EDISI 15 TAHUN 2017 PRODUK
A N A L ISIS SI T UA SI JARINGAN SURVEY INISIATIF
MEI-JUNI 2017
SUMBER DAYA MANUSIA ACEH DAN
POTENSI PEMBANGUNAN COPYRIGHT JARINGAN SURVEY INISIATIF 2017 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG
DAFTAR ISI WRITERS TEUKU ALFA TOMMY
PENDAHULUAN
3
EDITOR ARYOS NIVADA
SDA RENDAH & KEMISKINAN
4
PEMERINTAH & KETANAGAKERJAAN
8
Peneliti Jaringan Survey Inisiatif Email : teukualfa@gmail.com
DESAIN LAYOUT Teuku Harist Muzani SENIOR EXPERT
ANDI AHMAD YANI, AFFAN RAMLI, CAROLINE PASKARINA, ELLY SUFRIADI, CHAIRUL FAHMI, MONALISA, FAHRUL RIZA YUSUF
PEMERINTAH & SOLUSI
11
REKOMENDASI
14
rJARINGAN SURVEY INISIATIF
Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, INDONESIA Telp. (0651) 6303 146 Web: www.jsithopi.org Email: js.inisiatif@gmail.com
ANALISIS SITUASI • edisi 15
PENDAHULUAN Berbicara kesejahteraan suatu daerah maka banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dalam kehidupan keseharian daerah tersebut. Untuk melihat kesejahteraan Aceh, kita harus melihat dengan mata sangat terang bahwa Aceh merupakan daerah subur dengan sumber daya alam sangat melimpah serta laut yang luas sehingga menempatkan Aceh menjadi salah satu permata di Indonesia. Hasil alam berupa kayu, pertanian, dan perikanan merupakan sumber alam yang sangat melimpah di Aceh, bahkan hutan Aceh merupakan paru-paru dunia karena keasrian dan kealamiannya terus dijaga dan dipelihara sebagai warisan leluhur.
Masyarakat Aceh mampu secara turun temurun menjaga kebudayaannya yang sangat dekat dengan alam, hal ini berkat sistem kemasyarakatan yang teratur serta diatur langsung oleh masyarakat yang sudah dimulai sejak di masa lampau. Karena sistem kemasyarakatan yang teratur, hingga kini sumber daya alam di Aceh dapat terus dimanfaatkan sekaligus dipelihara keberlangsungannya. Masyarakat Aceh terbiasa memanfaatkan sumber daya alam Aceh sebagai mata pencaharian dengan melakukan perdagangan sesama masyarakat Aceh maupun luar Aceh. Kecakapan masyarakat Aceh dalam dunia perdagangan telah terkenal dan diakui sejak dulu.
JSI
pakan bagian dari perubahan tersebut yang memberikan pukulan telak terhadap kemajuan Aceh. Akibatnya, sumber daya alam Aceh kurang dapat termanfaatkan, serta perdagangan yang sebelumnya menjadi kekuatan dan keunggulan masyarakat Aceh di masa lalu juga tidak berjalan dengan baik selama konflik berlangsung. Konflik dan etos kerja yang terganggu selama 30 tahun itu ternyata menjadi masalah yang pelik dan sulit untuk diperbaiki. Daerah dengan generasi cerdas selama ratusan tahun dalam mengelola alam, pembangunan hampir disemua lini dan profesi, serta sumber daya manusia di bidang perniagaan yang kuat menopang kekuatan Aceh sebagai bangsa yang disegani hampir di seluruh antero tanah Melayu hingga Eropa jauh, berubah menjadi daerah yang sumber daya alamnya kurang mampu di manfaatkan secara mandiri, industri masyarakatnya hampir mati, sumber daya manusia unggulnya berubah menjadi masyarakat yang kurang mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Aceh yang dulunya merupakan daerah kaya dengan masyarakat yang sejahtera kini berganti dengan masyarakat yang berkutat dengan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya, sampai saat ini Aceh masih terus berbenah diri dan memperbaiki diri untuk dapat keluar dari permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan yang menimpa provinsi paling barat di Indonesia ini.
Setelah periode panjang perang pra kemerdekaan yang menunjukkan ketangguhan masyarakat Aceh dan dilanjutkan dengan konflik hampir 30 tahun pasca kemerdekaan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut pemisahan Aceh dari Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia, membuat banyak sekali perubahan di Aceh. Ketakutan untuk mengelola alam dan bergerak bebas dalam pengupayaan ekonomi meruwww.jsithopi.org
3
JSI
4
ANALISIS SITUASI • edisi 15
Sumber Daya yang Rendah dan Kemiskinan Sejak berakhirnya konflik panjang antara GAM dan pemerintah RI yang ditandai dengan MoU Helsinki serta pembangunan pasca bencana tsunami yang menimpa daerah Aceh yang dilakukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), serapan tenaga kerja di Aceh sejak tahun 2009 terbilang tidak mengalami perkembangan, menurut data BPS terbaru angka pengangguran di Aceh sudah menunjukkan angka yang sangat memperihatinkan dengan menempati rangking 2 terbawah di pulau Sumatera. Jumlah pengangguran sebesar 170.898 jiwa tersebut terbilang sangat besar bila kita perhatikan sumber daya alam yang dapat dikelola di bumi Aceh ini. Angka pengangguran di Aceh menjadi sangat mengkhawatirkan karena angka pengangguran terdidik sangat tinggi. Pendidikan tinggi ternyata tidak serta merta menciptakan lapangan kerja baru atau serta merta mampu terserap dengan baik pada dunia kerja. Hal ini terbukti dengan tingkat pengangguran lulusan Universitas yang sangat tinggi dan terus meningkat jumlahnya sejak Agustus 2015 sebesar 16.30 persen dan meningkat menjadi 22.48 persen pada Agustus 2016. Hal yang menggembirakan adalah tingkat lulusan pendidikan rendah sangat kecil karena memang pendidikan rendah lebih kecil persentasenya di Aceh, pada tingkat ini angka serapan tenaga kerwww.jsithopi.org
janya jauh lebih baik dengan angka 19.20 persen dibandingkan enam bulan sebelumnya sebesar 32.61 persen. Angka pengangguran juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan suatu daerah, hal ini terbukti dengan tingginya pengangguran yang ada di Aceh membuat tingkat kemiskinan juga meningkat. Pengangguran terbuka sangat berdampak kepada pembangunan dan tingkat kemiskinan, karena tingkat pengangguran menjadikan beban negara atas ketidakmampuan masyarakat menghasilkan penghasilan yang cukup untuk dirinya sendiri sehingga berefek pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya keluarganya atau menjadi beban pada anggota keluarganya yang lain. Pengangguran juga akan mempengaruhi angka pendapatan perkapita suatu daerah, serta pengangguran akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat di pasar yang hal ini otomatis akan berdampak pada ekonomi. Tidak berkembangnya jumlah serapan tenaga kerja mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, ketidakmampuan masyarakat Aceh dalam masuk kedalam bursa kerja dikarenakan kualitas sumber daya manusianya masih rendah, juga ketidakmampuan menggunakan dan mengolah sumber daya alam yang ada sebagai modal bekerja dalam membangun daerah. Berdasarkan data BPS, sejak 2009 tenaga kerja Aceh sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan tidak mampu terserap dalam dunia kerja. Tahun 2013 dan 2014 merupakan titik paling parah dengan jumlah pengangguran mencapai 11,493 jiwa sedangkan lapangan
ANALISIS SITUASI • edisi 15
JSI
kerja yang tersedia sebesar 2,534 jiwa, tenaga kerja di Aceh hanya mampu terserap sebesar 339 jiwa atau 2.95 persen dari pencari kerja terdaftar, sedangkan pada tahun 2013 serapan tenaga kerja jauh lebih rendah yaitu sebesar 2.24 persen saja. Situasi seperti ini menjadi sangat serius karena hal ini menunjukkan ketidakmampuan sumber daya manusia Aceh dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. Melihat fenomena ketidakmampuan masyarakat usia kerja Aceh untuk terserap kedalam pasar dunia kerja seperti pada kasus diatas, maka yang paling mungkin terjadi adalah posisi-posisi tersebut yang notabenenya merupakan lowongan kerja yang bertempat di Aceh diisi oleh masyarakat dari provinsi tetangga atau dari pulau Jawa bahkan dari provinsiprovinsi di Indonesia timur lainnya yang secara umum sumber daya manusianya lebih baik dan mampu untuk mengisi kebutuhan yang menjadi syarat posisi-posisi tersebut. Berdasarkan fakta tersebut sumber daya manusia Aceh harus ditingkatkan dengan menggunakan solusi berbeda, harus ditemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran tersebut sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan Aceh untuk lebih baik kedepannya.
www.jsithopi.org
5
JSI
6
ANALISIS SITUASI • edisi 15
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 15
JSI
www.jsithopi.org
7
JSI
8
ANALISIS SITUASI • edisi 15
Pemerintah dan Ketenagakerjaan Aceh Menurut penilaian peneliti, penggunaan dasar pemikiran yang menjadi landasan perkembangan ekonomi Aceh menggunakan pendekatan yang berlandaskan teori Arthur Lewis, Lewis berpendapat bahwa syarat yang dibutuhkan untuk menjadikan sektor industri atau sektor kapitalis sebagai mesin pertumbuhan yaitu dengan cara meningkatkan investasi pada sektor industri atau sektor kapitalis. Pada saat yang bersamaan upah pekerja di sektor industri atau sektor kapitalis harus ditetapkan lebih tinggi dari pada sektor pertanian. Perbedaan upah tersebut akan dapat menarik pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau sektor kapitalis. Strategi seperti ini menjadi sangat tidak sesuai karena investasi pada sektor industri dan sektor kapitalis tidak dapat dihasilkan di Aceh, akibatnya malah tenaga kerja di sektor pertanian yang notabenenya adalah sektor paling dekat dengan masyarakat Aceh sebagai sumber kerja saat ini malah ditinggalkan (mengecil).
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 15
Berdasarkan data BPS 2016, pekerja pertanian berkurang 146,294 jiwa dari 881,357 jiwa pada tahun 2015 menjadi 735,063 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan angka pekerja bidang jasa meningkat sebesar 228,481 Jiwa dengan 834,334 jiwa pada tahun 2015 menjadi 1,063,815 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan peningkatan tenaga kerja di sektor industri menjadi 289,167 jiwa pada tahun 2016, yang pada tahun 2015 sebesar 250,327. Peralihan dari sektor pertanian menjadi sektor jasa yang sangat signifikan bisa menjadi indikator bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang mulai ditinggalkan, sementara pertanian yang merupakan tulang punggung Aceh sebagai penghasil PAD terbesar diluar migas dan penarik tenaga kerja
JSI
terbesar di Aceh menjadi berkurang yang hal ini pasti akan berpengaruh kepada PAD dan ketahanan pangan dan perikanan. Berkurangnya petani (petani, nelayan, peternak, dan sebagainya) di Aceh akan mempengaruhi produksi dan ketahanan pangan dan perikanan kita. Sebagai contoh, kurangnya pengelolaan pada sektor peternakan sapi dan kambing sebagai salah satu komoditas sangat diminati masyarakat Aceh mengakibatkan tingginya harga daging sapi di Aceh karena kurangnya ketersediaan daging kambing di pasaran. Padahal secara geografis peternakan sangat cocok untuk diterapkan di Aceh, karena ketersediaan bahan pakan yang melimpah dan juga karena tingginya kebutuhan pasar akan daging sapi dan kambing.
www.jsithopi.org
9
JSI
10
ANALISIS SITUASI • edisi 15
Pada saat yang sama, peningkatan yang cukup signifikan ada pada bidang jasa. Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor ini harus terus dipertahankan dan terus dikembangkan. Terjadinya peningkatan pada sektor ini dipengaruhi oleh pariwisata Aceh yang semakin baik pengelolaannya, ekonomi di perkotaan yang lebih baik dari pada di desa, dan keinginan masyarakat berdomisili di kota. Seperti yang kita ketahui, sektor jasa biasanya terpusat di daerah perkotaan. Pada sektor pertambangan dan perminyakan memang menjadi sektor yang nilai ekonominya paling tinggi di Aceh, tetapi serapan tenaga kerja pada sektor ini begitu kecil, karena ketidakmampuan masyarakat Aceh terserap kedalam pasar kerja sektor ini, terbukti dengan begitu banyaknya proyek pertambangan dan Migas berjalan di Aceh tetapi serapan tenaga kerja hanya 14,708 jiwa. Menyaksikan sumber daya manusia dari provinsi lain bekerja dan mengembangkan sektor ini di Aceh menjadi sesuatu yang lumrah, padahal pada tingkatan ini banyak lulusan sarjana dari Aceh yang mampu mendudukinya, tetapi tingkat kepercayaan dan kecakapannya masih diragukan.
Berdasarkan data BPS dalam buku indikator tenaga kerja provinsi Aceh Agustus 2016, menunjukkan Angka pengangguran terbesar berada di Desa, sementara itu tingkat pendidikan masyarakat Aceh adalah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mata pencaharian terdekat dengan masyarakat adalah bertani, berkebun, berternak dan menjadi nelayan. Namun saat ini tingkat kepercayaan diri untuk bekerja menempati profesi-profesi tersebut semakin menurun, maka tingkat pengangguran terbuka dapat dipastikan akan terus meningkat. Ada hal yang juga menjadi perhatian adalah trend masyarakat yang saat ini mengidamkan “Urbanisasi� karena upah di kota lebih besar serta jargon ke kota untuk lebih baik,
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 15
JSI
hampir 10,000 jiwa terus bertambah di kota Banda Aceh di setiap tahunnya (perhitungan data BPS 2013-2016), dengan tingkat penambahan jumlah jiwa sebesar itu pertahunnya, dapat dipastikan bahwa akan terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat (hal ini sejalan dengan data BPS bahwa besar masyarakat yang beralih dari pertanian ke bidang Jasa). Melihat permasalahan yang ada maka penting untuk pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada agar serapan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja dapat terwujud, hal ini harus bisa diwujudkan dari elemen paling kecil di pedesaan hingga lapisan masyarakat yang lebih besar di perkotaan, dari pendidikan rendah juga pendidikan tinggi, yang menjadi kebutuhan daerah saat ini juga persiapan pengembangan daerah kedepannya.
Pemerintah dan solusi Metode pengembangan sumber daya manusia dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja ke dalam pasar dunia kerja seharusnya sudah harus diubah karena metode yang dijalankan sekarang ini terbukti belum menjadi solusi dalam pengembangan daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Berdasarkan fakta tersebut Sumber Daya Manusia Aceh haus ditingkatkan dengan menggunakan solusi berbeda, harus ditempuh solusi yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran tersebut sekaligus menjadi sokusi dalam pembangunan Aceh lebih baik kedepannya. Menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan Provinsi Aceh saat ini, perlu ada kajian untuk mengatasi hal tersebut. Apabila persoalan ini dibiarkan untuk jangka panjang maka akan menyeret masyarakat ke perilaku-perilaku yang negatif karena tuntutan hidup. Perdagangan narkoba, perampokan, pengancaman dan perilaku kriminal lainnya sudah dapat kita lihat di masyarakat Aceh saat ini, hal ini berkaitan dengan himpitan kemiskinan dan upaya lepas dari kemiskinan. Hal seperti ini bukan hanya akan memperburuk iklim investasi daerah Aceh juga akan merusak perilaku masyarakat Aceh. Karena permasalahan pengangguran dan kemiskinan sudah beranjak menjadi suatu permasalahan pelik di masyarakat, penting bagi pemerintah Aceh bertindak cepat melalui kajian dan penelitian yang intens dengan melibatkan banyak pihak. Pihak Universitas, pemerintah daerah, kementrian yang terkait, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak Swasta terkait lainnya merupakan pihak-pihak yang perlu dilibatkan untuk menghasilkan pemecahan persoalan tersebut dengan lebih cepat.
www.jsithopi.org
11
JSI
12
ANALISIS SITUASI • edisi 15
Secara umum pendidikan dasar masyarakat Aceh sudah lebih baik (tingkat lulusan perguruan tinggi dan lulusan sekolah menengah atas termasuk baik di Indonesia) tetapi kecakapan kerjanya yang masih sangat rendah, Persoalan pengkajian dan penelitian pengangguran dan kemiskinan di Aceh, akan sangat baik bila memenuhi kebutuhan akan: 1. Mengkaji lapangan kerja paling dekat dengan masyarakat saat ini, bila berbicara di desa maka pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan menjadi solusi paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan di perkotaan, penyediaan kerja di sektor swasta dan sektor jasa akan menjadi dasar pembangunan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia. 2. Memenuhi kebutuhan baik masyarakat dengan pendidikan dan kecakapan kerja rendah hingga dengan pendidikan dan kecakapan tinggi, karena semua elemen masyarakat harus diterima dengan baik pada pasar tenaga kerja. Dalam hal ini pendidikan mungkin sudah lebih baik daripada provinsi lainnya di Indonesia tetapi permasalahan ini terletak pada kecakapan kerja masyarakat Aceh, perlu pendidikan keprofesian dan pelatihan untuk memenuhi keinginan pasar dunia kerja. 3. Sektor pendukung dalam penyiapan ketenaga kerjaan juga harus di bangun, sektor penyuluhan/pendampingan sebagai sektor yang mendorong lapangan kerja juga harus menjadi prioritas, sektor ini akan menjadi sektor yang memberikan solusi internal dalam cakupan kerja bidang tertentu, juga dapat dimanfaatkan sebagai auditor dalam pengembangan sektor tertentu. 4. Sektor penyuluhan/ pendampingan ini harus diperkuat hampir disemua bidang, tetapi dalam bidang pembangunan Desa, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan ini menjadi suatu katalisator dalam pembangunan sektor ini. 5. Penyiapan sektor yang akan diusahakan hadir oleh pemerintah, dalam pengembangan daerah pemerintah pasti akan melahirkan beberapa sektor yang akan hadir, untuk itu pemerintah daerah harus sudah mampu memberikan pendidikan dan pelatihan berupa sumber daya manusia yang mempu mengisi bidang tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasar akan itu, hal ini bertujuan agar sumber daya manusia Aceh dapat mengisi posisi ini dan pada kesempatan yang sama akan mampu mengisi lapangan kerja tingkat nasional maupun tingkat internasional. 6. Penyiapan tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja internasional, dalam hal ini penyiapan tenaga kerja advance juga sangat penting, tenaga kerja ini mungkin akan mengisi lapangan kerja tingkat internasional dalam mengikuti pasar MEA maupun lapangan kerja di negara-negara maju, pada jenis tenaga kerja ini pendapatan ke daerah adalah jenis pendapatan tidak langsung, pendapatan tidak langsung ini berupa dana akan masuk ke Aceh melalui dana segar yang masuk ke kantong-kantong masyrakat kecil di pedesaan, dana segar ini akan menjadi kekuatan ekonomi dari bawah karena meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Selain itu dengan menempatkan tenaga kerja Advance belajar dan bekerja di luar negeri, suatu saat diharapkan akan ada pembukaan lapangan keja baru yang akan di bawa pulang oleh tenaga kerja tersebut sekaligus menghadirkan investas baru di Aceh.
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 15 Dalam mewujudkan kelima pertimbangan diatas maka pendidikan harus di kolaborasikan dengan pelatihan, dasar pendidikan dan kecakapan dalam pekerjaan akan melahirkan keprofesian, keprofesian akan melekat pada diri seseorang dan akan menjadi nilai jual sumber daya manusia itu sendiri. Keprofesian akan menciptakan iklim persaingan sehat dalam dunia kerja juga kecukupan akan kecakapan dan pengetahuan akan satu bidang, hal ini akan meningkatkan harga jual individu juga akan memberikan jaminan kualitas kerja kepada klien. D e n g a n berbasis keprofesian, tingkatan keprofesian dan kecukupan penguasaan akan satu bidang tertentu dapat dipenuhi dan di kontrol, pengontrolan bidang keprofesian dapat dikelola oleh perserikatan bidang keprofesian tesebut juga dapat dikontrol oleh pemerintah. Pengontrolan bidang keprofesian oleh pemerintah, secara otomatis pendistribusian tenaga kerja dan kecakapan akan mudah dikelola pemerintah, pengangguran akan lebih mudah diarahkan menuju lapangan kerja, serta terjaminnya tenaga kerja yang akan mengisi lapangan kerja tertentu bila pemerintah mendatangkan investor ke daerah Aceh.
JSI
Selain menciptakan kepercayaan diri kepada sumber daya manusia Aceh untuk dapat mengisi lapangan kerja di Aceh, juga akan meningkatkan kepercayaan diri bersaing dengan sumber daya manusia setingkat nasional Indonesia, bahkan akan mampu bersaing dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Di Indonesia saat ini keprofesian baru berjalan dengan baik pada sektor hukum, medis dan pendidikan, ketiga sektor ini sudah menerapkan pembangunan keprofesian dengan sangat baik, pendidikan dan keprofesian berjalan dengan teratur dan berjenjang, seharusnya bidang lain juga dapat menerapkan hal yang sama dan harus menjadi tolok ukur dan dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh. Standar pembangunan sumber daya manusia Aceh dengan basis pendidikan dan kecakapan kerja sudah harus mengikuti standar pasar MEA atau bahkan standar kerja Asia, Aceh sudah harus memasang tinggi standar sumber daya manusianya agar mampu bersaing di dunia kerja internasional.
www.jsithopi.org
13
JSI
14
ANALISIS SITUASI • edisi 15
REKOMENDASI JSI 1. Dalam menciptakan lapangan kerja pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi yang ada, potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan dapat menjadi solusi jangka pendek saat ini. Masyarakat bisa dengan mudah terserap pada bidang ini, dan akan sangat mungkin ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui serapan tenaga kerja pada bidang ini. 2. Bidang-bidang tersebut harus disokong dengan pendampingan maksimal oleh pemerintah, pelatihan dan sosialisai sebagai wawasan dan motivasi pada pelaku bidang ini harus terus di tingkatkan, serta peralatan dan kebutuhan pendukung bidang ini juga harus dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. 3. Selaini itu regulasi pemerintah harus sudah dapat mengakomodir bidang ini berjalan dengan baik, regulasi harus dapat menjaga pasardan sektor ini berkembang dengan baik. 4. Lulusan perguruan tinggi di Aceh seharusnya menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran, tetapi fakta menunjukkan lulusan perguruan tinggi justru menjadi penganggur. Kecakapan kerja yang rendah menjadi penyebabnya, perlu ditingkatkan pelatihan dan sertifikasi penunjang disamping ijazah, hal ini untuk menaikkan nilai jual sumber daya manusia Aceh menghadapi pasar kerja. 5. Harus di bangun pembangunan sumber daya manusia berbasis keprofesian, agar setiap jenjang profesi dapat di monitoring pemerintah, selain itu mutu tenaga kerja dan pengembangan daerah dapat lebih mudah dipercepat. 6. Keprofesian juga menciptakan regulasi yang lebih baik, nilai jual sumber daya manusia lebih tinggi, serta serapan tenaga kerja melalui keprofesian tidak hanya akan mampu terserap di Aceh, juga akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di persaingan dunia kerja internasional. 7. Pemerintah juga harus terus mengkaji dan meneliti persoalan sumberdaya manusia Aceh, ketenaga kerjaan dan kemiskinan harus mampu dikelola dengan lebih baik. 8. Potensi pasar, ancaman ketahanan daerah dan kemiskinan, persoalan sumber daya manusia, harus dapat di kelola pemerintah melalui pengkajian dan penelitian oleh pihak-pihak terkait. 9. Pemerintah harus mengatur penyelenggaraan ekonomi dan ketahanan akan ekonomi bisa lebih baik, pemerintah harus terus menjaga regulasi agar pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat dapat berkembang, perlindungan dan pengawasan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa dan lainnya akan menciptakan stabilitas ekonomi dan ketahanan sektor tersebut.
www.jsithopi.org
ANALISIS SITUASI • edisi 15
JSI
DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2016 (BPS Pusat), 2017 Statistic Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2015 (BPS Pusat), 2016 Provinsi Aceh Dalam Angka 2016 (BPS Aceh), 2017 Aceh Dalam Angka 2015 (BPS Aceh), 2016 Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh 2016 (BPS Aceh), 2017 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Triwulan Iv 2016 (BPS Aceh), 2017 7. Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh 2016 (BPS Aceh), 2017 8. Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2016 (BPS Aceh), 2017
***
www.jsithopi.org
15