LEGAL OPINON (PENDAPAT HUKUM) LEGALISTAS PENCALONAN CHALIDIN SEBAGAI PASANGAN CALON WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM PILKADA NAGAN RAYA TAHUN 2017 Tim Riset Jaringan Survei Inisiatif
Kasus Posisi Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupat Nagan Raya , pasangan calon nomor urut lima HM Jamin Idham-Chalidin Oesman unggul dari seluruh persaingnya. Namun kemenangan pasangan yang berakronim Jadin itu digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan nomor urut satu yakni Teuku Raja Keumangan-Said Junaidi. TRK--sapaan Teuku Raja Keumangan--memaparkan dugaan surat keterangan palsu yang dipakai oleh Chalidin Oesman ketika mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya. Surat itu merupakan bukti kelulusan Chalidin Oesman dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Seunagan. Surat yang diteken oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Seunagan itu menerangkan kalau Chalidin yang kelahiran Meugatmeuh, 24 Juni 1975, merupakan lulusan SMPN 4 Seunagan dengan Nomor Induk 199, aktif di kelas 3 hingga lulus tahun 1990/1991. Surat yang juga dibumbuhi stempel SMPN 4 Seunagan itu bernomor 421.3/122/2015. Surat tertanggal 3 November 2015 itu digunakan oleh Chalidin untuk melengkapi persyaratan maju mendampingi Jamin Idham. TRK merasa dirugikan dengan adanya Surat keterangan kelulusan tersebut. Terlebih ia mendapatkan kabar kalau Kepala Sekolah SMPN 4, Said Ramlanam Seunagan tidak pernah mengeluarkan surat itu. Segendang sepenarian, Kepala SMPN 4 Seunagan sejak 2010, Said Ramlana mengatakan surat keterangan kelulusan milik Chalidin tidak sah alias palsu. Pasalnya ia tidak pernah mengeluarkan surat keterangan apapun kepada Chalidin. Bahkan dalam agenda surat keluar dan masuk, serta agenda nomor induk siswa, nama Chalidin tidak ada. Lalu Said yang merasa tandatangannya dipalsukan mengirimkan surat klarifikasi bernomor 421/17/2017 kepada KIP Nagan Raya. Dalam surat itu, Said menjelaskan kalau dirinya tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan surat tersebut dinyatakan palsu. Kemudian ia juga mengungkapkan kalau Chalidin tidak pernah menyelesaikan pendidikan di SMPN 4 Seunagan pada tahun 1990/1991.
JARINGAN SURVEI INISIATIF Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146 Email : js.inisiatif@gmail.com, Website : www.jsthopi.org
2
LEGALITAS PENDIDIKAN CHALIDIN Salah satu syarat dalam pencalonan dalam Pilkada Aceh tahun 2017, ialah syarat minila pendidikan. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) jo. Pasal 7 Huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) jo. Pasal 24 huruf f Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh disebutkan bahwa : “ Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat�. Sesuai dengan berkas pencalonan pada saat pendaftaran di KIP Nagan Raya atas nama Chalidin yang dapat di akses di portal KPU dengan alamat : https://pilkada2017.kpu.go.id/download/calon/2190/2190_FC-Ijazah-Legalisir_1_.pdf/ bahwa Chalidin melampirkan Ijazah Paket C program studi ilmu pengetahuan sosial dengan Nomor 02PC1600653 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Bekasi tanggal 14 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional bernomor: 107/MPN/MS/2006 yang menegaskan menegaskan tentang status hukum Ijazah Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) yang harus diperlakukan setara secara hukum dengan ijazah sekolah. Pokok-pokok isi dalam surat edaran Mendiknas: 1. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan berturut-turut pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. 3. Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun ijazah yang diduga palsu tersebut adalah ijazah SMP yang sama sekali tidak dilampirkan dalam berkas pencalonan chalidin. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk menolak keabsahan legalitas syarat pendidikan chalidin . Sesuai dengan ketentuan UUPA, UU Pilkada dan Qanun Pilkada Aceh sebagaimana diuraikan diatas bahwa syarat minimal pendidikan bakal pasangan calon adalah SMA atau sederajat. Dengan demikian ijazah Paket C atas nama Chalidin tersebut sah secara hukum dan digunakan sebagai syarat pencalonan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017. Andaikata ijazah SMP yang diduga palsu itu dikemudian hari ternyata asli. Maka tetap saja seseorang tidak dapat menjadi bakal pasangan calon tanpa adanya ijazah SMA atau sederajat. Dengan demikian yang perlu di uji keabsahan dan keotentikannya adalah ijazah SMA atau sederajat. Bukan ijazah dibawah itu. Karena peraturan perundang undangan tidak memerintahkan untuk menverifikasi pendidikan bakal pasangan calon kepala daerah dari jenjang terbawah mulai dari PAUD, TK , SD dan SMP. Namun cukup pendidikan di tingkatan SMA atau sederajat.
3
PERKARA ADMINISTRATIF BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perselisihan di luar hasil suara seperti gugatan pencalonan yang tidak sesuai syarat karena diduga ijazah palus merupakan domain dari panwaslih atau lembaga lain di luar Mahkamah Konstitusi . sedangkan kewenangan MK pada Pilkada 2017 terbatas hanya pada sengketa penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10 Tahun 2016 : Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
SENGKETA ADMINSTRATIF PENCALONAN ADALAH KEWENANGAN PANWASLIH Pada dasarnya persoalan terkait pengujian keabsahan ijazah pasangan calon adalah termasuk dalam wilayah sengketa administratif. Dengan demikian yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif adalah panwaslih. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 99 Qanun 12 Tahun 2016. ayat (1) Qanun 12 Tahun 2016, bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas (a) sengketa antar peserta Pemilihan dan (b) sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota. ayat (2) , Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) , Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) Hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Ayat (4) , Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Ayat (5), Keputusan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.
Akan tetapi anehnya, pihak yang merasa dirugikan dengan adanya ijazah yang diduga palsu tersebut, yaitu TRK. Tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut di penelitian syarat calon dan perbaikan berkas pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan Pilkada. Justru dugaan ijazah palsu itu dihembuskan pasca kekalahaan TRK dalam Pilgub Nagan Raya.
4
KONKLUSI HUKUM (1) Syarat pencalonan Calon Wakil Bupati a.n Chalidin dengan melampirkan Ijazah Paket C program studi ilmu pengetahuan sosial dengan Nomor 02PC1600653 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Bekasi tanggal 14 Desember 2009, sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) jo. Pasal 7 Huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) jo. Pasal 24 huruf f Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh disebutkan bahwa : “ Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat�. (2) Gugatan TRK kepada Mahkamah konstitusi salah kamar/salah alamat. Sebab MK sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2016, hanya berwenang mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. MK tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang menyangkut dugaan ijazah palsu kandidat sebab diluar diskresi MK.
(3) Sengketa administratif adalah wilayah dan kewenangan Panwaslih. Sedankan tahapan penelitian dan perbaikan berkas pencalonan telah lewat. Dengan demikian kasus dugaan ijazah palsu ini sangat tendesius dan bermuatan politis. Oleh karena tahapan penelitian dan perbaikan berkas pencalonan telah lewat maka kasus dugaan ijazah palsu ini dapat dianggap daluarsa (lewat batas) sehingga tidak relevan untuk dijadikan temuan.