1|
LEGAL OPINI JARINGAN SURVEY INISIATIF
LEGAL OPINION PERSYARATAN PEMBATASAN USIA MINIMAL 30 TAHUN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM QANUN PILKADA ACEH TAHUN 2017
Mengenai syarat usia Pasangan Calon Kepala Daerah di Aceh, antara Rancangan Qanun, UUPA dan UU nasional (UU 10 Tahun 2016) terdapat perbedaan. pada Rancangan Qanun Aceh Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota disebutkan di dalam Pasal 24 huruf g : Pasangan bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
Dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 67 ayat 2 huruf e, tidak disebutkan usia minimal 30 tahun adalah pada saat pendaftaran.
Pasal 67 ayat 2 UUPA huruf e : Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
Dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada 2017), syarat usia minimal bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditentukan 30 tahun, sedangkan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota minimal berusia 25 tahun. Tidak ada ketentuan usia minimal tersebut pada saat pendaftaran.
Pasal 7 Ayat 2 huruf e UU 10 Tahun 2016 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Ketentuan serupa juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 4 ayat (1) huruf d : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
Alamat Kantor : Jl. Tgk. Dihaji, LorongUjong Blang No. 36, Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh 23127 Telp: (0651) 6303146 Email: js.inisiatif@gmail.com Website : www.jsithopi.org
2|
LEGAL OPINI JARINGAN SURVEY INISIATIF
Mengenai definisi pasangan calon, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 1 angka 18 ketentuan umum mendefinisikan pasangan calon adalah : Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
Dengan demikian PKPU 9 tahun 2015 sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mendefinisikan Pasangan calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Sehingga batas usia paling rendah 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, serta 25 tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah pada saat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan bukan pada saat pendaftaran.
OPINI HUKUM (LEGAL OPINION) Ketentuan dalam pasal Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh pada dasarnya melanggar hak asasi warga negara Indonesia, dikarenakan Pemberlakuan Pasal ini pada prinsipnya telah membatasi, menutup peluang dan kesempatan bagi calon yang saat ini berusia kurang dari 30 tahun pada saat pendaftaran untuk tampil sebagai pemimpin, dalam pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Sejarah juga telah membuktikan, pemimpin yang lahir di tengah-tengah bangsa ini rata-rata berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, namun mereka memiliki kecerdasan yang cukup baik pada era kepemimpinannya, Seiring perkembangan zaman, kini faktor usia bukan lagi merupakan penghalang seseorang untuk tampil sebagai pemimpin, melainkan yang ditekankan dalam UU adalah kematangan dari pemimpin tersebut. rumusan Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh tidak kontekstual lagi untuk diberlakukan, karena secara faktual banyak generasi muda bangsa saat ini yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun yang sangat berpotensi dan memiliki kecerdasan untuk tampil sebagai pemimpin. Dengan dimasukannya ketentuan Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh, jelas terlihat bahwa perancang Qanun Pilkada Aceh tidak memiliki referensi hukum yang memadai. Seharusnya pembuat Qanun Pilkada Aceh merujuk pada ketentuan undang-undang seperti yang berlaku di dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun�. Pengertian dewasa disini adalah kemampuan/cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata lain seseorang dikatakan mampu, cakap dan bertanggung jawab dalam suatu tindakan, apabila telah mencapai umur dua puluh satu tahun. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan, jika secara faktual dan secara hukum persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Selain itu terdapat ketidaksinkronan dalam Qanun, dimana untuk mendapat hak pilih, seseorang hanya perlu berumur 17 tahun. Namun untuk dapat dipilih harus lebih dari 17 tahun. Bila usia 17 tahun dianggap sudah cakap dan dewasa untuk menentukan pemimpin, sepatutnya usia dibawah 30 tahun namun diatas 17 tahun juga dianggap cukup layak untuk dipilih. Maka dari itu UU Nomor 11 Tahun 2016 menentukan bahwa untuk level kabupaten kota, usia 25 tahun dianggap ideal untuk memimpin kabupaten kota. Namun ketentuan dalam Qanun Aceh membatasi dan memukul rata hanya orang yang 30 tahun saja yang dianggap layak sebagai pemimpin di semua level (provinsi dan Kab/Kota).
Alamat Kantor : Jl. Tgk. Dihaji, LorongUjong Blang No. 36, Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh 23127 Telp: (0651) 6303146 Email: js.inisiatif@gmail.com Website : www.jsithopi.org
3|
LEGAL OPINI JARINGAN SURVEY INISIATIF
Oleh karena Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh ini selain memiliki potensi bertentangan dengan UUD 1945, juga cenderung untuk mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan segelintir pihak, tepatnya, kepentingan kaum tua. Kaum tua menganggap generasi muda dibawah 30 tahun belum layak untuk diberi amanah sebagai pemimpin bangsa. Padahal di ketentuan UU nasional ide menyingkirkan kaum muda melalui regulasi adalah ide usang yang sudah lama ditinggalkan. maka sudah selayaknya Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh tersebut harus dibatalkan. Apabila telah diberikan nomor maka ketentuan dalam Qanun ini dapat dilakukan pengujian dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Substansi ketentuan Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh tidak demokratis, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan secara universal. Apabila Pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh ini kelak diberlakukan, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap seseorang untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kuat dugaaan proses pembuatan Qanun Pilkada Aceh, khususnya Pasal 24 huruf g ini sangat sarat dengan kepentingan politik sesaat. Disini terlihat jelas, bahwa para pembuat Qanun telah mengabaikan potensi generasi muda bangsa yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, yang memiliki kecerdasan jauh lebih baik, dibandingkan yang berusia 30 (tiga puluh) tahun ke atas.
KESIMPULAN 1. batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana disebutkan di dalam 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh sangat tidak relevan, karena kematangan seorang pemimpin tidak harus diukur dari usia, melainkan harus diukur dari tingkat kecerdasan pemimpin yang bersangkutan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional. Di sini terlihat jelas, bahwa pembuat Qanun Pilkada Aceh tidak melakukan telaah secara mendasar, bahkan terkesan sangat tergesa-gesa, sehingga substansi pasal 24 huruf g ini melabrak peraturan perundang undangan diatasnya. Padahal dalam ketentuan yang lebih tinggi (UU Nomor 10 Tahun 2016) persyaratan usia dibedakan antara gubernur/Wakil Gubernur (30 tahun) dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (25 tahun). 2.
dalam UUPA tidak diatur mengenai syarat minimal 30 tahun adalah pada saat pendaftaran. Karena bakal pasangan calon yang hendak mendaftar belum dapat dikatakan sebagai pasangan calon, melainkan baru bakal calon. Ketentuan dalam PKPU nomor 09 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 18 telah mendefinisikan dengan tegas bahwa yang dimaksud pasangan calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Sehingga dengan demikian bakal pasangan calon ketika pendaftaran tidak dapat dianggap sebagai pasangan calon sebagaimana kriteria ketentuan pasal 24 huruf g Qanun Pilkada Aceh.
Alamat Kantor : Jl. Tgk. Dihaji, LorongUjong Blang No. 36, Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh 23127 Telp: (0651) 6303146 Email: js.inisiatif@gmail.com Website : www.jsithopi.org
4|
LEGAL OPINI JARINGAN SURVEY INISIATIF
REKOMENDASI Menyarankan agar batas usia untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota idealnya sekurang-kurangnya berusia dua puluh lima tahun sebagaimana ketentuan dalam UU nomor 11 Tahun 2016. Hal ini di kemukakan dengan pertimbangan, bahwa kesiapan generasi muda bangsa Indonesia dewasa ini dengan batas umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sudah cukup memadai dan ideal untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Hal ini diakui dalam ketentuan UU nasional, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2016 (UU Pilkada).
Alamat Kantor : Jl. Tgk. Dihaji, LorongUjong Blang No. 36, Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh 23127 Telp: (0651) 6303146 Email: js.inisiatif@gmail.com Website : www.jsithopi.org