KabarSumatera
Baca
HARIAN UMUM
INI BARU KORAN
SURAT KABAR
ONLINE www.kabarsumatera.com
WAKTU SHOLAT PALEMBANG: Shubuh 04:44 Dzuhur 12:03 Ashar 15:21 Maghrib 18:04 Isya19:14
Hanya 20 Pencaker Terserap
Jero Perkirakan Kuota BBM Jebol Lagi
Pencari kerja (pencaker) di Palembang, nampaknya tidak bisa berharap banyak untuk bisa bekerja di kota sendiri. Pasalnya, penyerapan tenaga kerja di kota empek-empek ini terbilang minim.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memastikan bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tahun ini akan jebol lagi. Prediksinya, kuota BBM bersubsidi akan melonjak hingga 48,5 juta kilo liter (KL). Tahun ini, pemerintah hanya menargetkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta KL.
Baca halaman 2
Tarech Rasyid (Pengamat Politik)
Tidak Akan Terjadi Perubahan Dengan wajahwajah lama yang menghiasi DCS yang disetorkan Parpol ke KPU Sumsel, kita tidak berharap bakal terjadi perubahan dalam kinerja anggota DPRD Sumsel periode kedepan. “Jika melihat caleg yang diusung oleh parpol di Sumsel pada DCS yang diserahkan ke KPU Sumsel, tidak bisa berharap ada perubahan. Mereka adalah orang-orang lama, yang bisa dibilang gagal,” kata Joko. Masyarakat harus pintar-pintar memilih, jangan mudah terbujuk dengan janji. Kemungkinan terjadinya korupsi justru semakin besar, sebab biaya politik mereka lebih besar dibandingkan gaji yang akan diterima.
Joko Siswanto (Pengamat Politik)
Harusnya Sadar Diri
Hak setiap warga negara, untuk dipilih dan memilih. Siapapun berhak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif (caleg) di pemilihan umum (pemilu 2014 mendatang. “Namun wajah-wajah lama tersebut, harusnya intropeksi dan sadar diri kalau mereka sudah sadar. Masyarakat pun, harusnya bisa menilai mana yang sudah gagal,” kata Joko. Ini juga salah, dalam sistem rekrutmen di parpol. Di parpol, tidak ada seleksi ketat sehingga kader mereka yang duduk di DPRD nantinya adalah kader terpilih yang bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat.
JAS MERAH
Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah
Hari Angkutan Nasional 24 April diperingati sebagai hari angkutan nasional. Tetapi informasi Hari Angkutan Nasional sendiri sangat sulit didapatkan. Oleh sebab itu, tidak semua pengguna kendaraan umum mengetahui kalau hari ini (24/4) merupakan Hari Angkutan Nasional. Bila bicara tentang angkutan, yang ada di benak masyarakat hanyalah kecelakaan “angkutan umum” dimana angkutan tersebut sering dan banyak digunakan oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, memang perbaikan jalan yang selama ini dilakukan lebih banyak mempergunakan sistem tambal sulam. Ditambah lagi kondisi drainase yang buruk semakin memperparah kondisi jalan, sebab air tergenang dari limpahan drainase dapat mengikis aspal jalan.
Baca halaman 4
NO. 99 | TAHUN 1 RABU, 13 JUMADIL AKHIR 24 APRIL 2013 M
TERBIT 16 HALAMAN Rp 2.000/eksemplar (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
kabar sumatera @kabarsumatera
Berebut Kue Kekuasaan
PALEMBANG|KS Wajah-wajah lama masih menghiasi calon anggota legislatif (caleg), yang bakal bertarung dalam pemilihan umum (pemilu) 2014 untuk memperebutkan 75 kursi di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).
Itu terungkap dalam daftar caleg sementara (DCS), yang diserahkan semua partai politik (parpol) peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Senin (22/4) lalu. Dengan kondisi ini menurut sejumlah pengamat politik yang dihubungi Kabar Sumatera, Selasa (23/4), tampaknya masyarakat tidak bisa berharap banyak akan terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan di Bumi Sriwijaya ini. Karena pemilihan umum (pemilu), hanyalah jadi ajang perebutan kue kekuasaan. “Kita tidak bisa berharap terjadi perubahan di Sumsel, jika melihat caleg yang diusung oleh parpol di Sumsel pada DCS yang diserahkan ke KPU Sumsel. Mereka adalah orang-orang lama, yang bisa dibilang gagal,”kata pengamat politik dari Universitas IBA, Tarech Rasyid ketika dihubungi, Selasa (23/4) malam. Apa yang disebut Tarech, berbanding lurus dengan banyaknya kritik oleh masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014. Beragam kritik, dalam lima tahun terakhir disampaikan terhadap kinerja wakil mereka yang duduk di DPRD Sumsel. Kritik ini disampaikan, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja wakil mereka yang belum berbanding lurus dengan fasilitas yang diterima. Data yang dihimpun Kabar Sumatera, sejumlah fasilitas diterima oleh anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 diantaranya kenaikan tunjangan perumahan 100 persen dari Rp 4,7 juta per bulan menjadi Rp 12 juta per bulan. Kemudian, uang perjalanan dinas naik dari Rp 500 ribu per orang perhari menjadi Rp 900Rp950 ribu per orang per hari. Selain itu, setiap anggota DPRD Sumsel juga mendapatkan pinjaman mobil dinas. Lalu ada juga dana aspirasi Rp5 miliar per anggota atau naik 100 persen jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp2,5 miliar. “Dengan kondisi ini, masyarakat harus lebih pintar-pintar memilih wakilnya di pemilu 2014 mendatang. Kemungkinan
Editorial Oleh : SARONO P SASMITO Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mekanisme dua harga harus dibarengi pengamanan dan pengawasan ekstra ketat. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka kita khawatir hal itu tidak akan tepat sasaran. Kita mengharapkan bukan hanya pemerintah yang benar-benar memberlakukannya dengan serius. Tetapi proses pengawalan di lapangan juga harus dilakukan. Sebab hari-ini pun Kabar Sumatera menemukan baik di Palembang maupun kabupaten kota lain di Sumatera Selatan BMM langka SPBU dan tempat penjualan lainnya. Berkaitan dengan penaikan BBM bersubsidi tersebut kita mengharapkan agar PT Pertamina (Persero) meminta Polri ikut mengamankan stasiun pengisian
dewan. Namun harusnya ya, intropeksi dan sadar diri. Masyarakat pun, harusnya bisa menilai mana yang sudah gagal,” kata Joko. Munculnya wajah-wajah lama dalam DCS yang disetorkan parpol ke KPU sebut Joko, menunjukkan adanya sistem rekrutmen di parpol yang salah. Ia tidak melihat dalam sistem rekrutmen caleg, parpol melakukan seleksi ketat sehingga kader mereka yang duduk di DPRD nantinya adalah kader terpilih yang bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Sementara pengamat politik Andreas Leonardo mempunyai pendapat sedikit berbeda. Menurutnya, kenapa wajah lama masih banyak menghiasi DCS dikarenakan parpol cenderung menganggap kader mereka yang duduk di legislatif saat ini adalah orang yang bisa mempertahankan suara. “Mereka dianggap punya basis suara, sehingga harus dipertahankan untuk meraih kemenangan di pemilu. Harusnya ya, mereka itu sadar. Namun sulit. Sebab orientasi mereka adalah kekuasaan bahkan menjadi anggota dewan itu dianggap sebagai pekerjaan. Sehingga jangan berharap banyak terjadi perubahan,” tukasnya. l Teks: dicky wahyudi Editor : imron supriyadi ilustrator: jerry/ks
“
terjadinya korupsi justru semakin besar, sebab biaya politik mereka lebih besar dibandingkan gaji yang akan diterima,” jelasnya. “Memang ada sebagian wajah lama itu, yang baik. Namun mereka tertutupi dengan kebobrokan kinerja rekannya, sehingga bisa dibilang gagal. Karenanya jangan berharap, anggota dewan yang duduk di DPRD di Sumsel kedepan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat,”
sambungnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Joko Siswanto. Ia menyebut, memang menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun harusnya kata Joko, wajah-wajah lama itu sadar diri kalau mereka sudah gagal. “Itu memang hak mereka, untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota
Kita tidak bisa berharap terjadi perubahan di Sumsel, jika melihat caleg yang diusung oleh parpol di Sumsel pada DCS yang diserahkan ke KPU Sumsel. Mereka adalah orang-orang lama, yang bisa dibilang gagal,” Tarech Rasyid pengamat politik dari Universitas IBA,
Subsidi BBM Mesti Tepat Sasaran bahan bakar umum (SPBU), khususnya yang disiapkan untuk melayani penjualan BBM subsidi untuk mobil pribadi. Sebab adanya dua harga BBM subsidi melahirkan disparitas dan bisa menimbulkan penyimpangan. Karena itu, bantuan pengamanan oleh Polri sangat dibutuhkan. Terlebih karena Pertamina tidak bisa bertindak sendiri dalam melakukan pengamanan ini. Meski kita juga mendengar, Pertamina siap menerapkan sistem teknologi informasi (IT) terkait implementasi kebijakan dua harga BBM subsidi ini. Mulai 26 April semua sudah in place. Semua sistem sudah siap, termasuk pengamanan oleh polisi. Sistem IT sudah bisa diterapkan di seluruh SPBU, maka waktu penerapannya nanti disesuaikan dengan keputusan resmi pemerintah mengenai kenaikan harga BBM subsidi ini.
Kita juga mengharapkan skenario Pertamina yang menentukan lokasi SPBU yang menjual BBM subsidi penuh (Rp 4.500 per liter) dan BBM subsidi untuk mobil pribadi (Rp 6.500 per liter). Semua lokasi itu ditentukan oleh operasional Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui konsultasi. Merujuk data yang ada, sekitar 45 persen premium subsidi dikonsumsi mobil pelat hitam. Artinya, 45 persen dari sekitar 5.000 SPBU di seluruh Indonesia akan menjual premium subsidi dengan harga Rp 6.500 per liter. Sedangkan 55 persen sisanya menjual premium seharga Rp 4.500 per liter. Kepastian ini mesti direalisasikan di lapangan. Sebab jika tidak maka ada kemungkinan yang potensial mengalami ricuh pascakenaikan harga BBM subsidi.
Selain itu Pertamina juga harus bekerja sama dengan badan lalu lintas untuk mendata kendaraaan serta memetakan daerah yang rawan terjadi tindak pelanggaran seperti penimbunan atau kebocoran BBM. Langkah-langkah ini perlu dilakukan mengingat sebelumnya, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, penyiapan administrasi dan teknis dijadwalkan selesai 26-27 April 2013 mendatang. Persiapan itu dilakukan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per liter mulai Mei 2013. Sementara, harga BBM subsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter. Moga BBM bersubsidi ini benar-benar sehingga gejolak yang bisa saja terjadi dapat dihindarkan.