EDISI 13 TAHUN 2016 PRODUK
A N A L I S I S S I T UA S I OKTOBER 2016
JARINGAN SURVEY INISIATIF
www.jsithopi.org
POLITIK & PILKADA ACEH 2017 Suatu Rivalitas dan Integritas COPYRIGHT JARINGAN SURVEY INISIATIF 2016 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG
DAFTAR ISI AUTHOR CHAIRUL FAHMI EDITOR ARYOS NIVADA DESAIN LAYOUT Teuku Harist Muzani SENIOR EXPERT
ANDI AHMAD YANI, AFFAN RAMLI, CAROLINE PASKARINA, ELLY SUFRIADI, CHAIRUL FAHMI, MONALISA, FAHRUL RIZA YUSUF
pendahuluan
3
politik aceh & aceh politik
5
POLITIK itu RIVALITAS
6
MENGUJI INTEGRITAS PENYELENGGARA
10
PENUTUP
14
rJARINGAN SURVEY INISIATIF
Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, INDONESIA Telp. (0651) 6303 146 Web: www.jsithopi.org Email: js.inisiatif@gmail.com
ANALISIS SITUASI • edisi 13
PENDAHULUAN
“Sampaikanlah petuah kepada orang bijak, maka dia akan lebih bijak” (Prov,9:9).
Lebih dari 2500 tahun yang lalu, para pemikir (filsuf) telah mengembangkan berbagai teori dalam rangka membangun tatanan sosial (social order) dan peradaban manusia (human civilization). Beberapa pemikir masa lalu, seperti Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, dan Maritian, serta para penyair seperti Dante, Coleridge, dan Negarawan seperti Cicero, Burke, Calhoun dan Wilson mempunyai selera tinggi dalam mendiskusikan tentang orientasi sebuah komunitas, yang memakai istilah Aristoteles disebut dengan political-animal (hewan politik). Mereka menyadari bahwa hanya manusia yang punya bakat berpolitik, tidak makhluk lainnya (Smith, 2001). Persoalannya kemudian adalah munculnya paradigma politik dan mekanisme berpolitik yang berbeda. Plato, Aristoteles dan Burke misalnya, mereka berpendapat bahwa politik merupakan instumen dan representasi dari kepentingan untuk mencapai kekuasaan dengan moral dan etis. Hal yang sama dalam teori politik organik, politik dinyakini sebagai fitrah (predisposisi – dalam manusia) yang punya keinginan un-
JSI
tuk berasosiasi dengan yang lain yang mempunyai tujuan bersama. Berbeda dengan kaum mekanistik, yang memandang bahwa kekuasaan sebagai lembaga artificial yang didasarkan pada kepentingan individu/kelompok dan untuk memuaskan keinginan jangka pendek, dan tidak peduli pada kepentingan umum lainnya (Crooker, 2010). Machiavelli dalam bukunya “the Princes” bahkan mengatakan bahwa dalam mencapai kekuasaan (tujuan) dapat menghalalkan berbagai cara, “the end justifies the means”. Sama halnya dengan teori alamiah, seperti dikatakan Hobbes bahwa politik – kekuasaan tidak dapat melepas dari “kekuatan, kekerasan, ambisi, kebencian, dan nafsu bermusuhan satu sama lain”. Namun harus disadari bahwa jika kekuasaan diperoleh di atas penderitaan entitas lain, maka akan selalu lahir kelompok “divergent”. Istilah dalam teologi sering diidentikkan dengan “khawarij”. Tidak jarang akan melahirkan suatu pemberontakan (insurgent), setidaknya mereka punya slogan “kembalikan kedualatan pada rakyat”. Seperti diajarkan oleh demokrasi (demos=rakyat, dan kratos=kekuasaan). Meskipun cerita kemudian sebaliknya, seperti terdistorsinya revolusi Bolsheviks atau gagalnya Che Guavara dalam membangun negara Cuba yang demokratis, dan akhirnya memilih kembali menjadi gerilyawan sebelum tertembak mati oleh tentara di Bolivia. www.jsithopi.org
3
JSI
4
ANALISIS SITUASI • edisi 13
POLITIK ACEH & ACEH POLITIK Diskursus tentang politik tidak saja menjadi bahan kajian negara kota Athena, atau cerita Che di Kuba, tapi juga di Aceh, yang merupakan daerah modal Republik Indonesia. Perjuangan politik Aceh untuk berdikari dan berkuasa atas tanah sendiri telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang telah menghancurkan peradaban, menyebabkan kehancuran dan kehilangan jati-diri. Memorandum of Understanding (MoU) perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia (RI), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, telah melahirkan kembali Aceh sebagai sebuah identitas dalam membangun kembali dialektika perpolitikan di Indonesia modern. Melalui MoU, Aceh sudah mempunyai “kedaulatan”, baik secara politik maupun ekonomi. Kedaulatan politik maupun ekonomi telah diakui ini oleh Jakarta atas dasar MoU yang kemudian diadopsi dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU tersebut menjadi pedoman bagi publik Aceh untuk berekspresi sekaligus bereksperementasi untuk menjadi manusia politik, yaitu manusia yang mempunyai hak dalam menentukan arah masa depannya dan mengatur dirinya sendiri.
www.jsithopi.org
Salah satu aspek yang penting dalam politik adalah adanya kemerdekaan berfikir, berkehendak atas nasibnya secara partisipatif seperti yang dicita-citakan oleh negara kota, Athena pada abad 5SM lalu. Seperti ditulis oleh Thucydide “…setiap orang diantara kami adalah contoh dari kemerdekaan berfikir, manfaat kemenangan dan kepribadiaan yang berkembang secara hebat”. Namun cita-cita mulai politik Aceh selalu dibayangi oleh prilaku antagonism, seperti kata Hobbes bahwa kedualatan politik itu merupakan prilaku selfies. Prilaku politik selfies ini terefleksi dalam beberapa frase, seperti “bansa teuleubéh di atueh rhӧng donja”, “meujóe kӧn drӧe gob, meujóe kӧn kamӧe, laen leuhӧb”. Ungkapan seperti ini dapat menafikan entitas lain, dan menganggap hanya dirinya yang pantas. Kepantasan atas dirinya melahirkan sikap yang menganggap ketidakpantasan bagi yang lain. Seringkali kemudian melahirkan pressure baik secara fisik dan mental kepada pihak lain. Seperti kata Hobbes yang menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya akan selalu mementingkan diri sendiri/kelompok/ klan, suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam, dan jahat. Politik Aceh paska MoU sebagian lain juga mengatakan “mengadopsi” pola-pola politik “new order” Indonesia yang telah lama digulingkan. Bahkan klaimnya mengatakan “Aceh lebih Orde Baru dari Orde Baru itu sendiri”. Pertanyaannya bagaimana politik orde baru?
ANALISIS SITUASI • edisi 13
Keven O’Rourke (2002) mengambarkan setelah Soeharto memulihkan kondisi ekonomi bangsa, dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun satu dekade sebelum kejatuhannya, Orde Baru diidentikan dengan rezim otoritarian, koptasi bidang ekonomi oleh loyalis dan keluarganya, pelanggaran HAM, dan melahirkan demokrasi tirani. Demokrasi tirani yang disokong oleh kekuatan militer membawa Aceh dalam peperangan yang melelahkan. Sejak Hasan Tiro menyatakan Aceh merdeka dari Indonesia melalui deklarasi kemerdekaan pada 4 Desember 1976 di Halimon Pidie, sejumlah pasukan elit RI diturunkan untuk menumpas para gerilyawan, yang disebut dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Peperangan di Aceh terus berlanjut paska reformasi, dan kemudian berakhir pada 15 Agustus 2005. Ada secercah harapan baru paska konflik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan.
JSI
Ironis, Pemilu sebagai instrument berdemokrasi dalam memilih pemimpin sejak pertama dilakukan pada 2006, 2009, 2012 dan terakhir 2014 lalu masih menyisakan prilaku politik intimidasi dan kecurangan. Politik Aceh paska MoU masih menyisakan “kegelapan”, daripada cahaya. artinya, habis gelap terbitlah kegelapan. Kegelapan dalam dialektika berpolitik dan berdemokrasi yang kemudian melahirkan teori anomaly dan bahkan menjadi ilusi. Kekuasan politik tidak dijadikan sebagai instrument mensejahterakan rakyat, politik Aceh tidak untuk mencerdaskan dan mendamaikan tapi menjerumuskan ke dalam pembodohan dan menciptakan pertikaian – pertikaian baru. Aceh politik seperti kehilangan arah “bernegara” yang didasarkan pada hak dan moralitas, kebebasan individu dan rasionalitas menjadi sempit, bahkan kebebasan rasional kadang menjadi musuh. Politik Aceh dan Aceh politik yang berharkat dan bermartabat menjadi utopia belaka.
“,,,Ada secercah harapan baru paska konflik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan. ironis, Politik Aceh paska MoU masih menyisakan “kegelapan”, daripada cahaya.
artinya, habis gelap terbitlah kegelapan..”
www.jsithopi.org
5
JSI
6
ANALISIS SITUASI • edisi 13
POLITIK ITU RIVALITAS Rivalitas adalah fitrah sebagai bagian dari keinginan untuk menguasai atas lainnya. Hukum universal telah menentukan bahwa dalam setiap kelompok/dearah/negara tetap membutuhkan pemimpin/penguasa. Dalam meraih kekuasaan itu, sebagian ahli mengatakan penting adanya prinsip dan nilai moral yang harus dipatuhi. Disisi lain, nilai moral tidak esensi, melainkan tujuannya tercapai dengan cara apapun. J.Stalin pernah berkata “Yang penting adalah meraih kekuasaan, mengkonsolidasikannya, dan menjadikannya tidak terkalahkan” (J.Stalin, Leninism). Kutipan ini barangkali hanyalah sebuah refleksi bahwa politik adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Dalam proses ini akan melahirkan suatu rivalitas (pertentangan), antara “yang tidak terkalahkan” dengan yang terkalahkan. Dalam dunia politik mengalahkan lawan itu penting, karena mereka yang menang akan mendapatkan kekuasaan. Seperti kata Prof Bakhtiar Aly (2016) yang mengatakan, “lebih baik menang bermasalah, dari pada kalah bermartabat”.
www.jsithopi.org
Rivalitas dalam perpolitikan Aceh paska MoU perdamaian, telah dimulai dari tahun 2006. Saat itu, pertentangan politik yang paling dominan terjadi antara pasangan Dr. H. Humam Hamid yang berpasangan dengan Drs. H.Hasbi Abdullah yang disingkat dengan H2O, bertentangan dengan pasangan drh. Irwandi Yusuf, MSc dan Muhammad Nazar, S.Ag atau disingkat dengan IRNA. Perbedaan politik ini juga melahirkan disparitas dikalangan elit ek.GAM, sebagian pro kepada kelompok tua yang mendukung H2O, dan sebagian ek.GAM muda mendukung pasangan IRNA. Saat itu ada sejumlah pasangan calon lainnya, namun hasil Pilkada dimenangkan oleh pasangan IRNA. Adapun jumlah perolehan suara, IRNA memperoleh suara 768,745 atau 38.20%. Sedangkan pasangan dari PPP Ahmad Humam dan Hasbi Abdullah menduduki urutan kedua dengan jumlah 334,484 suara atau 16,62 %. Dari partai Golkar berada pada urutan ketiga dengan jumlah suara 281,174 atau 13,97%. Azwar Abubakar dan Nasir Jamil koalisi PAN dan PKS memperoleh 213,566 suara atau 10,61%, Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman dari partai PBR memperoleh 80,327 suara atau 3,99%. Pasangan independen lainnya, Muhammad Djalil Yusuf dan Syauqas Rahmatillah memperoleh 65,543 suara atau 3,26 %. Iskandar Husein dan Saleh Manaf memperoleh 111,553 suara
ANALISIS SITUASI • edisi 13
atau 5,54 %, Ghazali Abbas Adan dan Shalahuddin Al Fata memperoleh suara 156,978 atau 7,80 %. Perseteruan politik semakin menajam pada Pilkada 2012. Setelah Irwandi, calon incumbent, menyatakan mencalonkan untuk kedua kalinya. Sementera Partai Aceh (PA) yang menjadi partai penguasa di parlemen Aceh (40% perolehan kursi), mengusung paket Zikir (Zaini Abdullah – Muzakir Manaf). Irwandi sebagai salah satu pendiri partai tersebut kemudian menyatakan mundur, dan maju melalui jalur perseorangan (independen), serta sekaligus menyatakan akan mendirikan partainya sendiri, kemudian dikenal dengan Partai Nasional Aceh (PNA). Pencalonan Irwandi Yusuf kembali melalui jalur perseorangan menjadi polemik, dan ditentang oleh PA sebagai partai mayoritas di parlemen. Perdebatan panjang terjadi, baik sebelum maupun sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 256 tentang Calon Perseorangan yang menyatakan bahwa calon independen hanya berlaku untuk pemilu pertama sejak UUPA disahkan. Namun keputusan MK membuat PA menyatakan memboikot Pilkada 2011. Ancaman
JSI
tersebut membuat Jakarta panik. Muncul kekhawatiran bahwa ketidakterlibatan PA sebagai partai mayoritas di parlemen Aceh dan kab/kota se-Aceh, sekaligus representatif dari kekuasaan politik eks. GAM dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian Aceh. Melalui Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendargi) RI, Dr. Joharmansyah kemudian membuat perjanjian dengan perwakilan PA, bahwa Jakarta mendorong agar PA mendaftarkan calonnya ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan Kemendagri akan mengajukan sengkete Pilkada ke MK, agar Pilkada Aceh dapat ditunda. Penundaan Pilkada menjadi strategi pemenangan paslon yang diusung PA untuk melawan incumbent, karena dengan adanya penundaan, maka masa jabatan incumbent dengan sendirinya berakhir dan di Plt-kan. Hal ini dapat melemahkan mesin politik incumbent karena tidak mampu menggerakkan mesin “SKPA” untuk pemenangannnya. Secara normatif, Pilkada hanya dapat ditunda dengan tiga sebab; (1) tidak ada anggaran; (2) terjadi konflik/huru-hara; dan (3) bencana alam. Dari ketiga alasan normatif tersebut, www.jsithopi.org
7
JSI
8
ANALISIS SITUASI • edisi 13
hanya satu yang dapat direkayasa untuk menjustifikasi terjadinya penundaan, yaitu membuat huru-hara. Akibatnya, sejumlah buruh etnis Jawa Timur yang bekerja sebagai buruh galian kabel Telkom ditembak mati oleh sekelompok orang bersenjata (Beritasatu). Sebagian pendapat mengatakan terjadinya kecemburuan sosial antar-etnis. Namun kesimpulan terakhir kasus terkait terkait dengan pilkada. Sayang Polda Aceh tidak mampu menangani, sampai kemudian Densus 88 Mabes Polri kemudian diturunkan ke Aceh untuk menangkap para tersangka. Muncul pertanyaan, kenapa harus buruh etnis Jawa yang menjadi sasaran pembunuhan? Seorang analis menyatakan bahwa itu akan memberikan efek “politis” bagi president RI, SBY, dan responnya akan cepat menanggapi konflik politik “pilkada” Aceh, dibandingkan jika yang terbunuh adalah buruh etnis Aceh.
www.jsithopi.org
Kini, kurang dari satu semester lagi, Pilkada ketiga sedang akan berlangung. Kontestasinya semakin menarik, tidak hanya terjadi rivalitas dua petarung dalam satu ring, kini ada sejumlah mantan elit GAM yang terlibat di dalamnya. Meskipun belum disahkan oleh KIP, setidaknya sudah muncul enam paket calon Gubernur/wakil Gubernur Aceh, yaitu: (1) Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah; (2)
ANALISIS SITUASI • edisi 13
JSI
Muzakir Manaf – TA Khalid; (3) Tarmizi Karim – Zaini Djalil; (4) Zaini Abdullah – Nasruddin; (5) Zakaria Saman – T. Alaidinsyah; (6) Abdullah Puteh – Sayed Mustafa Usab. Dari keenam pasangan calon (paslon) tersebut, tiga diantaranya diusung oleh Parpol, dan tiga lainnya maju melalui jalur independen. Disisi lain, para kandidat merupakan tokoh – tokoh yang tidak asing lagi dengan politik dan birokrasi. 3 cagub merupakan mantan Gubernur, 2 cagub lainnya merupakan incumbent, dan 1 calon merupakan mantan menteri pertahanan GAM, 1 mantan coordinator GAM wilayah Barat Selatan, dan 1 mantan Jubir GAM/ ASNLF Komondo pusat yang berperan sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon. Selain itu, pertarungan untuk menjadi orang nomor satu di Aceh ke depan tidak saja dipengaruhi oleh kefiguran, dukungan material dan massa pendukung, melainkan juga sangat tergantung dari integritas penyelenggara pemilu, termasuk posisi pemerintah pusat (Jakarta). Keterlibatan Mendagri, Kemenpolhukam, BIN, taipan (pengusaha) menjadi bagian lainnya yang juga akan menentukan kemenangan seorang paslon. Kenetralan para penyelenggara, pemerintah pusat, serta keamanan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan akan menentukan kualitas demokrasi di dearah modal Indonesia, Aceh. Grafik ini menunjukkan bahwa “pertarungan” akan nyata antara paslon Muzakir Manaf
dengan Irwandi Yusuf, dan mempunyai potensi besar juga bersentuhan dengan Tarmizi Karim. Beberapa hasil survey elaktabilitas menunjukkan Irwandi mempunyai peluang besar untuk menjadi Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 akan datang, namun tangguhnya mesin politik Muzakir Manaf melalui jaringan PA/KPA, jaringan partai pendukung serta sejumlah relawan sampai tingkat desa menjadikan paslon ini juga cukup diperhitungkan. Disisi lain, peluang Tarmizi Karim yang didukung oleh pusat serta sejumlah partai nasional dan relawan anak muda dapat mencari peluang untuk menjadi the next gubernur sebagai anti-klimak dari kepemimpinan mantan elit GAM selama satu dekade terakhir.
www.jsithopi.org
9
JSI
10
ANALISIS SITUASI • edisi 13
MENGUJI INTEGRITAS PENYELENGGARA Disisi lain, aspek integritas penyelenggara pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Integritas ini menuntut adanya independensi dan nir-intervensi kepentingan satu atau lebih kelompok politik tertentu. Pertanyaannya, sejauhmana integritas penyelenggara dapat diukur dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 kedepan, sehingga dapat melahirkan pemilu yang jujur, bersih dan berkualitas. Sejumlah sumber menyatakan bahwa penyelenggara Pilkada mempunyai potensi untuk menyalahkan kewenangannya (abuse of power). Keraguan sejumlah sumber karena proses rekruitmen penyelenggara sarat politik. Berbeda dengan propinsi lain yang pemilihan penyelenggara dilakukan oleh KPU pusat dan Bawaslu.
www.jsithopi.org
Sebaliknya di Aceh, rekruitmen KIP dan Panwaslih memberikan kewenangan bagi DPRA melalui komisi I untuk penyelenggara di level propinsi dan komisi A DPRK untuk level kabupaten/kota untuk menentukan siapa yang menjadi penyelenggara. Untuk level propinsi, keputusan akhir siapa yang menjadi komisioner KIP ditentukan oleh komisi-I DPRA.
ANALISIS SITUASI • edisi 13
JSI
Seperti diketahui, 5 dari 10 anggota komisi merupakan politisi dari Partai Aceh (PA), dan sisanya dari PKS, Demokrat, Nasdem, PPP, dan Golkar. Artinya, siapa yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test yang dilakukan secara tertutup sangat dimungkin dilakukan hanya untuk formalitas saja. Mekanisme yang sama juga dilakukan di level kabupaten/kota, dimana penentuan nama – nama komisioner ditentukan oleh komisi A DPRK. Hasil pemilu legislatif 2014 lalu, menunjukkan bahwa 8 dari 20 kabupaten/kota masih dikuasai oleh partai lokal (mendominasi komisi A). Proses penetapan nama-nama komisioner juga sangat rentan terjadi konflik dikalangan anggota legislatif sendiri.
Gambar di atas menunjukkan tentang mekanisme rekruitmen penyelenggara pemilu. Dimulai dari seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi (TIMSEL) yang dipilih oleh komisi-I DPRA, kemudian proses seleksi dimulai dari seleksi berkas, ujian tulis, wawancara dan psycho test. Hasil seleksi dari TIMSEL kemudian diserahkan kepada komisi-I DPRA untuk melakukan fit and propert test, dan terakhir proses paripurna penetapan nama-nama yang terpilih. Hasil keputusan paripurna menetapkan beberapa nama yang terpilih sebagai anggota komisioner KIP Aceh yaitu (1) Robby Syahputra; (2) Junaidi; (3) Ridwan Hadi; (4) Muhammad; (5) Basri M.Sabi; (6) Fauziah; and (7) Hendra Fauzi.
Pemilihan komisioner oleh komisi A DPRK untuk level Kab/Kota juga rentan terjadinya konflik kepentingan dikalangan anggota dewan sendiri, khususnya dari partai politik yang berbeda. Pada tahun 2013 misalnya, komisi A DPRK Aceh Timur menetapkan 5 orang komisioner, namun ketika diparipurnakan mendapat penolakan dari beberapa fraksi lain. Selanjutnya dibentuk melakukan seleksi versi paripurna dan menetapkan komposisi komisioner lainnya. Nama-nama komisioner hasil paripurna kemudian diajukan ke KPU untuk mendapatkan SK pengangkatan.
www.jsithopi.org
11
JSI
12
ANALISIS SITUASI • edisi 13
Disisi lain, kelompok komisioner hasil ketetapan komisi A mengajukan tuntutan hukum melalui PTUN, dan pengadilan memutuskan komisioner yang sah adalah yang ditetapkan oleh komisi A, bukan oleh hasil paripurna. Keputusan PTUN juga diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung (MA), sehingga KPU membatalkan SK yang pernah mereka tanda-tangani. Ironisnya, saat keputusan MA untuk mengangkat komisioner hasil komisi A disahkan, bupati Aceh Timur tidak mau melantik yang menyebabkan KIP Aceh Timur mengalami ke-vacum-an. Disini menunjukkan bahwa pemilihan dan penetapan komisioner penyelenggara sangat erat dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Artinya, deal-deal politik mempunyai kemungkinan besar akan terjadi pada saat fit and proper test, apalagi proses tahapan ini dilakukan secara tertutup. Beberapa pertanyaan sering tidak relevan dengan profesionalisme para kandidat. Seperti diakui oleh salah satu kandidat komisioner KIP Kota Lhokseumawe pada tahun 2013 lalu, dimana ia ditanyakan seperti
pertanyaan: “meujoe lon pilih droe, peu jeut neu peumeunang lon?” (kalau saya memilih anda, apakah saya dapat dimenangkan?). Lebih jauh ia mengungkapkan: “Pertanyaan itu membingungkan, karena tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Artinya, proses fit & proper test dilakukan tidak untuk menguji kemampuan kognitif dan pengalaman calon, melainkan melihat komitmen transaksional calon tersebut. Saya sendiri menjawab ketika itu, kalau suara Bapak sama dengan yang lain, namun penyebarannya lebih merata disemua TPS, maka Bapak bisa dimenangkan“. Besarnya politic interest partai tertentu dalam menentukan komisioner penyelenggara juga ditentukan oleh homogennya anggota komisi-I untuk DPRA dan komisi A untuk kab/kota. Hal ini seperti diakui oleh Qardhawi, bahwa semakin heterogennya komposisi komisi makin semakin kecil intervensi partai dalam menentukan kandidat tertentu untuk terpilih.
“,,,Pertanyaanya, sejauhmana potensi komisioner KIP yang dipilih oleh DPRA/DPRK melalui fit and proper test “menggadaikan” integritasnya dengan melakukan rekayasa suara (electoral fraud) untuk pemenangan calon tertentu? ...”
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 13
JSI
Sebaliknya, semakin homogen anggota komisi maka semakin besar peluang menitipkan kadernya di lembaga penyelenggara baik di KIP maupun di Panwaslih.
Pada levelnya inilah yang kemudian terjadi beberapa potensi penyimpangan (electoral fraud), baik karena adanya kesengajaan, dan atau karena kelalaian (kealpaan).
Pertanyaanya, sejauhmana potensi komisioner KIP yang dipilih oleh DPRA/DPRK melalui fit and proper test “menggadaikan� integritasnya dengan melakukan rekayasa suara (electoral fraud) untuk pemenangan calon tertentu? Sejumlah sumber meragukan hal ini. Menurut mereka sulit sekali penyimpangan rekap suara dilakukan ditingkat kabuputan/kota, apalagi dilevel propinsi.
Disisi lain Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada mempunyai persoalan tidak kalah rumitnya; mulai dari proses rekruitmen dan pembentukan lembaga yang terlambat, lambatnya turun anggaran operasional dan lemahnya kewenangan dalam menindak-lanjuti setiap pelanggara terkait dengan pemilu (Pilkada) dan pemahaman teknis pengawasan yang kurang.
Sebaliknya, peluang terjadinya pengelembungan suara oleh penyelenggara berpotensi terjadi di TPS, jika para KPPS bersepakat dengan hal itu, dan tidak ada pengawasan serta saksi dari paslon lainnya. Hal ini juga dikatakan oleh ketua KIP Aceh, bahwa masalah integritas jangan diragukan. Persoalannya hanyalah lemahnya pemahamana petugas/ penyelenggara dilevel bawah, baik secara teknis maupun terkait aturan-aturan yang banyak terjadi perubahan dari pemilu sebelumnya. Sedangkan proses rekruitmen penyelenggara di level bawah, seperti KPPS merupakan kewenangan kepada desa (Kades/keuchik) yang dipilih secara otoritatif, bukan proses seleksi secara terbuka.
Dari 20 kab/kota plus Provinsi yang akan melaksanakan pesta demokrasi pada 15 Februari 2017, hanya lebih kurang dua kabupaten/ kota yang sudah membentuk pantia pengawas kecamatan. Di sebagian lainnya, Panwaslih kab/kota pun belum bekerja karena belum adanya alokasi dana dari pemerintah daerah. Konsekuensinya, proses tahapan pilkada, termasuk proses verifikasi identitas bagi calon independen nir-pengawasan secara komprehensif dan totalitas.
www.jsithopi.org
13
JSI
14
ANALISIS SITUASI • edisi 13
PENUTUP Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan/ penutup dari analisis dan update Pilkada Aceh 2017, antara lain: 1. Politik merupakan instrument dalam melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab dalam membangun Aceh ke depan menjadi lebih baik 2. Politik merupakan diskursus yang melahirkan persaingan dan pertentangan satu sama lain dalam rangka meraih kekuasaan. Aristoteles nyakin bahwa pertentangan tersebut harus dilandasi nilai moral dan etis. Berbeda dengan Machiavelli, dimana ia menyatakan bahwa demi tujuan yang baik, melalukan yang yang bertentangan dengan moral dan etis dibenarkan.
Pilkada 2017. Proses seleksi komisioner yang dilakukan oleh DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk kab/kota sesuai aturan UUPA telah melahirkan keraguan sejumlah pihak keraguan sejumlah pihak. Namun potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan untuk pengelembungan suara paslon tertentu sangat berpotensi dilakukan 3. Politik Aceh merupakan anti-tesis dari oleh penyelenggara dilevel terendah, konflik yang melahirkan etno-nasiyaitu KPPS, dan PPS, khususnya dalam onalism dan berakhir dengan MoU. proses perhitungan dan rekapitulasi Periode Pilkada awal (2006), nilai-nisuara. Pemantauan secara menyelulai etno-sentril masih menjadi alasan ruh dari seluruh elemen masyarakat meraih kekuasaan. Pada periode kedsecara independen merupakan sesua (2012) paska MoU, pertentangan inuatu yang esensial untuk dilakukan ter-etno menjadi potret pelaksanaan untuk meminamilisir potensi kecuranPilkada. Jones (2012) mengatakan Poligan dalam pemilihan kepala daerah tik Aceh adalah potret GAM vs GAM. Aceh ke depan, sehingga akan melaNamun setelah satu dekade politik hirkan proses demokrasi yang bersih, Aceh berjalan, 2016 menunjukkan dua jujur, berkualitas dan bermartabat. pola, disatu sisi pertarungan sesama 5. Terakhir, artikel ini merupakan suatu mantan elit GAM menjadi sajian pada analisis sebagai upaya untuk menPilkada 15 Februari 2016 ke depan, gigatkan kita semua, dari segala sisi disisi lain, asimilasi dengan kukuatan kelemahannya, setidaknya menjadi berbasis “jakarta� menjadi penentuan petuah bagi mereka para bijak dan kemenangan suatu calon. pengambil kebijakan agar mereka menjadi lebih bijak 4. Integritas penyelenggara menjadi salah satu topik yang diperbincangkan dalam rangka penyelenggaraan *** www.jsithopi.org
Bonus Suplemen
PROFIL & VISI MISI BAKAL CALON GUBERNUR ACEH PILKADA ACEH 2017
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
www.jsithopi.org VISI Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani
IRWANDI YUSUF
NOVA IRIANSYAH
MISI 1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat. 2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan perdamaian sebagai lanjut prinsip-prisip MoU Helsinki. 3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum. 4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi. 5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.
6. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi. 7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan. 8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan. 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan
PROGRAM UNGGULAN 1. Aceh Seujahtra (JKA Plus) Jaminan Kesejahteraan Aceh, meliputi Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis, beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di PTN, dan santunan untuk manula); 2.
Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu) Pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu ke semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Aceh Caròng Seluruh anak-anak di Aceh mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional;
8. Acèh Kreatif Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya; 9. Acèh Kaya Merangsang tumbuhnya wirausahawan muda yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar; 10. Acèh Peumulia Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungli; 11. Acèh Damê Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
4. Aceh Teunaga Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh yang berasal dari energi bersih-terbarukan;
12. Acèh Meuadab Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;
5. Aceh Gigèh Pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan menekan Pengangguran;
13. Acèh Teuga Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;
6. Aceh Meulaôt dan Meugoë Pembangunan ekonomi maritim dan pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi
14. Acèh Green Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Acèh Troë Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri;
15. Acèh Seuninya Penyediaan perumahan bagi rakyat miskin;
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
MUZAKIR MANAF
www.jsithopi.org
TA KHALID
VISI Aceh yang sejahtera, berdaulat, dan bermartabat berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA dalam bingkai NKRI MISI 1. Mewujudkan implementasi UUPA sesuai dengan perjanjian damai MoU Helsinki 2. Memperkuat sinerjitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan pengelolaan sistem keuangan yang terintegrasi dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan Good Governanve dan Clean Government 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur Dasar dan penunjang untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi 4. Memperkuat struktur ekonomi dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah melalui pengelolahan hasil hasil pertanian berbasis agro industri 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim dengan memperhatikan kelestarian SDA 6. Mengembangkan potensi kepariwisataan yang berbasis Islami, usaha ekonomi kreatif dan sektor riil lainnya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja 7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi, reformasi birokrasi dan kepastian hukum yang menjamin tumbuhnya minat investor 8. Meningkatkan derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat Aceh 9. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan layanan pendidikan berbasis nilai nilai Islam dan memantapkan Aqidah, pengembangan iptek, dan mampu bersaing di kancah global serta meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan Aceh 10. Meningkatkan kualitas hidup melalui upaya pelestarian lingkungan dan pemanfataan sumber daya alam secara lestari 11. Menjaga dan meningkatkan nilai nilai entitas dan identitas keacehan dalam tataran regional dan global PROGRAM UNGGULAN 5 “K” (KUNCI) BANGUN ACEH
3. Kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan lokal
1. Keimanan berlandaskan ahlussunah wal-jama’ah bermahzab syafi’i
4. Kapasitas sdm yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian
2. Kewenangan besar dalam mengelola “self government”
5. Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
TARMIZI KARIM
www.jsithopi.org
T. MACHSALMINA ALI
VISI Aceh Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Dan Bermartabat Berlandaskan Nilai Islam MISI 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan Aceh yang efektif, efisien, amanah, transparan dan akuntabel melalui rekrutmen dan penempatan personol yang berkualitas dan berintegritas dengan sistem pola karir untuk mewujudkan fungsi pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. 2. Mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan ekonomi berdasarkan tiga wilayah pertumbuhan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (added value) yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi. 3. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter berlandaskan nilai Islami, keluhuran budaya dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. 5. Mewujudkan iklim investasi penanaman modal di Aceh yang kondusif guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja. 6. Memelihara dan melestarikan perdamaian secara holistik dan terintegrasi. 7. Memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem sebagai aset daerah dan sumber penghidupan bagi seluruh mahluk hidup. 8. Menghidupkan kembali jati diri masyarakat Aceh yang Islami sebagai perwujudan penerapan Syariat Islam. PROGRAM UNGGULAN 1. Penataan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Amanah 2. Pemberdayaan Masyarakat Gampong 3. Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Agro Industri, Kemaritiman, Jasa Dan Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan 3 (Tiga) Wilayah Pembangunan, Zona Barat Selatan (Hinterland), Zona Tangan (Highland), Zona Pantai (Coastal) 4. Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Ekonomi
5. Pendidikan Yang Berbasis Karakter (Akhlak Mulia), Vokasional Dan Wirausaha 6. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Kualitas Hidup Masyarakat. 7. Memperkuat Pelaksanaan Perdamaian Yang Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kesetaraan Dan Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia Dengan Memperkuat Nilai Ukhwah 8. Penerapan Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Kehidupan Masyarakat 9. Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 10. Pembangunan Sosial Yang Bermartabat
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
ABDULAH PUTEH
www.jsithopi.org
SAYED MUSTAFA USAB
VISI Mewujudkan Kembali Aceh Sebagai Negeri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Makmur, Dan Beradidaya Berlandaskan Syariat Islam MISI 1. Penyelenggaraan syariat islam : guna mewujudkan sumber daya masyarakat unggul yang Rahmatan Lil ‘Alamin 2. Revolusi pertanian: mengoptimalkan sumberdaya alam yang didukung peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat, sehingga terbuka seluas luasnya kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja. Termasuk memperhatikan pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh guna mendukung pelaksanaan Program NAWACITA Presiden Jokowi 3. Reformasi birokrasi : dipandu oleh Pemimpin Pemerintahan Aceh yang visioner, tegas , cerdas, tulus dan ikhlas tanpa ada niat korupsi, juga telah terbukti rela berkorban dan mampu menjalankan Amanat UUPA, serta memiliki hubungan kuat dengan Pusat dan Negara lain
PROGRAM UNGGULAN 1. Program intensifikasi pertanian rakyat sekaligus meningkatkan peluang berusaha dan peluang bekerja 2. Mewujudkan pengusaha handal
3. Membangun 100 perkebunan dan 100 pabrik pengolahannya guna menciptakan lapangan kerja baru 4. Mendukung pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi, dengan cara memperhatikan pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
ZAINI ABDULLAH
www.jsithopi.org
NASARUDDIN
VISI ACEH YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT Dengan Motto: LANJUTKAN PEMBANGUNAN ACEH MISI
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Aceh Yang Bersih Dan Profesional 2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berbasis Nilai Nilai Keislaman dan Kearifan Lokal 3. Meningkatkan Fasilitas Dan Infrastruktur Publik, Kinerja Pelayanan, dan Konektivitas Ekonomi Aceh Yang Mandiri Dan Berdaya Saing 4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Secara Terpadu Dan Sinergis Berbasis Ekonomi Rumah Tangga, Ekonomi Pedesaan dan Ekonomi Berkelanjutan 5. Menumbuhkembangkan Iklim Investasi yang kondusif menuju Aceh yang Mandiri dan Sejahtera 6. Penguatan Seni, Sosial Budaya, Politik dan Pariwisata, berbasiskan Transformasi Nilai Syariah di Kalangan Rakyat Aceh 7. Optimalisasi Implementasi UUPA dan Turunannya berdasarkan MoU Helsinki dalam Kerangka Mewujudkan Perdamaian Aceh
PROGRAM UNGGULAN
1. Meningkatkan Mutu Pendidikan 2. Meningkatkan Mutu Kesehatan 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
4. Kemandirian Ekonomi Terpadu 5. Peningkatan Penanaman Modal Asing Dalam Negeri Di Aceh, Menurunya Ketergantungan Aceh Terhadap Ekonomi Regional & Penguatan Kelembagaan Ekonomi Dan Ekspor
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id
UPDATE DATA
: 01/10/2016
Masukan dan saran
: jsinisiatif@gmail.com
VISI MISI BAKAL CALON
GUBERNUR ACEH
ZAKARIA SAMAN
www.jsithopi.org
T. ALAIDINSYAH
VISI ACEH BEU MAJU DAN RAKYAT BEU SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan 3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola Dan Perluasan Partisipasi Publik Dan Penegakan Hukum 4. Mewujudkan Aceh Yang Nyaman Dengan Pembangunan Infrasturktur Strategis Yang Berkelanjutan Srta Ramah Lingkungan/Bencana 5. Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Serta Mencegah Bencana Sosial Lainnya PROGRAM UNGGULAN 1. Membebaskan biaya operasional pendidikan dari SD, SMP, SMA 2. Kemandirian Ekonomi melalui Penguatan UMKM 3. Good Governance & Clean Government
4. mewujudkan Aceh yang nyaman dengan infrasturktur strategis 5. Mengokohkan Kehidupan sosial kemasyarakatan 6. pembinaan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam berbagai bidang
KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id