ERLANDA JULIANSYAH P
KEBEBASAN MEMILIH TANPA INTERVENSI SUATU TINJAUAN KEKERASAN PEMILU DI ACEH
LATAR BELAKANG Hak untuk memilih dan dipilih merupakan serangkaian hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, hak ini juga menegaskan seseorang tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan segala tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu, namun hal ini berbeda dengan proses pemilu 2014 di provinsi aceh yang disertai tindakan kekerasan, intervensi, intimidasi, yang menimbulkan korban jiwa, untuk itu penulis dalam hal ini memberikan pandangannya berdasarkan pertanyaan berikut ini:
Apakah yang melatar belakangi intervensi, dan intimidasi terhadap masyarakat aceh dalam memempergunakan hak pilihnya? Bagaimana implikasi dari intervensi, dan intimidasi tersebut terhadap pelaksanaan demokratisasi di aceh? Bagaimanakah solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan hak pilih yang demokratis di aceh? Â Â
DASAR HUKUM HAK MEMILIH DAN DIPILIH \ UUD: Pasal 28C ayat 2 ,Pasal 28I ayat 1 dan ayat 5 Undang Undang Dasar 1945 Hak memilih juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1).
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
ROBERT A. DAHL Robert a. Dahl dalam bukunya yang berjudul Participation and Opposition menyebutkan ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi agar tercapai demokrasi, yaitu: pertama, kebebasan untuk berorganisasi, kedua, kebebasan untuk memilih, ketiga, hak untuk memilih, keempat, prasyarat untuk sarana perkantoran, kelima, hak untuk berpolitik, keenam, hak untuk mendapatkan informasi, ketujuh,pemilihan yang bebas dan adil, kedelapan, kepentingan untuk membuat kebijakan pemerintah. ď‚ž
Robert A. Dahl, Polyarchy:Participation and Opposition (New Heaven: Yale University Press, 1977). Lihat juga John D. May, Defining Democraty: A Bid For Coherence and Consensus, Political Studies 26, No. 1 (march 1978).
FRIEDMANN Menurut Friedmann nilai-nilai hukum dalam demokrasi modern yakni: Pertama; adanya perlindungan hukum atas hak-hak individu masyarakat. Kedua; kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan pribadi, ras atau kebangsaan. Ketiga; berperan serta dalam pemerintahan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Keempat ; hukum berlaku bagi semua golongan tanpa membedakanbedakan dalam suatu negara
HAK MEMILIH TERDIRI DARI: ď€
Hak pilih aktif atau sering dikenal sebagai Hak untuk memilih; dan
- Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat.
LATAR BELAKANG INTERVENSI DAN INTIMIDASI DI ACEH, TERHADAP HAK PILIH
Intervensi dan intimidasi terhadap hak pilih masyarakat aceh ditandai dengan adanya gesekan konflik politik, yang terjadi diantara partai politik lokal dan nasional
3 INDIKATOR LATAR BELAKANG KEKERASAN PEMILU DI ACEH indikator yang pertama adanya perpecahan secara ideologi yang dipahami oleh para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan membentuk partai politik lokal yang didonominasi oleh para mantan kombatan yang terdiri dari dua partai politik lokal yakni, Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh
Indikator yang kedua, adanya persaingan politik yang tidak sehat diantara kedua partai politik tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan intervensi, intimidasi, kekerasan hingga pembunuhan yang bertujuan untuk memberikan legitimasi kedudukan secara politik terhadap kedua partai politik lokal tersebut
indikator ketiga, adalah keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda dengan para mantan kombatan dan adanya dugaan orang tidak dikenal dalam keterlibatan konflik politik di aceh.
PADA DASARNYA.. Konflik politik yang terjadi di aceh disebabkan oleh perpecahan yang terjadi di kubu internal GAM yang telah membentuk dua kekuatan Partai Politik, yaitu Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh, hal ini sudah terlihat mulai dari pilkada 2012 hingga pelaksanaan pemilu 2014
• Nasdem • PKB • PKS • PDI-P • GOLKAR • Gerindra • Demokrat • PAN • PPP • Hanura • PDA • PNA • PA • PBB • PKPI
penyelenggara
Peserta pemilu
PEMILU 2014 DI ACEH
• KIP ACEH • Bawaslu
Ted Gur menjelaskan munculnya perilaku politik kekerasan sebagai akibat dari kondisi psikologis deprivasi relatif. Menurutnya, “Relative Deprivation is a discrepancy between value expectations and capabilities with respect to any collective deprivation�. Kesenjangan ini dipicu oleh ledakan kemarahan tertentu atau yang disebutnya sebagai dipengaruhi discontent anger rage. Perilaku politik kekerasan yang berkembang terkait pemilu, dapat menjadi indikator tentang rendahnya kapasitas sistem politik untuk mengolah berbagai tuntutan yang muncul agar menjadi kebijakan yang otoritatif. Salah satu nilai dari demokrasi yang penting ditegakkan dalam melahirkan kapasitas sistem politik semacam itu adalah proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berlaku adil bagi setiap pihak, terutama terhadap peserta (free and fair election).
Kekerasan dan intimidasi serta intervensi terhadap hak politik dalam menentukan pilihan sudah mulai terlihat semenjak dimulainya jadwal tahapan hingga tiga bulan sebelum proses pemilihan, berdasarkan data yang penulis himpun dari berbagai media baik cetak dan elektronik terdapat 36 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dan pidato/orasi yang menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang memiliki kepentingan politik di aceh, adapun peristiwa tersebut sebagai berikut
GRAFIK KEKERASAN POLITIK DI ACEH Jumlah Kekerasan Politik di Aceh Januari-Maret 2014 Jumlah Kekerasan 36
6 Januari
9 Februari
Maret
•Setidaknya telah terjadi sebanyak 51 peristiwa kekerasan bermotif politik di Aceh dalam kurun waktu Januari s/d Maret 2014. • Dari jumlah tersebut, hanya 15 kasus yang berhasil di ungkap oleh Polri
RANGKAIAN KEKERASAN POLITIK DI ACEH Januari 2014
10 Januari 2014: Penganiayaan seorang Kader PNA oleh OTK Saat Memasang Atrubut Kampanye di Ujong Banda Sakti, Lhokseumawe Pada 15 Januari 2014, Ramli [kader PNA] dihajar oleh kader PA hingga mengalami luka parah dibagian kening dan pipi. Ramli dianiaya karena menurunkan bendera PA didaerah Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. 19 Februari 2014: Sebuah kendaraan milik kader Partai Aceh (PA), dibakar oleh OTK di Gampong Meunasah Mee, Tanah Pasir, Aceh Utara 25 Januari 2014: Perusakan Posko pemenangan Partai Nasional Aceh (PNA) oleh OTK di Keude Karieng, Meurah Mulia, Aceh Utara Sementara di Blang Peuria, Samudera, Aceh Utara, sejumlah bendera milik Partai Nasional Aceh (PNA) juga dirusak oleh OTK Jufrizal, yang memasang bendera PNA di jalan dikawasan Panggoi, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, dianiaya oleh sekelompok orang pada 29 Januari 2014. Akibat penganiayaan, Jufrizal sempat pingsan dan harus dirawat di rumah sakit.
Februari 2014 6 Februari 2014: OTK melakukan pelemparan Bom Molotov terhadap sebuah Mobil milik Kader PA, Zulkifli alias Ayah Pasee, saat diparkir didepan rumanya, di Gampong Serba Jaman, Tanah Luas, Aceh Utara Esok harinya, 6 Februari 2014: Seorang ketua PNA Kuta Makmur, M. Juwaini, tewas akibat dikeroyok oleh 2 orang kader PA di Kuta Makmur, Aceh Utara 16 Februari 2014: Penembakan Posko Partai Nasdem dan Penganiayaan 2 Orang Penjaga Pos Partai Nasdem oleh Tak Dikenal di Kunyet Mule, Matangkuli, Aceh Utara Sementara pada 21 Februari 2014, Sebuah rumah milik kader Partai Nasdem Aceh Utara, Husaini, S.Pd, di Nibong, Meurah Mulia, Aceh Utara dilempar bom molotov oleh OTK
26 Februari 2014: Sebuah mobil milik kader PDIP Aceh Tamiang, Iswadi, dibakar oleh OTK di Seneubok Baro, Manyak Payed, Aceh Timur Dihari yang sama, Satu unit Mobil milik kader perempua PA , Agustina, dirusak oleh OTK di Hagu Selatan, Banda Sakti, Lhokseumawe. Diduga pelaku merupakan kader PNA Pasca pengerusakan tersebut, Seorang kader PNA, Ilyas Syafi’I, dianiaya oleh 6 orang kader PA di Jawa, Banda Sakti, Lhokseumawe. Diketahui pengeroyokan terjadi saat korban sedang memasang sejumlah atrubut kampanye PNA di wilayah itu.
28 Februari 2014: Seorang kader PA meludahi anggota Panwaslu Aceh Tamiang, Saiful Alam, SE, di Karang Baru, Aceh Tamiang. Saat itu korban sedang melakukan sosialisasi kampanye diwilayah tersebut Sedangkan di Pantee Raja, Pasie Raja, Aceh Selatan ,satu buah unit mobil milik seorang kader Partai Damai Aceh (PDA), Teugku Razuan, dibakar oleh OTK
Maret 2014
1 Maret 2014: Seorang anggota Satgas PA, Taufiq alias Banggala, dikeroyok oleh dikeroyok oleh 3 orang pemuda di Gampong Geudot, Jangka Bireuen Esok harinya, 2 Maret 2014, Seorang Kader PNA, Faisal SE, tewas akibat ditembak oleh OTK di Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Korban tewas dengan 48 luka tembakan. Dihari yang sama, Sejumlah atribut kampanye milik 7 Partai (PNA, PA, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, dan PPP) dirusak oleh OTK di Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
5 Maret 2014: Sebuah posko pemenangan milik PNA, dibakar oleh OTK di Alue Awe, Kecamatan Geureudong Pasee, Kabupaten Aceh Utara. Masih di tempat yang sama, OTK juga melakukan pembakaran terhadap Posko pemenangan milik Partai Nasdem. Pasca pemabakaran Posko PNA di Geureudong Pasee, sebuah pokso pemenangan milik PA juga dibakar oleh OTK di Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara Sementara itu, seorang Celeg PNA, Muntasir, diketahui melakukan pengerusakan sejumlah atribut kampanye milik PA di Meunasah Kanot, Syamtalira Aron, Aceh Utara. Diduga sebagai upaya pembalasan sejumlah kader PA juga melakukan pengerusakan atribut kampanye milik PNA di Simpang Meulieng, Syamtalira, Aceh Utara. Selain itu 2 orang jurnalis juga mengalami intimidasi oleh sejumlah kader PA tersebut
Pada 7 Maret 2014, terjadi 3 peristiwa kekerasan terhadap kader PNA di Aceh, yaitu; 1. Penyerangan dan Pengerusakan rumah milik seorang kader PNA, Mundirsyah alias Robert, di Tanah Luas, Aceh Utara; 2. Penganiayaan seorang Sekjen PNA, Sofyan, di Blang Bidok; dan 3. Penganiayaan seorang anggota Tim Sukses PNA, Rusli alias Lukhen, di Meunasah Nga Kecamatan Lhoksukon. Diduga pelaku ketiga peristiwa tersebut merupakan kader PA Dihari yang sama, Sebuah Posko pemenangan milik Partai Gerindra, dibakar oleh OTK di Lhok Keutapang Kecamatan Tangse, Pidie 8 Maret 2014: Kembali sebuah Posko milik PNA, dirusak oleh OTK di Nibong, Aceh Utara 10 Maret 2014: Sejumlah rombongan kendaraan milik anggota PA mengalami bocor ban akibat terkena ranjau paku di Meunasah Keh, Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Diduga ranjau tersebut sengaja disebar oleh OTK Keesokan harinya, 11 Maret 2014, kembali Sebuah bangunan kantor milik PA di Lueng Bata, Kota Banda Aceh, rusak akibat dilempar granat oleh OTK. Sementara seorang anak kecil, Sayed Habibie (9 tahun), mengalami luka akibat serpihan granat tersebut Sementara pada, 13 Maret 2014, OTK melakukan pelemparan bom molotov terhadap sebuah rumah milik kader PA, Abubakar Abdullah, di Jalan Darussalam Lhokseumawe.
14 Maret 2014: Seorang kader PNA, Darwuni, menghilang akibat diculik oleh OTK di Paya Bakong, Aceh Besar. Sementara itu di Simpang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, sejumlah OTK juga melakukan pengerusakan dan penganiayaan terhadap sejumlah rombongan kader PNA yang melintasi wilayah tersebut. 15 Maret 2014: Kembali Sebuah Posko Milik PNA ditembak oleh OTK di Guhang, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Pada hari yang sama, Seorang kader partai Nasdem, Muslim alias Cut Lem, mengalami penculikan dan penganiayaan oleh sejumlah OTK di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota 18 Maret 2014: Sejumlah massa dari PETA dan LMP melakukan penyerangan terhadap sebuah kantor dan pengerusakan atribut kampanye milik PA di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pasca penyerangan PETA dan LMP, sejumlah jurnalis mengaku mengalami intimidasi melalui sms yang dikirm oleh OTK di Takengon, Aceh Tengah Sebagai balasan, pada hari yang sama Kader PA dan Forkab merusak sejumlah atribut kampanye milik kader PDIP, Ir Tagore, yang juga merupakan pengurus PETA di Bener Meriah 19 Maret 2014: Kembali Sebuah Posko pemenangan milik PA dirusak oleh OTK di Gampong Payabujok Seuleumak, Kec Langsa Baro, Kota Langsa
21 Maret 2014: Iring-iringan mobil kampanye PA ditembak oleh OTK di Simpang Krueng Geukueh, Aceh Utara, akibatnya seorang kader PA mengalami luka tembak Paska penembakan iring-iringan mobil kampanye PA, 2 orang satgas PNA dikeroyok oleh sejumlah orang yang diduga merupakan Kader PA di Simpang Unimal, Dewantara, Aceh Utara Selain itu sebuah rumah milik seorang kader PNA juga dirusak oleh Kader PA di Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Berselang satu hari, pada 22 Maret 2014, kembali sebuah rumah milik satgas PNA juga dirusak oleh sejumlah kader PA 25 Maret 2014: Seorang anggota Panitia Pemungut Suara dianiaya oleh Kader PA di Kumbang Unoe, Kecamatan Glumpang Baro, Pidie Pada tanggal 28 Maret 2014 tepatnya pukul 12.02 WIB, seorang Caleg DPRA Dapil 6 Langsa dari partai PAN atas nama Muliadi alias Radja, mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan aleh 20 pemuda di Dusun Teupin Kule, Desa Sineubok Rambong, Idi Rayeuk, Aceh Timur.
26 Maret 2014: Seorang Kader PNA, Syamsul Bahri, dianiaya oleh OTK di Teupin Mane, Juli, Bireun Sementara pada, 28 Maret 2014, kembali rumah seorang kaden PNA dibakar oleh OTK di Seuneubok, Meulaboh, Aceh Barat Puluhan bendera partai politik dan spanduk milik Caleg PA di wilayah Aceh Utara dirusak oleh OTK. Selain itu, sebuah mobil minibus tim sukses milik Caleg PA juga dibakar oleh OTK. Pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, sebuah rumah milik seorang Timses PNA atas nama Safrudin (48 Tahun) yang terletak di jalan Imam Bonjol Desa Seuneubok Meulaboh Aceh Barat dibakar oleh OTK. Senin Tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di Simpang Kuburan Cina (simpang Buket Teukuh), Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Bireuen, sebuah Mobil Kijang Innova warna hitam BK 1216 HQ berstiker Partai Aceh ditembaki oleh OTK, sehingga menyebabkan 3 orang meninggal dan 2 orang lainnya mengalami luka. Korban meninggal adalah Juwaini (29 Tahun), Khairul Anwar (1,5 Tahun), Azirawati (28 Tahun), sedangkan yang mengalami luka adalah Ainsyah (60 Tahun) dan Misrawati (25 Tahun).
GAMBARAN UMUM KEKERASAN POLITIK DI ACEH
Terdapat sejumlah peristiwa kekerasan yang miliki keterkaitan waktu, tempat dan lokasi dengan peristiwa kekerasan lainya.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah peristiwa kekerasan yang tersebar secara acak.
Pelaku biasanya disebut dengan Orang Tak Dikenal (OTK) maupun kader Parpol tertentu
Umumnya persitiwa kekerasan politik di Aceh dipicu oleh pengerusakan, baik terhadap; posko pemenangan parpol, operasional parpol, maupun atribut kampanye, yang memicu lanjutan.
peristiwa kendaraan kekerasan
(Cont; pengerusakan mobil milik caleg PA di di Gampong Meunasah Mee, Tanah Pasir, Aceh Utara, 19 Januari 2014; pengerusakan posko milik PNA di Alue Awe, Kecamatan Geureudong Pasee, Kabupaten Aceh Utara, pada 5 Maret 2014)
Fakta diatas juga didukung oleh jumlah tindak kekerasan yang terjadi dalam kekerasan politik di Aceh sepanjang Januari s/d Maret 2014
JENIS-JENIS TINDAK KEKERASAN Jenis-Jenis Tindakan Dalam Kekerasan Politik di Aceh Tindakan
29
12 7
6
2 Pengerusakan
-
Intimidasi
Penembakan
Pengerusakan: 29 Penembakan: 7 Penganiayaan: 12
Penculikan
Penganiayaan
- Intimidasi: 6 - Penculikan: 2
SASARAN DAN KORBAN KEKERASAN Sasaran Jumlah PA PNA PDA Nasdem PDIP Gerindra PKS PAN PPP PKB Demokrat Golkar Sipil
14 20 2 5 3 2 1 1 1 - 1 7
Hampir seluruh Parpol baik Lokal maupun Nasional pernah menjadi sasaran kekerasan politik di Aceh
Namun demikian Parpol Lokal PNA dan PA paling sering menjadi sasaran kekerasan, dengan masing-masing; 20 dan 14 peristiwa.
Sasaran dan korban kekerasan juga menimpa masyarakat sipil. Mereka yang menjadi korban diantaranya; warga, jurnalis, pegawai pemerintahan, dll
2 diantaranya mengakibatkan korban anak dibawah umur
KONDISI KORBAN KEKERASAN DI ACEH Kondisi Korban Korban Kekerasan Poltik di Aceh 9% 56%
35%
Tewas Luka Lainnya
Korban Tewas : 5 Orang Korban Luka : 19 Orang Korban Materi dan Psikologis : 31 Orang dan Kelompok
POLA KEKERASAN POLITIK DI ACEH Pola Kekerasan Politik Yang Terjadi di Aceh Januari s/d Maret 2014 2
Penculikan Kader
5
Penembakan
4
Intimidasi/Ancaman
3
Bom Molotov
12
Penganiayaan Kader Perusakan Mobil
6
Perusakan Atribut
6
Pelemparan Granat
1 13
Pengerusakan Pos Penembakan Pos
3
IMPLIKASI DARI INTERVENSI DAN INTIMIDASI Implikasi dari intervensi dan intimidasi terhadap hak pilih dan dipilih adalah pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya dan tingkat ketakutan secara politik, Partisipasi dipahami sebagai upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat , sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisi aktifnya melalui prosesi pemilu, sehingga apabila partisipasi disini mengalami intervensi dan intimidasi maka brdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.
Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi dalam bidang politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, serta secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Menguatkan pengertian itu, Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Science menyebutkan, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1998. Hlm. 1. Hetifah Sj. Sumarto, 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. xxv.
SOLUSI ………
Secara koersif, ketegasan atas penanganan secara hukum terhadap berbagai perilaku politik kekerasan menjelang pemilu 2014, sudah harus dilakukan secara konsisten. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Pasal 293 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).” Sedangkan terkaitan tahapan kampanye, di Pasal 275 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
Sementara itu, secara preventif, dalam rangka mencegah terjadinya bentrokan, KPU sudah mencoba mengantisipasinya, terutama ketika nanti masa kampanye yang bersifat pengerahan massa atau rapat umum. Antisipasi tersebut, adalah dengan membuat pemetaan zonasi kampanye pemilu yang diharapkan bermanfaat untuk mencegah pertemuan secara masif antar massa pendukung dan sangat berpotensi menyulut bentrokan fisik.
SEKIAN… TERIMAKASIH