ANSIS
PRODUK
®
analisis situasi
JA R I N GA N S URV E Y I NI SI ATI F
PENDIDIKAN BERBASIS
PROFESI & PENGEMBANGAN KEAHLIAN
Volume 8
MEI 2016
DAFTAR ISI 1. LATAR BELAKANG 4. SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH 6. PENGEMBANGAN SDM ACEH MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS PROFESI DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN 8. REKOMENDASI JSI JARINGAN SURVEY INISIATIF HEAD OFFICE Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, INDONESIA Telp. (0651) 6303 146 Web: www.jsithopi.org Email: js.inisiatif@gmail.com
TIM RISET JSI
EDITOR IN CHIEF
Aryos Nivada
latar belakang
“
Buya krueng teudong-dong, buya tamong meuraseki”
Mungkin ungkapan Bahasa Aceh diatas sangat relevan dalam dinamika ekonomi global saat ini, dimana negara maju berperan dominan terhadap pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Peran tersebut muncul antara lain karena ketidakmampuan sumber daya manusia Indonesia bersaing dengan sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh negara-negara maju tersebut.
ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
WRITERS
Teuku Alfa Tommy DESAIN LAYOUT
Teuku Harist Muzani SENIOR EXPERT ANDI AHMAD YANI, AFFAN RAMLI,CAROLINE PASKARINA, ELLY SUFRIADI, CHAIRUL FAHMI, MONALISA, FAHRUL RIZA YUSUF
1
Walaupun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berlimpah, namun pengelolaan sumber daya alam Indonesia seringnya melibatkan tenaga asing karena kurangnya tenaga ahli Indonesia yang mumpuni yang dinilai berdasarkan sertifikasi skala nasional maupun Internasional yang siap berkompetesi di bursa kerja Indonesia dan dunia. Meskipun sulit diakui, Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan, karena rakyat Indonesia sampai saat ini masih menjadi “buruh� tidak saja di negara lain namun juga di negaranya sendiri. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah mulai berjalan sejak akhir tahun 2015 lalu, Indonesia diharapkan sudah mampu meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara ASEAN lainnya. Dilihat dari data Index Sumber Daya Manusia 2015 Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/ WEF) kualitas sumber daya manusia Indonesia menduduki peringkat ke 69 dari 124 negara(4), sedangkan di tingkat ASEAN sumber daya manusia Indonesia menduduki peringkat ke 5(5). Untuk itu perlu diupayakan agar sumber daya manusia Indonesia bisa ditingkatkan kualitasnya. Tentu saja ini harus didukung oleh regulasi pengembangan sumber daya manusia yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan keahlian dan spesialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia memiliki tiga jenis pendidikan tinggi, yaitu Pendidikan Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), Pendidikan Profesi/Spesialis, dan Pendidikan Vokasi (Diploma). Secara definisi pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengeta-
2
huan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana (S1), magister atau master (S2) dan doktor (S3). Definisi pendidikan profesi/ spesialis adalah sistem pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, dan lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi. Sedangkan definisi dari pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, pendidikan vokasi mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4). Apapun jenis pendidikannya, tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan potensi individu sehingga individu tersebut mampu berdayaguna bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga masyarakat. Kumpulan individu berdayaguna ini harus diciptakan dan didorong untuk terus lahir dalam masyarakat, karena individu-individu tersebut merupakan juru kunci peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa serta pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan memang telah menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, hal ini terlihat pada besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk peningkatan pendidikan. Pemerintah Aceh sendiri juga telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk peningkatan pendidikan di Aceh, salah satunya melalui pemberian beasiswa (S1, S2 dan S3) baik beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri untuk masyarakat Aceh melalui program LPSDM-Aceh. Namun sayangnya peningkatan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya masih mengutamakan pada pendidikan akademik, masih sangat kurang dalam mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui program keprofesian maupun pengembangan keahlian, padahal pendidikan keprofesian jauh lebih murah dan jauh lebih singkat waktu pelaksanaan pendidikannya serta lebih dapat diterima dalam pasar kerja karena dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan pasar. ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi juga dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau informal) yang akuntanbel dan transparan.
lui beasiswa dokter spesialis), guru (melalui sertifikasi guru) serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan di BLK, namun porsi ini masih terlalu kecil dalam pengembangan berbasis pengembangan keahlian.
Pemerintah Aceh dalam hal ini juga memiliki peran penting dalam penyelenggaran pendidikan yang efektif dan efisien, baik dalam pendidikan formal, non formal maupun informal yang berorientasikan pada penguasaan keahlian dalam membangun sumber daya manusia di Aceh. Peran pemerintah Aceh juga harus pengembangan pendidikan berbasis pengembangan keahlian melalui pelatihan juga melalui pemberian beasiswa pada bidang keprofesian dan spesialisai keahlian untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia yang siap di terjunkan ke pasar kerja.
Disamping itu pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus terus ditingkatkan dan ditambah bidang yang dilatih. Tetapi perlu juga diingat dalam membangun sumber daya manusia, pelatihan melalui BLK selama ini hanya menangani pelatihan dan sertifikasi pada bidang keahlian tingkat bawah dan menengah, sudah seharusnya juga BLK mengadakan pelatihan, sertifikasi keprofesian dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia dengan tingkat yang lebih tinggi dengan berbasis pada sumber daya manusia yang juga lebih tinggi, misalnya pelatihan ahli pengeboran lepas pantai, ahli sistem informasi geografis, penyuluh pertanian dan lainnya
Sudah saatnya pemerintah Aceh serius untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis pengembangan keahlian selain program pengembangan sumber daya manusia berbasis pengembangan keilmuan. Selama ini program pengembangan keahlian memang sudah berjalan di aceh tetapi masih pada bidang kedokteran (melaANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
Sertifikasi bidang medis dan guru persentasinya terlalu kecil bila dibandingkan pengembangan keahlian yang dibutuhkan Aceh. Pengembangan keahlian bidang lainnya seperti bidang pertanian, keteknikan, hukum dan lain-lain juga harus ikut berjalan bersama meningkatkan sumber daya manusia Aceh.
3
SUMBER DAYA MANUSIA DI ACEH
M
enurut data Badan Pusat Statistik tahun 2014, sumber daya manusia Aceh diisi oleh penduduk yang berijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sementara yang berijazah Diploma, S1, S2 dan S3 masih kurang dari 9 persen dari total populasi masyarakat aceh.
rian beasiswa dan peningkatan mutu pendidikan pun terus digalakkan, lulusan perguruan tinggi baik pendidikan kediplomaan, S1, S2, dan S3 Aceh baik dari dalam dan luar negeri terus dicetak setiap tahunnya, namun hal ini tidak meningkatkan tingkat partisipasi kerja di Aceh serta tidak juga menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (PTAK) Aceh di tahun 2014 adalah sebesar 63,06 persen dimana Aceh terletak di peringkat nomor dua paling bawah dari seluruh provinsi di pulau Sumatera1. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2014, Aceh menduduki tempat tertinggi di pulau Sumatera dengan angka 9.02 persen, sedangkan persentase TPT nasional Aceh berada pada angka 5.94 persen1. Tingkat masyarakat miskin di Aceh pun bernasib sama karena masih terbilang sangat tinggi. Tercatat sebesar 837.4 ribu jiwa adalah masyarakat miskin dengan persentase sebesar 16.98 persen dari jumlah penduduk. Sementara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar pada angka 10,96 persen. Dari jumlah 16.98 persen penduduk miskin di Aceh tersebut, sebesar 81.13 persen adalah penduduk berdomisili di perdesaan, jadi persentase kemiskinan di aceh terletak pada perdesaan.
Melalui investasi yang besar pada dana pendidikan, tingkat pendidikan Aceh kini telah berkembang dengan baik, sarana dan prasarana pendidikan juga mulai diperbaiki, telah banyak sekolah dan universitas di Aceh dibangun dan tersebar diseluruh pelosok Provinsi Aceh, tingkat Akreditasi institusi dan bidang studi juga semakin diperhatikan. Selain itu pembe-
4
Dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Aceh yang tinggi, tingkat serapan tenaga kerja di Aceh juga terus turun dimana dapat dilihat data pencari kerja berbanding lowongan kerja yang tersedia serta serapan tenaga kerja pada tabel dibawah ini:
ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa tiga tahun terakhir tingkat pemenuhan kerja Aceh terus turun, yang sangat mengkhawatirkan adalah angka pemenuhan kerja sangat jauh di bawah lowongan kerja yang tersedia di aceh, hal ini mengindikasikan tingkat sumber daya manusia Aceh masih dibawah standar kerja yang disyaratkan dalam dunia kerja. Sementara itu tingkat serapan tenaga kerja Aceh terus turun sejak tahun 2013 yang masing-masing adalah 2.24% dan 2.95%, mungkin hal ini juga sangat dipengaruhi oleh ketidakadaan lowongan kerja yang tersedia melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena adanya moratorium PNS, tetapi hal ini juga menunjukkan rendahnya lowongan kerja yang tersedia di Aceh dari sumber lapangan kerja lainnya. Berikut adalah tabel persentase serapan tenaga kerja di aceh dan perbandingan dengan provinsi potensial di Indonesia.
ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
5
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa persentase serapan tenaga kerja di Aceh masih sangat jauh dibanding provinsi-provinsi lainnya, dimana penyerapan tenaga kerja di Aceh pada tahun 2013 dan 2014 kurang dari 3%, sedangkan provinsi Kepulauan Riau saja yang usianya jauh lebih muda sudah mampu menyerap sebesar 47,92% di tahun 2014. Berdasarkan angka-angka tersebut, pemerintah Aceh harus segera memikirkan langkah-langkah dalam memperbaiki dan mengembangkan Aceh jadi lebih baik kedepannya, yang disertai kerja sama yang baik oleh dari seluruh masyarakat dengan mendukung seluruh program pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejateraan masyarakat.
PENGEMBANGAN SDM ACEH MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS PROFESI DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN
P
emerintah Aceh dalam menjalankan perannya sebagai pengembang sumber daya manusia dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Aceh harus menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien, baik dalam pendidikan formal, non formal maupun informal yang berorientasikan pada penguasaan keahlian dalam membangun sumber daya manusia di Aceh.
sional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas.
Pengembangan pendidikan berbasis keahlian serta sertifikasi profesi dianggap sangat penting saat ini karena pengembangan pendidikan berbasis keahlian dan sertifikasi profesi dianggap lebih mudah terserap dalam dunia kerja juga dapat langsung berdampak kepada masyarakat. Disamping itu juga, Program pengembangan sumber daya manu- biaya untuk penerapan pendidikan berbasis keahlian sia Aceh haruslah meningkatkan nilai kompetensi dan sertifikasi profesi jauh lebih murah dibandingseseorang, disamping program pendidikan melalui kan pengembangan pendidikan berbasis keilmuan. pengembangan berbasis pendidikan keilmuan juga harus ditingkatkan program pendidikan melalui Setelah terbitnya UU Ketenagakerjaan Nomor pengembangan berbasis pendidikan keahlian. Se- 13 Tahun 2003 dilanjutkan dengan keluarnya Peratuhingga, kompetensi dalam membangun Aceh tidak ran Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang lagi semata dilihat dari ijazah tetapi juga melihat ke- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PP 31 pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara na- Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
6
ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja di berbagai sektor industri semakin meningkat (3). Peningkatan kebutuhan sertifikasi tersebut karena nilai kompetensi pada dunia kerja juga semakin meningkat. Selain itu dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku pada akhir tahun 2015 maka porsi kerja masyarakat Indonesia menjadi semakin luas, sehingga dibutuhkan kompetensi tenaga kerja yang tinggi agar mampu bersaing dengan kompetensi kerja dari warga negara asing yang serta merta juga dapat bekerja di Indonesia.
Pertimbangan dalam pengembangan pendidikan berbasis keilmuan dan pengembangan ilmu berbasis keahlian juga harus melihat porsi potensi yang ada di Aceh. Saat ini di Aceh, bila mengukur dari pendapatan daerah juga potensi lapangan kerja, yang seharusnya menjadi ujung tombak pengembangan adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:
BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang didukung oleh Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi dan masyarakat di bidang ketenagakerjaan semakin berkembang dalam meningkatkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor, hal ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja(3). Dengan adanya sertifikasi profesi maka tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan akan diberikan pengakuan. Sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
Agar pelaksanaan pengembangan pendidikan berbasis keahlian dapat berjalan sistematis dan sesuai dengan keinginan pasar kerja, pengembangan pendidikan berbasis keahlian juga harus dibuatkan “roadmap� sebagaimana perencanaan pembangunan Aceh, sehingga bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dapat secara langsung mengisi pembangunan yang dicanangkan pemerintah Aceh dalam beberapa tahun kedepan Salah satu program pendidikan berbasis keahlian bagi masyarakat Aceh dapat berupa beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk mendapat pendidikan dan pelatihan pada instansi pengembangan keahlian di Indonesia maupun luar negeri. Program lainnya dapat berupa kerja sama pemerintah Aceh dengan perguruan tinggi, dimana perguruan tinggi ikut terlibat dalam mencetak lulusan tenaga ahli melalui pendidikan berbasis keahlian dan sertifikasi profesi. Disamping itu juga pemerintah dapat mengembangkan pendidikan berbasis keahlian dan sertifikasi profesi ini melalui tempat-tempat latihan kerja milik pemerintah dan mendorong lahir dan berkembangnya lembaga-lembaga sertifikasi baik milik pemerintah maupun milik swasta. Diharapkan dengan berkembangnya keprofesian di Aceh maka pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia di Aceh dapat meningkat dan berdampak pada angka pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh dapat turun. Cita-cita Aceh untuk dapat berkembang segemilang jaman Iskandar Muda dapat segera terwujud, sumber daya manusia yang unggul, industri dapat segera tumbuh, pertanian dan perikanan yang jadi sumber utama masyarakat Aceh dapat ditingkatkan serta tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Aceh dapat lebih baik. ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016
7
rekomendasi jsi Pengembangan pendidikan berbasis pengembangan keahlian diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan angka serapan tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran serta jumlah masyarakat miskin di Aceh. Karena melalui sertifikasi profesi, sumber daya manusia Aceh mampu terserap didalam dunia kerja dan juga mampu untuk membuka lapangan pekerjaan yang sesuai keprofesian yang dia miliki. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dianggap perlu diambil segera oleh pemerintah Aceh: 1. Pemberian beasiswa berbasis profesi dan pengembangan keahlian kepada putra putri Aceh baik di dalam maupun luar negeri; 2. Kerja sama pemerintah Aceh dengan pihak universitas di Aceh untuk mencetak tenaga ahli bersertifikat; 3. Dibentuknya lembaga sertifikasi profesi bagi profesi-profesi yang dibutuhkan masyarakat Aceh baik milik pemerintah maupun swasta;
8
ANSIS JSI Vol. VIII - Mei 2016