Polemik Bendera dan Dinamika di Elit dan Masyarakat Aryos Nivada Peneliti Jaringan Survey Inisiatif
Rekam Jejak Polemik Bendera • 22 Maret 2013 : Terbit qanun atau semacam Perda No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan oleh DPR Aceh. • 15 April 2013 : Pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan DPRA sepakat untuk melakukan cooling down terkait terbitnya Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Cooling down sampai batas waktu belum ditentukan. • 25 Juli 2013 : anggota DPR 2009-2014 Abdullah Saleh berencana melaunching Bendera Aceh di halaman Kantor gubernur Aceh 15 Agustus 2013. • 5 Agustus 2013 : gubernur Aceh Zaini Abdullah menjamin pada peringatan 8 tahun perdamaian Aceh pada tanggal 15 Agustus 2013 tidak ada pengibaran Bendera Aceh. Meski demikian perayaan tetap dilaksanakan. • 15 Agustus 2013 : bendera Aceh yang berlambang bintang bulan gagal dilaunching. Bendera tersebut dianggap mirip bendera GAM. Gagalnya launching bendera Aceh karena masih dalam masa Cooling Down. • 20 Oktober 2013 : Ketua Komisi A DPRA Aceh Adna Beuransyah memimpin rombongan ke Jakarta. Mereka menagih janji kepada presiden SBY soal bendera Aceh. • 16 Desember 2013 : massa Partai Aceh (PA) yang sedang melakukan konvoi di jalan Muhammad Jam dekat masjid Raya Baiturrahman terlibat bentrok dengan personil TNI. Kejadian ini terjadi tepatnya di depan Kodim 0101 Banda Aceh usai pengukuhan Wali Nanggroe di DPRA di Banda Aceh. • 23 Januari 2014 : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tenang (coolling down) polemik Qanun No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang masih belum ada titik temu. Kedua belah pihak sepakat akan bertemu setelah masa coolling down hingga 15 April 2014.
Lanjutan Rekam Jejak Polemik Bendera • 3 Maret 2014 : Kapolda Aceh Husein Hamidi mengancam akan menurunkan Bendera Aceh bila dikibarkan saat Pemilu. Hal itu menyusul kondisi masa tenang (coolling down) masalah Bendera dan Lambang Aceh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berjuluk Serambi Mekah. Selama Pemilu berlangsung hingga Pilpres tidak ada lagi berita menonjol terkait Bendera Aceh. • 20 November 2014 : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno membuat pernyataan kontroversial yang membuat sejumlah orang Aceh kesal. Yakni membarter Bendera Aceh dengan pengelolaan potensi Migas 12 Mil di laut. Politisi dari Partai Aceh, Nur Zahri menyebut pernyataan itu sebagai ketidakpahaman Tedjo Edhy Purdijatno terkait kekhususan yang dimiliki Aceh. • 28 November 2014 : Giliran Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang juga menjabat Ketua Komite Peralihan Aceh Pusat, organisasi mantan kombatan GAM yang menyatakan tidak mempermasalahkan adanya sedikit perubahan Bendera Aceh yang diusulkan sekarang yaitu Bendera Bulan Bintang. • 2 Mei 2015 : Membuat rencana perubahan Bendera Aceh kembali dihembuskan Mendagri Tjahjo Kumolo, Anggota DPRA NurZahri dari Fraksi Partai Aceh berreaksi keras. Menurutnya coolling down terhadap pemberlakuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaksa DPRA mengubah Qanun Bendera dan Lambang. • 4 Mei 2015 : YARA menyerahkan Bendera Aceh untuk dikibarkan di DPRA melalui Abdullah Saleh. • 1 Maret 2016 : DPRA desak implementasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Muncul semangat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada serentak 2017 nantinya (Sumber : harian Rakyat Aceh, 21/03/2016).
Protes Penolakan Qanun Bendera dan Lambang di Masyarakat Aceh • Forum Masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Teuku Raja Abdullah : http://news.detik.com/berita/2209277/tolak-lambang-gam-warga-aceh-barat-bagikan1000-bendera-merah-putih • Gerakan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (GEMA NKRI) : http://bharatanews.com/berita-5315-wah-bendera-sparatis-gam-jadi-lambang-wargaaceh.html • Organisasi Aliasi Masyarakat Leuser Antara menolak diberlakukan Qanun Bendera dan Lambang : http://komisikepolisianindonesia.com/ragam/read/10069/takengon-konvoimerah-putih.html • Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) menolak diberlakukan Qanun Bendera dan Lambang sekaligus menolak dikibarkan bendera bulan bintang. • PAKAR (Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat) bersikap akan mengibarkan namun terlebih dahulu harus ketua DPRA yang mengibarkan dirumah dan di kantor DPRA, setelah itu DPW PAKAR akan mengikuti jejak ketua DPRA (Rakyat Aceh, 21/03/2016),
Skema Tinjauan Polemik Bendera dan Lambang Dimensi Pengaruh/Kepentingan
Eksistensi Produk Bendera
Aktor/Elit
Pengaruh
Regulasi
Produk Bendera
Politik
Partisipasi
Masyarakat
Keamanan
Dimensi Pengaruh/Kepentingan
Dasar Regulasi • UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Isinya : pasal 246 • Ayat 2) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. • Ayat 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. • Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh
• PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah • Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35 dan 36. Isi menjelaskan bendera kedaulatan Indonesia “merah putih”.
Eksistensi Produk Bendera Aceh
Perekat persatuan lintas suku Menumbuhkan nasionalisme keAceh-an
Sebagai identitas bangsa Aceh
Kepentingan Politik Bendera Sebagai strategi politik
Menggiring dukungan terhadap partai politik
Sebagai cara konsolidasi lintas partai politik (Parnas dan Parlok)
Memperkuat bargaining dan konsensus dengan PemPus
Status Qanun Bendera dan Lambang • Sudah melalui proses tahapan (walaupun dipertanyakan prosesnya publik dan direspon kontra). • Sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Walau memicu protes keras pemerintah pusat, karena bertentangan dengan PP 77 tahun 2007). • Menuai pro kontra di internal parlemen (DPRA).
Ketakutan Pemerintah Pusat • Stabilitas Keamanan, karena akan diikutsertakan provinsi lain meminta bendera dan lambang seperti diberlakukan di Provinsi Aceh. • Pengingkaran NKRI, karena masih menggunakan lambang dan simbol yang dianggap separatis. • Memicu friksi kesukuan di Aceh, karena masyarakat Aceh beragam (multi suku) sehingga berpotensi konflik horizontal.
Memunculkan penolakan dari kabupaten/kot a di Provinsi Aceh
Efek Bendera Secara Stabilitas Keamanan
Terjadi agregasi lintas suku di Aceh memicu perpecahan
Solusi dan Rekomendasi • Harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat untuk memutuskan polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh. • Dikibarkan bendera atau direvisi Qanun No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang. • Merevisi PP No. 77 tahun 2007 tentang Bendera Daerah • Dicabut sendiri DPRA atau gubernur terkait qanun bendera dan lembang. • Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.