C. Metodologi

SebagaiAnggota Dewan Keamanan PBB dan sekaligus pula sebagai Anggota Dewan HAM PBB, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memainkan kiprahnya di level internasional. Pilihan kebijakan luar negeri untuk mengambil kiprah tersebut tentu memiliki pertimbangan kepentingan nasional dan internasional, bahkan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, baik di bidang HAM maupun ekonomi. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada sejumlah rumusan permasalahan, di antaranya adalah:

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia meletakkan badan-badan

PBB dalam kerangka kebijakan luar negeri? 2. Bagaimana pertimbangan kepentingan nasional ditinjau dalam proses pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB?

3. Apa kontribusi keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB terhadap pembangunan HAM dan ekonomi di tingkat nasional?

C. Metodologi

Penelitian bermaksud mengkaji lebih lanjut Kiprah Pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB serta implikasinya bagi pembangunan HAM dan pembangunan ekonomi di tingkat domestik. Dengan maksud demikian, peneliti akan mengkaji permasalahan dengan menggunakan menggabungkan pendekatan kualitatif.

Penelitian kuantitatif akan digunakan untuk memetakan posisi Indonesia dalam Resolusi-resolusi di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, termasuk pula untuk memetakan posisi tersebut dalam

konteks blok politik global. Di sisi yang lain, pendekatan kualitatif yang mengedepankan proses pengambilan keputusan di organisasi internasional juga akan digunakan untuk menangkap fakta dan proses yang terjadi secara keseluruhan, terutama pada aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. 10 Untuk itu pula, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara detil tentang peranan pemerintah Indonesia di tingkat global dengan menggunakan pelbagai teori yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, terutama di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI, lembaga independen negara, dan organisasi masyarakat sipil. Sejumlah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh badan internasional dan nasional, seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan HAM, ataupun Pemerintah. Data skunder didapatkan dari dari buku-buku, laporan lembaga non-pemerintah, artikel, surat kabar, internet ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dan mempertimbangkan data primer dan skunder di atas, peneliti mengklasifikasikan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Hasil voting Negara-negara Anggota Dewan Keamanan dan

Dewan HAM PBB dalam masa-masa Pemerintah Indonesia menjadi Anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Hasil

10 Lihat lebih lanjut tentang hal ini dalam Robert O. Keohane, “The Study of Political Influence in the General Assembly”, dalam International Organizations, Vol. 21, No. 2, (Spring, 1967), h. 221.

voting ini kemudian akan dipetakan sesuai dengan kepentingan penelitian, dikategorisasi dengan metode kuantitatif dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan blok atau kelompok di PBB.

2) Untuk menangkap proses pengambilan keputusan dan peranan

Indonesia di dalamnya, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara kepada sejumlah narasumber dansekaligus menelaah dokumen-dokumen yang relevan. 3) Terakhir, untuk memperkuat analisa, penulis akan mengandalkan data-data dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.