Subuh
Zhuhur Ashar Maghrib Isya
04:23 11:56 15:22 18:05 PALEMBANG EKSPRES SELASA, 11 desember 2012 Customer
19:19
Care : 0711 411768 Ext 138 Langganan: 08127384213 Iklan: 0711-7795171, 08127342997
3
Banyak Kendaraan Parkir Berlapis Dishub : Diperbolehkan Asal Tidak Mengganggu PALEMBANG. PE – Penerapan sistem parkir paralel di Jalan Sudirman (BAM-Simpang RSK Charitas) belum berjalan maksimal. Beberapa titik parkir tidak lagi sesuai dengan batas service line atau batas area parkir yang ditetapkan semula. Pantauan Palembang Ekspres, beberapa titik parkir masih dilakukan parkir berlapis. Bahkan beberapa titik parkir tersebut sudah menggunakan bahu jalan. Sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang akan memberikan sanksi gembok roda bagi pemilik kendaraan tidak terlihat. Adapun titik parkir berlapis ini berada di depan Bank BPR Sumsel, Imesa Bakery, Bank Danamon, Suzuki Sudirman hingga di sepanjang jalan dekat JPO (jembatan penyeberangan orang) Cinde hingga JPO IP Mall juga terlihat parkir berlapis. Kepala Dishub Kota Palembang Masripin Thoyib mengatakan, pemberlakuan sistem paralel ini dilakukan secara bertahap. Saat ini, pihaknya baru menerapkan posisi parkir dari parkir sudut menjadi parkir paralel. “Kita laksanakan dulu ini. Jika sudah ada dananya tinggal kita teruskan,” katanya. Dia mengklaim, hasil evaluasi pemberlakuan parkir paralel ini sudah menunjukkan kemajuan yang baik dalam mengurai kemacetan. Meski demikian, pihaknya memastikan tahun depan penerapan parkir ini bisa sempurna. “Terbentur pembiayaan, kalau evaluasi bersama pihak kepolisian cukup bagus,” katanya.
Foto alhadi fARID / PALPRES
PARKIR BAHU JALAN
Meski sudah diterapkan parkir paralel, sejumlah pemilik kendaraan masih memarkirkan kendaraan dengan cara berlapis sehingga menggunakan bahu jalan. Kondisi ini bisa membuat lalu lintas menjadi macet.
Disinggung kendaraan parkir berlapis, dia menegaskan akan memberikan
sanksi berupa kunci roda. Namun pemberlakuan sanksi ini tidak diberlakuan
BBG Mobil Segera Direalisasikan PALEMBANG. PE – Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra mengaku PT Pindad Bandung sebagai perusahaan yang akan membuat converter kit jenis liquid gas for vehicle (LGV) bagi kendaraan roda dua. “Mereka sudah draf kita, tinggal sekarang teken MoU saja. Rencananya, bahan bakar gas ini akan kita terapkan kepada semua kendaraan termasuk sepeda motor. Tapi untuk saat ini kita fokus ke kendaraan roda empat dulu,” jelas Eddy usai menerima dua ambulance bantuan dari PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Sumbagsel. Lebih jauh dia mengatakan, jenis elpiji buatan PT Pindad ini berukuran kecil dan dingin, bagus kalau diperuntukkan bagi kendaraan kecil. “Nanti juga disediakan alarm untuk tanda kebocoran gas,” terangnya. Sementara, kemarin (10/12) PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Sumbagsel menyerahkan bantuan 2 unit ambulance kepada Pemkot Palembang. Penyerahan ambulance sendiri langsung dilakukan
General Manager Pertamina Unit Pemasaran Sumbagsel Faris Aziz kepada Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra di halaman parkir kantor Wali Kota Palembang. “Kedua unit ambulance ini akan digunakan sebagai kendaraan operasional Rumah Sakit Bari Palembang dan PMI Kota Palembang, nilai dua unit ambulance ini sebesar Rp650 juta,” jelas Fariz. Lebih jauh Fariz menjelaskan, pemberian bantuan ini merupakan rangkaian dari HUT Pertamina ke 55. Sebelumnya, pihaknya sudah melaksanakan khitanan massal, donor darah, pelaksanaan CSR Sehat Ibu dan Anak (SEHATI) senilai Rp90 juta. “Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, tentunya kesehatan menjadi hal yang utama untuk menunjang aktivitas masyarakat. Pertamina mendukung Palembang menjadi kota yang bersih dan sehat sesuai dengan slogan Pertamina Sobat Bumi,” terangnya. RIS
SERAHKAN AMBULANCE
General Manager Pertamina Unit Pemasaran Sumbagsel Faris Aziz saat menyerahkan dua unit ambulance kepada Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra di halaman parkir kantor Wali Kota Palembang. Foto nova Wahyudi PALPRES
Targetkan Bebas Pasung 2013 PALEMBANG. PE – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendeklarasikan bebas pasung pada 2013 mendatang. Karena itulah, pihaknya akan menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Wali Kota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan kegiatan pemasungan merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan, perbuatan ini bisa dikatakan sebagai tindak kriminal karena menahan seseorang. “Kalau ada anggota keluarga mengalami gangguan jiwa jangan dipasung tapi dibawa ke rumah sakit. Tidak ada lagi yang harus dipasung karena berobatnya gratis. Jadi mari kita sukseskan program Palembang bebas pasung 2013 menuju Indonesia bebas pasung 2014,” ujar Eddy usai mendukung pendeklarasian Indonesia Bebas Pasung 2014 di Gedung Wanita Sriwijaya Rajawali, kemarin (10/12). Sementara, dokter RS Ernaldi Bahar, dr Farah Shafitry Karim SpKJ menjelaskan, latar belakangan pemasungan anggota keluarga biasanya dengan alasan ekonomi, malu dan masih minimnya pengetahuan cara penanganannya. “Memasung korban gangguan jiwa bukan membantu mengatasi masalah tapi justru membuat
korban lebih menderita bai secara fisik maupun mental. Gangguan jiwa harus disembuhkan dengan penanganan rehabilitasi, bukan dengan cara dipasang,” jelas dia. Dia menambahkan, saat ini masih ada keluarga yang melakukan pemasungan. Tercatat, ada 70 korban pemasungan yang berhasil dibebaskan dan di rehabilitasi pihak RS Ernaldi Bahar diketahui ada yang telah dipasung hingga 8 tahun lamanya. “Pemasungan jelas mengabaikan rasa kemanusian, karena sudah mengikat tangan dan manusia serta menahan seseorang,” terangnya. Farah mengaharapkan dengan adanya seminar bebas pemasungan ini, ibu-ibu PKK yang hadir bisa menjadi kepanjangan lidahnya untuk bisa menyampaikan cara penanganan korban pasung, serta bisa aktif memberikan informasi mengenai keberadaan korban pemasungan agar bisa dibebaskan dan ditangani secara medis. Sebelum membebaskan korban pemasungan kita harus terlebih dahulu mengedukasi keluarganya agar paham bahwa pasung tidak bukan solusi yang baik, tapi yang benar dirawat secara medis,” ucapnya. RIS
di semua titik parkir. “Tapi diantara titik parkir itu masih
boleh dua lapis. Jadi aturan ini tidak boleh kaku, jika masih ada spase dua
baris masih diperbolehkan. Biasanya parkir berlapis itu, spase parkir dimanfaatkan pemilik toko dan spase lainnya digunakan parkir kendaraan lainnya, ini diperbolehkan,” jelasnya. Dia mengakui, aturan tersebut tidak boleh kaku dikarenakan gedung parkir belum tersedia. “Kalau gedung parkir ada, kami akan menerapkan aturan ini secara ketat karena sesuai dengan UU lalu lintas No 22 Tahun 2009,” jelasnya. Transport Advisor GIZ (Gesellschaft fur Internationale Zusammaenarbeit), Arimbi Jinca menjelaskan, sistem paralel ini memiliki service lane atau garis lurus berwarna kuning. Service line ini merupakan jalur khusus dengan lebar 3,5 meter untuk pintu masuk dan keluar area parkir paralel. Sementara ukuran parkir untuk satu kendaraan yakni lebar 2 meter dan panjang 5 meter. Sistem paralel ini bertujuan untuk mengurangi friksi (gesekan) dan mempermudah implementasi di lapangan. Posisi parkir mobil mengikuti kondisi yang ada, bisa di antara dua pohon atau sejajar dengan pohon yang dilengkapi marka dan rambu,” jelas dia. Terpisah, Wali Kota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, sistem paralel saat ini sangat bagus dan lebih efektif. Mengingat kondisi Jalan Sudirman memang sudah ruwet dengan banyaknya parkir kendaraan di badan jalan. Dengan sistem ini, manuver kendaraan yang parkir paralel tidak menghabiskan lahan hingga dua lajur. “Dengan begitu, tidak akan mengganggu kendaraan lain. Kondisi semakin lancar. Banyaknya pohon juga tidak akan mengganggu, karena space kecilnya dapat dimanfaatkan untuk motor,” jelasnya. RIS