Model Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kota Sabang Aryos Nivada Peneliti Utama Jaringan Survey Inisiatif Email : ari.koalisi@gmail.com 081269228446
Dasar Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Aceh • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH • QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA SABANG • QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG • QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM
Praktek Kepedulian Pemko Sabang dan Pemerintah Aceh Pengembangan Kawasan Perbatasan • Tinjauannya RPJM dan RPJP PemKota Sabang, RPJM dan RPJP PemProv Aceh. • Pengalokasian Anggaran berdasarkan perencanaan • Inisiatif merespon wilayah perbatasan melalui serangkaian upaya secara kongkrit
Zona Pertahanan Nasional
Kunjungan/Objek Pariwisata Dimensi Pengelolaan Kawasan Sabang
Teritorial Perbatasan Antar Negara
Tata Kelola Institusi Pemerintahan
Kepulauan di Perbatasan Kota Sabang (Provinsi Aceh) • Pulau Weh • Pulau Rondo • Pulau Benggala
Pulau Lainnya di Aceh • Pulau Raya (Kabupaten Aceh Barat) : Samudra Hindia, Laut Lepas • Pulau Rusa (Kabupaten Aceh Besar) : Samudra Hindia, Laut Lepas • Pulau Salaut Besar (Kabupaten Aceh Utara) : Samudra Hindia, Laut Lepas • Kabupaten Simeuleu : Samudra Hindia
Pendekatan Kawasan Perbatasan
Pelayanan Publik
Pendidikan Kesehatan Infrastruktur/Fasilitas
Kesejahteraan (Prosperity Appoach)
Keamanan (Security Appoach)
Konsep Pemberdayaan Ekonomi Berbasiskan Gampong/Kewilayahan
Pelibatan TNI dan Aparatur Penegak Hukum
Alur Proses Pengembangan Kawasan Perbatasan Dukungan Kebijakan
1. 2. 3. 4.
Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah (Qanun) Peraturan Gampong (Desa)
Road Map/Perencanaan
1. Pemetaan spasial 2. Analisis 3. Survey respon
Pendampingan Masyarakat
1. Pemerintah provinsi 2. Pemerintah kota 3. Lembaga swadaya masyarakat 4. Akademisi
Perubahan/Hasil
Pendistribusian Manusia di Pulau Perbatasan
Kebutuhan Penduduk
Migrasi/Transmi grasi
Penataan Kependudukan dan Sumber Daya Manusianya
USULAN KERANGKA KERJA DAN ALUR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS GAMPONG Pemetaan Sumber Daya : Manusia, Alam, Buatan, Sosial dan Ekonomi
Pertemuan Konsultasi & Konsensus Masyarakat gampong
Pendampingan
Perencanaan Program melalui Musyawarah gampong
Pemetaan Kawasan Hunian, Budidaya dan Lindung
Monitoring dan Evaluasi Program melalui Musyawarah gampong
Program Pemberdayaan
Sumber : Prodelat, 11 Agustus 2015
Sumber Daya Anggaran Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kota Sabang Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi (Orientasi Gampong)
APBA Alokasi Dana Gampong Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG)
Pengembangan Teritorial (Orientasi Pelayanan Publik dan Infrastruktur/Fasilitas)
Pola Keserasian Perencanaan
1. 2. 3.
APBN Otonomi Khusus Bagi Hasil Migas Kerjasama Antar Negara
Bentuk Keterlibatan OMS Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kota Sabang Pemetaan/Penelitian /Survey
Evaluasi
Pendampingan
Monitoring
Sosialisasi
Keterlibatan OMS Berpartisipasi Membangun Gampong Mandiri di Kawasan Perbatasan Kota Sabang
Kementerian DPDT2
Program Multilateral
Gampong Mandiri di Perbatasan Partisipasi Eksternal
Organisasi Masyarakat Sipil Aceh
PemProv Aceh Peran Dua Arah
PemKot Sabang
Peran TNI dan Aparat Penegak Hukum Menjamin Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan di Provinsi Aceh
Pengembangan infrastruktur/fasilitas kemiliteran di kawasan perbatasan Aceh
Menempatkan Alutsista dan Alutkom di kawasan perbatasan di Aceh
Patroli rutin kepolisian dan TNI di Kawasan Perbatasan di Sabang
Tantang Internal Pengembangan Kawasan di Kota Sabang • Pergantian rezim penguasa • Tidak ada komitmen serius memfokuskan pengembangan pulau perbatasan. • Maraknya tindakan korupsi di Sabang dan Aceh • Lemahnya partisipasi dari komponen masyarakat sipil • Dukungan media cetak/online menggugah kepedulian pemerintah dan publik masyarakat Sabang dan Aceh.
Kebutuhan sumber daya laut
Tantang Global di Wilayah Perbatasan Kesepakatan MEA dan IMT GT
Kepentingan Perluasan Kewilayahan negara-negara
Terima Kasih