itu bagi kendaraan roda dua kerap ditemui menuntun kendaraannya ke bengkel terdekat, karena tak jarang ban mereka kempis dan mengalami kerusakan shockbreaker akibat terlalu banyak guncangan yang disebabkan permukaan jalan bergelombang,”ungkap Rahmat Effendi, pada wartwan baru baru ini. Rahmat menambahkan, bahwa jalan tersebut belum mendapatkan sen-

tuhan perbaikan oleh pemerintah daerah.”Kalau tidak salah, pihak Badan Permusyawatan Desa (BPD) dan Pemdes Cikukulu sudah berulangkali mengajukan perbaikan kepada pemkab Tasikmalaya, tetapi sampai sekarang belum juga terealisasi,” jelasnya. Ketua BPD Cikukulu Supriatna mengakui, kalau pihaknya dan Pemdes Cikukulu sudah sering mengajukan proposal untuk perbaikan jalan kepada Pemkab Tasikmalaya bahkan sejak lima tahun lalu, namun realisasinya hingga saat ini belum terwujud. “Pada awal Februari 2011 lalu, dalam beberapa kesempatan per temuan dengan para pejabat terkait, kami sempat mengajukan usulan kembali,” ujar Supriatna. Meski demikian, lanjut Supriatna, warga tidak menunggu tanpa berbuat. Mereka swadaya memperbaiki kerusakan yang dinilai membahayakan dengan bergotong-royong “Akses tersebut begitu penting bagi lalu lintas kegiatan warga terutama transportasi kerajinan bordir di sana. Selain itu, bagi para petani, kehadiran jalan tersebut merupakan akses yang bermanfaat dalam mengangkut segala jenis hasil pertanian,” tuturnya. HERI

Dana Gempa Dibagikan di Desa Giri Mulia Kab. Bandung, Siasat Kota Dana bantuan tahap kedua telah direalisasikan pemerintah pusat ketiap daerah-daerah yang kena gempa pada tahun 2009 yang lalu. Gempa yang terjadi 2009 di Jawa Barat telah menghancurkan berbagai fasilitas pemerintah dan rumah-rumah masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Dengan kejadian ini pemerintah daerah dan pusat telah menunjukkan perhatiannya yang tinggi terhadap masyarakat, dimana pengalokasian bantuan terhadap masyarakat yang mengalami musibah tersebut telah terealisasi sejak tahun 2010 dan 2011 sekarang ini, bantuan tersebut telah tersalurkan keseluruh masyarakat yang telah terdaftar di saat pendataan yang dilaksanakan para Pokmas. Untuk pelaksanaan pendataan di setiap Desa pemerintah menetapkan kriteria diantaranya kerusakan ringan, sedang dan berat, dengan nilai bantuannya pun berfariasi sesuai kerusakan yang telah ditentukan oleh tim Pokmas. Maka untuk penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan dengan dua tahap, untuk tahap pertama yang telah direalisasi adalah kriteria ringan dan sedang, sementara untuk tahap kedua direalisasikan untuk kriteria berat, maka

untuk ini penyaluran bantuan gempa terhadap masyarakat telah terealisasikan sesuai harapan masyarakat. Di Desa Giri Mulia pembagian bantuan gempa yang telah dilaksanakan pada bulan yang lalu dan masyarakat yang menerima sebanyak 40 orang sesuai dengan hasil pendataan para POKMAS di saat gempa terjadi dan ini merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk pada saat itu juga. Pembagian tahap kedua yang merupakan lanjutan tahap pertama yang telah terealisasi dengan baik dimana masyarakat telah menerima dana tersebut. Ketua Pokmas Engkos Gunawan mengatakan, pemberian bantuan gempa yang dibagikan pemerintah terhadap masyarakat yang kena gempa sangat mendukung bagi para masyarakat dala hal perbaikan rumah masing-masing dan inilah merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya, maka untuk itu masyarakat Giri Mulia sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya terhadap pemerintah. Kepala Desa Giri Mulia Rohanda turut juga barbangga hati dengan bantuan yang telah diberikan pemerintah bagi masyarakatnya dimana dengan bantuan ini pula dapat meringankan beban masyarakat. R. MARPAUNG

KARAWANG

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

KEJAKSAAN KARAWANG MUSNAHKAN BB SUASANA Musrembang Kabupaten Karawang

Musrenbang Kabupaten Karawang Tahun 2011 Karawang, Siasat Kota Dalam upaya tercapainya Prioritas Pembangunan yang berorientasi pada Kualitas Pelayanan Sosial bagi masyarakat, Penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi Daerah, Peningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur wilayah, Peningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dan Peningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan Kegiatan Musrenbang tahun 2011 di Alam Sari Enterchang Karawang Barat, Kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh seluruh elemen yang mendukung tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2011, yaitu Pimpinan DPRD dan Anggota, Unsur Muspida, para Kepala OPD, Camat dan Unsur Muspika, Mahasiswa, Instansi Ver tikal, dan tokoh Masyarakat. Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pembangunan Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah II Drs. H. Ruchiyat berpesan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang merupkan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, Gubernur Jawa Barat berharap kepada para Bupati/ Walikota serta jajarannya dan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, agar senantiasa menjaga dan melanjutkan hasil pembangunan yang dinilai baik serta mengoptmalkan keberhasilan yang telah dicapai. Dalam sambutan terpisah Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, MH mengatakah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen strategis Rerencanaan Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan kata lain menurut Bupati dokumen RPJMD merupakan bentuk skenario strategis masa

depan yang memuat Visi, Misi dan Strategi dan arah kebijakan serta program prioritas untuk periode 5 tahun ke depan. sedangkan, RKPD merupakan bentuk operasionalisasi rencana jangka menengah secara tahunan. Lebih lanjut Ade Swara mengatakan terkait dengan RPJMD dan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan rancangan Visi Kabupaten Karawang 2011 –2015. Kepala Bappeda Kab. Karawang Drs. H. Tedy Rusfendi dalam wawancaranya mengatakan bahwa Tujuan diselenggarakannya musrenbang ini adalah mendapatkan masukan akhir untuk menyusunan RKPD Kabupaten yang merinci kegiatan prioritas pembangunan, falpon/pagu dana berdasarkan fungsi OPD, mencapatkan rincian rancangan awal rencana kerja dan anggaran menurut OPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, dan mensingkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam rancangan RKP, serta merupakan media interakrif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan daerah guna mendukung implemntasi tahun anggaran berikutnya karena merupakan titik penting untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan segala bidang, oleh karena itu RKPD Kabupaten Karawang tahun 2012 harus dirumuskan secara cermat dengan memperhatikan berbagai pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasikan, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga diharapkan selain dapat memberi input terhadap pengambilan kebijakan pembangunan, juga dapat memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan daerah. Ucapnya. Kegiatan Musrenbang pada hari ini direncanakan selama 2 hari, yang diisi oleh para Penyaji dalam hal ini adalah Bapeda Provinsi Jawa Barat, dengan materi Paparan Kepala Bapeda, Pembacaan hasil Rumusan Forum SKPD 2012, Penajaman Program Prioritas Lintas SKPD dan Pembahasan Penyempurnaan Renstra SKPD 2012. IMAM

Karawang, Siasat Kota Kejaksaan Negeri Karawang memusnahkan barang bukti miras, narkoba, uang palsu dan VCD porno hasil sitaan dari berbagai kasus yang terjadi di Karawang. Pemusnahan barang bukti yang kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait, termasuk diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Katarina Sarwesti, serta Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana.

IANTARA barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut adalah beragam jenis narkotika, antara lain 5,508 gram ganja, 4,4245 metamfetamine, 717 butir leksotan, 10 butir ekstasi, dan 0,357 gram heroin. Barang bukti lainya berupa 7.570 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, 300 botol minuman keras berbagai merk, serta 615 keping VCD/DVD porno. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya dan pihak pemerintah daerah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karawang. Hal ini karena kegiata tersebut sejalan den-

gan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas mental masyarakat. “Khususnya dalam menekan kasus penyakit masyarakat di Kab. Karawang,” tuturnya. Wakil Bupati menambahkan, dirinya dan atas nama Pemerintah Daerah juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, khususnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam menekan tingkat kasus penyakit masyarakat di Kab. Karawang. “Karena terdapat banyak hal yang mungkin tidak bisa diungkap tanpa adanya partisipasi masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Endang Katarina Sarwestri menjelaskan bahwa semua barang bukti yang dimu-

PEMUSNAHAN barang bukti snahkan merupakan kasus - kasus yang telah memiliki putusan hukum tetap sepanjang periode tahun 2008 - 2010. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan sejumlah cara, diantaranya adalah dibakar, direbus, serta dihancurkan dengan menggunakan mesin stoom. Sementara itu, di wilayah Kab. Karawang sendiri setiap tahun rutin dilakukan operasi penyakit masyarakat serta pemusnahan barang bukti hasil operasi yang telah memiliki putusan tetap. Sejumlah institusi yang kerap melakukan kegiatan tersebut antara lain Polres Karawang, Satpol PP, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Karawang. IMAM

Bupati Karawang dan Sekjen Kementan Panen Padi Sri

Panen Raya Karawang, Siasat Kota Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ir. Hari Priyono, M.Sc, melaksanakan kegiatan panen padi dengan menggunakan metode System of Rice Intensification (SRI) di areal lahan pertanian kelompok tani Resep Makaya I, Desa Pasir Kamuning, Kecamatan Telagasari, Kab. Karawang, Jumat (25/3). Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu daerah yang mendapatkan mandate untuk melaksanakan

pengembangan system SRI melalui proyek Integrated Citarum Water Resource Mangement Investment Programme (ICWRMIP) dari Kementerian Pertanian. Pengembangan di Karawang dilakukan secara tersebar pada 68 kelompok tani, 27 desa, dan 6 kecamatan, dengan luas sasaran mencapai 1.360 H. Di kelompok tani Resep Makaya I, penggunaan metode SRI pada musim tanam (MT) 2010, rata-rata produksi lahan sawah mencapai 7,19 ton per hektar. Sedangkan pada MT 2010/2011,

hasil produksi sementara telah mencapai 11,86 ton per hektar. Hasil yang diperoleh ini jauh melampaui produksi padi dengan metoda konvensional yang hanya mencapai 6,69 ton per hektar. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, metode SRI di Kab. Karawang dikenalkan dan di ujicobakan kepada para petani mulai 5 (lima) tahun yang lalu. “Sampai saat ini sudah banyak petani yang telah mencoba dan hasil produksi padinya lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi lain, salah satunya adalah yang dilakukan oleh kelompok tani Resep Makaya I,” ujarnya. Untuk itu, dirinya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada para petani yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi padi dengan menggunakan metode SRI. Selain itu, dirinya juga mengharapkan seluruh jajaran Dinas Pertanian, BP4K, serta para stakeholder lainnya untuk senantiasa proaktif dalam memberikan pembinaan kepada

Pemkab Karawang Bagikan Kompensasi Bagi Desa Lunas PBB Karawang, Siasat Kota Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kab. Karawang menyerahkan dana kompensasi bagi enam desa yang telah lunas PBB. Penyerahan dana kompensasi tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara kepada para kepala desa di Lapang Karang Pawitan, Karawang, Jumat (1/4). Keenam desa yang mendapatkan dana kompensasi tersebut merupakan desa yang telah lunas PBB tahun 2011 dari 297 desa yang ada di Kab. Karawang. Desa-desa tersebut adalah Desa Malangsari dan Desa Payungsari di Kecamatan Pedes, serta Desa Rawasari, Sukaratu, Pusakajaya Selatan dan

tersebut sangat dibutuhkan di Kab. Karawang,” tuturnya. Lebih lanjut Bupati mengatakan, dari 297 desa yang ada di Karawang, terdapat 6 desa yang telah lunas PBB, dimana sebagai reward Pemerintah Daerah memberikan dana kompensasi. “Penghargaan yang diberikan meskipun tidak besar tapi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kita semua dalam pencapaian realisasi PBB di Kab. Karawang,” imbuhnya. Pusakajaya Utara dari Kecamatan Cilebar. Masing-masing desa tersebut mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 5 juta. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa berdasarkan hasil minggon kecamatan yang

dilakukannya selama beberapa waktu lalu, masih banyak wilayah yang realisasi perolehan PBB-nya di bawah lima puluh persen. “Untuk itu, mengingat pentingnya PBB para camat dan kepala desa agar proaktif kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena dana

Karawang Menuju KTP Elektronik Sementara itu, Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan kependudukan di Kab. Karawang akan mengarah pada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang akan mengganti-

kan KTP yang telah digunakan selama ini. “Saat ini Kab. Karawang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menetapkan KTP elektronik pada tahun 2011, karena dinilai telah memenuhi persyaratan, seperti Perda, SIAK, dan keberadaan dinas catatan sipil” ujarnya. Guna mengarah kepada perubahan tersebut, lanjut Bupati, pihak pemerintah daerah saat ini terlebih dahulu akan mengembangkan sistem KTP online, yang pelaksanaannya telah menuju pada tahap pelelangan oekerjaan yang akan dilaksanakan pada beberapa hari mendatang. “Guna mensukseskan tersebut, maka diperlukan par tisipasi aktif dari masyarakat, desa, kecamatan, hingga dinas/instansi terkait guna tercapainya administrasi penduduk yang baik,” tuturnya. DENNY

JATIM

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Dishub Segera Brantas Broker Parkir

REHAB EMBUNG KEPUH REJO JADI AJANG KORUPSI Surabaya, Siasat Kota Rehab Embung Kepuh Rejo Kec. Kudu Kab. Jombang yang didanai APBN tahun anggaran 2009 sebesar Rp.794.050.000.000,- cuma bertahan 8 bulan. Menurut Tukino salah satu warga sekitar Embung mengatakan,”Memang embung ini dulunya direhab tapi baru 8 bulan sudah ambrol dan turun di beberapa bagian memang sempat dibetulkan tapi ambrol lagi ditempat yang sama dan sampai sekarang tidak dibetulkan sama sekali, justru semakin meluas ambrolnya.

IHAT saja dibagian sudut sana, yang saya tahu waktu awal-awal pekerjaan rehab embung ini memang kontraktornya menggunakan bahan material yang kualitasnya rendah apalagi campuran adonan semennya kurang, hanya pasir yang dibanyakkan, itupun tidak memakai semen yang bermerek jelas kualitas bangunannya jadinya ya begini tidak bisa bertahan lama, sudah hancir,”ujar Tukino. Senada dengan Tukino Anto yang mengaku sebagai Kaur pembangunan,”Iya dulu setelah direhab embung ini sempat jebol dan ambles dibagian pojok sana, etrus sempat dibetulkan tapi pem-

betulannya terkesan asal-asalan, masa baru 1 bulan dibetulkan sudah jebol lagi, ya di tempat yang sama juga jebolnya dan tidak ada pembetulan sampai sekarang, justru semakin meluas di beberapa bagian. Saya berharap agar cepat dibetulkan plengsengan bangunan embung tersebut apalagi kalau saya lihat anggarannya juga cukup besar. Agar tidak mengikis tanah dibagian atas bisa habis karena tidak ada dinding penahannya,”ujar Anto. Sementara menurut Ketua LSM Gepar yang turun sendiri ke lokasi membenarkan,”Memang dulu ya di situ jebolnya dan dibetulkan tapi sekarang jebolnya tambah meluas. Yang saya lihat Kasarker terkesan

tutup mata dan tidak ambil pusing terkait hal ini padahal dalam UU Jasa Kontruksi bahwa bangunan yang dibangun harus berumur minimal 5 tahun, dalam hal ini jelas ada kerjasama yang menguntungkan antara Kasatker dan PT. Jaya Etika Teknis yang berkantor di Jl. Ketintang Baru Selatan 7 NO. 6 Surabaya. Masih Tanto, apalagi sanksi juga tidak diberikan kepada kontraktor tersebut, dalam hal ini saya akan somasi dan layangkan surat ke Kejati dan Kepala Balai karena beberapa paket-paket project embung di balai Besar wilayah Sungai brantas SNVT berpotensi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh rendahnya mutu dan kualitas pekerjaan, katannya Ebih lanjut dikatakanya, pihaknya telah mencoba menghubungi Kepala balai Besar wilayah Sungai Brantas Eko tapi beberapa kali saya contact nadanya masuk tapi tidak diangkat, maka itu saya akan somasi dalam minggu ini dan saya akan tembuskan ke Kejati,”ujar Tanto. Dari pengamatan wartawan koran ini di lapangan justru kondisi embung plengsengannya turun dan jebol sepanjang ±500 meter dan sebagian pojok tempat saluran juga jebol. TIM

Sidoarjo, Siasat Kota Banyaknya keluhan masyarakat terkait menjamurnya oknum juru parkir (jukir) nakal di Kabupaten Sidoarjo akan di tangani secara serius oleh Dinas terkait. Masyarakat merasa di rugikan kalau berada di area parkir berlangganan yang jelas-jelas parkir berlangganan membayar pajak kendaraan atau PKB sebesar 25 ribu untuk sepeda motor dan 50 Ribu untuk mobil jangka waktu setahun sekali. Namun, dilapangan terutama di lokasi resmi parkir berlangganan oknum jukir masih saja menariknya. Lokasi parkir berlangganan yang masih di tarik yaitu, RSUD Sidoarjo, Puskesmas Jabon, Puskesmas Porong, Puskesmas Sukodono, Pasar Sukodono, Pasar Porong, Pasar Loak Candi, Pasar Larangan dan masih banyak lagi. Kepala Dinas Perhubungan M. Husni Thamrin sewaktu dikonfirmasi melalui kepala UPTD parkir Abu Dardak akan segera menindak tegas oknum juru parkir nakal. Dilapangan jukir nakal selama ini

d koodinir oleh seorang Broker parkir. Broker-broker ini akan segera dipanggil dan ditindak. “Kami segera melakukan operasi gabungan mulai dari Polres, Denpom, Garnisun, dan Satpol PP,” Ujarnya. Pihaknya selama ini masih mendapatkan laporan dari masyarakat karena masih saja ada oknum atau jukir dalam menjalankan tugasnya padahal Dinas Perhubungan sudah sering mengadakan penyuluhan terkait hal tersebut. “Kekurangan tenaga kerja sebagai pengawas jukir merupakan salah satu penyebabnya. Untuk itu kami telah mengajukan penambahan tenaga kerja kepada Bupati Saiful Illah.” Lanjutnya Dishub Sidoarjo sendiri sangat jengkel dengan ulah para oknum jukir yang nakal, padahal dari pihak sini telah memberikan sosialisai penyuluhan terhadap para jukir yang ber tugas di Kabupaten Sidoarjo. “Masak di sepeda motor sudah saya tempelkan kartu karcis parkir berlangganan, namun masih saja di tarik Rp. 1000.” jelasnya sambil tersenyum. TAN/NANIK

Bupati Sidoarjo Resmikan Pos Lantas Waru Sidoarjo, Siasat Kota Peresmian pos lantas waru yang berada di pintu keluar terminal Purabaya, Kamis (31/03) lalu, dibuka dan diresmikan oleh bupati Sidoarjo H. Saiful Illah. Dalam sambutannya, bupati sangat mendukung program Sidoarjo Light On yang dihelat satlantas polres Sidoarjo, Bupati menganggap program itu bisa membantu memuluskan sosialisasi dan pemasyarakatan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkatan Jalan. “Saya lihat sendiri di jalan dengan program ini pengendara motor selalu menyalakan lampu utama pada sianghari.” ungkapnya. Terkait permasalahan jalan rusak di kabupaten Sidoarjo yang bbisa menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pengendara motor, Bupati menginstruksikan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo agar secepatnya memper-

baiki jalan yang berlubang. Karena jika tidak secepatnya diperbaiki dampaknya akan bertambah besar lubangnya. “ Jika upaya ini dilakukan akan menghemat dana perbaikan jalan yang rusak.” Terangnya. Kapolres Sidoarjo AKBP Eddy Hermantomengatakan lewat program ini, hasil analisis dan evaluasi tim Light On menunjukkan jumlah pelanggaran yang tidak menyalakan lampu utama dari hari ke hari selama ini menurun. Di samping itu, lewat program ini jumlah kecelakaan lalu lintas di jalur KTL menurun drastis, “Kami bersyukur program ini berhasil,” Jelasnya. Pada kesempatan itu, Bupati Saiful Illah dan Kapolres Sidoarjo AKBP Eddy hermanto mengumumkan pemenang undian program Sidoarjo Light On dan terakhir di tutup dengan pemotongan tumpeng. TAN/NANIK

Kasatker Mainkan Paket Sarana Agro Politan Sukomoro Surabaya, Siasat Kota Melihat anggaran paket kawasan RSH lingkungan kumuh KMH Agro Politan Invrastruktur skala kawasan, tepatnya di Satker pengembangan kawasan pemukiman pedesaan yang berada di bawah kendali Dinas PU Cipta Karya Prop. Jatim yang setiap tahunnya mendapat kucuran dana yang nilainya tidak sedikit. Mungkin itu sebabnya nilai proyek yang diperoleh para rekanan dari Dinas ini tergolong empuk. Perihal rejeki dari setiap pekerjaan, sah-sah saja hukumnya. Sesuai data dan informasi yang dihimpun koran Siasat Kota bahwa dari sekian banyak jumlah paket di Satker Pengembangan kawasan pemukiman pedesaan diduga kuat jadi sarang permainan yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi dan nepotheisma (KKN). Salah satu contoh yang mengemuka adalah paket prasarana dan sarana agro politan di kawasan Sukomoro, baru 5 bulan dikerjakan kondisi jalan aspal tersebut sudah retak kulit buaya, pelepasan bibir, dan bergelombang juga ambles di beberapa titik padahal nilai pagu proyek tersebut cukup besar, sebesar 1,5 M yang diambilkan dari anggaran tahun 2010. Hal tersebut dibenarkan Toha warga Sukomoro yang depan rumahnya dilewati proyek aspal tersebut,”Iya mas ini baru saja diaspal tapi lihat saja sudah bergelombang, aspalpun mengelupas dan retak-retak padahal belum ada satu tahun kira-kira sekitar 5 bulan lalu. Kondisi seperti ini belum dilewati mobil atau truk sudah seperti ini bentuk jalannya. Masih Toha,”Yang saya amati memang pekerjaan

ini sewaktu awal dilaksanakan terkesan asal-asalan, masa aspal digelar pada waktu hujan gerimis jelas akan mengurangi daya rekat aspal tersebut”, ujar Toha. Hal Senada dengan Toha, Andi salah satu perangkat desa setempat membenarkan,”Memang ini jalan baru beberapa bulan sudah bergelombang, mengelupas aspalnya dan sebagian jalan turun, tepatnya di pinggir sungai sebelah selatan. Padahal jalan ioni tidak dilewati truk atau mobil, cuma sepeda motor dan sepeda pancal dan di pojok sana juga di tengah-tengah drum jadi mobil ataupun truk tidak bisa lewat, kalau yang saya lihat dari hasil pekerjaan aspal ini memang jelek, masa baru sepeda motor yang melintas jalan sudah kayak begini apalagi batu pengancing kanan kiri tidak dirapikan dan dibiarkan keluar keliatan tidak tertutup aspal hal ini dapat mengakibatkan ban sepeda pancal dari beberapa anak sekolah yang lewat sini bocor, lihat saja batu pengancing di pinggir-pinggir itu cukup runcing.” ungkapnya Masih menurut Andi, warga Supomoro terima kasih kalau jalan lingkungan ini di aspal tapi dengan kualitas dan kuantitas proyek yang seperti ini belum satu tahun sudah hancur ya percuma saja, sia-sia uang negara yang diperuntukkan untuk membangan jalan ini karena tidak bertahan lama,”ujar Andi. Sementara itu Kasatker pengembangan kawasan pemukiman pedesaan Ir. Zaenal Arifin ketika ditemui di kantornya (31/ 3) lalu terkesan menganggap enteng masalah ini,”Kalau yang ini yang sampean bawa ini bukan paket saya, paket saya di

PAKET Sarana Agro Politan Sukomoro kawasan Sukomoro memang saya akui pekerjaannya jelek dulu saya suruh bongkar kontraktornya sampai mandornya stres dan meninggal, tapi kalau sekarang jalannya begitu rusak dan bergelombang saya akan suruh kontraktornya membetulkan lagi, yang saya lihat memang jalan disitu labil dan bergelombang. Ketika ditanya siapa kontraktor yang mengerjakan Zaenal terkesan menutupi dia hanya menjawab kontraktor yang mengerjakan dari Nganjuk sendiri tanpa memberitahu CV atau PT dan anggaran yang digunakan. Sementara itu, Ketua LSM GEPAR Hertanto membenarkan kalau paket sarana Agro Politan kawasan Sukomoro Kab. Nganjuk memang hancur jalannya, disamping bergelombang aspal juga banyajk yang mengelupas dan retak kulit buaya. Padahal anggarannya cukup bersar dan ini jalan lingkungan cuma dile-

wati sepeda motor tapi kok seperti ini bentuknya. Yang saya tanggap dipaket ini jelas ada kerjasama yang menguntungkan anatara Satker dan pihak kontraktor, terbukti kualitas pekerjaannya mutunya rendah tapi tetap diloloskan apalagi kontraktor tidak diberi sanksi apapun, malah terkesan dibiarkan. “Yang jelas saya akan somasi ke Dinas PU Cipta Karya juga saya akan tembuskan ke Dirjen PU Cipta Karya yang berkantor di Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, tepatnya ke bidang hukum RR.Koes Waryun Dirdjo Suwaridirjsuwari SH. Agar tahu kalau beberapa paket yang diturunkah di Jatim sarat permainan mulai konmtraktor yang diduga titipan orang Dinas sampai aroma polisi yang juga terasa di paket tersebut/ masih Tanto,” Dalam hal ini saya tidak akan kompromi, kalau seperti itu pengerjaannya ya di-

bongkar ulang agar sesuai, jangan dibiarkan jelas ini ada apa-apanya,”ujar Tanto geram. Hingga berita ini diturunkan beberapa kali Kepala PU Cipta Karya Ir. Supaat ketika dihubungi lewat telepon selulernya nadanya aktif tapi tidak diangkat. Sementara dari pantauan wartawan koran ini di lokasi Paket Jl. Sukomoro memang sungguh mencengangkan, sebagian aspal sudah mengelupas, berlubang dan bergelombang, sebagian sudah retak-retak yang mengakibatkan gagal kontruksi. Padahal yang saya tahu jalan tersebut dipasang portal sehingga baik mobil ataupun truk tidak bisa melintas di jalan tersebut hanya sepeda motor saja yang bisa melintas. Ketebalan aspal yang saya lihat dari pengelupasan hanya tebal 1 cm, jelas ini tidak akan bertahan lama dengan pekerjaan seperti ini akan berpotensi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh rendahnya mutu dan kualitas pekerjaan. Bahkan spekulasi masyarakat yang mengatakan pelaksanaan paket-paket project di Satker pengembangan kawasan pemukiman pedesaan, hanyalah akan dijadikan ajang menangguk rejeki haram oleh oknum-oknum tertentu akan semakin berkembang. Apalagi user sebagai pengelola projrct tidak segera mengambil langkah-langkah strategi. Apalagi pimpinan project hanya menyerahkan setiap persoalan yang terjadi dalam paket pelaksanaan kegiatan kepada penyedia jasa atau pejabat pelaksana teknis kegiatan yang sama sekali tidak memahami makna pembangunan bahwa sejatinya untuk dari atas kepentingan rakyat. TIM

INDRAGIRI HILIR

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Kawanan Rampok Gasak Rumah Warga Tembilahan, Siasat Kota Enam kawanan perampok beraksi di rumah Adi Wagini (42), warga Parit Sukajadi, Tasik Pelanduk, Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Selasa, (29/3) lalu sekitar pukul 00.30 WIB. Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum dari lapangan, sekitar pukul 00.30 WIB tersebut para penghuni rumah sudah terlelap tidur. Tiba-tiba dikagetkan bunyi pintu rumah yang didobrak para pelaku. Saat penghuni rumah dalam suasana kepanikan, keenam perampok tersebut telah berada didalam rumah. Disebutkan mereka mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu broti berukuran cukup besar. Saat itu para pelaku membawa pelepah kelapa yang dipotong tajam dan golok panjang. Mereka lang-

sung mengancam dan mengambil barang-barang berharga milik korban Adi. Kebetulan korban berjualan barang-barang kebutuhan harian dirumahnya. Para pelaku berhasil menggasak uang Rp 2,5 juta, 1 slop rokok Dji Sam Soe, 1,5 slop rokok Surya, 1,5 slop rokok Gudang Garam Merah dan 2 slop rokok Niko. Juga mengambil satu unit HP Nokia N70, mesin receiver digital, sebuah kampak, 3 bilah parang serta 2 bilah pisau. Setelah menggasak barangbarang korban, kawanan rampok ini kabur dengan jalan kaki menuju kearah jalan tembusan PT Guntung Idaman Nusa (PT GIN) Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran. Kapolsek Mandah, AKP. AH. Matondang mengakui adanya laporan kejadian perampokan tersebut. IIN

Dedy Hermawan Dilantik Jadi Waka PN Tembilahan Tembilahan, Siasat Kota Dedy Hermawan, SH resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Rabu (23/3) lalu. Pengambilan sumpah dan pelantikan Waka. PN Tembilahan ini dipimpin Ketua PN Tembilahan Rudi Kindarto, SH. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Inhil, Raus Walid, Wakil Bupati Inhil, Rosman Malomo, Kajari Tembilahan, Ferziansyah Sesunan, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, M Nur, Kasdim Kodim 0314/ Inhil, Mayor Inf. Edi Yanto, Kabag Ops Polres Inhil, Kompol. TM Bakkara dan beberapa pejabat Inhil lainnya. Dalam sambutannya, Ketua PN Tembilahan, Rudi Kindarto mengharapkan Wakil Ketua PN Tembilahan yang baru ini dapat saling bekerjasama dalam mengemban tugas disini. “Saya harapkan kita dapat sama-sama bekerjasama dalam menjalankan tugas,” ujar Waka PN Tembilahan, Dedy Hermawan saat pelantikan tersebut. Pada kesempatan usai dilantik, mantan hakim di PN Purwokerto tersebut menyatakan ia akan siap menjalankan tugas dan bekerjasama dengan semua komponen di PN Tembilahan, termasuk dengan jajaran unsur Muspida lainnya. Saat itu ia juga menceritakan berbagai pengalamannya saat menjabat sebagai hakim di berbagai Pengadilan Negeri di berbagai daerah di Indonesia. IIN

Perkebunan kelapa.

IPKR Soroti Minimnya Alokasi APBD Bagi Infrastruktur Kelapa Tembilahan, Siasat Kota Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) Kabupaten Indragiri Hilir menyoroti minimnya alokasi dana APBD Inhil bagi pembangunan infrastruktur perkebunan di Inhil. Padahal, menurut IPKR saat ini cukup banyak infrastruktur perkebunan kelapa rakyat, seperti tanggul dan trio tata air di kawasan pesisir yang dalam kondisi memprihatinkan. “Kita memper tanyakan minimnya alokasi dana APBD Inhil bagi pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa yang dalam kondisi rusak parah dan mengancam lahan perkebunan kelapa, terutama di kawasan pesisir Inhil,” ungkap Ketua IPKR Inhil, Zainuddin Acang, SH, Kamis (24/3) lalu. Lanjut pria yang berprofesi sebagai advokat ini, IPKR sebagai organisasi

masyarakat yang independen juga menyoroti berbagai isu krusial yang menyangkut kepentingan petani kelapa, seperti kasus serangan hama kumbang di Kecamatan Gaung, terendamnya perkebunan kelapa di Desa Tanjung Lajau, Kuindra. “Kita akan lakukan inventarisir bagi permasalahan dan isu penting yang menyangkut kepentingan dan nasib perkebunan dan petani kelapa di Inhil,” sebutnya. Demikian juga permasalahan harga kelapa di Inhil yang fluktuatif dan tidak stabil, karena permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap nasib para petani kelapa.”Sehingga kita mendesak adanya standarisasi harga kelapa di Inhil, untuk itu mendukung segera dibentuknya Balai Lelang Kelapa (BLK),” imbuh Acang. IIN

BONGKAR JALUR HIJAU Sejumlah pekerja menggunakan alat berat membongkar jalur hijau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau, Rabu (30/3). Pemerintah Kota Pekanbaru membongkar jalur hijau dan memindahkan 370 batang pohon di pusat kota untuk kepentingan pembangunan jalan layang dan proyek Jembatan Siak IV.

MUSDA PAN INHIL RICUH DAN BERAKHIR DEADLOCK Tembilahan, Siasat Kota Musyawarah Daerah Partai Amanat Nasional III (Musda PAN) III Inhil, Ahad, (27/3) lalu di Gedung Engku Kelana Tembilahan yang dibuka Ketua DPW PAN Riau, Herliyan Saleh berlangsung ricuh dan deadlock.

ERICUHAN bermula saat sidang pembahasan tatib sidang dipimpin M. Yunus Marala, akan dimulai, Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kempas, Tanri Liweng meminta terlebih dahulu dibacakan surat rekomendasi nama-nama calon Ketua Formatur DPC PAN Inhil oleh DPP PAN. Ketua DPAC Kuindra, Muhammad Saleh dan beberapa Ketua DPAC lainnya juga meminta dibacakan surat dari DPP tersebut. Menurut mereka ini merupakan transparansi dan berjalannya Musda secara demokratis. “Tolong dibacakan nama-nama calon Ketua Formatur, sehingga kami menjadi tahu siapa saja yang akan dipilih. Kami minta sidang ini berjalan demokratis dan terbuka,” ujar Tanri Liweng. Saat itu beberapa Ketua DPAC juga berteriak memprotes pimpinan

sidang. Bahkan, tiba-tiba ada peserta yang melemparkan kursi kedepan ruang sidang. Aparat kepolisian yang berjaga saat itu dengan cepat mengantisipasi keadaan saat itu Suasan ricuh terus berlanjut, saat Wakil Sekretaris POK DPW PAN Riau, Heri Setiawan membacakan surat verifikasi calon Ketua Formatur Musda III PAN Inhil Nomor : PAN/A/K-SJ/130/III/ 2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang ditandatangani Ahmad Hafisz Tohir dan Taufik Kurniawan. Dalam surat tersebut nama Hidayat Hamid, salah satu kandidat bakal calon Ketua DPC PAN Inhil tidak tercantum. Dalam surat ini hanya dicantumkan nama Tarmizi SE dan H Suparlan SH. Spontan usai surat ini dibacakan langsung menuai protes dari bakal calon Ketua DPC PAN Inhil, Hidayat Hamid dan para pendukungnya. Mereka mempertanyakan

dicoretnya nama Hidayat Hamid dalam surat DPP PAN tersebut. “Saya mempertanyakan kenapa nama saya dicoret, tanpa alasan yang jelas. Apakah ini yang dinamakan partai yang demokratis, bubarkan saja Musda ini,” teriak Hidayat sambil berlalu meninggalkan ruang sidang dan diikuti para pendukungnya. Karena suasana yang tidak kondusif dan banyaknya peserta yang meninggalkan ruang sidang, maka pimpinan sidang M. Yunus Marala terpaksa menghentikan sidang dan menyatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan “Karena suasana yang tidak kondusif, maka terpaksa sidang ditutup dan dinyatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar Yunus Marala sambil menutup sidang Kandidat bakal calon Ketua DPC PAN Inhil yang namanya dicoret, Hidayat Hamid mensinyalir adanya permainan dan trik politik terkait hilangnya namanya didalam surat verifikasi DPP PAN tersebut. “Saya mensinyalir surat verifikasi DPP PAN tersebut dipalsukan, apalagi surat itu hanya di fax kan dari Jakarta. Ini merupakan permainan politik untuk mencegal saya,” tegas Hidayat. IIN

Wartawan Inhil Gelar Gerakan Hijau Kampong Bersama Dinas PU Tembilahan, Siasat Kota Persatuan Wartawan Indonesai (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) perwakilan Indragiri bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencanangkan Gerakan Hijau Kampong. Kegiatan ini masih sempena Hari Pers Nasional (HPN) ke-65 tahun 2011. Gerakan ini secara simbolis dicanangkan pada Jum’at (25/3) lalu dipusatkan di Kantor Lurah Sungai Beringin di Jalan Sungai Beringin, Kelurahan sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terlihat para pejabat dan staf PU Inhil berbaur dengan bukan hanya wartawan anggota PWI, tapi juga melibatkan seluruh wartawan liputan Inhil. Gerakan Hijau Kampong ini

juga dipadukan dengan Gerakan Masyarakat Gerakan Jum’at Pagi Bersih Lingkungan (Gemas Gempar Berlian). Nantinya gerakan menjadi pemicu bagi warga Inhil untuk program penghijauan lingkungan dan kebersihan lingkungan. Pencanangan kegiatan ini selain dihadiri pejabat PU Inhil, juga dihadiri langsung Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil, T. Edy Efrizal, Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Hj Rumisis, pejabat Dishubkominfo dan Dinas Sosial Inhil, Camat Tembilahan, Sudinoto dan Lurah Sungai Beringin, Saluddin. Ketua PWI Perwakilan Inhil, Andang Yudiantoro mengungkapkan bahwa Gerakan Hijau Kampong ini masih dalm rangkaian kegiatan peringatan HPN ke-65.

“Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional ke 65 ini merupakan bagian kepedulian PWI terhadap penyelamatan dan mencintai lingkungan. Kita harapkan dengan kegiatan ini Inhil semakin hijau,” sebutnya. Camat Tembilahan, Sudinoto menyambut baik kegiatan Gerakan Hijau Kampong yang dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat cinta lingkungan dan kebersihan. Kedepan kegiatan ini dapat lebih ditingkatkan dan menjadi gerakan massal peduli lingkungan. “Kita harapkan gerakan ini menjadi semangat kita untuk mendapatkan Penghargaan Adipura. Gerakan Hijau Kampong ini sejalan dengan Gerakan Gempar Berlian,” ujar Kabid Kebersihan PU Inhil, Joko Setiabudi. IIN

KALIMANTAN

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

DPRD ABAIKAN PERMASALAHAN TIGA PERUSAHAAN Rengat, Siasat Kota Permasalahan tiga perusahaan yang sudah diadukan masyarakat kepada DPRD, hingga kini belum mempunyai titik terang dalam penanganannya.Bahkan permasalahan yang meresahkan masyarakat itu seakan diabaikan oleh DPRD. “Kinerja anggota DPRD Inhu priode 2009-2014 khususnya komisi A, dinilai kurang berbuat untuk masyarakat, bagaimana tidak terkait persoalan tiga perusahaan yang sudah berkali-kali disampaikan laporan ke DPRD, belum tergubris dan seakan dibiarkan dewan sesuai bidangnya oleh komisi A. Akibatnya muncul pertanyaan publik apalagi kantor DPRD Inhu itu kerap kesepian” kata Hatta Munir warga tokoh masyarakat Air Molek, kepada Siasat Kota di Pematang Reba pekan lalu. Dikatakan Hatta, kinerja anggota DPRD Inhu priode 2009-2014, dinilai

kurang berbuat sebagai wakil rakyat. Pada hal telah disampaikan laporan resmi kepada DPRD Inhu terkait tuntutan sengketa lahan antara masyarakat dan PT.Mitra Kembang Selaras (MKS) Kecamatan Lirik, PT.Panca Agro Lestari (PAL) kecamatan Batang Gangsal, “Persengketaan lahan kelapa sawit desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang dengan PT.PN V agar dapat segera dilakukan hearing. Artinya, jangan ada nanti masyarakat menjadi seperti ayam mati kelaparan dilumbung padi, Itik berenang

diair mati kehausan, siapa yang harus dipersalahkan, tentu kesalahan ini tidak luput dari kebijakan Esekutif dan Legislatif Inhu sebelumnya,” kata Hatta Sementara hal yang sama Roilani didampingi Sutrisno yang mewakili masyarakat desa Danau Rambai kecamatan Batang Gangsal mengakui keluhannya yang tidak dapat menindaklajuti untuk menggelar hearing terkait sengketa lahan PT.PAL. Dan sengketa lahan 1200 ha yang diserobot PT.PAL, masyarakat akan menduduki lahan tersebut sesuai arahan Suradi,SH selaku ketua komisi A DPRD Inhu. “Berkaitan yang akan menduduki lahan itu’ kita melayangkan kembali surat pemberitahuan keseluruh instansi dan DPRD Inhu. Kaitan rencana yang akan dididuki masyarakat” Suradi,SH ketua Komisi A DPRD Inhu membantah keras. Tidak ada saya sebut itu atas nama ketua komisi A, tidak ada, itu bohong, dan tidak ada saya katakan. Masalah mereka mau melayangkan surat silakan saja, itu hak mereka oleh masyarakat ” ucap Suradi,SH sambil membantah. FRASETIA

Pemkab Inhu Tekankan Pengusaha Segera Mengurus Amdal Rengat, Siasat Kota Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kab.Inhu Ir.Teguh Krisyanto mengatakan telah melayangkan surat kejumlah 60 perusahaan besar guna pemberitahuan agar segera mengurus izin Amdalnya sesuai waktu yang dijadwalkan. Pemkab.Inhu diberikan waktu bhingga batas bulan mei nanti. Katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui hubungan Hp.selulernya kemaren. Sementara Hatta Munir ketua LSM MPR Ber-Nas Inhu menjelaskan yang juga dirinya diundang pihak polres guna sosialisasi terkait yang dilayangkan kesetiap daerah melalui Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi Menlu Bidang Tata Lingkungan yang telah melayangkan surat kemasing-masing daerah agar dapat menjalankan tentang peraturan Menetri Lingkungan Hidup No.14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi setiap yang meliki usaha.terang Hatta Munir ormas Inhu baru-baru ini saat dirinya diundang oleh Polres guna wawancara sosialisasi tentang Amdal. Dijelaskannya Hatta” Menindaklanjuti tentang dokumen agar diketahui setiap pen-

gusaha, selanjutnya surat Kapolri No.B/734/ III/2011/Puslitbang, 9 Maret 201 tentang pelaksanaan penelitian diwilayah Polda Riau dan jajarannya, dan kemudian Surat Kapolri No.B/710/III/2011/Puslitbang 7 Maret 2011 tentang pemberitahuan awal pelaksanaan penelitian diwilayah Polda Riau dan jajaran, dan Surat telegram Kapolda Riau No.ST/334/ III/2011, 11 Maret 2011 tentang jadwal kegiatan penelitian di Polres Inh dan Surat Polres Inhu Ni.B/55/III/2011. Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri melaksanakan kegiatan penelitian wawancara dan pengisian keusioner tentang Analis dan Dampak keamanan dengan para Responden yang akan dilaksanakan. Maka Pemkab,Inhu harus menghimbau bagi seluruh yang melakukan usaha, agar mengurus tentang izin pengolahan lingkungan. Hal ini menindak lanjuti peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

“Sebab batas waktu penyusunan DELH dan DPLH paling lama hingga 3 Oktober 2011, untuk itu setiap bagi pengusaha perlu diberikan batas waktu untuk melakukan pengesahan dokumen DELH dan DPLH sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2). Dan bila masih terdapat usaha atau kegiatan skala Amdal yang telah memiliki izin, namun tidak memiliki dokumen Amdal, tentu bagi para pengusaha tersebut lewat dari batas waktu itu, tetap diberikan sanksi. Kemudian bilamana setelah 3 Oktober 2011 nanti, kegiatan yang telah ditetapkan DELH/DPLH maupun DPPL belum juga mendapatkan pengesahan terhadap dokumen yang disusun, penetapannya diagap tidak berlaku dan kegiatan tersebut dianggap tidak memiliki dokumen, dan bagi pengusahapun tetap diberikan sanksi sesuai UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Demkian Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.B-718/Dep.I/LH/01/2011 tertanggal 25 Januari 2011 agar segera disosialisasikan oleh instansi terkait.Tandasnya Hatta. FRASETIA

Ir.J.SIMANJUNTAK :

Programkan Pengembangan Lahan Pertanian Rengat, Siasat Kota Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Inhu Ir.Johansen Simanjuntak baru-baru ini diruang kerjanya mengatakan, Hasil pantaunnya dari semakin lajunya peningkatkan pertumbuhan masyarakat Inhu, yang mencapai kurang lebih 300 ribu jiwa saat ini. Artinya’ harus membutuhkan beras minimal 30 ribu ton pertahun. Dan lahan pertanian pangan, baru sekitar 4000 ha yang dapat terkelola Ir. J SIMANJUNTAK dengan rata-rata antara 2-3 ton perhektarnya, tentu kebutuhan pangan yang diperlukan belum mencukupi. Untuk mengantisipasi kekurangan kebutahn pangan tersebut jelas Ir.Johansen simanjuntak” Pemerintah melalui dinas Pertanian Pangan dan Holtikoltura Inhu, harus memprogramkan guna pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memberikan semangatnya masyarakat, agar tidak terlalu fokus hanya kepengembangan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun karet. Maksudnya’ bagaimana petani itu dapat terbantu dengan memberikan seperti, bantuan bibit dengan padi unggul, pupuk serta membantu pembiyaan pembukaan lahan baru pada lahan-lahan tidur tersebut. Namun dalam pengolahan itu, apalagi daerah rawa-rawa yang mudah digenangi banjir, tidak terlepas untuk bekerjasama dengan pihak dinas PU dalam pembuatan kanal sebagai pembuangan saluran air, dranase pengairan dengan pakai pintu saluran untuk mengaturnya yang dibutuhkan air kedalam sawah. Akuinya mantan kasubag program dinas pasar itu” sebenarnya wilayah Inhu dapat menjadi lumbung beras. Karena masih banyak lahan-lahan tidur yang belum terkelola untuk cadangan persawahan sesuai UU No.41 tahun 2009 tentang perlindungan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun tidak terlepas harus melalui aturan seperti pembuatan Perda tentang pengembangan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini kata Johansen” pengembangan lahan yang berpotensi berdasarkan pantauan lapangan dan yang telah diusulkan masyarakat petani mrlalui kelompok yakni” Kecamatan Kuala Cenaku Desa Tanjung Sari lahan tidur 700 ha, bakal panen raya 800 ha, Kuala Mulya lahan tidur 1000 ha dan yang dikelola 1000 ha, Kuala Cenaku lahan tidur 1000 ha, dikelola 1000 ha, Pulau Jumat lahan tidur 500 ha dan 200 ha baru terkelola, Teluk Sungkai lahan tidur 250 ha, terkelola kelola 200 ha, Suka Jadi 300 hektar lahan tidur dan terkelola 200 ha. Selanjutnya wilayah kecamatan Rengat desa Tambak 300 ha dan dikelola 150 ha, Pulau Gelang 100 ha dan dikelola 150 ha termasuk Rawa Skip 50 ha dan yang dikelola baru sekitar 50 ha, belum lagi yang akan menyusul dari sejumlah kelompok tani masyarakat kecamatan Rangat Barat, Rakit Kulim dan Kelayang yang mengusulkan kedinas Pertanian Pangan dan Hotikultura Inhu. Maksudnya para kelompok petani untuk mendapatkan perhatian pemerintah dalam pengolahan.Dan program lainnya kepada kelompok tani masih ada ruangan melalui program “Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), yang tujuannya untuk pengelolahan sektor pertanian pangan berkelanjutan. Tapi pihak dinas Pertanian dan Holtikultura Inhu, tetap mengupayakan, agar mendapat perhatian pemerintah pusat melalui bantuan APBN, APBD Provinsi dan daerah, paling tidak dapat pengelohannya dapat dilakukan searing anggarannya. Selain itu dengan para kelompok petani, tentu pemerintah juga harus membantu permudahan dengan memberikan mesin penggilingan padi. Bila penting ketika pengolahan tanaman padi tersebut, bagaimana agar dua kali panen raya dalam satu tahun oleh petani.terangnya. HATTA MUNIR

USUT BERKURANGNYA PAGU KBR

Berkedok Pembuatan Rekening dan Pengadaan Folybek Rengat,Siasat Kota Bukan hanya persoalan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Indragiri Hulu (Inhu) yang hingga kini belom terselesaikan, pengurangan pagu anggaran untuk KBR juga diduga kuat terjadi penyelewengan. “Dalam beberapa lokasi dari 34 kelompok pengelola KBR yang belum belum terselesaikan hingga kini, juga diduga ada pengurangan sebesar Rp.8 juta dari pagunya anggaran perkelompok dengan berkedok pembuatan rekening masing kelompok sekaligus pengadaan folybek KBR oleh oknum pendamping KBR yang ditunjuk BPDAS tersebut” demikian diungkapkan Tamsur,SE Panglima Askar Melayu Riau (AMRI) Kabupaten Indragiri Hulu. Diharapkan Tamsur, agar penyidik dalam hal ini pihak kepolisian maupun jaksa untuk mengusut tuntas terkait adanya indikasi penyimpangan pemotongan pagu KBR. Sebagai catatan pemotongan pagu anggaran KBR tersebut pernah diakui Hendra Syahputra selak pengawas dan monitoring KBR yang dilaksanakan tiap kelompok KBR. “Dalam hal ini juga penyidik bisa mempelajari laporan periodik kemajuan KBR kepada dinas kehutanan Inhu dengan tembusan BPDAS sesuai SK No.133/

BPDAS-INROK/2010 untuk wilayah kabupaten Indragiri Hulu., karena tidak diatur dalam kapasitasnya untuk pengurangan dana pada perkelompok dengan kedok pembuatan rekening sekaligus pengadaan folybek KBR,” harap Tamsur “Berdasarkan juklak tata cara pengertian KBR yang diatur dalam BAB I dengan peraturan menteri kehutanan No. P. 24/Menhut-II/2010 huruf C pada poin (2) disebutkan’ Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembuatan KBR yang memuat sasaran lokasi kegiatan, komponen kegiatan, dan rencana pemanfaatan bibit, disusun melalui musyawarah kelompok. Dan Poin (4) Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok pengelola oleh tenaga lokal yang secara teknis dianggap mampu mendampingi mulai dari penyusunan RUKK, proses produksi dan pemeliharaan bibit serta penanaman,” katanya Sesuai juklaknya, sasaran lokasi perencanaan diutamakan berada dalam DAS prioritas, berada didalam dan di sekitar kawasan hutan, Memiliki lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif, Berdasarkan penetapan Lokasi KBR, kelompok pengelola menyusun Renca-

na Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), ditandatangani ketua kelompok pengelola serta diketahui oleh Kepala Desa. Maka RUKK paling sedikit memuat nama kelompok, daftar anggota dan pengurus kelompok, sasaran lokasi kegiatan yang dilampiri dengan sketsa lokasi, komponen kegiatan yang memuat uraian kegiatan, volume, jenis dan jumlah bibit, biaya, tata waktu, dan penanggung jawab hingga kerencana pemanfaatan dan distribusi bibit. Sebelumnya ketika dikonfirmasi Siasat Kota Hendra Sahputra membenarkan tentang adanya pemotongan dana kelompok pengelola sebahagian guna pengadaan folybek dan rekening sebesar Rp.8 juta perkelompok saat itu masih menunggu datangnya folibek yang sedang dikirim, namun bagi kelompok yang mendahulukan, tetap dikembalikan dananya. Pujiono, salah satu ketua kelompok KBR dari Sinar Tani untuk alokasi desa Pekan heran kecamatan Rengat, mengatakan untuk pengadaan folebax KBR itu belum pernah ada, namun akhirnya pengelola kelompok sendiri yang membeli hingga selesai dilaksanakan, dan hanya tinggal perawatan selanjutnya. Sementara, Harmaen ketua Ormas

TAMSUR, SE Gerakan Anti Korupsi Inhu yang pernah melaporkan permasalahan KBR kekejaksaan negeri rengat, mengatakan bahwa pemotongan pagu anggaran yang dilakukan itu diduga fiktif, buktinya dengan adanya pengakuan kelompok yang belum menerima folibeknya. Hal itu harus diusut oleh hukum, apalagi tentang persiapan alokasi lahan KBR diduga tidak jelas bahkan dalam susunan anggota kelompok disinyali direkayasa guna mendapatkan program KBR itu. “Karena jumlah keseluruhan 34 kelompok pengelola KBR, dana pagu per-

kelompok anggarannya Rp.50 juta untuk pembuatan bibit sebanyak 50 ribu folibek yang ukuran besar gelas dengan ukuran 14 Cm X 22 Cm itu, harganya Rp.15 ribu perkilogram dan mencapai hingga 300 lembar. Berarti 50 ribu polybak dibagi 300 lembar, dan hasilnya sekitar 167 kilogram X Rp.15 ribu yang jumlah totalnya hanya Rp.2505000 ditambah biaya pembuatan rekening Bank kelompok KBR sebesar Rp.1250000. Secara keseluruhan hanya Rp.3755000 perkelompok jumlahnya, bukan 8 juta. Indikasi tersebut harus diusut pemotongan itu” kata Harmaen Sementara ketua komisi B anggota DPRD Inhu Manahara Napitupulu, terkait hearing KBR Inhu diakuinya dijadwalkan hari senin (4/4). Artinya guna mengetahui dimana kejanggalannya. katanya singkat. Kapolres Inhu melalui Kanit Tipikor, Ipda Ari Sunariya mengatakan’ terkait masalah KBR membenarkan adanya laporan’ namun masih tahap penyelidikan. Tentang adanya indikasi pemotongan sebesar Rp.8 juta pada perkelompok, belum mengetahui. Hal itu akan diproses jika benar, nanti akan kita panggil bersangkutan yang mengakui tersebut untuk kebenarannya,” singkatnya. FRASETIA

NUSANTARA

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Diharapkan Sukses Prestasi dan Sukses Ekonomi

SUMSEL SIAP TUAN RUMAH SEA GAMES XXVI WALI KOTA Lubuklinggau berpoto bersama keluarga Pemilik SMART Hotel

Grand Opening Smart Hotel Lubuklinggau Lubuklinggau, Siasat Kota. Smart Hotel berdiri di Pusat Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dari simpang tiga Lintas Sumatera berjarak kurang lebih 500 meter. Hoter berkelas bintang empat ini menawarkan bayak fasilitas yang kan membuat nyaman tamu. Smar t Hotel diresmikan langsung oleh Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi. Saat mengahadiri Peresmian para pejabat Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas dan tamu undangan lainnya nampak antusias dengan hadirnya Smart Hotel ini. Pemilik Smar t Hotel, Ir Hindra Sumarjono di selah acara Grand Opening Smart Hotel mengatakan, Smart Hotel hadir untuk tamu yang datang berkunjung ke Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau saat ini dalam kemajuan yang cukup pesat. Selain itu juga, Kota Lubuklinggau sendiri merupakan kota yang strategis, karena berada diperlintasan Kota Kabupaten dan Provinsi. Lubuklinggau adalah Kota Transit, Smart Hotel adalah jawaban untuk tamu melayani tamu. “Dulunya, Hotel Citra sekarang kita tingkatan statusnya dan berganti nama Smart Hotel Lubuklinggau,” kata Hindra. Smart Hotel menawarkan bayak fa-

silitas yang berstandar hotel bintang empat, Mulai dari kamar tidur yang didesain kenyamanannya dan fasiltas hiburan lainnya. Ball Room untuk acra besar seperti seminar dan pertemuan besar lainnya. Lapangan parkirnya di lantai bawah, selain aman kendaraan yang parkir juga terhindar dari panas dan hujan. “Saya berharap, kehadiran Smart Hotel akan memberikan kontribusi untuk kemanjuan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas,” kata Hindra. Sementara itu, Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi dalam sambutannya mengatakan, Smar t Hotel yang merupakan Hotel Bintang Empat yang menandakan bahwa Kota Lubuklinggau sudah maju dan berkembang. Sebab dengan adanya berbagai fasilitas seperti yang ditawarkan SMart hotel akan memudahkan kalangan investor atau kalangan pebisnis yang datang ke Kota Lubuklinggau untuk berinvestasi. “Saya ucapkan selamat atas dibukanya SMart Hotel, semoga kedepan akan lebih maju dan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini,” kata Riduan. Grand Opening SMART Hotel Rabu, (30/3) ini dihadiri oleh bayak pelaku bisnis dan petinggi Partai Politik. ABU HASAN AZHARI

Palembang, Siasat Kota. Ribuan pelajar, anggota organisasi pemuda dan organisasi masyarakat, pegawai negeri sipil (PNS), serta warga tumpah ruah di Alun-alun Agropolitan center, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan (Sumsel). Meski terik matahari terasa membakar kulit, sebagian besar dari mereka tetap bergeming mengikuti jalannya acara sosialisasi SEA Games XXVI, sekaligus pembukaan Olimpiade Alahraga Siswa Nasional (O2SN) 2011, Minggu (20/3). Sepanjang hari itu, gaun dan semangat pesta olahraga bangsa Asia Tenggara telah terjadi di Bumi Silampari, sebutan lain untuk Mura. Prosesi acara yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga 15.30 WIB berjalan hikmat. Gemuruh pasukan drumband menambah suasana ceria upacara yang dihadiri Deputi kementrian Pemuda dan olahraga Lalu wildan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Ridwan Mukti, Wakil Bupati Hendra Gunawan, unsur muspida, kepala dinas serta kepala badan dan kantor di likungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura. “saya sangat mengapresiasi Bupati Ridwan Mukti yang sudah menyosialisasikan SEA Games kepada masyarakat,” ujar Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang bertindak sebagai inspektur dalam acara tersebut. Pesta olahraga kali ini menjadi momen besar bagi sekitar 7 juta rakyat Bumi Sriwijaya yang berada di 15 Kabupaten dan kota yang ada.

“Sumsel merupakan provinsi di luar Jawa pertama yang dipercaya pemerintah pusat menggelar pesta olahraga internasional yang melibatkan banyak negara. Jadi, ini kebanggaan kita,” papar Gebernur. Tidak salah kalau Pemprov Sumsel mengimbau pemkab dan pemerintah kota (pemkot) merapatkan barisan, satu langkah dalam menyukseskan pesta olahraga bangsa Asia Tenggara itu. Paling tidak pemasangan 11 bendera negara Peserta SEA Games di setiap instansi pemerintah maupun swasta. Pantauan Siasat Kota mendapati sejumlah instansi di Kota Prabumulih, kapubaten Muara Enim, Banyuasin, Musi banyuasin, hingga ogan Komering Ulu Timur telah memasang bendera-bendera tersebut. Tampaknya sosialisasi SEA Games XXVI terus dilakukan panitia lokal di Sumsel. Gubernur mengakui, sosialisasi dan promosi SEA Games perlu dilakukan secara maksimal. Menurutnya, pemprov sudah melangkah lebih dahulu meski itu kewenangan pusat. “Kita tidak bisa lakukan semua sebab bukan kewenangan kita, melainkan pusat,” tandasnya saat acara minum kopi pagi dengan wartawan di Palembang, beberapa waktu lalu.

Road to SEA Games Jauh sebelumnya pemprov Sumsel sudah melakukan beragam promosi dan sosialisasi SEA Games. Diawali dengan pergelaran Glory Of Sriwijaya di Jakarta, tahun lalu, hingga beragam kesempatan telah disosialisasikan. Konsep Road to SEA Games pun diluncurkan, mulai dari kota Yogyakarta, Surabaya, Medan, Batam, hingga Kuala Lumpur. “Termasuk Bali karena di Pulau Dewata itu kita ingin menunjukkan kepada para wisatawan asing bahwa di Sumsel akan ada event olahraga internasional,” kata wakil Ketua KONI Sumsel Ahmad Rizal saat jumpa pers dalam acara Road to SEA Games di Kuta, akhir Februari lalu. Memang diakui upaya yang telah dilakukan masih belum bisa dibilang sukses. Di Jakarta saja hanya ada dua baliho raksasa yang terpasang di Bandara SoekarnoHatta dan kawasan Senayan. Ketua KONI Sumsel Muddai Madang punya alasan, proses promosi kurang maksimal karena kewenangan antara panitia pusat dan daerah belum jelas. Hal itu membuat panitia lokal di Sumsel ragu melangkah lebih jauh. “Sekarang promosi masih sekadarnya karena pembagian tugas antara panitia pusat dan daerah belum selesai. Kita harus tahu, misalnya tugas memasang baliho dan banner dilakukan siapa. Kalau itu menjadi tugas kami di daerah, alngsung dikerjakan,” tutur Muddai, di Palembang, beberapa waktu lalu. Rencananya, bulan depan sosialisasi SEA Games akan dilakukan lebih gencar lagi. Muddai mengungkapkan, pemasangan baliho akan diperbanyak, kemudian pemasnagan iklan di televisi dan media cetak akan terus dilakukan. DONALD’S

Nasib Sapi di Kandang SP3 Musi Rawas, Siasat Kota Seperti tawanan di penjara perang, keluarga Indukan sapi cross menoreh serentak satu sama lain, trauma, suaranya bersahutan menyapa setiap orang yang berkunjung. “Mooooh, mooooh, mooooh,” mereka memberi isyarat meminta di bebaskan. Bobotnya kurus, fisiknya tak terawat, tubuhnya berlumur kotoran, pakannya dibatasi, air minumnya kering dan berulat. Saat dihampiri matanya berkaca, air matanya berlinang namun, tidak setespun yang tertumpah, nampaknya ia sedang sedih setelah saudaranya mati melahirkan dan mati kelaparan. Jumlah sapi telah berkurang dari seratus ekor menjadi 64 ekor. “Sapi yang ada di kandang sekarang berjumlah 64 ekor. Dulunya memang 100 ekor tapi, ada yang mati, hilang dan ada juga yang di bawa oleh Mas Heri Bowo, petugas yang berwenang disini,” kata Yansyah Penjaga Kandang yang mengaku belum menerima gaji. Kandang Penampungan Sentra Pengembangan Pembibitan Sapi (SP3) di Kampung Bali, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan jarang di datangi petugas. Kantornya nampak sepi. “Sekali-kali Mas Heri Bowo datang ke sini.” keluh Yansyah Sapi kurus karena kurangnya pasokan makanan mas, “Rumput Gajah ada tapi baru ditanam tiga bulan lalu, belum bisa dipanen,” ujar Yansyah sambil menunjuk ke arah semak-semak. Sapi-sapi yang bernasib malang ini, rindu akan perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah membelinya Tahun 2009 lalu. Ia butuh pasokan gizi,

protein agar dapat memenuhi tuntutan Pemerintah untuk program pembiakan. Program pembiakan dengan cara kawin silang, Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2010 telah merenggut empat nyawa saudaranya. Dua saudaranya selamat dari bahaya kawin silang, IB. Namun, dua ekor bayi sapi saudaranya tidak ada di kandang SP3. “Bayinya ada di Desa Satan, belum diambil?,” ujar Heri Bowo Petugas Tata Usaha SP3. Heri membantah keterangan penjaga kandang, Menurutnya Sapi di kandang, hilang 2 ekor, mati 7 ekor, saat ini (14/3) berjumlah 78 ekor, ditambah 13 ekor dititipkan kepada petani. Heri sadar kalau kebijakan menitipkan sapi kepada petani itu tidak sesuai aturan. Namun, sebelum mengambil kebijakan itu, terlebih dahulu dirinya melapor secara lisan kepada Kabid Peternakan. Menurut Heri, menitipkan sapi ke petani semata-mata untuk menyelamatkan sapi dari kematian, karena kurang makan. “Saya bingung mengambilnya dari petani lagi, karena harus menebus Rp400.000/ ekor selama tiga bulan,” papar Heri. Pria berperawakan jangkung kurus berkumis ini menuturkan, Indukan Sapi yang di tampung di SP3 itu tidak baik untuk program pembiakan. “Ini sudah salah dari awal pengadaan 2009 yang lalu. Karena, yang dibeli itu Indukan Sapi Jenis Cross Lokal, bukan jenis cross murni,” beber Heri. Lain lagi dengan Kabid Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Suprayitno. menurut Suprayit, Indukan Sapi dalam program pembiakan merupakan Sapi Jenis Cross yang bagus untuk pembiakan. jumlahnya tetap 100 ekor dengan

asumsi hilang 2 ekor, mati 4 ekor dan melahirkan enam 6 ekor. “Jadi jumlahnya tetap 100 ekor,” kata Prayit. Selanjutnya, Suprayitno tidak bersedia lagi memberikan komentar, dengan alasan semua permasalahan menyangkut Dinas Peternakan melalui Sekretaris. Sementara itu, Bambang Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas, tidak bersedia memberikan komentar. karena menurutnya, urusan Tahun 2010 ke bawah sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan tidak dilibatkan. “Kalau urusan dinas Tahun ini (2011), saya baru diminta untuk memberikan keterangan pers, Karena Bupati Ridwan Mukti minta semacam ada humas.” Kata Bambang Namun, secara pribadi Bambang berpendapat, logikanya yang namannya pembiakan itu bertambah jumlah, bukannya berkurang dari jumlah awal pengadaan. “Sapi beranak setahun sekali, hamilnya sama seperti manusia 9 bulan sepuluh hari,” papar Bambang. Heryanto Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas sekalu penanggung jawab anggaran tidak dapat di temui, ia jarang ada dikantor, pintu ruangannya saban hari selalu tertutup rapat. “Tidak perna ada dikantor mas,” kata salah seorang karyawan. Per tengahan Januari 2009 silam, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menargetkan Kabupaten Musi Rawas tiga tahun kedepan (2011) menjadi lumbung daging di Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya akan memenuhi kebutuhan daging di Pulau Sumatera. “Saya memberikan tantangan kepada Bupati Mura, berani tidak? melaksanakan program peternakan sapi untuk memenuhi

KONDISI Indukan Sapi Cross di Kandang was, Sumatera Selatan. permintaan sapi dan daging di Pulau Sumatera,” tanya Alex Noerdin pada Kunjungan kerja di Desa U1 Pager Sari Kecamatan Purwodadi kepada waratawan. Pupus sudah impian Bupati Mura Ridwan Mukti yang mengaku siap menjalankan tantangan yang diberikan Gubernur Sumsel Alex Noerdin 2010 yang lalu. “Kami Kabupaten Mura menyatakan siap menjalankan dan menyukseskan program Swasembada Daging,” kata Bupati tanpa ragu dua tahun silam. Selain itu Bupati Musi Rawas juga mengatakan kepada Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menunjukan prestasi pada tingkat nasional. ”Kami juga akan meminta kepada Presiden RI agar memberikan penghargaan langsung kepada Gubenur Sumsel Alex Noerdin atas terlaksananya proram peternakan sapi ini, nantinya,” katanya seperti lansir Detik Silampari. Terkait nasib Sapi di SP3, Sekretaris Sumpah Undang-undang (SUu) Kabupaten Musi Rawas Kurniawan Azhari menduga, Sapi Cross itu digadaikan, karena

Penampungan SP3, Kabupaten Musi Rauntuk menariknya kembali harus ditebus dengan sejumlah uang, bisa juga diindikasikan percobaan penggelapan. Selain itu menurut dia, pembiakan sapi cross itu artinya sia-sia saja, cuma untuk membelanjakan anggaran tidak lebih. Buktinya, jumlahnya berkurang. ironisnya lagi menur ut Kurniawan, “Tahun Anggaran 2011 ini, Dinas Peternakan dan Perikanan membeli Indukan Sapi lagi dengan dana senilai Rp1.085 juta bukan itu saja katanya, indukan sapi yang masih tersisa di SP3 juga akan mendapatkan suntikan IB lagi, dana pengadaannya sarana dan prasarana teknologi IB menyentuh Rp 400 juta tahun ini.” katanya Dengan demikian kata Kurniawan, masalah serupa akan timbul lagi, Sapi tidak masuk ukuran spek teknis, sapi hilang, Sapi mati melahirkan, mati kelaparan dan macam-macam alasan lainnya. “Saya hanya bisa menyarankan agar program dikelola dengan baik, dalam pelaksaannya harus jujur supaya bersinergi dengan progaram Musi Rawas Darusallam,” ujarnya. ABU HASAN AZHARI

NUSANTARA

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

GARA-GARA LAMPU TEPLOK

Nyawa Anak Umur 7 Tahun Hilang

BANGUNAN Kantor Bupati Benteng Yang Terbangkalai.

PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BENTENG TERBANGKALAI Bengkulu, Siasat Kota Sejak sibangunnya Kantor Bupati Bengkulu Tengah (Benteng) Tahun 2009 sudah menghabiskan dana Milyaran Rupiah, akhirnya saat ini terbangkalai tidak selesai dan belum ditempati.

AWANCARA Siasat Kota bersama Sekretar is Badan Musyawarah Rakyat Benteng (Amir) tanggal, 29 Maret 2011, menyatakan bahwa sangat perihatin melihat gedung yang dibangun dengan dana Milyaran Rupiah terbangkalai tidak berpenghuni dan tidak bermanfaat. Seolah-olah pembangunan tersebut perencanaanya tidak matang dan Pembangunan yang dipaksakan. Kalau kita melihat kebelakang rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diperjuangkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun ternyata pembangunan Kantor tersebut tidak menyentuh masyarakat Benteng se-

cara keseluruhan. Dan awal rencana pemekaran Kabupaten Benteng yang telah diundangkan pada tanggal, 24 Juni 2008, dinama sebagai Ibu Kota Kabupaten adalah di Desa Renah Lebar Kec. Karang Tinggi, pada saat itu ada suatu pertimbangan mendasar diantaranya untuk mendekatkan masyarakat Kec. Pematang Tiga dan Bang Haji dengan Ibu Kota Kabupaten, sehingga masyarakat lebih dekat untuk mengakses kepentingan dengan Pemerintah Daerah. Tapi dalam kenyataannya Pembangunan Kantor tersebut dibangun di Desa Ujung Karang yang sangat jauh dari jangkauan di dua Kecama-

tan tersebut. Dan justru lebih dekat hubungannya dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Dikawatirkan dalam waktu-waktu tertentu masyarakat di dua Kecataman tersebut akan kembali lagi ke Kabupaten Induk (Kabupaten Bengkulu Utara) karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan pada saat pemekaran dan perjuangan masyarakat Benteng dan ini merupakan tugas Bupati terpilih nanti untuk bahan pertimbangan yang sangat mendasar diperlukan apakah kantor yang telah menghabiskan dana Milyaran Rupiah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Benteng atau perlu dipertimbangkan untuk dibangun di Rena Lebar Kec. Karang Tinggi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten. Bagaimana kita ketahui kantor yang dibangun di Desa Ujung Karang tidak memenuhi standar sebagai Kantor Bupati, demikian Amir. EDEN

Benteng Kaya Seni Budaya dan Peninggalan Sejarah Benteng, Siasat Kota “Bengkulu Tengah (Benteng) memang kaya dengan potensi budaya dan sejarah, tetapi potensi tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan dan pelestarian oleh pemerintah daerah,” demikian dikatakan seorang penjajah makanan dan minuman lokasi liku 9, Taba Penanjung, Kapahiang Zul, saat berbincang dengan Siasat Kota Wisata di daerah bengkulu tengah (Benteng) , kata nya sangat berpotensi sekali menjadi Daerah Wisata terutama mengenal Peninggalanpeninggalan bersejarah salah satu diantaranya adalah Benteng Coa

Sako, yang terletak di liku 9 dan banyak lagi puing-puing pondok bulat yang dulu dikenal dengan tebing binjai dan saat ini baru dibangun figura saja yang kurang berarti bagi pengunjung yang datang. “Sayangnya kekayaan tersebut kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terutama Dinas yang menangani Kebudayaan dan Olah Raga tersebut. Coba kita perhitungkan secara matang, kalau objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Benteng ini sudah barang tentu dapat menghasilkan Inkam yang cukup besar dapat menambah PAD yang menguntungkan Pemerintah

Daerah. Kalau kebudayaan dan peninggalan bersejarah ini dapat dikelola secara baik dan benar” katanya Untuk ini agar Dinas Pariwisata dapat memanfaatkan dan bekerja sama dengan masyarakat, untuk memperhatikan peninggalan-peninggalan bersejarah dimaksud. Dan banyak lagi obyek-obyek lain, seperti kerajaan sungai serut di Kec. Pondok Kelapa, Kerajaan Raja Pembesar di Desa Rindu Hati dan lain-lain. Tapi sangat disayangkan Pemerintah Daerah Benteng kelihatannya kurang serius menggali cagar Budaya yang ada di Daerah Benteng ini. Demikian dikatakannya. ADI

JELANG PEMILUKADA

Belum Punya Dana, Panwas Tetap Lakukan Persiapan Bengkulu, Siasat Kota Walaupun belum mempunyai dana untuk pelaksanaan pemilukada Bengklulu Tengah (Benteng) yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2011 mendatang, namun panitia pengawas (Panwas) pemilukada tetap melakuykan persiapan agar pelaksanaan pemilukada nantinya berjalan lancar dan tidak memiliki masalah apapun. “Walaupun belum mempunyai anggaran, tetapi kami (PanwasRed) tetap melakukan persiapanpersiapan,” ujar BJ. Karneli, Ketua Panwas Pemilukada Benteng, kepada Siasat Kota belum lama ini.

Dikatakan Karneli, Jumlah pelamar yang mendaftarkan diri sudah 63 orang yang mengambil Formulir dan dari jumlah tersebut yang mengembalikan berkas sebanyak 49 orang, sisanya tidak mengembalikan dan dianggap mengundurkan diri. “Yang mengembalikan berkas akan mengikuti Tes baik lisan maupun tertulis yang akan di selenggarakan pada tanggal, 02 April 2011 (Bagi yang lulus persyaratan Administrasi) selanjutnya akan mengikuti Fit and Propertest yang akan diadakan pada tanggal, 07 s/ d 08 April 2011 (bagi yang lulus ter tertulis)” katanya.

Pengumuman kelulusan adalah pada tanggal, 11 April 2011, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwas ini sama sekali belum memanfaatkan dana Pemerintah, akan tetapi melaksanakan Pinjaman-pinjaman pribadi. “Karena masalah dana sampai saat ini belum ada kejelasan, walaupun sudah ada ketok Palu oleh Pemda dan DPR, seharusnya setelah ketok palu Pemerintah Daerah menerbitkan surat SPD (Surat Penyediaan Dana) sesuai dengan hasil ketok palu oleh Pemda dan DPR, dana Panwas telah diantarkan sebesar 1,7 miliar” akhir BJ. Karneli. EDEN

Lampung, Siasat kota. Gara-gara lampu teplok, satu rumah musnah terbakar dan nyawa anak umur 7 tahun pun hilang. Kejadian ini terjadi di rumah Wagiman (40) seorang warga dusun II, kampung sendangayu, kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Wagiman harus kehilangan Siti Salamah 7 tahun putri ketiganya yang telah terpanggang. Turimah, 35, istri Wagiman, bersama Miko Ardian, 13, dan Sri Utami, 8, dua anaknya yang lain kritis dan masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Kalirejo (rawat inap), akibat luka bakar serius di sekujur tubuhnya. “Tetangga cuma satu keluarga. Saat musibah berlangsung, kami tinggal di umbulan (rumah panggung) di sekitar kebun yang jauh dari penduduk. Kami baru saja selesai makan, setiap malam kami menggunakan penerang lampu teplok dari minyak tanah, karena listrik belum masuk

ke daerah kami,” kata Wagiman. Selesai makan malam, istri dan anakanaknya segera membereskan piring dan gelas kotor. “Istri saya mau mengisi lampu teplok dengan minyak tanah karena hampir habis. Entah bagaimana, tiba-tiba minyak tanah dan api memercik dan menyambar istri saya. Belum hilang rasa panik menyaksikan istrinya terbakar, api dengan cepat sudah menyambar anakanak dan dinding rumah.” “Saya berusaha menolong, mematikan api dengan handuk basah, ternyata, api terus membesar dan saya berusaha memadamkan api di tubuh istri. Ternyata Siti Salamah justru sudah hangus karena sudah tertidur lelap duluan,” jelas Wagiman dengan wajah sendu. Kasatreskrim Lampung Tengah, AKP. Derry membenarkan adanya laporan kebakaran di rumah warga yang menghanguskan rumah dan merenggut nyawa anak berumur 7 tahun. DONALD’S

KAPAL KERUK

Pengerukan Alur Pulau Baai Tunggu SIKK Dirjen Perhubungan Laut Bengkulu, Siasat Kota PT.Pelindo telah mendapatkan Rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut tentang kelanjutan Pengerukan Alur Pulau Baai sehingga dapat bermanfaat secara Optimal. Tapi pada saat ini PT. Pelindo belum dapat bekerja, karena masih menunggu Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dari Dirjen Perhubungan Laut. Adapun syarat diterbitkannya SIKK harus ada surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Adpel Bengkulu dan dari Walikota Bengkulu. Hal itu dikatakan Apviser pengendalian kinerja PT. Pelindo II Pulau Baai, Sabar Hariyono, kepada Siasat Kota, (25/3) di kantornya. Menurut Haryono, saat ini telah diterima surat Rekomendasi dari Adpel dan Walikota Bengkulu, sedangkan dari Pemerintah Daerah masih belum ada Rekomendasi tersebut dan sampai saat ini masih ditunggu, dengan harapan Pemda Provinsi juga dapat memberikan Reko-

mendasi tersebut. “Kalau semuanya sudah diterima, maka Dirjen Perhubungan Laut baru dapat megeluarkan surat izin kerja keruk (SIKK),” katanya. Lebih lanjut Haryono menjelaskan, kalau nanti SIKK sudah terbit, maka PT. Pelindo II baru akan memilih kontraktor yang Profesional dan Bonafit sehingga dapat mengerjakan alur tersebut dan dalam waktu 2,5 bulan dapat menghasilkan hasil truk yang mempunyai kedalaman 6,5 MLWS, karena BUMN tidak menggunakan dana APBN dan diperkirakan akhir Maret semua Administrasi di upayakan selesai dan perkiraan pertengahan April sudah mulai dapat bekerja. PT. Pelindo II akan menggunakan Spack Kapal jenis kapal Keruk CSD dengan diameter 34. dijelaskan sebagai akibat dampaknya alur selama ini, PT. Polindi telah mempunyai data dalam tahun 2010 sudah terdapat 220 buah kapal yang kandas, demikian Sabar Maryono. EDEN

RAZIA DI LP NARKOTIKA KELAS 1A LAMPUNG

20 Napi Konsumsi Shabu Lampung, Siasat Kota Dari Razia di Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas 1A Way Hui Lampung, ditemukan 20 Napi sedang konsumsi Shabu oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistianingsih mengungkapkan, razia itu dilakukan atas permintaan Kepala Lembaga Permasyarakatan Narkotika, Riyanto. Razia dipimpin langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Lukas Arri Dwiko Utomo, secara teliti memeriksa seluruh ruang sel dan seluruh perlengkapan tidur para napi, serta

pakaian-pakaian napi yang jumlahnya 536 orang. Pemeriksaan dilanjutkan ke rumah Tahanan kelas 1A Way Hui yang memiliki napi 656 napi. Terhadap 180 napi yang tersandung kasus narkoba, petugas melakukan tes urine. Razia kemudian di gelar di Lapas Wanita kelas IIA Way Hui yang memiliki 99 napi yang seluruhnya tidak ada yang menggunakan narkoba. Kalapas Wanita kelas IIA Way Hui, Suprobowati didampingi Kepala KPLP, Mulyani mengatakan, pihaknya selalu rutin melakukan pemeriksaan. DONALD

Rp 5.000,- (Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim)

TAHUN V EDISI: 112 4 - 18 APRIL 2011

Terkait Pelaksanaan Proyek PSDATGL Bandung TA 2007-2008

KPK DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN Jakarta, Siasat Kota “Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan lakukan penyelidikan terkait pelaksanaan kegiatan proyek TA 2007- 2008 di Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan (PSDATGL) Bandung. Walaupun kegiatan di PSDAGL Bandung ini dinilai ada penyimpangan dan sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan, bukan menjadi penghalang bagi KPK untuk melakukan penyelidikan untuk pengungkapan dugaan penyimpangan dalam penggunanaan uang negara yang besarnya miiaran rupiah ini” kata Jonson P, Ketua Umum LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPKRI), kepada Siasat Kota di Jakarta pekan lalu.

ERENCANAAN kegiatan yang sejatinya direncana kan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil terutama dalam pemenuhan kebutuhan air minum sepertinyua masih belum mencapai hasil yang maksimal, buktinya di wilayah hukum Jawa Barat, masih ditemukan penderitaan berkepanjangan dari sebagian masyarakat demi mendapatkan kebutuhan Air bersih (Seperti Di Photo terlampir). “Bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang menelan biaya miliaran rupiah itu, tidak bisa dinikmati masyarakat” ujar Jonson Seperti diberitakan Siasat Kota pada edisi sebelumnya, bahwa dalam proses pengadaan TA 2007 pekerjaan Explorasi Air Tanah di Daerah Sulit Air Dengan Pemboran Dalam dan Penyedia Sarana Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah senilai Rp 23.415.280.900,- sangat kental dengan nuansa KKN.

up terkait kegiatan yang dibebankan untuk TA 2007-2008 itu. Berbagai alasan akan dilontarkan mulai dari Satpam, hingga Humas kepada wartawan ketika ingin mendapatkan informasi dari Dodi. Kegiatan dan Lelang Untuk TA 2008 dengan anggaran berjumlah Rp 135.729. 400.000,- dari APBN, kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih

PERBANDINGAN TERBALIK

Semisal,adanya surat No SPM dan No BAP SP2D tentang transaksi pembayaran pekerjaan kepada pelaksana, walaupun saat itu pekerjaan belum selesai dilakukan 100%. Proses lelang juga, diduga kuat ada tindakan pengesampingan ketegasan Kepres No 80 Tahun 2003, tentang pengadaan barang jasa pemerintah “Pengumuman lelang tidak dilakukan pada media harian nasional, malah kesalah satu koran yang terbitnya mingguan” ujar Sumber Siasat Kota yang tak mau namanya disebutkan. Kepala PSDAGL Bandung, Ir Dodid Murdohardono M.sc. yang beberapa kali disambangi Siasat Kota, tidak pernah bershasil ditemui. BahJonson P kan Dodid terkesan tertutKetua Umum LSM BPPK-RI

Anak-anak Desa (Generasi Penerus Anak Bangsa) yang seharusnya dapat menikmati waktu senggangnya untuk belajar dan bermain, tetapi harus mengambil air dan merasakan sengatan teriknya panas matahari pada siang hari untuk mengambil air dari sungai mencapai ±10 km dari kediamannya dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Pantaskah Mereka Menjadi Korban Keganasan ‘tikus’ pemakan uang Negara ? dengan Pengadaan Mesin Pompa Pengeboran Air yang berlokasi di Kecamatan Cibeber Kab.Cianjur dan Kab.Garut tidak sesuai dengan Spesifikasi barang yang di tentukan dan disinyalir terbengkalai seperti barang tak bertuan, dan juga Pembangunan Gedung Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo Kec Pracimantoro Kab. Wonogiri disinyalir kuat terindikasi KKN baik dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan Pembangunan Gedung Museum hingga di resmikan pada Bulan Juni tahun 2009, dan juga Pemeliharaan Gedung Kantor / Mess Madiun, yang di disinyalir di laksanakan sendiri oleh oknum pihak PSDATGL Bandung dengan meminjam

perusahaan orang lain. Andi Sipayung staf humas PSDATGL Bandung, yang dihubungi Redaksi Siasat Kota lewat telepon genggamnya, terkait adanya upaya dari pihak PSDATGL untuk menghalanghalangi wartawan untuk mendapatkan injormasi terkait kegiatan 2007-2008. “Tidak ada upaya penghalangan,”ujar Sipayung membantah.Tetapi ketika disinggung masalah penggunaan anggaran staf humas ini langsung melontarkan bahwa tidak semua informasi bisa disampaikan kepada publik. “Apakah termasuk dalam pelaksanaan pengalokasian anggaran,” tanya Redaksi Siasat Kota, Sipayung spontan mengalihkan pembicaraan,” Saya lagi nyetir “ katanya mengakhiri. TIM

PRONA SALAH SASARAN

Kelurahan Jatimulya Pungut Rp2 Hingga Rp2,5 Juta Per Bidang Bekasi, Siasat Kota Kinerja Lurah Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ida Nuryadi M.Si, setelah tiga bulan menjabat, kini dipertanyakan berbagai kalangan. Pertanyaan itu muncul karena Ida Nuryadi diduga menggunakan jabatan untuk meraup untung yang berbenturan dengan aturan dan peraturan. Untuk biaya operasional saja, Kelurahan Jatimulya mendapat alokasi dana Rp.300 juta pertahun bersumber dari APBD. Ragam cara yang diduga digunakan untuk meraup untung di Kelurahan Jatimulya, yaitu dengan membancak dan mengenakan biaya akte jual beli. Sumber menuturkan, Lurah ini menetapkan biaya penandatanganan akte jual beli mencapai 2,5 persen dari NJOP. Selain itu, untuk biaya tenaga honor bagi Non PNS di Kelurahan Jatimulya, menurut sumber Siasat

Kota sebenarnya sudah mencukupi dari pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang konon biaya pembuatan KTP sudah dibiayai dari APBD, namun kenyataan, biaya KTP masih dipungut di kantor kelurahan ini Rp.10.000, hingga Rp 20.000 per orang. Belum lagi terhitung biaya pemasukan dari pengurusan surat-surat lain seperti ijin domisili usaha. Abodemen dari pengusaha kecil menengah dan besar setiap bulannya juga dipungut, dari kerjasama limbah pabrik contohnya limbah besi perusahaan mobil Suzuki, kantor kelurahahn mendapat jatah Rp.2,5 juta per bulan. Sedikitnya 60 pengusaha di wilayah Kelurahan Jatimulya harus memberikan setoran dengan jumlah yang bervariasi yang dipungut petugas khusus staf Kelurahan. Banyaknya dana yang mengalir ke Kas kantor kelurahan, sebenarnya cukup membuat se-

jahtera aparat Kalurahan. Ironisnya, warga Jatimulya menjadi korban ketidak tahuan tentang program pemerintah untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya dengan program Sertifikat Prona bagi warga yang tidak mampu. Sertifikat Prona yang diprogramkan pemerintah pusat ini sebenarnya telah dibiayai oleh pemerintah melalui biaya dari APBN Pusat dan dikhususkan untuk warga tidak mampu melalui program Sertifikat Prona menjadi Sertifikat Hak Milik, ternyata program ini juga menjadi bancakan oknum kelurahan Jatimulya. Pembuatan sertifikat prona di desa Jatimulia, menurut sumber dipungut antara Rp.2 juta hingga Rp.2,5 juta perbidang. Setiap Tahun pemerintah pusat menganggarkan sedikitnya Rp. 200 juta untuk setiap Kabupaten/ Kotamadya melalui Kantor BPN. Tetapi kenyataannya di lapangan,

pihak aparat desa memungut biaya sertifikat Prona. Seperti yang terjadi di Kelurahan Jatimulya. Warga dikenakan biaya sertifikat Prona program pemerintah Pusat berkisar antara Rp.2 juta hingga Rp.2,5 juta perbidang, yang seharusnya gratis. Anehnya, oknum Lurah Jatimulya Ida Nuryadi M.Si seakan tutup mata, diduga ada main dengan stafnya yang mengurusi proses pendataan pensertifikatan program Sertifikat Prona itu. Lurah Jatimulya ketika hendak dikonfirmasi soal informasi yang menyebutkan bahwa Ida Nuryadi M.Si mendapat jatah Rp.500 ribu perbidang untuk pembuatan sertifikat Prona di Kelurahan Jatimulya, tidak didapatkan keterangan, karena tidak ada kesempatan untuk bertemu. Menurut sumber, untuk Kelurahan Jatimulya TA 2011 mendapat jatah Prona 150 bidang dari kan-

tor BPN Kabupaten Bekasi. Tetapi lanjut sumber, program sertifikat Prona di Kelurahan Jatimulya ternyata salah sasaran. Staf kelurahan yang mengurus pendataan sertifikat Prona di Kelurahan Jatimulya ternyata memilih warga yang mampu membayar Rp.2 juta hingga Rp.2,5 juta perbidang. Salah seorang warga Kelurahan Jatimulya mengatakan kepada Koran ini, Lurah harus pro aktif terhadap kepentingan warga yang tidak mampu. “Lurah selain sebagai pengayom masyarakat, harus pro aktif untuk membela kepentingan warga yang tidak mampu di wilayahnya. Sebab seorang pejabat harus ingat waktu disumpah untuk tidak menerima sesuatu pemberian yang berkaitan dengan jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau untuk kepentingan pribadi,” katanya. JHON GOLAN