3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB

3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB

Dewan Ekonomi dan Sosial (The Economic and Social Council, ECOSOC) berada di bawah otoritas Majelis Umum PBB, berjumlah 54 Negara Anggota, dengan masa keanggotaan untuk masa waktu tiga tahun. Sesi sidang utama dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli, di Jenewa atau New York.

Dewan ini bekerja untuk melakukan inisiasi studi atau laporan terkait dengan penghormatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lainnya.47 ECOSOC juga terkadang membuat rekomendasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan mendasar untuk semua umat manusia. ECOSOC juga membantu pertemuan-pertemuan HAM dan bekerjasama dengan PBB untuk memajukan dan meningkatkan kampanye HAM universal. Mekanisme pemantauan treaty bodies yang didirikan berdasarkan traktat HAM internasional menyampaikan laporannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, di samping juga kepada Majelis Umum PBB. Di samping itu, Dewan ini juga berkoordinasi dengan program-program PBB lainnya, seperti UNDP, menerima laporan tahunan sejumlah badan-badan khusus PBB, seperti ILO dan WHO. Dalam perkembangannya, ketika badan-badan PBB yang lain semakin penting dan besar, ECOSOC justru semakin melemah. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ini pula yang membentuk Komisi HAM PBB dan Komisi Status Perempuan. Komisi HAM awalnya memang berada di bawah ECOSOC, namun pada perjalanannya kemudian muncul sejumlah kritik terhadap Komisi tersebut akibat

47 Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 62 (2) Piagam PBB. 32

tidak efektifnya pemajuan dan perlindungan HAM, dan kuatnya politisasi di dalam Komisi. Untuk itu, Komisi HAM ini diganti dengan Dewan HAM pada tahun 2006 dan efektif berjalan pada 2007 –2008. ECOSOC juga membentuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebuah badan treaty based yang bertugas untuk menjalankan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Di samping itu, peranan penting lainnya yang dimiliki ECOSOC adalah kewenangan Dewan ini untuk memberikan status konsultatif bagi organisasi non-pemerintah di seluruh dunia agar dapat berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan di PBB, seperti Dewan HAM.48 Sejak tahun 1948 sampai 2007, ada sekitar 2,780 organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil yang telah memiliki status konsultatif dari Dewan ini, yang diputuskan oleh petugas HAM di ECOSOC apakah sebuah organisasi layak untuk menerima status konsultatif tersebut atau tidak.

Keputusan ECOSOC didasarkan pada konsensus, dengan kesempatan voting satu suara untuk satu Negara. Berbeda dengan Dewan Keamanan, tidak ada hakveto di dalam ECOSOC, sehingga keputusan dapat diambil memalui voting dengan suara mayoritas (simple majority). Ke-54 anggota Dewan dipilih berdasarkan sebaran wilayah,14 kursi untuk Afrika, 11 kursi untuk Afrika, 6 kursi untuk Eropa Timur, 10 kursi untukAmerika Latin dan Karebia, dan 13 kursi untuk Eropa Barat dan Negara lainnya. Terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil, Dewan Ekonomi dan Budaya adalah satu-satunya lembaga yang sejak awal membangun mekanisme keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah untuk berkontribusi dan mengobservasi prosesnya.

48 Mandat ini ditegaskan dalam Pasal 71 Piagam PBB. 33