ARYOS NIVADA PENELITI JARINGAN SURVEI INISIATIF dan DOSEN FISIP UNSYIAH JURUSAN POLITIK
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 无忧PPT整理发布
SEBUAH CATATAN DALAM EPISODE POLITIK DI ACEH
Kini dan Akan Datang Tahun 2017
Hasil Pilkada 2017 Partai Pemenang Vs Partai non pemenang
Tahun 2019
Transisi Mundur/Maju
Sangat Tergantung Strategi dan Tim
Pileg 2019 Perebutan Kursi Parlemen
Langkah PKS Aceh Menuju Pileg 2019
Evaluasi Internal
Sumber Modalitas Kepartaian
Blue Print (Konsep Perencanaan dan Strategi)
Modalitas Partai Keadilan Sejahtera Modalitas Eksekutif di Pilkada 2017 Modalitas Sumber Finansial dan Jaringan
Modalitas Hasil Pileg 2014
Free Powerpoint Templates
Page 4
Hasil Koalisi PKS Aceh di Pilkada 2017 1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Jaya 3. Kabupaten Nagan Raya PKS memenangi 50 persen 4. Kabupaten Aceh Barat Daya Pilkada serentak 2017 di 5. Kabupaten Gayo Lues kabupaten/kota di Provinsi 6. Kota Lhokseumawe Aceh. Sebanyak 10 pilkada di 7. Kabupaten Aceh Utara kabupaten/kota di Aceh dari 20 daerah. 8. Kabupaten Aceh Timur 9. Kabupaten Bener Meriah 10.Kabupaten Aceh Tamiang (Tgk Insyafuddin, terpilih sebagai wakil bupati Aceh Tamiang mendampingi Mursil)
Catatan Keributan di Pilkada Aceh • Pertama Rancangan Bangun yang dibuat oleh tim sukses para Calon sendiri. Para calon untuk mengukur kedalaman pengaruhnya, biasanya dari awal melancarkan taktik pembelahan pemilih, dengan mengekploitasi identitas, biasanya identitas yang paling kuat yang akan dimanipulasi menjadi penanda terkuat si calon. • Kedua, aturan yg berubah-ubah, alias tidak jelas. Banyak aturan dlm proses Pilkada yg bisa berubah-ubah. • Ketiga, penyelengara yang tidak kompeten dan konsisten. – (SUMBER ; AMIRUDDIN AL RAHAB, PENELITI RIDEP INSTITUTE)
• Hadirnya kelompok yang merasa dominan dan merasa menang pada Pilkada 2017
PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014
DPR RI (1 KURSI) M. NASIR DJAMIL, S.Ag
DPRA (4 KURSI) 1. 2. 3. 4.
Ghufran Zainal Abidin Bardan Sahidi Tgk. Mahkyaruddin Yusuf Zaenal Abidin
Grafik Perolehan Suara Untuk DPRA pada Pemilu 2014
Aceh Besar (3 Kursi) 1. Munajjin, ST/ Anisrullah, ST, MM 2. Tgk. H. Irawan Abdullah, S. Ag. 3. Zulfikar Aziz, SE Banda Aceh (4 Kursi) 4. Farid Nyak Umar, ST/ Arida Saputra, A.Md 5. Mukminan, SE 6. Zulfikar, ST 7. Irwansyah, ST SABANG (2 Kursi) : 1. Afrizal B, SHI 2. Albina, ST Pidie (1 Kursi) 8. Siti Hawa Aceh Tamiang (2 kursi) 1. Dedi Suriansyah 2.
Pidie Jaya (1 Kursi) 1. M. Nur Usman. Bireun (4 Kursi) 1. Yusriadi, SH 2. Ismail Adam 3. Hasanuddin Usman 4. Zulfahmi, ST Langsa (2 Kursi) 5. Zulfahmi 6. Noma Khairil Lhokseumawe (2 Kursi) 7. Dicky Saputra 8. Yusrizal, A.Md Aceh Barat (1 Kursi) 1. Masrizal, S.Si Simeulue (2 Kursi) 9. Irawan Rudiono 10. Ihya Ulumuddin
24 Kursi DPRK
WILAYAH DIMANA PKS TIDAK MEMPEROLEH KURSI 1. Aceh Timur ( 0 Kursi) 2. Aceh Utara (0 Kursi) 3. Aceh Jaya ( 0 kursi) 4. Aceh Barat Daya ( 0 Kursi) 5. Nagan Raya (0 kursi) 6. Subulussalam (0 kursi) 7. Singkil (0 kursi) 8. Aceh Tengah (0 Kursi) 9. Aceh Tenggara (0 kursi) 10. Bener Meriah (0 kursi) 11. Gayo Lues (0 kursi) 12. Aceh Selatan (0 kursi)
MODALITAS JARINGAN • Memiliki relasi ormas Islam: IKADI, KAMMI, LDK ,
Remaja Masjid, Pelajar Muslim dan lainnya • Memiliki jaringan ke media (www.pks.or.id,
www.pksnongsa.org, www.pkstv.com, www.pkskreatif.com, www.kabarpks.com, dll) • Memiliki relasi elit nasional dan jaringan internasional
MEDIA DAN LAYANAN
Modalitas Finansial
Sumbangan kader dan Simpatisan PKS
Bisnis kepartaian
Sumbangan tidak terikat
Sumber dana kemenangan di eksekutif dan legislatif
Orientasi Pengembangan Basis
Dari Mahasiswa ke Publik
Dari Kota ke Desa
Dari Kesan Eksklusif ke Inklusif
Penggalangan dan Sosialisasi
Issue Direkam Publik Tentang PKS • Terganjal kasus-kasus korupsi, seperti; kasus Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq berupa suap impor sapi, Gubernur SUMUT Gatot Pujo Nugroho kasus Bansos, Sigit Purnowo Asri kasus suap, Yudi Widiana Adia kasus suap jalan di Maluku dll • Dilevel elit dan menengah kurang memaksimalkan diri membangun image ketokohan di mata publik • Masih terasa di publik partai Islam yang kurang terbuka, walaupun di beberapa provinsi sudah menerapkan, contoh caleg dari non muslim dll. • Capaian kinerja DPW PKS Aceh kurang dikampanyekan ke publik. • Masih lemahnya pengoptimalan keberadaan sosial media mengsosialisasikan kegiatan, dan kinerja PKS Aceh • Orientasi penggalangan basis ke akar rumput masih kurang/lemah, masih berkonsentrasi pada kota • Hadirnya gap antara kader asli dengan kader hasil rekrutmen
Cepat merespon pertolongan bencana alam
Masih konsisten terhadap visi dan misi kepartaian
Pandangan Positif PKS di Mata Masyarakat Aceh
Kader partai menjunjung tinggi nilai-nilai kepartaian dan militansi teruji.
Masih tercatat sebagai partai yang minim korupsi
Catatan Penting :
• Seluruh kader dan simpatisan PKS Aceh harus memperjuangkan agar mendapatkan kursi di daerah-daerah yang tidak mendapatkan kursi. Tetapi daerah yang sudah mendapatkan kursi dipertahankan jika mampu ditambahkan. • Fakta wilayah pantai barat selatan, wilayah tengah dan utara tidak memiliki dukungan dari masyarakat terlihat dari keterwakilan kursi. • PKS di Aceh tidak bisa berhasil membuat satu fraksi mandiri di wilayah manapun di Aceh. Faktanya keberadaan PKS harus selalu berkolaborasi dengan partai lain untuk membentuk fraksi sesuai ketentuan syarat membentuk fraksi adalah 5 kursi.
Tujuh Rekomendasi JSI untuk PKS Aceh
■ Kekokohan internal perlu diperbaiki, bertahun tahun PKS mengikuti PEMILU, namun sumber pendanaan dominan dari internal (kader), maka semakin hari semakin melemah, termasuk menyongsong 2019. Namun beberapa pemain di parlemen malah semakin makmur. ■ PKS perlu mendesain sistem pengelolaan kepartaian secara dinamis, masukan internal semestinya menjadi motor penggerak utama untuk mengarahkan kemudi kemana hendak dituju dengan segala kekurangan dan kelebihannya, namun soliditas adalah hal yang utama. ■ JSI mengusulkan agar PKS Aceh memiliki konsultan politik dari eksternal untuk mendapatkan masukan masukan strategis dari peta politik masyarakat secara periodik, baik melalui survey, analisis situasional dan riset sosial politik. ■ Potensi PKS perlu dieksplorasi secara masif, baik potensi kepartaian secara lembaga, maupun potensi kinerja kader yang terkenal militansinya. Termasuk sumberdaya manusia dari kampus, sekolah sekolah Islam terpadu, dan yayasan yayasan yang memiliki hubungan dengan PKS.
Rekomendasi II (Lanjutan) â– Sebagai partai Islam modern, PKS pada masyarakat Islam tradisional sering di diidentikkan dengan Wahabi, sehingga menjadi sekat tersendiri bagi masyarakat yang identik dengan Dayah di Aceh, walaupun ini sebenarnya adalah propaganda lawan politik lainnya. Perlu menonjolkan aktifitas Islam tradisional dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. â– Untuk proses pencalonan anggota legislatif sebaiknya PKS perlu memikirkan pola kolaborasi antara tokoh yang dikenal baik di masyarakat setempat dengan calon dari internal (kader). Ini adalah salah satu strategi mendongkrak suara, jadi tidak selalu mengusung kader seluruhnya, karena massa kader selalu beririsan antara satu dengan yang lainnya. Contoh: seperti PKS Bireun (2 aleg internal dan 2 aleg eksternal) â– Isu-isu populis perlu diledakkan oleh anggota legislatif PKS secara baik, sehingga menjadi perbincangan publik di media (online, sosial dan cetak), juga di masyarakat dari mulut ke mulut. Belajar dari era bang Nasir Jamil saat di DPRA dulu.
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Tahun 2016 SURVEI JSI
Survei ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi survei ini adalah warga masyarakat Provinsi Aceh yang berusia 17 tahun ke atas. data populasi survei menggunakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan sampling error 1.07%, maka jumlah pemilih yang menjadi responden sebanyak 8.340 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan secara multistage random sampling, dimana jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan responden diambil secara proporsional berdasarkan jumlah TPS dan pemilih di masing-masing kabupaten/kota.
• Gambar 1 menunjukkan secara umum bahwa tingkat kepercayaan warga Aceh terhadap partai politik masih cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tidak percaya terhadap partai politik, baik untuk Partai Lokal (Parlok) maupun Partai Nasional (Parnas). Namun jika ditelisik lebih dalam terlihat bahwa warga Aceh lebih percaya Parnas (56,7%) dibandingkan Parlok (56,4%), walaupun perbedaan poinnya tidak terlalu jauh hanya 0,3% saja.
Grafik di bawah memperlihatkan tingginya kepercayaan perempuan pada Partai Politik. Lebih spesifik lagi, perempuan ternyata lebih percaya Parnas dibandingkan Parlok. Perbedaan proporsinya mencapai 2,3% bila dibandingkan dengan Parlok yang hanya 0,7%. Angka ini menjadi menarik dengan menimbang bahwa angka pemilih perempuan sebanyak 50,7% atau lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 kemarin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilih perempuan menjadi sangat penting dalam peta politik Aceh karena selain memiliki jumlah lebih banyak dan mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada partai politik.
Data menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut mendominasi tingkat kepercayaan pada Parlok. Namun jika dilihat secara keseluruhan, kelompok usia dewasa dan lanjut usia lebih percaya Parlok dibandingkan Parnas. Sementara kelompok usia remaja lebih percaya pada Parnas dibandingkan Parlok. Data ini memperlihatkan kemungkinan terjadinya pergeseran nilai politik bagi partai lokal di kalangan remaja. Dengan kata lain, data ini juga mengindikasikan bahwa Parnas memiliki peluang lebih besar untuk meraup dukungan lebih banyak dari kalangan remaja atau pemilih pemula.
Gambar dibawah menunjukkan data yang menarik dimana hampir semua tingkatan pendidikan memiliki kepercayaan yang besar pada partai politik. Pada Parnas, masyarakat menaruh kepercayaan yang besar pada semua jenjang pendidikan. Berbeda pada Parlok, masyarakat yang percaya berada pada jenjang pendidikan rendah dan menengah, sedangkan masyarakat dengan pendidikan tinggi tidak menaruh kepercayaannya.
Data survei ini juga mengindikasikan bahwa kelompok pedagang & wiraswasta dan PNS & karyawan memiliki proporsi tingkat kepercayaan yang paling rendah, khususnya pada Parlok Data ini memperlihatkan fenomena menarik dimana jenis pekerjaan mempengaruhi kadar kepercayaan orang-orang yang terlibat dalam lapangan kerja tertentu terhadap partai politik. Setiap jenis pekerjaan memiliki kepentingan tertentu yang mempengaruhi persepsi mereka yang berakumulasi pada derajat kepercayaanya ke Parlok atau Parnas.
KESIMPULAN 1. Masyarakat Aceh lebih percaya Parnas (56,7%) dibandingkan Parlok (56,4%). 2. Semua kelompok usia memiliki kepercayaan yang besar baik pada Parlok maupun Parnas. 3. Semua kelompok latar pendidikan memiliki kepercayaan yang tinggi pada Parnas 4. Menurut jenis pekerjaan, petani, nelayan, dan IRT lebih mempercayai Parlok dibanding Parnas. Selain itu, pedagang & wiraswasta dan PNS & karyawan memiliki proporsi tingkat kepercayaan yang paling rendah, khususnya pada Parlok.
REKOMENDASI 1. Semua partai sebaiknya menggunakan metode kampanye yang lebih efektif dengan mengangkat isu-isu yang terkait dengan perempuan karena ternyata perempuan jauh lebih percaya parpol dibandingkan lakilaki. 2. Baik Parlok maupun Parnas sebaiknya menjaga trend kepercayaan kelompok petani dan nelayan yang cukup tinggi pada Parpol dengan senantiasa menggenjot kinerja pembangunan dan lebih memperhatikan layanan publik pekerja di kedua sektor tersebut. 3. Selain itu, baik Parlok maupun Parnas harus memperbaiki program strategis dan kebijakannya terkhusus pada sektor tenaga kerja dan bisnis yang menyentuh pekerja dan karyawan maupun pegawai negeri sipil dimana kelompok pekerjaan memiliki trend kepercayaan yang rendah.