Pemetaan Potensi Kerawanan/Ancaman di Tahapan Pilkada Serentak 2017
Aryos Nivada Peneliti Utama Jaringan Survei Inisiatif
Pengantar Umum Pemetaan Peta Ancaman adalah gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu ancaman atau bahaya tertentu.
Fungsi dasar dari pemetaan untuk antisipasi berbasiskan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Metode Pengumpulan Data/Informasi Pemetaan Tracking data media
Observasi
Wawancara
Kualitatif
Alur Peta Ancaman di Pilkada Identifikasi
Perkiraan Ancaman
Langkah Antisipasi
Rekomendasi
Kerawanan/Ancaman dalam Tahapan Pilkada Serentak di Provinsi Aceh tahun 2017 • Proses Pencalonan Kandidat • Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) • Distribusi logistik • Kampanye • Hari Pemilihan dan Penghitungan • Hari Pengesahan Hasil oleh KPU Kab/Kota/Provinsi • Hari Pembacaan Hasil Keputusan Sengketa Pilkada di MK
BAGAIMANA BENTUK ANCAMAN/KERAWANAN NYA ???
Ancaman di Tahapan Pencalonan Kandidat Rekayasa/pemalsuan terhadap syarat administrasi kandidat yang diberikan kepada lembaga penyelenggara yakni KIP Aceh.
Mencuri start kampanye dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh penyelenggara Pilkada.
Terjadi suap dalam proses tahapan pencalonan,seperti tidak lolos test kesehatan menyuap panitia seleksi, dll.
Dampak di Tahapan Pencalonan Kandidat Terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan kandidat.
Memicu reaksi dari kandidat dan pendukungnya terhadap terhadap tindakan penyimpangan salah satu kandidat.
Merusak sistem kepemiluan yang sudah diatur dalam regulasi
Langkah Antisipasi • Mendorong kinerja lebih optimal dari Panwaslih guna meminimalisir dan mencegah tindakan penyimpangan yg dilakukan kandidat gubernur. • Mengusulkan agar di qanun Pilkada harus sangat detail menjelaskan aspek hukuman yang berefek jerah kepada kandidat yang melanggar tahapan Pilkada. • Mendorong agar KIP Aceh membuat aturan teknisnya sedetail mungkin agar para kandidat tidak berbuat menyimpang pada tahapan pencalonan ketika jalannya Pilkada.
Potensi Ancaman Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Rekayasa data pemilih di DPT (Daftar Pemilih Tetap)
KIP Aceh tidak tepat waktu dalam pemuktahiran data DPT
Rusaknya validasi data DPT yang digunakan pada saat Pilkada.
Dampak Penyimpa ngan Daftar Pemilih Tetap
Memicu protes keras dari para kandidat yang termarginalkan atas penyimpangan.
Langkah Antisipasi
Libatkan pihak-pihak atau institusi yang memiliki data jumlah pemilih di Aceh.
Proses filterisasi dan validasi data sebelum ditetapkan sebagai DPT.
Membuat sistem EVoting, memperbaiki sistem pendataan agar valid DPT pemilih di Aceh.
Potensi Ancaman Ketika Distribusi Logistik
Penyelenggara Pilkada menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
Pengrusakan segel kotak suara oleh pihak atau oknum tertentu.
Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan meyerahkan kotak suara tersegel, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK.
Dampak Penyimpangan Distribusi Logistik Penambahan biaya logistik bagi penyelenggara Pilkada Protes keras dari kandidat lainnya terhadap kerusakan segel oleh oknum yang memicu penggalangan massa
Berpotensi terjadi tindakan korupsi terhadap pengadaan logistik
Langkah Antisipasi Potensi Ancaman di Distribusi Logistik Pilkada Transparansi proses pengadaian logistik Pilkada kepada publik
Membuat sistem pelaporan pengadaan logistik Pilkada yang langsung bisa dilaporkan ke publik
Pengawalan logistik Pilkada dari aparat penegak hukum
Pelibatan dari masyarakat sipil dalam pengawasan lalu lintas logistik Pilkada
Potensi Ancaman di Tahapan Kampanye Praktek money politic yang dilakukan para kandidat gubernur Aceh.
Berbahasa kampanye negatif (black campaign) yang disodorkan kepada publik.
Penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye.
Melibatkan anakanak pada saat kampanye berlangsung.
Membagi-bagikan barang kepada pemilih pada saat kampanye.
Penyalagunaan simbol simbol negara ketika berkampanye. Serta Menggunakan sarana tempat ibadah
Dampak Pelanggaran Kampanye di Pilkada Kerusuhan antar pendukung kandidat gubernur Aceh
Maraknya tindakan kekerasan fisik antar pendukung
Banyaknya kasus-kasus yang masuk ke Panwaslih dan aparat penegak hukum
Adanya proses pengawalan dari aparat penegak hukum ketika berkampanye
Mempertegas regulasi atau peraturan sehubungan dengan efek jera bagi oknum atau pelaku yang merugikan masyarakat/pemilih
Langkah Antisipasi
Dilakukan sosialisasi Pilkada damai bagi para pendukung dimasing-masing kandidat gubernur
Memaksimalkan peran Paswaslih dalam penegakan penyimpangan di Pilkada
Potensi Ancaman di Hari Pemilihan dan Penghitungan ANCAMAN YANG DISEBABKAN OLEH KELOMPOK PENDUKUNG CALON
PENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA
MONEY POLITIK / MATERI LAINNYA SAAT PEMUNGUTAN SUARA
Dampak Penyimpangan di Hari Pemilihan dan Perhitungan Suara
Terjadinya tindakan kriminal dari para pendukung
Memicu aksi protes dan demo yang berpotensi konflik horizontal.
Rusaknya kualitas demokrasi dalam pesta Pilkada di Aceh
Perketat penjagaan di TPS agar tidak ada pihak dari salah satu pendukung
Langkah Antisipasi
Mewajibkan saksi partai mengikuti pelatihan kesaksian dan diberikan alat elektronik guna menyimpan data, seperti foto form C1, C pleno, dll.
Melakukan sosialisasi pemahaman Pilkada kepada masyarakat/pemilih di Aceh.
Potensi Ancaman di Hari Pengesahan Hasil KIP Kab/Kota/Provinsi Penggunaan data fiktif perselisihan hasil pemilu
Pro kontra terhadap hasil /kinerja penyelenggara pemilu
Mobilisasi massa (unjuk rasa)
Penolakan terhadap hasil pilkada
Kerusuhan massa penolakan ataupun tidak menerima hasil
PADA HARI PENETAPAN SENGKETA PILKADA 1. MANIPULASI DATA / DOK DLM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA 2. SABOTASE TERHADAP SARANA DAN PRASARANA. 3. PENGGUNAAN DATA FIKTIF 4. PRO KONTRA THD HSL /KINERJA PENYELENGGARA PEMILU 5. PROVOKASI TERHADAP MASYARAKAT. 6. UPAYA PENOLAKAN HASIL PENETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI, 7. KARUSUHAN.
DAMPAK DARI ANCAMAN 1. DARI KELOMPOK PENDUKUNG BERPOTESI TERJADI KERUSUHAN DAN TERJADINYA TIDAK PIDANA LAINYA SEPERTI, PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN. 2. DARI PENYELENGGARA : MERUSAK SENDI-SENDI PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL (ASAS LUBER-JURDIL) DISISI LAIN AKAN MENGAKIBATKAN ADANYA MOBILISASI MASSA (UNJUK RASA) DARI KELOMPOK YANG TIDAK PUAS TERHADAP PILKADA DAN BERUJUK PADA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN KANTOR PENYELENGARA PILKADA.
ANTISIPASI 1. 2. 3.
4. 5.
MENGELOLA PREDIKSI/ POTENSI KERAWANAN PILKADA DENGAN BAIK. PEMANTAPAN SINERGITAS PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA DALAM MENGANTISIPASI SEGALA. BENTUK ANCAMAN YG DAPAT MENGGANGGU PENYELENGGARAAN PILKADA AGAR TETAP MENJAGA NETRALITAS POLRI & TNI DLM PELAKS PEMILU MENGEDEPANKAN LANGKAH PREVENTIF DIDUKUNG INTELIJEN DAN PENEGAK HUKUM SEHINGGA TERWUJUD SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF UNTUK MENJAMIN RASA AMAN PARA PENYELENGGARA DAN PESERTA PILKADA SERTA MASYARAKAT DAPAT HADIR KE TPS UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN TENANG DAN TERBEBAS DARI RASA TAKUT AKAN ANCAMAN DALAM BENTUK APAPUN. LANGKAH DETEKSI, IDENTIFIKASI & PENILAIAN DALAM RANGKA PENAJAMAN TARGET PENGAMANAN GUNA ANTISIPASI KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK2 YANG AKAN MENGGANGGU PELAKSANAAN RANGKAIAN KEGIATAN TAHAPAN PILKADA. PENINGKATAN KEWASPADAAN APARAT INTELIJEN NEGARA DGN MELAKS SISTEM DETEKSI DAN EARLY WARNING