Catatan Implementasi Otsus Aceh serta Hambatan Dalam Pengelolaannya Aryos Nivada Peneliti Jaringan Survey Insiatif
Skema Implementasi Otsus Aliran Dana UU. No 11 Tahun 2006, Pasal 183
Infrastruktur Otoritas Pengelola
Pendidikan Dana Otsus Aceh
Elit Politik Aceh
Penggunaan
Kesehatan Pem. Ekonomi
Keb. Pem. Nas Asimetris
Eksekutif
Legislatif
Regulasi/ Peraturan
Rakyat Aceh (Konflik dan Bencana)
Sosial
Komitmen Elit Politik
Trust dan Dukungan
Pemanfaatan : Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan, dan Kemandirian
Peraturan
Siklus Implementasi Dana Otsus
Action
Program Dampak
Besaran Alokasi Dana Otsus Aceh Tahun 2015 7,08 T
Tahun 2016 7,52 T Total 20082016 48,74 T
Penekanan Informasi
• Sedangkan sampai 2027 nanti,
diperkirakan Dana Otsus yang bakal diterima pemerintah Aceh sebesar Rp 144,75 triliun. Berarti sampai saat ini, dana yang sudah diterima mencapai 28,5% dari keseluruhan Dana Otsus yang bakal diterima. (Sumber : Yunardi Natsir, Dana Otsus Aceh dan Mitos Kesejahteraan, 09/11/2015, http://aceh.tribunnews.com/)
Model Pendistribusian Dana Otsus Aceh • Pemanfaatan Dana Otsus diatur dalam Qanun Nomor 2/2008 dengan pembagian 40% dikelola oleh provinsi dan 60% lagi dikelola oleh kabupaten/kota.
• Implementasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai amanah Qanun Nomor 2/2008 ini sudah berlaku selama enam tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai 2013. Artinya, selama kurun waktu enam tahun pertama Aceh menerima Dana Otsus, kabupaten/kota lebih banyak mendapat jatah dibanding provinsi.
• Selanjutnya, pada tahun 2013 Qanun Nomor 2/2008 direvisi menjadi Qanun Nomor 2/2013. Dalam
qanun ini diperbarui hak kelola Dana Otsus menjadi 60% dikelola provinsi dan 40% dikelola kabupaten/kota. Hak kelola Dana Otsus sesuai versi Qanun Nomor 2/2013 mulai berlaku sejak tahun 2014. Jadi, dalam hal ini pemerintah belum genap dua tahun mendapat lebih banyak dari kabupaten/kota.
Rentang Masa/Tahun Pemberian Otsus Fase Krusial
Start
2008
2016
Implementasi 9 tahun total pengelolaan 48,74 T. HASIL ???
Riset Mendalam Berbasis Data Valid
2017
2022
2027
Lima tahun 2017 – 2022 = 2% dari DAU-N artinya fase krusial. Dikarenakan kepemimpinan politik hasil Pilkada 2017-2022 menentukan masa depan Aceh. Hal ini dasarkan pada penerimaan Otsus, bilamana tidak teroptimalkan berbasiskan kemandirian daerah. Maka potensi konflik terbuka lebar. Lima tahun terakhir sebesar 1% dari DAU-N (2023-2027)
PENTING
• Kinerja implementasi dana Otsus dalam penyerapan di kabupaten/kota sebesar 40% dapat terserap
sedangkan level provinsi 60% tidak terserap habis penggunaan dana Otsus. Apakah sebaliknya dibalik pengalokasian dana Otsus? Diperlukan kajian mendalam.
• Keberadaan dana Otsus harus meningkatkan kemampuan fiskal Aceh (PAD). Dalam rentang waktu sembilan (9) tahun dengan penerimaan total dana Otsus sebesar 48 T signifikan tidak dalam peningkatan PAD?
• Secara kasat mata publik menilai penggunaan dana Otsus belum memiliki dampak dalam meningkatakan kesejahteraan rakyat Aceh ?
• Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kinerja pembangunan Aceh. Artinya pemerintah harus
menyiapkan exit strategi, pertama; manajemen optimalisasi pemanfaatan dana Otsus untuk 10 tahun ke depan, kedua menyiapkan skema exit strategi paska dana Otsus.
• Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan memiliki political wiil sebagai garansi action plan dari exit strategi bisa berjalan.
Pemimpin Baru Komitmen dan Kebijakan
Partisipasi Publik
Pilkada 2017 dan Dana Otsus Desain Blueprint
Transparansi Tim Monev
Hambatan Implementasi Dana Otsus • Konstelasi permainan dari elit politik eksekutif dan legislatif • Tata kelola pemerintahan yang buruk dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
• Lemahnya fungsi koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Aceh dalam membangun program keselarasan/keserasian kedua belah pihak.
• Di level teknis problem perencanaan yang tidak berlandaskan/berpijak pada prinsip evidence-based (berbasiskan kebutuhan).
• Tidak berjalannya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus secara komprehensif dan valid.
• Minimnya tingkat transparansi penggunaan dana Otsus dan lemahnya partisipasi publik mengawal penggunaan dana Otsus.
• Peran kelompok masyarakat sipil masih lemah dalam mengawasi penggunaan dana Otsus Aceh.
Rekomendasi
•Kepemimpinan politik hasil Pilkada 2017 harus memiliki political wiil dan visi
program dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus. •Membentuk tim khusus dari pemerintah nasional untuk memeriksa penggunaan dana Otsus (audit dana Otsus). •Meningkatkan status pengelolaan dan Otsus melalui Keppres, sehingga ada pendampingan dari pemerintah nasional dalam pengoptimalan dana Otsus. •Mensosialisasikan blueprint/master plan penggunaan dana Otsus untuk sisa tahun kedepannya. Dengan tujuan agar publik Aceh dapat mengukur kinerja serapan, sekaligus mengetahui penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran, bermanfaat, dan tepat guna.
Rekomendasi (Lanjutan)
• Membentuk suatu institusi/lembaga yang bertugas melakukan monitoring dan
evaluasi. Ataupun dilekatkan pada salah satu institusi tertentu. Namun dengan syarat transparansi dan akuntabilitas yang di kedepankan. Orang-orangnya terdiri dari internal pemerintah dan eksternal.
• Penegakan hukum terhadap penyimpangan dana Otsus, ketika hasil audit dana Otsus menemukan penyimpangan yang dilakukan aktor di eksekutif dan legislatif.
• Mensosialisasikan penggunaan dana Otsus secara detail kepada publik/masyarakat Aceh secara holistik.
Terima kasih
Sekretariat
•
Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
• • •
Telepon : (0651) 6303 146 Email : js.inisiatif@gmail.com Website : www.jsthopi.org