Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENYUSUN
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN TIM PENGARAH TIM PELAKSANA DR. Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc Citra Fadhilah Utami, ST, MT, M.Eng Raden Dady Indratmo, ST, MT
Meriza, ST Anggar Lugastama, ST, M.Sc Nurul Wahida, ST M. Rosyid Sibghatullah, ST Amin Nur Rasyid, ST TIM KONSULTAN PT. VISITAMA DAYA SOLUSI KSO PT. VIARCHINDO INTI SELARAS
ISBN 978-602-6561-15-2 PENERBIT Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hak cipta dilindungi undang-undang Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian buku ini Dengan seizing tertulis dari penulis dan/atau penerbit
Sebagai sebuah Badan yang baru dibentuk pada tahun 2015, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menterpadukan rencana pengembangan sektor-sektor PUPR, seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan Rakyat, bisa dibilang bukan perkara yang mudah, mengingat masingmasing sektor tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika rencana pengembangan sektor-sektor PUPR dapat dilaksanakan secara terpadu, bukan tidak mungkin Indonesia semakin meningkat performa infrastrukturnya, yang berdasarkan World Economic Forum 2017, berada di peringkat 52 dunia dari 138 Negara, naik delapan peringkat dari tahun sebelumnya (60). Dalam rangka menanggulangi ancaman bencana akibat daya rusak air di pesisir ibukota negara yang disebabkan oleh penurunan tanah dan muka air tanah di ibukota Jakarta, serta pengembangan kawasan pesisir ibukota Jakarta, perlu menyusun rencana program kegiatan terpadu pesisir ibukota negara, program kegiatan terpadu tersebut digunakan dalam melaksanakan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Untuk menindaklanjuti program tersebut pada Tahun Anggaran 2017 ini Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelolaan Kegiatan Pusat (Central Project Management Unit/
Ir. Rido Matari Ichwan, MCP Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
CPMU) untuk PTPIN (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). BPIW sebagai salah satu Unit Organisasi di Kementerian PUPR ditunjuk sebagai Anggota CPMU. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Tim tersebut, pada Tahun Anggaran 2017 ini Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Arahan Pengembangan Dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD). Besar harapan kami agar kegiatan ini mampu mengintegrasikan pengembangan NCICD secara komprehensif dengan kebutuhan infrastrukturnya serta aspek tata ruang dan kependudukan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu per satu sehingga buku ini dapat diterbitkan
Pada tahun 2007 terjadi banjir yang cukup parah di DKI Jakarta dimana kerugian yang ditaksir mencapai $544 juta dengan 76 jiwa korban meninggal serta 590.000 jiwa penduduk Jakarta menjadi pengungsi (NCICD, 2014). Menurut penelitian, sebagian besar banjir tersebut berasal dari air laut yang masuk ke kota karena penurunan muka tanah yang mencapai 7,5 cm/tahun serta kenaikan muka air laut karena perubahan iklim (NCICD, 2014). Sehubungan dengan hal tersebut, dibuatlah rencana Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) yang melibatkan Pemerintah Belanda untuk mengantisipasi banjir di kemudian hari. Rencana JCDS tersebut pada tahun 2013 berkembang menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Master Plan NCICD telah disusun pada tahun 2014. Master Plan tersebut pada tahun 2016 direview dan diupdate dengan mengintegrasikan 17 (tujuh belas) pulau reklamasi di Teluk Jakarta dan juga mengikuti arahan khusus dari Bapak Presiden RI antara lain: memperhatikan aspek lingkungan, tidak berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku, dan proyek ini harus memberikan manfaat bagi rakyat terutama para nelayan setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2017 ini BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, yang dalam hal ini ditunjuk sebagai Ketua Project
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Management Unit I (PMU I) yang membawahi Bidang Program dan Perencanaan sekaligus sebagai Ketua Project Implementation Unit I (PIU I) Bidang Tata Ruang dan Kependudukan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Arahan Pengembangan Dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD). Dari kegiatan tersebut diharapkan tersusun Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD) sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan Tim PTPIN dalam aspek perencanaan, tata ruang, dan kependudukan. Demikian pengantar dari kami, semoga apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai sehingga Penyusunan Arahan Pengembangan dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD) dapat diimplementasikan dengan baik. Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu di Lingkup Kementerian PUPR (PMU NCICD, Balai-Balai Pusat), Pemerintah Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten), Tim Konsultan Belanda, Tim Konsultan Korea, dan Tim Konsultan Jepang atas kerjasamanya yang telah berjalan dengan sangat baik dalam proses koordinasi yang kita lakukan Semoga kerjasama yang baik ini dapat selalu kita pertahankan dan kita tingkatkan ke depannya. Karena tanpa koordinasi yang terjalin dengan baik, sehebat dan sebaik apapun rencana yang kita susun, tidak akan dapat terimplementasi dengan baik. Jakarta, Desember 2017
Penulis
01 07 15 23 39 47
01
02
Pembangunan tanggul laut fase A di sepanjang pantai DKI Jakarta, dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan tata air di kawasan pantai utara Jakarta. Persoalan penurunan permukaan tanah di kawasan Jakarta Utara, kelangkaan air bersih, intrusi air laut ke dalam akuifer air tanah, banjir kiriman dari 13 sungai yang melalui wilayah DKI Jakarta dan kelangkaan ruang untuk pengembangan kegiatan perkotaan akan diselesaikan melalui Konsep Terpadu. Arahan presiden menenetapkan bahwa rencana NCICD tetap diteruskan dengan melakukan penyesuaian master plan yang mengintegrasikan 17 (tujuh belas) pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut,
Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, yang juga ditetapkan sebagai Ketua Tim Studi Tata Ruang dan Kependudukan, menyelenggarakan kegiatan Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Kawasan Pantura Jakarta. Melalui pendekatan kewilayahan, arah pengembangan NCICD maka Tanggul A dan Tanggul B tersebut akan diintegrasikan secara komprehensif dengan kebutuhan infrastrukturnya serta aspek tata ruang. Adapun cakupan infrastruktur perkotaan dalam rencana pengembangan (development plan) kawasan meliputi infrastruktur PUPR (infrastruktur pada sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan), serta infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR).
03
maksud Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara dalam aspek perencanaan, tata ruang, dan kependudukan.
tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun studi terkait Pengembangan Infrastruktur di NCICD tanggul A dan tanggul B terkait aspek tata ruang dan kependudukan dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perkotaan yang smart/cerdas (hijau, teknologi, serta berkelanjutan serta berketahanan iklim dan bencana).
sasaran
04
1
Terselenggaranya kajian terkait aspek perencanaan, tata ruang, dan sosial-kependudukan tanggul A dan tanggul B NCICD;
2
Tersusunnya arahan pengembangan rekayasa teknis/sosial/finansial terkait aspek perencanaan, tata ruang, dan kependudukan tanggul A dan tanggul B NCICD;
3
Terlaksanannya kerjasama studi pengembangan teknik, sosial, finansial, dan lingkungan dengan institusi terkait, tenaga ahli Belanda, Korea, dan negara lain yang memiliki perjanjian kerjasama.
Ruang Lingkup Kegiatan 1
Persiapan dan Organisasi Kerja;
2
Pengumpulan Data;
3
Analisis Pengembangan Kawasan dan Kajian Kependudukan;
4
Penyusunan Rencana Ruang dan Kependudukan, yang mencakup : Penyusunan Arahan Ruang dan Kependudukan; Penyusunan Program Ruang dan Lingkungan; Penyusunan Rencana Umum dan Rancangan 3 Dimensi.
05
07
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
08
Utara Selatan Timur Barat
: : : :
Teluk Jakarta Jakarta Pusat Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangerang
Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan ini yaitu ruang lingkup wilayah makro dalam pekerjaan ini meliputi Kawasan NCICD yang terdiri atas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya 17 pulau reklamasi yang sudah ditetapkan di dalam Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta, dan Program Rinci PTPIN yang meliputi seluruh wilayah metropolitan Jabodetabek tempat kedudukan DAS Ciliwung-Cisadane dan pusat-pusat permukiman yang merupakan dormitory dari sistem metropolitan Jabodetabek.
Luas wilayah: 29,45 km2
Luas wilayah: 13,20 km2
Luas wilayah: 45,405 km2
Luas wilayah: 63,36 km2
Luas wilayah: 11,92 km2
Luas wilayah: 78,90 km2
Luas wilayah: 25,13 km2
Luas wilayah: 37,73 km2
1
2
3
Pesisir Jakarta menghadapi tantangan multi-dimensi antara lain tantangan berupa permasalahan banjir berulang akibat banjir dari hulu, curah hujan, dan banjir rob serta tantangan dalam hal keterbatasan air minum, pencemaran sungai dan air tanah, kemacetan lalu lintas, pemukiman penduduk yang padat dan kurangnya RTH. Secara umum penyebab banjir di Jakarta di sebabkan oleh: Tinggi Muka Air Laut Jika curah hujan tinggi, air tidak langsung bisa dibuang ke laut, genangan memang sulit bisa dicegah di daerah daratan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan pantai Penurunan Tanah (Land Subsidence) Tanah yang lunak, dikombinasikan dengan penyedotan air tanah yang terus menerus mengakibatkan land subsidence (amblesan). Penurunan muka tanah di Jakarta berkisar antara 3-5 cm per tahun. Dengan kecepatan penurunan (land subsidence rate) seperti ini maka tinggi muka tanah akan menurun sebesar 60 cm-100 cm dalam waktu 20 tahun Ini berarti bahwa efektifitas dari struktur penahan banjir (tanggul dan pompa) akan berkurang seiring dengan berjalan waktu Permasalahan Rob Secara alamiah fenomena gelombang pasang tidak menyebabkan genangan dan banjir di daerah permukiman, akan tetapi melihat kecenderungan perkembangan dan pembangunan secara massif di wilayah DKI Jakarta selama ini, keseimbangan alam tidak tercapai sehingga menimbulkan bencana siklikal seperti banjir rob.
09
Selain banjir, Land Subsidence menjadi salah satu bencana yang mengancam ibukota Penurunan Tanah (Land Subsidence) 1. Masalah penurunan muka tanah baru mulai menjadi perhatian pada tahun 2007, pada saat itu Jakarta dilanda banjir yang cukup besar. Selain intensitas hujan yang tinggi, pada saat yang bersamaan air laut mulai masuk ke wilayah Jakarta Utara akibat pasang laut puncak. 2. Di kawasan pesisir, air laut masuk dengan ketinggian permukaan mencapai 30 cm di atas tanggul di Pasar Ikan. Berdasarkan beberapa hasil kajian/studi, salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta adalah penurunan tanah yang mengakibatkan muka air laut lebih tinggi daripada muka air aliran sungai. 3. Oleh karena itu, ketika puncak pasang laut, wilayah pesisir terendam banjir dari laut. Selain itu, penurunan muka tanah juga menyebabkan aliran sungai tidak dapat lagi mengalir ke laut secara gravitasi. Ketika curah hujan tinggi dan debit aliran air dari hulu meningkat, air tertahan di daerah yang mengalami penurunan, sehingga menyebabkan terjadinya genangan 4. Berdasarkan studi penurunan permukaan tanah yang telah dilakukan selama ini, kondisi permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan sejak tahun 1975. Berdasarkan tinjauan penurunan tanah tahun 2010 –2016, kawasan pesisir Jakarta mengalami penurunan tanah pada tingkat antara 3 – 18 cm/tahun. Pada tahun 2016, lebih dari 70% lahan di Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut, termasuk tanggul laut dan sungai.
10
1
SUHU PERAIRAN TELUK JAKARTA
2
TINGKAT KECERAHAN PERAIRAN TELUK JAKARTA
3
PH PERAIRAN TELUK JAKARTA
4
KANDUNGAN O2 TERLARUT DI TELUK JAKARTA
5
KANDUNGAN BOD DI TELUK JAKARTA
6
KANDUNGAN COD DI TELUK JAKARTA
7
KANDUNGAN AMONIA DI TELUK JAKARTA
11
Kawasan Pantura merupakan kawasan strategis DKI Jakarta yang pengembangannya terpadu dengan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.
PERKEMBANGAN PENDUDUK
KEBUTUHAN LAHAN
Pengembangan diarahkan ke utara Jakarta dengan pembangunan waterfront city melalui revitalisasi wilayah pesisir dan reklamasi.
KAWASAN REKLAMASI DI BAGI ATAS 3 (TIGA) SUB KAWASANNYA ITU: Sub-Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;
Sub-KawasanTengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M;dan Sub-Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q
12
Berdasarkan proyeksi DKI Jakarta, 17 pulau reklamasi akan dihuni oleh 750.000 jiwa penduduk, dan pada saat siang hari dihuni oleh 1,2 juta jiwa (yang berarti ada tambahan penduduk keluar-masuk sebesar 450.000 jiwa pada siang hari).
Reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan kepelabuhan, kepentingan kawasan pantai berhutan bakau, kepentingan nelayan, dan fungsi lain yang ada di kawasan pantura.
Perumahan horizontal dan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas
kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa skala internasional, pusat pariwisata dan kawasan perumahan. horizontal dan vertikal
pusat pelabuhan, industri dan p e r g u d a ng a n s e r t a k a w a s a n perumahan horizontal dan vertikal
Sub-Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;
Sub-KawasanTengah meliputi areal reklamasi tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M;
Sub-Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q
13
15
Kebutuhan lahan di wilayah Jabodetabekpunjur semakin meningkat akibat dari pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi. Penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun yang diwakili oleh peruntukan bangunan, prasarana jalan dan infrastruktur lainnya.
Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi
Lahan terbangun non pemukiman (Hutan kota, pemakaman, lahan pertanian, taman, lahan kosong)
Lahan terbangun
Perkembangan urbanisasi penduduk menyebabkan penggunaan lahan tidak efisien, urban sprawl, inkonsistensi penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang, overshot/terlampauinya daya dukung lingkungan, kemacetan, banjir, dan pemukiman kumuh.
16
Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD) memiliki daya tampung ruang maksimal untuk 2.001.845 jiwa. Membandingkan besaran daya tampung ruang penduduk bagi kawasan Arahan Pengembangan dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara Jakarta (NCICD) dengan jumlah penduduknya pada tahun 2015 sebesar 1.676.975 jiwa, maka laju pertumbuhan rata-rata penduduk selama 10 tahun ke depan dikendalikan di bawah 2 % per tahun, yaitu sebesar 1,94 % per tahun.
Pengembangan di Kawasan Pantai Utara Jakarta tentu akan menarik perpindahan penduduk. Proyeksi penduduk pada kawasan ini hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai 1.967.007 jiwa. Wilayah yang termasuk dalam kategori kepadatan penduduk tinggi antara lain Kecamatan Koja, sebesar 222 jiwa/ha dan kepadatan penduduk sedang yaitu di Kecamatan Pademangan, sebesar 153 jiwa/ha. Wilayah yang termasuk dalam kategori kepadatan penduduk tinggi antara lain Kecamatan Koja, sebesar 222 jiwa/ha dan kepadatan penduduk sedang yaitu di Kecamatan Pademangan, sebesar 153 jiwa/ha .
17
Selain banyak dimanfaatkan untuk lalu-lintas pelayaran, wisata, dan riset, perairan Teluk Jakarta tetap memberi kontribusi penting bagi produksi ikan laut. Kegiatan perikanan tangkap di wilayah perairan Teluk Jakarta dilakukan sepanjang musim dengan daerah penangkapan meliputi seluruh wilayah perairan Teluk Jakarta.
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kawasan Pantai Utara Jakarta bekerja di sektor perikanan. Jumlah nelayan mencapai 30.035 jiwa dengan jumlah armada kapal sebesar 5.603 unit.
Kegiatan masyarakat di Kawasan Pantai Utara Jakarta ini beragam, seperti jasa angkut barang, jasa perahu tambang, rental perahu wisata, jasa pengolahan ikan asin dan kerang hijau, pedagang ikan asing, pedagang kayu, pertukangan kapal, dan pedagang kerang hijau olahan. Nelayan banyak yang datang dari luar DKI Jakarta, misalnya dari Pekalongan, Tegal, Brebes, Indramayu dan Cirebon. Kapal merapat di Kali Angke, menurunkan ikan, memperbaiki kapal dan jaring dan berangkat lagi ke laut setelah mengisi perbekalanan. Perbekalan kapal ikan tersebut berupa makanan, kebutuhan sehari-hari dan bahan bakar untuk mesin kapal. Perbekalan tersebut mereka beli di kawasan ini.
18
TPI MUARA KAMAL Nelayan : 266 org Armada : 197 kapal
TPI DADAP Nelayan : 1.422 org Armada : 1.903 kapal
PPS NIZAM ZACHMAN Nelayan : 6.002 org Armada : 1.330 kapal
TPI MUARA ANGKE Nelayan : 20.553 org Armada : 1.543 kapal
TPI KALIBARU Nelayan : 1.298 org Armada : 462 kapal
TPI CILINCING Nelayan : 494 org Armada : 168 kapal
19
Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Utara selama lima tahun (2012-2016) mengalami pertumbuhan positif. Secara umum keadaan pertumbuhan ekonomi tercatat cukup baik terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) year on year (yoy) pada tahun 2016 sebesar 4.65%. selama lima tahun terakhir, LPE 2016 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,65%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kategori yang dominan di Kota Jakarta Utara yang mengalami perlambatan, kategori tersebut antara lain industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pertanian, kehutan dan perikanan (meskipun kategori ini tidak dominan). Kategori lainnya tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2015.
Kontribusi PDRB Kawasan terhadap Nasional Kontribusi PDRB Kawasan terhadap Nasional
Industri Pengolahan menjadi kategori major yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB. Pada tahun 2016, Industri Pengolahan menghasilkan nilai tambah bruto terbesar mencapai 35,30 persen dari seluruh kategori atau setara dengan Rp. 145.593,07 miliar rupiah. Kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sebesar 16,56%, dan kategori konstruksi sebesar 15,26%.
20
1. 2. 3. 4. 5.
Dermaga Transportasi Laut Kamal Muara Muara Angke Pluit Muara Baru Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pelabuhan Sunda Kelapa Industri di Ancol Pariwisata Ancol Pelabuhan Tanjung Priok Industri Sungai Bambu Industri Sunter Jaya Terminal Petikemas Koja
13. 14. 15. 16. 17.
Pelabuhan Kalibaru Galangan Kapal Perikanan Kalibaru KBN Cilincing KBN Marunda
Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Utara dalam rentang tahun 2012 hingga 2016 memiliki pertumbuhan sebesar 5,58%. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi di setiap tahunnya. Berikut skenario pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Utara hingga tahun 2027: Sektor pertanian yang berpusat di Kecamatan Cilincing lahan pertaniannya semakin tergerus oleh pembangunan terutama pengembangan permukiman. Selain itu sektor perikanan yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat nelayan di lima kecamatan di Jakarta Utara.
21
23
Pembangunan dan pengembangan NCICD tidak terlepas dari Keppres 52/ 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta – yang melibatkan 17 pulau dengan total area seluas 5.100 Ha dan diperkirakan dapat menampung penduduk sebanyak 750.000 jiwa. Proyeksi pertambahan penduduk 15 tahun mendatang adalah sekitar 4,5-5 juta jiwa – sehingga akan memberikan dampak terhadap perubahan pergerakan “ manusia, barang, dan jasa “.
Diharapkan kawasan pantai Utara menjadi “Kawasan Andalan” - dan selanjutnya lahan hasil reklamasi menjadi kawasan siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura. Untuk mengantisipasi percepatan pembangunan di Pantai Utara Jakarta, perlu dilakukan tinjauan terhadap kajian kebijakan yang ada. Dan menyusun rekomendasi tata ruang dari segi aspek struktur ruang dan pola ruang.
Mengingat kawasan pantai Utara Jakarta merupakan kawasan yang “relatif cukup padat”, proses penataan ulang; revitalisasi akan mengalami berbagai hambatan – sehingga kemampuan inovasi terutama terkait dengan penyediaan ruang / lahan dan infrastruktur menjadi penting. Upaya untuk menarik atau menskenariokan arahan perkembangan DKI Jakarta ke arah Utara , disatu sisi memiliki dampak positif – dimana wilayah Selatan DKI Jakarta masih dapat dipertahankan sebagai “kawasan resapan air” - atau dikenal dengan istilah menghambat pertumbuhan dan perkembangan ke wilayah Selatan.
Dalam menyusun “ Perencanaan Umum Kawasan Daerah Khusus Ibukota Jakarta” tiak terlepas dari arahan kebijakan Nasional dan Regional yang telah ditetapkan. Dalam PP 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional – Kawasan Perkotaan “ JABODETABEK” telah ditetapan sebagai “Pusat Kegiatan Nasional ( PKN )”.
Namun disisi lain, ada satu hal penting yang perlu kiranya dipahami bersama bahwasannya kekuatan tumbuh dan berkembangnya DKI Jakarta dapat dikatakan begitu “ekstrem” sehingga akan menjadikan DKI Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dan dikenal sebagai “primate city”.
Hal ini berarti bahwasannya fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan tingkat nasional menjadi prioritas utama , jabaran operasionalnya adalah terkait dengan peningkatan program infrastruktur terutama pelabuhan laut; pelabuhan udara; serta infrastruktur jaringan transportasi darat lainnya. Disamping itu DKI jakarta harus ditingkatkan “pusat jasa pelayanan perkotaannya”, baik berperan sebagai pusat perdagangan maupun sebagai pusat kegiatan industri yang diintegrasikan dengan peranan fungsi kota – kota utama di seluruh Indonesia agar dapat terjadi proses penjalaran pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.
Pembangunan NCICD mempunyai implikasi yang sangat luas – dalam menghadapi perkembangan DKI Jakarta dimasa yang akan datang adanya pembangunan NCICD, fungsi dan peran kota DKI Jakarta akan semakin kuat da pelayanan nya akan semakin kokoh.
24
Pembangunan tanggul D + M dan reklamasi 17 pulau akan sangat berpengaruh terhadap struktur penataan ruang Kawasan Pantai Utara DKI Jakarta. Pembangunan Tanggul pada setiap lokasi akan menimbulkan pengaruh beragam terutama terhadap aspek lingkungan; sosial budaya; ekonomi ; dan aspek tata ruang. Di dalam upaya pembangunan Tanggul D dimana merupakan bagian dari pembangunan Tanggul A, terdapat target – target
percepatan yang harus segera diselesaikan ( qiuck win ), yakni: (1). Tersedianya air minum 3.5 m3/det. (2). Terlaksananya percepatan penanganan air limbah di DKI Jakarta. (3). Berkurangnya titik banjir prioritas. (4). Monitoring land subsidence terintegrasi. Keempat target percepatan ini lebih ditujukan untuk mengatasi banjir yang sangat mendesak.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan/pelayanan baru tersebut, pada hakekatnya ditujukan untuk mengurangi beban arus transportasi yang menuju pusat kota DKI Jakarta. Ditinjau dalam konstelasi wilayah perkotaan yang lebih luas. pusatpusat pertumbuhan/pelayanan baik yang berada di dua kabu-
paten akan diintegrasikan dengan “Jakarta Outer Ring Road” sehingga pola pergerakan “manusia, barang, dan jasa” akan lebih optimal di wilayah DKI Jakarta.
Dalam upaya mengimbangi keseimbangan keterkaitan antar kawasan serta harmonisasi beban kawasan khususnya di pantura DKI Jakarta, maka direkomendasikan pusat pertumbuhan/ pelayanan baru
25
Bagian daripada sistem pusat kegiatan dalam Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi Arahan pembentuk keterpaduan sistem pusat kegiatan antar wilayah propinsi DKI Jakarta , Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang
1 2 3
Sebagai bagian daripada sistem pusat kegiatan dalam propinsi DKI Jakarta yang akan menjadi arah bagi pembentukan hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan di bagian utara DKI Jakarta pada umumnya dan pada kawasan reklamasi pada khususnya Sebagai pembentuk keterpaduan sistem pusat pelayanan antara kegiatan di kawasan reklamasi dan kegiatan yang sudah berkembang di darat khususnya di wilayah Jakarta Utara. Sebagai acuan pengembangan pemanfaatan ruang dalam perencanaan yang lebih rinci
WILAYAH PENGEMBANGAN di KAWASAN PANTAI UTARA IBUKOTA NEGARA dapat di bagi menjadi 3 region yaitu Wilayah Pengembangan (WP) Bagian Barat, WP Bagian Tengah, dan WP Bagian Timur, dengan deskripsi sebagai berikut:
WILAYAH PENGEMBANGAN BAGIAN BARAT dengan pusat pelayanan di darat di kecamatan Teluk Naga di kembangkan dengan fungsi utama untuk pengembangan pertanian, perikanan dan industri Paku Haji ( A1) – didominasi oleh kegiatan pertanian intensif yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan
Teluk Naga (A2) lebih diarahkan pada pengembangan jasa Perkotaan, permukiman, kegiatan pariwisata serta pengembangan pusat perikanan
Kawasan (A3) lebih diarahkan pada pengembangan industri pendukung pertanian, kegiatan perikanan, serta pengembangan Bandar Udara Soekarno - Hatta Tangerang.
26
WILAYAH PENGEMBANGAN BAGIAN TENGAH dengan pusat pelayanan di kawasan reklamasi (pulau H ) di kembangkan dengan fungsi utama untuk pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, pariwisata serta perkantoran
Kawasan B1, diarahkan pada pengembangan perumahan; pariwisata; perkantoran dan jasa perdagangan secara terbatas
Kawasan B2, Untuk pengembangan perkantoran; jasa perdagangan skala internasional; pusat pariwisata, dan perumahan
Kawasan B3, sebagai pusat pelabuhan; pergudangan; serta pengembangan permukiman
industri;
WILAYAH PENGEMBANGAN BAGIAN TIMUR dengan pusat pelayanan di darat di kecamatan Tarumajaya di kembangkan dengan fungsi utama untuk pelabuhan, bandara, industri dan pergudangan , perumahan vertikal dan horisontal Kawasan C1, diperuntukan bagi perumahan; pelabuhan; industri dan pergudangan
Kawasan C2 Marunda, diperuntukkan bagi industri; pergudangan dan perumahan
Kawsan C3, Tarumajaya untuk industri; pergudangan; pelabuhan; serta permukiman.
Kawasan C4, Muara Gembong, untuk perikanan; pariwisata; industri; pergudangan, serta permukiman
27
Pengembangan jaringan transportasi di kawasan pantai utara ibukota negara menjadi sangat penting dalam upaya untuk mengintegrasikan pusat pusat pelayanan baik di darat dengan kawasan reklamasi maupun antar kawasan reklamasi. Faktor yang memegang peranan penting dalam perencanaan transportasi adalah unsur yang mempengaruhi pola pergerakan yaitu sistem kegiatan yang akan di kembangkan di kawasan pantai utara ibukota negara. Pengembangan sistem transportasi ditujukan untuk mendukung terciptanya struktur ruang kawasan pantai utara ibukota negara sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan penyebaran kegiatan yang telah di rencanakan. Pengembangan jaringan transportasi di kawasan kawasan pantai utara ibukota
Dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan reklamasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi daya rusak air laut dalam rangka penyelamatan pesisir utara ibukota negara maka pengembangan jaringan transportasi di lakukan terintegrasi dengan rencana pengembangan tanggul laut. Agar tujuan pengembangan di atas dapat tercapai, maka perlu adanya pengembangan sistem jaringan transportasi secara terpadu dan terintegrasi antara sistem transportasi lokal dan transportasi regional maupun antar moda transportasi.
28
negara juga kembangkan untuk mengintegrasikan antar moda transportasi baik darat laut dan udara. Hal ini terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan tanjung priok dan rencana pengembangan Bandara baru pada kawasan reklamasi. Dalam sekala yang lebih luas jaringan transportasi juga di dikembangkan untuk mengurangi beban transportasi di darat khususnya di Jakarta utara. Dengan demikian pengembangan transportasi di kawasan pantai utara ibukota negara khususnya pada kawasan reklamasi tidak boleh menambah beban transportasi di darat pada saat ini
JARINGAN JALAN Pengembangan jaringan transportasi darat didasari oleh kebijakan Jabodetabekpunjur , RTRW DKI jakarta, RTRW kabupaten Bekasi dan RTRW kabupaten Tangerang, sistem jaringan jalan eksisting (di darat), pusat pusat pelayanan dan sebaran pola ruang yang akan di hubungkan oleh transportasi darat baik di darat maupun pada kawasan reklamasi. Permasalahan jaringan jalan di kawasan pantai utara ibukota negara adalah
beban lalu lintas yang cukup besar di jalan arteri yang terhubung dengan bandara maupun dengan pelabuhan Tanjung priok. dikarenakan bercampurnya lalu lintas lokal dengan lalu lintas regional. Selain itu juga pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri menarik bangkitan lalu lintas yang cukup besar. Berdampak pada tingkat pelayanan jalan menjadi menurun.
TUJUAN PENGEMBANGAN JARINGAN DI KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA untuk meningkatkan kapasitas jalan agar menambah aksesibilitas dan mengurangi kemacetan
m e ng u r an gi b eb a n transportasi di darat khususnya di kawasan Jakarta Utara
menghubungkan antar wilayah di kawasan kawasan pantai utara ibukota negara
menghubungkan antara kaw a sa n r e kl am as i dengan daratan
menghubungkan antar pusat kegiatan dengan Bandara baru dan pelabuhan laut
STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DI KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN ARTERI
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN KOLEKTOR
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LOKAL
JARINGAN REL KERETA API
Jalan arteri penghubung antar pusat kegiatan primer di wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi dan menyambung dengan rencana jalan tol di Teluk Naga Tangerang
m e n g h u b u n g ka n p u s a t kegiatan sekunder dengan pusat kegiatan tersier dan/ atau antar pusat kegiatan tersier. Jalan kolektor dikembangkan untuk menghubungkan antar pulau reklamasi
m e n g h u b u n g ka n p u s a t kegiatan tersier dengan kawasan permukiman dan/atau antar kawasan permukiman. Jaringan jalan ini akan di kembangkan didalam pulau reklamasi
Dikembangkan untuk angkutan penumpang/MRT yang menghubungkan antara pusat pengembangan di kawasan reklamasi dan darat khususnya di DKI Jakarta
Penghubung antar pusat kegiatan primer di Jakarta (antara CBD Kawasan reklamasi dengan CBD Kemayoran) membentuk poros Kemayoran
Pengembangan angkutan barang berbasis rel antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Marunda, Cilincing & Cikarang
29
Didalam RTRW DKI Jakarta pelabuhan dan dermaga yang akan tetap di kembangkan meliputi Pelabuhan meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Dermaga Marina, dermaga nelayan Muara Karang, dermaga nelayan Cilincing, dermaga nelayan Kali Baru, Kamal Muara (Dadap)
Lintasan barat akan banyak melayani pergerakan kapal laut untuk barang skala sedang, perahu nelayan dalam skala besar dan perahu nelayan dalam skala kecil
Dalam kaitannya dengan lintasan pergerakan di laut berdasarkan jenis kapal dan pelabuhan dan dermaga yang akan di tuju maka di perairan akan dapat di kelompokan menjadi 3, yaitu:
Lintasan tengah akan banyak melayani transportasi wisata khususnya di kawasan Ancol dan Pantai Mutiara
Untuk pengembangan transportasi laut khususnya nelayan dalam skala kecil perlu pengembangan lingkungan permukiman nelayan beserta fasilitas pendukungnnya yang terintegrasi dengan pengembangan dermaga nelayan.
Lintasan timur akan melayani kapal barang dan penumpang dalam sekala besar yang akan dilayani oleh pelabuhan Tanjung Priok. Sehubungan dengan keterbatasan ruang berlabuh maka diperlukan ruang di laut untuk labuh jangkar dalam rangka menunggu untuk bongkar muat
PERGERAKAN TRANSPORTASI LAUT YANG ADA DI PANTAI UTARA JAKARTA
TRANSPORTASI LAUT UNTUK MELAYANI PERGERAKAN PENUMPANG
TRANSPORTASI LAUT UNTUK MELAYANI PERGERAKAN BARANG
TRANSPORTASI LAUT UNTUK NELAYAN
TRANSPORTASI LAUT UNTUK WISATA
P e rg e ra k an p en um pa ng dengan skala besar dan jangkuan jarak jauh dilayani oleh sarana angkutan kapal laut di Tanjung Priok
Pergerakan barang dengan skala besar dan jangkuan jarak jauh dilayani oleh sarana angkutan kapal laut di pelabuhan Tanjung Priok
P e rg e ra k an p en um pa ng dengan skala kecil dan jangkauan jarak pendek (Kep. Seribu) dilayani oleh kapal laut di pelabuhan Marina Ancol, Muara Kamal & Muara Angke
Pergerakan barang dengan sekala sedang dan jangkauan jarak jauh dilayani oleh kapal laut di Sunda Kelapa
Transportasi nelayan dengan sekala besar dan jangkuan jarak jauh dilayani oleh sarana angkutan kapal laut di pelabuhan Muara Baru ( Nizam Zahman) dan Muara Angke
Transportasi laut untuk wista di layani dengan sekala kecil dan jangkuan pendek dilayani oleh sarana angkutan laut di dermaga Marina Ancol dan Pantai Mutiara
Pergerakan penumpang masyrakat Muara Gembong di Bekasi dilayani oleh dermaga cilincing yang terdapat di Kalibaru
30
Pergerakan barang dengan sekala yang lebih kecil khususnya untuk kayu dan pasir dan jangkauan jarak sedang dilayani oleh kapal laut di kalibaru,
Transportasi nelayan dengan sekala kecil jangkauan jarak pendek dan sedang dilayani oleh kapal laut Muara Angke, Kamal Muara, Kali Baru, Dadap, dan Muara Angke
Di dalam sistem Pengelolaan Sistem Tata Air/Drainase Jakarta, pulau reklamasi dibuat dalam jarak min 200-300 m dari pesisir. Kawasan perairan antara daratan dan pulau reklamasi dapat d im an fa a tk an s ebag a i re tens i tamb aha n, u n tu k ’mengkompensasi’ kekurangan rasio badan air di Jakarta Utara. Kawasan perairan yang ada di antara daratan dan pulau reklamasi bisa dimanfaatkan sebagai retensi tambahan.
secara bertahap dan memperluas sistem pengelolaan air limbah serta mengembangkan prasarana drainase untuk meningkatkan kapasitas saluran mikro, submakro dan makro dalam rangka mengantisipasi curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) -10 (sepuluh) tahunan untuk saluran mikro, 10(sepuluh) - 25 (dua puluh lima) tahunan untuk saluran submakro, dan 25 (dua puluh lima) - 100 (seratus) tahunan untuk saluran makro.
Sesuai Perda No 1 Tahun 2012 bahwa dalam sistem tata air perlu memisahkan sistem drainase dan saluran air kotor (sewerage) Ketentuan penataan dan penetapan trase dan garis sempadan kali/sungai, saluran, waduk dan situ menurut fungsinya sebagai pengendali banjir, drainase, penggelontor, konservasi sumber daya air serta prasarana transportasi sungai (Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012)
31
Di pulau-pulau reklamasi sendiri harus dialokasikan sejumlah persentase minimal badan air, untuk menanggulangi genangan yang ada di pulau itu sendiri. Untuk setiap pulau idealnya memiliki rasio badan air untuk retensi sekitar 7-8 %. Sedangkan wilayah perairan yang terletak diantara pulau reklamasi dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan banjir/genangan di Jakarta Utara.
Setelah itu, kemudian turun ke Selatan menuju ke existing coast line pada kawasan timur (Pelabuhan Tanjung Priok). Alternatif lain, bisa saja tanggul dipasang juga mengelilingi Tanjung Priok dengan menggunakan ’lock’, yang mengatur transportasi kapal pada ketinggian air yang berbeda. Namun dalam 20 tahun kedepan kemungkinan lebih baik dibuat ’terbuka’ seperti sekarang.
Daerah reklamasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah: yaitu BKB ke Barat, daerah tengah, dan daerah Timur Tanjung Priok. Di Tanjung Priok menghadapi kesukaran membuat tanggul di kedalaman – 8 m karena adanya transportasi kapal-kapal. Karena itu sistem tanggul dimulai dari bagian Barat sampai tengah pulau reklamasi, pada kedalaman -8 m.
Dalam sistem tanggul harus diperhatikan keamanannya. Sistem tanggul dan gate harus diletakkan sedemikian rupa sehingga akibat dari kegagalan struktur suatu tanggul dapat dilokalisir. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan sistim yang handal dan optimal.
32
Kebijakan mengenai air bersih diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih sesuai standard pelayanan minimal secara merata, meningkatkan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi secara hierarkis, serta memadukan sistem jaringan sumber daya air untuk penyediaan air bersih Sumber air baku dan/atau air curah berasal dari Waduk Jatiluhur
Sumber air baku alternatif berasal dari Waduk Karian, Waduk Ciawi, dan Waduk Retensi Tanggul Laut Multifungsi, Sungai Ciliwung, Kali Pesanggahan, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat dan sumber air lainnya.
Air baku dialirkan melalui pipa transmisi di Kelurahan Semper Barat, Marunda, Cilincing, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan
Peningkatan dan pembangunan baru kapasitas Instalasi Pengolahan Air Cilincing Distribution Center di Kelurahan Semper Barat; dan IPA Marunda di Kelurahan Marunda Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Reservoir di Kelurahan Marunda
Peningkatan pipa primer yang melalui di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Rorotan, dan Kelurahan Sukapura
33
Kebijakan RTRW DKI Jakarta mengarahkan bahwa Pengembangan prasarana dan sarana sampah diarahkan pada peningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan menjaga kualitas lingkungan
Memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS dengan luasan
Minimal 500 m2, ketersediaan zona penyangga (bufferzone), dan estetika Pembangunan skala besar dan peremajaan lingkungan dilengkapi dengan TPST
Mengembangkan prasarana sarana pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan
34
Kebijakan RTRW DKI Jakarta mengarahkan bahwa Pengembangan prasarana dan sarana jaringan air limbah diarahkan pada peningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan menjaga kualitas lingkungan
Pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah
Target layanan jaringan air limbah terpusat 80% dari jaringan rumah tangga dan non rumah
Pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan
Revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan air
Jalur
perpipaan
sistem
terpusat
(off-site)
Kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (off -site) wajib menerapkan sistem setempat (on-site) atau komunal
35
Terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut
Penataan ulang ruang untuk mendukung kegiatan perikanan
Terbukanya akses ke kawasan pantai sebagai “common properties � yaitu pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum
Revitalisasi dan renovasi bangunan dan lingkungan bersejarah
Terselenggaranya pengembangan sistem prasarana sumber daya air secara terpadu
36
Kedudukan Jakarta sebagai pintu gerbang internasional yang harus berkompetisi dalam pertarungan global, memerlukan kebijakan pengembangan untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas lingkungan.
37
39
Pengembangan infrastruktur kawasan Pesisir Utara Ibukota Jakarta bertujuan untuk mendukung tujuan utama pembangunan tanggul laut untuk melindungi ibukota negara dari ancaman bencana. Pembangunan tanggul laut ini akan berhubungan dengan sektor pembangunan fisik kawasan dan konsep pengembangan kawasan. Pembangunan tanggul laut ini secara khusus akan berdampak pada kondisi sosial dan kondisi kependudukan masyarakat pesisir. Diperkirakan ada ribuan penduduk yang akan terdampak oleh pembangunan tanggul. Penduduk yang bermukim di pesisir ini sebagian besar mengalami dampak terhadap kegiatan ekonomi yang khususnya bekerja di sektor perikanan. Sehingga infrastruktur pendukung perencanaan tanggul laut harus tetap memperhatikan aspek sosial dan aspek kependudukannya.
40
41
42
43
43
45
47
Kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan strategis dalam wilayah propinsi dan kota untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis. Kesejalanan dengan rencana pembangunan tanggul darurat.
Perlu segera ditangani mengingat kerawanan bencana yang tinggi akibat penurunan lahan serta rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur.
Kualitas Lingkungan permukiman yang kurang memadai
Tingginya aktivitas ekonomi di masyarakat Kekhawatiran akan semakin menurunnya kualitas lingkungan apabila tidak segera ditangani
Kesiapan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan sekitar tanggul darurat. Peran strategis kawasan terhadap pengembangan pesisir utara Jakarta
Mencakup kampung nelayan, dermaga ikan dan wisata, serta kawasan sekitar tanggul.
Mencakup kawasan pelabuhan ikan dan wisata serta Blok Empang
48
Mencakup pengembangan rusun, sentra pengolahan ikan asin, dermaga ikan&barang dan berbatasan dengan tanggul.
Mencakup wilayah sekitar Pelabuhan Muara Baru, sekitar Waduk Pluit, dan tanggul pengaman pantai.
Mencakup kampung aquarium dan selatan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Delineasi kawasan prioritas di Kelurahan Kamal Muara sebelah utara yang berhadapan dengan pulau B dan C, serta berbatasan langsung Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi. Wilayah ini termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan. Sebagai kawasan yang termasuk dalam wilayah pengembangan tanggul
pengaman pantai dan tanggul pengaman sungai, urgenitas penataan kawasan ini sangat diperlukan. Terdapat beberapa isu strategis kawasan Kamal Muara berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial kependudukan yang dijabarkan dibawah ini
Luas kawasan perencanaan : +- 11,45 ha Luas tanah timbul barat Kali Kamal: 4,5 ha Panjang trase tanggul pantai : 3620 m Panjang trase tanggul sungai : 770 m sisi barat & 490 m sisi timur
Permasalahan lingkungan (Banjir rob, bocornya tanggul sungai, dan sedimentasi akibat reklamasi pulau B & C)
Penurunan Aktivitas Ekonomi akibat pencemaran lingkungan serta kurang bersaingnya Pasar Ikan Kamal Muara dengan pasar ikan lainnya.
Place attachment warga Kamal Muara yang enggan pindah karena aktivitas
Kualitas Perumahan yang Kurang Layak Huni. sangat padat , sempit dan konstruksi rumah yang tidak permanen.
Minim Fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar ikan, demaga perahu nelayan dan perahu wisata
Status tanah sebagian merupakan hak milik, HGB dan hak pakai, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif jika akan dilakukan penataan lingkungan
Potensi pengembangan wisata ke Kep. Seribu karena menjadi starting point yang lebih dekat sehingga lebih ekonomis
ekonomi ada di tempat bermukimnya.
isu strategis kamal muara
49
50
51
Pengembangan Tanggul D+A
lebih berorientasi pada penyelesaian masalah sistem tata air
Pengembangan daerah utara Kamal Muara
1.Relokasi perumahan penduduk 2.Relokasi fasilitas umum 3. pembangunan masjid Kamal Muara dan sentra UKM sebagai salah satu daya tarik kawasan
Pengembangan polder dan tanggul
menyebabkan hilangnya dermaga, sehingga dermaga ikan dan penumpang direlokasi ke sebelah utara rusun
SEGMEN A: RTH dan Rumah Susun SEGMEN B: Rumah Susun, TPI, parkir wisata dan warga SEGMEN C: RTH SEGMEN D: Polder SEGMEN E: Dermaga perahu nelayan dan dermaga penumpang SEGMEN F: Masjid, RTH, Parkir, Ruang UKM
52
53
54
Kawasan Kalibaru termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Cilincing. Delineasi kawasan prioritas di Kelurahan Kalibaru meliputi daerah yang berbatasan langsung dengan tanggul pengaman pantai. Dimana terdapat perkampungan
nelayan yang padat, sentra pengolahan ikan asin, dermaga barang, dan dermaga penumpang. Padatnya kawasan Kalibaru menyebabkan ketidakberaturan dan ketiadaan ruang terbuka hijau di dalam kawasan ini.
Luas kawasan perencanaan Panjang trase tanggul pantai Lebar trase tanggul pantai
: +- 13,40 ha : 4110 m : 19.5-24.8 m tergantung konstruksi.
Permasalahan lingkungan (Banjir rob, bocornya tanggul sungai, dan sedimentasi)
Penurunan Aktivitas Ekonomi akibat pencemaran lingkungan dengan pasar ikan lainnya.
Place attachment warga Kalibaru yang
Kualitas Perumahan yang Kurang Layak Huni. sangat padat , sempit dan konstruksi rumah yang tidak permanen.
Minim Fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar ikan, dermaga perahu nelayan dan UKM
Status tanah sebagian merupakan hak milik, HGB dan hak pakai, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif jika akan dilakukan penataan lingkungan
Potensi pengembangan Pengolahan Ikan Asin karena hasil produksi kelas ekspor sehingga layak untuk dikembangkan
isu strategis
enggan pindah karena aktivitas ekonomi ada di tempat bermukimnya.
kalibaru
55
56
KONSEP PERENCANAAN
Untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Kalibaru : memisahkan dermaga ikan dan barang (kayu) Dermaga Ikan beserta TPI dialokasikan di sebelah timur yang dilengkapi fasilitas rusun dan RTH Dermaga barang (kayu) dialokasikan di sebelah barat.
KONSEP ZONA A
REVITALISASI PERGUDANGAN PEMBANGUNAN RUSUN PEMBANGUAN TPI PENGEMBANGAN RUANG USAHA (IKAN ASIN DAN KERANG)
KONSEP ZONA B
PEMBEBASAN RUANG LAUT DARI BANGUNAN RUANG LAUT UNTUK AKSES KAPAL
DAN MEMPERLEBAR
KONSEP ZONA C
KONSEP DERMAGA BARANG
Derm aga bar ang (kayu) dialokasikan di sebelah barat.
MENIMBUN RUANG ANTARA TANGGUL LAUT DAN DARATAN UNTUK MENDAPATKAN LAHAN BARU
KONSEP DERMAGA IKAN/TPI
Terintegrasi dengan kawasan pergudangan dan bongkar muat barang.
Dilengkapi dengan rusun untuk menampung penduduk yang beraktivitas di dermaga barang
Dermaga Ikan beserta TPI dialokasikan di sebelah timur yangdilengkapi fasilitas rusun dan RTH
Dilengkapi dengan rusun untuk menampung penduduk yang beraktivitas di dermaga ikan Dilengkapi dengan sentra pengolahan ikan asin terpadu
57
58
59