Aryos Nivada
Persyaratan Umum sebagai SAKSI 1.WNI 2.Memiliki Hak Pilih 3.Terdaftar sebagai pemilih 4.Mendapatkan mandat tugas dari Paslon/Tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan proses rekapitulasi suara sesuai tingkatannya.
1. Saksi TPS yang memiliki tugas umum mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Koordinator Saksi di tingkat Desa/Gampong yang bertugas mengumpulkan dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 3. Saksi ditingkat PPK yang bertugas rekapitulasi suara di Kecamatan/PPK.
mengawasi
proses
4. Koordinator Saksi ditingkat Kab/Kota yang bertugas mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan/PPK. 5. Saksi ditingkat Kab/Kota yang bertugas mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat KIP kab/Kota.
1. •
Mempelajari, memahami aturan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Yaitu: Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
•
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
2.
Memahami titik rawan dan jenis pelanggaran pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara untuk antisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut.
3.
Mempelajari, memahami tugas, kewajiban dan larangan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.
4.
Memahami hak dan larangan saksi.
5.
Menyerahkan surat mandat yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat Kab/kota/kecamatan.
www.kpu-bandaaceh.com
Sambungan.. 6. Hadir di TPS atau kantor PPK atau kantor KIP selambat-lambatnya 1 (satu)
jam sebelum dimulainya acara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. 7. Mengawasi dengan teliti dan seksama setiap proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara 8. Mengawal dengan seksama perolehan suara Paslon 9. Segera menyampaikan keberatan secara langsung kepada petugas penyelenggara pemilu apabila ditemukan pelanggaran atas teknis pemilu dalam proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. 10. Mendokumentasikan seluruh temuan pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dengan menggunakan form keberatann saksi yang tersedia dan melaporkannya kepada Koordinator saksi sesuai tingkatan.
• Paling banyak dua orang untuk setiap pasangan calon (Pasal 30 Ayat 4 PKPU No. 14 Tahun 2016) • Saksi hanya diperkenankan masuk kedalam TPS satu orang pada satu waktu (Pasal 30 Ayat 4a PKPU No. 14 Tahun 2016) • Apabila pada pukul 07.00 Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit (Pasal 30 Ayat 5 PKPU No. 14 Tahun 2016)
Saksi yang hadir berhak menerima: a. salinan DPT; b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara. (Pasal 30 Ayat 7 PKPU No. 14 Tahun 2016) Saksi yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram (Pasal 47 Ayat 6 PKPU No. 14 Tahun 2016)
KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi pada hari Pemungutan Suara (Pasal 30 Ayat 7 PKPU No. 14 Tahun 2016)
Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS. (Pasal 56 Ayat 3 PKPU No. 14 Tahun 2016)
a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya di TPS. b. Melihat pemilih saat memberikan suara. c. Memberikan perintah kepada KPPS, PPK, KIP. d. Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. e. Mengganggu KPPS, PPK, KIP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. f. Mengganggu jalannya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan saat proses tersebut berlangsung. g. Menggunakan atau membawa atribut peserta Pilkada.
1. Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara 1 (satu) meter 2. Ketua KPPS memberikan DPT kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan. 3. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Paslon Gub/Wagu atau Bup/Wabu atau Walikota/Wawalkot kepada PPK dan KIP Kab/Kota
1.
Model C2 – KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.;
2.
Model DA2 – KWK; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
3.
Model DB2 – KWK; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KIP Kabupaten/Kota;
4.
Model DC2 – KWK; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KIP Aceh;
PASAL 34 PKPU NO 14 TAHUN 2016 Surat suara ditandatangani oleh ketua kpps; Tanda coblos hanya terdapat memuat satu paslon ; atau
pada 1 (satu) kolom yang
Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan
2017
Coblos
SAH UNTUK PASANGAN CALON NOMOR SATU Apabila tanda pemberian suara dengan tanda coblos (â—?) pada kolom NOMOR pasangan calon,maka suaranya sah.
2017
Coblos
SAH UNTUK PASANGAN CALON NOMOR DUA Apabila tanda pemberian suara dengan tanda coblos (â—?) pada kolom FOTO Pasangan Calon, maka suaranya sah.
2017
SAH UNTUK PASANGAN CALON NOMOR TIGA Apabila tanda pemberian suara dengan tanda coblos (â—?) pada kolom NAMA Pasangan Calon, maka suaranya sah. Coblos
2017
Coblos
SAH UNTUK PASANGAN CALON NOMOR EMPAT Apabila tanda pemberian suara dengan tanda coblos (â—?) pada kolom GAMBAR Pasangan Calon, maka suaranya sah.
2017
Coblos
TIDAK SAH...! Tanda pemberian suara coblos (â—?) DI LUAR kolom, maka suaranya tidak sah.
2012
Coblos
TIDAK SAH..! Tanda pemberian suara coblos (â—?) diantara dua kolom Pasangan Calon, maka suaranya TIDAK SAH.
DENAH PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA
Terima kasih
Sekretariat •Alamat : Jln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang, No. 36 Gp. Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh-23127 •Telepon : (0651) 6303 146 •Email : js.inisiatif@gmail.com •Website : www.jsthopi.org