HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 408
senin 14 Maret 2016
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Kuryana : Pergunakan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat “Harus cepat jangan lambat. Sebab jika lambat maka realisasi dana desa tahap selanjutnya tidak bisa dikucurkan. Itu juga menjadi penilaian kinerja parah kepala desa,” kata Kuryana. BATURAJA, Jurnal Sumatra - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs H Kuryana Azis mengingatkan para kepala desa (Kades) se-Kabupaten OKU jangan sampai lambat melaporkan SPJ penggunaan dana desa. Hal ini ia di sampaikan H Kuryana Azis pada kesempatan Sosialisasi dan koordinasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat, Berpendapatan Rendah , Raskin/ Rastra kab OKU di Abdi Praja Pemkab OKU, Jumat (11/3). “Harus cepat jangan lambat. Sebab jika lambat maka realisasi dana desa tahap selanjutnya tidak bisa dikucurkan. Itu juga menjadi penilaian kinerja parah kepala desa,” kata Kuryana. Ia menegaskan tahun ini, dana desa dari pemerintah pusat, minimal Rp 1 miliar dan ada Rp 1,4 miliar. Tergantung kondisi desa masing-masing. Maka itu kata dia, dengan bantuan pendamping yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, Kades harus cepat menyusun program kerja. “Dan yang terpenting program-program pembangunan desa jangan sampai tumpang tindi dengan program pembangunan yang diprogramkan kabupaten. Untuk itu kedepan pihak desa dan PU BM, PU CK maupun SKPD terkait harus berkoordinasi dengan baik. Sehingga pembangunan tepat sasaran,” katanya. Orang nomor satu di daerah berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang ini mengingatkan, dana desa yang besar itu mencapai miliaran rupiah, realisasi dan penggunaannya harus tepat sasaran. Manfaatkan untuk pembangunan desa yang bermanfaat dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.(TSS)
Jalan Hancur, Masyarakat Butuh Uluran Tangan Bupati PALI, Jurnal Sumatra - Melihat kondisi jalan yang ada di Desa Suka Damai kecamatan Talang Ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang saat ini rusak parah dan sangat memprihatinkan sekali. Berdasarkan pantauan wartawan saat melintas di jalan tersebut jum’at , (11/03/2016), ada beberapa titik ruas jalan yang mengalami kerusakan yang amat parah, bahkan tidak wajar lagi untuk digunakan serta di lewati oleh masyarakat setempat, namun apa boleh buat, masyarakat tetap mengunakan akses jalan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena jalan tersebut merupakan jalan satu satunya yang di tempuh masyarakat untuk menuju kabupaten induk. Terpisah itu Pari (24) warga Dusun II Desa Suka Damai saat melintas,serta sempat di wawancarai oleh awak media, membenarkan bahwa kondisi jalan ini memang mengalami rusak parah, apalagi sekarang musim hujan, dan dapat kita lihat sendiri, ada puluhan titik ruas jalan tidak bisa dilewati oleh motor, mobil, bahkan masyarakat pun tidak bisa lewat, jelas Pari dengan nada yang tinggi. Menurut keterangan masyarakat sambung Pari, jalan ini belum pernah sama sekali di bangun pemerintah baik pengecoran atau aspal, memang kabupaten PALI merupakan Daerah Otonomi Baru(DOB) akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat, padahal akses jalan ini yang menghubungkan antara desa suka damai ke Desa yang lain bahkan ke kabupaten induk,papar Pari agak kesal. Terpisah itu, Ety kadin PUBM kabupaten pali saat di temui wartawan di kantor mengatakan memang kita juga turut prihatin dengan kondisi jalan yang ada di Desa Suka Damai, akan pemkab pali melalui dinas terkait telah menyediakan anggaran untuk jalan tersebut di tahun 2016 ini, kalau anggaran sudah keluar maka secepatnya jalan tersebut akan kita perbaiki, tutup Ety. (Yongky)
Kelakar Wak JuSu + PDI Perjuangan Siap Interplasi Walikota Palembang - Nian apo... + Diduga Proyek Dinas PU BM OKI Asal Jadi - Asak untung bae.....
PDI Perjuangan Siap Interplasi Walikota Palembang Palembang, Jurnal Sumatra – Ketua PDI Perjuangan Palembang Zulfikri Kadir telah menggalang inisiasi mengajukan hak interplasi kepada Walikota Palembang Harnojoyo. Hak ini akan digunakan bila Walikota masih membandel tidak mau melaksanakan Keputusan Komisi Aparatus Sipil Negara. Ketua PDI Perjuangan Palembang yang sangat akrab dengan panggilan kak Yayul ini menjelaskan surat dari Mendagri prihal keputusan KASN sudah diterima oleh Pemerintah Kota Palembang beberapa waktu lalu, namun masih ditunggu pelaksanannya. Karena keputusan Mendagri dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan dan dari segala perhatian kasus serta semua ingatan yang menjadi alas hokum serta segala yurisprudensinya. Sehingga bila tidak segera dilaksanakan, maka PDI Perjuangan melalui fraksinya di DPRD Kota Palembang akan menginisisasi semua anggota DPRD untuk segera menggunakan hak interplasinya. Menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, mestinya surat dari Mendagri RI itu harus dilak-
sanakan Walikota Palembang. “Mendagri itu komandan dio. Komandan Wako dan Gubernur. Berimplikasi politik. Kita menilai Pemerintah Kota Palembang kurang cerdas. Padahal kita sudah mengingatkan. Barang itu suatu yang sangat sederhana,” ujar pria yang akrab disapa Yayul. Dijelaskannya, apa yang dimaksud interpelasi adalah hak politik DPR untuk bertanya, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan punya bobot, punya senjata. Maka diberikan anggota dewan itu hak interpelasi yang diatur oleh peraturan tata tertib. Minimal 8 anggota dewan dan dua fraksi. “Kalau tidak punya hak politik ini susah mau mencegah, meluruskan. Interpelasi yang dilakukan anggota dewan itu
tidak akan pupus, hilang selama anggota dewan maupun fraksi belum mencabut. Dia akan terus bergulir. Bilamana tidak tercapai kourum, terserah masyarakat yang menilainya. What happen? Karena yang dimaksud fungsi pengawasan DPR itu fungsi mengawasi apakah kepala daerah itu melaksabkan atau tidak aturan dari konstitusi sampai ke Perda,” terangnya. Mantan Wakil Ketua KNPI Provinsi Sumsel ini pun menilai Walikota melanggar sumpah jabatan, di dalamnya harus melaksanakan UU seadil-adilnya dan Wako harus mengayomi, untuk mencairkan terjadinya faksi-faksi maupun polarisasi, kutub-kutub baik di pemerintah maupun di masyarakat. Proses terpilihnya Walikota itu sangat berdarah-darah. “Sementara untuk Pilwawako Palembang mudah-mudahan tidak lama lagi. Sebab Tatibnya sudah disahkan. Sekarang masih terjalin komunikasi politik. UU No 8 dan PP 49 bisa calon itu lebih dari dua. Sesuai peraturan partai pengusung bisa lebih dari dua calon. Bisa 4. Bulan April
akan dilaksanakan. Tidak lebih dari 23 hari setelah disahkan Tatib Pilwawako Palembang. Harapan Ketua PDIP Wawako bisa terpilih calon diusung PDIP Ir H Yudha Rinaldi,” pungkasnya. Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmaja yang dikonfirmasi mengatakan akan meninjaunya sepulang dari tugas ke Yogyakarta. “Saya lagi di Jogya. Anak buah saya lagi latihan revolusi mental. Nanti hari Senin saya cek surat itu,” kata Dodi Riatmaja. Kabag Humas/Protokol Pemkot Palembang Ahmad Mustain yang dikonfirmasi mengaku Walikota Palembang H Harnojoyo SSos belum menerima surat tersebut. “Belum ada surat itu Fiz. Masih dalam pembahasan di Kemendagri,” kata Ahmad Mustain. Ketua DPRD Palembang H Darmawan SH yang juga kader PDI Perjuangan yang coba dikonfirmasi mengaku surat yang dimaksud belum ada di DPRD Kota Palembang. “Kakak masih di Jakarta dindo. Nah kakak belum tau dindo. Belum ado di dewan,” kata pria yang biasa disapa Iwan.(srp)
Diduga Proyek Dinas PU BM OKI Asal Jadi
Jl.Cor Beton Di Desa Tugu Mulyo Kec.Lempuing
Kayuagung, Jurnal Sumatra - Program Bupati OKI Iskandar, SE untuk mensejahterakan rakyatnya telah dirasakan masyarakat dalam kurun waktu 2 tahunan ini, namun tampaknya misi ”Membangun OKI dari Desa” yang terpatri dalam kinerjanya belum sepenuhnya didukung oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti halnya Pekerjaan Umum (PU) dikarenakan masih carut marutnya proyek bangunan yang dikelola instansi tersebut. Pantauan Jurnal Sumatra di lapangan, tahun 2015 lalu ratusan proyek PU tersebar dipelosok desa di bumi bende seguguk ini tetapi kualitas bangunan sangat rendah padahal telah memakan dana yang lumayan banyak. Sehingga keberadaan bangunan tersebut sudah luluh lantak seperti halnya proyek jalan cor beton di Desa Sumbu Sari (SKPD) Kecamatan Mesuji Raya, Proyek Jalan Cor Beton Di Menang Raya dan Jalan Cor beton Menuju SMP PGRI Kecamatan Pedamaran,
Jalan Cor Beton di lorong Idaman Dusun III Dekat Pasar Ternak Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing yang bertahan hanya hitungan bulan di bangun sudah berantakan. Masrantono wargaTugu mulyo ketika ditemui mengatakan sangat berterima kasih dengan dibangunkannya jalan didekat rumahnya sehingga becek kalau hujan turun tidak dialami lagi, tetapi sangat disayangkan kalau bangunan tersebut sekarang sudah hancur dalam beberapa bulan saja.
Jl.Cor Beton Menuju SMP PGRI Pedamaran
“Yang kerjakan orang Palembang untuk jelasnya tidak tahu karena tidak terlihatnya tulisantulisan di lokasi ini,” ungkapnya. Hal senada juga menjadi keluhan masyarakat Cambai Kecamatan Tulung Selapan, seperti dikatakan Pian warga Desa Cambai, dirinya mengeluhkan pengerasan jalan desa Penanggoan Duren menuju Desa Cambai. Masih menurut Pian, pengerasa jalan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya dikarenakan pengerasan tersebut batu koral yang seharusnya merata tapi tidak demikian. Selain itu juga box culvert pada jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. “Percuma dibangun kalau asal jadi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan,” keluh Pian. Untuk itu, diharapkan Pian pihak Kejaksaan Negeri Kayuagung agar dapat menindak pembangunan yang tidak sesuai den-
gan semestinya. “Kami akan melaporkan beberapa proyek yang ada disekitar desa kami ini. Karena, kami menilai banyak bangunan yang asal jadi,” tegas Pian. Ketua LSM Indoman Ir Amrizal Aroni Msi menyayangkan tindakan dinas PU BM OKI yang bekerja asal-asalan dikarenakan dengan kerja sembarangan proyek-proyek tersebut akan merusak citra bupati OKI Iskandar SE, karena terkesan tak mendukung sepenuh hati. Padahal, Bupati OKI Iskandar SE, telah berjibaku membangun Kabupaten OKI ini dari Desa. Karena itu merupakan programnya sewaktu kampanye lalu untuk menduduki orang nomor satu. Maka itu jika hal ini terus dibiarkan tentunya akan merusak reputasinya kalau membangun OKI dari desa hanyalah program asal-asalan,” tegasnya.(Heri/ATa)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)
2
•
Jurnal Sumatra | Edisi 408 | Senin 14 Maret 2016
Umum
SalJu
Sintaksis jurnalistik Interplasi
Oleh M Sunyoto Langgam bahasa jurnalistik memiliki kekhasan dibandingkan dengan langgam bahasa percakapan, bahasa ilmiah atau bahasa pidato. Secara umum kekhasan bahasa jurnalitik itu ditandai oleh dua ciri utama, yakni kehematan dan kejelasan. Dua kalimat yang mengusung makna setara bisa disampaikan dengan jumlah kata yang berbeda. Kalimat jurnalistik memilih yang lebih pendek, yang memiliki katakata yang lebih sedikit. Itu kekhasan yang ditandai oleh aspek kehematan atau keringkasan pada tataran kalimat atau sintaksis. Pada tataran kata pun demikian, kata yang memiliki huruf lebih sedikit tentu lebih dipilih dibandingkan dengan kata yang lebih panjang untuk makna yang sepantar. Tentu pertimbangan irama, bunyi, penghindaran repetisi memungkinkan untuk menafikkan penerapan prinsip kehematan bahasa jurnalistik di tataran kata itu. Ciri khas kedua yang menandai bahasa jurnalistik adalah kejelasan. Bahasa jurnalistik harus jelas dalam pemaknaan. Tak bisa mengandung makna ambigu. Kejelasan juga berkaitan dengan logika. Logika, dalam telaah semantika, sangat erat hubungannya dengan gramatika. Kalimat yang tak gramatikal, cenderung tak bermakna, kehilangan aspek logisnya. Secara teoritis, langgam bahasa jurnalistik tampak simpel karena ditandai oleh kekhasannya yang memuat hanya dua variabel, yakni kehematan dan kejelasan. Dalam dalam praktik penulisan
berita, kompleksitas persoalan bahasa jurnalistik begitu beragam dan dalam. Jurnalis dan penyunting tak jarang terbawa oleh kebiasaannya dalam berbahasa lisan ketika memproduksi kalimat berita. Padahal bahasa lisan, sering kali, bertaut dengan pengutamaan unsur komunikatif tanpa mempertimbangkan sisi gramatikalnya. Salah satu contoh kasus yang sangat sering ditemukan dalam hal ini adalah penggunaan kata sambung “agar”, yang kehadirannya sering tak diperlukan. Inilah contohnya: “Pemerintah berkali-kali mengimbau agar masyarakat berhemat listrik untuk meminimalisasikan krisis energi di kemudian hari.” Dalam kalimat di atas, kehadiran “agar” tentu tak diperlukan. Bentuk atau struktur kalimat seperti itu berulang kali ditemui dalam pemberitaan. Sekalipun contoh di atas dianggap sebagai kalimat standar yang boleh dibilang gramatikal, pembuangan kata sambung seperti itu tidak menghilangkan makna asalinya. Dengan demikian, konstruksi yang lebih pendek itulah yang dianjurkan penggunaannya dalam berkalimat jurnalistik. Dalam kasus pemakaian kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat pun, para jurnalis masih kerap terjerumus menggunakan konstruksi kalimat lisan yang tentu saja dalam hal ini tak gramatikal dan dengan demikian tak standar. Contohnya antara lain: “Meskipun harga mobil semakin tinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun animo pembelian komoditas yang tak lagi dianggap mewah itu cukup tinggi.”
Struktur kalimat kompleks seperti itu biasa dijumpai dalam percakapan lisan dan para elite politik pun biasa mengucapkannya. Para jurnalis lalu mengutipnya dengan struktur serupa tanpa ada penilikan yang lebih cermat sehingga sanggup membetulkannya. Dalam teori tata kata, dua klausa yang membentuk kalimat kompleks atau majemuk bertingkat haruslah terdiri atas klausa dependen atau biasa juga disebut sebagai anak kalimat dan klausa independen atau biasa dinamakan induk kalimat. Dengan memasukkan kata tugas atau partikel di kedua klausa itu, runyamlah konstruksi kalimat kompleks itu. Dalam kalimat itu tak ada klausa independen atau induk kalimat. Tentu bisa dimaklumi jika sebagian jurnalis yang tak berpendidikan linguistik kurang menyadari di mana letak kesalahan contoh kalimat di atas. Rasa bahasa mereka sudah terlatih oleh kebiasaan mendengar penggunaan konstruksi kalimat tanpa induk kalimat itu dalam percakapan lisan keseharian. Mengapa kebanyakan wartawan sering melakukan pelanggaran dalam menulis kalimat yang gramatikal? Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, para jurnalis itu tak peduli bahwa gramatikalitas kalimat perlu dipelajari. Kedua, bagi yang peduli, sebagian besar di antara mereka tak tahu harus membaca buku-buku standar mana yang menuntun mereka untuk bisa mengenal mana kalimat yang gramatikal dan yang tidak. Ketiga, program pendidikan
kewartawanan untuk sesi bahasa jurnalistik tak menyentuh aspek detil mengenai grmatikalitas kalimat seperti itu. Sampai saat ini tak banyak jurnalis yang membaca buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Para jurnalis tak merasa perlu membacanya karena belum apa-apa sudah merasa mengerti bahasa Indonesia beserta tata bahasanya. Mereka benar untuk tata bahasa percakapan lisan, tapi tak sepenuhnya benar untuk tata bahasa tulis yang standar. Buktinya ya kasus penggunaan kalimat kompleks yang mengandung dua anak kalimat, minus induk kalimat di atas. Fenomena seperti ini selayaknya menjadi perhatian Pusat Bahasa, yang punya perhatian terhadap bahasa jurnalistik. Dalam berbagai pertemuan dengan wartawan atau penyelenggaraan loka karya peningkatan kemambuan berbahasa wartawan dan editor, Pusat Bahasa selalu membagi-bagikan buku-buku terbitan mereka yang berhubungan dengan wacana kebahasaan. Namun tak sekali pun Pusat Bahasa membagi-bagikan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang penting dibaca oleh para jurnalis itu. Ketersediaan buku itu di tokotoko buku di kota-kota besar pun, apalagi di kota-kota kecil di Nusantara, tak terjamin. Akibatnya, sebagian besar wartawan dan penyunting media massa pun menginternalisasikan kemampuan bersintaksis jurnalistik mereka lewat pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa lisan. (ANJAS)
TNI Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Kalimantan Barat
Kalimantan Barat, Jurnal Sumatra - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Prajurit TNI yang tergabung dalam Yonif 144/Jaya Yudha dibawah komando Kodam II/Sriwijaya, yang saat ini tengah melaksanakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di wilayah RI-Malaysia, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Narkoba jenis Sabu-Sabu seberat 2 Kg, tepatnya di Balai Karangan Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat, Rabu
(9/3/2016). Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M. yang merupakan abituren Akademi Militer 1990, menjelaskan bahwasanya penangkapan diawali dengan kegiatan operasi pemeriksaan jalur lintas batas di depan pos penjagaan. “Seluruh anggota Pos Kout Satgas Pamtas Yonif 144/Jaya Yudha melaksanakan pengecekan secara detail terhadap semua kendaraan yang melintas di depan Pos Pemeriksaan Kout,” katanya.
Lebih lanjut Kolonel Czi Berlin mengatakan, dari arah EntikongPontianak terlihat satu unit mobil Kijang Inova dengan Nopol B 1968 NKC yang dikendarai oleh sdr. Sudirman (48 th) warga Tanjung Sari Kec. Tebas Kab. Bengkayang berjalan zig-zag, sehingga anggota Pos Kout yang sedang melakukan pemeriksaan merasa curiga. Selanjutnya, kendaraan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dan ditemukan barang bukti awal berupa satu set bungkus plastik dan alat hisap (Bong) bekas Narkoba jenis Sabu-Sabu. Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara mendetail, ditemukan dua kotak susu bubuk merk Milo yang disembunyikan dibelakang dashboard oleh Sertu Zulfikar. Karena mencurigakan, dua kotak susu bubuk tersebut dibongkar dan akhirnya ditemukan Sabu-Sabu seberat 2 Kg. Menurut Kolonel
Czi Berlin, saat ini tersangka atas perintah dari Pangkolaksops Satgas Pamtas sudah diserahkan kepada pihak BNNP Kalbar untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka memperoleh barang tersebut dari warga Cina berwarganegara Malaysia, dimana yang bersangkutan melaksanakan transaksi awal di Pasar Baru Entikong dengan mendapatkan upah mengantar sampai ke Daerah Kembayan sebesar 5 juta rupiah per paketnya. “Peredaran Narkoba saat ini sudah sampai pada tingkatan darurat Narkoba. Maka atas perintah dari Komando Atas agar Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 144/Jaya Yudha, meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kegiatan penyelundupan Narkoba yang masuk kewilayah NKRI,” pungkas Kabidpenum Puspen TNI. (Puspen TNI).
Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu *Pengertian interpelasi* adalah salah satu hak DPR untuk meminta keterangan dari presiden. Interpelasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu interpellare yang artinya menyela. Interpelasi ini dijelaskan dalam Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20 anggota bisa mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan pada presiden mengenai kebijakan pemerintah. Usulan interpelasi ini harus mendapatkan persetujuan dulu oleh DPR. Pengertian interpelasi erat kaitannya dengan konteks politik di suatu negara. Jika usulan interpelasi dari anggota telah disetujui oleh DPR maka DPR memiliki hak untuk menyampaikannya kepada presiden. DPR akan mengundang presiden untuk memberikan keterangan dan DPR bisa mengajukan usulan dan mendapatkan kesempatan dari presiden untuk mengemukakan pendapatnya. Pernyataan pendapat oleh DPR tersebut dinamakan mosi. Namun, tak semudah itu karena DPR pun juga harus melakukan rapat paripurna. Interpelasi adalah hak DPR dan hak tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik. *Pengertian interpelasi adalah* suatu hak yang digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu bidang. Setelah DPR mengajukan hak interpelasi maka badan eksekutif wajib memberikan penjelasan melalui sidang pleno. Adanya interpelasi ini bisa menjadi batu loncatan untuk mengajukan mosi tidak percaya. Dengan adanya hak tersebut maka DPR bisa memberikan pendapat yang bersifat membangun untuk pemerintah sehingga akan terbentuk suatu kerjasama yang baik. *Pengertian hak angket adalah* Hak DPR untuk menyelidiki suatu kebijakan pemerintah yang dianggap krusial karena memiliki masalah yang bias berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bisa menghancurkan sendi-sendi kesatuan negara. Arti hak angket DPR juga bisa bermakna hak untuk mengontrol berbagai kebijakan eksekutif agar sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
Prosedur Hak Jawab Seseorang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, maka sesuai perintah Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, orang itu mengirim HAK JAWAB kepada perusahaan pers yang memberitakan dengan tembusan Dewan Pers. Apabila yang dilakukan adalah jumpa pers dengan mengundang perusahaan lain, maka ini tidak masuk kategori hak jawab. Perusahaan pers lain, sebaiknya tak perlu menghadiri undangan karena mereka tidak terkait dengan pemberitaan tersebut. Orang yang melakukan jumpa pers tidak bisa klaim bahwa dia sudah melakukan hak jawab dengan jumpa pers, dengan demikian sanksi Pasal 18 ayat (2) ancaman Rp 500 juta terhadap perusahaan pers yang mengabaikan hak jawab TIDAK BISA dikenakan kepada perusahaan pers karena tidak memuat materi jumpa pers, meski terkait beritanya.
Redaksi Jurnal Sumatra membuka kesempatan kepada elemen masyarakat untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Kirim via email: Jurnalsumatra@yahoo.co.id, SMS ke No : 0815 385 6628, atau 0816 3225 8686 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Diterbitkan oleh: PT Teras Jaya Jurnal Sumatra, SK Menkumham RI NO : AHU-10.00795.PENDIRIAN-PT.2014 | SITU: No 2008/SITU/2008, | SIUP : No 1011/KPTS/SIUPPK/2008, | NPWP: 02.779.796.8-301.000, Perintis: Adriyaneka Aviv Bassar SSos, Idham Syarief, (alm) Sulton Napasir SE |
Terbit Perdana: 10 April 2008
Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id www.jurnalsumatra.com
Pemimpin Umum/Perusahaan/Redaksi/Penanggung Jawab : Adriyaneka Aviv Bassar SSos, | Wakil Pemimpin Redaksi I / Penanggung Jawab : Idham Syarief | Wakil Pemimpin Redaksi II / Penanggung Jawab : | Wakil Pemimpin Perusahaan: Bihassani Bassar | Redaktur: Ata | Sekertaris Redaksi: Rizqy Fitria D | Bagian Keuangan: Rodiah, | Bagian Umum: Hasanul Aini, | Desain Grafis/Pracetak: Ata Penasehat Hukum: Edy Siswanto SH, Sudirman SH | Pelindung: H Syamsuri (Sam Ompong), | Dewan Redaksi: Adriyaneka Aviv Bassar, Idham Syarief, Tupado Panggabean, | Staf Redaksi: Eko Saputra, Lilis | Fotografer : Hadumuk | Sirkulasi: Sanul, Akbar, Rey Biro-biro: DKI Jakarta: Tupado Panggabean, Lovita, Dedi | Palembang : Aviv, Novianti, Achdalena Chaniago, Eddi Hasan, Yuni | Bangka Belitung : Atanjung | Ogan Komering Ilir: Ata Idham Syarief, Lilis Suryani, Eko Saputra, Herianto WS, Markoni | Ogan Ilir: Ata, Edi Lestari | Prabumulih: Dahari Sukari, Teguh | Musi Banyuasin : Nurdin | Banyuasin: Lubis | Muara Enim: Taufik Firdaus/Cacon | Lahat: Musdin | OKU Selatan: | OKU: Adwinandy JB, Herman | OKU Timur: Nizar | Pagaralam: Farkazi Gumay, Vanroyen | Lubuk Linggau, Mura, Muratara: Nurian | Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) | Bank BCA Rekening No: 1150 3711 35. Bank Sumsel Rekening No: 1400 9400 29 An. Adriyaneka Aviv Bassar. Wartawan Jurnal Sumatra tercantum dalam Box Redaksi dan dibekali ID Card dalam melaksanakan tugas. Percetakan: PT. Palembang Grafika Media, alamat jln by pass terminal km12 Alang _ Alang Lebar Blok E 22 Palembang Pergudangan Sukarame. 0711 572 0074/ 0711 320 500, Isi diluar tanggung jawab percetakan
4
Jurnal Sumsel
•
Jurnal Sumatra | Edisi 408 | Senin 14 Maret 2016
Pembunuh Penjaga Masjid Agung Masih Berkeliaran Kayuagung, Jurnal Sumatra – Walaupun penyelidikan sudah dilakukan selama dua pekan, namun polisi belum juga mengetahui siapa pelaku pembunuhan penjaga Masjid Agung Sholilin Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ili (OKI), sehingga pembunuh tersebut masih berkeliaran. Hal ini jelas menimbulkan rasa was-was dikalangan masyarakat karena setiap saat mereka harus waspada akan adanya tindak kejahatan. Ini tentunya terkait pembunuhan yang menyebabkan tewasnya penjaga Masjid Agung Sholihin tersebut hingga kini masih berkeliaran. Penjaga masjid yang tewas terbunuh di Masjid tersebut, adalah Abdul Majid (73). Kapolres OKI, AKBP M. Zulkarnain melalui Kapolsek Kota Kayuagung, AKP Hendra Gunawan SH mengakui, pihaknya masih belum mendapatkan petunjuk terkait siapa pelaku pembunuhan penjaga masjid tersebut. “Kita sudah memeriksa tiga orang saksi, namun belum mendapatkan petunjuk siapa pelaku dan modus pembunuhan. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ada petunjuk ataupun informasi yang mendalam atas kasus ini,” ujarnya, Rabu (9/3/2016). Dilanjutkan, pihak kepolisian berharap kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus pembunuhan tersebut, untuk segera menyampaikannya kepada pihaknya. “Kepada pihak keluarga, kami berharap untuk bersabar, penyelidikan masih terus dilakukan. Jika ada perkembangan atas kasus ini kami juga akan menyampaikannya,” ujarnya lagi. Bupati OKI, Iskandar berharap, kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini. Apalgi pembunuhan itu berada sangat dekat dengan rumah Dinas Bupati OKI. “Kita berharap, pihak kepolisian segera menangkap pelakunya karena aksi pelaku terbilang sadis,” katanya. Seperti diketahui sebelumnya, seorang penjaga masjid di Kota Kayuagung menjadi korban pembunuhan saat korban sedang membersihkan Masjid Agung Sholihin Kayuagung, tak jauh dari rumah dinas Bupati OKI, Kamis (25/2) sekitar pukul 23.00 WIB.(ata)
Bupati OKI Ajak Perangi
Narkoba KAYUAGUNG, Jurnal Sumatra - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), Iskandar SE mengajak seluruh lapisan masyarakat dan stake holder yang terkait agar dapat bekerjasama dalam memerangi narkoba diwilayah bumi bende seguguk. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Seminar Bahaya Narkoba Bagi Pekerja di Kabupaten OKI yang dilaksanakan di Ruang Bende Seguguk II, Kamis (10/3/16). Sebagai kepala daerah atas nama Kabupaten OKI maupun secara pribadi siap memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten
Ogan Komering Ilir. “Saya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar narkoba jauh dari Kabupaten OKI. Namun, diperlukan upaya kerjasama dengan stake holder terkait dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten OKI,” ujarnya. Masih katanya, dengan kerjasama yang baik kita siap perang
dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten OKI. “Diharapkan dengan kegiatan seminar ini, semua pegawai negeri sipil (PNS) khususnya tenaga pengajar di Kabupaten OKI, agar lebih mengetahui terhadap bahayanya penyalah gunaan narkoba,” katanya sambil menjelaskan masa depan generasi muda ada ditangan kita. Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjend Polisi Drs M Iswandi Hari SH MSi dalam sambutanya mengatakan, seminar dilakukan bertujuan agar kalangan pekerja mengetahui dampak bahayanya penggunaan narkoba. “Dengan dilakukannya seminar, pekerja bisa lebih mengetahui bagaimana dampak negatif dari
narkoba tersebut. Terutama kita harus menyelamatkan generasi bangsa kita yang akan memimpin negara ini nanti,”katanya Dalam seminar itu, seluruh pekerja menjadi topik pembicaraan terkait bebas narkoba dengan narasumber Brigjend Polisi Drs M Iswandi Hari SH MSi selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Hadir dalam kegiatan itu, Bupati OKI, Iskandar SE, Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjend Polisi Drs M Iswandi Hari, SH MSi, Kapolres OKI AKBP Zulkarnain SIk, Dandim 0402/OKI-OI Letkol Kav Dwi Irbaya Sandra, Kajari Kayuagung dan SKPD serta para guru yang merupakan tenaga pendidik. (Lilis)
OKI Serius Tanggulangi Karhutlah 2016 Kepala dishubkominfo OKI Tohir Yanto.S.Sos, saat pembersihan di lokasi Terminal Kayuagung
Dishubkominfo OKI Tertibkan Parkir KAYUAGUNG, Jurnal Sumatra - Guna mendukung dan mensukseskan penilaian piala adipura di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (dishubkominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebar puluhan anggotanya untuk melakukan penertiban parkir di depan pasar shoping Kayuagung dan terminal. Kepala dishubkominfo OKI Tohir Yanto.S.Sos mengatakan, guna membantu penilaian adipura pihaknya telah menyebar puluhan petugas LLAJ yang ditempatkan di beberapa lokasi yang masuk dalam titik pantau penilaian Adipura, terutama di kawasan Terminal Kota Kayuagung dan pasar Shoping menjadi perhatian utama pihak Dinas Perhubungan. Katanya, pihak Dishubkominfo OKI juga melakukan pengaturan lalulintas di kawasan pasar agar tertib dan mematuhi rambu lalulintas. “Kita telah menyiapkan 40 orang petugas untuk menertibkan lalulintas di Kawasan yang rawan macet,”katanya saat melakukan pembersihan di kawasan Terminal Kayuagung, Jumat (11/3/16) pagi. Tohir berharap, pengendara baik itu roda dua dan roda empat untuk mematuhi rambu-rambu lalulintas, “Dengan mematuhi peraturan berlalulintas selain mengurangi macet atau kesemerautan lalulintas di Kayuagung juga mengurangi kecelakaan,” tambahnya. Bukan hanya penertiban parkir, pihaknya juga melakukan pembersihan siring dan toilet umum di kawasan Terminal, karena terminal merupakan titik pantau penilaian Adipura. “Mulai sekarang kita akan terus memantau parkir dan kebersihan disekitar terminal dan pasar shoping kayuagung,”Ujar Tohir Yanto.S.Sos. (ata)
Tambah Target, Pemkab OKI Cetak Sawah di 7 Kecamatan KAYUAGUNG, SUMSEL. Jurnalsumatra.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menargetkan penambahan luas lahan sawah untuk menghasilkan 851.511 ton gabah kering giling pada tahun 2016. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Syarifudin di Kayuagung, Sabtu (12/3/2016) mengatakan untuk mencapai target tersebut akan dijalankan program cetak sawah di tujuh kecamatan. Kecamatan itu adalah Kecamatan Sungai Menang 2.550 hektare, Tanjung Lubuk 1.053 hektare, Teluk Gelam 175 hektare, Cengal 4.200 hektare, Jejawi 500 hektare, Tulung Selapan 1.564 hektare, dan Kecamatan Pangkalan Lampam 1.000 hektare. “Melalui program ini, OKI berpeluang menjadi kabupaten dengan penambahan lahan persawahan terlus di Sumsel,” kata dia. Pemerintah Kabupaten OKI menargetkan mampu memproduksi padi sebanyak 851.511 ton gabah kering giling, dari luas panen 186.326 hekater dan luas tanam 195.106 ha. Target produksi padi tersebut dapat tercapai melalui hasil panen padi reguler sebesar 597.624 ton, ditambah hasil dari budidaya padi inhibrida dengan jajar legowo sebanyak 15.278 ton dan hasil kegiatan lain sebanyak 238.609 ton. “Pemkab OKI yakin target 851.511 ton ini bisa tercapai, apalagi mendapatkan kuota cetak sawah baru sebanyak 10.000 hektare,” kata dia. Produksi padi di OKI didukung lahan pertanian seluas120.480 hektare sawah lebak, irigasi seluas 650 hektare, sawah tadah hujan seluas 36.411 hektare, sawah lebak 57.603 hektare, folder 5.175 hektare dan sawah pasang surut 20.641 hektare. Untuk membantu target tersebut, Kementerian Pertanian membantu petani OKI dana bantuan sosial Rp 6.987.322.500 miliar yang dialokasikan untuk asuransi lahan bagi yang gagal tanam, kekeringan dan yang lainnya. Bupati OKI Iskandar menambahkan bantuan tersebut bersumber dari APBN yang akan membantu petani terkena musibah gagal Panen. “Sudah saatnya petani harus diperhatikan, kadangkala mereka merugi akibat padi terserang hama, sawahnya kebanjiran, atau mengalami kekeringan. Sementara di satu sisi mereka adalah pahlawan karena menjaga ketahanan pangan negeri ini,” katanya. (RICO)
Kayuagung, Jurnal Sumatra - Persiapan permerintah kabupaten OKI serius dalam menanggulangi karhutlah 2016 untuk mencegah bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan, ini terus diupayakan agar Kab. OKI dapat menanggulangi bencana asap ditahun 2016 dan tahun-tahun seterusnya. Iskandar SE mengatakan “ini memang tugas kita bersama supaya bencana asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di Kab. OKI ditahun ini dan tahun tahun mendatang “cetusnya” pada acara sosialisasi kebakaran hutan dan lahan di makodim 0402 OKI/OI kamis (10/3). Setiap leader dimasing masing leading sektor harus sigap dan tanggap terhadap dalam mengantisipasi bencana yang akan terjadi dimusim kemarau sejumlah persiapan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi Karhutla 2016 seperti pembentukan kampung siaga, meminta komitmen perusahaan, membentuk regu kebakaran desa terlatih (RKDT) serta membentuk desa peduli api. “Ungkap Isandar SE”. Dalam mengahadapi karhutla
ditahun ini perusahaan harus melengkapi peralatan secara proposional dan prefesional dalam memaximalkan persiapan antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lagi, dan perbaikan pada sistem kanal harus dibenahi upaya ini untuk kesetabilan debid air baik pada musim penghujan ini dan juga dimusim kemarau mendatang berupaya air dikanal tidak sampai terjadi kekeringan. “tegas Iskandar SE. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kapolres OKI, Kapolres OI dan Camat dilingkungan pemerintahan kab. OKI dan Kab OI serta Perusahaan perusahaan perkebunan dan HTI diwilayah Kab. OKI dan
Kab. OI. Kapolres OKI AKBP Zulkarnail S.IK mengatakan permasalahan kebakaran hutan ini sangat rumit, akan tetapi apabila kita terus berkoordinasi dalam mengatasi kebakaran lahan ini dimulai dari lingkup camat kapolsek dandim dan dibantu oleh perusahan disekitar dan masyarakat, ditambah lagi penyatuan tekat visi dan misi kita, saya yakin kita dapat tanggulangi bencana asap kebakaran hutan dan lahan. “katanya”. Selain upaya upaya yang telah kami lakukan penyuluhan, sosialisasi, penyebaran maklumat kapolda, pembentukan satgas, me-
monitor perkemabangan hot spot lahan yang terbakar, serta menjadikan status quo lahan telah terbakar melalui surat dari kapolda dengan menindak lanjuti pemanggilan pemilikan lahan untuk memberikan panisme. “tambahnya”. Letkol. Kav Dwi Irbaya Sandra S. Sos mengatakan kodim mempunyai tanggung jawab mengenai kebakaran hutan di wilayah oi dan oki, kita disini menyamakan nian, satukan tekan untuk menanggulangi asap. Seberapapun luas wilayah OKI kita dapat tanggulagi karhutla dengan bekerja keras dan bersama - sama dalam mengatasi bencana asap. “pungkasnya”.(lilis)
GMT di Kabupaten OKI Terlihat Jelas
KAYUAGUNG, Jurnal Sumatra - Walaupun langit berawan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi gerhana matahari total (GMT) cukup jelas terlihat di berbagai wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, Rabu (9/3/2016) Seperti halnya yang di foto oleh rombongan siswa SDN 2 Desa Tanjungalai Kecamatan SP Padang, Alta Brahmana Pratama dan Linggar Kusuma di Pematang Nyorok perbatasan antara Lebak Desa Srigeni Kecamatan Kota Kayugaung dan Lebak Desa Tanjungalai Kecamatan SP Padang. Selanjutnya, gerhana matahari juga terlihat di Desa Terate Kecamatan SP padang, foto di ambil oleh Kepala Desa Terate, Hamdani. Sedangkan di Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan, gerhana matahari terlihat sangat jelas membentuk lingkaran seperti cincin. Fenomena gerhana matahari
total terlihat jelas oleh ribuan mata pegawai PT Turba yang tinggal di beskem Palenta. Foto tersebut diambil oleh Dwi Candra salah satu dari buruh PT Turba. GMT, anak-anak takut keluar rumah
Muhammad Zen Tokoh Masyarakat
Sementara itu, di Ogan Ilir, tepatnya di Desa Naikan Tembakang Kecamatan Pemulutan Selatan
Kabupaten Ogan Ilir, membuat anak-anak takut dan enggan keluar rumah, karena menurutnya gerhana itu bisa membuat kebutaan jika dilihat, dan suasana menjadi gelap. “Iyo kak, katonyo kalu gerhana jangan keluar kagek mato buto, dan juga jangan maen di luar rumah takutnyo kagek idak terang-terang lagi, jadi kiamat” Ujar Ilham salah seorang anak yang saat itu ketakutan karena gerhana. Sementara itu salah satu anak yang lain Joka malah senang karena melihat suasana gerhana. “Aku idak takut, malah sebaliknyo senang, menurut aku malah lemak kalu nak maen diluar karena dingin dan teduh” Imbuhnya. Menyikapi hal tersebut salah satu tokoh masyarakat Muhammad Zen yang akrab disapa Zen mengatakan bahwa Gerhana Matahari Total (GMT) merupakan fenomena alam yang langka, dan dalam menyikapi GMT ini hendaknya kita jangan bersenang-senang, seharusnya kita melaksanakan sholat Gerhana dan meminta ampun kepada Allah SWT. “Memang untuk Gerhana Matahari Total ini merupakan fenomena yang sangat langka, dan sulit untuk melihatnya, oleh karena itulah kita sebagai umat muslim supaya melaksanakan sholat gerhana dan banyak mengucapkan istigfar serta banyak memohon ampunan kepada Allah SWT” Terangnya.
Ketua MUI Jangan Dikaitkan Dengan Mitos dan Tahyul Di Prabumulih, Ketua Majlis Ulama Islam (MUI) Kecamatan Gelumbang, Drs.Hafisz.M.Si, Hafizs menjelaskan peristiwa gerhana matahari merupakan pristiwa yang tidak perlu dibesar besarkan, apalagi kalau sampai membuat umat islam syiriq atau menduakan Allah. “Jadi, jangan Syirik dan mengaitkannya dengan mitos dan tahayul, tetapi lebih baik dijadikan evaluasi atas kebesaran dan kekuasaan Allah SAW tersebut,” pinta alumni Pesantren Gontor itu pada saat sholat Gerhana di Masjid Babussalam Gelumbang. Sedangkan bertindak sebagai Khotip Kepala KUA Gelumbang, Solihan,S.Ag dalam khotbahnya mengatakan bahwa kita disunatkan untuk melakukan shalat gerhana dua rakat dan tujuannya agar kita lebih mengingatkan betapa hebatnya kekuasan sang pencipta alam ini serta dapat meningkatkan iman kepada Allah SWT. Adanya gerhana matahari dengan kegelapan beberapa menit memberikan tanda tanda kekuasaan Allah. Tampak khusuk mengikuti Shalat sunat gerhana matahari bukan saja dari kalangan sipil tetapi diikuti unsur TNI dan Polri serta unsur Kecamatan dan Kelurahan Calon Kabipaten Gelumbang. ((RICO/EDI/DAHARI/TEGUH)
•
Jurnal Sumatra | Edisi 408 | Senin 14 Maret 2016
5
Jurnal Sumsel
“Jam Kerja“ Kapuskesmas Payaraman Senin Kamis “Sebenarnya warga di sini, khususnya pasien hanya mengharapkan kehadiran kepala puskesmas sekaligus sebagai dokter untuk memeriksa kesehatan pasien dengan intensif agar pasien cepat sembuh. Kalau hanya masuk dua kali dalam seminggu, bagaimana pasien mau cepat sembuh,”Imbunya. INDRALAYA, Jurnal Sumatra - Kepala Puskesmas Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Andi Nopan dituding sebagian warga disejumlah desa dalam Kecamatan Payaraman jarang ngantor. Bahkan kepala puskesmas hanya ngantor dua kali dalam seminggu yakni Senin dan Kamis saja. Akibatnya, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat terganggu. Menurut salah satu warga Ar, Rabu (09/03/2016) mengatakan sebenarnya masyarakat hanya mengharapkan kehadiran kepala Puskesmas dan sekaligus dokter sehingga bisa memeriksa kesehatan pasien agar pasien cepat sembuh. “Sebenarnya warga di sini, khususnya pasien hanya mengharapkan kehadiran kepala puskesmas sekaligus sebagai dokter untuk memeriksa kesehatan pasien dengan intensif agar pasien cepat sembuh. Kalau hanya masuk dua kali dalam seminggu, bagaimana pasien mau cepat sembuh,”Imbunya. Ditambahkannya, “memang di Puskesmas Kecamatan Payaraman ini hanya kepala puskesmas yang berprofesi sebagai dokter. Sehingga ketika warga berencana akan berobat hanya mengharapkan bantuan dokter tersebut dan dirinya berharap kepala puskesmas dapat stay atau menetap di Payaraman. Dengan begitu ketika masyarakat lagi memerlukan bantuan dokter dapat lebih mudah” Harapnya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Payaraman, Andi Nopan mengakui kalau dirinya hanya masuk kerja dua kali dalam seminggu yakni Senin dan Kamis saja. “Memang benar saya masuk Senin dan Kamis saja. Maklumlah karena Kepala UPTD itu sibuk ada urusan ke Dinkes kabupaten maupun pekerjaan lain sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia Ogan Ilir. Makanya saya hanya masuk dua kali dalam seminggu,” jelasnya. Iapun mengklaim bahwa statusnya di Puskesmas Payaraman itu hanya sebagai Kepala UPTD saja dan bukan sebagai dokter umum. Karena tingginya animo masyarakat untuk berobat ke dokter, makanya membuka praktek dan melayani pasien selama dua hari saja. “Di sini memang tidak ada dokter umum. Padahal status Puskesmas Payaraman ini rawat inap. Harusnya memang pemerintah dapat menempatkan dokter umum disini agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat makin optimal,” Terangnya. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) OI Hj Siska Susanti mengaku telah mengetahui keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Payaraman itu. “Sebenarnya kepala puskesmas sudah koordinasi dengan kami bahwa bersangkutan hanya masuk kerja Senin dan Kamis saja sembari membuka praktik disana. Tidak apa-apa, kan tidak juga menganggu pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat, dirinya berjanji akan terus berusaha maksimal agar seluruh puskesmas dapat disiagakan dokter umum sehingga makin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan”Ujarnya. (Edi)
Warga Prabumulih Beralih Buat Tikar PRABUMULIH , Jurnal Sumatra - Lantaran kebun karet tergenang air maka sebagian ibu rumah tangga (IRT) di Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat terpaksa membuat tikar. Hasilnya tak seberapa, dua helai tikar berbahan bengkuang (Pandan Hutan) jika dijual akan mendapatkan 1 kilogram beras merek rangkong. “Untuk menutupi biaya hidup perharinya sejak banjir sebulan ini kami membuat tikar. Kalau dijual satu helai tikar Rp5 ribu. Sehari dari pagi sampai petang dapat 2 helai tikar. “Lumayan biso beli beras 1 kilogram,” Kata dua Ibu Rumah Tangga warga Payuputat ,Sumiyana (45) dan Maryama (42) kepada wartawan saat disambangi ke rumahnya Rabu (9/3). Menurut keduanya, sejak banjir suaminya tidak dapat menyadap seluruh batang karet di kebunnya lantaran sebagian masih digenangi air sepinggang dewasa, akibat sedikitnya batang karet yang disadap hasil getah karetyang dihasilkan sedikit, kira kira 5 kilogram ditambah lagi harga karet mingguan hanya dibeli toke hanyak Rp. 3.500 perkilogram. Lantaran pencaharian lainnya tak ada maka para IRT terpaksa membuat tikar untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan kata keduanya hampir senada. Diakui mereka penghasilan membuat tikar jauh dari mencukupi ditambah lagi pemasarannya juga agak sulit karena kalah bersaing dengan tikar plastik buatan Industri. Makanya kata keduannya pemasaran hasil produksinya dijual kedesa desa tetangga yakni ke wilayah Kecamatan Tanah Abang Kecamatan Pali Karena kata keduanya jika dijual kepasar Pasar Tradisional Modern (PTM) Prabumulih tidak laku,” Kalu dijual dipasar Prabumulih pernah kami cobo dak katek yang galak beli makanya tikar ini kami jual ke kalangan di desa Tetangga,” Beber keduanya. Ditambahkannya Kelurahayan Payuputat hampir setiap tahun selalu kebanjiran karena sungai Lematang menguap. Tetapi untuk pindah ke daerah daratan umumnya warga tak mampu untuk pindah, tidak ada dana untuk membeli lahan rumah di daratan. Selain itu mereka sudah turun temurun tinggal dibantaran Sungai Lematang itu. Lurah Payuputat, Edi Suanto, SH membenarkan kalau pada musim paceklik banyak IRT yang kerja sambilan membuat tikar . Dan bahan baku berupa bengkuang cukup banyak tersedia di kawasan pinggir Sungai Lematang , ucap Edi. Untuk memberikan solusi agar warga yang bermukim di seputar bantaran sungai Lematang tak lagi kebanjiran Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya menyarankan kepada warga agar pindah ke kawasan yang tak kebanjiran yakni wilayah daratan di lingkungan kelurahan itu , ujar Ridho kepada awak media saat dimintai tanggapannya seputar langganan banjir di Kelurahan Payuputat. (Dahari/Teguh)
Murid SDN 24 Belajar di Eks Parkiran INDRALAYA, Jurnal Sumatra - Karena minimnya Ruang Kelas Belajar (RKB), Puluhan siswa SD Negeri 24 Tanjung Batu Ogan Ilir (OI) terpaksa harus belajar di ruangan semi permanen yang merupakan eks tempat parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kelas belajar (RKB) oleh pihak sekolah. Berdasarkan informasi, Rabu (9/3) bahwa SDN 24 Tanjung Batu hanya memiliki dua RKB, sisanya menggunakan ruang UKS dan ruang Perpustakaan, serta satu RKB semi permanen yang sebelumnya merupakan tempat
parkir kendaraan. Sementara itu, Kepala SDN 24 Tanjung Batu, Siti Aisyah mengatakan bahwa hal ini terpaksa dilakukan karena jumlah RKB di sekolah yang dipimpinnya masih kurang, tak sebanding
dengan jumlah murid yang ada. “Segala upaya dan usulan ke pemerintah sudah kita ajukan, kita berharap tahun 2016 ini bantuan kita direalisasikan pemerintah, setidaknya dapat bantuan tiga unit RKB agar bisa menampung seluruh murid,” Imbuhnya. Ditambahkannya, kekurangan RKB yang dialami SDN 24 sudah sejak lama, akibat kekurangan RKB tersebut pihak sekolah pernah meminjam lokal
milik SDN 12 untuk dipakai belajar murid-muridnya setiap hari. “Namun karena kendala jarak yang cukup jauh dan agar lebih mudah untuk dikontrol, ak h irn y a mu rid -mu rid y a n g numpang belajar di SDN 12 tersebut ditempatkan kembali di SDN 24, terpaksa muridmurid harus belajar dengan RKB yang minim dan memakai lahan parkir yang dijadikan RKB semi permanen,” Terangnya. (Edi)
Rumah Mantan Anggota DPRD Prabumulih Nyaris Terbakar Prabumulih, Jurnal Sumatra - Warga sekitar Jalan Mayor Iskandar No. 121 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Tikur Kamis (10/3) lalu Sempat panik, pasalnya ada asap hitam membumbung tinggi berasal dari rumah Iwan Canet mantan anggota DPRD Prabumulih periode 2008 - 2013. Rumah permanen berlantai dua itu “dijilat” api yang diduga konsleting arus pendek yang terkoneksi dengan dispenser yang mengakibatkan satu unit dispenser, TV dan seperangkat Tipe recordes hangus terbakar sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp15 juta. Menurut informasi, api mulai berkobar dari kamar tidur anak Iwan, Ican dilantai 2. Saat kejadian Ican sedang keluar rumah dan kamar tidur yang berada dilantai 2 rumah yang juga dijadikan Sekrerariat Perbakin Kota Prabumulih itu dalam kondisi terkunci.
Berkat bantuan warga sekitar serta mobil pemadan kebakaran milik Pemkot Prabumulih api dapat dijinakkan. “Api itu berasal dari kamar tidur aku. Diperkirakan lantaran tegangan listrik naik turun mengakibatkan alat elektronik konsleting dan menimbulkan percikan api menyambar dispenser, TV dan seperangkat tape recorder,” kata Ican saat dibincangi wartawan
Jumat (11/3). Lanjut dia pada saat kejadian kedua orang tuannya , Iwan Canet dan isterinya sedang istirahat di ruang tamu dan sempat mencium aroma asap kabel yang terbakar. Mengetahui api berasal dari kamar tidurnya yang sedang terkunci maka langsung didobrak warga sambil menyiramkan air menjinakkan api yang melalap alat elektronik miiknya.
Eli, tetangga korban, menuturkan warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah bahkan keluarganya sempat panik mengeluarkan prabot rumah tangga, namun beruntung kejadiannya disiang hari sehingga cepat diketahui serta tidak begitu lama setelah ada mobil Branwir sehingga api dapat dipadamkan. Salah seorang karyawan Swasta yang berprovesi dibidang instalatur listrik, Syahrial menduga penyebab timbulnya percikan api lantaran konektor listrik ada renggang sehingga goyang dan berpotensi menimbulkan api. Menurut dia sebaiknya alat koneksi yang sudah usang dan jika dipasang konektor bergoyang segera diganti atau dapat juga disebabkan alat konektor ganda atau lebih juga dapat mengakibatkan konsleting kata dia saat sedang berada di rumah korban bersama wartawan. (Dahari/Teguh)
Porprov XI tetap Diselenggarakan Di Muara Enim Muara Enim, Jurnal Sumatra - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim Dr Ir Abdul Nadjib ditemui di ruang kerjanya menjawab rumor yang menyebar di kalangan masyarakat Muara Enim bahwa Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel XI pada 2017 mendatang bahwa kesiapan Kabupaten Muara Enim menjadi tuan rumah Porprov Sumsel pada September 2017 mendatang terindikasi gagal.
Nadjib menegaskan penyelenggaraan pertandingan olahraga tinggkat Sumsel tersebut tetap diselenggarakan di Bumi Serasan Sekundang. “Insya Allah Porprov 2017 nanti tetap diadakan di Kabupaten Muara Enim, walau dengan kondisi keuangan terbatas,” terang Nadjib Masih menurut Nadjib persiapan PORPROV terus dilakukan oleh Pemkab Muara Enim seperti pembangunan rumah atlet seban-
yak 150-300 unit menggandeng developer, dan pembinaan atlet yang dianggarkan Rp 7 miliar pada 21 cabang, sejauh ini terus diupayakan dan dilaksanakan. “Ditengah harga migas turun, namun bukan berarti Porprov tidak jadi, tapi hanya saja persiapannya agak mundur. Alhamdulillah PTBA telahmembantu sekarang proses lelang. Kita optimis Porprov diselenggarakan di Muara Enim,” ungkap Nadjib. (Cacon)
Camat Optimis Muara Enim Raih Adipura Ke-11 Muara Enim, Jurnal Sumatra - Memasuki tahapan penilaian piala adipura, Kabuapten terus berbenang menyiapkan segala sesuatunya guna meraih kemabali piala adipura ke 11 bagi Kabupaten Muara Enim. Camat Kota Muara Enim Drs Asarli Manudin MSi ditemui diruang kerjanya menyatakan optimis dengan penilaian piala Adipura penghargaan bidang kebersihan lingkungan. “Yang menjadi andalan Kabupaten Muara Enim adalah kebersihan kota dan tanaman pelindung, yang kita yakini bisa meraih piala Adipura ke-11,” kata Asarli, di,
Selasa (8/3/2016). Menurut Camat Kota Asarli Manudin, bahwa penilaian titik terbesar piala Adipura yakni berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bukit Kancil, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Muara Enim. “Selain dinilai TPA juga dinilai kebersihan lingkungan di wilayah perkantoran, sekolah, perkampungan dan hutan,” terang Asarli. Asarli menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan penilaian Adipura yang telah dilaksanakan sejak beberapa minggu ini yang akan
dimulai bulan Maret ini. Dan penilaian itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Pusat. Lanjutnya Sejumlah kegiatan yang dilakukan seperti dengan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan dilingkungan sekitar dengan kegiatan gotong royong, melarang membakar sampah sembarangan, menanam pohon pelindung, menanam bunga, dan menertibkan hewan ternak kaki empat,“ tegasnya “Selain itu, sekolahan mulai dari SD hingga SMA juga dinas instansi dilibatkan untuk menjaga
kebersihan, bahkan pemilik toko dihimbau menjaga kebersihan paling tidak mengecat toko,” terangnya.(Cacon)
6
jurnal Sumsel
•
Jurnal Sumatra | Edisi 408 | Senin 14 Maret 2016
Masia Tolak Tinggal di Panti BANYUASIN, Jurnal Sumatra- Masia (65) janda dua anak Edi dan Samsul menolak penawaran Dinas Sosial Banyuasin untuk tinggal di pantiasuhan. Dia jutsru lebih memilih tinggal di gubuknya di Dusun IV RT 26 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal itu, terungkap saat kunjungan Dinas Sosial Banyuasin di gubuknya, Jum‘at (11/3) 2016), dalam Rangka memberikan bantuan Sembako. Kunjungan Kepala Dinas Sosial Banyuasin Roni Utama melalui Kabid Bantuan Jaminan Sosial(BANJAMSOS), Ahmad Riduan S.sos Msi mengatakan, hari ini merupakan kunjungan ke 2 Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin setelah Kamis (10/3/2016) sudah menyalurkan berupa sembako, pakaian dan peralatan memasak. “Hari ini kita bertujuan menawarkan keluarga ibu Masia ini untuk tinggal di panti, namun berhubung keluarga tersebut tidak mau meninggalkan gubuknya terpaksa kita tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memberikan bantuan berupa sembako dan pakaian,”ujarnya. Dilanjutkanya, setelah berkoordinasi dengan Manager PTPN VII Unit Tebenan, Agus Barusoko menyatakan, pihak perusahaan menyanggupi untuk membangunkan tempat tinggal untuk mereka. “Ya setelah kita koordinasi dengan PTPN VII mereka memiliki ide untuk membangunkan tempat tinggal mereka,”bebernya. Pihaknya juga tambah dia, akan berkoordinasi dengan RT se tempat. (Lubis)
Warga Tanam Pohon Pisang di Jalintim BANYUASIN,Jurnal Sumatra – Kerusakan Jalan Lintas timur (Jalintim) Palembang - Betung di wilayah Kabupaten Banyuasin semakin parah dan titik kerusakan hampir merata di sepanjang Jalan Lintas Sumatera ini. Kondisi ini cukup menggangu kelancaran arus lulintas dan juga membuat warga resah. Sementara instansi terkait sejauh ini belum melakukan perbaikan dan terkesan membiarkan kerusakan jalan ini. Terhadap kondisi ini, warga tidak tinggal diam,mereka melakukam protes terhadap jalan rusak, dengan cara menanam pohon pisang hingga meletakkan ban bekas dan drum bekas minyak di titik kerusakan jalintim ini. Dari pantauan, titik kerusakan selain di Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh, juga berada di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa dengan kondisi jalan mulai dari berlubang hingga aspal pecah-pecah. Supri(40), Warga Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin menjelaskan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang terkesan membiarkan jalan ini rusak. mungkin hanya dengan cara demikian pemerintah kususnya Balai besar baru mau peduli dengan buruknya kondisi jalan Lintas Timur. “Sudah banyak menelan korban oleh kondisi jalan seperti ini,dari pada menelan korban lebih baik saya tanam drum seperti ini,”ujarnya. Masih kata dia sebelum di perbaiki drum tersebut tidak akan disingkirkan. “Nunggu ada yang perbaiki baru kita singkirkan,”jelasnya. (Lubis)
Pemkab Lahat Targetkan 95 Persen Bayi Diimunisasi LAHAT, Jurnal Sumatra--- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat menargetkan sebanyak 95 persen bayi usia 0-59 bulan telah diimunisasi. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang saat ini sedang berjalan menjadi tolak ukur guna mewujudkan Lahat bebas Polio seperti yang selama ini dicanangkan. Hal tersebut, dikatakan Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) kabupaten Lahat, dr H Rasyidi Amri, pencanangan PIN ini diselenggarakan mulai 8-15 Maret, ditargetkan minimal 95 persen, semua balita mendapatkan vaksinisasi polio. Seluruh desa dikecamatan telah didirikan Posko PIN agar masyarakat tidak perly jauh-jauh datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“
“Oleh sebab itu, akan kita maksimalkan 100 persen target semuanya, setidaknya minimal 95 persen menjadi prioritas dalam pemberian imunisasi polio tersebar di 22 kecamatan di 32 puskesmas,” terangnya. Selain itu, menurut Kepala Dinkes Lahat ini, vaksinisasi ini tidak hanya dipusatkan di puskesmas saja, dimana, juga program nasional ini di 24 pos posyandu dalam Kota Lahat. Diprediksi, untuk jumlah peserta laki-laki sebanyak 2.227 dan perempuan 2.281, sehingga total balita dalam Kota Lahat yang mendapatkan imunisasi mencapai 4.508, kisaran usia 0-59 bulan, belum lagi dari kecamatan lainnya. “Maka dari itu, apabila masih ada balita belum menerima ataupun berada di talang-talang, petugas kesehatan siap menjemput bola, supaya tidak ada lagi bayi belum mendapatkan vaksinisasi polio,” pesannya. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lahat, Hj RR Sismartianti Aswari menyebutkan, program ini merupakan kewajiban yang harus ikut andil secara serentak di nasional, dengan sasaran bayi 0-59 bulan. Sedangkan di dalam kota sendiri ada 4.508 balita. “Memberikan cerita, agar segera mengimunisasi di puskesmas dan posyandu terdekat, bebas polio bisa mencapai target,” kata istri pemimpin Lahat ini. Lebih jauh, Ia menguraikan, setidaknya di Kabupaten Lahat sendiri ada 36 ribu anak kisaran 0-59 bulan, besar harapan seluruh perangkat untuk mendaftar secara detail ada kendal jemput bola, banyak ibu-ibu takut mengimunisasi. “Kepada pihak puskesmas memberikan pengarahan terbaik. Jangan sungkan atau keberatan guna menceritakan, awalnya tidak mau, maka, dilaksanakan sebab sama sekali tak ada efek dan tentunya bebas dari penyakit polio kedepannya,” kata Ketua TP PKK Lahat. (Din)
Bupati Lahat Tebar Ribuan Bibit Ikan LAHAT, Jurnal Sumatra--Orang nomor satu pemimpin Lahat, H Saifudin Aswari Riva’i SE, kemarin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Dalam kegiatan ini, juga hadir Ketua TP PKKHj RR Sismartianti Aswari, unsur Tripika Kecamatan Kikim Timur, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kunker Bupati Lahat, dan Ket-
ua TP PKK kali ini ke Kecamatan Kikim Timur, melakukan beberapa kegiatan diantaranya, melakukan penanaman bibit buah naga, penebaran ribuan bibit ikan patin kesunggai Kikim, serta langsung melakukan peninjauan kegitan kesehatan. “Nah, dengan telah kita tebar bibit ikan yang ada, diharapkan agar kiranya masyarakat dapat menjaga. Kegiatan ini sebagai bentu kepedulian kita terhadap
masyarakat,” ujar Aswari. Kepedulian ini juga, sambung Aswari, seperti penebaran bibit ikan tersebut, bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada disungai. “Oleh sebab itu, kita berharap agar masyarakat dapat menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar,” tambahnya. Setelah menebar ribuan bibit ikan ke Sungai Kikim Timur, Aswari berserta rombongan melakukan penanaman bibit buah naga,
lalu, berlanjut peninjauan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kikim Timur yang ditinjau langsung oleh Ketua TP.PKK Lahat. “Tujuan kegiatan semua ini, selain bertatap muka dengan semua masyarakat, juga meninjau pelayanan kesehatan di ke Kecamatan Kikim Timur. Ini merupakan bentuk kepedulian kita selaku TP PKK Kabupaten Lahat,” ungkap Hj RR Sismartianti Aswari. (Din)
Polres Lahat Telah Periksa Panitia dan Pemkab LAHAT, Jurnal Sumatra --Kegiatan rafting yang digelar pada Jum’at (4/3) belum lama ini, hanya meninggalkan kenangan pahit. Pasalnya, akibat acara itu, membuat Pemerintahan Daerah (Pemkab) Lahat, harus kehilangan salah satu Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, Drs H Syamboediono SE MM, karena mengalami kecelakaan saat mengikuti Rafting, dan berujung meninggal dunia. Dari peristiwa itu, ternyata pihak keluarga korban tidak tingal diam, dan menilai tewasnya pria yang akrab disapa SBY ini tidak wajar. Sehingga, membuat krops coklat (Polisi-red) saat ini mulai melakukan penyelidikan dan telah memintak keterangan para saksi, guna memastikan kecelakaan tersebut murni kelalaian atau musiba. Kapolres Lahat, AKBP Yayat Popon,Sik membenarkan saat ini pihaknya telah menerima laporan (LP) dari keluarga Almarhumma
terkait kecelakaan yang terjadi saat mengikuti Rafting Jum’at(4/3) lalu. Bahkan kemarin, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), untuk melengkapi bukti-bukti guna memastikan penyebab kematiannya. “Bukan itu saja, petugas kita pun telah memeriksa sejumlah saksi. Intinya, Polisi tidak bisa berspekulasi apakah tewasnya akibat kelalaian atau hal-hal lainnya. Saat ini kasus nya sedang ditangani dan terus kita dalami,” kata Kapolres Lahat. Selain itu, petinggi nomor satu dijajaran Polres Lahat ini mengingkatkan, agar mengenai isu yang saat ini beredar pihaknya berharap agar masyarakat tidak mudah per-
caya begitu saja. Apalagi, setiap musibah adalah hal diluar batas kemampuan manusia sehingga jangan menimbulkan fitnah yang tidak beralasan. “Pengusutan kasus ini tidak ada sprint dari Mabes Polri seperti yang diisukan. Siapapun berhak mendapat kan keadilan jika menilai perkaranya tidak wajar dan Polisi akan siap membantu,” ujar pria berpangkat melati dua ini. Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lahat Heri Kurniawan,Sstp Msi saat dikonfirmasi menuturkan, tidak benar jika keluarga korban akan membawa kasus tenggelamnya SBY tersebut ke Meja Hijau. “Yang jelas, kabar itu sudah simpang siur, dan tolong dilurus-
kan. Benar saat kejadian itu saya satu perahu dengan Almarhum,” tegasnya, ketika sejumlah wartawan mencoba konfirmasi masalah tersebut. Sementara, salah satu warga yang mintak namanya dirasiakan menuturkan, terkait tewasnya Kepala BKD dan Diklat Lahat itu, pihak keluarga sudah membawa kasus ini ke Polisi. Mirisnya, apalagi menurut fakta seperti debit air sungai Lematang yang besar, tidak didampingi Kiper saat melintas serta tidak melakukan Breffing sebelum melakukan Rafting jelas hal yang sangat disayangkan. “Seharusnya, kegiatan tersebut sebelum dilakukan pihak panitia melakukan breffing lebih dulu. Termasuk siapa Tim Panitia memantau tiap titik-titik, guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sebab, Even tingkat Nasional dan Internasional saja bisa batal jika cuaca buruk, namun acara rafting tidak memikirkan kondisi dilapangan saat itu,” tukas sumber. (Din)
lam pengalokasian penganggaran dan pelaksanaan pembangunan masing-masing sektornya. “Selama sesuai aturan dan petunjuk yang ada, keraguan akan penggunaan dan penyerapan anggaran jelas tak boleh lagi terjadi. Semuanya demi jalannya
sudah tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu dalam menjalankan roda pembangunan yang ada. Namun tetap pula, jangan dilupakan masalah aturan hukum yang ada, dan itulah guna TP4D ini sendiri,” tegasnya. Kajari Lahat, Helmi W SH
roda pembangunan dilapangan, dan masyarakat yang sudah menantikannya,” tukasnya lagi. Selain itu, dengan terbentuknya TP4D ini minimal kedepan sejak sebelum proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau poin pembangunan yang ada, sudah ada tempat untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran atau saran pendapat, agar dampak hukum bisa dihindari seminimal mungkin. “Kami ucapkan terima kasih atas terbentuknya tim ini. kedepan,
MH menjelaskan, keberadaan TP4D ini sendiri sesuai dengan petunjuk didalam UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tah8un 2001 tentang pemberantasan korupsi, kemudian UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, sampai pada terakhir diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI no.PER-009/A/ JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI. Dimana tim TP4 D sendiri memiliki tugas dan fungsi meliputi mengawal dan
mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif. “Salah satunya dengan memberikan penerangan hukum, khususnya sejak proses awal pelaksanaan pembangunan, melakukan diskusi bersama instansi pemerintah dalam mengidentifikasi masalah penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, sampai pada memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,”jelasnya. Menurut Helmi, dengan adanya TP4D sendiri juga diharapkan bisa membuka peluang koordinasi dengan aparat pengawasan intern daerah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, serta juga dapat bersamasama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. “Disini juga nantinya akan membuka peluang pelaksanaan penegakkan hukum refresif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern, sehingga semuanya akan lebih terkontrol dan jalannya pelaksanaan pembangunan bisa lebih maksimal kedepannya,” imbuh Helmi. (Din)
SKPD Jangan Takut Berbelanja LAHAT, Jurnal Sumatra--Kekwatiran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lahat, dinilai memperambatnya pembangunan di Bumi Seganti Setungguan ini. Pasalnya, penggunaan anggaran harus menjadi evaluasi untuk bergerak cepat ditahun 2016. Oleh karenanya, Pemkab dan Kejari Lahat membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerinyah dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna mengurangi rasa ketakutan SKPD dalam mengelola anggaran. Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rifa’i,SE mengatakan, Pemkab Lahat mengakui jika selama ini penyerapan anggaran pembangunan kurang optimal, hai ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kekhawatiran masingmasing SKPD itu sendiri jika kedepan bisa berdampak atau bersinggungan dengan permasalahan hukum. “Dengan telah dibentuk dan disosialisasikannya TP4D kedepan keragu-raguan ini bisa sedikit diminimalisir, demi pemaksimalan jalannya pembangunan dilapangan,” imbuhnya. Nah, dengan adanya TP4D ini, kata Aswari, masing-masing pimpinan SKPD, atau pengambil kebijakan dan juga penanggung jawab anggaran, kiranya kedepan menjadi lebih percaya diri, khususnya dida-
•
Jurnal Sumatra | Edisi 408 | Senin 14 Maret 2016
7
jurnal sumsel
Pemkab Musirawas ambil alih kawasan hutan perkebunan Musirawas, Jurnal Sumatra - Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, akan mengambil alih ribuan hektare kawasan hutan yang sudah dibuka dan dijadikan lahan perkebunan oleh oknum pejabat, cukong dan warga pendatang sejak belasan tahun silam. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musirawas EC Priskodesi di Musirawas, Jumat, mengatakan kawasan hutan lindung itu luas seluruhnya sekitar 2.100 hektare berada di Cawang Gumilir dekat Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia mengatakan berdasarkan catatan, dari 2.100 hektare itu terdiri atas 1.500 hektare dirambah masyarakat pendatang, politisi, oknum pejabat perkebunan dan sisanya dikuasai oleh pemilik modal (Cukong) yang berdomisili di Kabupaten Musirawas. Pengambil alihan itu menindaklanjuti surat edaran Bupati awal Januari 2016 karena secara hukum hutan tersebut milik negara dan tidak bisa diperjual belikan atau dikuasai oleh siapapun secara pribadi. “Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, maka kami akan menghentikan segala aktifitas pengelolaan perkebunan dalam kawasan yang dikuasai masyarakat maupun cukong dan akan diinventarisir ke lapangan,” jelasnya. Ia mengatakan sebelum melakukan pengembilan alih kawasan hutan yang dikuasai cukong serta masyarakat pendatang di Cawang Gumilir itu, pihaknya sudah mensosialisasikan agar warga yang bermukim dikawasan tersebut dapat mengosongkan pemukiman itu secapat mungkin. Kawasan hutan yang berada di Cawang Gumilir merupakan tempat perlintasan dan kehidupan gajah, setelah dirambah masyarakat dan perusahaan swasta habitat gajah itu habis. Menurut dia, ke depan kawasan itu akan dikembalikan pada fungsi awal. Disinggung ada alasan warga bermukim dikawasan Cawang Gumilir itu, bahwa mereka membeli dengan oknum yang tidak bertanggungjawab, ia menegaskan silahkan meminta ganti rugi kepada oknum yang menjual tanah tersebut. Bila lahan seluas itu sudah dikosongkan, maka akan ditanami dengan kayu-kayuan hutan alami berkualitas ekspor seperti meranti, Bambang Lanang, Kayu bawang dan merbau, ujarnya. Pihaknya juga sudah mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah melaporkan jadwal pengambil alihan kawasan hutan tersebut di Jakarta beberapa waktu lalu. Kondisi kawasan hutan itu saat ini seluruhnya sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman ubi kayu beracun karena salah satu kebun ubi kayu beracun masyarakat setempat. “Kami diperintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih kawasan hutan lindung tersebut dan tidak ada istilah toleransi lagi,” tandasnya. Mengenai nasib masyarakat perambah di kawasan hutan Cawang Gumilir itu, sebelum dikeluarkan akan didata jumlah warganya selanjutnya dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Sebagian besar perambah itu adalah pendatang dari luar Kabupaten Musirawas dan akan dipulangkan dan mengenai ganti rugi maka hal itu urusan mereka dengan oknum yang menjual kawan hutan kepada mereka sebelumnya. Setelah kawasan itu kosong, maka akan ditanami jenis kayukayuan, karena sesuai aturan bahwa kawasan hutan merupakan milik negara dan tidak dikuasai oleh siapapun dan dengan alasan apapun, tandasnya. Keterangan diperoleh dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementrian Lingkunagn Hidup dan Kehutanan Istanto menyatakan sangat mendukung upaya Pemkab Musirawas untuk pengambil alihan kawasan hutan tersebut. Ia mengatakan pemulihan atau pengambilan fungsi kawasan hutan melalui upaya penegakan hukum atau penertiban, khususnya pada areal cawang dan yang terindikasi pada areal perambahan dikuasai oleh oknum dengan skala luas dan ada indikasi jual beli ke pemiliki modal besar atau komersial. “Kami dukung langkah Pemkab Musirawas dalam pengambilan dan penegakan hukum kawasan hutan tersebut, bahkan dalam pelaksanaan nya kami siap menurunkan tim satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC),” tandasnya.(ANJAS)
Disperindag tera ulang timbangan pedagang Baturaja, Jurnal Sumatra - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan akan melakukan tera ulang timbangan milik para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Baturaja guna menertibkan penggunaannya agar sesuai aturan. “Tera ulang timbangan akan kami lakukan mulai 15-18 Maret mendatang,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Ogan Komering Ulu Dharmawan Irianto melalui Kepala UPTD Meteorologi, Harsudin di Baturaja, Jumat. Ia mengatakan kegiatan tersebut karena para pedagang di wilayah itu disinyalir masih memakai jenis alat timbangan yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah hingga penggunaannya merugikan pembeli. “Sasaran tera ulang ini untuk seluruh timbangan yang dipakai pedagang saat ini,” katanya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 serta mengacu pada surat edaran Gubernur Sumsel Nomor 500/0514/Disperindag/2016 tanggal 15 Februari 2016. “Tujuan tera ulang untuk menguji dan mengukur kembali seluruh alat timbangan yang dipergunakan para pedagang di pasar serta tempat perbelanjaan lainnya,” jelasnya. Dalam pelaksanaan tera ulang tersebut, kata dia, akan melibatkan petugas dari kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) termasuk pihak Disperindagkop dan UKM itu sendiri. Pihaknya akan memberikan teguran kepada para pedagang yang masih menggunakan alat timbangan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah itu. (ANJAS)
Sekda Buka Turnamen Futsal Gubernur Cup Palembang, Jurnal Sumatra - Sebelum digelarnya event terbesar di Asia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan turnamen futsal yang dimulai pada 12-13 Maret 2016. Turnamen ini dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Mukti mengatakan, Pemprov Sumsel sangat mengapresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen ini. Terlebih, turnamen ini diikuti oleh sejumlah instansi dan perusahaan di Provinsi Sumsel. “Harapan kami dengan kegiatan ini dapat menambah keakraban, kekompakan dan terjalin silaturahmi yang solid,” ungkap Mukti saat membuka Turnamen
Futsal Gubernur Cup di Lapangan Futsal Momea, Sabtu (12/3). Selain itu juga, Pemprov Sumsel menaruh harapan kepada Berita Pagi Group sebagai penyelenggara untuk masalah pemberitaan. “Jadi BP Group agar dapat terus meningkatkan pemberitaannya yang aktual, positif dan menarik perhatian di masyarakat Provinsi Sumsel, baik itu berita Provinsi Sumsel,
Nasional maupun Internasional,” tuturnya. Menurut Mukti, pertandingan futsal ini sangat tepat sekali diadakan, karena 2018 Provinsi Sumsel akan menggelar Asian Games yang ke 18. Ditambahkannya, Asian Games itu bukan gamesnya yang menjadi tujuan, akan tetapi dampak dari Asian Games yang sangat luar biasa sekali karena multi effect ekonomi di Sumsel. “Lihat saja dari Asian Games kita dapat mega proyek seperti Light Rail Transit (LRT), Musi IV dan Musi VI, Jalan Tol Palindra dan lainnya. Untuk itulah, Asian Games ini perlu sekali dukungan yang nyata dari masyarakat di Provinsi Sumsel, jadi mari kita sambut Asian Games 2018 dengan diselenggarakannya turna-
men ini,” pungkasnya. Sementara itu, Pimpinan Perusahan BP Group, Firdaus Komar mengungkapkan, Turnamen Futsal Piala Gubernur ini digelar sebagai rangkaian menuju Asian Games 2018. Ini baru pertama kalinya diselenggarakan di Sumsel, untuk kemungkinan besar kedepannya akan selalu diadakan pada tiap tahunnya oleh BP Group. “Untuk turnamen Gubernur Cup kali ini yang memenangkan pertandingan khususnya Juara 1 akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp 10 juta. Jadi kegiatan ini bisa diselenggarakan oleh dukungan Pemprov Sumsel dan juga para sponsor,” ucapnya. Turnamen futsal ini diikuti oleh 48 tim, baik itu dari instansi pemerintah maupun perusahan yang ada di Sumsel.(yuyun)
Pemkab Musirawas imbau warga waspadai banjir dadakan Musirawas, Jurnal Sumatra - Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mengimbau warga yang berada disepanjang aliran Sungai Kelinggi dan Lakitan agar mewaspadai banjir dadakan karena curah hujan masih tinggi meskipun saat ini banjir mulai surut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musirawas Yamin Pabli, Kamis mengatakan kekhawatiran banjir dadakan itu amat berpotensi karena curah hujan di bagian hulu Sungai Musi itu terus belangsung. Ia mengatakan berdasarkan hasil kunjungan tim Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke lapangan beberapa hari lalu, kondisi aliran sungai pada dua kecamatan itu mulai turun. Misalnya di ibu kota Kecamatan Muara Kelinggi puluhan unit rumah warga yang terendam banjir beberapa hari lalu saat ini tinggal setinggi lutut orang dewasa dari sebelumnya mencapai 1,5 meter. Sedangkan banjir yang me-
landa daerah pada 14 kecamatan wilayah itu sebagian besar sudah surut, hanya rumah penduduk didua kecamatan itu saja yang masih mengkhawatirkan dilanda banjir. Sebelumnya ada puluhan desa disepanjang aliran Sungai Musi dalam dua kecamatan itu terendam banjir yang cukup parah
antara lain Pasar Muara Kalingi, Desa Semangus, dan Desa Pulau Panggung dengan ketinggian di atas 1,5 meter. Selama banjir bandang melanda Kabupaten Musirawas itu belum ada laporan korban jiwa, tapi ada laporan kerugian kerusakan tanaman padi, kebun karet, dan sejumlah hewan ternak hanyut.
Para korban banjir itu sudah diberikan bantuan bahan makanan dan alat transportasi seperti perahu karet dan lainnya, setelah banjir surut fasilitas pemerintah itu kembali ditarik seperti perahu karet dan sejumlah tenda, ujarnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musirawas Syamsudin membenarkan pihaknya bersama tim dinas sosial telah melakukan pemantauan ke lokasi titik rawan banjir dan hasilnya sama bahwa kondisi air mulai surut. Ia mengatakan meskipun banjir mulai surut tapi warga tetap waspada dan siaga karena dikhawatirkan air kembali naik secara mendadak karena berdasarkan laporan curah hujan di bagian hulu Sungai Musi itu masih tinggi, terutama di Kabupaten Empat Lawang, wilayah Sumsel, dan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Biasanya di beberapa kecamatan di bagian hilir Sungai Musi itu tidak hujan, namun akan terkena dampak air bah dari beberapa kabupaten di bagian hulu Sungai Musi tersebut, katanya. (ANJAS)
Kodim 0406 Lubuklinggau gelar operasi bibir sumbing Lubuklinggau, Jurnal Sumatra - Kodim 0406 Kota Lubuklinggau, Musirawas dan Kabupaten Musirawas utara, akan menggelar operasi bibir sumbing gratis bagi warga kurang mampu di tiga wilayah itu. Komandan Kodim 0406 Lubuklinggau, Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara, Letkol Inf M Thohir, Kamis mengatakan kegiatan kemanusiaan itu akan digelar selama dua hari yaitu tanggal 12-13 Maret 2016 di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Ia mengatakan kegiatan sosial itu kerja sama dengan Yayasan Smile Train Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Tujuan dari kegiatan operasi bibir sumbing tersebut selain untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, juga untuk
mengurangi jumlah penderita bibir sumbing. “Kita semua berharap nantinya tidak ada lagi masyarakat menderita bibir sumbing dan ini salah satu misi TNI untuk rakyat khususnya penderita bibir sumbing,” tegasnya. Pada kegiatan bhakti sosial operasi bibir sumbing itu akan menampung sebanyak-banyaknya masyarakat penderita bibir sumbing mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga usia lanjut usia. Untuk mengikuti kegiatan itu, penderita tidak perlu memikirkan biaya karena semua pengobatan gratis, namun syaratnya penderita maupun orang tua hanya menunjukkan identitas diri untuk dioperasi. Pendaftaran sudah dibuka sejak beberapa hari lalu dan panitia su-
dah menerima pendaftaran sekitar belasan orang dan diharapkan pada 12 Maret 2016 peserta sudah terkumpul puluhan bahkan ratusan orang yang siap dioperasi. “Kita tidak hanya menggelar operasi bibir sumbing, tapi melaku-
kan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya seperti memberikan bantuan terhadap korban banjir puluhan desa di dua kabupaten yaitu Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara,” ujarnya.(ANJAS)